kata pengantar...daftar isi kata pengantar i daftar isi iii tim penyusun iv ringkasan eksekutif v...
TRANSCRIPT
Penyusun:Penanggungjawab: MUHDI
Ketua Tim: Mushlih
Kontrtibutor: A. Marzuki I F. PasuhukN. Dalapang I S. Siregar
i
KATA PENGANTAR
“The worst is over, dampak terburuk dari Covid-19 yang terjadi di kuartal kedua
sudah kita lewati dan sekarang kita di dalam tahap pemulihan” (Sri Mulyani Indrawati).
Pernyataan Menteri Keuangan tersebut menggambarkan kondisi perekonomian bangsa
Indonesia yang saat ini menunjukan berbagai perbaikan pada Q3 2020. Sebagaimana
diketahui, pertumbuhan ekonomi secara nasional pada Q1 2020 adalah 2,97% dan pada
Q2 2020 adalah -5,32%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pandemic Covid-19
memberikan dampak yang cukup signifikan pada kontraksi pertumbuhan ekonomi
secara nasional. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh dua perspektif:
1). Perspektif konsumsi: tingkat konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap
bruto (PMTB) yang menurun, 2). Perspektif produksi: terjadi penurunan pada sector
lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor industri pengolahan.
Namun demikian, seiring dengan pelaksanaan The New Normal dan upaya
pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah memberikan kontribusi
pada perbaikan ekonomi secara umum di Q3 2020 sebesar -3,49%. Kondisi
perekonomian masih mengalami kontraksi, namun demikian terdapat perbaikan
dibandingkan dengan pertumbuhan pada Q2 2020. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi
pada Q4 2020 diharapkan dapat tumbuh positif dengan konsekuensi adanya dorongan
yang lebih optimal dari sisi fiskal.
Untuk perekonomian di Sulawesi Utara pada dasarnya tidak berbeda dengan
kondisi perekonomian secara nasional. Pada Q1 2020 mengalami pertumbuhan
ekonomi 4,27%, Q2 2020 pertumbuhan ekonomi -3,89% dan pada Q3 2020
pertumbuhan ekonomi -1,83%. Perbaikan kondisi ekonomi di Q3 2020 diharapkan dapat
dilanjutkan pada Q4 2020 dengan melakukan upaya pendisiplinan implementasi protokol
kesehatan dan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara intensif. Dalam upaya
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulut telah dilakukan kegiatan antara lain:
1). Realokasi dan refocusing belanja pemerintah pusat/daerah, 2). Penempatan uang
negara di BPD SulutGo, 3). Subsidi bunga/margin Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non-
KUR, dan lain-lain.
Kajian Fiskal Regional ini diharapkan dapat memberikan deskripsi dalam
pencapaian tujuan penyelenggaraan APBN/APBD terkait dengan pencapaian fungsi
alokasi, distribusi dan stabilisasi. Deskripsi tersebut diharapkan dapat memberikan
perspektif pemahaman dan sumber informasi bagi penjelasan ekonomi makro regional
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan telah diselesaikannya Kajian
ii
Fiskal Regional (KFR) Triwulan III 2020 ini, kami mengharapkan terjadi diskusi publik
dalam melakukan akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional. Informasi dan analisis yang
disampaikan pada KFR Triwulan III 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan inspirasi
bagi pembuat kebijakan/publik untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan
efisien dalam kerangka kebijakan fiskal. Pengambilan kebijakan yang agile (cekatan)
dan responsif terhadap disruption diperlukan untuk menghadapi kondisi
ketidaknormalan tersebut. Pandemi Covid-19 telah memberikan pembelajaran kepada
segenap organ pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam menghadapi
permasalahan kesehatan, ekonomi, stabilitas keuangan dan sosial. Demikian,
selanjutnya kami mengharapkan saran konstruktif untuk perbaikan Kajian Fiskal
Regional Triwulan III 2020 ini.
Manado, 10 November 2020 Kepala Kanwil DJPb Prov. Sulut,
MUHDI, SE, SIP, MIS, PhD
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi iii Tim Penyusun iv
Ringkasan Eksekutif v
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1
B. Inflasi 3
C. Indikator Kesejahteraan 3
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A. Pendapatan Negara 6
B. Belanja Negara 11
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 18
A. Pendapatan Daerah 19
B. Belanja Daerah 22
C. Prognosis Realisasi APBD sampai dengan Triwulan IV 24
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
26
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 26
B. Pendapatan Konsolidasian 26
C. Belanja Konsolidasian 28
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
31
BAB V ISU REGIONAL: DAMPAK KORONA TERHADAP PEREKONOMIAN SULAWESI UTARA
33
Daftar Pustaka
iv
TIM PENYUSUN
PENGARAH/PENANGGUNGJAWAB: KAKANWIL DJPB PROVINSI SULUT, MUHDI
KETUA TIM: KEPALA BIDANG PPA II, MUSHLIH
KONTRIBUTOR: ALI MARZUKI FRANGKY PASUHUK NOPRID DALAPANG STEPHEN IGNATIUS
LAYOUT DESIGN: FRANGKY PASUHUK
ALAMAT: KANTOR WILAYAH DJPB PROV SULUT GKN MANADO LANTAI 3 JALAN BETHESDA NO. 8 MANADO
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai salah satu bentuk penanganan
dampak pandemi Covid-19 berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara
yang tercermin di kuartal ketiga tahun 2020, dimana PDRB terkontraksi hingga -1,83%.
Indikator ekonomi lainnya juga menunjukkan laporan yang negatif dimana terjadi
deflasi tahun kalender tercatat hingga 1,01%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
naik menjadi 7,37% dan kemiskinan meningkat 7,62%. Penutupan penerbangan
internasional bandara Sam Ratulangi guna antisipasi penyebaran Covid-19 berdampak
pada sektor pariwisata Sulawesi Utara yang pada akhirnya berimbas pada sektor
transportasi dan sektor akomodasi, makanan dan minuman secara signifikan. Sektor
pertanian dan perkebunan dan sektor industri pengolahan yang didukung oleh produksi
kelapa/kopra dan produk turunannya merupakan komoditas utama Sulawesi Utara
dalam menahan perlambatan perekonomian.
Selanjutnya dari sisi pemerintahan, realisasi pendapatan negara baru tercapai
64% dari target dengan nilai sebesar Rp3,55 triliun, dimana 74% bersumber dari
perpajakan. Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 62,5% dengan
nilai Rp4,97 triliun. Penurunan kegiatan perkantoran dengan ditiadakannya kegiatan
yang bersifat pengumpulan orang banyak seperti sosialisasi, rapat, workshop serta
dengan adanya work from home berdampak signifikan terhadap penurunan realisasi
belanja barang. Realisasi belanja modal juga turut mengalami penurunan dengan
adanya perubahan pagu (realokasi dan refocusing anggaran) dan pembatasan
aktivitas (physical dan social distancing). Realisasi Transfer Daerah dan Dana Desa
juga terdampak pada perubahan pagu TKDD pada APBN di awal bulan April sebagai
bagian realokasi dan refocusing anggaran tersebut, dan realisasinya sudah mencapai
83%.
Pandemi Covid-19 juga berdampak pada realisasi penerimaan daerah, dimana
PAD Sulawesi Utara sampai dengan Q3 2020 mencapai Rp1,42 triliun, turun hingga
10,8% dibanding periode yang sama tahun 2019. Pajak Hotel dan Rumah Makan
mengalami penurunan sebagai akibat berkurangnya kunjungan wisatawan. Sementara
itu, untuk belanja daerah (di luar transfer pemerintah daerah) mencapai Rp8,7 triliun,
mengalami kenaikan 1% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun
sebelumnya. Adanya WFH dan pembatasan kegiatan perkantoran juga berpengaruh
signifikan terhadap realisasi belanja barang konsolidasian. Selanjutnya, untuk realisasi
DAK Fisik sudah mencapai 95,47% terdiri dari DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik
vi
Cadangan. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 64% dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perbedaan yang signifikan
tersebut disebabkan oleh perubahan regulasi dalam percepatan penyaluran anggaran.
Peran fiskal dalam penanganan Covid-19 sangat penting. Sejak awal pandemi,
pemerintah melalui berbagai kebijakan dan payung hukum berupaya mengoptimalkan
kondisi fiskal dengan melakukan refocusing dan realokasi APBN sebagai langkah
penanganan Covid-19 sekaligus meredam dampaknya terhadap pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga telah melakukan
refocusing dan realokasi APBD guna penangan Covid-19 di daerah. Pemerintah
daerah di Sulawesi Utara telah mengalokasikan total sebesar Rp1,8 triliun dalam
penyesuain APBD. Perlu kerjasama dan sinergi yang baik antar pemerintah pusat dan
daerah agar penanggulangan pandemi cepat teratasi dan resesi ekonomi dapat
diredam.
1
Tabel 1.1 Kinerja Indikator Makro Ekonomi & Pembangunan Prov. Sulut Q3 Tahun 2020
Indikator Target KUA-PPAS 2020
Target APBN-P 2020
Realisasi Q3 2020
Realisasi
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,2 -0,4-2,3 -1,83 Belum Tercapai
Inflasi (%, tahun kalender) 5 2-4 -1.01 Belum Tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,63 4,8-5,1 7,37 Belum Tercapai
Kemiskinan (%) 7,3 8,5-9 7,62 Belum Tercapai Sumber: KUA-PPAS Sulut, UU APBN, BPS
BAB I
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi
Utara semakin menunjukkan tren positif pada Q3 tahun 2020 ini. Provinsi Sulawesi
Utara mampu mempertahankan kinerja positif pertumbuhan ekonominya pada Q3, dan
menunjukkan angka laju pertumbuhan ekonomi hingga minus 1,83 persen. Berbagai
indikator perekonomian pun menunjukkan peningkatan kinerja. Bermacam upaya
pemerintah telah dilakukan guna menggerakkan roda perekonomian. Perlu usaha
ekstra dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menetapkan dan
mengimplementasikan kebijakan guna meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus
memastikan perekonomian terus bertumbuh di tengah masa pandemi.
