kata pengantar - badan pembinaan ideologi pancasila kata pengantar penyusunan laporan kinerja deputi...
TRANSCRIPT
1
i
KATA PENGANTAR
Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai media informasi atas pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
Laporan kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPIP tahun 2019. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran dari Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut merupakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, dimana akuntabilitas menjadi komitmen Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya. Laporan kinerja ini menjabarkan tentang target dan realisasi sasaran strategis, indikator kinerja, tingkat capaian program, permasalahan dan solusi, serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Semoga Laporan Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 mampu menjadi media pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan memberikan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila di masa depan.
Jakarta, Januari 2020
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan,
Dr. Baby Siti Salamah, M.Psi.,Psikolog
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ............................................................................................. i
Daftar Isi ....................................................................................................... ii
Daftar Gambar .............................................................................................. iii
Daftar Lampiran ............................................................................................ iv
Ringkasan Eksekutif ..................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ......................................................................... 1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ..................................... 2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM ................................................... 3
1.4. Aspek Strategis Organisasi ...................................................... 6
1.5. Isu Strategis ............................................................................. 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 8
2.1. Rencana Strategis .................................................................... 8
2.2. Rencana Kinerja ....................................................................... 10
2.3. Perjanjian Kinerja ..................................................................... 12
2.4. Pengukuran Kinerja .................................................................. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................. 14
3.1. Capaian Kinerja ........................................................................ 14
3.2. Realisasi Anggaran .................................................................. 19
BAB IV PENUTUP ....................................................................................... 23
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan ..... 4
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan ........................................................... 4
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum ...... Pendidikan dan Pelatihan ........................................................... 5
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan .................................................................................... 5
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 .................................................................................................. 12 Tabel 2. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 .................................................................................................. 13
Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas .................................................................................................... 14
Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas .................................................................................................... 16
Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila ............................. 17
Tabel 6. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila ...................................................................................................... 18
Tabel 7. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 ............................................................................................. 19
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi.
Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan program tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan good governance di lingkungan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 telah melaksanakan program kerja dan pengelolaan seluruh sumber daya, serta seluruh tahapan proses penyelenggaraan program diklat sesuai standar proses dalam Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan program-program jangka menengah BPIP, khususnya program diklat PIP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP tahun 2018 ‐ 2023.
Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi sasaran strategis, sasaran program/kegiatan, dan indikator kinerja (perfomance indicator) pada masing-masing indikator kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pengolahan data yang bersumber dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan hasil pengolahan data dimaksud, selama tahun 2019 Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah berhasil merealisasikan beberapa sasaran strategis yang menjadi target kinerja tahun 2019, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.
vi
Capaian kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 secara keseluruhan dinyatakan “cukup berhasil”, dengan capaian rata-rata 75 % dari target. Capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari telah tersedianya Standar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan, serta kerja sama pelaksanaan diklat antara BPIP dengan beberapa Kementerian/Lembaga dan komunitas, serta pelaksanaan kegiatan diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal dan informal. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, yakni persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan persentase terjalinnya kerja sama pendidikan dan pelatihan
No. Program/
Kegiatan
Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
% Realisasi
1.
Dukungan Perencanaan dan Kerja Sama dan Pelatihan Ideologi Pancasila
Tersusunnya Perencanaan dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas
1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan Pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sesuai rencana
80% 0% 0%
2. Persentase terjalinnya kerja sama pendidikan dan Pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
80% 0% 0%
2.
Dukungan Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Tersusunnya standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas
Persentase tersusunnya dokumen standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
80% 80% 100%
3.
Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Terselenggaranya layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
1. Persentase individu yang dididik dan dilatih sesuai rencana
80% 80% 100%
2. Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang tersedia sesuai rencana
80% 80% 100%
vii
pembinaan ideologi Pancasila, dimana sampai dengan akhir periode pengukuran dengan target kinerja masing-masing sebesar 80% tidak tercapai. Belum tercapainya sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja ini disebabkan belum adanya kegiatan penunjang pencapaian kinerja dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2019.
Upaya peningkatan kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan lebih intensif, sehingga dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman Pancasila, terjadinya inkulusivisme sosial, pelembagaan Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi.
Salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan program tersebut, harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan good governance di lingkungan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 telah melaksanakan program kerja dan anggaran berbasis kinerja dan pengelolaan seluruh sumber daya dalam seluruh tahapan proses penyelenggaraan program diklat sesuai standar proses dalam Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilaksanakan secara terpadu berdasarkan program-program jangka menengah BPIP, khususnya program diklat PIP sebagaimana tertuang dalam Renstra BPIP tahun 2018 ‐ 2023.
Laporan Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 pada dasarnya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-2023.
Sehubungan hal tersebut, penyusunan laporan kinerja ini akan memberikan gambaran tentang kondisi obyektif Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja, dan evaluasi atas pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019.
2
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
Berdasarkan Pasal 148 (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala.
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, dimana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
b. penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
c. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
1.3. Struktur Organisasi dan SDM
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan;
b. Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan; dan
c. Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan I;
b. Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan II;
c. Subdirektorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan III; dan
3
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyusunan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan I;
b. Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan II;
c. Subdirektorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan III; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
c. fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:
a. Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara;
b. Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Formal;
c. Subdirektorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Nonformal dan Informal; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
4
Struktur organisasi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,sebagaimana terdapat pada Gambar 1. di bawah ini.
Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Sedangkan struktur organisasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana terdapat pada Gambar 2. di bawah ini.
