KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah,

Dinas Kesehatan Provinsi Banten berkewajiban menyusun Laporan Keuangan untuk

disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten ini mengacu

pada Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan

keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para

pemakai laporan khususnya sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan

transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Serang, 31 Desember 2019 Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Banten

Dr. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS NIP.197308152003122005

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar i Daftar Isi ii Pernyataan Tanggung Jawab iv Ringkasan Eksekutif v Laporan Keuangan

A. Catatan atas Laporan Keuangan I. Pendahuluan 1

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Organisasi Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

1

1

2

2

II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2 Hambatan dan Kendala

III. Kebijakan Akuntansi 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

4

4 4

7 7

7

8 8

IV. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 4.1.1 Pendapatan 4.1.2 Belanja

25

25 25 27

4.1.3 Surplus/(Defisit)

4.2 Penjelasan Pos-Pos LO 4.2.1 Pendapatan LO 4.2.2 Beban LO 4.2.3 Defisit Non Operasional 4.2.4 Beban Luar Biasa

4.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca 4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan 4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 4.3.4 Piutang 4.3.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih 4.3.8 Beban Dibayar Dimuka 4.3.9 Persediaan 4.3.13 Tanah 4.3.14 Peralatan dan Mesin 4.3.15 Gedung dan Bangunan 4.3.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.6.17 Aset Tetap Lainnya 4.3.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan 4.3.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 4.3.20 Aset Tak Berwujud 4.3.21 Aset Lain-Lain 4.3.23 Utang Kepada Pihak Ketiga 4.3.24 Pendapatan Diterima Dimuka 4.3.25 Ekuitas

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Kronologis Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

30

31 31 31 32 32

32 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36 36 36 36 36 37 37 38 38 38

39

39

V. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

VI. Penutup

51

52

B. Lampiran :

I. Laporan Realisasi Anggaran Pendukung

LRA Pendapatan

LRA Belanja

Ringkasan Realisasi Belanja Daerah Per rincian Obyek

LRA Pendapatan dan Belanja Daerah

Neraca

Neraca Saldo

II. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CALK

STS(Surat Tanda Setoran)

Rekapitulasi SP2D

Laporan SPJ Belanja Fungsional

Daftar Aset Tetap

Daftar Aset Lain-lain

Daftar Aset Tak Berwujud

III.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah(LAKIP)

Dst.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB OPD DINAS KESEHATAN PROV. BANTEN

Laporan keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang terdiri dari: Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,

dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana

terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian

intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan

anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2019 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Dr.dr.Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS NIP.197308152003122005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja. Laporan Keuangan OPD tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2018 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi pendapatan pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 478.504.720,48,- atau mencapai 59,07% dari anggarannya.

Realisasi belanja pada TA 2018 adalah sebesar Rp.114.820.165.217,- atau mencapai 86,30% dari anggarannya.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2018 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset sementara per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.204.539.620.520,16,- yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.62.635.818.651,-; aset tetap sebesar Rp.141.532.529.349,38-; dan aset lainnya sebesar Rp.371.272.519,66,-

Jumlah kewajiban per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.3.457.388.701,- yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp.3.457.388.701,-; dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp 0,-.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.221.949.151.305,09,-.

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah (KASDA) Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah (KASDA)

1

Maksud Dan Tujuan

Dasar Hukum

BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten disusun berdasarkan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor

48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernuur Banten Noor 18 Tahun 2014

dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur

Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran

2019 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas

pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah OPD Dinas Kesehatan

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Laporan Keuangan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

2

Organisasi

Perangkat Daerah

Provinsi Banten

Sistematika

Penulisan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

20. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor

915/143-SK.PPKD/IX/2019 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2019 ;

21. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur

Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

22. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi

Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015

tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.68 Tahun 2016 tentang Kebijakan

Akuntansi Provinsi Banten.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Pada tahun 2019, OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten dipimpin oleh Dr. dr. Hj.

Ati Pramudji Hastuti, MARS Kepala Dinas Kesehatan (struktur organisasi OPD)

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

3

1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang

Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang

Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

4.1 Penjelasan Pos-pos LRA

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

4

Ikhtisar

Realisasi

Pencapaian

Target Kinerja

Keuangan

Hambatan dan

Kendala

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2019, target (pajak/retribusi Pelayanan Kesehatan) OPD Dinas Kesehatan

Provinsi Banten pada tahun 2019 adalah Rp. 100.000.000,-.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 28

Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran

2019, target pendapatan daerah Provinsi Banten pada tahun 2019 menjadi

Rp.100.000.000,-.

Alokasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp.28.969.000.000,- untuk membiayai Belanja Pegawai. Sedangkan alokasi Belanja

Langsung setelah perubahan sebesar Rp. 32.833.000.000,-.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp.32.833.000.000,- atau 88,68% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Langsung

sebesar Rp. 272.705.495.825,- atau 94,39 % dari anggaran.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp.101.192.500,- atau 101,19% dari target yang direncanakan dalam

Perubahan APBD sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan APBD murni sebesar

Rp.100.000.000,-.Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp.477.794.720,48,- realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 lebih kecil

Rp.377.794.720,48,- atau turun 373,34%.

Realisasi Belanja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp. 272.705.495.825,- atau 94,39% dari anggaran yang direncanakan

dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 288.911.714.744,- sedangkan APBD murni

sebesar Rp.210.425.439.644,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018

sebesar Rp.114.848.335.367,- realisasi belanja Tahun Anggaran 2019 bertambah

sebesar Rp.157.857.160.458,- atau naik 57,88 %. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja

Operasi dan Belanja.

2.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara

signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Namun ada beberapa hal terkait

realisasi yang tidak mencapai target (≤80%) dikarenakan :

1. Penyediaan barang dan jasa perkantoran Sebesar Rp. 4.821.704.133,- dari

anggaran Rp. 6.287.902.000,- atau 76,68% : dikarenakan efisiensi pada Belanja

Listrik (pembayaran sesuai tagihan), belanja bahan bakar pada belanja BBm

kendaraan roda 2 dan genset sesuai dengan klaim pembayaran.

2. Penyediaan data pembangunan sektoral penyerapan anggaran sebesar

5

Rp.50.168.497,- dari anggaran Rp. 68.125.000,- atau 73,64% : Adanya Efisiensi

Anggaran

3. Bantuan operasional kesehatan (DAK) penyerapan anggaran sebesar Rp.

146.513.9490,- dari anggaran Rp. 2.367.000.000,- atau 61,90% : Adanya Efisiensi

Anggaran

4. Perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan Penyerapan

anggaran sebesar Rp. 6.628.223.659,- dari pagu Rp. 10.636.316.338,- atau 62,32%

: Rekruitmen tenaga kesehatan ditargetkan sebanyak 170 orang sedangkan yang

terealisasi sebanyak 126 orang, hal tersebut dikarenakan adanya tenaga kesehatan

yang mengundurkan diri saat proses seleksi dam mengundurkan diri karena telah

diterima sebagai CPNS

5. Pengkajian pengembangan dan pengendalian mutu kesehatan penyerapan realisasi

sebesar Rp.60.070.650,- dari anggaran sebesar Rp.123.685.000,- atau 48,57%

dikarenakan : Tidak dilaksanakannya pelatihan akreditasi pelatihan, Quallity

asurance & Organizing Commite dikarenakan di seluruh BBPK/Bapelkes tidak

menjadwalkan kegiatan tersebut pada Tahun 2019 serta kegiatan evaluasi pelatihan

tidak dilaksanakan karena belum adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD

Pelatihan Kesehatan sehingga tidak ada penyerapan anggaran

6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan dari penyerapan realisasi

sebesar Rp. 11.104.800,- dari anggaran sebesar Rp. 171.550.000,- atau 6,47% :

Tidak terlaksanaya rekruietment tenaga kesehatan khusus tahap ke 2

7. Pengadaan sarana prasarana kantor pada uptd laboratorium kesehatan daerah

realisasi sebesar Rp. 1.391.420.404,- dari anggaran sebesar Rp. 1.910.000.000,-

atau 72.85%. Dikarenakan : Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan

dengan tepat waktu secara optimal, terdapat pekerjaan yang pemutusan kontrak

dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu, terdapat kegiatan yang

harganya melebihi harga e katalog

8. Akreditasi labkesda (DAK) penyerapan realisasi sebesar Rp. 192.767.500,- dari

anggaran sebesar Rp. 412.950.000,- atau 46,68 % rendahnya penyerapan anggaran

dikarenakan : Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan tepat waktu

dikarenakan pengaturan jadwal kegiatan diatur oleh pusat, dan terdapat kegiatan

survey simulasi yang tidak dapat dilaksanakan karena hasil nilai bimtek ke 2

akreditasi lab telah mencukupi. Selanjutnya penyerapan dana untuk transport dan

akomodasi sesuai dengan riil cost, dan narasumber yang ditugaskan berasal dari

DKI dan Jabar yang tidak memerlukan transportasi pesawat

9. Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan

Daerah Penyerapan Realisasi sebesar Rp. 29.686.700 dari pagu anggaran Rp.

