kata pengantar -...

LKjIP Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 1

KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Dan

Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah serta penerapan tata kelola pemerintahan

yang baik (good governonce), maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LkjIP) tahun 2018. LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan dikaitkan dengan Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2017-2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai beberapa

fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif,

sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah menuju terwujudnya

good governance, dan sebagai wujud transparansi serta

pertanggungjawaban kepada masyarakat, yang ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013–2018 dan Rencana

Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2018 dirancang

mengikuti restrukturisasi perencanaan dan penganggaran untuk

menyelaraskan dengan Program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan

RPJMD Tahun 2013- 2018.

Berdasarkan restrukturisasi program tersebut, program Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra yang

yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi adalah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang


pertanggunggjawabannya dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang

diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018 diharapkan dapat menjadi sarana akuntabilitas

keuangan dari sisi pendapatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dalam berkontribusi mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Semarang, Februari 2018

KEPALA BADAN

PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................... i

DAFTAR ISI.................................................................................................................... iii

I. PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .......................................................... 1

B. Aspek Strategis Organisasi ................................................................................... 1

C. Gambaran Umum Organisasi ............................................................................... 2

D. Sistematika Penyajian ........................................................................................... 7

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis ................................................................................................. 9

1. Visi dan Misi ...................................................................................................... 9

2. Tujuan ................................................................................................................ 10

3. Sasaran Strategis .............................................................................................. 10

4. Strategi .............................................................................................................. 11

5. Kebijakan ........................................................................................................... 12

6. Program ............................................................................................................. 12

7. Indikator Kinerja Utama (IKU) ............................................................................ 13

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .............................................................................. 15

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................................... 18

B. Realisasi Anggaran ............................................................................................... 23

IV PENUTUP

A. Simpulan ............................................................................................................... 27

B. Saran ..................................................................................................................... 28

Lampiran- Lampiran


BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan

salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

yang memiliki Tugas Pokok :

“Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi

kewenangan Daerah ”

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi

yang harus dijalankan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pengembangan

pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan

evaluasi dan pembinanaan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan

pengembangan pendapatan, pajak kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan

lain, dan evaluasi dan pembinanaan;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan

bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinaan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di

bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak kendaraan

bermotor, retribusi dan pendapatan lain, dan evaluasi dan pembinanaan;

5. Pelaksanaan dan Pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan

Badan;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

B. Aspek Strategis Organisasi

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pengelola


Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan OPD penghasil

untuk menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah

(PAD) merupakan sumber pembiayaan utama dalam pembangunan Jawa Tengah

sehingga menjadi sangat penting. Dengan demikian dapat dirumuskan Aspek

Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai

berikut :

1. Terciptanya Pengelolaan Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif;

2. Terwujudnya Kekuatan Fiskal Daerah dalam APBD;

3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah dari sektor Pajak

Daerah.

C. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2016

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD)

Provinsi Jawa Tengah maka ditetapkan bentuk kelembagaan atau struktur organisasi,

dan tata kerja, ketersediaan sumber daya serta sarana prasarana dan sarana

penunjangnya sebagai berikut :

1. Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD)

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:

1) Subbagian Program.

2) Subbagian Keuangan.

3) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

c. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pajak,

membawahkan:

1) Subbid Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Subbid Pelaporan dan Keberatan Pajaka Kendaraan Bermotor;

3) Subbid Pendataan dan Penagihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbid yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.


d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan:

1) Subbid Retribusi Daerah;

2) Subbid Pajak Lain-lain;

3) Subbid Pendapatan Lain-lain.


di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Evaluasi dan Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Evaluasi

dan Pembinaan, membawahkan :

1) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Retribusi dan Pendapatan Lain;

3) Subbid Evaluasi dan Pembinaan Sumber Daya.


di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

f. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan,

membawahkan :

1) Subbid Pengolahan Data Pendapatan;

2) Subbid Pengembangan Sistem Informasi;

3) Subbid Pengembangan Potensi Pendapatan.


di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

g. UPT Badan;

Unit Pembantu Tingkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana

Peraturan Gubernur tersebut UPT Badan adalah Unit Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kelas A, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Unit

Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.


Susunan Organisasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD), terdiri

atas :

1) Subbagian Tata Usaha;

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

2) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor;

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

3) Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan;

Seksi Retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan dipimpin seorang Kepala

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

4) Unit Penunjang

Merupakan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang dipimpin

seorang Koordinator Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembantu yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pajak Kendaraan

Bermotor.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga

Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan.


Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Tengah sebagaimana Bagan Struktur , sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah

BPPD

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENGOLAHAN

DATA DAN

PENGEMBANGA

N PENDAPATAN

BIDANG PAJAK

KENDARAAN

BERMOTOR

SUB BIDANG

PENGOLAHAN

DATA

PENDAPATAN

SUB BIDANG

PENGEMBANG

AN SISTEM

INFORMASI

SUB BIDANG

PENGEMBANG

AN POTENSI

PENDAPATAN

SUB BIDANG

PENETAPAN PAJAK

KENDARAAN

BERMOTOR

SUB BIDANG

PELAPORAN DAN

KEBERATAN PAJAK

KENDARAAN

BERMOTOR

SUB BIDANG

PENDATAAN DAN

PENAGIHAN

PIUTANG PAJAK

KENDARAN

BERMOTOR

UPPD

BIDANG

RETRIBUSI DAN

PENDAPATAN

LAIN

SUB BIDANG

RETRIBUSI

DAERAH

SUB BIDANG

PAJAK LAIN-

LAIN

SUB BIDANG

PENDAPATAN

LAIN-LAIN

SUB BAGIAN

KEUANGAN SUB BAGIAN

PROGRAM

BIDANG

EVALUASI DAN

PEMBINAAN

SUB BIDANG

EVALUASI DAN

PEMBINAAN

PAJAK

KENDARAAN BERMOTOR

SUB BIDANG

EVALUASI DAN

PEMBINAAN

RETRIBUSI DAN

PENDAPATAN

LAIN

SUB BIDANG

EVALUASI DAN

PEMBINAAN

SUMBER DAYA

KEPALA BADAN


UPPD

SEKSI

PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR

SEKSI

RETRIBUSI,

PENDAPATAN LAIN

DAN PENAGIHAN

SUBBAGIAN

TATA USAHA

KEPALA UNIT

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

UNIT PELAKSANA


2. Jumlah Pegawai

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Badan

Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Daftar

Nominatif bulan Desember Tahun 2018 sebanyak 889 orang yang terdiri atas 703

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 180 orang bukan Pegawai Negeri Sipil (Non

PNS). Jika dilihat dari kekuatan personil, maka akan terlihat sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 1.1

Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018

Kelompok Pegawai Jumlah

Aparatur Sipil Negara (ASN) 703 Orang

Eselon II 1 Orang

Eselon III 35 Orang

Eselon IV 120 Orang

JFU 547 Orang

PHL 180 Orang

Total PNS + PHL 883 Orang

D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini pada dasarnya adalah suatu media untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Tengah selama Tahun 2018. Capaian Kinerja Tahun 2018 tersebut

dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah diselaraskan dengan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018, merupakan tolok ukur keberhasilan Organisasi

Perangkat Daerah.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya,

terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap

dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk

masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.


Perubahan

Renstra

2017-2018

Perjanjian

Kinerja

Tahun 2018

Dengan pola pikir seperti tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan

Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah

BAB II

PENDAHULUAN

PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

PENUTUP

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV


PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang sistematis dalam

pembuatan keputusan di masa yang akan datang yang berbasis risiko, dengan

memanfaatkan sebanyak‐banyaknya informasi yang antisipatif dan

mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha‐usaha melaksanakan

keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Oleh karenanya, perencanaan strategis bukan sekedar seperti perencanaan

anggaran belanja modal (capital budgeting) atau sekedar rencana kerja jangka

menengah 5 tahunan. Perencanaan strategis lebih merupakan wahana bagi para

pemimpin instansi dan seluruh staf/anggota dalam menskenariokan dan

menentukan masa depan organisasi instansi mereka.

Rencana strategis yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis

dimaksudkan untuk memberikan arah dan sekaligus menentukan apa yang ingin

dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin diubah. Dengan demikian,

proses perencanaan strategis yang menghasilkan dokumen Rencana Strategis

(Renstra) akan dapat digunakan dalam mengukur akuntabilitas kinerja sebuah

entitas.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah

(BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 s/d 2018 merupakan bagian integral

dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas visi,

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Tengah 2013 s/d 2018.

