kata pengantar · 2020. 6. 25. · a. pengertian satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya...
TRANSCRIPT
-
-
i
KATA PENGANTAR
Pengelolaan Keuangan Negara didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan ujung tombak pengelolaan
keuangan negara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebagai lembaga negara
pengguna APBN, KPPU tidak terlepas dari kewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan
keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan
Negara tersebut. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel, Biro Renkeu berupaya menciptakan sistem yang kondusif
dalam pengelolaan keuangan negara di KPPU khususnya terkait dengan kegiatan
pelaksanaan keuangan negara.
Sebagai langkah konkrit dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan negara
yang kondusif, Biro Renkeu melalui Tim Penyusun Buku Saku telah menyusun Buku Saku
Pengelolaan Anggaran. Buku ini merangkum dan menjabarkan secara lengkap berbagai hal
terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disertai dengan
contoh-contoh konkrit yang terjadi di KPPU. Tim Penyusun berharap buku ini dapat
mengedukasi sekaligus menjadi bentuk pemberian layanan terbaik Biro Renkeu kepada
para pemangku kepentingan.
Tim Penyusun menyadari bahwa buku ini masih memiliki banyak kekurangan yang
memerlukan penyempurnaan, karena itu Tim Penyusun mengharapkan kritik dan saran
yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyajian dalam buku ini
dikemudian hari.
Jakarta, Desember 2017
Tim Penyusun
-
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………..……………………… i
Daftar Isi ……………………………………………………………….…………………. ii
Daftar Lampiran ………………………………………………….…………………….. iv
Alur Proses Pencairan Anggaran …………………………………………………….
Tugas dan Wewenang Pejabat Perbendaharaan ........................................
Dasar Hukum Pelaksanaan Anggaran.......................................................
Ketentuan- Ketentuan Umum Pelaksanaan Anggaran ..............................
v
vi
ix
x
Bab I Konsumsi Rapat …….…………………………………….……………………. 1
A. Pengertian ……………………………………………….………….…………. 1
B. Tata Cara Pertanggungjawaban ……………………..…………………… 1
C. Kelengkapan Tagihan ………………………………..……………………… 1
Contoh Kasus …………………………………………….……………….……… 5
Bab II Perjalanan Dinas ……………………………………….……………………… 6
A. Pengertian ………………………………………………..……………………. 6
B. Prinsip Perjalanan Dinas …………………………………………………… 6
C. Jenis Perjalanan Dinas ……………………………..……………………… 6
D. Komponen Perjalanan Dinas .......................................................
E. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas ……………..……………….….….……
11
15
F. Surat Tugas ………………………………………..………………………….. 18
G. Tata Cara Pembayaran …………..…………………………………………. 19
H. Kelengkapan Dokumen …………………………………………………….. 21
Contoh Kasus …….………………………………………………………………. 24
Bab III Honorarium …………………………………………………………………….. 29
A. Pengertian ……………………………………………………………………… 29
B. Dasar Hukum …………………………………………………………………. 29
C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………….. 29
D. Kelengkapan Dokumen Pendukung …………………………………….. 29
E. Ketentuan Penting Dalam Pencairan Honorarium …………………… 30
Contoh Kasus …………………………………………………………………….. 36
Bab IV Revisi Anggaran ……………………………………………………………….. 37
A. Pengertian ……………………………………………………………………… 37
B. Dasar Hukum …………………………………………………………………. 37
C. Ruang Lingkup ……………………………………………………………….. 37
D. Batasan Revisi Anggaran …………………………………………………… 39
E. Jenis Revisi Anggaran ………………………………………………………. 39
F. Syarat Pengajuan Revisi Anggaran ………………………………………. 40
-
iii
G. Proses Penyelesaian Revisi Anggaran …………………………………… 42
Daftar Pustaka ………………………………………………….………….…………… 44
Daftar Istilah ……………………………………………………………………………..
Lampiran .................................................................................................
45
48
-
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Daftar Nominatif Perjalanan Dinas …………………………………. 48
Lampiran 2 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ……………………….. 49
Lampiran 3 Surat Pernyataan ………………………………………………………… 50
Lampiran 4 Kwitansi dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas Lokal ……………. 51
Lampiran 5 Daftar Nominatif Penerima Honor ……………………………………. 52
Lampiran 6 Pengajuan Revisi Anggaran ……………………………………………. 54
Lampiran 7 Checklist Pelaksanaan Anggaran ……………………………………. 55
-
v
ALUR KERJA PENCAIRAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KPPU
Keterangan: 1. PIC Unit Kerja (Staf Sub Bagian TU) melakukan verifikasi dokumen pencairan
anggaran yang diserahkan user dan melakukan perekaman realisasi. Setelah mendapatkan otorisasi dari Kasubag TU pada masing-masing Deputi/Sekretariat Jenderal, PIC Unit mengajukan dokumen tersebut kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dibuatkan SPP dan SPM.
2. Biro Perencanaan dan Keuangan memproses dokumen dan menerbitkan SPP dan SPM hingga siap diotorisasi oleh Para Pejabat yang mengotorisasi pencairan, yaitu PPK, Bendahara Pengeluaran, dan PPSPM.
3. Setelah proses otorisasi rampung, Biro Perencanaan dan Keuangan mengajukan dokumen ke KPPN.
4. Proses di KPPN sampai terbit SP2D. 5. Setelah Biro Perencanaan Keuangan (melalui Bendahara Pengeluaran) menerima
transfer dana dari KPPN, maka dilakukan transfer melalui mekanisme CMS kepada para pihak yang berkepentingan.
6. Selesai.
PIC UNIT (SUB BAG
TU)
BIRO RENKEU (SPM)
BENDAHARA PENGELUARAN
BIRO RENKEU PEJABAT PENANDA‐
TANGAN SPM (PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
KPPN BIRO RENKEU
(TRANSFER CMS)
-
vi
TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PERBENDAHARAAN
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Tugas dan Wewenang KPA:
1. Menyusun DIPA;
2. Menetapkan PPK & PPSPM;
3. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan
pengelola anggaran/keuangan;
4. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
5. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan
dana;
6. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
7. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBN.
Tugas dan Wewenang PPK:
1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani & melaksanakan perjanjian dengan Penyedia
Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita
Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
-
vii
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)
Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk
melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
membayar (SPM).
Tugas dan Wewenang PPSPM:
1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;
3. Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
4. Menerbitkan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengujian dan perintah pembayaran.
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian
Negara/Lembaga.
Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran:
1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga
dalam pengelolaannya
2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
3. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan
5. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang
dilakukan
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara
7. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP
8. Menyampaikan LPJ kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN
-
viii
PIC Unit Kerja
PIC Unit Kerja adalah staf Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas melakukan
penatausahaan administrasi keuangan pada suatu Unit Kerja (Biro/Direktorat).
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan
tugas:
1. Melakukan penatausahaan administrasi dan distribusi surat, dokumen, naskah
dinas, dan kearsipan;
2. Melakukan penatausahaan anggaran dan kegiatan Deputi/Sekretariat Jenderal;
3. Menangani pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokoleran
Deputi/Sekretariat Jenderal.
-
ix
DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANGGARAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya Masukan
9. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-860/MK.02/2015 tanggal 29 Oktober 2017
tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Komisi Pengawas Persaingan
Usaha
11. Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tentang Langkah-Langkah
Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran
2017
-
x
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN ANGGARAN
1. Tidak menunda proses pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai.
2. Penyelesaian tagihan terpenuhi sesuai dengan ketentuan, mengendalikan dan
mengawasi setiap tagihan.
3. Penyelesaian tagihan diselesaikan paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah
timbulnya hak tagih, dalam arti bahwa SPM-LS telah disampaikan kepada KPPN paling
lambat 17 (tujuh belas) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada Negara.