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
5
Sedangkan struktur organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana terdapat pada Gambar 3. di bawah ini.
Gambar 3. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Struktur organisasi Direktorat Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana terdapat pada Gambar 4. di bawah ini.
Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Sampai dengan akhir tahun 2019, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh SDM sebanyak 20 orang, terdiri dari: 1 orang Pejabat Tinggi Madya, 2 orang Pejabat Tinggi Pratama, 8 orang Pejabat Administrator, dan 9 orang Pejabat Fungsional Tertentu, dengan tingkat pendidikan terakhir S-3= 2 orang, S-2=9 orang, dan S-1=9 orang.
6
1.4. Aspek Strategis Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan falsafah hidup bangsa oleh para pendiri Bangsa, niscaya diperjuangkan secara berkelanjutan agar menjadi realita di seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan rumusan ideologi bangsa yang digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut dikristalisasikan menjadi 5 pokok inti dari Pancasila yang mencerminkan ciri kehidupan bangsa Indonesia yaitu: (1) KeTuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila salah satu badan yang dibentuk pemerintah dalam rangka membumikan Pancasila serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan khususnya di dalam pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Bahwa BPIP mempunyai tugas “Membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya”.
Implementasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini mulai menjauh dari kondisi ideal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kondisi dan tantangan perkembangan zaman yang menggerus eksistensi nilai-nilai seperti: globalisasi, eksklusivisme, kesenjangan sosial ekonomi, dan ancaman pengucilan sosial. Kondisi tersebut kemudian dirumuskan menjadi isu dalam pembinaan ideologi Pancasila saat ini yakni, kurangnya pemahaman tentang Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya Pancasila, dan belum diarustamakannya keteladanan Pancasila.
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam hal ini mempunyai peran strategis melalui penyelenggaraan program yang efektif dan efisien dalam melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Pendidikan dan Pelatihan. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perlu dilaksanakan secara terencana, terstruktur, dan terorganisasi dengan baik dengan menggunakan standar dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
1.5. Isu Strategis Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Rencana strategis BPIP tahun 2018-2023 telah mengidentifikasi isu strategis dengan mempertimbangkan faktor-faktor strategis baik lingkungan strategis internal maupun eksternal, maka isu yang telah diidentifikasi sebagai isu strategis BPIP, yaitu: kurangnya pemahaman Pancasila, terjadinya eksklusivisme sosial, masih tingginya kesenjangan sosial, belum terlembaganya Pancasila, dan belum diarusutamakannya keteladanan Pancasila.
7
Berdasarkan 5 (lima) isu strategis tersebut, terdapat beberapa isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan antara lain :
a. intensitas pembelajaran Pancasila selama era reformasi mengalami penurunan yang mengakibatkan kurangnya wawasan Pancasila di kalangan pelajar dan kaum muda;
b. kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila secara isi dan metodologi;
c. rendahnya tingkat kedalaman literasi masyarakat Indonesia secara umum yang berakibat menurunnya daya pikir dan nalar kritis;
d. pemahaman terhadap Pancasila belum sepenuhnya dikembangkan secara ilmiah baik melalui pendekatan intradisplin, multidisiplin, dan transdisiplin;dan
e. masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Peran dan dukungan BPIP dalam mewujudkan 9 (sembilan) butir Nawacita Presiden, khususnya dalam butir 8 dan butir 9 yang dilakukan melalui program teknis pembinaan ideologi Pancasila bagi masyarakat, penyelenggara negara, dan aparat penegak hukum serta berbagai pihak untuk taat dan patuh dengan budaya bangsa yang berlandaskan dan berdasarkan Pancasila. Penandaan hasil (output) terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas RKP 2019 antara lain untuk pembangunan manusia, pengurangan kesenjangan antara wilayah, penciptaan nilai tambah baik sektor pertanian, manufaktur dan jasa, pariwisata kita bisa terus tumbuh sebagai penyumbang devisa yang penting ditambah dengan aspek perbaikan tenaga kerja, ketahanan pangan energi, air, dan kelestarian lingkungan untuk bisa menjaga sumber daya air dan memastikan ketahanan energi khususnya energi baru dan terbarukan serta stabilitas keamanan nasional dan pengamanan pemilihan umum (Pemilu) juga sejalan dengan program teknis Pembinaan Ideologi Pancasila utamanya dalam membangun manusia seutuhnya didasarkan pada terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penandaan hasil (output) terhadap bidang pembangunan RPJMN 2015-2019, dan Penandaan tematik APBN khususnya untuk Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Gender, Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), Adaptasi Perubahan Iklim, dan Mitigasi Perubahan Iklim, merupakan acuan dan prioritas yang disinergikan dengan program teknis Pembinaan Ideologi Pancasila. Di sisi lain masih teijadi adanya anggapan Pancasila tak hanya sekadar diselewengkan, akan tetapi malah dianggap kuno. Pancasila sebagai ideologi juga dianggap gagal, bahkan dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal sejatinya sesuai program teknis pembinaan Ideologi Pancasila bahwa Pancasila merupakan jati diri bangsa yang terbukti sangat ampuh menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ketika negara-bangsa dihadapkan pada tantangan seperti itu, pengalaman traumatis instrumentasi Pancasila di masa lalu membuat kepercayaan penyelenggara dan warga negara terhadap Pancasila merosot. Selama belasan tahun terakhir, Pancasila tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah, bahkan ada kegamangan di kalangan penyelenggara negara untuk mengartikulasikan Pancasila di ruang publik. Situasi demikian membiarkan pasokan moral bagi peserta didik hanya diisi oleh moral partikularitas keagamaan yang cenderung diisi oleh kelompok-kelompok militan, yang membuat peserta didik kurang terpapar dan terbudayakan dalam moral publik. Kalaupun ada program bina ideologi dan mental yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara selama ini pada umumnya bersifat permukaan atau superlisial dan kompartementalis, tanpa adanya kejelasan arah, sistematik, struktur dan koordinasi.