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 - 2018 adalah :

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten

Ngapusi”

Sementara misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah

sebagai berikut :


a. Membangun Jawa Tengah berbasis trisakti Bung Karno, berdaulat dibidang

politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkpribadian dibidang kebudayaan;

b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi

kemiskinan dan pengangguran;

c. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang

bersih, jujur, transparan “mboten korupsi, mboten ngapusi”

d. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan

dan kesatuan;

e. Memperkuat partisipasi masyarakat dalama pengambilan keputusan dan

proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat;

g. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah

yang berkelanjutan dan ramah.

1) Tujuan Tercapainya target pendapatan asli daerah.

2) Meningkatnya kualitas pengelolaan pendapatan asli daerah.

3) Meningkatnya akses, mutu dan tata kelola pelayanan pendapatan asli

daerah.

2. Tujuan

Tujuan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi Pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam Renstra.

Dalam mewujudkan misi tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan, yaitu “Meningkatnya Pendapatan

Asli Daerah”.

3. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan

dalam kurun waktu Perubahan Renstra BPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2017-2018 adalah sebagai berikut :


Tabel 2.1

Sasaran Strategis Jangka Menengah

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Satuan

Kondisi

Awal

Target Tahun Kondisi

akhir

2017 2018

1. Peningkatan

Pendapatan

Pajak

Daerah

Meningkatnya

Pendapatan

Pajak Daerah

% - 4.15 3.37 3.37

2. Peningkatan

Pendapatan

Retribusi

Daerah

Meningkatnya

Pendapatan

Retribusi

Daerah

% - 8.98 4.45 4.45

3. Peningkatan

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

Yang

Dipisahkan

Meningkatnya

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah Yang

Dipisahkan

% - 0.54 7.14 7.14

4. Peningkatan

Lain-lain

PAD Yang

Sah

Meningkatnya

Lain-lain PAD

Yang Sah

% - 18.34 3.66 3.66

4. Strategi

Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, strategi yang

ditempuh melalui optimalisasi :

a. Menambah jumlah titik layanan unit Samsat Keliling, Samsat gerai/mall,

drivethru dan Samsat Paten;


b. Menyederhanakan persyaratan perpanjangan STNK;

c. Bekerjasama dengan Bank Jateng, PT. Jasa Raharja, PT. Telkom dan

Kepolisian Daerah Jawa Tengah membentuk Tim IT untuk pengembangan

aplikasi Samsat Online;

d. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Kendaraan

Bermotor;

e. Melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai dengan perkembangan

perekonomian baik makro maupun mikro dan penambahan obyek retribusi

sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;

f. Mendorong kerjasama dengan BUMD yang lebih kongkrit;

g. Optimalisasi peningkatan Lain-lain PAD yang sah.

5. Kebijakan

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi serta isu strategis yang

berkembang, maka ditempuh kebijakan :

a. Penambahan Akses Pembayaran;

b. Mempermudah mekanisme/administrasi dalam pembayaran PKB;

c. Mengembangkan pembayaran pajak melalui elektronik (perbank-an);

d. Memetakan Tax Compliance hingga tingkat Kecamatan;

e. Sosialisasi kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun melalui media

massa serta lebih mengintensifkan razia KBM di seluruh Kab/Kota di Jawa

Tengah;

f. Mengajukan Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan

Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

g. Melakukan perubahan Pergub Nomor 24 Tahun 2011 tentang Nilai

Perolehan Air Permukaan untuk menghitung Pajak Air Permukaan

(menaikkan Nilai Perolehan Air Permukaan);

6. Program

Dalam rangka pelaksanaan operasional dinas selama kurun waktu

2013 – 2018, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok

sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Secara umum Rencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan

Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :


1) Program Umum (Program Yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok Dan

Fungsi) :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c) Program Peningkatan Disiplin Apatur;

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

e) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.

a) Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

7. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Nama SKPD : Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi

Jawa Tengah.

Urusan pemerintah yang dilaksanakan : Pendapatan

Tugas pokok : Badan mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan

bidang keuangan sub fungsi pendapatan yang menjadi

kewenangan Daerah.