80.000.000,- Pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana

operasional yang telah disusun, pegawai yang melaksanakan perjadin tidak sesuai

dengan perencanaan,tdk semua petugas dapat melaksanakan perjadin sesuai

dengan jadwal yang telah dibuat dikarenakan ada tugas lain yang prioritas

6

Entitas

Pelaporan

Keuangan

Daerah

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi

Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai

kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang

bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya

melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada

entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh

SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi

Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ini didasarkan pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah

dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang

Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama kali diterapkannya akuntansi

berbasis akrual, sementara tahun-tahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju

akrual.

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis

akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi

Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis

akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat

kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi

7

Basis

Pengukuran

Penerapan

Kebijakan

Akuntansi

Kebijakan

Akuntansi

Pendapatan-

LRA

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan

Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan

adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan

pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos

laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam

Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

(01) Pendapatan-LRA dikelompokan atas pendapatan asli daerah, pendapatan

transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA

yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi

menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan

dana alokasi khusus.

(04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis

pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah,

pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri,

kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak

mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka

penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil

pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana

otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan

keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

(05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Daerah berdasarkan asas bruto.

(06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan OPD tetapi

belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai

pendapatan yang ditangguhkan.

(07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas

penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode

sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

(08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan

pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada

periode yang sama.

8

Kebijakan

Akuntansi

Belanja

(09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas

penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode

ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

(10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan

nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing

dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank

Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

(11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA,

antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal

berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target

penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Kebijakan Akuntansi Belanja

(01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),

organisasi, dan fungsi/urusan.

(02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada

jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai,

belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan

sosial dan belanja tak terduga.

(03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan

wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat;

(04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada

fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran

berbasis kinerja.

(05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum

Daerah.

(06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada

saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan.

(07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi

pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja

pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi

atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos

pendapatan lain-lain-LRA.

(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal

(nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai

berikut:

a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12

(dua belas) bulan;

b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut

memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk

digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/diserahkan

kepada pihak ketiga; dan

9

d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset

tetap sebagai berikut:

*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai

nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi. (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal

kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan

dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan

objek belanja barang non kapitalisasi.

(10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk

mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau

output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang

dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur

ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas

No. Uraian Ni Nilai Kapitalisasi Aset

Tetap

1 2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas :

1.1 Alat-alat Berat dan alat-alat Besar 10,000,000.00

1.2 Alat-alat Angkutan 2,000,000.00

1.3 Alat Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

1,000,000.00

1.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1,000,000.00

1.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

- Alat-alat Kantor 1,000,000.00

- Alat-alat Rumah Tangga

1,000,000.00

1.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 1,000,000.00

1.7 Alat-alat Kedokteran 5,000,000.00

1.8 Alat-alat Laboratorium 2,500,000.00

1.9 Alat Keamanan 1,000,000.00

2 Gedung dan Bangunan, yang terdiri

atas:

2.1 Bangunan Gedung 15,000,000.00

2.2 Bangunan Monumen 15,000,000.00

3 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri

atas:

3.1 Hewan dan Tanaman a. Hewan 1,000,000.00

b. Tanaman

500,000.00 3.2

Aset Tetap Renovasi

Menyesuaikan dengan

jenis Asetnya

10

Kebijakan

Akuntansi

Pembiayaan

produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

(11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja

modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria

huruf a, b dan c sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

- bertambah ekonomis/efisien; dan/atau

- bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau

- bertambah volume; dan/atau

- bertambah mutu/kapasitas produktivitas.

b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang

milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi

aset tetap yang telah ditetapkan.

(12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap

maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang

dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur

ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka

dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan

umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan

menjadi 1 (satu) tahun.

(13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan

barang yang memiliki criteria ”barang pecah belah”, tirai/gorden/vertical

atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb

sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman

hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria

kapitalisasi (ekstra komtabel).

(14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah

dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah

bank sentral pada tanggal transaksi.

(15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja

tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan

sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi

lainnya yang dianggap perlu.

c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

(01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas

Umum Daerah sebesar nilai bruto

(02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Daerah.

(03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama

satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

(04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan

dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

(05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan

dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah

11

Kebijakan

Akuntansi

Pendapatan

-LO

berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok

masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan

untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan

dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi

jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga

dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka

Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak

dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah

mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan

menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya.

Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka

panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai

Investasi Jangka Panjang.

(06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai

sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas

yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

(07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara

lain:

a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah

tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian

pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset

daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

c) Informasi lainnya yang diangggap perlu.

d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

(01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a) Timbulnya hak atas pendapatan;

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah

dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli

daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-

masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

(03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam

hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih

dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat

dikecualikan.

(04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas

pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya

dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

(05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas

pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan

sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

(06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas

pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian

12

tersebut.

(07) Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan beban),dan dalam hal besaran pengurang terhadap

pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan

dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses

belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:

a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment

diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (OPD) atau

dokumen yang dipersamakan.

Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:

1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan

sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan

pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut,

diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (OPDKB) dan atau Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (OPDKBT) atas

jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar

pengakuan pendapatan-LO.

3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak

maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan

pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

(09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan

pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang

digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama

dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda

untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui

pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah

(STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.

(10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan

kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah

ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-

Iain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi

jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak

dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti

rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang

Pembebanan Penggantian Kerugian.

(11) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke

Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya

dilakukan di PPKD

13

Kebijakan

Akuntansi

Beban

(12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat di terima di

RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD

(13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-

LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian

Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara

kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan

Aset Non lancar) telah diterima.

(14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam

Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut

pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus

diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk

dari pendapatan-LO.

e. Kebijakan Akuntansi Beban

(01) Beban diakui pada saat:

a) timbulnya kewajiban;

b) terjadinya konsumsi aset;

c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran

kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau

konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

(03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset

bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

(04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

(straight line method).

(05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada

periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama.

Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan

dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban

dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas

(06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya

dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan

dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir

periode akuntansi.

(07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan

bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan

penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan

hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau

Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun

masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum

diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

14

(09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai

dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal

pelaporan.

(10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk

memberikan subsidi telah timbul.

(11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD

disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada

saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan

penyesuaian.

(12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran

belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan

pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum

dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran

bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian

terhadap pengakuan belanja ini.

(13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi

berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan

dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi

berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan

mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul.

Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam

Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus

dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang

berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang

berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

(17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk

dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan

disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer

dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban

Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui

bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal

yang diserahkan untuk dibagihasilkan.

(19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam

Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan

Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada

tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus

diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan

sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk

dari beban.

15

Kebijakan

Akuntani

Aset

f. Kebijakan Akuntansi Aset

(01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancer dan aset non lancer

(02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab

bendahara umum daerah terdiri dari:

a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang

ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan

pengeluaran.

b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan

deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum

daerah. (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya

yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai

piutang harus memenuhi kriteria:

a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau

b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan

perundang- undangan adalah sebagai berikut:

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat

ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh

Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan

dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;

d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable

value) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang

tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur

oleh Pemerintah daerah. (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama

timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul

diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak

tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan

melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding.

(06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar

Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 0 ( nol ) tahun sampai dengan 1 ( satu ) tahun; dan/atau

2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau

3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau

4) Wajib pajak likuid; dan/atau

5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang di atas 1 ( satu ) tahun sampai dengan 3 ( tiga ) tahun;

dan/atau

2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

16

3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang di atas 3 ( tiga ) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun;

dan/atau

2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau

4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang lebih dari 5 ( lima ) tahun; dan/atau

2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

4) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure). (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh

Gubernur (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

2) Wajib pajak kooper `atif; dan/atau

3) Wajib pajak likuid; dan/atau

4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau

2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau

3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau

3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau

2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau

3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

4) Wajib pajak mengalami musibah (force majeure). (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan

pelunasan;

c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung

sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang

kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai

17

barang sitaan (jika ada);

c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang

dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau

nilai barang sitaan (jika ada); dan

d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas

macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

(jika ada). (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak, ditetapkan

sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

dan

d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah

dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan

dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

(12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran

yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.

(13) Persediaan dapat terdiri dari:

a) Barang konsumsi;

b) Amunisi;

c) Bahan untuk pemeliharaan;

d) Suku cadang;

e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;

f) Pita cukai dan leges;

g) Bahan baku ;

h) Barang dalam proses/setengah jadi;

i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan

kepada masyarakat;

j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau

diserahkan kepada masyarakat;

k) Barang cetakan;

l) Perangko dan materai;

m) Obat-obatan dan bahan farmasi;

n) Barang pakai habis lainnya. (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik (stock opname).

(15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan

dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

(18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.

18

(19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).

(20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.