Oleh karena itu, dirasa perlu adanya lembaga koordinasi yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terpimpin, terencana, terstruktur, sistematik dan terpadu atau sinergik. Adapun materi pembelajaran Pancasila dalam pendidikan dan sosialisasi wawasan kebangsaan kurang dipersiapkan secara sungguhsungguh, baik dari segi isi, metodologi dan daya tarik. Untuk itu, perlu ada
9
lembaga yang mempersiapkan materi pembelajaran Pancasila sesuai dengan ragam dan taraf perkembangan masyarakat dan peserta didik.
Sementara itu, arus globalisasi tata-nilai membawa dampak pluralisasi, polarisasi dan fragmentasi ideologi dalam kehidupan kebangsaan yang makin luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya. Dalam menghadapi perkembangan ini, eksistensi Indonesia sebagai republik dituntut untuk berdiri kokoh di atas cita negara dan cita hukum Pancasila. Untuk itu, perlu ada lembaga yang memimpin pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di seluruh lapisan penyelenggara negara dan masyarakat. Penetapan 1 Juni sebagai Hari Pancasila hendaknya tidak berhenti sebatas seremoni, namun perlu diisi dengan bobot substansi. Untuk itu pula, perlu ada lembaga yang sungguh-sungguh menangani substansi atas cita negara (staatsidee) dan cita hukum (rechtsidee) dari peringatan hari Pancasila itu sebagai momentum pengungkit gerakan kebajikan Pancasila. Berbagai alasan tersebut bersama dengan pertimbangan strategis lainnya mendorong Presiden untuk membentuk lembaga khusus, yaitu BPIP. Tugas badan ini memang berat di tengah skeptisisme masyarakat. Namun, kita tidak bisa memandang usaha pemantapan ideologi Pancasila sebagai sesuatu yang dengan sendirinya tercapai tanpa usaha-usaha secara sengaja (taken for granted). Kehadiran badan ini merupakan jawaban atas aspirasi banyak pihak mengenai pentingnya usalia pembinaan ideologi Pancasila secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terstruktur.
a. Nilai
Dalam upaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi BPIP maka dibutuhkan pedoman perilaku dalam bentuk nilai sebagai budaya organisasi BPIP, bahwa setiap insan BPIP meyakini dan menjalankan nilai BPIP sebagai berikut:
1. Ketuhanan (yang welas asih) Percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengembangkan sikap saling memahami dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan demi terbinanya kerukunan hidup.
2. Kemanusiaan (yang adil dan beradab) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki sikap tenggang rasa, dan berkomitmen membela kebenaran dan keadilan.
3. Persatuan (dalam kebhinekaan) Mencintai tanah air, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan memperkuat persatuan dalam kebhinekaan, dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
4. Permusyawaratan (dengan hikmat kebijaksanaan) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dengan dibimbing oleh akal sehat dan kebijaksanaan serta bertanggung jawab dalam mengemban amanah publik.
5. Keadilan Sosial Mengembangkan perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan melalui usaha bersama dengan semangat tolong-menolong, bekerja keras, dan menghargai karya sesama untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
10
b. Visi
Dalam rangka untuk mewujudkan Renstra BPIP 2018 - 2023 maka dirumuskan Visi BPIP sebagai berikut: “Menjadi institusi penyemai nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bemegara pada dimensi keyakinan, pengetahuan, dan tindakan dengan semangat gotong royong untuk mewujudkan cita-cita nasional”
c. Misi
Nilai BPIP menjadi dasar untuk menyusun Misi BPIP. Oleh karena itu maka dirumuskanlah Misi BPIP sebagai berikut: “Membudayakan nilai Pancasila di kalangan penyelenggara negara dan warga negara Indonesia agar menjadi pendirian hidup dan perilaku hidup membangsa dan menegara.”
2.2. Rencana Kinerja
Adapun kegiatan prioritas Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 dikelompokkan menjadi 4 (empat) kegiatan utama yaitu :
1. Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
2. Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar; dan
4. Penyelenggaraan Diklat PIP, terdiri dari: Diklat PIP bagi Babinsa, organisasi keagamaan dan kepemudaan, serta bagi Pendongeng, Youtuber, Influencer, dan Genre BKKBN.
Dengan rincian kegiatan dengan sumber pembiayaan berasal dari DIPA Sekretariat Kabinet maupun DIPA BPIP sebagai berikut :
1. Rapat dalam Kantor (RDK) I Persiapan FGD I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Rapat dalam Kantor (RDK) Ke-II Persiapan Pembahasan FGD I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3. Focus Group Discussion (FGD) Ke-I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
4. Rapat dalam Kantor (RDK) III Persiapan FGD Ke-2 Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
5. Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
6. Focus Group Discussion (FGD) Ke-III Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
7. Focus Group Discussion (FGD) Ke-IV Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
8. Rapat Dalam Kantor (RDK) Ke-IV Evaluasi Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
11
9. Rapat Dalam Kantor Pembahasan Buku Pidato 1 Juni sebagai Persiapan Standarisasi Kurikulum Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
10. Focus Group Discussion (FGD) Lintas Kedeputian Pendalaman Bahan Ajar untuk Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019.