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah

Tujuan Dan Sasaran

Strategis Indikator kinerja Penjelasan

(1) (2) (3)

1. Mewujudkan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan

a. Meningkatnya

Pendapatan Asli

Daerah dari unsur

Pajak Daerah

Jumlah Peningkatan

Pendapatan dari sektor

Pajak Daerah

a. Alasan Pemilihan

Indikator

Untuk melihat seberapa

besar peningkatan PAD

dari sektor Pajak Daerah


Tujuan Dan Sasaran


(1) (2) (3)

per/tahunnya

b. Formulasi Pengukuran

Realisasi pendapatan

dari sektor Pajak Daerah

tahun berjalan- realisasi

pendapatan dari sektor

Pajak Daerah tahun

sebelumnya

c. Tipe Penghitungan :

Komulatif

d. Sumber Data

Hasil monitoring dan

evaluasi

2. Mewujudkan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain sesuai

dengan target yang ditetapkan

a. Peningkatan

pendapatan daerah

dari unsur Retribusi ,

Pajak Lain-Lain dan

pendapatan Lain-Lain

Jumlah Peningkatan


Retribusi , Pajak Lain-Lain

dan pendapatan Lain-Lain

a. Alasan Pemilihan

Indikator

Untuk melihat seberapa

besar peningkatan

Pendapatan Alokasi

Daerah Provinsi Jawa

Tengah dari Retribusi ,

Pajak Lain-Lain dan


per/tahunnya

b. Formulasi Pengukuran

Realisasi Pendapatan

dari sektor Retribusi ,

Pajak Lain-Lain dan


Tujuan Dan Sasaran


(1) (2) (3)


tahun berjalan- Realisasi


retribusi tahun

sebelumnya

c. Tipe Penghitungan

Komulatif

d. Sumber Data

Hasil monitoring dan

evaluasi.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra

dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran program dan kegiatan dalam hal

ini melalui pengukuran Indikator Kinerja Utama. Untuk menguatkan pencapaian

sasaran program dan kegiatan, di tahun 2018 disusun perjanjian kinerja sebagai

dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target

kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dan lampiran

formulir yang mencantumkan sasaran program, kegiatan, indikator kinerja, beserta

target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan

komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang

diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja. Pada awal Tahun 2018,

dilakukan perjanjian kinerja antara Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan

manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil yang diuraikan dalam tabel 2.3


Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah

Program Anggaran

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 92.161.574.000,-

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp. 78.920.719.000,-

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Rp.411.000.000,-

4. Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp. 18.633.087.000,-

5. Penyelenggaran Pemerintahan Umum Rp. 9.644.120.000,-

A. Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

1. Sasaran Strategis

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2. Indikator Kinerja

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

3. Target Kinerja


Pendapatan Asli Daerah : Rp. 10.974.877.010.000,- yang bersumber dari

Pendapatan PKB sebesar Rp. 3.943.482.818.000,-, BBNKB sebesar Rp.

3.061.468.000.000,-, PBBKB sebesar Rp. 1.765.500.000.000,-, PAP sebesar Rp.

10.200.000.000,-, Pajak Rokok sebesar Rp. 2.059.460.617.000,-, Retribusi Daerah

sebesar Rp. 4.775.575.000,- dan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp.

130.000.000.000,-

B. Program Dan Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pencapaian Target sebagaimana yang tertuang dalam

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2017 – 2018, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Tengah pada Tahun 2018 telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan

pendapatan dengan melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan

sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut :

1. Program Utama

Program Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri

dari 1 (satu) program , yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan

program tersebut adalah seluruh Bidang yang ada pada Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Bidang tersebut adalah Bidang Pajak

Kendaraan Bermotor, Bidang Retribusi Dan Pendapatan Lain, Bidang Pengolahan

Data Dan Pengembangan Pendapatan dan Bidang Evaluasi Dan Pembinaan.

2. Program Pendukung

Program ini adalah Program yang menjadi supporting (mendukung) pelaksanaan

dari Program Utama. Program tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab dari

Sekretariat. Program Pendukung terdiri dari 4 (empat) Program, yaitu Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana, Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum

atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam

melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

kinerja pemberi amanah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah

melaksanakan kewajiban untuk menyajikan Laporan Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan

yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 adalah laporan kinerja yang

memuat pertanggung jawaban kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018 dalam mencapai tujuan dan sasaran dan merupakan

penyusunan LKjIP tahun terakhir yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa

Tengah 2013-2018 dan Perubahan Rencana Strategis Kerja Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2018. Capaian Kinerja Badan

Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2018 merupakan bagian dari penyelenggaraan

akuntabilitas kinerja tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa

Tengah. Capaian kinerja dapat dilihat dari Pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap

capaian Indikator Kinerja, dimana target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam dokumen

perjanjian kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai tahun 2018.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan sasaran

strategis dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran stratgis

pendukungnya. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian Indikator Kinerja

yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja. Pengukuran capaian

kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi dan membandingkan dengan

targetnya. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 dengan membandingkan antara Target

dengan Realisasi dengan ukuran persentase pencapaian disajikan dalam tabel 3.1

sebagai berikut:


Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja

Dari Tabel diatas dapat dilihat Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang

ditetapkan dalam target APBD Murni Tahun 2018 yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 adalah sebesar

Rp.10.974.887.010.000,- dan Target APBD Perubahan Tahun 2018 sebesar Rp.

11.216.820.150.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.11.872.467.718.132,- , dengan

capaian kinerja sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang diperoleh sebesar

108,18 %, yang terdiri :

1. Pajak Daerah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan sebesar

Rp.10.840.111.435.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar

Rp.11.087.697.617.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.11.725.397.053.011,-

Atau 108,17 % dari target yang ditetapkan.

2. Retribusi Daerah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan sebesar

Rp.4.775.575.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar Rp. 4.122.533.000,- dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.860.079.790,- Atau 101,77 % dari target yang

ditetapkan.

3. Lain-lain PAD Yang Sah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan sebesar

Rp.130.000.000.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar Rp.125.000.000.000,-

dan dapat direalisasikan sebesar Rp.147.070.665.121,- Atau 113,13 % dari target

yang ditetapkan. Komposisi jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat

digambarkan dalam Grafik 3.1

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target Realisasi 2018 Capaian

2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Peningkatan

PAD

Meningkatnya

PAD

PAD : Rp.10.974.887.010.000,-

Terdiri dari :

- PKB : Rp. 3.943.482.818.000,-

- BBNKB : Rp. 3.061.468.000.000,-

- PBBKB : Rp. 1.765.500.000.000,-

- PAP : Rp. 10.200.000.000,-

- Pajak Rokok : Rp. 2.059.460.617.000,-

- Retribusi Daerah : Rp. 4.775.575.000,-

- Lain2 PAD Yang Sah :

Rp. 130.000.000.000,-

PAD : Rp. 11.872.467.718.132,-

Terdiri dari :

- PKB : Rp. 4.248.132.806.425,-

- BBNKB : Rp. 3.423.363.647.275,-

- PBBKB : Rp. 1.846.838.666.057,-

- PAP : Rp. 12.983.408.943,-

- Pajak Rokok : Rp. 2.170.775.494.912,-

- Retribusi Daerah : Rp. 4.860.079.790.-

- Lain2 PAD Yang Sah :

Rp. 147.070.665.121,-

108,18 %

107,73 %

111,82 %

104,61%

127,29 %

105,41 %

101,77 %

113,13 %


Dilihat dari komposisi Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

menempati posisi tertinggi disusul dengan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan

Retribusi Daerah. Pendapatan dari sektor Pajak Daerah terdiri dari :

1. Kendaraan Bermotor, dari target APBD Murni tahun 2018 ditetapkan sebesar

Rp.3.943.482.818.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018 sebesar

Rp.4.064.855.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.4.248.132.806.425,- atau

107,73 %.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dari target APBD Murni tahun 2018

ditetapkan sebesar Rp.3.061.468.000.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018

sebesar Rp.3.145.682.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.3.423.363.647.275,-

atau 111,82 %.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dari target APBD induk tahun

2018 ditetapkan sebesar Rp.1.765.500.000.000,- dan target APBD perubahan tahun

2018 sebesar Rp.1.765.500.000.000,- dapat direalisasikan sebesar

Rp.1.846.838.666.057,- atau 104,61 %.

4. Pajak Air Permukaan (PAP), dari target APBD induk tahun 2018 ditetapkan sebesar

Rp.10.200.000.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018 sebesar

Rp.12.200.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.12.983.408.943,- atau 127,29

%.

Grafik 3.1


5. Pajak Rokok, dari target APBD induk tahun 2017 ditetapkan sebesar

Rp.2.059.460.617.000,- dan target APBD perubahan tahun 2017 sebesar Rp.

2.099.460.617.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.170.775.494.912,- atau

105,41 %.