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Pada Q3 2020, perekonomian Provinsi Sulawesi Utara mengalami
peningkatan yakni minus 1,83 persen (yoy). Dampak pandemi Covid-19 yang sudah
berlangsung sejak periode Maret
terhadap perekonomian Provinsi
Sulawesi Utara, tercermin pada
data PDRB Q3 yang dikeluarkan
oleh BPS Sulut. Angka
pertumbuhan ekonomi Provinsi
Sulawesi Utara masih di atas
pertumbuhan ekonomi nasional
yang minus 3,49 persen (yoy).
Grafik 1.1 Perkembangan PE Sulut dan Nasional (%)
Sumber: BPS Sulut, diolah
2
Distribusi 5 (lima) struktur ekonomi
Provinsi Sulawesi Utara dari sisi
penawaran (PDRB ADHB) mengalami
perubahan di Q3. Posisi sektor
Transportasi dan Pergudangan digeser
oleh Administrasi Pemerintahan. Hal
tersebut disebabkan adanya pembatasan
penerbangan internasional di Bandara
Sam Ratulangi untuk mengantisipasi
penyebaran virus Covid-19. Dari kelima
Tabel 1.2 PDRB Sulut Q3 2020
Sumber: BPS, diolah sektor utama tersebut, hanya
sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Industri Pengolahan
yang menunjukkan performa positif. Kedua sektor tersebut ditopang oleh sumber
lapangan usaha yang sama yaitu perkebunan kelapa sebagai bahan industri
pengolahan kopra. Ditinjau dari sisi penawaran, Covid-19 masih berdampak negatif
pada beberapa sektor, dan yang paling berat adalah sektor yang berhubungan
dengan pariwisata seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, serta
jasa lainnya seperti tempat hiburan dan pusat perbelanjaan. Bahkan sektor
yang terdampak positif, seperti Informasi dan Telekomunikasi (dengan adanya
WFH dan SFH) serta Jasa Keuangan belum mampu menopang penurunan sektor
lainnya. Penurunan perekonomian Sulut untuk Q3 masih diredam pertumbuhan positif
sektor Pertanian dan Industri Pengolahan yang termasuk sektor dengan porsi terbesar.
Pada sisi Permintaan, wabah corona berimbas pada 2 (dua) komponen
PDRB. Konsumsi Ekspor Barang dan Jasa serta Konsumsi Lembaga Non
Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) masih mengalami penurunan
terdalam sebagai akibat masih terbatasnya arus pengiriman barang ke luar
negeri dan ditutupnya beberapa pertokoan dan pusat perbelanjaan sebagi
antisipasi penyebaran pandemi. Konsumsi pemerintah juga dinilai kurang
berkontribusi sebagai variabel penahan laju penurunan ekonomi.
Perekonomian Sulawesi Utara masih berpotensi mengalami perlambatan
jika melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Sulawesi Utara yang masih
belum menunjukkan penurunan. Namun demikian, dengan dilonggarkannya
kebijakan social distancing dan penerbangan, kondisi perekonomian Sulawesi
Utara diharapkan mampu bangkit secara perlahan. Beberapa hal yang patut menjadi
perhatian adalah 1). Realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah perlu didorong
dan diakselerasi agar mampu berperan sebagai pendorong perekonomian
regional, 2). Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan khususnya
perkebunan kelapa yang terbukti mampu
3
tumbuh disaat sektor usaha lainnya mengalami kelesuan, serta mampu menopang
sektor Industri Pengolahan serta ekspor Sulawesi Utara, perlu mendapatkan dukungan
dari pemerintah daerah. Tumbuhnya sektor tersebut juga secara positif akan membuka
lapangan kerja informal baru/ alternatif bagi korban PHK dari sektor lapangan
usaha lainnya, 3). Proyek-proyek pemerintah yang tertunda di semester I akibat
kebijakan social distancing, dapat segera dimulai kembali dan diakselerasi.
Selain itu perlu dilakukan perubahan sistem pelaksanaan proyek menjadi sistem
padat karya agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja serta
meningkatkan penghasilan masyarakat sekaligus mempertahankan daya beli.
Belanja pemerintah akan menjadi sektor yang paling bisa diharapkan sekaligus
dikendalikan melalui penyerapan anggaran hingga kebijakan bantuan sosial seperti
Kartu Pra-Kerja, BOS, KPH hingga percepatan BLT dari Dana Desa diharapkan
mampu menjaga daya beli masyarakat. B. Inflasi
Sampai dengan akhir Q3 2020 tingkat inflasi Sulawesi Utara mengalami deflasi
tahun kalender hingga 1,01 persen. Inflasi Sulut pada bulan September 2020 tercatat
sebesar 0,31 persen lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar minus 0,05
persen serta jauh dari sasaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 sebesar 5 persen.
Kontribusi deflasi terbesar
terutama dari sektor Transportasi
yang mencapai 2,30 persen akibat
belum maksimalnya operasional
kegiatan di Bandara Sam Ratulangi
dikarenakan antisipasi penyebaran
wabah Covid-19. Berdasarkan
kontribusi timbulnya deflasi pada
Q3 dipengaruhi pada kelompok
pengeluaran utama yaitu Makanan,
Minuman, dan Tembakau. Hal ini
menggambarkan bahwa deflasi yang terjadi pada Q3, masih disebabkan karena
masyarakat masih menahan diri untuk tidak bepergian dan meningkatkan konsumsi
produk dimaksud karena adanya protocol kesehatan berupa social distancing. Dengan
demikian, salah satu langkah pengendalian inflasi di Sulut ke depan saat terdapat
pelonggaran kebijakan social distancing adalah menjaga pasokan komoditas yang
maksud dalam kategori volatile foods, terutama cabe rawit dan lemon yang merupakan
Grafik 1.2 Perbandingan Inflasi Bulanan Sulut-Nasional tahun 2020
Sumber: BPS Sulut, diolah
4
produk-produk yang mendorong timbulnya inflasi. Dengan pasokan yang memadai
diharapkan mampu menghambat kenaikan harga secara cepat (hiperinflasi).
C. Indikator Kesejahteraan
Kondisi ketenagakerjaan dari sisi Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi
Utara pada periode laporan Agustus 2020 menunjukkan peningkatan. Sebagaimana
data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Sulut pada periode ini naik 1,36 persen
dibandingkan periode Agustus tahun 2019 menjadi 7,37 persen. Dengan capaian
tersebut target Pemprov Sulut belum mampu untuk menurunkan pengangguran
dibawah 6,63 persen. Diharapkan
Pemprov Sulut mampu menekan
tingkat pengangguran hingga akhir
tahun ini.
Secara umum, penambahan TPT
lebih karena bertambahnya jumlah
usia kerja (15 tahun) serta banyak
lulusan SMA sederajat yang belum
terserap lapangan pekerjaan.
Pemerintah daerah perlu
keseriusan dalam mengurangi
pengangguran dengan mendukung UMKM dan industri kreatif agar dapat menyerap
lebih banyak tenaga kerja.
Data TPT pada triwulan ketiga diprediksi akan meningkat seiring dengan adanya
pandemi Covid-19 dan akan berimbas pada sektor informal yang mencapai 686 ribu
orang (60,46%). Disnaker Sulut menyatakan bahwa data per 26 Mei 2020, terdapat
1.464 tenaga kerja di PHK dan 6.952 dirumahkan oleh pengusaha. Sedangkan data
penerima Kartu Pra-Kerja yang telah terdaftar sebanyak 36.006 orang.
Jumlah penduduk miskin di Sulut naik sebanyak 3.770 jiwa dibandingkan periode
September 2019. Kenaikan
tersebut terjadi di perkotaan
sebanyak 3.900 jiwa,
sedangkan jumlah penduduk
miskin di pedesaan mengalami
penurunan sebanyak 130 jiwa.
Kenaikan penduduk miskin di
perkotaan diduga sebagai akibat
Grafik 1.4 Profil Tingkat Kemiskinan Sulut dan Nasional (%)
Sumber: BPS Sulut, diolah
Grafik 1.3 Perkembangan TPT Sulut dan Nasional (%)
Sumber: BPS Sulut, diolah
5
pandemi Covid-19 yang mengubah perilaku, aktivitas ekonomi dan penurunan
pendapatan. Dana Desa perlahan mampu menunjukkan dampak positif tehadap
kesejahteraan penduduk desa yang ditunjukkan dengan penurunan jumlah penduduk
miskin.
Beberapa faktor kenaikan angka kemiskinan selain perlambatan perekonomian
akibat pandemi Covid-19, juga disebabkan oleh rata-rata upah buruh per hari yang
mengalami penurunan 3,58 persen berdasarkan data Disnakertrans Provinsi Sulawesi
Utara. Di sisi lain, kenaikan nilai tukar petani turut membantu penurunan kemiskinan di
pedesaan.
6
BAB II
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Sampai dengan periode Q3 tahun 2020, anggaran belanja pemerintah pusat di
wilayah Sulut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan anggaran belanja pada
periode yang sama tahun sebelumnya. Secara rinci, pelaksanaan APBN di Sulut
adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Pelaksanaan APBN di Sulut
(Sumber : DITPA.KEMENKEU, SIMTRADA & GFS)
Sampai dengan akhir Q3 2020, realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Utara
mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,3 persen dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya. Sedangkan pada realisasi belanja pegawai dan belanja barang
mengalami penurunan 8,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Penurunan pagu yang sangat signifikan terjadi pada belanja modal yaitu
mencapai hingga 50 persen dikarenakan revisi APBN yang dialihkan kedalam pos
belanja khusus penangan Covid-19.