(21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila

memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial

di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat

diperoleh pemerintah daerah;

b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai

(reliable). (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya

perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian

hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya

perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi

setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk

saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian

terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi

kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat

pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk

kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan aging atas

investasi non permanen. (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%

tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih

yang direalisasikan. (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya

dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang

digunakan meliputi:

a. Tanah

b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

1) Alat-alat berat dan alat-alat besar

2) Alat-alat angkutan

3) Alat-alat bengkel dan alat ukur

4) Alat-alat pertanian/peternakan

5) Alat-alat kantor dan rumah tangga

6) Alat studio dan alat komunikasi

7) Alat-alat kedokteran

19

8) Alat-alat laboratorium

9) Alat keamanan

c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

1) Bangunan gedung

2) Bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

1) Jalan dan jembatan

2) Bangunan air/irigasi

3) Instalasi

4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

1) Buku dan perpustakaan

2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan

3) Hewan/ternak dan tumbuhan

4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

(25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah

dan dalam kondisi siap dipakai.

(26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan

monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan

bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan

komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan

kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan

lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua

belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan

air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta

dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap

dipakai.

(29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan,

hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.

(30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai

seluruhnya.

(31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

(32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa OPD (unit/satuan kerja),

pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh OPD yang

melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap

20

tersebut.

(33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa

manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa

yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan

standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang

bersangkutan.

(34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja

pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan

diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.

(35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai

berikut:

No

. Jenis Aset Tetap

% Pengeluaran

setelah perolehan

terhadap harga

perolehan

Penambaha

n Masa

Manfaat

1. Gedung dan

Bangunan

Sampai dengan

30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%

0 tahun 5 tahun

10 tahun 15 tahun 20 tahun

2. Jalan

Sampai dengan

30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%

0 tahun 3 tahun 5 tahun 7 tahun

10 tahun

3. Jembatan dan

irigasi Sampai dengan

30% > 30% s.d 45% > 45% s.d 65% > 65% s.d 85% > 85%

0 tahun 5 tahun

10 tahun 15 tahun 20 tahun

(36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi,

dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi

tidak menambah masa manfaat.

(37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan,

dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya

Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi

pemerintah Provinsi Banten.

21

(38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

(39) Masa manfaat

aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda

dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat

dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel

No. Uraian Masa Manfaat

(Tahun)

1. Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

1.1 Alat-alat berat 8

1.2 Alat-alat Angkutan

a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih 8

b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3 4

c. Alat Angkut tidak bermotor 4

d. Alat Angkut Bermotor Udara 20

1.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

a. Alat bengkel Bermesin 8

b. Alat Bengkel Tidak bermesin 4

c. Alat Ukur 8

1.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 4

1.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 4

1.6 Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi 4

1.7 Alat-alat Kedokteran 4

1.8 Alat-alat Laboratorium 4

1.9 Alat Keamanan 4

2. Gedung dan Bangunan, terdiri atas:

2.1 Bangunan Gedung 20

2.2 Bangunan Monumen 20

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:

3.1 Jalan dan Jembatan

a. Jalan 10

b. Jembatan 20

3.2 Bangunan Air/Irigasi 20

3.3 Instalasi 20

3.4 Jaringan 20

4. Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:

4.1 Aset Tetap Renovasi Sesuai dengan umur

ekonomik mana

yang lebih pendek

antara masa manfaat

aset dengan masa

pinjaman/sewa

22

Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai

manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat

(kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan

asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud

hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.

(41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh

pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu

atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.

(42) Aset Tetap yang seluruh nilainya te1ah disusutkan dan secara teknis masih

dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai

perolehan dan akumulasi penyusutannya.

(43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan

penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti

ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset

tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat

(carrying amount);

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang

menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan

Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;

c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan

yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan

nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir

periode. (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode

waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada

umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu

perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

(47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam

Pengerjaan jika:

a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang

berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan

digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh

masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam

aset tetap.

(49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

23

a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan; (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang

bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan

siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

(01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban

jangka panjang;

(02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka

panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut

atas dasar jangka panjang; dan

c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan

kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap

pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

(03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat

kewajiban timbul.

(04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang

asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata

uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang

dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus

mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang

tersebut

(06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi

yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang

dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan

berita acara kemajuan pekerjaan

(07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang

belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan

sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

24

Ff

Pendapatan

Rp.101.192.500,-

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH

4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan

Pada Tahun 2019, pada UPTD Balai Labolatorium Kesehatan

Daerah target Pendapatan Pembangunan Kesehatan sebesar Rp.

100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember

2019 adalah sebesar Rp.101.192.500,- atau mencapai 101,19% dari estimasi

pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.100.000.000. Pendapatan terdiri dari

Pendapatan Retribusi Daerah dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Realisasi Pendapatan OPD Dinas Kesehatan Tahun 2019

APBD Murni

Tahun

2019

Perubahan

APBD Tahun

2019

Selisih Lebih/

(Kurang)

Rp. Rp. Rp. % Rp.

1 2 3 4 5 6=4-3

PENDAPATAN 100.000.000 100.000.000 101.192.500 101,19 1.192.500

Pendapatan Asli

Daerah

100.000.000 100.000.000 101.192.500 101,19 1.192.500

Hasil Retribusi Daerah 100.000.000 100.000.000 101.192.500 101,19 1.192.500

Lain-lain PAD yang

sah

- - - - -

UraianRealisasi Tahun 2019

Tabel 2

Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2018 dan 2019

Realisasi Tahun

2019

Realisasi Tahun

2018

Selisih Realisasi TA

2019 Terhadap TA

2018

Prosentasi

Naik/(Turun)

Rp. Rp. Rp. %

1 2 3 4=2-3 5=4/3

PENDAPATAN 101.905.500,00 478.504.720,48 (376.599.220,48) 11,93

Pendapatan Asli Daerah 101.905.500,00 478.504.720,48 (376.599.220,48) 11,93

Pendapatan Pajak Daerah

Hasil Retribusi Daerah 101.905.500,00 91.046.600,00 10.858.900,00 11,93

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - 387.458.120,48 (387.458.120,48) 0

101.905.500,00 478.504.720,48 (376.599.220,48) 11,93

Uraian

25

Pendapatan Asli Daerah

Hasil Retribusi Daerah

Rp.101.905.500,-

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Daerah dapat diuraikan

sebagai berikut :

4.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp.101.905.500,- atau 101,19 % dari target yang

direncanakan dalam APBD sebesar Rp. 100.000.000,-. Dibandingkan

dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.478.504.720,48,-

penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih kecil Rp.378.504.720,48,-

atau turun 373,34%. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah

berdasarkan objek pendapatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dinas Kesehatan Tahun 2019

Anggaran

Tahun 2019

Selisih

Lebih/(Kurang)

Rp. Rp. % Rp.

1 2 3 4 5 6=3-4

1 Hasil Retribusi Daerah 100.000.000 101.905.500 101,91 (1.905.500)

2 Lain-lain PAD Yang Sah - - - -

3 Retribusi Pelayanan Pendidikan - - - -

4 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah

- - - -

5 Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

- - - -

6 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - - - -

7 Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah

- - - -

8 Retribusi Izin Trayek - - - -

9 Retribusi Izin Usaha Perikanan - - - -

10 Retribusi Perpanjangan IMTA - - - -

Jumlah 100.000.000 101.905.500 101,91 (1.905.500)

No UraianRealisasi Tahun 2019

a. Hasil Retribusi Daerah

Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber

pendapatan berasal dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi

Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

sebesar Rp.101.95.500,- atau 101,91% dari target sebesar

Rp.100.000.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp.477.794.720,48,- penerimaan

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 lebih kecil

Rp.377.794.720,48,-. Hal ini disebabkan pendapatan Pelaatihan

Kesehatan masuk ke BLUD.

26

Belanja

Rp.114.848.335.367,-

Tabel 4

Perbandingan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan OPD Dinas Kesehatan

Tahun 2019 dan 2018

Realisasi

Tahun 2018

Selisih Realisasi

TA.2019 Terhadap

TA.2018

Persentase Naik /

(Turun)

Rp. Rp. Rp. %

1 2 3 4 5=3-4 6=5/4

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 101.905.500 478.504.720 (376.599.220) (369,56)

2 Retribusi Pelayanan Tera / Tera

Ulang

- - - -

3 Retribusi Pelayanan Pendidikan - - - -

4 Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah

- - - -

5 Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa

- - - -

6 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - - - -

7 Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah

- - - -

8 Retribusi Izin Trayek - - - -

9 Retribusi Izin Usaha Perikanan - - - -

10 Retribusi Perpanjangan IMTA - - - -

Jumlah 101.905.500 478.504.720 (376.599.220) (369,56)

No Uraian

Realisasi

Tahun 2019

4.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

Realisasi Belanja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada TA

2019 adalah sebesar Rp.114.848.335.367,- atau 86,32% dari anggaran

belanja sebesar Rp.133.048.891.373,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja

TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Realisasi Belanja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019

APBD Murni

Tahun 2019

Perubahan APBD

Tahun 2019

Selisih

Kurang/(Lebih)

Rp. Rp. Rp. % Rp.