Tabel 3.2

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2014 s.d. 2018

Pajak

Daerah

REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015 REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN

2018

PKB 2.587.269.029.100 2.944.639.939.900 3.417.260.595.050 3.846.112.941.500 4.248.132.806.425

BBNKB 3.214.153.430.075 2.889.565.766.475 2.877.756.190.725 3.031.219.174.000 3.145.682.000.000

PBBKB 1.442.413.131.685 1.672.619.342.934 1.538.890.231.827 1.653.549.702.810 1.765.500.000.000

PAP 7.142.697.331 8.253.129.315 9.251.016.832 11.422.772.199 12.983.408.943

Pajak

Rokok 962.139.689.729 1.575.599.218.387 1.829.360.154.990 2.030.393.742.101 2.170.775.494.912

Total

Pajak

Daerah

8.213.117.977.920 9.090.677.397.011 9.672.518.189.424 10.572.698.332.610 11.725.397.053.011

PK

B

BB

NK

B

PB

BK

B

PA

P Paj

ak R

oko

k

Total Pajak Daerah

PK

B

BB

NK

B

PB

BK

B

PA

P

Paj

ak R

oko

k

Total Pajak Daerah

PK

B

BB

NK

B

PB

BK

B

PA

P

Paj

ak R

oko

k

Total Pajak Daerah

PK

B

BB

NK

B

PB

BK

B

PA

P

Paj

ak R

oko

k

Total Pajak Daerah

PK

B

BB

NK

B

PB

BK

B

PA

P

Paj

ak R

oko

k

Total Pajak Daerah

0

2.000.000.000.000

4.000.000.000.000

6.000.000.000.000

8.000.000.000.000

10.000.000.000.000

12.000.000.000.000

REALISASI TAHUN 2014 REALISASI TAHUN 2015 REALISASI TAHUN 2016 REALISASI TAHUN 2017 REALISASI TAHUN 2018

Grafik 3.2

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2018


Apabila Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 dibandingkan dengan

tahun 2017, Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 mengalami

peningkatan sebesar Rp.1.218.336.053.984,- atau 11,44 % dari tahun 2017 sebesar

Rp.10.654.131.664.148,- ada pun peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3,

dibawah ini

Tabel 3.3

Peningkatan Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2017 dan 2018

No. INDIKATOR

KINERJA

REALISASI

TAHUN 2017

REALISASI

TAHUN 2018

BERTAMBAH/

BERKURANG

%

1. Jumlah PAD 10.654.131.664.148 11.872.467.718.132 1.218.336.053.984 11,44

Tabel 3.4

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2014 s.d. 2018

No Tahun

Anggaran Realisasi Peningkatan %

(1) (2) (3) (4) (5)

1 2014 8.213.117.977.920 1.496.947.882.722 22.29%

2 2015 9.090.677.397.011 877.559.419.091 10.68%

3 2016 9.672.518.189.424 581.840.792.413 6.40%

4 2017 10.654.131.664.148 981.613.474.724 10,15%

5 2018 11.872.467.718.132 1.218.336.053.984 11,44%


B. Realisasi Anggaran

Untuk pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang

telah ditetapkan perlu didukung oleh belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Untuk tahun 2018 belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 147.295.954.727,-

atau 88,31 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 166.791.627.000,- sedangkan

untuk belanja langsung secara fisik terealisasi sebesar Rp. 200.267.558.250,- atau

98,55 % dan secara keuangan terealisasi sebesar Rp. 182.436.728.554,- atau 89,77 %

dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 203.221.820.000,-, sehingga total realisasi

belanja tidak langsung dan belanja langsung jika dilihat secara keuangan adalah

sebesar Rp. 329.732.683.281,-. Jika dilihat dari realisasi fisik pada

belanja langsung capain pelaksanaan belum dapat mencapai target atau hanya

mencapai 98,55%, hal tersebut disebabkan terdapat 4 (empat) kegiatan yang tidak

dapat terpenuhi target pelaksanaannya. Kegiatan tersebut meliputi Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (55,64%), Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor (91,51%) dan Kegiatan Rehab Gedung Kantor (92,08%).