11. Rapat Dalam Kantor (RDK) I Persiapan Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
12. Focus Group Discussion (FGD) Ke-I Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
13. Rapat Dalam Kantor (RDK) II Persiapan FGD Ke-II dan Evaluasi FGD Ke-I Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
14. Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
15. Focus Group Discussion (FGD) Ke-III Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
16. Rapat Dalam Kantor III Evaluasi dan Persiapan FGD Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
17. Focus Group Discussion (FGD) Ke-IV Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
18. RDK Persiapan Kegiatan Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar putaran pertama.
19. Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar Putaran I.
20. Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (Kesabangpol Bali).
21. Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (PSP UGM dan PSP UNY).
22. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Babinsa.
23. Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Peraturan BPIP SPPPIP dan KPPPIP.
24. Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah, Pengajar, dan Pemerhati Putaran II.
25. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Organisasi Keagamaan dan Kepemudaan.
26. Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (Rumah Pancasila).
27. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pendongeng, Youtuber, Influencer, dan Genre BKKBN.
12
2.3. Perjanjian Kinerja
Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2018-2023, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 menetapkan target indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis yang harus dicapai. Target ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran strategis maupun indikator kinerja untuk tingkat kegiatan. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 sebagaimana terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019
No. Program/
Kegiatan
Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
Tahun 2019
1.
Dukungan Perencanaan dan Kerja Sama dan Pelatihan Ideologi Pancasila
Tersusunnya Perencanaan dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas
1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan Pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sesuai rencana
80%
2. Persentase terjalinnya kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
80%
2.
Dukungan Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Tersusunnya standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas
Persentase tersusunnya dokumen standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
80%
3.
Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Terselenggaranya layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
1. Persentase individu yang dididik dan dilatih sesuai rencana
80%
2. Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang tersedia sesuai rencana
80%
13
2.4. Pengukuran Kinerja
Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 yang diolah dari data Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019, diperoleh hasil capaian kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019
No. Program/
Kegiatan
Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
% Realisasi
1.
Dukungan Perencanaan dan Kerja Sama dan Pelatihan Ideologi Pancasila
Tersusunnya Perencanaan dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang berkualitas
1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan Pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sesuai rencana
80% 0% 0%
2. Persentase terjalinnya kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
80% 0% 0%
2.
Dukungan Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Tersusunnya standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas
Persentase tersusunnya dokumen standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
80% 80% 100%
3.
Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Terselenggaranya layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
1. Persentase individu yang dididik dan dilatih sesuai rencana
80% 80% 100%
2. Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang tersedia sesuai rencana
80% 80% 100%
14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi sasaran strategis, sasaran program/kegiatan, dan indikator kinerja (perfomance indicator) pada masing-masing indikator kinerja. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan pengolahan data yang bersumber dari Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas sampai dengan 31 Desember 2019. Berdasarkan hasil pengolahan data dimaksud, selama tahun 2019 Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagian besar telah berhasil merealisasikan seluruh sasaran strategis yang menjadi target kinerja tahun 2019.
Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan juga melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPIP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kontrak kinerja pada tahun 2019 dapat tercapai. Capaian Kinerja berdasarkan masing-masing sasaran strategis tahun 2019 pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana terdapat pada Tabel 3,4,dan 5 di bawah ini.
Sasaran Strategis-1: Tersusunnya perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi pancasila yang berkualitas
Indikator kinerja pada sasaran strategis-1 adalah “Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sesuai rencana” dan “Persentase terjalinnya kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila” sebagaimana terdapat pada Tabel 3 di bawah ini.
Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas
No. Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
% Realisasi
1.
Tersusunnya Perencanaan dan Kerja sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan
1. Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan
0% 0% 0%
15
No. Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
% Realisasi
Ideologi Pancasila yang berkualitas
ideologi Pancasila sesuai rencana
2. Persentase terjalinnya kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
0% 0% 0%
Indikator kinerja untuk sasaran strategis (SS-1) ini adalah persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila sesuai rencana dan persentase terjalinnya kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, dengan target kinerja masing-masing sebesar 80%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019, diperoleh capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja sebesar 0%.
Belum tercapainya sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja ini disebabkan oleh belum adanya kegiatan penunjang pencapaian kinerja dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
Meskipun pada tahun 2019 sasaran strategis dan indikator kinerja ini belum dapat dicapai, namun demikian Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2019 pada kegiatan penyusunan standar dan kuriklulum diklat PIP maupun pada persiapan pelaksanaan diklat PIP melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga maupun lembaga Pendidikan/keagamaan formal dan informal antara lain:
1. TNI/POLRI,
2. Kemhan,
3. Kemendagri,
4. Kemenkominfo,
5. Kemenag,
6. Kemenristekdikti,
7. Kemendikbud,
8. LAN-RI,
9. LIPI,
10. Dewan Ketahanan Nasional,
11. BKKBN,
12. Perguruan Tinggi,
13. Tokoh ormas keagamaan dan kepemudaan, serta penggiat dan komunitas
blogger.
16
Sasaran Strategis-2: Tersusunnya standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas
Indikator kinerja pada sasaran strategis-2 yakni “Tersusunnya standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas” sebagaimana terdapat pada Tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya Standarisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang Berkualitas
No. Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
% Realisasi
1.
Tersusunnya standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas
Persentase tersusunnya dokumen standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
80% 80% 100%
Indikator kinerja utama untuk sasaran strategis (SS-2) ini adalah Persentase tersusunnya dokumen standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dengan target kinerja sebesar 80%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019, diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah telah tersusunnya rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.
Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh beberapa kegiatan penunjang antara lain adalah :
1. Rapat dalam Kantor (RDK) I Persiapan FGD I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Rapat dalam Kantor (RDK) Ke-II Persiapan Pembahasan FGD I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3. Focus Group Discussion (FGD) Ke-I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
4. Rapat dalam Kantor (RDK) III Persiapan FGD Ke-2 Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
5. Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
6. Focus Group Discussion (FGD) Ke-III Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
17
7. Focus Group Discussion (FGD) Ke-IV Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
8. Rapat Dalam Kantor (RDK) Ke-IV Evaluasi Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
9. Focus Group Discussion (FGD) Lintas Kedeputian Pendalaman Bahan Ajar untuk Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019.
10. Rapat Dalam Kantor (RDK) I Persiapan Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
11. Focus Group Discussion (FGD) Ke-I Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
12. Rapat Dalam Kantor (RDK) II Persiapan FGD Ke-II dan Evaluasi FGD Ke-I Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
13. Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
14. Focus Group Discussion (FGD) Ke-III Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
15. Rapat Dalam Kantor III Evaluasi dan Persiapan FGD Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
16. Focus Group Discussion (FGD) Ke-IV Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Sasaran Strategis-3: Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Capaian kinerja pada sasaran strategis-2 yakni “Persentase tersusunnya dokumen standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila” sebagaimana terdapat pada Tabel 5 di bawah ini.
Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
No. Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Target Tahun 2019
Realisasi Tahun 2019
% Realisasi
1.
Terselenggaranya layanan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila
1. Persentase individu yang dididik dan dilatih sesuai rencana
80% 80% 100%
2. Persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang tersedia sesuai rencana
80% 80% 100%
18
Indikator kinerja utama untuk sasaran strategis (SS-3) ini adalah persentase individu yang dididik dan dilatih sesuai rencana dengan target kinerja sebesar 80%, dan persentase tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan yang tersedia sesuai rencana dengan target kinerja sebesar 80%. Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian kinerja pada periode akhir pengukuran tahun 2019, pada masing-masing indikator diperoleh capaian kinerja sebesar 100%.
Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut disebabkan antara lain adalah telah tersedianya tentang Standar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan, serta kerja sama pelaksanaan diklat antara BPIP dengan beberapa Kementerian/Lembaga dan komunitas.
Selama tahun 2019 melalui pelaksanaan diklat dan pembekalan materi PIP telah dihasilkan lulusan diklat PIP sebanyak 414 orang. Pencapaian sasaran strategis ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan diklat PIP maupun pembekalan materi PIP, dengan rincian sebagaimana terdapat pada Tabel 6. di bawah ini.
Tabel 6. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
No. Kegiatan Tempat Tanggal
Pelaksanaan Peserta
Jumlah Peserta
1. Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar Putaran I
Hotel Mulia Jakarta
22 s.d 25 Oktober 2019
BPIP, Kementerian/
Lembaga, Perguruan
Tinggi, TNI/POLRI
115 orang
2. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Babinsa
Hotel Four Points by Sheraton Medan
4-8 November 2019
Bintara Pembina
Desa (BABINSA)
130 orang
3. Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah, Pengajar, dan Pemerhati Putaran II
Hotel Borobudur
Jakarta
18-20 November
2019
BPIP, TNI/POLRI,
Kementerian/Lembaga, Pendidikan
Formal, Profesional
115 orang
19
3.2. Realisasi Anggaran
Sampai dengan 31 Desember 2019, Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan telah merealisasikan 27 kegiatan, terdiri dari 17 kegiatan bersumber dari DIPA Sekretariat Kabinet dan 10 kegiatan dari DIPA BPIP dengan total realisasi anggaran sebesar Rp. 7.204.452.350. Rincian realisasi anggaran per kegiatan sebagaimana terdapat pada Tabel 7. di bawah ini.