1 2 3 4 5 6=3-4

BELANJA 258.049.091.650 321.744.714.744 301.823.087.907 93,81 17.478.710.171

BELANJA OPERASI 239.394.439.644 303.601.465.738 286.122.755.567 94,24 17.478.710.171

Belanja Belanja Pegawai 28.969.000.000 32.833.000.000 29.117.592.082 88,68 3.715.407.918

Belanja Belanja Barang 210.425.439.644 270.768.465.738 257.005.163.485 94,92 13.763.302.253

BELANJA MODAL 18.654.652.006 18.143.249.006 15.700.332.340 86,54 2.442.916.666

Belanja Tanah 6.000.000.000 5.021.777.000 5.021.777.000 100,00 -

Belanja Peralatan dan Mesin 1.382.496.000 1.443.852.006 1.284.866.036 88,99 158.985.970

Belanja Gedung dan Bangunan 9.899.052.006 10.352.016.000 8.455.755.800 81,68 1.896.260.200

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 1.373.104.000 1.325.604.000 937.933.504 70,76 387.670.496

Belanja Aset Tetap Lainnya - - -

Belanja Aset Lainnya - - - - -

JUMLAH 258.049.091.650 321.744.714.744 301.823.087.907 93,81 17.478.710.171

UraianRealisasi Tahun 2019

27

Belanja Operasi

Rp.286.122.755.567,-

Belanja Pegawai

Rp.29.117.592.082,-

Belanja Barang dan Jasa

Rp.257.005.163.485,-

Dibandingkan dengan TA.2018, Realisasi Belanja TA.2019 mengalami

Kenaikan sebesar 161,82 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Bertambahnya belanja pegawai dan belanja barang dari tahun 2019

Tabel 6

Realisasi Belanja OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dan

Tahun 2018

Realisasi

Tahun 2018

Selisih Realisasi TA.2019

Terhadap TA.2018Prosentasi Naik/(Turun)

Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2 3 4=2-3 5=4/3

BELANJA 301.823.087.907,00 115.280.306.717,00 186.542.781.190,00 161,82

BELANJA OPERASI 286.122.755.567,00 108.254.681.943,00 177.868.073.624,00 164,31

Belanja Belanja Pegawai 29.117.592.082,00 22.418.372.787,00 6.699.219.295,00 29,88

Belanja Belanja Barang 257.005.163.485,00 85.836.309.156,00 171.168.854.329,00 199,41

BELANJA MODAL 15.700.332.340,00 7.025.624.774,00 8.674.707.566,00 123,47

Belanja Tanah 5.021.777.000,00 - 5.021.777.000,00 0,00

Belanja Peralatan dan Mesin 1.284.866.036,00 3.976.314.779,00 (2.691.448.743,00) (67,69)

Belanja Gedung dan Bangunan 8.455.755.800,00 2.589.168.495,00 5.866.587.305,00 226,58

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 937.933.504,00 - 937.933.504,00 0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya - 460.141.500,00 (460.141.500,00) (100,00)

Belanja Aset Lainnya - - - 0,00

JUMLAH 301.823.087.907,00 115.280.306.717,00 186.542.781.190,00 161,82

Uraian

Realisasi

Tahun 2019

4.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar

Rp.286.122.755.567,- atau 94,24% dari pagu anggaran sebesar

Rp.303.601.465.738,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun

Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.114.848.335.367,- realisasi

belanja operasi Tahun Anggaran 2019 bertambah sebesar

Rp.171.274.420.200,- atau naik 59,86%. Rincian realisasi belanja

operasi sebagai berikut :

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp.29.117.592.082,- atau 88,68% dari

anggaran sebesar Rp.32.833.000.000,-. Dibandingkan

dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp.22.418.372.787,- realisasi Belanja Pegawai Tahun

Anggaran 2019 bertambah sebesar Rp.6.699.219.295,-

atau bertambah 23,07%.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai

penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan

yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019

adalah sebesar Rp.257.005.163.485,- atau 94,92% dari

anggaran sebesar Rp.270.768.465.738,-. Dibandingkan

28

Belanja Modal

Rp.15.700.332.340,-

Belanja Modal Tanah

Rp.5.021.777.000,-

Belanja Modal Peralatan

dan Mesin

Rp.1.284.866.036,-

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

Rp.8.455.755.800-

Belanja Modal Jalan,

Irigasi, dan Jaringan

Rp.937.933.504,-

dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp.85.864.479.306,- realisasi Belanja Barang dan Jasa

Tahun Anggaran 2018 bertambah sebesar

Rp.248.418.715.549,- atau naik 96,66%.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih

dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

adalah sebesar Rp.15.700.332.340,- atau 88,13% dari anggaran

sebesar Rp.18.143.249.006,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun

Anggaran 2018 sebesar Rp.6.565.483.274,-, realisasi Belanja Modal

Tahun Anggaran 2019 bertambah sebesar Rp.9.134.849.066,- atau

turun 58,18%.

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan TA 2018

adalah masing-masing sebesar Rp.5.021.777.000,- dan Rp.

0,-. Pada TA 2019 adanya Belanja Modal Tanah pengadaan

Rumah Sakit CilograngRealisasi Belanja Modal Tanah TA.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019

dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp.1.284.866.036,- dan Rp.3.976.314.779,- mengalami

penurunan sebesar 32,31% bila dibandingkan dengan

realisasi Belanja Modal

Peralatan dan Mesin TA 2018 berkurang sebesar

Rp.2.691.448.743,- Hal ini disebabkan berkurangnya

belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2019.

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp.8.455.755.800,- dan

Rp.2.589.168.495,-. Realisasi Belanja Modal TA 2019

mengalami kenaikan sebesar Rp.5.866.587.305,-

dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini

disebabkan terdapat penambahan belanja modal pada

gedung dan bangunan.

4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA

2019 dan TA 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp.937.933.504,- dan Rp.0,-.

29

Belanja Aset Tetap Lainnya

Rp. 0,-

Belanja Aset Lainnya

Rp.0,-

Surplus/(Defisit)

Rp.(301.721.895.407,2-)

Laporan Operasional

4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan TA

2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-.

Dikarenakan tidak ada belanja asset tetap lainnya pada

tahun 2019

4.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2019 dan TA 2018

adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

4.1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan

Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah

Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar (321.644.714.744,-) dengan

realisasi surplus sebesar Rp.(301.721.895.407,-). hal ini terjadi karena

realisasi pendapatan tidak melampaui target serta realisasi belanja dan

transfer dibawah anggaran yang ditetapkan Tahun Anggaran 2019. Tabel

perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7

Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2019

Rp. Rp. % Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6 =3-4 7

1 PENDAPATAN 100.000.000,00 101.192.500,00 101,19 (1.192.500,00) 764.176.600,00

2 BELANJA DAN TRANSFER 321.744.714.744,00 301.823.087.907,00 93,81 19.921.626.837,00 109.229.834.975,00

3 SURPLUS/(DEFISIT) (1-2) (321.644.714.744,00) (301.721.895.407,00) 93,81 (19.922.819.337,00) (108.465.658.375,00)

Realisasi Tahun 2017No Uraian

Realisasi Tahun 2019Anggaran Tahun 2019 Selisih Lebih/ (Kurang)

Tabel 8

Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2019 dan Tahun 2018

Rp. % Rp. Rp. Rp.

1 2 3 4 5 6=5-3 7

1 PENDAPATAN 101.192.500,00 8.99 478.504.720,48 377.312.220,48 78,85

2 BELANJA DAN TRANSFER 301.823.087.907,00 86.32 114.848.335.367,00 (186.974.752.540,00) (162,80)

3 SURPLUS/(DEFISIT) (1-2) (301.721.895.407,00) 86.49 (114.369.830.646,52) 187.352.064.760,48 (163,81)

Persentase

Naik/(Turun)

Selisih Realisasi

Tahun 2019 Terhadap

Tahun 2018No Uraian

Realisasi Tahun 2019 Realisasi Tahun 2018

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari

siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh

kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-

LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang

penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

30

Pendapatan LO

Beban LO

Defisit Non Operasional

4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2019 adalah sebesar

Rp.12.466.328.690,- sedangkan realisasi Tahun 2018 adalah sebesar

Rp.87.031.993.886,48,- Hal ini disebabkan penerapan basis akrual baru

dimulai Tahun 2015. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

No Uraian Thn 2019 Thn 2018

Rp Rp % Rp

1 2 3 4 5 6

Pendapatan-LO 12.466.328.690 87.031.993.886 698,14 (74.565.665.196)

PAD-LO 101.192.500,00 478.504.720 472,87 (377.312.220)

- Retribusi Daerah - LO 101.192.500,00 91.046.600 89,97 10.145.900

- Lain-lain PAD yang Sah -

LO - 387.458.120,48 - (387.458.120)

Lain-lain Pendapatan

Yang sah 12.365.136.190 86.553.489.166 100,00 (74.188.352.976)

Naik (Turun)

4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2019 adalah sebesar

Rp.350.054.280.885,90,- sedangkan realisasi Tahun 2018 adalah sebesar

Rp.202.098.211.673,39, Hal ini disebabkan penerapan basis akrual baru

dimulai Tahun 2015. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

Rp Rp % Rp

1 2 3 4 5 6

Beban

Beban Operasi 350.054.280.885,90 202.098.211.673,39 45,80 160.338.218.111,02

- Belanja Pegawai - LO 29.117.592.082,00 22.418.372.261,00 23,01 6.699.219.821,00