4. Ketentuan nomor 3 di atas berlaku untuk semua pengajuan tagihan dengan
menggunakan mekanisme SPM-LS, meliputi:
a. SPM-LS yang ditujukan kepada penyedia barang/jasa
b. SPM-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk
keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium dan perjalanan
dinas.
5. Norma waktu penyelesaian tagihan dapat digambarkan sebagai berikut:
6. Dalam hal jangka waktu penyelesaian tagihan melebihi 17 hari kerja, diminta kepada
setiap PIC unit kerja yang mengajukan tagihan untuk melampirkan Surat Pernyataan
SPM melebihi batas waktu pada saat pengajuan SPM yang ditandatangani oleh Kuasa
Pengguna Anggaran. 7. Penyampaian data perjanjian/kontrak kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak. 8. Uang muka kegiatan yang telah diterima harus segera dipertanggungjawabkan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. 9. Dalam hal jangka waktu penyelesaian dokumen pertanggungjawaban UP melebihi 30
(tiga puluh) hari kerja, Unit Kerja harus melampirkan Surat Pernyataan dari Pejabat
Pembuat Komitmen. 10. Untuk pengajuan tagihan pekerjaan maupun honorarium yang belum selesai
kegiatannya (terutama pada akhir tahun), harus menyertakan SPTJM yang
ditandatangani oleh PPK.
-
1
BAB I KONSUMSI RAPAT
A. PENGERTIAN Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan konsumsi makanan termasuk minuman dan kudapan untuk
rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat Menteri/Eselon I/setara maupun
untuk rapat biasa yang diselenggarakan di kantor.1
B. TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN Jika konsumsi rapat menggunakan uang muka UP, maka setiap staf Subag TU unit kerja
meminta uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran sebelum pelaksanaan rapat
dengan melampirkan:
1. Form pengajuan pembayaran (harus mengisi tanggal dokumen
dipertanggungjawabkan);
2. Surat Perintah bayar (SPby) lengkap dengan tanda tangan PPK dan Bendahara
Pengeluaran.
Jika konsumsi rapat menggunakan mekanisme Reimbursement, maka pertanggungjawaban
dengan melampirkan dokumen tagihan lengkap:
1. Memo/Surat undangan kegiatan rapat;
2. Daftar hadir;
3. Notulensi rapat;
4. Bukti Pembayaran (Kuitansi, Bon, Nota, Struk);
5. Surat Perintah Bayar (SPby);
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang ditandatangani oleh Kepala
Biro/Direktur/Kepala KPD.
C. KELENGKAPAN TAGIHAN Konsumsi rapat dapat dicairkan dengan memenuhi kelengkapan seperti:
1. Memo/Surat undangan kegiatan rapat;
2. Daftar Hadir;
3. Notulensi rapat/Hasil rapat;
4. Bukti pembayaran/kuitansi.
a. Jika Belanja kurang dari Rp1.000.000,00
Kelengkapan : Kuitansi/Bon/Nota
1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017, hal 116
-
2
Materai 3000 (jika belanja > Rp250.000,00 s.d. < Rp1.000.000,00)
Stempel toko
Nama jelas dan tanda tangan penerima
b. Jika Belanja ≥ Rp1.000.000,00
Kelengkapan : Kuitansi/Bon/Nota
Materai 6000
Stempel toko
Nama jelas dan tanda tangan penerima
c. Jika pertanggungjawaban konsumsi menggunakan struk tidak perlu menggunakan
materai.
d. Bukti pembayaran harus dilengkapi dengan cap dan tanda tangan PPK, Bendahara
Pengeluaran, dan Pejabat Penerima Barang/Jasa.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang ditandatangani oleh Kepala
Biro/Direktur/Kepala KPD.
Contoh Kuitansi Pertanggungjawaban Konsumsi Rapat
Sudah terima dari : SatkerKomisiPengawasPersainganUsaha
Banyaknya uang : Satujutaempatratussepuluh riburupiahUntuk pembayaran : BiayaKonsumsiRapatSosialisasiPenggunaanSistemInformasi
OnlineDalamRangkaPeningkatanKompetensiPengembanganSDMpada 23Maret2017 sebanyak30orangxRp47.000,‐
Jumlah : Rp1.410.000,00
Jakarta, 23 Maret 2017
-
3
Contoh kuitansi sesuai dengan format PMK 190/PMK.05/2012 pada lampiran XI
KUITANSI PEMBAYARAN UP *) TA : (1)
Nomor Bukti : (2) Mata Anggaran : (3)
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satker …..(4)………
Jumlah Uang : Rp. ……(5)………. Terbilang : …..........(6)………………………………………………………...
………………………………………………………. Untuk Pembayaran : …………..(7)………………………………….
Tempat/Tgl. (8) Jabatan Penerima Uang Tanda tangan dan Stempel (9) Nama Jelas
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,, An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Tanda tangan (10) (Nama Jelas) NIP/NRP.
Lunas dibayar Tgl…. Bendahara Pengeluaran Tanda tangan (11) (Nama Jelas) NIP/NRP.
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik Pejabat yang bertanggungjawab Tanda tangan (12) (Nama Jelas) NIP/NRP.
*) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa
-
4
PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP)
NO URAIAN ISIAN
(1) Diisi tahun anggaran berkenaan
(2) Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan
(3) Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
(4) Diisi nama satker yang bersangkutan
(5) Diisi jumlah uang dengan angka
(6) Diisi jumlah uang dengan huruf
(7) Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi
teknisnya
(8) Diisi tempat dan tanggal penerima uang
(9) Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) dan materai
sesuai ketentuan
(10) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP Pejabat Pembuat Komitmen serta
stempel dinas
(11) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP Bendahara Pengeluaran dan tanggal
lunas dibayar
(12) Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan
bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa
-
5
Contoh Kasus: a. Pada tanggal 1 Juni 2017, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan rapat
koordinasi dan mengundang peserta dari unit lain sebanyak 20 orang. Konsumsi yang
sudah disediakan sesuai dengan jumlah undangan. Bagaimana teknis
pertanggungjawaban pada kuitansi?
Jawaban : Kelengkapan tagihan :
- Memo/Surat undangan kegiatan rapat;
- Daftar Hadir;
- Notulensi/Hasil rapat;
- Bukti pembayaran/kuitansi.
- SPTJM
- SPby
b. Dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang telah disahkan terdapat belanja
konsumsi yaitu Makan 1 kali @Rp40.000,00 dan Kudapan 1 kali @Rp18.000,00. Dalam
Standar Biaya Masukan (SBM) untuk kudapan 1 kali hanya Rp21.000,00 dan Makan 1
kali Rp47.000,00. Apakah diperbolehkan pada saat pengajuan pembayaran Makan 1
kali @Rp41.000,00 dan kudapan 1 kali @Rp17.000,00 karena total Konsumsi tetap
Rp48.000,00?
Jawaban : Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.02/2016 tentang
Standar Biaya Masukan TA 2017, satuan biaya konsumsi rapat terdapat dalam
lampiran II PMK sehingga pengajuan pembayaran dapat dibayarkan dengan ketentuan
bahwa alokasi anggaran untuk pembayaran tersebut ada dan masih mencukupi.
c. Apakah pembelian konsumsi rapat diatas Rp1.000.000,00 dikenakan pajak?
Jawaban : Pajak akan dikenakan atas pembelian konsumsi dengan menggunakan jasa catering.
Pajak yang dikenakan adalah PPh pasal 23 sebesar 2%. Penjelasan lebih lanjut dapat
dilihat pada Buku Saku Pajak.
-
6
BAB II PERJALANAN DINAS
A. PENGERTIAN
1. Perjalanan dinas dalam negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah
perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik
Indonesia untuk kepentingan negara.2
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah
perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia,
termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan
dinas/negara.3
B. PRINSIP PERJALANAN DINAS Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:4
1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
3. Efisiensi penggunaan belanja negara; dan
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan
biaya perjalanan dinas.