Tabel 7. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019
No. Kegiatan Jumlah Peserta
Realisasi Anggaran
1. Rapat dalam Kantor (RDK) I Persiapan FGD I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
28 orang Rp 12.100.000
2. Rapat dalam Kantor (RDK) Ke-II Persiapan Pembahasan FGD I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
28 orang Rp 11.680.000
4. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Organisasi Keagamaan dan Kepemudaan
Hotel Grand Aquila
Bandung
28 November -1 Desember
2019
Tokoh Ormas Keagamaan
dan Kepemudaan
160 orang
5. Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (Rumah Pancasila)
Hotel Grandhika Semarang
4-6 Desember 2019
BPIP dan Organisasi
Kemasyarakatan Rumah Pancasila
22 Orang
6. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pendongeng, Youtuber, Influencer, dan Genre BKKBN
Hotel Discovery
Kartika Bali
9-13 Desember 2019
Youtuber, Bloogger, Influencer,
Pendongeng, Genre
BKKBN
117 orang
Total 414 Orang
20
No. Kegiatan Jumlah Peserta
Realisasi Anggaran
3. Focus Group Discussion (FGD) Ke-I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
40 orang Rp 142.875.000
4. Rapat dalam Kantor (RDK) III Persiapan FGD Ke-2 Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
28 orang Rp 15.282.000
5. Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
40 orang Rp 132.340.000
6. Focus Group Discussion (FGD) Ke-III Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
40 orang Rp 130.140.000
7. Focus Group Discussion (FGD) Ke-IV Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
40 orang Rp 129.260.000
8. Rapat Dalam Kantor (RDK) Ke-IV Evaluasi Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
28 orang Rp 15.282.000
9. Rapat Dalam Kantor Pembahasan Buku Pidato 1 Juni sebagai Persiapan Standarisasi Kurikulum Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
27 orang Rp 13.963.000
10. Focus Group Discussion (FGD) Lintas Kedeputian Pendalaman Bahan Ajar untuk Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019
55 orang Rp 250.716.000
11. Rapat Dalam Kantor (RDK) I Persiapan Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
32 orang Rp 21.027.000
12. Focus Group Discussion (FGD) Ke-I Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
50 orang Rp 192.670.000
21
No. Kegiatan Jumlah Peserta
Realisasi Anggaran
13. Rapat Dalam Kantor (RDK) II Persiapan FGD Ke-II dan Evaluasi FGD Ke-I Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
32 orang Rp 21.027.000
14. Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
50 orang Rp 189.370.000
15. Focus Group Discussion (FGD) Ke-III Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
50 orang Rp 189.370.000
16. Rapat Dalam Kantor III Evaluasi dan Persiapan FGD Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
32 orang Rp 21.027.000
17. Focus Group Discussion (FGD) Ke-IV Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
50 orang Rp 189.370.000
18. RDK Persiapan Kegiatan Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar putaran pertama
25 Orang Rp 14.565.000
19. Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar Putaran I
115 orang Rp 708.777.000
20. Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (Kesabangpol Bali)
22 Orang Rp 101.366.000
21. Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (PSP UGM dan PSP UNY)
16 Orang Rp 86.083.000
22. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Babinsa
130 orang Rp 1.547.540.700
23. FGD Pembahasan Peraturan BPIP SPPPIP dan KPPPIP
38 Orang Rp 175.033.000
24. Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah, Pengajar, dan Pemerhati Putaran II
115 orang Rp 670.623.000
22
No. Kegiatan Jumlah Peserta
Realisasi Anggaran
25. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Organisasi Keagamaan dan Kepemudaan
160 orang Rp 788.923.650
26. Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (Rumah Pancasila)
22 Orang Rp 69.371.000
27. Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pendongeng, Youtuber, Influencer, dan Genre BKKBN
117 orang Rp 1.364.671.000
Total Rp 7.204.452.350
23
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam mencapai sasaran strategis yang tercermin pada capaian indikator kinerja sebagaimana terdapat pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2019. Secara umum pencapaian sasaran strategis menunjukkan tingkat capaian yang cukup baik, meskipun secara organisasi maupun pembiayaan secara mandiri yang bersumber dari APBN BPIP baru dilaksanakan pada Oktober 2019. Namun demikian, dengan komitmen kuat dari Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan keterlibatan, serta dukungan aktif segenap komponen, maka beberapa target kinerja tahun 2019 dapat dicapai.
Capaian kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019 secara keseluruhan dinyatakan “cukup berhasil”, dengan capaian rata-ratan 75 % dari target. Capaian kinerja tersebut merupakan kontribusi dari telah tersedianya tentang Standar Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Aparatur Negara, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan, serta kerja sama pelaksanaan diklat antara BPIP dengan beberapa Kementerian/Lembaga dan komunitas, serta pelaksanaan kegiatan diklat PIP bagi aparatur negara, lembaga pendidikan/keagamaan formal dan informal. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, yakni persentase tersusunnya dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan persentase terjalinnya kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, sampai dengan akhir periode pengukuran dengan target kinerja masing-masing sebesar 80% tidak tercapai. Belum tercapainya sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja ini disebabkan belum adanya kegiatan penunjang pencapaian kinerja dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila pada tahun 2019.
Upaya peningkatan kinerja Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan ke depan diarahkan kepada peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, organisasi pendidikan/keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan akan dilakukan dengan lebih intensif, sehingga dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan pemahaman Pancasila, terjadinya inkulusivisme sosial, pelembagaan Pancasila, dan pengarusutamaan keteladanan Pancasila.
24
REALISASI KEGIATAN DAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2020
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Rapat dalam Kantor (RDK) I Persiapan FGD I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP 1 Februari 2019
Kemenkominfo, Kemenag, LAN, LIPI,
Kemenristekdikti, Kemendikbud
28 orang BPIP, Kemendikbud,
Kemenristekdikti,
Penyusunan rencana Standarisasi Pendidikan
dan Pelatihan dalam bentuk curah
pendapat/FGD
Rp 12.100.000
2 Rapat dalam Kantor (RDK) Ke-II Persiapan Pembahasan FGD I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP 11 Februari
2019
Kemenkominfo, Kemenag, LAN, LIPI,
Kemenristekdikti, Kemendikbud
28 orang BPIP, Kemendikbud,
Kemenristekdikti, LAN
Pemantapan rencana Standarisasi serta
kurikulum Pendidikan dan Pelatihan dalam bentuk curah pendapat/FGD
Rp 11.680.000
25
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Focus Group Discussion (FGD) Ke-I Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Hotel Harris Bekasi
18 s.d. 20 Februari
2019
Kemenkominfo, Penggiat dan
Komunitas Blogger, Kemenag, LAN, LIPI,
Kemenristekdikti, Kemendikbud
40 orang BPIP, Kemendikbud,
Kemenag, Kemenristekdikti,
Penggiat dan Komunitas
Blogger
Belanja Masalah dan Tukar Pustaka Mengenai Pembinaan Ideologi
Pancasila yang selama ini berjalan
Rp 142.875.000
4 Rapat dalam Kantor (RDK) III Persiapan FGD Ke-2 Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP 25 Maret 2019
Kemenkominfo, Kemenag, LAN, LIPI,
Kemenristekdikti, Kemendikbud,
Kemhan, Wantanas, Kemendagri, Komunitas
28 orang BPIP, Kemendikbud,
LAN
Evaluasi kegiatan FGD I serta penyusunan rencana
kegiatan FGD II Standarisasi Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 15.282.000
26
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Hotel Seruni, Bogor
18 s.d. 20 Maret 2019
Kemendikbud, Kemenag,
Kemenristekdikti, LAN, Kemenkominfo, LIPI,
Kemendagri, Kemhan, Wantanas, Penggiat
dan Komunitas Blogger
40 orang BPIP, Kemendikbud,
Kemenag, Kemenristekdikti,
LAN,
Penyusunan Struktrur Standarisasi Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 132.340.000
6 Focus Group Discussion (FGD) Ke-III Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Hotel Margo, Depok
28 s.d. 30 Maret 2019
Kemendikbud, Kemenag,
Kemenristekdikti, LAN, Kemenkominfo, LIPI,Kemhan, Kemendagri,
Wantanas, Penggiat dan Komunitas Blogger
40 orang BPIP, Kemendikbud,
Kemenag, Kemenristekdikti,
LAN
Diskusi kelompok serta pemantapan isi substansi yang dibagi atas kelompok
Pendidik, ASN, dan Generasi muda yang
dipimpin oleh narasumber pada tiap kelompok.