- Persediaan 58.204.668.011,18 77.638.177.111,36 (33,39) (19.433.509.100,18)

- Beban Jasa 245.598.573.019,25 46.759.781.854,05 80,96 198.838.791.165,20

- Beban Pemeliharaan 2.230.061.550,00 2.134.971.416,00 4,26 95.090.134,00

- Beban Perjalanan Dinas 4.139.059.200,00 1.649.939.837,00 60,14 2.489.119.363,00

- Beban Subsidi 248.818.057,00 28.599.311.329,00 (11.394,07) (28.350.493.272,00)

- Beban Penyusutan 10.498.134.716,47 17.922.759.370,81 (70,72) (7.424.624.654,34)

- Beban Amortisasi 17.374.250,00 41.331.854,17 (137,89) (23.957.604,17)

- Beban Peny isihan Piutang - 4.933.566.640,00 (100,00) (4.933.566.640,00)

- ……………… 0 - - -

4.2.3 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2019 adalah sebesar

Rp.9.109.724.847,37,-, sedangkan realisasi Tahun 2018 adalah sebesar

Rp.6.191.706.361,37, Hal ini disebabkan penerapan basis akrual baru dimulai

Tahun 2015. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

31

Beban Luar Biasa

Penjelasan Pos-pos Neraca

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp.0,-

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp.0,-

No Uraian Thn 2019 Thn 2018

Rp Rp % Rp

1 2 3 4 5 6

Defisit Non Operasional 9.109.724.847,37 6.191.706.361,37 67,97

- Defisit dari kegiatan non operasional lainnya 9.109.724.847,37 6.191.706.361,37 67,97 -

- ……………… - - - -

Naik (Turun)

4.2.4 Beban Luar Biasa

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2019 adalah sebesar Rp.0,-,

sedangkan realisasi Tahun 2018 adalah sebesar Rp.0, Hal ini disebabkan

penerapan basis akrual baru dimulai Tahun 2015. Rincian Beban Luar Biasa

adalah sebagai berikut:

No Uraian Thn 2019 Thn 2018

Rp Rp % Rp

1 2 3 4 5 6

Beban Luar Biasa

- Beban Luar Biasa - - - -

- ……………… - - - -

Naik (Turun)

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan

2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.8.961.526,- yang

merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum

dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per

tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai

berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan Tahun 2019 Tahun 2018

Kas di Bendahara Pengeluaran - 8.961.526

- -

Jumlah - 8.961.526

4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember

2019 dan 2018 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas di

Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di

bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang

sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa

Pajak/Retribusi.

32

Kas Lainnya dan Setara

Kas

Rp.0,-

Piutang

Rp.6.279.216.994,59,-

Penyisihan Piutang Tak

Tertagih – Piutang Jangka

Pendek

Rp.(6.166.958.300,-)

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan Tahun 2019 Tahun 2018

Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai - -

Kas di Bendahara Penerimaan-Bank - -

Jumlah - -

4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember

2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di

bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari

UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian

sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah

sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Jenis Tahun 2019 Tahun 2018

Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah - -

Pajak yang belum disetor - -

Honor kegiatan yang belum dibagikan - -

Pengembalian belanja disetor ke Kas Daerah - -

Jumlah - -

4.3.4 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

masing-masing adalah sebesar Rp.6.279.216.994,59,- dan

Rp.6.279.813.943,84,-. Piutang merupakan hak atau pengakuan

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan

namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan

sebagai berikut:

Rincian Piutang Bukan Pajak

Uraian Tahun 2019 Tahun 2018

Belanja dibayar dimuka 112.258.695 112.855.644

Piutang Lainnya 6.166.958.300 6.166.958.300

4.3.5 Penyisihan Piutang Lainnya

Nilai Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan

2018 adalah sebesar Rp.6.166.958.300,- dan Rp.6.166.958.300,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka

pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur .

33

Beban Dibayar di Muka

Rp. 112.258.694.59,-

Persediaan

Rp.6.141.459.193,10,-

Tanah

Rp.44.400.581.780,-

4.3.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019

dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.112.258.694,59,- dan

Rp.112.855.643,84,-. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang

masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai

akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang

atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Keterangan Tahun 2019 Tahun 2018

Belanja Premi Asuransi Kendaraan Roda 2 - -

Belanja Premi Asuransi Kendaraan Roda 4 112.258.694,59 112.855.643,84

Jumlah 112.258.694,59 112.855.643,84

4.3.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-

masing adalah sebesar Rp.6.141.459.193,10,- dan

Rp.59.762.520.080,28,-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau

perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan

maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan

Keterangan Tahun 2019 Tahun 2018

Persediaan Operasional 6.141.459.193,10 59.402.520.080,28

- Persediaan ATK 71.758.247,00 99.443.900,00

- Persediaan Alat Listrik dan

Elektronik 3.291.000,00 -

- Persediaan Alat Kebersihan 38.436.000,00 6.254.200,00

- Persediaan Pakai habis 1.155.676.638,10

- Persediaan Obat-obatan 760.137.139,00 53.695.455.091,78

- Persediaan Cetakan 1.206.577.000,00 1.170.595.400,00

-Persediaan Alat Kesehatan 1.148.046.199,50

- Persediaan Hibah 2.647.850.000,00 -

- Persediaan Bahan Makanan -

- Persediaan Bahan Kimia 257.733.169,00 236.209.916,00

- Persediaan lainnya 3.046.515.373,00

- Persediaan barang reklas

4.3.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2019 dan 2018

adalah sebesar Rp.44.400.581.780,- dan Rp.48.306.173.780,-. TA 2018

tidak ada penambahan/pembelian tanah. Nilai tanah tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

34

Peralatan dan Mesin

Rp.161.666.237.159.70,-

Gedung dan Bangunan

Rp.102.046.736.160,-

Jalan, Irigasi, dan

Jaringan

Rp.4.310.536.443,80-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 48.306.173.780

Mutasi tambah: 5.021.777.000

Pembelian 0

Mutasi kurang: 8.927.369.000

Saldo per 31 Desember 2018 44.400.581.780

4.3.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember

2019 dan 2018 adalah Rp.161.666.237.159.70,- dan

Rp.157.396.805.582,30,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 157.396.805.582,30

Mutasi tambah: 5.666.925.036

Pembelian 0,00

Hibah Barang 0

Mutasi kurang: 1.397.493.458,60

Saldo per 31 Desember 2019 161.666.237.159,70

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2018 0

Nilai Buku per 31 Desember 2018 161.666.237.159,70

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tersebut belum menampilkan

Akumulasi Penyusutan Tahun 2018 dinkes dikarenakan Nilai Aset

Masih dalam proses perhitungan.

4.3.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018

adalah Rp.102.046.736.160,- dan Rp.109.310.700.739,-. Mutasi

transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 109.310.700.739

Mutasi tambah: -

Bangunan Gedung Tempat Kerja -

Media Informasi dan Publikasi -

Saldo per 31 Desember 2019 109.310.700.739

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 7.263.964.579

Nilai Buku per 31 Desember 2019 102.046.736.160

4.3.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan

2018 adalah masing-masing sebesar Rp.4.310.536.443,80,- dan

Rp.3.906.959.755,80,-. Pada tahun 2019 terjadi mutasi tambah yang

merupakan penambahan jaringan Jalan Khusus. Mutasi transaksi

terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah

35

Aset Tetap Lainnya

Rp.245.272.909,39,-

Konstruksi Dalam

Pengerjaan (KDP)

Rp.863.151.816,-

Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap

Rp.(184.977.058.146,45,-)

Aset Tak Berwujud

Rp.19.874.895,83,-

sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 3.906.959.755,80

Mutasi tambah: 403.576.687,80

Penambahan jaringan teknologi informasi -

Mutasi kurang: -

Saldo per 31 Desember 2019 4.310.536.443,60

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 -

Nilai Buku per 31 Desember 2019 4.310.536.443,60

4.3.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31

Desember 2019 dan 2018 adalah Rp.245.272.909,39,- dan

Rp.245.272.909,39,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak

Kebudayaan-Lukisan. Mutasi tambah atas aset tetap ini untuk Tahun

2018 Berupa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis. Rincian Aset Tetap

Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

4.3.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan

2018 adalah masing-masing sebesar Rp.863.151.816,- dan Rp.0,-.

Penambahan KDP Tahun 2019 adanya DED Rumah Sakit Ciolgrang

dan Jalan Labkesda yang masih dalam prosesSa

4.3.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember

2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp.(184.977.058.146,45,-) dan

Rp.(177.409.829.938,11,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan

pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP).