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor (90,91%). Belanja langsung yang

terdiri dari program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2017

NO. KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN PADA DPPA

2018

REALISASI PELASANAAN

KEGIATAN TA.2018

Anggaran

(Rp.) Fisik

Keu

1 2 6 11,00 12,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

90.799.713.474 100,00% 94,82%

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat BPPD Provinsi Jawa Tengah 2.832.367.000 100,00% 97,09%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik BPPD Provinsi

Jawa Tengah

10.632.174.000 100,00% 85,07%


3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran BPPD


738.232.000 100,00% 95,03%

4 Jaminan Barang Milik

Daerah BPPD Provinsi Jawa Tengah 743.855.000 100,00% 88,02%

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor /

Rumah Dinas BPPD Provinsi Jawa

Tengah

1.587.784.000 100,00% 98,47%

6 Penyediaan Alat Tulis

Kantor BPPD Provinsi Jawa Tengah 6.308.637.000 100,00% 98,65%

7 Penyediaan Barang Cetak dan

penggandaan BPPD Provinsi Jawa

Tengah

13.028.771.501 100,00% 98,45%

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

/ Penerangan Bangunan Kantor BPPD


795.003.916 100,00% 97,90%

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

BPPD Provinsi Jawa Tengah 180.385.057 100,00% 94,01%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan BPPD


508.180.000 100,00% 96,75%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

BPPD Provinsi Jawa Tengah 4.303.120.000 100,00% 90,37%

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

di dalam dan luar Daerah BPPD


14.071.671.000 100,00% 96,98%

13 Penyediaan Jasa Pelayanan

Perkantoran BPPD Provinsi Jawa

Tengah

35.069.533.000 100,00% 95,84%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR PEMERINTAH

DAERAH

83.547.120.000 98,56% 85,80%

1 Kegiatan Pembangunan Gedung

Kantor 293.920.000 100,00% 53,49%

2 Pengadaan Kendaraan Dinas

/ Operasional 8.432.750.000 100,00% 88,40%

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah

Dinas BPPD Prov. Jateng 2.033.186.000 98,36% 96,16%

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor BPPD Prov. Jateng 28.151.864.000 99,78% 96,05%

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional BPPD

Prov. Jateng

6.926.498.000 100,00% 93,02%


6 Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor BPPD Prov. Jateng

649.700.000 100,00% 97,55%

7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor BPPD Prov. Jateng 3.493.710.000 100,00% 97,05%


Meubelair BPPD Prov. Jateng 738.130.000 100,00% 97,88%

9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Kantor dan Rumah Tangga BPPD

Prov. Jateng

3.338.944.000 100,00% 98,67%

10 Pemeliharaan Buku- Buku

Perpustakaan BPPD Prov. Jateng 18.551.000 100,00% 38,38%

11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip

BPPD Prov. Jateng 775.561.000 100,00% 91,53%


Pertanian, Tanaman dan Taman,

Perkebunan, Peternakan serta

Perikanan Dinas PPAD

700.013.000 100,00% 98,19%

13 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor BPPD Prov. Jateng 17.806.443.000 90,91% 75,01%

14 Rehab Gedung Kantor

BPPD Prov. Jateng 8.587.850.000 90,83% 79,77%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR 436.000.000 100,00% 83,47%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

BPPD 131.000.000 100,00% 70,23%

2 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undanganBPPD 305.000.000 100,00% 96,71%

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

18.516.537.000 100,00% 93,83%

1 Kegiatan Pengendalian Pajak

Daerah/Intensifikasi, ekstensifikasi,

Sertifikasi

6.427.010.000 100,00% 88,47%

2 Kegiatan Pengendalian Pemungutan

Retribusi dan PLL 2.413.450.000 100,00% 94,09%

3 Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan 1.150.000.000 100,00% 99,13%

4 Kegiatan Promosi dan Sosialisasi

Pelayanan Wajib Pajak 6.529.534.000 100,00% 92,87%

5 Kegiatan Pengolahan Data Pendapatan

dan Aset 698.697.000 100,00% 89,14%


6 Kegiatan Pengembangan Pelayanan

Pendapatan 1.297.846.000 100,00% 99,27%

PROGRAM PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM 9.704.120.000 100,00% 94,36%

1 Kegiatan Sinkronisasi Program 863.480.000 100,00% 96,41%

2

Pengembangan Sistem Informasi

Pelayanan Pendapatan dan Jaringan

Aset

8.840.640.000 100,00% 92,31%

TOTAL 203.221.820.000 98,55 % 89,77 %


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola

Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 disusun guna memenuhi

salah satu prinsip good governance yaitu transparasi dan akuntabilitas. Gambaran

mengenai keberhasilan beserta faktor pendukungnya dan kegagalan beserta faktor

penghambatnya baik dari sisi internal yang controlable maupun sisi eksternal yang

uncontrolable dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan dimasa yang akan datang.