Rp 130.140.000
27
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Focus Group Discussion (FGD) Ke-IV Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Hotel Novotel Bogor
4 s.d. 6 April 2019
Kemendikbud, Kemenag,
Kemenristekdikti, LAN, Kemenkominfo,
LIPI,Kemhan, Penggiat dan Komunitas Blogger
40 orang BPIP, Kemendikbud,
Kemenag, Kemenristekdikti,
Penggiat dan Komunitas
Blogger
Tahap akhir/ Penyempurnaan Naskah Standarisasi Pendidikan
dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 129.260.000
8 Rapat Dalam Kantor (RDK) Ke-IV Evaluasi Penyusunan Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP 4 April 2019
Kemendikbud, Kemenag,
Kemenristekdikti, LAN, Kemenkominfo,
LIPI,Kemhan, Penggiat dan Komunitas Blogger
28 orang Evaluasi kegiatan FGD I,II,III dan IV Standarisasi Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 15.282.000
28
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Rapat Dalam Kantor Pembahasan Buku Pidato 1 Juni sebagai Persiapan Standarisasi Kurikulum Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP 27 Juni 2019
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Deputi Bidang
Pendidikan dan Pelatihan BPIP
27 orang Deputi Bidang Pengkajian dan
Materi BPIP, Deputi Bidang
Pendidikan dan Pelatihan BPIP
Rapat untuk membahas buku Pidato 1 Juni sebagai
persiapan Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 13.963.000
10 Focus Group Discussion (FGD) Lintas Kedeputian Pendalaman Bahan Ajar untuk Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2019
Grand Soll Marina
Tangerang
18-20 uli 2019
Kedeputian Hukum, Advokasi, dan
Pengawasan Regulasi ;Kedeputian
Pengkajian dan Materi, serta Kedeputian Pendidikan dan
Pelaihan
55 orang Deputi Pengkajian dan Materi; Deputi
Pendidikan dan Pelatihan
Pendalaman Bahan Ajar untuk Kurikulum
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Rp 250.716.000
29
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Rapat Dalam Kantor (RDK) I Persiapan Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP 29 Juli 2019
BPIP, LAN, Kemendikbud,
Kemenag, Kemendagri,
Wantannas, Kemhan
32 orang BPIP, LAN, Kemendikbud,
Kemenag
Masukan untuk Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 21.027.000
12 Focus Group Discussion (FGD) Ke-I Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
The 101 Hotel Bogor
31 Juli - 2 Agustus
2019
Kemenag, LAN, Kemenristekdikti,
Kemendikbud, Kemendagri
50 orang BPIP, Kemendikbud, Kemendagri
Perencanaan Konsep Penyusunan Kurikulum
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Rp 192.670.000
13 Rapat Dalam Kantor (RDK) II Persiapan FGD Ke-II dan Evaluasi FGD Ke-I Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP 5 Agustus 2019
BPIP, LAN, Kemendikbud,
Kemenag, Kemendagri,
Wantannas, Kemhan
32 orang BPIP, LAN, Kemendikbud,
Kemenag
Masukan untuk Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 21.027.000
30
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Focus Group Discussion (FGD) Ke-II Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Aston Hotel Bogor
7 - 8 Agustus
2019
Kemenag, LAN, Kemenristekdikti,
Kemendikbud, Kemendagri,
Wantannas, Guru MGMP Jabodetabek
50 orang BPIP, Kemenristekdikti,
Kemhan
Penyusunan Sistematika Kurikulum Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 189.370.000
15 Focus Group Discussion (FGD) Ke-III Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Amaroosa Hotel Bogor
21- 23 Agustus
2019
Kemenag, LAN, Kemenristekdikti,
Kemendikbud, Kemendagri,
Wantannas, Guru MGMP Jabodetabek
50 orang BPIP, P4TK&IPS Pengisian substansi isi naskah Kurikulum
Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi
Pancasila
Rp 189.370.000
31
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16 Rapat Dalam Kantor III Evaluasi dan Persiapan FGD Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
BPIP 26 Agustus 2019
BPIP, LAN, Kemendikbud,
Kemenag, Kemendagri, Kemhan
32 orang BPIP, LAN, Kemendikbud,
Kemenag
Masukan untuk Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 21.027.000
17 Focus Group Discussion (FGD) Ke-IV Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Alana Hotel Bogor