4.3.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan

2019 adalah Rp.19.874.895,83,- dan Rp.37.249.145,83,-. Aset Tak

Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi

tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software

yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Amortisasi

Tahun 2019 masih dalam proses perhitungan. Mutasi transaksi

terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

36

Aset Lain-Lain

Rp.8.998.119.178,32,-

Utang kepada Pihak Ketiga

Rp.0,-

Pendapatan Diterima di

Muka

Rp.0,-

Ekuitas

Rp.146.186.638.142,28,-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019 2.469.715.000,00

Mutasi tambah: -

Pembelian -

Mutasi kurang: -

Saldo per 31 Desember 2019 2.469.715.000,00

Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019 (2.449.840.104,17)

Nilai Buku per 31 Desember 2019 19.874.895,83

4.3.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah

Rp.8.998.119.178,32,- dan Rp70.750.178,32,-. Aset Lain-lain

merupakan tanah PMI dan BPOM serta Ambulance Barang Milik

Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi

digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 70.750.178,32

Mutasi tambah: 9.613.649.000

- reklasifikasi dari aset tetap 9.613.649.000

Mutasi kurang: 686.280.000

- reklasifikasi ke persediaan 686.280.000

- reklasifikasi aset malingping -

- Penghapusan -

Saldo per 31 Desember 2019 8.998.119.178,32

4.3.23 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan

2018 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak

Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan

kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya

dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

4.3.24 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan

2018 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka

merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun

barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di

Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka

waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

4.3.25 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp.146.186.638.142,28,- dan Rp.204.400.873.976,66,-

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara

aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

37

Laporan Perubahan

Ekuitas

Rp.146.186.638.142,28,-

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 9

OPD Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019 Dan 2018

NO. URAIAN Tahun 2019 Tahun 2018

1 EKUITAS AWAL 204.400.873.976,66 211.517.747.510,39

2 SURPLUS/DEFISIT-LO (346.697.677.043,27) (121.257.924.148,28)

3 R/K PPKD 301.712.933.881,00 114.879.985.959,22

4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN - -

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR - -

- LAIN-LAIN 9.061.484.847,37 -

- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN - -

- KOREKSI ASET TETAP (22.290.977.519,48) (541.427.282,40)

5 - KOREKSI ATAS BEBAN - -

6 - KOREKSI ATAS PENDAPATAN - -

7 - KOREKSI LAIN-LAIN - (197.508.062,27)

JUMLAH LAIN-LAIN - -

8 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS - -

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Kronologis Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaaan BPK-RI

1. Menindaklanjuti LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

nomor : 109 b/S/XVIII.SRG/05/2014, tanggal 28 Mei 2014.

Tentang Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah

Provinsi Banten tahun 2013 pada Dinas Kesehatan tentang“ Aset

Tetap Peralatan Mesin Berupa Alat Kesehatan Pada Dinas

Kesehatan Tidak Dapat di Yakini Sebesar Rp 193.222.957.055,

terdiri dari aset tetap yang di peroleh pada TA 2012 sebesar Rp

125.948.179.000,00 dan aset tetap yang diperoleh TA 2013

sebesar Rp 67.274.778.055.

2. Berdasarkan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Perwakilan Provinsi Banten agar Dinas Kesehatan melakukan

inventarisasi barang tersebut dan berkoordinasi dengan aparat

penegak hukum dan Instansi terkait.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Kesehatan telah

melakukan beberapa pertemuan untuk membahas tindak lanjut

LHP BPK tersebut yaitu :

- Pertemuan tanggal 5 Agustus 2014 menghasilkan

kesepakatan :

a. RSUD Banten telah menerima dan menggunakan barang

pengadaan Alat Kesehatan TA 2012.

b. Penyedia Barang Bersedia memberikan Alat kesehatan

yang di usulkan oleh RSUD Banten melalui Dinas

kesehatan sesuai nilai pembayaran dari nilai kontrak.

38

c. Berkirim surat meminta saran ke Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).

- Berdasarkan surat balasan dari KPK dilakukan pertemuan

tanggal 19 November 2014 membahas tindak lanjut atas 16

kontrak pengadaan Belanja Peralatan Kesehatan dan

kedokteran pada Dinas Kesehatan TA 2013 senilai Rp Rp

67.274.778.055.

a. Sebanyak 10 kontrak senilai Rp. 36.658.700.300 sudah

dilakukan pemeriksaan barang dan telah dibayar sesuai

progress pekerjaan masing-masing kontrak dan sudah

dicatat sebagai Aset pada tahun 2013.

Daftar Pembayaran Kontrak sebagai berikut:

1. PT. WALIMAN NUGRAHA JAYA

NK : Rp.20.593.229.000,-

UM 20% Rp.4.118.645.800,-:

SPP : 00316/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00316/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10657/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-123/PU/KES/IX/2013

Tangal 24 September 2013

Progress 70,27% Rp.6.214.969.200,-:

SPP : 00675/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00675/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17856/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-321/PU/KES/XII/2013

Tangal 27 Desember 2013

2. CV. JAYA LAKSANA

NK : Rp.753.147.000,-

UM 20% Rp.339.637.500,-:

SPP : 00324/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

39

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00324/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10661/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-131/PU/KES/IX/2013

Tangal 17 September 2013

Pelunasan 100% Rp.413.509.500,-:

SPP : 00677/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00677/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17858/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-323/PU/KES/XII/2013

Tangal 27 Desember 2013

3. PT. BINTANG RAYA PUTRA

NK : Rp.11.725.787.000,-

UM 20% Rp.2.345.157.400,-:

SPP : 00315/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00315/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10650/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-122/PU/KES/IX/2013

Tangal 17 September 2013

Progress 63,48% Rp.3.573.337.600,-:

SPP : 00680/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00680/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17854/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-328/PU/KES/XII/2013

Tanggal 27 Desember 2013

40

4. PT. RAMADITYA MANDIRI

NK : Rp.7.307.499.000,-

UM 20% Rp.1.461.499.800,-:

SPP : 00321/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00321/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10660/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 25 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-128/PU/KES/IX/2013

Tangal 17 September 2013

Progress 95.83% Rp.4.707.822.700,-:

SPP : 00682/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 30 Desember 2013

SPM : 00682/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 30 Desember 2013

SP2D : 17859/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-328/PU/KES/XII/2013

Tangal 30 Desember 2013

5. PT. RAMADITYA MANDIRI

NK : Rp.2.946.813.000,-

UM 20% Rp.589.362.600,-:

SPP : 00322/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00322/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10653/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-129/PU/KES/IX/2013

Tangal 17 September 2013

Progress 99,32% Rp.1.851.606.400,-:

SPP : 00679/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00679/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

41

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17860/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-129/PU/KES/XII/2013

Tangal 27 Desember 2013

6. CV. JAYA LAKSANA

UM 30% Rp.587.968.000,-:

SPP : 00323/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00323/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10753/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 26 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-130/PU/KES/IX/2013

Tangal 17 September 2013

Progress 91.36% Rp.207.509.600,-:

SPP : 00676/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00676/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17862/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-322/PU/KES/XII/2013

Tangal 27 Desember 2013

7. PT. BARI MANDIRI PRATAMA

NK Rp. 3.432.766.000,-

UM 20% Rp.686.553.200,-:

SPP : 00325/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00325/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10655/DINKES/ LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-132/PU/KES/IX/2013

Tangal 17 September 2013

42

Progress 75,30% Rp.1.267.659.800,-:

SPP : 00681/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00681/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17855/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-327/PU/KES/XII/2013

Tanggal 27 Desember 2013

8. PT. AGRO MANDIRI PERKASA

NK : Rp.14.024.127.000,-

UM 20% Rp.2.804.825.400,-:

SPP : 00327/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00327/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10654/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-134/PU/KES/IX/2013

Tangal 17 September 2013

Progress 76.67% Rp.4.544.510.100,-:

SPP : 00673/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00673/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17852/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-319/PU/KES/XII/2013

Tanggal 27 Desember 2013

9. CV. SYAFARMANIYA

NK : Rp.2.448.962.000,-

UM 30% Rp.734.688.600,-:

SPP : 00332/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 18 September 2013

SPM : 00332/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

43

Tanggal 18 September 2013

SP2D : 10658/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-139/PU/KES/IX/2013

Tangal 18 September 2013

Progress 68,36% Rp.342.871.400,-:

SPP : 00672/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00672/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17970/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-318/PL/KES/XII/2013

Tanggal 27 Desember 2013

10. PT. SUMBER AGUNG PUTRA

NK : Rp.294.053.000,-

Lunas 100% Rp.294.053.000.,-:

SPP : 00617/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 16 Desember 2013

SPM : 00617/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 16 Desember 2013

SP2D : 17011/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 30 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-302/PL/KES/XII/2013

Tanggal 16 Desember 2013

b. Terdapat 2 (dua) kontrak yang telah selesai proses

pengadaan dan telah dilakukan pemeriksaan barang dan

telah tercatat sebagai aset dengan total Rp. 18.203.511.455

tetapi pembayaran baru 20 % karena terjadinya

pemblokiran atas permintaan KPK karena pengadaan

tersebut diindikasikan bermasalah yaitu :

1. PT. Dini Usaha Mandiri Pekerjaan Pengadaan Sarana

Penunjang Bedah Syaraf RS Provinsi Banten. Dengan

nilai kontrak setelah revisi harga sebesar Rp.

11.273.584.105 dengan rincian uang muka sebesar Rp.

44

4.075.303.400 dan sisa pembayaran Rp. 7.198.280.705.