A. Pendapatan Negara
Salah satu fungsi APBN dalam kerangka ekonomi makro adalah sebagai
stabilisator. Dari sisi pendapatan pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian
7
melalui perubahan besaran pada penerimaan perpajakan. Hal ini dikarenakan,
penerimaan perpajakan merupakan variabel yang mempengaruhi secara tidak
langsung terhadap perkembangan variabel pembentuk agregate demand, yaitu
variabel konsumsi masyarakat (C) dan investasi (I).
Pada tahun 2020, target penerimaan pajak adalah sebesar 4,5 triliun. Target
tersebut mengalami kenaikan 6.67 persen dibandingkan dengan target tahun 2019
sebesar 4,2 triliun. Realisasi Penerimaan Perpajakan dan Perbandingan Realisasi
terhadap Pagu Perpajakan di Sulut s.d Q3 2020 dapat dilihat pada diagram/grafik
berikut ini:
(Sumber: GFS)
1. Penerimaan Perpajakan
Penerimaan perpajakan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Pajak Dalam
Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri terdiri atas lima
jenis pajak yaitu 1) pajak penghasilan (PPh), 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 3)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 4) Cukai dan 5) Pajak Lainnya sedangkan Pajak
Perdagangan Internasional terdiri atas Bea Masuk dan Bea Keluar. Sampai
dengan Q3 ini realisasi Pendapatan Perpajakan baru mencapai 2.617,06 miliar
atau 57,34 persen dari target, dengan Kota Manado sebagai kontributor utama
sebesar Rp1.276,88 miliar (48,79 persen).
63.64%
48.59%
97.79%
57.86%
Realisasi Penerimaan Perpajakan Sulawesi Utara s.d Tw III TA. 2020 (persen)
PPh PPN & PPn BM PBB Pajak Lainnya
2,378.54 2,057.58 73.45
54.85
1,513.77 999.73 71.83
31.73
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PPh PPN & PPnBM
PBB PajakLainnya
Pagu vs Realisasi Perpajakan Sulawesi Utara
s.d Tw III TA. 2020 (dalam miliar Rp)
Target TA 2020 Real s.d Tw III
8
(Sumber: GFS)
a) Pajak Penghasilan (PPh)
Sebagian besar penerimaan PPh terkonsentrasi di wilayah Kota Manado, sebagai
pusat bisnis di Sulut dimana sebagian besar pengusaha terdaftar di kota ini.
Sampai dengan Q3 ini realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan telah mencapai
1.513,77 miliar atau 63,64 persen dari target 2020 sebesar 2.378,5 miliar.
b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM)
Realisasi PPN dipengaruhi antara lain: kegiatan proyek pemerintah; terjaganya
konsumsi Rumah Tangga dan impor serta dukungan sistem pembayaran pajak
yang online dengan administrasi perpajakan. Proporsi penerimaan PPN
berdasarkan wilayah tidak jauh berbeda dengan penerimaan PPh. Sampai dengan
-100.00 - 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00
BOLMONG
BOLSEL
BOLTIM
BOLMUT
KEP. SITARO
BITUNG
KOTAMOBAGU
MINAHASA
MINSEL
MINTRA
MINUT
KEP. SANGIHE
KEP. TALAUD
TOMOHON
4.69
2.04
8.48
-8.24
7.86
580.87
317.78
63.45
87.48
1.02
136.93
85.15
7.39
45.30
PENERIMAAN PERPAJAKAN PER KABUPATEN/KOTA DI SULUT SELAIN KOTA MANADO SD TRIWULAN III 2020 (DALAM MILIAR RP)
771.99
175.48
152.08
272.55
MANADO
BITUNG
MINUT
KAB LAIN
PPh per Kabupaten di Sulut s.d. Triwulan III 2020 (dalam miliar)
GFS Kanwil DJPb Sulut
9
periode Q3 2020, realisasi pendapatan PPN dan PPnBM baru mencapai 999,72
miliar atau 48,59 persen dari target 2020 sebesar 2.057,5 miliar.
c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pendapatan PBB di Sulut tergolong kecil karena bukan daerah pertambangan.
Dari 15 Kab/Kota, hanya 3 daerah yang memiliki realisasi penerimaan yaitu Kota
Manado, Kota Bitung dan Kab. Bolaang Mongondow. Perlu re-evaluasi NJOP di
beberapa daerah, karena terdapat daerah yang tergolong cukup ramai (pusat
keramaian) dengan nilai transaksi penjualan tanah cukup tinggi, namun memiliki
NJOP yang sangat rendah. Sampai dengan Q3 ini realisasi Pendapatan PBB telah
mencapai 71,83 miliar atau 97,79 persen dari target 2020 sebesar 73,45 miliar.
d) Pajak Perdagangan Internasional (Bea Masuk & Bea Keluar) dan Pendapatan
Cukai
Faktor-faktor penopang penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d periode Q3 tahun
2020 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:
1. Bea Masuk
- Hampir seluruh perusahaan di bidang pertambangan dan bidang lainnya
untuk sementara menghentikan kegiatan importasinya, mengingat
Sebagian besar komoditas berasal dari negara yang terdampak Virus
COVID-19;
0
0
0
0
0
479.72 200.77
65.17
33.59
220.48
MANADO
BITUNG
MINSEL
MINUT
KAB LAIN
PPN/PPnBM per Kabupaten di Sulut s.d. Triwulan III 2020(dalam miliar)
sumber: GFS Kanwil DJPb Sulut
89.80
-
56,248.43
657.60
BOLMONG
BOLMUT
BITUNG
MANADO
PBB per Kabupaten di Sulut s.d. Triwulan III 2020 (dalam juta)
sumber: GFS Kanwil DJPb Sulut
10
- Penerimaan Bea Masuk dari sektor barang bawaan penumpang menurun,
hal ini dikarenakan adanya penutupan penerbangan langsung dari luar
negeri;
- Penerimaan Bea Masuk dari Pos Lalu Bea tidak terlalu dipengaruhi
dampak Corona.
2. Bea Keluar
Penerimaan bea keluar di provinsi Sulawesi Utara masih bersumber pada
ekspor produk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya di Bitung.
Penerimaan bea keluar dari Penugasan Khusus Ekspor (PKE) diprediksi akan
mengalami peningkatan dan akan melampaui target pada akhir tahun.
3. Cukai
Penerimaan Cukai di Sulawesi Utara sebagian besar berasal dari produksi
Pabrik MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol). Pemerintah setempat
menghimbau untuk menutup tempat hiburan dalam rangka menghindari
penyebaran COVID-19. Penutupan tempat hiburan tersebut mengakibatkan
menurunnya permintaan konsumen MMEA sehingga perusahaan Pabrik
MMEA mengurangi jumlah produksi MMEA. Hal tersebut mengakibatkan
menurunnya penerimaan cukai.
Penerimaan Cukai hingga periode Q3 telah mencapai 95,72 persen yaitu 6,04
miliar dari target sebesar 6,31 miliar. Sementara itu, target penerimaan Pajak
Perdagangan Internasional yang berasal dari Bea Masuk telah melampaui
target 12,21 miliar atau 102,01 persen dari target 11,97 miliar, sedangkan Bea
Keluar telah mencatatkan realisasi 1,81 miliar atau 95,77 persen dari target
1,89 miliar.
BEA MASUK
BEA KELUAR
CUKAI
11.97
1.89
6.31
12.21
1.81
6.04
Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Prov. Sulut s.d Triwulan III TA. 2020 (dalam miliar Rp)
Realisasi
TargetAPBN-P
sumber: Kanwil DJBC Sulutenggomalut
11
e) Pendapatan Pajak Lainnya
Sampai dengan Q3 2020, realisasi Pajak Lainnya mencapai 31,73 miliar atau
sebesar 57,86 persen dari target 54,85 miliar. Sumber pendapatan Pajak Lainnya
berasal dari pendapatan bea materai, pendapatan pajak tidak langsung lainnya
dan pendapatan Bunga penagihan pajak, sehingga pos ini sebagian besar berada
di Kota Manado yang disebabkan aktivitas ekonomi terbesar berpusat di Kota
Manado.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan
pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Sampai
dengan Q3 2020, realisasi PNBP di Sulawesi Utara sudah mencapai 919,54 miliar
atau 94,1 persen dari target 976,95 miliar untuk tahun 2020. Realisasi PNBP Q3
2020 mengalami pertumbuhan positif sebesar 25,10 persen dibandingkan dengan
realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama.
Penerimaan PNBP Prov. Sulut s.d Q3 2020
(dalam miliar Rp)
Penerimaan Q3 - 2019 Q3 -2020 GROWTH
Pagu Real % Pagu Real %
PNBP 880,12 607,51 69,03% 976,95 919,54 94,1% 25,10%
sumber: GFS Kanwil DJPb Prov. Sulut
Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari Pendapatan BLU dan PNBP
Lainnya, sebagai berikut:
Rincian Penerimaan PNBP Prov. Sulut s.d Q3 2020
(dalam miliar Rp)
Penerimaan Q3 - 2019 Q3 -2020 GROWTH
Pagu Real % Pagu Real %
Pendapatan BLU 656,98 406,11 61,81% 733,26 671,24 91,5% 29,73%
PNBP Lainnya 223,14 201,40 90,26% 243,69 248,30 101,9% 11,63%
sumber: GFS Kanwil DJPb Prov. Sulut
B. Belanja Negara
Belanja negara berperan sebagai stimulus fiskal dalam mendukung sektor
riil dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pagu belanja pemerintah setiap
tahunnya, harus disertai dengan optimalisasi pelaksanaan anggaran
Kementerian/Lembaga. Sebaliknya efisiensi belanja harus tetap dilakukan agar
belanja negara lebih berkualitas melalui penghematan belanja barang dan belanja
yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong
12
3,142.80 3,388.37
1,406.46
11.93
2,294.98 1,977.35
689.53
8.28
-
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
BEL PEGAWAI BEL BARANG BEL MODAL BEL BANSOS
Perbandingan Pagu terhadap Realisasi Belanja Prov. Sulut s.d Triwulan III 2020 (dalam miliar)
PAGU REALISASI
pembangunan infrastruktur daerah melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan
Dana Alokasi Umum (DAU).