C. JENIS PERJALANAN DINAS Jenis perjalanan dinas di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) adalah:
No. Jenis Perjalanan Dinas Uraian
1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
(524111)
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan;
b. Pengumandahan (Detasering)
Contoh: Penugasan sementara Staf
Kantor Pusat KPPU sebagai Staf Kantor
Perwakilan Daerah Manado pada tahun
2012.
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
Contoh: Pegawai Kantor Perwakilan
Daerah yang melaksanakan assesment di
2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap 4 Ibid
-
7
Kantor KPPU Pusat Jakarta;
d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri atau menghadap seorang
dokter penguji kesehatan;
e. Memperoleh pengobatan;
f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan
keputusan Majelis Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri;
g. Mengikuti pendidikan setara
Diploma/S1/S2/S3;
h. Mengikuti diklat;
i. Menjemput /mengantarkan ke tempat
pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dalam melakukan perjalanan
dinas; atau
j. Menjemput mengantarkan ke tempat
pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal
dunia dari tempat kedudukan yang
terakhir ke kota tempat pemakaman.
2. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota (524113)
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan;
b. Pengumandahan (Detasering);
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan)
d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri atau menghadap seorang
dokter penguji kesehatan;
e. Memperoleh pengobatan;
f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan
keputusan Majelis Penguji Kesehatan
Pegawai Negeri;
g. Mengikuti pendidikan setara
Diploma/S1/S2/S3;
h. Mengikuti diklat;
i. Menjemput/mengantarkan ke tempat
pemakaman jenazah Pejabat
Negara/Pegawai Negeri yang meninggal
-
8
dunia dalam melakukan perjalanan
dinas.
3. Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Dalam Kota (524114)
a. Pengeluaran untuk perjalanan dinas
dalam rangka kegiatan rapat, seminar,
dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker
penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas
yang ditanggung oleh satker peserta.
b. Kegiatan Rapat di luar jam kerja di
dalam kantor, dengan ketentuan
pelaksanaan sebagai berikut:
Satuan biaya uang saku RDK belum
termasuk konsumsi rapat. Satuan
biaya uang saku RDK sebesar
Rp300.000,00 per orang
Undangan RDK minimal ditujukan
kepada pejabat eselon II
lainnya/Kementerian Negara/
Lembaga lainnya/ Instansi
Pemerintah/ Masyarakat;
Jumlah peserta yang mengikuti RDK
minimal 10 Orang;
Uang saku RDK dibiayai seluruhnya
oleh penyelenggara RDK dan peserta
RDK terbatas sesuai dengan yang
tercantum dalam undangan;
Substansi yang dibahas dalam RDK
dalam rangka pencapaian output
kegiatan;
Dilaksanakan minimal 3 jam kerja di
luar jam kerja di hari kerja.
Tidak diberikan uang makan lembur
dan uang lembur.
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Luar Kota (524119)
Untuk perjalanan dinas dalam rangka
kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya
-
9
yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang
dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang
ditanggung oleh satker peserta.
5. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Negeri (524219)
Perjalanan dinas luar negeri dilakukan
dalam rangka:
a. Perjalanan dinas jabatan, terdiri dari;
melaksanakan tugas dan fungsi yang
melekat pada jabatan;
mengikuti tugas belajar di luar
negeri dalam rangka menempuh
pendidikan formal setingkat Strata 1,
Strata 2, Strata 3, dan post doctoral;
mendapatkan pengobatan di luar
negeri berdasarkan keputusan
Menteri/Pimpinan Lembaga;
menjemput atau mengantar jenazah.
Pejabat Negara, PNS, PPPK, anggota
TNI, anggota POLRI, Pejabat
Lainnya, dan Pihak Lain yang
meninggal dunia di luar negeri
karena menjalankan tugas negara;
mengikuti kegiatan magang di luar
negeri;
melaksanakan Pengumandahan
(Detasering);
mengikuti konferensi/ sidang
internasional, seminar, lokakarya,
studi banding, dan kegiatan-kegiatan
yang sejenis;
mengikuti dan/atau melaksanakan
pameran dan promosi; atau
mengikuti training, pendidikan dan
pelatihan, kursus singkat (short
course), penelitian, atau kegiatan
sejenis.
-
10
b. Perjalanan dinas pindah.
Catatan:
Jumlah hari pelaksanaan perjalanan dinas
Luar Negeri mengacu pada Surat
Kementerian Sekretariat Negara No. B-
410/Kemensetneg/Ses/LN.00/02/2017
tanggal 28 Februari 2017. Sumber :
1. PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap. 2. Perdirjen 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013) tanggal 3 Juli 2013; 4. PMK 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 13; 5. PMK 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 01/SJ/SE/II/2017 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Rapat Di Dalam Kantor dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.
-
11
D. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari:
No. Jenis Perjalanan Dinas Uraian
1. Belanja Perjalanan Dinas
Biasa (524111)
a. Uang harian, terdiri atas:
uang makan
uang transpor lokal, dan
uang saku
b. Biaya transpor, terdiri atas:
perjalanan dinas dari tempat
kedudukan sampai tempat tujuan
keberangkatan dan kepulangan
termasuk biaya ke terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan
retribusi yang dipungut di terminal
bus/stasiun/bandara/pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan
c. Biaya penginapan di hotel atau tempat
menginap lainnya;
Catatan:
Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan
sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif
hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biaya yang diberikan
secara lumpsum dengan melampirkan bukti
transportasi yang sah pergi pulang (PP).
d. Uang representasi, diperuntukan bagi
Pejabat Eselon II ke atas selama perjalanan
dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya ;
e. Sewa kendaraan dalam Kota, termasuk
biaya pengemudi, bahan bakar minyak, dan
pajak; dan/atau
f. Biaya pemetian, biaya
menjemput/mengantar jenazah;
g. Biaya lumpsum barang pindahan.
2. Belanja Perjalanan Dinas a. Dalam kota sampai 8 jam
-
12
Dalam Kota (524113) Biaya transpor secara lumpsum dan batas
tertinggi, diberikan dengan ketentuan:
Sesuai dengan jumlah hari riil
pelaksanaan perjalanan dinas jabatan;
Sesuai jumlah penugasan pelaksanaan
perjalanan dinas jabatan dalam satu
hari;
Penugasan yang dilaksanakan lebih dari
satu tujuan pelaksanaan perjalanan
dinas jabatan dan merupakan satu
kesatuan penugasan hanya diberikan
sebesar 1 kali biaya transpor dalam
Kota.
b. Dalam kota lebih dari 8 jam
Biaya transpor secara lumpsum dan batas
tertinggi. Dalam hal biaya transpor dalam
Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya
transpor dalam Kota sebagaimana
dimaksud dalam Standar Biaya, kepada
Pelaksana SPD diberikan biaya transpor
sesuai bukti riil moda transportasi yang
digunakan.
3. Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Dalam Kota
(524114)
a. Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam
rangka kegiatan rapat, seminar, dan
sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta
yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang
ditanggung oleh satker peserta, meliputi:
Biaya transportasi peserta,
panitia/moderator,dan/atau
narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;
Biaya paket meeting
(halfday/fullday/fullboard);
Uang saku peserta, panitia/moderator
dan/atau narasumber baik yang berasal
-
13
dari dalam kota maupun dari luar kota
termasuk uang saku rapat dalam kantor
di luar jam kerja;
Uang harian dan/atau biaya
penginapan peserta, panitia/moderator,
dan/atau narasumber yang mengalami
kesulitan transportasi.
Catatan:
Terkait perjalanan dinas dalam rangka
rapat/seminar/workshop/diklat/bimtek di dalam kota melebihi 8 jam atau sampai 8 jam mengacu pada Lampiran V PMK 113/PMK.05/2012.
b. Untuk Uang Saku Rapat Dalam Kantor
(RDK)
Satuan biaya uang saku RDK belum
termasuk konsumsi rapat. Satuan biaya
uang saku RDK sebesar Rp300.000,00
per orang;
Transport lokal bagi peserta dari Luar
KPPU sepanjang kriteria terpenuhi;
Tidak diberikan uang makan lembur
dan uang lembur.