Berikut Uraian Pencairan Kontrak tersebut

Nilai Kontrak Rp. 20.376.517.000,-

UM 20% Rp.4.075.303.400,-:

SPP : 00317/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00317/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 18662/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-124/PU/KES/IX/2013

Tanggal 17 September 2013

Progress 76,44% Rp.7.198.280.705,-:

SPP : 00678/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SPM : 00678/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 27 Desember 2013

SP2D : 17857/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-324/PU/KES/XII/2013

Tanggal 27 Desember 2013

2. PT. Dini Usaha Mandiri Pekerjaan Pengadaan Sarana

Penunjang NICU RS Provinsi Banten. Dengan nilai

progres barang sebesar 6.919.327.350 dengan rincian

uang muka sebesar Rp. 1.959.249.800 dan sisa

pembayaran Rp. 4.960.077.550.

Berikut Uraian Pencairan Kontrak tersebut

Nilai Kontrak Rp. 9.796.249.000,-

UM 20% Rp.1.959.249.800,-:

SPP : 00318/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00318/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 18659/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

45

Kwitansi : 900/Kwit-125/PU/KES/IX/2013

Tanggal 17 September 2013

Progress 98,46% Rp.4.960.077.550,-:

SPP : 00674/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 23 Desember 2013

SPM : 00674/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 23 Desember 2013

SP2D : 17969/DINKES/LS/09.02/2016

Tanggal 31 Desember 2013

Kwitansi : 900/Kwit-320/PU/KES/XII/2013

Tanggal 27 Desember 2013

Kondisi Barang Sudah di kirim 100% dan Barang sudah di

periksa oleh panitia pemeriksa dan sudah di uji fungsi

100%.

Proses pembayaran sudah sampai pada SP2D. Barang

tersebut sudah tercatat di aset Provinsi Pada Aset Dinas

Kesehatan Provinsi Banten.

Meskipun proses pembayaran sudah dilaksanakan dan

terbit SP2D namun uang pembayaran tersebut tidak bisa

masuk ke rekening penyedia (PT.Dini Usaha Mandiri)

dikarenakan PT. Dini Usaha Mandiri dijadikan saksi

terkait kasus alkes di kota Tangerang Selatan dan

Rekening Penyedia diblokir Komisi Pemberantasan

Korupsi. Sudah dilakukan upaya komunikasi dengan KPK

terkait hal tersebut.

Pada Tanggal 20 Januari 2014 telah dilakukan Kredit

Rekening atas 2(dua) SP2D tersebut melalui Bank BJB ke

rekening RKUD Provinsi Rekening 0070030050306

terkait rekening Pihak ketiga yang terblokir(terlampir).

c. Terdapat 4 (empat) kontrak dengan total Rp. 12.349.816.300

yang telah di bayarkan uang muka sebesar 20 % tetapi

belum dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil

Pekerjaan (PPHP) sehingga belum dapat dipastikan kondisi

dan progres penyelesaian pekerjaan atas barang-barang

tersebut yaitu :

46

1. PT. Palugada Mandiri Pengadaan sarana penunjang

Pelayanan Penyakit Syaraf RS Provinsi Banten Nilai

Kontrak Rp. 10.790.264.000,-

UM 20% Rp 2.158.052.800,-:

SPP : 00319/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00319/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10656/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-126/PU/KES/IX/2013

Tanggal 17 September 2013

2. PT. Mikkindo Adiguna Pratama Pekejaan Pengadaan

sarana penunjang Ruang Operasi RS Provinsi Banten

Nilai Kontrak Rp.14.415.309.000,-

UM 20% Rp 2.883.061.800,-:

SPP : 00326/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SPM : 00326/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 17 September 2013

SP2D : 10652/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-133/PU/KES/IX/2013

Tanggal 17 September 2013

3. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengadaan sarana

penunjang pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh

Darah RS Rujukan Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp.

21.575.992.000,- .

UM 20% Rp 4.315.198.400,-:

SPP : 00328/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 18 September 2013

SPM : 00328/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 18 September 2013

SP2D : 10745/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 26 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-135/PU/KES/IX/2013

47

Tanggal 17 September 2013

4. CV. Bina Sadaya Pekerjaan Pengdaan sarana penunjang

Radiologi ( Digital Radiologi Flouroscopy ) RS

Provinsi Banten Nilai Kontrak Rp. 14.888.018.000,- .

UM 20% Rp 2.977.603.600,-:

SPP : 00329/DINKES/SPP-LS/09.02/2013

Tanggal 18 September 2013

SPM : 00329/DINKES/SPM-LS/09.02/2013

Tanggal 18 September 2013

SP2D : 10651/DINKES/LS/09.02/2013

Tanggal 24 September 2013

Kwitansi : 900/Kwit-136/PU/KES/IX/2013

Tanggal 17 September 2013

Ke empat kontrak ini belum tercatat di asset Dinas Kesehatan terkait

barang-barang belum dilakukan pemeriksaaan oleh panitia

pemeriksa. Dan berdasarkan kesepakatan rapat tindak lanjut LHP

BPK Tanggal 19 November 2014 yang dihadiri oleh RSUD Banten,

Pihak Penyedia dan Dinkes Menyepakati RSUD Banten selaku

Pengguna Barang akan memilih barang sesuai dengan kebutuhan

dengan mengacu kepada nilai uang muka sebesar 20% dari masing-

masing kontrak.

Namun dalam pelaksanaannya hal ini sulit dilakukan karena pihak

terkait tidak bisa membuka dan memeriksa barang tersebut

dikarenakan barang yang diterima dalam keadaan tertutup dalam

peti.

3. Menindaklanjuti Surat dari BPK RI Perwakilan Provinsi Banten

nomor : 85/LKPD-PROV.BANTEN/2015, tanggal 7 Mei 2015.

Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan Tahap I atas LKPD

Provinsi Banten TA 2014. Point 3 (tiga) Saldo Akhir Aset Tetap

Peralatan Mesin Berupa Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan

Tidak Dapat diyakini sebesar Rp 193.222.957.055,00

4. Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Kesehatan masih berupaya

melakukan penyelesaian-penyelesaian terhadap Aset Tetap Peralatan

Mesin Berupa Alat Kesehatan senilai Rp 193.222.957.055,00. Di

antaranya dengan melakukan intventarisasi barang – barang yang

telah tercatat pada Aset Dinas Kesehatan dan RSUD Banten

48

terkecuali barang-barang yang belum dilakukan pemeriksaan.

5. Sedangkan untuk perhitungan nilai aset masih menunggu putusan

hukum tetap (in kracht) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

6. Menindaklanjuti LHP BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern

Provinsi Banten Nomor : 15a/LHP/XVIII.SRG/05/2015, tanggal 25

Mei 2015 Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah berupaya

melakukan penyelesaian terhadap Aset Tetap berupa Alat Kesehatan

senilai Rp. 193.222.957,055,00, diantaranya dengan melakukan

inventarisasi atas barang-barang yang telah tercatat pada Dinas

Kesehatan Provinsi Banten dan RSUD Banten untuk pengadaan alat

kesehatan dan kedokteran tahun 2012 dan 2013 (daftar inventarisasi

barang terlampir) dan telah diserahkan ke Inspektorat untuk

disampaikan ke BPK RI (tanda terima terlampir).

7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah membuat surat

pernyataan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah

melakukan inventarisasi atas barang-barang yang telah tercatat pada

Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan RSUD Banten untuk

pengadaan alat kesehatan dan kedokteran tahun 2012 dan 2013 dan

perhitungan nilai aset masih menunggu putusan hukum tetap

(inkracht) oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai

rekomendasi dari LHP tersebut.

49

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Bab ini menjelaskan mengenai Informasi Non Keuangan yang berisi Permasalahan dan Solusi

Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada TA 2019.

NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI

(1) (2) (8) (9)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Belanja Tidak Langsung

Adanya efisiensi dari selisih pada pembayaran tunjangan kinerja ASN (tunjangan berbasis kinerja)

BELANJA LANGSUNG

Dinas Kesehatan

1 Program Tata Kelola Pemerintahan

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Realisasi 88.75% dikarenakan efisiensi pada anggaran honor narasumber untuk es 3 dan 4 yang direalisasikan hanya honor eselon 4 serta adanya efisiensi pada perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

Membuat perencanaan anggaran yang lebih baik

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Efisiensi Anggaran

3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor

Anggaran pemagaran gudang farmasi dan pengawasannya tidak direalisasikan dikarenakan akan dilakukan pelebaran jalan Provinsi pada lokasi tersebut. Pada anggaran pengadaan lemari arsip tidak direalisasikan dikarenakan dengan adanya aplikasi SIMAYA membantu pengelolaan arsip (kondisi yang ada masih memadai), Honorarium DPPT, Pematokan untuk pengadaan lahan RS Cibaliung tidak direalisasikan dikarenakan pengadaan lahannya dipertimbangkan kembali, difokuskan pada RS Cilograng terlebih dahulu

Untuk pemagaran gudang farmasi disesuaikan dengan kondisi yang terkena pelebaran jalan Provinsi.