(Sumber: DITPA.KEMENKEU)
1. Belanja Pemerintah Pusat
Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan
tren kenaikan yang proporsional setiap bulannya dengan capaian 4.970,14 miliar
atau 62,52 persen dari pagu 7.949,56 miliar sampai dengan akhir Q3 2020.
Belanja Pegawai masih mendominasi realisasi belanja hingga Q3 sebesar
2.294,98 miliar atau 73,02 persen dari pagu 3.142,80 miliar, diikuti oleh Belanja
Barang sebesar 58,36 persen kemudian Belanja Modal 49,03 persen. Sedangkan
untuk Belanja Bantuan Sosial sampai dengan akhir Q3 2020 telah mencatatkan
realisasi 69,40 persen.
166.61
225.13 231.90 239.58
358.58
234.85 240.05
356.13
242.16
60.11
166.32 173.40 225.61 186.19
305.12 306.98
249.23
304.41
2.00 22.61
111.85
64.61
115.00
67.20 97.12 92.70
116.45
0.02 1.08 0.21 1.37 1.42 4.19
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP
Tren Realisasi Belanja s.d Triwulan III (dalam miliar)
BEL PEGAWAI BEL BARANG BEL MODAL BEL BANSOS
13
(Sumber: DITPA.KEMENKEU)
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Alokasi Pagu TKDD Sulawesi Utara tahun 2020 sebesar Rp13.382,08 miliar,
menurun 7,64 persen dari pagu tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir Q3
tahun 2020, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di Sulut telah
mencatatkan realisasi belanja masing-masing sebesar 83,81 persen dan 69,96
persen. Sementara itu, realisasi belanja DAK Fisik telah mencatatkan realisasi
sebesar Rp1.341,11 miliar atau 95,47 persen dari pagu Rp1.404,68 miliar,
sedangkan DAK Non Fisik telah mencatatkan realisasi sebesar Rp1.248,24 miliar
atau 75,82 persen dari pagu 1.646,23 miliar. Penyaluran Dana Desa dalam bentuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) sampai dengan akhir periode Q3 2020 telah
mencapai Rp964,52 miliar atau 78,72 persen dari pagu Rp1.225,24 miliar,
sedangkan realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp473,09 miliar atau
96,80 persen dari total pagu Rp488,74 miliar. Perbandingan Pagu dan Realisasi
TKDD dapat dilihat pada grafik berikut:
(Sumber: SIMTRADA)
Terdapat penyesuaian pagu TKDD di bulan April 2020 melalui Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional (Tabel 2.1).
8,186.12
431.07
3,050.91
1,713.99
6,860.58
301.57
2,589.35
1,437.61
- 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00 7,000.00 8,000.00 9,000.00
DAU
DBH
DAK
DID dan DANA DESA
Perbandingan Pagu dan Realisasi TKDD Prov. Sulut s.d Tw III 2020 (dalam Miliar Rp)
REAL s.d Tw III PAGU 2020
14
3. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
Tabel Realisasi Satker BLU Prov. Sulut s.d Q3 TA 2020
No Satker Pagu Realisasi %
1 RSUP. Prof. DR. R.D Kandou (538815) 500.000.000.000 400.772.546.729 80,15%
2 Universitas Sam Ratulangi (677519) 148.000.000.000 150.645.213.447 101,79%
3 Rumkit Bhayangkara Manado (651732) 18.733.610.000 38.229.571.603 204,07%
4 Rumkit Tk.III R.W Monginsidi (418392) 62.354.147.000 72.285.692.830 115,93%
5 Politeknik Kesehatan Manado (632327) 16.192.162.000 10.251.333.053 63,31%
Sumber: e-rekon-lk.kemenkeu
Terdapat 5 (lima) instansi pemerintah yang berstatus BLU di Provinsi Sulawesi
Utara. Secara umum, realisasi belanja keseluruhan satker BLU sudah berada
pada rataan diatas 80 persen kecuali Politeknik Kesehatan Manado yang baru
mencatatkan realisasi sebesar 63,31 persen.
No Satker Q3 2020
PNBP Beban Opr Surplus/defisit %
1 RSUP. Prof. DR. R.D Kandou (538815) 268,44 297,62 -29,18 -11%
2 Universitas Sam Ratulangi (677519) 174,33 144,4 29,93 17%
3 Rumkit Bhayangkara Manado (651732) 39,44 32,31 7,13 18%
4 Rumkit Tk.III R.W Monginsidi (418392) 55,31 69,7 -14,39 -26%
5 Politeknik Kesehatan Manado (632327) 18,9 39,18 -20,28 -107%
(sumber: e-rekon-lk.kemenkeu)
Dari sisi performa, hanya Unsrat dan Rumkit Bhayangkara Manado yang
menunjukkan surplus. Beralihnya kegiatan belajar mengajar menjadi metode
daring berimbas pada turunnya biaya operasional, sedangkan di BLU bidang
kesehatan mengalami kenaikan biaya operasional sehubungan dengan pandemi
Covid-19.
4. Manajemen Investasi Pusat
No Pemda Kegiatan Keterangan 1 Kota Manado Debt Swap Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 Monev Debt
Swap Q3 2020 dilakukan secara on desk dan rapat melalui aplikasi Zoom, Laporan Realisasi Dana dan Realisasi Fisik Q3 2020 disampaikan Pemkot Manado melalui media komunikasi daring. Penundaan monev Debt Swap berdasarkan sesuai surat Direktur SMI nomor: S-48/PB.4/2020 tanggal 16 Maret 2020. Monev on site dimaksud akan dilaksanakan pada Q4
2 Kota Bitung Debt Swap Monev debt swap secara on site untuk memverifikasi kemanfaatan pembangunan infrastruktur di tahun 2019 harus ditunda sesuai surat Direktur SMI nomor: S-48/PB.4/2020 tanggal 16 Maret 2020. Monev on site dimaksud akan dilaksanakan pada Q4
15
5. ALOKASI BELANJA NEGARA PER FUNGSI DI SULAWESI UTARA
Sumber: ditpa.kemenkeu
C. Prognosis Realisasi APBN
Proyeksi realisasi APBN Semester II 2020 dilakukan secara empiris menggunakan
metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) atau disebut juga
metode analisis runtun waktu Box-Jenkins yang cocok untuk forecasting/
peramalan jangka pendek. Pengolahan data statistik menggunakan aplikasi
Minitab Versi 18.1, dengan Variabel yang digunakan adalah realisasi APBN
bulanan tahun 2013-2019 yang bersumber dari Aplikasi Monev PA dan OMSPAN.
Untuk pendapatan (Perpajakan dan PNBP), yang digunakan adalah angka
realisasi 84 bulan (n= 84 ), sedangkan Belanja Negara menggunakan data
persentase realisasi bulanan (n= 84), kecuali Belanja Modal yang menggunakan
data persentase realisasi bulanan periode April-Desember (n=63) mengingat
3 Kab. Kep. Sangihe Pengalihan pinjaman PDAM ke Pemda
Permohonan restrukturisasi utang dengan skema yang diatur dalam PMK-176/2016 dan telah disetujui Menteri Keuangan sesuai perubahan perjanjian nomor AMA-177/RPD-336/RDA-213/DSMI/2020 tertanggal 08, Januari 2020
ALOKASI BELANJA NEGARA PER FUNGSI
DI SULAWESI UTARA S.D TRWULAN III 2020
(dalam Miliar Rp)
16
pergerakan yang signifikan atas realisasi jenis belanja barang dan modal terjadi
pada periode tersebut (bulan 1-3 bersifat outlier). Proyeksi Transfer Daerah
menggunakan data persentase realisasi bulanan tahun 2015 s.d. 2019 dari
SIMTRADA (n=60). Hasil ringkas analissi dapat dilihat di bawah, sedangkan hasil
pengolahan keseluruhan terdapat pada Lampiran I.
Berdasarkan prognosis di atas, pendapatan Sulut hingga akhir tahun diperkirakan
mencapai Rp4.882,16 miliar atau turun 0,4 persen. Selain dampak akibat
penurunan perekeonomian secara makro, kontraksi pendapatan negara
disebabkan adanya berbagai insentif pajak yang diberikan pemerintah sebagai
bagian upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Pertumbuhan belanja modal yang
Prognosis Pendapatan (Angka dalam miliar)
ARIMA (0,1,2)-Signifikan
Prognosis Belanja Pegawai (Angka dalam
persen)
ARIMA (1,0,1) – Signifikan
Prognosis Belanja Barang (Angka dalam persen)
ARIMA (1,0,1) – Signifikan
Total Proyeksi Sem II 2020 =
81,2% dari total Pagu Belanja Barang
Prognosis Belanja Modal (Angka dalam persen)
ARIMA (1,0,1) – Signifikan
Prognosis Transfer Daerah (Angka dalam persen)
ARIMA (3,0,2) – Signifikan
Total Proyeksi Semester II 2020 =
58,52% dari total Pagu Transfer
17
turun hingga 54 persen lebih disebabkan oleh turunnya pagu akibat realokasi
anggaran K/L yang mencapai lebih dari 50 persen. Sedangkan belanja barang
diprediksi menurun cukup tajam sebagai efisiensi akibat pembatasan aktivitas
kegiataan perkantoran akibat Covid-19.