4. Belanja Perjalanan Dinas
Paket Meeting Luar Kota
(524119)
Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam
rangka kegiatan rapat, seminar, dan
sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota
satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya
oleh satker penyelenggara, serta yang
dilaksanakan di luar kota satker peserta
dengan biaya perjalanan dinas yang
ditanggung oleh satker peserta, meliputi:
a. Biaya transportasi peserta,
panitia/moderator,dan/atau narasumber
baik yang berasal dari dalam kota maupun
dari luar kota;
b. Biaya paket meeting (full board);
c. Uang saku peserta, panitia/moderator
dan/atau narasumber baik yang berasal dari
-
14
dalam kota maupun dari luar kota;
d. Uang harian dan/atau biaya penginapan
peserta, panitia/moderator, dan/atau
narasumber yang mengalami kesulitan
transportasi Catatan: 1. Biaya penginapan 30% tidak diberikan untuk:
Perjadin jabatan lebih dari 8 jam yang dilaksanakan pergi dan pulang pada hari yang sama; Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dengan paket fullboard; Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Ketentuan teknis dalam pelaksanaan perjalanan dinas ke daerah tujuan di sekitar Kantor Pusat KPPU dan Kantor Perwakilan Daerah KPPU sebagai berikut: Satuan biaya transportasi ke daerah tujuan di sekitar Kantor Pusat KPPU dan di sekitar Kantor
Perwakilan Daerah KPPU mengikuti satuanbiaya transportasi darat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017Lampiran II angka 1 dan 2;
Dalam hal satuan biaya transportasi darat belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan;
Pelaksanaan perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas paket meeting tidakdiperkenankan mengajukan klaim pengganti biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif standar biaya hotel di tempat tujuan.
3. Ketentuan biaya perjalanan dinas bagi pengemudi: Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan pejabat Eselon I ke atas dengan tujuan daerah
sekitar Kantor Pusat KPPU (Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya; Besaran uang harian yang dapat dibayarkan Rp250.000,00 per hari; Besaran biaya penginapan yang dapat dibayarkan Rp250.000,00 per hari.
5. Belanja Perjalanan Dinas
Luar Negeri (524219)
Biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan
untuk:
a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain
yang dibayarkan dalam rangka perjalanan
dinas yang antara lain meliputi biaya
transportasi ke terminal
bus/stasiun/Bandar udara/pelabuhan dan
sebaliknya, biaya aplikasi visa, airport tax,
dan retribusi;
b. Uang harian yang mencakup biaya
penginapan, uang makan, uang saku, dan
uang transportasi lokal;
c. Uang representasi, diberikan kepada Ketua
Delegasi yang ditunjuk melalui Ketetapan
Presiden;
d. Biaya aplikasi Visa;
e. Biaya asuransi perjalanan;
f. Biaya pemetian;
g. Biaya angkutan jenazah, dan/atau;
h. Biaya lumpsum barang pindahan
-
15
Sumber :
1. PMK 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap. 2. Perdirjen 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. 3. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013) tanggal 3 Juli 2013; 4. PMK 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 13; 5. PMK 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. 01/SJ/SE/II/2017 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan
Rapat Di Dalam Kantor dan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha.
E. TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS 1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor 133/SJ/Kep/IX/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Tata Cara
Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
tingkat biaya perjalanan dinas di lingkungan KPPU diatur sebagai berikut:
No Pejabat Negara Tk Biaya
Moda Transportasi Tarif Hotel Pesawat
Udara Kapal Laut
Kereta Api/Bus
Lain-nya
1.
Ketua KPPU/ Wakil Ketua KPPU/ Anggota KPPU
A Bisnis VIP/ Kelas I A
Spesial/ Eksekutif
Riil
Disetarakan dengan Pejabat Negara
2. - Sekretaris Jenderal
- Investigator Utama Yang Ditugaskan sebagai Sekretaris Jenderal atau Deputi Bidang
Pejabat Eselon I
3. - Investigator Utama yang ditugaskan sebagai Kepala Biro
- Direktur - Kepala Satuan
Pengawas Internal
- Kepala Kantor Perwakilan Daerah
B Ekonomi Kelas I
B Eksekutif Riil
Pejabat Eselon II
-
16
- Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi
4. - Investigator Utama yang ditugaskan sebagai Kepala Bagian
- Investigator Utama
- Panitera Utama - Staf Ahli Unsur
Pembantu Anggota Komisi
- Investigator Utama Madya/ Panitera Utama Madya dengan penugasan struktural
- Investigator Utama Madya/ Panitera Utama Madya
- Investigator Utama Muda/ Panitera Utama Muda dengan penugasan struktural
- Investigator Utama Muda/ Panitera Utama Muda
- Jabatan-jabatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-92/MK.2/2010
C Ekonomi Kelas II A
Eksekutif Riil
Disetarakan SBM tingkat Pejabat Eselon III/Golongan IV
5. - Investigator Utama Pertama
- Panitera Utama Pertama
- Auditor Utama Pertama
- Investigator Madya/Analis Kebijakan Madya/Panitera Madya/Auditor Madya yang ditugaskan
Disetarakan SBM tingkat Pejabat Eselon IV/Golongan III
-
17
sebagai Kepala Sub Bagian
- Jabatan-jabatan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-92/MK.2/2010
- Investigator Madya/Analis Kebijakan Madya/Panitera Madya/Auditor Madya
- Pengadministrasi Ahli Muda
- Analis Kebijakan Muda
- Panitera Muda - Auditor Muda - Pengadministra
si Ahli Pertama - Analis
Kebijakan Pertama
- Investigator Pertama
- Panitera Utama - Auditor Pertama
Disetarakan SBM tingkat PNS Golongan III
6. - Pengadministrasi Madya
- Pengadministrasi Muda
- Pengadministrasi Pertama
- Pelaksana
Disetarakan SBM tingkat PNS Golongan I/II
7. Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain
Ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan
2. Perjalanan Dinas Luar Negeri5
No Pejabat Negara Tk Biaya
Moda Transportasi Pesawat Udara*)
Angkutan Darat/Air ****)
1. Menteri, Ketua dan Wakil Ketua
Lembaga Tinggi Negara A First Class Paling rendah
klasifikasi Bussines 2. Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Business
5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Pasal Lampiran V
-
18
Penuh/Kepala Perwakilan, dan
pejabat negara lainnya yang setara
termasuk Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian dan
Pimpinan Lembaga lain yang
dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Anggota
Lembaga Tinggi Negara, Anggota
Komisi, Pejabat Eselon I, dan
pejabat lainnya yang setara
3. Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil
Golongan IV/c ke atas, Pejabat
Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri,
utusan khusus Presiden (special
envoy), dan pejabat lainnya yang
setara
B
4. Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c
sampai dengan Golongan IV/b dan
Perwira Menengah TNI/Polri ;
C
Published
(Jika lama
penerbangan
> 8 jam
(tidak
termasuk
waktu
transit),
dapat
diberikan
Klasifikasi
Business )
5. Pegawai Negeri Sipil dan anggota
TNI/Polri selain yang dimaksud
pada Golongan B dan Golongan C
D
6. Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain Ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai
dengan tingkat pendidikan/ keahlian/kepatutan
tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang
bersangkutan
Keterangan:
*) : Moda transportasi pesawat udara diberikan dalam batas tertinggi
****) : Moda transportasi angkutan darat dan air diberikan dalam batas terendah
F. SURAT TUGAS Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Nomor 133/SJ/Kep/IX/2016
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Tata Cara Pembayaran Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Komisi Pengawas Persaingan Usaha:
-
19
1. Lingkup penandatanganan Surat Tugas di lingkungan Satuan Kerja KPPU adalah:
No. Pelaksana Perjalanan Dinas Penandatangan Surat Tugas 1. Komisioner KPPU, Eselon I, Eselon II
(termasuk Kepala Satuan Pengawas Internal), dan Staf Ahli Unsur Pembantu Komisi
Ketua atau Wakil Ketua KPPU
2 Kepala Kantor Perwakilan Daerah, Staf Ahli Unsur Pembantu Anggota Komisi, dan Eselon III ke bawah
Eselon I
3 Staf Satuan Pengawas Internal Kepala Satuan Pengawas Internal
4 Staf Kantor Perwakilan Daerah Kepala Kantor Perwakilan Daerah
2. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit mencantumkan :
a. Pemberi tugas
b. Pelaksana tugas
c. Waktu Pelaksanaan tugas
d. Tempat pelaksanaan tugas
e. Jenis kegiatan yang menjadi beban anggaran
f. Deskripsi penugasan harus jelas dan tidak menimbulkan penafsiran beragam,
termasuk penugasan sebagai narasumber atau moderator.