A. Simpulan

Hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai

berikut :

1. Hasil pengukuran kinerja kegiatan secara fisik mencapai 98,55 % dan serapan

anggaran belanja langsung mencapai 89,77 %.

2. Hasil pengukuran kinerja sasaran yang terdiri dari dua indikator sasaran sebagai

berikut :

a. Pengukuran kinerja atas indikator sasaran peningkatan PAD menunjukkan

bahwa peningkatan PAD pada tahun 2017 mencapai 11,44 %.

b. Hasil Pengukuran kinerja atas Anggaran belanja yang dikelola oleh BPPD

tahun 2017 tidak mencapai 100% karena terdapat 4 (empat) kegiatan yang

tidak dapat terpenuhi target pelaksanaannya. Kegiatan tersebut meliputi

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (55,64%), Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (91,51%) dan Kegiatan Rehab

Gedung Kantor (92,08%). Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor (90,91%)

3. Anggaran belanja yang dikelola oleh BPPD sejumlah Rp.370.013.447.000.-

yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp. 166.791.627.000,-

(45,08 %) dan belanja langsung Rp. 203.221.820.000,- (54,92%) Realisasi

anggaran belanja tidak langsung Rp. 182.436.728.554,- (89,77 %) sedangkan

realisasi anggaran belanja langsung Rp. 147.295.954.727,- (88,31 %). Realisasi

fisik secara keseluruhan mencapai 99.28%.

4. Target capaian pajak daerah dan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2017.

telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun penerimaan dari 5 (lima) jenis


pajak dan retribusi daerah serta Lain-lain PAD Yang Sah di Provinsi Jawa Tengah

yang dikelola Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut :

a. Pajak Kendaraan Bermotor, dari target APBD Murni tahun 2018 ditetapkan

sebesar Rp.3.943.482.818.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018

sebesar Rp.4.064.855.000.000,- dapat direalisasikan sebesar

Rp.4.248.132.806.425,- atau 107,73 %.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dari target APBD Murni tahun

2018 ditetapkan sebesar Rp.3.061.468.000.000,- dan target APBD perubahan

tahun 2018 sebesar Rp.3.145.682.000.000,- dapat direalisasikan sebesar

Rp.3.423.363.647.275,- atau 111,82 %.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dari target APBD induk

tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp.1.765.500.000.000,- dan target APBD

perubahan tahun 2018 sebesar Rp.1.765.500.000.000,- dapat direalisasikan

sebesar Rp.1.846.838.666.057,- atau 104,61 %.

d. Pajak Air Permukaan (PAP), dari target APBD induk tahun 2018 ditetapkan

sebesar Rp.10.200.000.000,- dan target APBD perubahan tahun 2018

sebesar Rp.12.200.000.000,- dapat direalisasikan sebesar

Rp.12.983.408.943,- atau 127,29 %.

e. Pajak Rokok, dari target APBD induk tahun 2017 ditetapkan sebesar

Rp.2.059.460.617.000,- dan target APBD perubahan tahun 2017 sebesar Rp.

2.099.460.617.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.170.775.494.912,-

atau 105,41 %

f. Retribusi Daerah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan sebesar

Rp.4.775.575.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar Rp.

4.122.533.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.860.079.790,- Atau

101,77 % dari target yang ditetapkan

g. Lain-lain PAD Yang Sah dari target APBD Murni Tahun 2018 ditetapkan

sebesar Rp.130.000.000.000,- dengan target APBD Perubahan sebesar

Rp.125.000.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.147.070.665.121,-

Atau 113,13 % dari target yang ditetapkan


B. Saran

Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, perlu melakukan

penajaman prioritas, koordinasi dan meningkatkan kinerja kegiatan sebagai

pelaksana program, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal

dan transparan kepada masyarakat dibidang pelayanan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah serta berupaya meningkatkan

kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam

melakukan pembayaran atas pungutan Pajak dan Retribusi tersebut.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja

yang akan datang.

Sekian dan terimakasih.

Semarang. Februari 2018

KEPALA BADAN

PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH

kata pengantar -...

Documents