Tabel 2.3 Prognosis Realisasi APBN sampai dengan Semester II TA 2020
Uraian Pagu/ Target
Realisasi Tw III 2020
(Rp)
Prognosis TA 2020
(Rp)
Prognosis TA 2020
(%)
Prognosis Semester
II 2020 (Rp)
Realisasi Tahun 2019 (Rp)
Growth (%)
Keterangan
Pendapatan 5.561,56 3.556,67 4.882,16 88% 1.325,49 4.899,40 -0,4%
Kemenkeu memprediksi penurunan penerimaan sebesar 10% akibat covid
Belanja
Bel Pegawai 3.142,80 2.294,98 2.933,46 93% 638,48 3.049,36 -3,8% Telah dilakukan realokasi pagu belanja oleh masing-masing K/L
Bel Barang 3.388,37 1.977,35 2.741,74 81% 764,39 3.579,60 -23,4%
Bel Modal 1.406,46 689,53 1.183,58 84% 494,05 2.571,57 -54,0%
Transfer Daerah
13.382,08 11.189,10 12.937,78 97% 1.748,68 14.019,55 -7,7%
Terdapat penyesuaian pagu transfer daerah akibat covid
18
BAB III
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Perkembangan kinerja APBD seluruh pemda di Sulawesi Utara s.d Triwulan III 2020
menunjukkan penurunan dibanding periode yang sama tahun 2019 khususnya dari sisi
PAD. Hal tersebut tidak terlepas dari imbas pandemi Covid-19 yang menghambat berbagai
kegiatan perekonomian, sehingga mempengaruhi pola realisasi pendapatan maupun
belanja daerah. Secara rinci, perkembangan APBD pemerintah daerah lingkup Provinsi
Sulawesi Utara dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1 Perkembangan APBD Lingkup Prov. Sulut s.d Triwulan III TA 2020 (dalam miliar Rupiah)
Sumber : LRA Pemda, data sementara
Dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi belanja APBD, terlihat dari tingginya
realisasi belanja hibah dan belanja tak terduga di Triwulan III TA 2020, dan rendahnya
belanja barang akibat berkurangnya kegiatan operasional perkantoran yang lebih banyak
dilakukan melalui sistem Work from Home (WFH). Untuk selanjutnya, perlu dilakukan
percepatan realisasi belanja di triwulan III TA 2020 guna membantu mengakselerasi
perekonomian yang terhambat pandemi covid-19.
19
A. Pendapatan Daerah
Realisasi pendapatan daerah hingga Triwulan III 2020 secara agregat telah mencapai
66 persen dari target. Secara proporsional, sumber penerimaan terutama yang berasal dari
transfer pemerintah pusat sebesar 87 persen (Rp10.328 miliar) dan PAD sebesar 12 persen
(Rp1.428,2 miliar). Hal tersebut menunjukan rendahnya tingkat kemandirian pemda di
Sulawesi Utara.
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sampai dengan Triwulan III 2020, realisasi PAD pemda lingkup Sulawesi Utara
mencapai 57 persen dari
target. Dari total realisasi
tersebut, kontribusi
terbesar disumbang oleh
Pemprov. Sulut yang
mencapai 58 persen.
Sementara pada tingkat
kabupaten/kota, realisasi
terbesar berturut-turut
disumbang oleh Kota
Manado, Kab. Minahasa, Kota Kotamobagu dan Kab. Sangihe. Pajak daerah masih
menjadi pemasukan
terbesar untuk Kota
Manado dan Kab.
Minahasa, selain itu
retribusi daerah menjadi
penyumbang terbesar
pada PAD untuk Kota
Kotamobagu dan ’Lain-
lain PAD yang sah’
menjadi penunjang
yang cukup besar bagi
PAD di Kab. Sangihe.
a. Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi Pajak Daerah agregat sampai dengan Triwulan III 2020 lingkup Provinsi Sulut
sebesar Rp976.6miliar atau sebesar 56 persen dari target. Pemprov Sulut masih
menjadi penyumbang pajak terbesar dengan nilai hingga 658,9 miliar. Pada tingkat
Grafik 3.1 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah (Rp Miliar)
Sumber: LRA Pemda (agregat), diolah
Grafik 3.2 Kontribusi Pemda thd Total Realisasi PAD Sulut s.d Triwulan III 2020
Sumber: LRA Pemda (agregat), diolah
20
Kab/Kota, Pemkot Manado tercatat sebagai daerah penyumbang pajak daerah
terbesar, yaitu sebesar Rp141,60 miliar. Namun angka tersebut jauh menurun
dibanding periode yang sama tahun sebelumnnya yang mencapai Rp216,1 miliar dan
juga baru 40% dari target yang ditetapkan di awal tahun. Dampak pandemi masih
sangat mempengaruhi pajak daerah Kota Manado, mengingat penurunan drastis salah
satu sumber utamanya yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Untuk persentase
penerimaan, Kab. Boltim menjadi kabupaten dengan persentase realisasi penerimaan
pajak yang rendah yang belum mencapai 40 persen di triwulan III ini.
b. Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah Sulut hingga Triwulan III 2020 secara agregat sebesar
Rp215miliar atau 62,5
persen dari target,
tumbuh sebesar 23,8
persen dibanding
capaian triwulan III di
tahun sebelumnya.
Terdapat 2 Kabupaten
yang penerimaan
retribusi daerahnya
sudah melebihi target,
yaitu Kab. Minahasa dan Kab. Boltim. Untuk nilai penerimaan retribusi daerah tingkat
Kab/Kota, Kota Kotamobagu tercatat sebagai daerah dengan penerimaan retribusi
terbesar di Triwulan ketiga pada dua tahun terakhir yang sumber utamanya berasal dari
Retribusi Layanan Kesehatan yang mencapai Rp29 miliar di tahun 2020.
c. Penerimaan Hasil Kekayaan yang dipisahkan
Secara agregat, realisasi pos
Penerimaan Hasil Kekayaan
yang Dipisahkan di Sulut
tercatat pada Triwulan III
2020 sebesar Rp58.3 miliar,
atau 72 persen dari target
yang telah ditetapkan.
Tingginya penerimaan
daerah dari pos penerimaan
ini sebagian besar didapatkan
Grafik 3.3 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah (Rp Miliar)
Sumber: LRA Pemda (agregat), diolah
Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Kekayaan Yang Dipisahkan (Rp Miliar)
Sumber: LRA Pemda (agregat), diolah
21
dari Bagian Laba (Dividen) yang dibagikan kepada Pemda atas penyertaan modal pada
BUMD.
d. Lain-Lain PAD Yang Sah
Lain-lain PAD Yang Sah yang didapatkan pada triwulan III ini memiliki realisasi sebesar
178,3 miliar atau
56% dari target
(pagu) awal tahun.
Terdapat 2
Kabupaten yang
sudah melebihi
target, yaitu Kab.
Minahasa Tenggara
dan Kab. Bolmut,
selain itu Kab. Sangihe juga menunjukkan peningkatan realisasi yang lumayan besar
dibandingkan pada triwulan III tahun lalu. Namun, tidak sedikit juga Pemda-pemda di
lingkungan Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami penurunan tingkat realisasi
dibandingkan Triwulan III tahun lalu. Pendapatan bunga dan Pendapatan BLUD serta
Lain-lain PAD yang sah lainnya menjadi tiga sumber utama dengan nilai terbesar di
sektor ini.
2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat s.d Triwulan III tahun 2020 ke pemda
lingkup Provinsi Sulut telah mencapai Rp10.106 miliar, atau 74 persen dari target.
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, capaian realisasi pada periode laporan ini
tidak ada perbedaan yang signifikan. Dari grafik yang tersedia, semua Pemda di lingkup
Provinsi Sulawesi Utara, telah mencapai tingkat realisasi Transfer Pemerintah Pusat
diatas 50 %, dengan satu Pemda yaitu Kota Tomohon sudah melampaui target dengan
tingkat persentase realisasi 135%. Komposisi realisasi pendapatan transfer daerah
sebagian besar berasal dari transfer DAU yang mencapai 70 persen, selanjutnya DAK
sebesar 20 persen, Dana Penyesuaian sebesar 7 persen dan DBH sebesar 3 persen.
Tingginya dana DAU sejalan dengan penguatan desentralisasi pemerintah pusat di
daerah. Sementara itu, hal yang perlu mendapat perhatian adalah penggenjotan
realisasi DAK Fisik lingkup Sulawesi Utara yang mencerminkan kinerja pelaksanaan
kegiatan yang harus dimaksimalkan lagi. Sampai dengan akhir September 2020, dana
DAK baru terealisasi sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp3,5 triliun.
Grafik 3.5 Perbandingan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah (Rp Miliar)
Sumber: LRA Pemda (agregat), diolah
22
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Capaian realisasi pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah s.d Triwulan III 2020
sebesar 8,5 persen dari target yang telah ditetapkan. Hanya beberapa pemda yang
memasang target untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
B. Belanja Daerah
1. APBD Berdasarkan Jenis Belanja
Kinerja penyerapan anggaran daerah untuk periode sampai dengan Triwulan III 2020
tidak jauh berbeda namun sebagian besar mengalami penurunan disbanding dengan
dengan periode yang sama tahun 2019. Peningkatan yang paling besar disbanding
Periode tahun lalu adalah pada Belanja Tak Terduga, yang bahkan sudah menembus
tingkat persentase hingga 600% apabila dibandingkan dengan Pagu yang ada.
Realisasi belanja daerah secara keseluruhan (Pemprov dan Pemkab/Pemkot) sebesar
Rp9,6 triliun atau sebesar 51 persen dari pagu.