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Efisiensi Angaran dimana realisasi keuangan sebesar 81.28% dikarenakan pemeliharaan yang bersifat insidentil sehingga realisasi fisik sudah tercapai dengan anggaran tersebut

Perencanaan anggaran sesuai rencana kebutuhan pemeliharaan barang daerah

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Realisasi sebesar 76.68% dikarenakan efisiensi pada Belanja Listrik (pembayaran sesuai tagihan), belanja bahan bakar pada belanja BBm kendaraan roda 2 dan genset sesuai dengan klaim pembayaran.

Perencanaan anggaran disesuaikan kembali mengacu pada rata-rata penggunaan / klaim pembayaran.

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Terdapat efisiensi anggaran dikarrnakan harga satuan pengiriman pelatihan lebih rendah dibandingkan anggaran yang tersedia.

Penyesuaian dalam perencanaan anggaran pengiriman diklat petugas

7 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah

- -

8 Penyediaan Data Pembangunan Sektoral

Efisiensi Anggaran

50

NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI

(1) (2) (8) (9)

9 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)

Efisiensi Anggaran

2 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi

Efisiensi uang saku peserta dan honor narasumber yang tidak hadir. Pada perjalanan dinas yang direncanakan 4 Kab/Kota dilaksanakan hanya pada 2 kabupaten lokus yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Membuat perencanaan anggaran yang lebih baik

2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Efisiensi belanja makan minum kegiatan (Hasil survei harga lebih rendah dibandingkan pagu anggaran)

Akan dilakukan perubahan apabila harga survei lebih rendah dibandingkan nilai pagu

3 Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Adanya efisiensi dari anggaran Uang saku peserta yang tidak diserap karena dengan pemberian uang saku pada kegiatan Pemicuan dapat mempengaruhi hasil upaya perubahan perilaku kegiatan tersebut

Dalam Perencanaan di tinjau kembali untuk tidak menganggarkan uang saku pada kegiatan pemicuan

4 Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga

Adanya efisiensi dari anggaran Narasumber karena perencanaan untuk narasumber luar daerah akan tetapi yang hadir dalam daerah, Perjalanan Dinas, Belanja Makan dan minum

koordinasi terkait narasumber ketika perencanaan dan melaksankaan penyesuaian anggaran ketika Perubahan

5 Penurunan Stunting (DAK Penugasan)

Efisiensi Kegiatan ( penyesuaian harga PMT berdasarkan harga survei)

Penyusunan penganggaran disuaikan dengan harga pasar.

3 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

1 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Realisasi keuangan sebesar 90.75% dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada belanja penggandaan, makan minum, uang saku peserta honor narasumber, serta sisa kontrak pelatihan ACLS ATLS dan PPGD.

Membuat perencanaan anggaran yang lebih baik

2 Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pendataan penduduk miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar JKN tidak optimal

Melakukan update data dengan OPD terkait baik di Provinsi maupun di Kab/Kota

3 Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Efisiensi Kegiatan Membuat perencanaan anggaran yang lebih baik

4 Kerjasama Pelayanan Kesehatan

Efisiensi pada belanja vandel, plakat,piala, perlengkapan peserta, makan minum kegiatan, uang saku peserta serta transport pada perjalanan dinas dalam daerah

Membuat perencanaan anggaran yang lebih baik

4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Efisiensi Belanja makan minum, perlengkapan peserta , penggandaan , penyesuaian harga bahan habis pakai , ketidakhadiran narasumber dan peserta kegiatan

Menyesuaikan dengan harga dan kemungkinan kenaikan harga Memastikan kehadiran peserta dan narasumber

51

NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI

(1) (2) (8) (9)

2 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Efisiensi belanja makan minum kegiatan

3 Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan

Efisiensi pada belanja makan minum dan trasport perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, penyesuaian harga dalam pengadaan bahan pakai habis dan media KIE,

Membuat perancanaan yang lebih baik

4 Upaya Kesehatan Jiwa

Uang saku peserta tidak diserap karena kegiatan dilaksnakan di sekolah yang bersangkutan dan honor narasumber tidak diserap karena tidak hadir pada saat kegiatan

Membuat perancanaan yang lebih baik (Penganggaran uang saku peserta sesuai pedoman Penyusunan dan pelaksanaan APBD)

5 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang

Efisiensi Belanja makan minum, perlengkapan peserta , penggandaan , penyesuaian harga bahan habis pakai , ketidakhadiran narasumber dan peserta kegiatan

Menyesuaikan dengan harga dan kemungkinan kenaikan harga Memastikan kehadiran peserta dan narasumber

5 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

1 Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rekruitmen tenaga kesehatan ditargetkan sebanyak 170 orang sedangkan yang terealisasi sebanyak 126 orang, hal tersebut dikarenakan adanya tenaga kesehatan yang mengundurkan diri saat proses seleksi dam mengundurkan diri karena telah diterima sebagai CPNS

Dilakukan percepatan pelaksanaan seleksi diawal tahun dan pelaksanaan selesi dilakukan beberapa gelombang dalam 1 tahun.

2 Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

ketersediaan obat pada aplikasi ecatalog sering terjadi terjadi kekosongan

koordinasi kepada penyedia sebelum pelaksanaan belanja pada sistem ecatalog

3 Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan

Adanya efisiensi belanja jasa narasumber ; belanja promosi publikasi dan belanja sampling pangan

UPTD Pelatihan Kesehatan

(1) Program Tata Kelola Pemerintahan

1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Unit Pelatihan Kesehatan

Efisiensi harga (sisa kontrak)

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Unit Pelatihan Kesehatan

Efisiensi Kegiatan (bebarapa kendaraan dinas sudah diserahkan ke Dinas Kesehatan Prov. Banten)

Perencaaan penganggaran disesuaikan rencana kebutuha pemeliharaan barang

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada pada Unit Pelatihan Kesehatan

Belanja prermi asuransi tidak direalisasikan dikarenakan besaran pagu dengan tagihan peserta per bulan tidak sesuai.

Tarif perserta disesuaikan

52

NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI

(1) (2) (8) (9)

4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada pada Unit Pelatihan Kesehatan

6 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian

1 Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Kesehatan

Tidak terlaksanaya rekruietment tenaga kesehatan khusus tahap ke 2

Pada tahapan perencanaan di TA. 2020 sarasaran dan jadwal akan akan dibuat tepat sasaran fleksibel.

2 Pengkajian Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelatihan Kesehatan

Tidak dilaksanakannya pelatihan akreditasi pelatihan, Quallity asurance & Organizing Commite dikarenakan di seluruh BBPK/Bapelkes tidak menjadwalkan kegiatan tersebut pada Tahun 2019 serta kegiatan evaluasi pelatihan tidak dilaksanakan karena belum adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD Pelatihan Kesehatan sehingga tidak ada penyerapan anggaran

Untuk kegiatan pelatihan akreditasi pelatihan mengirimkan peserta untuk mengikuti magang di BBPK Ciloto

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

(1) Program Tata Kelola Pemerintahan

1 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan tepat waktu secara optimal, terdapat pekerjaan yang pemutusan kontrak dikarenakan pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu, terdapat kegiatan yang harganya melebihi harga e katalog

Melakukan reschedule kegiatan, melakukan pemutusan kontrak pekerjaan dan membayarkan sesuai dengan capaian realisasi fisik serta hasil uji mutu lab, dan melakukan rasionalisasi harga merujuk pada harga dipasaran/e catalog

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

Pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun

Melakukan re schedule kegiatan dan melakukan upaya percepatan untuk realisasi fisik kegiatan

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

4 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah

Pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana operasional yang telah disusun, pegawai yang melaksanakan perjadin tidak sesuai dengan perencanaan,tdk semua petugas dapat melaksanakan perjadin sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dikarenakan ada tugas lain yang prioritas

Melakukan re schedule kegiatan dan melakukan upaya percepatan untuk realisasi fisik kegiatan, merasionalisasi petugas yang melaksanakan perjadin sesuai ketentuan yang berlaku

53

NO KEGIATAN PERMASALAHAN SOLUSI

(1) (2) (8) (9)

7 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

1 Pelayanan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Efisiensi sisa kontrak (terdapat beberapa jenis reagen yang harus import sehingga membutuhkan waktu pengiriman yang lama

Pemesanan reagen dilaksanakan pada TW I

2 Pengendalian Mutu Laboratorium Kesehatan Daerah

Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan tepat waktu secara optimal

Melakukan reschedule kegiatan

3 Akreditasi Labkesda (DAK)

Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dikarenakan pengaturan jadwal kegiatan diatur oleh pusat, dan terdapat kegiatan survey simulasi yang tidak dapat dilaksanakan karena hasil nilai bimtek ke 2 akreditasi lab telah mencukupi. Selanjutnya penyerapan dana untuk transport dan akomodasi sesuai dengan riil cost, dan narasumber yang ditugaskan berasal dari DKI dan Jabar yang tidak memerlukan transportasi pesawat

Melakukan reschedule kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh pusat dan membuat serta menyusun pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil mempedomani pada SSH APBD Provinsi Banten

54

Ff

BAB VI

PENUTUP

Penutup

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan OPD Dinas Kesehatan

Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci

melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu

satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah

satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja OPD Dinas

Kesehatan Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol,

kendali dan pengawasan.