3. Pembatalan dan/atau Pergantian Perjalanan Dinas
Apabila terjadi pembatalan perjalanan dinas dan telah diajukan biayanya melalui
mekanisme LS sebelum perjalanan dinas, maka dana tersebut masih dapat
digunakan untuk perjalanan dinas lainnya yang sejenis dengan melampirkan:
a. Surat tugas baru pengganti pelaksana SPD;
b. SPTJM yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon II sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran IV Keputusan Sekjen tersebut; dan
c. Surat pernyataan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas dari pelaksana
perjalanan dinas sebelumnya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran VII
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 (Perjalanan dinas Dalam
Negeri) dan Lampiran VII dan VIII PMK 164/PMK.05/2015.
Catatan: Untuk Format Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri, masih mengacu kepada Contoh 23 Bab VI tentang Jenis dan Format Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Surat Kementerian Sekretariat Negara No. B410/Kemensetneg/Ses/LN.00/02/2017 Tanggal 28 Februari 2017.
G. TATA CARA PEMBAYARAN 1. Pencairan anggaran perjalanan dinas
a. Mekanisme LS di Muka (sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Nomor 133/SJ/Kep/IX/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Tata
Cara Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri Komisi Pengawas Persaingan
Usaha). Pengajuan dilakukan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas dengan
melampirkan:
-
20
1) Salinan Surat Tugas atau Surat Keputusan Pindah
2) Salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) asli
4) Salinan formulir Surat Pelaksanaan Perjadin (SPD)
5) Salinan Surat Persetujuan Kementerian Sekretariat Negara (Perjadin LN)
6) Rincian biaya perkiraan sementara asli
7) Daftar Nominatif
8) Lampiran acuan kurs mata uang asing yang digunakan untuk mengkonversi
anggaran kedalam Rupiah (Perjadin LN)
b. Mekanisme LS Reimbursement
Pengajuan dilakukan setelah pelaksanaan perjalanan dinas rampung dilakukan
dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam
buku saku ini sesuai masing-masing jenis belanja perjalanan dinas.
c. Mekanisme UP Reimbursement
Pengajuan dilakukan setelah pelaksanaan perjalanan dinas rampung dilakukan
dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam
buku saku ini sesuai masing-masing jenis belanja perjalanan dinas.
2. Besaran Uang Muka
Berdasarkan Memo Dinas Sekretariat Nomor 190/B1/M.IV/2015 tanggal 15 April
2015, diatur ketentuan mengenai besaran Uang Muka sebagai berikut:
No. Jabatan Jenis Uang Muka Persyaratan 1. Komisioner dan
Sekretaris Jenderal
- Uang harian - Biaya penginapan - Uang Representatif
Pengajuan LS di Muka minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas
2. Eselon II ke bawah
- Uang harian - Biaya penginapan
Pengajuan LS di Muka minimal 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan perjalanan dinas
Catatan: Uang muka dapat diberikan sepanjang Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran tersedia dan hanya berlaku untuk anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni.
-
21
H. KELENGKAPAN DOKUMEN
No. Jenis Dokumen
Jenis Perjadin
Dasar Hukum Belanja
Perjalanan Dinas Biasa
(524111)
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota
(524113)
Belanja Perjalanan
Dinas Paket Meeting
Dalam Kota (524114)
Belanja Perjalanan
Dinas Paket Meeting
Dalam Kota (524119)
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Negeri (524219)
LS GU LS GU LS GU LS GU LS GU 1 SKTJM Kepala
Biro/Kepala KPD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sesuai dengan Lampiran 2 Buku Saku ini
2 Surat Perintah Bayar (SPBy) √ √ √ √ √
PMK 190 Th 2012 (Lampiran XII Hal. 90)
3 Surat Tugas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ PMK 113 Th 2012 (Pasal 6 Hal. 6)
4 KAK Perjalanan Dinas √ √ √ √ √ √ √ √
Kep Sekjen 116 Th 2013 Lampiran I jo. Kep 72 Th 2014 jo. Kep 82 Th 2014 (Lampiran I)
5 Surat Sekretaris Negara (Khusus Perjadin LN) √ √
PMK 97 Th 2010 (Pasal 4 (2) Pasal 8)
6 Foto Copy Visa/Paspor (Khusus Perjadin LN) √ √
PMK 97 Th 2010 (Pasal 28)
7 Daftar Nominatif Perjalanan Dinas √ √ √ √ √ √ √ √
Kep Sekjen 116 Th 2013 Lampiran I jo. Kep 72 Th 2014 jo. Kep 82 Th 2014 (Lampiran I)
8 Rincian Biaya Perjalanan Dinas √ √ √ √ √ √ √ √
PMK 113 Th 2012 (Lampiran II Hal. 27)
9 Daftar Pengeluaran Riil √ √ √ √ √ √ √ √ PMK 113 Th 2012 (Lampiran IX Hal. 42)
10 Surat Pernyataan
√ √ √ √ √ √ √ √
Sesuai dengan Lampiran 3 Buku Saku ini
-
22
No. Jenis Dokumen
Jenis Perjadin
Dasar Hukum Belanja
Perjalanan Dinas Biasa
(524111)
Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota
(524113)
Belanja Perjalanan
Dinas Paket Meeting
Dalam Kota (524114)
Belanja Perjalanan
Dinas Paket Meeting
Dalam Kota (524119)
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Negeri (524219)
LS GU LS GU LS GU LS GU LS GU 11 Bukti Transportasi
√ √ √2 √2 √2 √2 √ √ √ √ PMK 113 Th 2012 (Pasal 34 Hal. 20)
12 Bukti Biaya Penginapan √ √ √3 √3 √ √ √ √ PMK 113 Th 2012 (Pasal 34 Hal. 20)
13 Bukti pembayaran aplikasi Visa √ √
PMK 164 Tahun 2015
14 Surat Pernyataan Biaya Penginapan 30% 1 √ √
- Memo Sekjen 40/2015 Tgl 4 Feb 2015 beserta Lampirannya
- Kep. Sekjen No. 133 Th 2016 15 Kuitansi transport Lokal
√ √
Sesuai dengan Lampiran 4 Buku Saku ini
16 Daftar Nominatif Penerima Uang Saku Rapat di Luar Jam Kantor/Uang Saku Diklat
√ √
Sesuai dengan Lampiran 5 Buku Saku ini
17 Rekapitulasi Finger Print Seluruh Peserta RDJK
√ √
SE Sekjen No. 04/SJ/SE/X/2017
18 Laporan Perjalanan Dinas √ √ √ √ √4 √4 √4 √4 √ √
20 Form Surat Perjalanan Dinas
√ √ √5 √5 √ √ √ √ √ √
- PMK 113 Th 2012 (Lampiran I Hal. 25-26)
- Lampiran II PMK 164 Tahun 2015.
-
23
20 Surat Pemberitahuan Diskusi/Wawancara/Undangan/Sejenisnya
√6 √6
Kebijakan PPSPM
Keterangan 1 : Sesuai memo Sekretaris Jenderal Nomor 40/M/SJ/II/2015 Tanggal 4 Februari 2015
Catatan: tidak perlu melampirkan jika pelaksana perjalanan dinas melampirkan bukti transportasi Pergi Pulang (PP) √2 : Jika ada √3 : Jika dilaksanakan di dalam kota dan melebihi 8 Jam √4 : Sesuai Perdirjen 22/PB/2013 yang dikuatkan dengan Memo Sekretariat Nomor 147/M/SJ/IVI/2015 Tanggal 4 Februari 2015
Laporan meliputi Transkrip hasil rapat, notulensi rapat, dan/atau laporan dan daftar hadir peserta rapat 5 : Mengikuti format sesuai Lampiran Ib Perdirjen 22 Tahun 2013 √6 : Jika merupakan kegiatan diskusi/wawancara dengan narasumber/diklat/bimtek
-
24
CONTOH KASUS Belanja Akun 524111
-
25
Belanja Akun 524113
-
26
Belanja Akun 524114
Belanja Akun 524119
-
27
-
28
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri (524219)
-
29
BAB III HONORARIUM
A. PENGERTIAN
Honorarium adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan
tertentu.
B. DASAR HUKUM Peraturan yang terkait pencairan honorarium antara lain:
PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan
APBN;
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
Surat Menteri Keuangan RI nomor S-860/MK.02/2015 tanggal 29 Oktober 2015
tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Komisi Pengawas Persaingan
Usaha;
Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Satuan Biaya
Honorarium Verifikasi dan Validasi pada Kegiatan Penanganan Perkara Persaingan
Usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen tentang Pelaksanaan Pembayaran
Honorarium Verifikasi dan Validasi pada Kegiatan Penanganan Perkara Persaingan
Usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup honorarium meliputi:
a. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
c. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
d. Honorarium Tenaga Ahli/Konsultan
e. Honorarium Verifikasi dan Validasi Penanganan Perkara Persaingan Usaha
D. KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG Dokumen terkait pencairan honorarium yang akan diajukan kepada Biro Perencanaan
dan Keuangan antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
-
30
No. Kelengkapan Dokumen
Jenis Honorarium
Output Kegiatan
Narsum/ Moderator
Tenaga Ahli/
Konsultan Penceramah Penerjemah Honor Tetap
521213 522151 522131 522151 522131 511121 1 Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
√ √ √ √ √ √
2 Surat Perintah Bayar (SPBy) √ √ √ √ √ √
3 Daftar Nominatif Penerima Honor √ √ √ √ √ √
4 SK PPK √ √ √ √ √ √ 5 Kerangka Acuan
Kerja (KAK) √
6 Absensi √ √ 7 Surat Perjanjian
Kerja (SPK) √
8 Daftar Riwayat Hidup √ √
9 Surat Setoran Pajak (SSP) √ √ √ √ √ √
10 Risalah/ Laporan Kegiatan √ √ √ √
E. KETENTUAN PENTING DALAM PENCAIRAN HONORARIUM
1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat
Keputusan Presiden/ Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I /KPA
diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah
sebagai berikut:
Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon
1/Kementerian Lembaga/Lembaga/Instansi Pemerintah Lainnya;
Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat
Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-
hari; dan
Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien
-
31
b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan
kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat
dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang clitetapkan oleh
Presiden/ Menteri.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh Presilen; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan
oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri.
Catatan:
1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut, Kementerian Negara/ Lembaga melakukan evaluasi terhdap
urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan
menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementerian Negara/Lembaga dalam hal melaksanakan ketentuan Standar
Biaya Masukan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan
melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim
pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
No. Jabatan Klasifikasi I II III
1 Pejabat Negara, Eselon I dan Eselon II 2 3 4
2 Pejabat Eselon III 3 4 5
3 Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional 5 6 7
Keterangan Klasifikasi :
Klasifikasi I
Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan
kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih
besar atau sama dengan Rp40.000.000,00;
-
32
Klasifikasi II
Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan
kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih
besar atau sama dengan Rp25.000.000,00 dan kurang dari
Rp40.000.000,00;
Klasifikasi III
Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan
kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya kurang
dari Rp25.000.000,00 atau belum menerima tunjangan kinerja.
2. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
a. Honorarium Narasumber/Pembahas
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan dalam
kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan
Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group
Discussion/Kegiatan Sejenis, yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di
luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
Catatan:
1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara
panel maupun individual.
2. Honorarium narasumber/pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:
Narasumber/pembahas berasal dari luar unit organisasi eselon I
penyelenggara; dan/atau
Narasumber/pembahas berasal dari dalam unit organisasi eselon I
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar lingkup unit organisasi eselon I
penyelenggara/masyarakat.
b. Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota
Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang seseorang untuk
melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/ Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan
-
33
Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak
termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan Catatan:
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
Moderator berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara; dan/atau
Moderator berasal dari dalam unit organisasi eselon I penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.
c. Honorarium Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu
acara dalam kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan
Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat setingkat dengan peserta kegiatan
minimal 300 orang dan dihadiri lintas unit eselon I/Kementerian
Negara/Lembaga Lainnya/masyarakat.
d. Honorarium Panitia
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota
Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas
pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan
Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar
lingkup unit eselon I penyelenggara/Kementerian Negara/Lembaga
Lainnya/Masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan
sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non Pegawai Aparatur
Sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi,
dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota
panitia.
Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 (sepuluh persen)
persen dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang
3. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
a. Honorarium Penceramah
-
34
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI memberikan wawasan pengetahuan
dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat
pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
berasal dari luar unit organisasi eselon I penyelenggara;
berasal dari dalam organisasi eselon I penyelenggara sepanjang peserta
diklat yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar unit
organisasi eselon I penyelenggara/masyarakat; dan
khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI,
honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang
materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas / setara.
b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan
kerja penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan
kerja penyelenggara.
c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan
kerja penyelenggara baik wldyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi
widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap
muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang
berlaku.
d. Honorarium Penyusunan Modul Diklat
Honorarium penyusunan Modul Diklat dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk menyusun
modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan
sebagai berikut:
Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan
beban kerja wajib widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.
Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat baru
atau penyempurnaan modul diklat lama dengan persentase
penyempurnaan substansi modul diklat paling sedikit 20% (dua puluh
persen)
e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat
Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat yang
melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan
serta hal-hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik
denganketentuan sebagai berikut:
- merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
-
35
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya; dan
- jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh
persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan. Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat
puluh) orang, maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling
banyak 4 (empat) orang.
Catatan:
Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah
45 (empat puluh lima) menit.
4. Honorarium Verifikasi Dan Validasi Pada Kegiatan Penanganan Perkara Persaingan
Usaha
Honorarium dibayarkan per orang per verifikasi dan validasi untuk masing-masing
kegiatan penanganan perkara yang dihadiri oleh pelapor, pihak yang dilaporkan,
pelaku usaha, pemerintah, saksi, ahli, atau terlapor dan/atau pada saat penilaian
alat bukti yang dilakukan dalam Musyawarah Majelis Komisi.
Daftar Satuan Biaya Honorarium Verifikasi dan Validasi pada Kegiatan Penanganan
Perkara Persaingan Usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun
Anggaran 2017:
No. Jabatan dalam Persidangan Besaran Biaya Keterangan
1. Ketua Majelis Komisi Rp500.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi
2. Anggota Majelis Komisi Rp450.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi
3. Koordinator Investigator Rp300.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi
4. Investigator Rp250.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi
5. Koordinator Panitera Rp300.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi
6. Panitera Rp250.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi
7. Sekretaris Rp150.000,00 Orang/per verifikasi dan validasi
8. Pengamanan Rp85.000,00 Per hari verifikasi dan validasi
-
36
Contoh Kasus: 1. Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Keuangan
dan mengundang Unit Eselon I (Kemenkeu) dari luar lingkup Unit Eselon I
penyelenggara (KPPU) sebagai narasumber. Berdasarkan contoh kasus ini dokumen apa
saja yang harus disiapkan dalam proses pencairan anggaran? Jawaban :
Berdasarkan data tabel diatas maka dapat disimpulkan dokumen yang harus disiapkan
adalah SPTJM, SPBy, Daftar Nominatif, SK PPK, Surat Undangan Narasumber, Absensi,
SSP, Risalah.
2. Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi mencairkan honor atas output kegiatan
Implementasi Manual Kebijakan Persaingan yang melibatkan instansi lain. Dokumen
apa saja yang diperlukan untuk pencairan anggaran yang akan diajukan ke Biro
Perencanaan da Keuangan?
Jawaban :
Berdasarkan data tabel diatas maka dapat disimpulkan dokumen terkait adalah SKTJM,
SPBy, Daftar Nominatif, SK PPK, SSP.
3. Direktorat Persidangan telah melakukan kegiatan verifikasi dan validasi terhadap alat
bukti dalam penanganan suatu perkara. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk
pencairan anggarannya?
Jawaban:
Berdasarkan data tabel diatas maka dapat disimpulkan dokumen terkait adalah SPTJM,
SPBy, Daftar Nominatif Penerima Honorarium, Daftar Hadir, Memo Undangan Sidang
Majelis Komisi, Surat Panggilan, SK PPK, SK Penetapan, SK Penugasan Anggota Komisi
sebagai Majelis Komisi, SK Penugasan Satuan Tugas Investigator, SK Penugasan
Panitera dan Sekretaris Perkara.
-
37
BAB IV REVISI ANGGARAN
A. PENGERTIAN
Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan
berdasarkan APBN Tahun Anggaran yang telah disahkan dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
B. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2017 (catatan terdapat perubahan pada setiap tahun)
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2017 (catatan terdapat perubahan pada setiap tahun)
3. Instruksi Presiden (catatan terdapat perubahan pada setiap tahun)
C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup revisi anggaran meliputi:
1. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan
pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya.
No. Uraian Revisi Dasar Hukum Kewenangan a. Pengurangan dan/atau penambahan
pagu yang disebabkan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah
Instruksi Presiden Direktorat Jenderal
Anggaran (DJA)
2. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap.
No. Uraian Revisi Dasar Hukum Kewenangan a. Pergeseran anggaran antar akun
dalam satu komponen yang sama dan dalam satu keluaran (output) yang sama, kecuali pergeseran detail belanja pegawai kompinen 001 dan pergeseran anggaran antar akun dalam jenis belanja yang sama
PMK 10 Pasal 47 ayat (1) huruf a dan b
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
b. Pergeseran anggaran dalam satu keluaran (output) yang sama, dalam satu kegiatan yang sama, dan dalam satu satker yang sama dalam satu wilayah kerja Kanwil DJPBN
Pergeseran anggaran antar keluaran (output), dalam satu
PMK 10 Pasal 42 ayat (1) huruf f
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN)
-
38
kegiatan yang sama, dan dalam satu satker yang sama dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN
Pergeseran anggaran antar kegiatan, dalam satker yang sama, dalam wilayah kerja Kanwil DJPBN.
Dengan catatan tidak mengurangi volume keluaran (output).
c. Pergeseran antar Belanja Kanwil DJPBN
3. Ralat karena kesalahan administrasi
No. Uraian Revisi Dasar Hukum Kewenangan a. Perubahan pejabat penandatangan
DIPA PMK 10 pasal 2 ayat 6 huruf f
DJA
b. Perubahan nomenklatur bagian anggaran, program, kegiatan dan atau satker
PMK 10 pasal 2 ayat 6 huruf g
DJA
c. Ralat kode kewenangan PMK 10 Pasal 36 ayat 4 huruf e
DJA
d. Ralat kode bagian anggaran dan/atau satker
PMK 10 Pasal 36 ayat 4 huruf f
DJA
e. Ralat volume, jenis, dan satuan keluaran (output) yang berbeda antara RKAKL dan RKP atau hasil kesepakatan DPR dengan Pemerintah
PMK 10 Pasal 36 ayat 4 huruf g
DJA
f. Ralat karena kesalahan aplikasi berupa tidak berfungsinya sebagian atau seluruh fungsi matematis aplikasi RKAKL DIPA
PMK 10 Pasal 36 ayat 4 huruf i
DJA
g. Ralat rencana penarikan dana atau rencana penerimaan dalam halaman III DIPA
PMK 10 Pasal 42 ayat 1 huruf J
Kanwil DJPBN
h. Perubahan Pejabat Perbendaharaan PMK 10 Pasal 42 ayat 1 huruf K
Kanwil DJPBN
i. Penghapusan/perubahan/ pencantuman catatan dalam halaman IV DIPA terkait dengan penyelesaian tunggakan tahun lalu
PMK 10 Pasal 42 ayat 1 huruf M
Kanwil DJPBN
4. Pergeseran anggaran terkait dana PNBP
No. Uraian Revisi Dasar Hukum Kewenangan a. Perubahan Anggaran Yang
bersumber dari PNBP (pasal 2 ayat 2 huruf a)
PMK 10 Pasal 2 ayat 2 huruf a
DJA
b. Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang direncanakan dalam APBN atau APBNP
PMK 10 pasal 8 ayat 2 huruf a
DJA
c. Adanya persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP baru atau peningkatan persetujuan
PMK 10 pasal 8 ayat 2 huruf e
DJA
-
39
penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP
d. Penurunan besaran persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP
PMK 10 pasal 8 ayat 3 huruf b
DJA
D. BATASAN REVISI ANGGARAN
1. Revisi Anggaran dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan dan
penambahan pada alokasi anggaran terhadap:
Alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji kecuali untuk pemenuhan
belanja pegawai pada komponen 001 pada satker yang sama dan/atau
untuk pemenuhan alokasi gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji pada
satker yang lain sepanjang pergeseran tersebut tidak mengakibatkan pagu
minus;
Pembayaran berbagai Tunggakan;
Rupiah Murni Pendamping sepanjang paket pekerjaan masih berlanjut (on-
going); dan/atau
Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya
sehingga dananya menjadi minus.
2. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran
yang telah ditetapkan dalam DIPA. Volume keluaran dapat berkurang apabila
terdapat perubahan prioritas penggunaan anggaran, perubahan kebijakan
pemerintah, atau keadaan kahar.
E. JENIS REVISI ANGGARAN
1. Revisi DIPA
Pergeseran anggaran antar keluaran (output), antar belanja dan antar kegiatan
tanpa mengurangi volume keluaran. Penyelesaian revisi anggaran merupakan
kewenangan dari Kanwil DJPBN. Sebagai acuan adanya Revisi DIPA apabila
terdapat pergeseran anggaran pada pada halaman III DIPA dan adanya perubahan
Digital Stamp dalam aplikasi RKA-K/L.
-
40
Keterangan:
1) Revisi Anggaran yang dilakukan antar output (3959.006) ke 3959 (005)
2) Revisi Anggaran yang dilakukan dalam output yang sama (3959.006) dengan
jenis belanja yang berbeda yakni belanja barang (52) ke belanja modal (53)
2. Revisi POK
Seluruh pergeseran anggaran dalam satu keluaran (output) dan dalam belanja yang
sama. Penyelesaian revisi anggaran merupakan kewenangan dari Kuasa Pengguna
Anggaran.
Keterangan:
Revisi anggaran yang dilakukan dalam output yang sama (3959.006) dan dalam
belanja yang sama, contoh dari belanja barang (52) ke belanja barang (52).
F. SYARAT PENGAJUAN REVISI ANGGARAN 1. Unit Kerja kepada Biro Perencanaan dan Keuangan
a. Revisi POK
Memo usulan revisi yang memuat alasan adanya revisi anggaran
Excel berupa matriks usulan revisi anggaran yang memuat anggaran yang
mengalami perubahan
-
41
b. Revisi DIPA
Memo usulan revisi anggaran
Excel berupa matriks usulan revisi anggaran yang memuat anggaran yang
mengalami perubahan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) alasan terjadinya pergeseran anggaran
Data dukung yang dibutuhkan seperti Price List (untuk pengadaan barang
modal)
2. Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Kanwil DJPB
Revisi anggaran yang disampaikan kepada Kanwil DJPB merupakan revisi DIPA.
Adapun syarat pengajuannya sebagai berikut:
3. Biro Perencanaan dan Keuangan kepada DJA
Revisi anggaran yang disampaikan kepada DJA merupakan revisi DIPA. Adapun
syarat pengajuannya sebagai berikut:
Surat Usulan Revisi anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I
Matriks perubahan (semula-menjadi) yang dapat diprint dari aplikasi RKA-K/L
ADK RKA-K/L DIPA Revisi
RKA Satker
Copy DIPA Terakhir
Konsep Revisi DIPA Petikan yang diprint dari aplikasi RKA-KL
Dokumen pendukung terkait
Dalam hal revisi anggaran mengalami perubahan pagu harus mendapatkan
reviu dari Satuan Pengawas Internal.
-
42
G. PROSES PENYELESAIAN REVISI ANGGARAN
1. Revisi DIPA
Revisi DIPA dilaksanakan 1 kali setiap 3 bulan, apabila tidak ada arahan lebih
lanjut dari pimpinan dan tidak terdapat kendala berkenaan dengan proses
pengesahan revisi di Kementerian Keuangan.
2. Revisi POK
Revisi KPA/PA dilaksanakan 1 kali setiap bulan. Unit Kerja dapat menyampaikan
usulan revisi anggaran kepada Bagian Keuangan dan Akuntansi Biro Perencanaan
dan Keuangan paling lambat tanggal 15 setiap bulan dan akan dilakukan
pengesahan pada minggu ketiga setiap bulan.
Struktur Anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
No Kode Uraian
1. 3950 Nama Judul Kegiatan
2. 3950.001 Nama Judul Output
3. 3950.001.001 Nama Judul Sub Output
4. 011 Nama Komponen
5. A Nama Sub Komponen
6. 52… Detail (Nama Kode Akun)
H. CATATAN TAMBAHAN
1. Catatan tambahan terkait pergerseran anggaran untuk belanja operasional
dan belanja pegawai, dimana berdasarkan PMK No 93/PMK.02/2017 apabila
terjadi kekurangan belanja pegawai maka dapat dipenuhi dengan melakukan
pergeseran anggaran dari belanja operasioanal dan dari anggaran kegiatan lain
untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai tersebut. Namun untuk belanja
operasioal sendiri tidak dapat dilakukan penambahan maupun pengurangan
pagu anggaran.
2. Pada Tahun Anggaran 2018 untuk pengajuan revisi DIPA pada tingkat
Direktorat Jenderal Anggaran pengajuannya menggunakan e-revisi dimana usulan dokumen revisi yang diajukan dalam bentuk softcopy dikirim melalui
email [email protected].
3. Pengajuan revisi tidak diperkenankan untuk pergeseran dari RM (Rupiah
Murni) ke pagu PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
-
43
4. Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2017, tidak diperkenankan untuk
menambah belanja barang meliputi perjalanan dinas dan paket meeting,
honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa,
belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional
lainnya.
5. Batas akhir untuk pengajuan revisi pada DJA adalah 30 Oktober.
6. Batas akhir untuk pengajuan revisi Kanwil DJPBN adalah 30 November.
-
44
DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017
Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
Republik Indonesia, 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2015 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Republik Indonesia, 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
Republik Indonesia, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
Republik Indonesia, 2017, Surat Menteri Keuangan Nomor S-860/MK.02/2015 tanggal 29 Oktober 2017 Tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia, 2017, Surat Menteri Keuangan Nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017
-
45
DAFTAR ISTILAH
1. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil
Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri
lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Rapat
Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan sejenis,
tidak termasuk kegiatan diklat/pelatihan.
4. Honorarium Moderator adalah honorarium yang diberikan kepada seseorang yang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai
moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/
Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat
Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis.
5. Honorarium Panitia adalah honorarium yang dapat diberikan kepada seseorang
yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiataan seminar dan sejenisnya sepanjang peserta yang menjadi saasaran utama
kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat. Jumlah
panitia yang diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta demi
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
6. Honorarium Rohaniawan adalah honorarium yang diberikan keada seseorang yang
ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat
pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi
rohaniawan.
7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan adalah honorarium yang dapat diberikan
kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat
Setingkat Menteri/ Pejabat Eselon I/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana
kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
8. Honorarium penerjemah adalah satuan biaya penerjemahan dan pengetikan
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
penerjemahan dan pengetikan dari naskah asli ke dalam bahasa yang diinginkan.
9. Honorarium Penceramah adalah honorarium yang dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Praktisi yang memberikan
wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya
kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan
sebagai berikut:
-
46
a. berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
b. berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I
penyelenggara/masyarakat; dan
c. khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri, honorarium tersebut
dipergunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu
olehPejabat Eselon II ke atas/setara
10. Kegiatan Penanganan Perkara Persaingan Usaha terdiri dari kegiatan Persidangan
(Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan, Musyawarah Majelis Komisi, dan Pemeriksaan Tambahan).
11. Verifikasi dan Validasi dalam kegiatan penanganan perkara persaingan usaha
dilakukan untuk memverifikasi, memperoleh, memeriksa, menilai dan menguji alat
bukti berupa keterangan saksi, pendapat ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk
dan/atau keterangan pelaku usaha. Verifikasi dan validasi terhadap alat bukti
dilakukan setiap tahap penanganan perkara persaingan usaha yang dilakukan di
Kantor Pusat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di Kantor Perwakilan
Daerah KPPU dan di luar Kantor KPPU.
12. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas
dan fungsi Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang
berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan indikator yang
terukur.
13. Keluaran (Output) adalah presentasi kerja berupa barang atau jasa yang dihasilkan
oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program serta kebijakan.
14. Komponen input (Komponen) adalah bagian atau tahapan kegiatan yang
dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah keluaran (output).
15. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di
bawah Provinsi.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperolehkuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yng bersangkutan.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
18. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
19. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) adalah suatu dokumen yang
dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
-
47
dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan
kepada Pejabat Penerbit SPM berkenaan.
20. Cash Management System (CMS) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan
keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga)
dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya
langsung melalui fasilitas online.
-
NO Nama GOL. Daerah AsalKota
Tujuan
Tanggal Pelaksanaan
Perjadin
Lama (Hari) Transport Uang Harian Penginapan Representatif Jumlah
Uang Muka Realisasi
SSPB Sisa
J U M L A H - - - - - - - - -
48
Kota, Tanggal/Bulan/Tahun
Nama PPK
DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINASPEJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI/PEGAWAI TIDAK TETAP
PADA SATKER KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Lampiran 1
Pejabat Pembuat KomitmenA.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Tingkat Eselon I
NIP. ...
-
49
Lampiran 2 (KOP SEKRETARIAT TANPA ALAMAT)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : Pejabat Eselon II
J a b a t a n : ...
A l a m a t : Alamat kantor terakhir
Dengan ini menyatakan bertanggungjawab atas pengeluaran anggaran dengan
perincian sebagai berikut:
Jenis Belanja : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111)
Jenis Kegiatan : Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi
Kode Kegiatan : 3959.006.