Grafik 3.6 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat s.d Triwulan III 2020
Sumber: LRA Pemda, diolah
Grafik 3.7 Proporsi Pagu Belanja dan Persenatase Realisasi s.d Triwulan III 2020
Sumber: LRA Pemda, diolah
23
Ditinjau dari komposisi realisasi belanja daerah, belanja pegawai masih mendominasi
belanja daerah di seluruh pemda lingkup Provinsi Sulawesi Utara. Sementara realisasi
belanja modal yang paling berdampak bagi perekonomian baru terealisasi sebesar 24
persen. Pos belanja pembeda di tahun 2020 adalah belanja tak terduga yang telah
terealisasi sebesar Rp250 miliar jauh melebihi pagu awal yang hanya Rp41 miliar, serta
dialokasikannya Belanja lainnya sebesar Rp1,4 triliun sebagai bagian dari penanganan
pandemi Covid-19. Bahkan total realisasi kedua pos tersebut dua kali lipat dari realisasi
belanja modal.
2. Rasio Belanja
Salah satu arah kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta untuk menjamin ketersediaan
kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat adalah dengan meningkatkan
rasio belanja modal dan mengurangi rasio belanja pegawai terhadap total belanja
daerah. Untuk itu dalam RPJMN tahun 2020-2024 memiliki sasaran Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-Royong, dan diharapkan rata-rata belanja modal seluruh pemda telah
mencapai 30 persen dan rata-rata belanja pegawai mencapai 35 persen untuk
kab/kota dan 13 persen untuk provinsi pada tahun 2020.
Pada APBD TA 2020, terdapat dua Pemda yang menganggarkan belanja pegawai
dibawah target 35 persen RPJMN 2020-2024 yaitu Kab Bolaang Mongondow Timur dan
Kab Bolaang Mongondow Utara. Sementara itu, Pemda Kab. Bolaang Mongondow
Utara dan Pemda Kab. Bolaang Mongondow Timur dan Kab Minahasa Tenggara
adalah pemda yang proporsi anggaran belanja modalnya di atas 30 persen. Seluruh
pemda telah merealisasikan belanja pegawai hingga lebih dari 50% dan untuk belanja
modal Kab. Sitaro menjadi pemda dengan tingkat realisasi paling tinggi, yaitu 40,3%.
Grafik 3.8 Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Belanja Modal (Pagu) APDB Tahun 2020
Sumber: LRA Pemda , diolah
24
Rendahnya rasio belanja modal di sebagian besar pemda di Sulawesi Utara tahun 2020
disebabkan rata-rata pemda yang sangat bergantung pada anggaran DAK Fisik untuk
kegiatan belanja modal. Selain itu juga terdapat realokasi dan refocusing APBD akibat
pandemi Covid-19 yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV
Proyeksi realisasi APBD Semester II dilakukan secara empiris sama dengan proyeksi
APBN yakni dengan menggunakan metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving
Average) dan menggunakan aplikasi Minitab Versi 18.1. Variabel yang digunakan
dalam melakukan proyeksi Pendapatan dan Belanja adalah realisasi triwulanan tahun
2013-2020 yang bersumber LRA Pemda. Untuk pendapatan, yang digunakan adalah
angka realisasi untuk 28 periode (n=28), sedangkan untuk Belanja (Barang dan Modal)
menggunakan data persentase realisasi Triwulan III-IV (n=21). Hasil ringkas dapat
dilihat di bawah, sedangkan hasil pengolahan data keseluruhan terdapat pada
Lampiran II.
Prognosis Pendapatan (Angka dalam miliar)
ARIMA (0,1,1)
Total Proyeksi 2020 = Rp18.322,09
Prognosis Belanja Pegawai (Angka dalam persen)
ARIMA (0,0,2)
Total Proyeksi 2020 = 93,65% dari total Pagu Belanja Pegawai
Prognosis Belanja Barang (Angka dalam persen)
ARIMA (0,0,1)
Total Proyeksi 2020 = 75,23% dari total Pagu Belanja Barang
Prognosis Belanja Modal (Angka dalam persen)
ARIMA (0,0,1)
Total Proyeksi 2020 = 79,03% dari total Pagu Belanja Modal
25
Proyeksi realisasi pendapatan Pemda sebesar Rp18.322,09 miliar, namun nilai yang
digunakan dalam perhitungan adalah realisasi dengan kondisi normal. Dengan adanya
pandemi diprediksi terdapat penurunan pendapatan sebesar 20% dengan
pertimbangan asumsi Kementerian Keuangan dan capaian realisasi hingga Triwulan III,
sehingga angka proyeksi 2020 adalah sebesar Rp14.657,67 miliar. Belanja barang
akan megalami penurunan terbesar dengan adanya efisiensi kegiatan perkantoran
yang cukup besar dengan adanya WFH hingga rapat/sosialisasi yang bersifat daring
serta pembatasan perjalanan dinas.
Sedangkan Belanja Modal Pemda diprediksi akan terserap sebesar 79%, dengan
mempertimbangkan capaian realisasi sampai Triwulan III yang cukup rendah dengan
persentase senilai 24,6%, namun nilai kontrak DAK Fisik yang merupakan sumber
belanja modal terbesar pemda, tercatat mencapai 100% (data per 30 September 2020).
Dengan demikian, penyerapan belanja modal berpotensi akan melonjak di kuartal akhir
TA 2020.
Tabel 3.2 Prognosis Realisasi APBD Lingkup
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 (dalam miliar)
UraianPagu/
Target
Realisasi
Triwulan III
2020 (Rp)
Prognosis
TA 2020
(Rp)
Prognosis
TA 2020
(%)
Prognosis
Semester
II 2020
(Rp)
Realisasi
Tahun 2019
(Rp)
Growth
(%)Keterangan
Pendapatan 17.869,30 11.882,50 14.657,67 82% 2.775,17 15.992,30 -8,3%
Kemenkeu memprediksi
penurunan penerimaan
sebesar 10% akibat covid
Belanja
Bel Pegawai 6.557,00 4.521,50 6.140,63 93,65% 1.619,13 5.873,30 4,6%
Bel Barang 4.901,70 2.166,70 3.687,55 75,23% 1.520,85 4.425,80 -16,7%
Bel Modal 3.616,80 888,70 2.858,36 79,03% 1.969,66 3.014,40 -5,2%
Telah dilakukan realokasi
pagu belanja oleh masing-
Pemda
26
BAB IV
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan III-2020 Tumbuh -1,83 persen (Y-on-Y). Secara
kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sulut Triwulan I s/d III 2020 dibandingkan dengan
Triwulan I s/d III 2019 tumbuh sebesar -0,57 persen. Realisasi Pendapatan Negara dari
Penerimaan Perpajakan mencatatkan kenaikan 8,7 persen dibandingkan periode yang
sama tahun anggaran yang lalu. Meskipun penerimaan PNBP turun -1,8 persen namun
Pendapatan Negara dari Hibah meningkat 30,3 persen pada perode ini. Imbas pandemi
Covid-19 sangat berpengaruh pada Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara
Konsolidasian. Realisasi Pendapatan Negara Konsolidasian masih mampu mencatatkan
kenaikan meskipun hanya dalam kisaran 5 persen, sedangkan Belanja Negara
Konsolidasian mengalami penurunan -3,6 persen.
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Negara Konsolidasian
B. Pendapatan Konsolidasian
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan
Perpajakan masih mendominasi sumber penerimaan, baik di Pusat maupun Daerah.
Sumber utama penerimaan pajak dari sektor usaha adalah sektor perdagangan,
perkebunan, dan industri, serta pemerintahan, sedangkan ditinjau dari daerah, Kota
Manado dan Kota Bitung sebagai pusat perdagangan dan industri merupakan
sumber utama perpajakan. Sedangkan, porsi PNBP sebagian besar bersumber dari
27
penerimaan BLU sektor Kesehatan (RS Kandou, RS Bhayangkara, dan RS
Monginsidi) dan sektor pendidikan (Universitas Sam Ratulangi dan Poltekkes
Manado).
Demikian juga dengan
porsi penerimaan
daerah dimana
penerimaan pajak
masih dominan
dibanding PNBP. Pajak
kendaraan bermotor
masih menjadi andalan
penerimaan pajak
daerah. Sedangkan PNBP Daerah disokong dari retribusi daerah maupun hasil
kekayaan daerah yang dipisahkan seperti deviden dan Jasa Giro Kas Daerah.
2. Analisis Perubahan
Pendapatan konsolidasian selain dana transfer mengalami penurunan yang
bersumber baik dari pendapatan pusat maupun daerah. Penurunan pendapatan
tersebut disebabkan terutama oleh pembatasan aktivitas akibat pademi corona
termasuk kegiatan perekonomian yang akhirnya berimbas pada pendapatan negara
(Pajak dan PNBP).
Pendapatan daerah mengalami penurunan yang lebih dalam jika dibandingkan
dengan pendapatan pusat. Penurunan drastis terutama pada pajak hotel dan
restoran yang hanya mencapai
Rp71,22 miliar, turun 63,29%
dibanding periode Triwulan III tahun
2019 yang mampu membukukan
Rp194,02 miliar. Ditutupnya
penerbangan internasional akibat
Covid-19 sangat mempengaruhi
sektor pariwisata yang berimbas
pada penurunan tingkat hunian
kamar hotel dan ditutupnya beberapa restoran besar yang sering dikunjungi
wisatawan asing. Selain itu, terdapat inisiatif positif pemerintah daerah yang bersedia
memberikan kebijakan relaksasi pajak terhadap usaha-usaha di sektor pariwisata
agar mampu bertahan di masa sulit ini, meski pendapatan daerah akan mengalami
penurunan. Sedangkan penurunan dari penerimaan pajak kendaraan bermotor
74.1%62.8%
25.9%35.1%
0.0% 2.1%
Pusat Daerah
Grafik 4.1 Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah
Triwulan III 2020
Perpajakan PNBP Hibah
Pusat Daerah
Tw III 2020 3,556.67 1,554.40
Tw III 2019 2,060.94 1,202.09
Perubahan 72.58% 29.31%
Grafik 4.2 Perubahan Total Pendapatan Pusat dan Daerah selain Dana Transfer
(miliar rupiah)
28
menggambarkan tendensi penundaan pembayaran pajak oleh sebagian masyarakat
akibat penurunan bahkan hilangnya sumber pendapatan masyarakat dengan
adanya pembatasan kegiatan perekonomian.