28- 30 Agustus
2019
Kemenag, LAN, Kemenristekdikti,
Kemendikbud, Kemendagri,
Wantannas, Guru MGMP Jabodetabek
50 orang BPIP, UNJ, UNY, UPI
Penyempurnaan Naskah Kurikulum Pendidikan dan
Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 189.370.000
32
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 RDK Persiapan Kegiatan Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar putaran pertama
BPIP Selasa, 22 Oktober
BPIP, Kemhan, LAN, Wantanas, Lemhanas,
Kemenag
25 Orang BPIP, Kemhan, LAN
Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Penyelenggaraan Kegiatan Pembekalan Materi Diklat PIP Bagi Penceramah dan
Pengajar
Rp 14.565.000
19 Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar Putaran I
Hotel Mulia Jakarta
Selasa - Jumat, 22
s.d 25 Oktober
BPIP, Kementerian/Lembaga,
Perguruan Tinggi, TNI/POLRI
115 orang MPR, Dewan Pengarah BPIP,
UPI, UNY, Profesional
Meningkatkan pemahaman dan penambahan literasi
materi Pancasila bagi Penceramah dan Pengajar
Tersedianya penceramah
dan pengajar yang kompeten untuk
Pembinaan Ideologi Pancasila
Rp 708.777.000
33
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (Kesabangpol Bali)
Hotel Holiday Inn
Bali
Senin-Rabu, 28-30 Oktober
BPIP dan Kesbangpol Provinsi Bali
22 Orang - Identifikasi kebutuhan/permasalahan kurikulum pendidikan dan
pelatihan PIP
Terwujud sinergitas pelaksanaan Kurikulum
Pendidikan dan Pelatihan PIP yang baik
Rp 101.366.000
21 Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (PSP UGM dan PSP UNY)
Hotel JW Marriot
Yogyakarta
Kamis-Jumat, 31-2 Oktober
BPIP dan PSP UGM dan UNY
16 Orang - Identifikasi kebutuhan/permasalahan kurikulum pendidikan dan
pelatihan PIP
Terwujud sinergitas pelaksanaan Kurikulum
Pendidikan dan Pelatihan PIP yang baik
Rp 86.083.000
34
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Babinsa
Hotel Four Points by Sheraton Medan
Senin-Jumat, 4-8 November
Bintara Pembina Desa (BABINSA)
130 orang BPIP, Kemhan, MABESAD, UNY, dan Profesional
Tersedianya Duta Pancasila dari Bintara
Pembina Desa (Babinsa)
Rp 1.547.540.700
23 FGD Pembahasan Peraturan BPIP SPPPIP dan KPPPIP
Hotel Avenzel Bekasi
Selasa-Jumat, 12-
15 November
BPIP, Kementerian/Lembaga
38 Orang BPIP dan Kemenkumham
Tersusun Naskah Peraturan Badan yang telah di Harmonisasi
dengan Kementerian/Lembaga
Terkait
Rp 175.033.000
24 Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Penceramah, Pengajar, dan Pemerhati Putaran II
Hotel Borobudur
Jakarta
Senin-Rabu, 18-
20 November
BPIP, TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga,
Pendidikan Formal, Profesional
115 orang MPR, Dewan Pengarah BPIP, UNY, Profesional
Meningkatkan pemahaman dan penambahan literasi
materi Pancasila bagi Penceramah, Pengajar,
Pemerhati, dan Profesional
Tersedianya penceramah, pengajar, pemerhati dan
profesional yang kompeten untuk Pembinaan Ideologi
Pancasila
Rp 670.623.000
35
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Organisasi Keagamaan dan Kepemudaan
Hotel Grand Aquila
Bandung
Kamis-Minggu, 28 November
-1 Desember
Tokoh Ormas Keagamaan dan
Kepemudaan
160 orang BPIP, Kemhan, UNY, dan
Profesional
Tersedianya Duta Pancasila dari Tokoh
Masyarakat yang kompeten untuk membumikan Pancasila di Seluruh
Indonesia.
Rp 788.923.650
26 Koordinasi Awal dengan Stakeholder Diklat (Rumah Pancasila)
Hotel Grandhika Semarang
Rabu-Jumat, 4-6 Desember
BPIP dan Organisasi Kemasyarakatan Rumah Pancasila
22 Orang - Identifikasi kebutuhan/permasalahan kurikulum pendidikan dan
pelatihan PIP
Terwujud sinergitas pelaksanaan Kurikulum
Pendidikan dan Pelatihan PIP yang baik
Rp 69.371.000
36
NO. KEGIATAN LOKASI TANGGAL PESERTA JUMLAH
PESERTA NARASUMBER OUTPUT
REALISASI ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Pendongeng, Youtuber, Influencer, dan Genre BKKBN
Hotel Discovery
Kartika Bali
Senin-Jumat, 9-
13 Dsember
Youtuber, Bloogger, Influencer,
Pendongeng, Genre BKKBN
117 orang BPIP, Kemhan, UNY, dan
Profesional
Tersedianya Duta Pancasila dari Kalangan Generasi Milenial yang
kompeten untuk membumikan Pancasila di
Seluruh Indonesia.
Rp 1.364.671.000
TOTAL Rp 7.204.452.350