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan
konsolidasian
Melambatnya pertumbuhan ekonomi regional y-to-y menunjukkan korelasi positif
dengan penerimaan perpajakan maupun PNBP Konsolidasian. Pendapatan
konsolidasian turut mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. PDRB
yang bersumber dari pertumbuhan sektor pertanian sebagai kontributor terbesar
PDRB Sulut mampu meredam penurunan PDRB secara keseluruhan. Sektor
Perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan dan sektor
akomodasi, rumah makan menjadi sektor yang paling merasakan dampak corona
sekaligus berpengaruh besar terhadap penurunan pendapatan negara konsolidasian
Provinsi Sulawesi
Utara. Sektor Pertanian
menjadi sumber
pertumbuhan tertinggi
sebesar 0,94 persen
sedangkan
Transportasi menjadi
sumber kontraksi
terdalam yaitu -1,47
persen.
C. Belanja Konsolidasian
1. Analisa Proporsi dan Perbandingan
Proporsi realisasi belanja antara pusat dan daerah untuk Triwulan III tahun 2020
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Belanja barang sangat dominan di pusat,
sedangkan belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai. Hal yang perlu menjadi
perhatian adalah serapan belanja modal, khususnya daerah, yang sangat rendah.
Terhambatnya berbagai kegiatan tender hingga pelaksanaan kegiatan akibat
pembatasan aktivitas akibat pandemi corona menjadi alasan utama lambatnya
realisasi belanja modal.
Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasi Pusat/Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Prov. Sulut Periode Triwulan III tahun 2020 dan 2019 (dalam miliar)
Uraian Realisasi Tw
III 2020 Realisasi Tw
III 2019 Growth
PDRB (Harga Berlaku)
33.329
33.077 0,76%
Penerimaan Perpajakan
3.613,73
3.324,48 8,70%
PNBP
1.464,84
1.492,39 -1,85%
sumber: GFS, BPS Sulut, diolah
29
2. Analisis Perubahan
Realisasi belanja konsolidasian Sulut Triwulan III 2020 tercatat sebesar Rp15.112,58
miliar, turun 3,6 persen dari struktur belanja dari periode yang sama tahun
sebelumnya. Belanja operasional masih mendominasi komposisi belanja
konsolidasian.
Terjadi penurunan porsi belanja barang konsolidasian yang cukup drastis dari 36
persen di tahun 2019 menjadi 30 persen di tahun 2020 yang disebabkan karena
perkantoran yang melakukan sistem WFH akibat pandemi corona sehingga biaya
operasional kantor mengalami penurunan.
46.18% 51.89%
39.78% 24.87%
13.87%
10.20%
9.43%
Pusat Daerah
Grafik 4.3 Perbandingan Proporsi Realisasi Belanja Pusat dan Daerah di Prov. Sulut Triwulan III tahun 2020
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Hibah
46.7%
36.0%
14.4%2.5%
49.8%
30.3%
11.5%
6.0%
Bel. Pegawai
Bel. Barang
Bel. Modal
Hibah
Bantuan Sosial
Grafik 4.4 Komposisi Belanja Konsolidasian Prov. Sulut
sumber: GFS Sulut, diolah
2018
2020
30
3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional
Kebijakan fiskal pemerintah terutama dari sisi belanja, diharapkan mampu
berkontribusi secara optimal, tidak hanya pertumbuhan ekonomi regional, namun
juga terhadap pemerataan pendapatan maupun peningkatan daya beli masyarakat.
Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan berbagai indikator ekonomi regional.
Tabel 4.3 Korelasi antara Belanja Pemerintah terhadap beberapa Indikator Ekonomi Regional
Indikator/Variabel s.d. Tw III 2020 s.d. Tw III
2019 Growth
Belanja Pemerintah (miliar Rupiah) 15.112,58 15.683,63 -3,64%
Inflasi Tahun Kalender (per September) -0,36% 4,77% -5,13%
Jumlah Pengangguran (per Agustus) 90.248 64.107 26.141
Angkatan Kerja yang Bekerja (per Agustus) 1.225.050 1.128.677 96.373
sumber: GFS Sulut, BPS Sulut, diolah
Data di atas menunjukkan bahwa penurunan realisasi belanja pemerintah di Sulut
sebesar -3,64 persen, sementara pada periode yang bersamaan terjadi penurunan
nilai inflasi hingga -5,13 persen. Peningkatan angka pengangguran pada bulan
Agustus 2020 lebih disebabkan jumlah usia angkatan kerja yang mencapai
1.225.050 jiwa, namun tidak mampu terserap oleh lapangan kerja. Meskipun tidak
terdapat penjelasan secara langsung atas dampak belanja pemerintah, namun
demikian dapat disimpulkan bahwa perlambatan government spending turut
mempengaruhi berbagai indikator ekonomi regional.
Deflasi yang terjadi di Sulawesi Utara sebenarnya lebih dikarenakan sisi demand
masyarakat yang menahan diri untuk tidak belanja dengan adanya pandemi Covid-
19, sehingga supply barang cukup melimpah. Yang patut diwaspadai adalah, pada
saat pembatasan sosial sudah dilonggarkan sehingga masyarakat dapat beraktivitas
kembali secara normal namun persediaan barang kurang tersedia di pasar, maka
akan berdampak pada peningkatan potensi inflasi. Hal yang harus dilakukan
pemerintah daerah adalah memanfaatkan dana yang ada untuk memastikan
ketersediaan supply barang dan jasa tetap terjamin. Selain itu, proyek pemerintah
perlu dialihkan ke jenis kontrak padat karya agar mampu menarik lebih banyak
pekerja sekaligus menekan angka pengangguran di tengah banyaknya kasus PHK
akibat Covid-19.
31
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Berdasarkan data BPS, Ekonomi Sulawesi Utara Triwulan III-2020 Tumbuh -1,83
persen (Y-on-Y). Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Sulut Triwulan I s/d III
2020 dibandingkan dengan Triwulan I s/d III 2019 tumbuh sebesar -0,57 persen.
Data korelasi pertumbuhan realisasi belanja pemerintah per triwulan III 2020 (y-o-y)
dengan laju pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha di Sulut menunjukkan
bahwa realisasi belanja pemerintah yang minus berkorelasi positif terhadap
pertumbuhan di hampir semua sektor lapangan usaha yang juga menunjukkan
penurunan. Hal tersebut mengindikasikan keterkaitan dan peran belanja pemerintah
terhadap pertumbuhan berbagai sektor pada PDRB. Belanja pemerintah kurang
mampu memberikan dukungan terhadap berbagai sektor lapangan usaha sekaligus
meredam pelemahan perekonomian global akibat pandemi Covid-19.
Dua sektor lapangan usaha yang paling terdampak dengan pertumbuhan
terkontraksi adalah sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman mencapai -32 persen,
dan Transportasi dan Pergudangan hingga -16,47 yang merupakan imbas
melemahnya sektor pariwisata dengan ditutupnya penerbangan internasional
Bandara Sam Ratulangi. Seharusnya inilah yang menjadi perhatian khusus
pemerintah bagaimana mengalihkan sementara perekonomian sektor tersebut ke
sektor lain melalui penyediaan lapangan usaha alternatif untuk pengusaha dan
tenaga kerja yang terdampak.
20172018
20192020
47.43%47.49%
48.0%46.2%
17.06%17.68% 18.6%
15.2%
34.34% 34.74% 34.0%37.7%
1.16% 0.09% 0.0%0.9%
Grafik 4.5 Distribusi G pada PDRB Triwulan III
C G I X-M
32
Tabel 4.4 Korelasi antara Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha (Y-on-Y)
Sektor/Variabel Growth
Belanja Pemerintah -3,64%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,91
Pertambangan dan Penggalian -5,05
Industri Pengolahan 5,14
Pengadaan Listrik dan Gas 9,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,32
Konstruksi -6,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -1,68
Transportasi dan Pergudangan -16,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -32,00
Informasi dan Komunikasi 9,95
Jasa Keuangan dan Asuransi 4,11
Real Estate 2,16
Jasa Perusahaan -7,83
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -0,10 Jasa Pendidikan 0,99 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial -1,01 Jasa lainnya -19,60
sumber: GFS Sulut, BPS Sulut, diolah
Tumbuhnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,91 persen dan
sektor Industri Pengolahan hingga 5,14 persen terkait dengan komoditas utama
Sulawesi Utara yakni Kopra. Pertanian Kelapa dan Pengolahan Kopra juga menjadi
modal utama konsistensi ekspor Sulawesi Utara. Kedua sektor tersebut juga mampu
menjaring tenaga kerja informal yang cukup besar. Dari ketiga fakta tersebut, dapat
dijadikan langkah strategis selanjutnya bagi pemerintah daerah di Sulawesi Utara
untuk memberikan dukungan pada kedua sektor tersebut baik dari sisi kebijakan
maupun permodalan agar mampu bertahan dan bahkan tumbuh. Dengan demikian,
kedua sektor tersebut mampu menjadi penahan resesi sekaligus dapat membuka
lapangan kerja alternatif di tengah penuruan kinerja sektor lainnya.
33
BAB V ISU REGIONAL: DAMPAK KORONA TERHADAP
PEREKONOMIAN SULAWESI UTARA
Dampak Covid-19 selama hampir 8 (delapan) bulan terakhir di Indonesia
masih memerlukan penanganan yang komprehensif dan extraordinary oleh
pemerintah melalui berbagai strategi dan kebijakan yang terukur dan bersinergi,
baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari sisi ekonomi,
pandemi Covid-19 berdampak pada dua sisi, baik konsumsi maupun produksi.
Pembatasan sosial berujung pada berhentinya aktivitas dan turunnya kinerja
perekonomian.
Perkembangan kasus pandemi COVID-19 di Sulawesi Utara
Sampai dengan tanggal 30 September 2020 tercatat sebanyak 4.487 kasus
positif di Sulawesi Utara yang sebagian besar terdapat di Kota Manado. Dengan
dibukanya sejumlah laboratorium pengujian sampel Covid-19 di Kota Manado,
yakni di Balai Teknik Kesehatan
Lingkungan dan Pencegahan
Penyakit (BTKLPP) di Mapanget Kota
Manado dan RSUP Prof Kandou
Manado, bertambahnya jumlah pasien
yang terkonfirmasi positif mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.
Selain itu, dengan dilonggarkannya
pembatasan dan dibukanya beberapa
pusat perbelanjaan (the new normal)
menjadi salah satu faktor
meningkatnya jumlah masyarakat
yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Pemerintah Daerah telah
melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Sulawesi
Utara melalui berbagai kebijakan dan aturan, diantaranya dengan meniadakan
kegiatan belajar mengajar di sekolah (Study from Home), mengurangi kegiatan
perkantoran (Work From Home), menutup tempat hiburan yang dapat
mengundang kerumumunan orang, hingga penghentian sementara berbagai
34
kegiatan keagamaan di Rumah Ibadah (meskipun kini sudah mulai ada beberapa
yang buka dengan tetap memperhatikan kapasitas jemaat).
Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Sulawesi Utara
Gambaran perekonomian Sulawesi Utara selama sembilan bulan terakhir
tercermin dalam Indeks Harga
Konsumen (IHK) yang dirilis
oleh BPS Sulut. Dari tabel
tersebut terlihat bagaimana
perekonomian Sulawesi Utara
menurun drastis mulai bulan
Maret 2020 sejak
ditetapkannya wabah Covid-19
di Indonesia serta
berkurangnya penerbangan
internasional di Bandara Sam Ratulangi Manado.Kota Manado pada September
2020 mengalami deflasi sebesar 0,36 persen karena adanya penurunan Indeks
harga Konsumen (IHK) dari 105,26 pada bulan Agustus 2020 menjadi 104,88
pada September 2020 dan secara tahun kalender sebesar 1,01 persen serta
inflasi “year on year” sebesar -0,99 persen.
Dari sisi tenaga kerja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi
Sulawesi Utara hingga Agustus 2020 tercatat adanya peningkatan
Pengangguran Terbuka sebesar 1,36 persen dibanding tahun sebelumnya pada
bulan yang sama dengan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2020
adalah 7,37 Persen, dimana terjadi
peningkatan yang cukup tinggi di daerah
perkotaan (tertinggi di Kota Manado)
dengan didominasi latar pendidikan pada
jenjang SMK. Dalam setahun terakhir,
persentase pekerja setengah
penganggur dan pekerja paruh waktu
naik masingmasing sebesar 4,57 persen
dan 7,46 persen, dimana struktur
lapangan pekerjaan utama berada pada
35
bidang pertanian dan perdagangan.
Dari sektor lapangan usaha terbesar sumber pembentuk PDRB Sulut,
semua menunjukkan penurunan, hanya Industri Pengolahan dan Pertanian,
Kehutanan &
Perikanan yang
menunjukkan
kenaikan.
Gambaran atas
dampak Covid-19
adalah penurunan
sektor akomodasi, makanan dan minuman serta transportasi yang sangat drastis
sebagai imbas ditutupnya penerbangan internasional di bandara Sam Ratulangi
sehingga sektor pariwisata mengalami penurunan.
Peran Fiskal dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sulawesi Utara
Sejak diumumkannya pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah
melakukan gerak cepat dengan menerbitkan berbagai aturan dan pedoman di
semua bidang, baik pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial, dan tak
terkecuali sektor keuangan. Peraturan Pengganti Undang-Undang dikeluarkan
untuk memberikan
kelonggaran defisit
APBN yang
sebelumnya hanya
maksimal 3% dari
PDB, guna
menahan dampak
Covid-19 terhadap
ancaman resesi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dari sisi
demand, pemerintah berusaha menjaga konsumsi melalui sokongan atas daya
beli masyarakat khususnya melalui bantuan sosial. Sudah banyak ragam dan
bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari pemberian bantuan
secara tunai, berupa paket sembako, insentif hingga pemberian pelatihan melalui
kartu prakerja. Dana desa yang sebelumnya diberikan secara reguler juga kini
ada perubahan sehingga diberikan berupa Bantuan Langsung Tunai yang
36
diharapkan dapat membantu keluarga-keluarga yang ada di desa. Konsumsi
rumah tangga merupakan penopang terbesar pertumbuhan di Indonesia, tak
terkecuali Sulawesi Utara oleh karena itu hal ini tak luput mendapat perhatian
dari pemerintah.
Sedangkan dari sisi produksi, pemerintah telah mengalokasikan insentif pajak
(Rp123 triliun), subsidi bunga kredit (Rp34 triliun), hingga program Penempatan
Dana Pemerintah (Rp87,6 triliun) pada perbankan agar dapat dikucurkan pada
sektor bisnis dengan bunga rendah dimana untuk Pemda Sulawesi Utara ada
penempatan dana pada BPD SulutGo sebesar Rp1 trilliun.,
Selanjutnya, postur APBN telah dilakukan perubahan setidaknya sudah
dua kali di tahun 2020 melalui Perpres No. 54/2020 dan terakhir Perpres No.
72/2020 untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun Anggaran
2020 dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan/
atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/
atau stabilitas sistem keuangan. Konsekuensi atas terbitnya Perpres tersebut
adalah Pemerintah Daerah diharuskan untuk turut melakukan refocusing dan
realokasi APBD untuk penangan Covid-19 di daerah masing-masing. Seluruh
Pemda di Sulawesi Utara telah melakukan realokasi anggaran sebagai langkah
awal penanggulangan Covid-19 di daerah masing-masing.
Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara sampai dengan Q3 2020 yang
bernilai minus 1,83 persen
(Dibanding Tw III
2019/secara y-on-y) mulai
menunjukan pertumbuhan
yang lebih baik
dibandingkan Triwulan
sebelumnya. Hal ini
dikarenakan mulai terlihat
dampak dari adanya
intervensi pemerintah
pusat dan daerah untuk
mengelola kebijakan fiskal yang tepat jumlah dan tepat sasaran sebagai solusi
menjaga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Sebagai contoh, telah
dilakukan kebijakan penempatan uang negara pada Bank Umum (termasuk BPD
Alokasi Belanja Daerah Untuk Penanganan COVID-19 (miliar rupiah)
Sumber: Laporan Penyesuaian APBD Pemda, diolah)
No Pemda
Bidang kesehatan dan
hal-hal lain terkait
kesehatan dalam rangka
pencegahan dan/atau
penanganan COVID-19
Penyediaan
jaring
pengaman
sosial
Penanganan
dampak
ekonomi
Total
1 Pemprov Sulut 731,28 90,22 15,00 836,51
2 Kab. Bolsel 52,86 10,00 2,09 64,95
3 Kab. Kep. Sitaro 16,97 9,97 27,67 54,61
4 Kab.Minahasa 79,22 28,54 9,39 117,14
5 Kota Tomohon 19,02 11,14 18,12 48,27
6 Kota Manado 51,74 62,01 7,20 120,95
7 Kab. Mitra 28,50 9,85 12,06 50,40
8 Kab. Minsel 22,89 5,47 0,50 28,86
9 Kab. Boltim 16,93 38,42 5,40 60,74
10 Kab. Kep. Talaud 23,91 8,35 5,10 37,36
11 Kab. Kep. Sangihe 54,78 9,98 1,58 66,34
12 Kab. Bolmut 88,59 12,12 2,49 103,20
13 Kota Kotamobagu 70,84 9,27 2,72 82,83
14 Kab. Bolmong 10,58 41,04 29,71 81,33
15 Kab. Minut 53,07 - 6,80 59,87
16 Kota Bitung 25,00 15,63 41,09 81,71
TOTAL 1.346,18 362,00 186,91 1.895,09
(sumber: Laporan Penyesuaian APBD Pemda, diolah)
Alokasi Belanja Daerah untuk penanganan Covid (dalam miliar Rupiah)
37
SulutGo) untuk mendorong tingkat konsumsi dan produksi dalam perekonomian
Sulawesi Utara serta penerapan aturan New Normal yang mulai diadaptasi oleh
masyarakat. Disamping itu, hal yang lebih penting adalah tetap menjaga alokasi
fiskal agar ditujukan untuk menjamin kesinambungan (sustainability)
pembangunan, sehingga kebijakan fiskal ditujukan tidak hanya untuk
kepentingan jangka pendek tetapi kepentingan pembangunan yang
berkesinambungan.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk mengantisipasi
dampak perekonomian, kesehatan, sosial, dan keuangan serta menahan
timbulnya resesi maka masih diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas
belanja pemerintah (government spending).
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulut
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Prov. Sulut
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Manado
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Tomohon
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Bitung
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Minahasa
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Minahasa Selatan
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Minahasa Tenggara
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Minahasa Utara
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Bolaang Mongondow
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Bolaang Mongondow Timur
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Bolaang Mongondow Utara
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Bolaang Mongondow Selatan
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Kep. Talaud
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Kep. Sangihe
Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kab Kep.Siau Tagulandanga Biaro
Kanwil DJPb Prov Sulut (2020). Government Financial Statistic Sem. I Prov. Sulawesi Utara TA
2020
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara
Dit. Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu. Aplikasi MEBE.
Dit. Sistem Manajemen Investasi, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu. Aplikasi SIKP
Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu. Aplikasi E-Rekon
Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah. Kemenkeu. Aplikasi SIMTRADA, Aplikasi SIKD
Dit. Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Aplikasi OMSPAN, Dashboard MPN
Kanwil Ditjen Pajak Suluttenggomalut
Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara