kata pengantar · 2019. 3. 29. · pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja badan...
TRANSCRIPT
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 1
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya
dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan.
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang
merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam
kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana
Strategis ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Grobogan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016-2021, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan
dengan rencana dan program pembangunan daerah.
Dengan tersusunnya renstra ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat menjadi landasan dalam
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanan pembangunan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua
partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Renstra ini, sehingga Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat tersusun dengan baik dan
lancar sesuai yang diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Renstra ini
bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang
bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.
Semoga rencana Strategis ini dapat menjadi langkah awal dan bukti
keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan di masa mendatang.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diatur dalam Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana
setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra)
sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah dalam 5 tahun mendatang. Rencana Strategis merupakan suatu
proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana
Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian
yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Kerangka
acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah
gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan
dalam penyusunan RPJMD. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan
ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra
Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun
sebelumnya.
Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan resmi PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan
publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5
(lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua
hal mendasar, yaitu :
1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD dalam
lima tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan tercapai.
Dalam Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah secara garis
besar dapat dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu mempelajari visi,
misi dan program Kepala Daerah terpilih disini Kepala PD mengkaji
implikasi visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih terhadap tugas
pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Tahap kedua yaitu
Kepala PD menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman
pada rancangan awal RPJMD yang telah disepakati bersama.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 3
Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah mengacu dari
Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010
Perangkat Daerah diarahkan untuk tidak saja mengacu pada dokumen
perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan untuk melihat
dokumen perencanaan jangka panjang dan menegah pada instansi vertikal,
baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari
ketentuan ini terkandung maksud, melalui Permendagri No. 54 Tahun 2010
ini diupayakan adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen
perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan)
antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Konsep dan definisi
perencanaan pembangunan menjadi lebih luas dan komprehensif, dimana
terminologi perencanaan bukan saja merupakan perwujudan visi dan misi
semata, namun terkandung konsep estimasi terhadap penganggaran,
evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.
1.2 Landasan Hukum
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Grobogan disusun berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 4
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 5
Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004 – 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 6
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Grobogan;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Grobogan tahun
2016- 2021 adalah:
1. Maksud Penyusunan Renstra
a. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Grobogan.
b. Memberikan arah kepada Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan
berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun
kedepan.
c. Menciptakan keterpaduan program kerja dan kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Grobogan.
d. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2016-2021.
e. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi Bupati
Kabupaten Grobogan.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 7
2. Tujuan Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-
2021 adalah :
a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan BPBD
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 dengan target dan sasaran
pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam RPJMD
Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.
b. Meningkatkan pelayanan utama BPBD Kabupaten Grobogan,
khususnya di bidang urusan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Grobogan untuk mendukung pencapaian visi misi
Bupati Kabupaten Grobogan.
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai
langkah perbaikan terhadap kinerja SKPD sehingga diharapkan
terjadinya peningkatan kinerja setiap tahunnya;
d. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis
selama 5 (lima) tahun;
e. Untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan
dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur
keberhasilan pembangunan.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2017 2016 -2021 disusun sesuai sistematika permendagri
nomor 86 sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1
1.2
1.3
1.4
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD) KABUPATEN GROBOGAN
2.1
2.2
2.3
2.4
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD
Kabupaten Grobogan
Sumber Daya BPBD Kabupaten Grobogan
Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Grobogan
Tantangan dan Peluang Pengembangan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 8
Pelayanan BPBD Kabupaten Grobogan
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN
GROBOGAN
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten
Grobogan
Telaah Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Grobogan
Telaah Renstra BNPB dan Renstra BPBD
Provinsi Jawa Tengah
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
Kabupaten Grobogan
BAB V
5.1
:
:
:
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten
Grobogan
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
6.1
6.2
6.3
6.4
Rencana Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Kelompok Sasaran
Pendanaan Indikatif
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN
BAB VIII : PENUTUP
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 9
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan
merupakan Unsur Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Grobogan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Grobogan. Sedangkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan
diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012.
1. TUGAS BPBD
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara;
b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana lainnya yang sah;
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 10
2. FUNGSI BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan
mempunyai fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan
efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. STRUKTUR ORGANISASI BPBD
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
terdiri atas :
A. Kepala Badan;
B. Unsur Pengarah; dan
C. Unsur Pelaksana.
- Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana sebagaimana berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Bagan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Unsur Pelaksana, terdiri dari :
1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretaris, membawahkan :
a. Subbagian Program Dan Pelaporan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran,
membawahkan :
a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
b. Seksi Pemadam Kebakaran.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
a. Seksi Kedaruratan; dan
b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, membawahkan :
a. Seksi Rehabilitasi; dan
b. Seksi Rekonstruksi.
6. Satuan Tugas; dan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 11
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
A. KEPALA BADAN
Tugas pokok :
a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
daerah;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
daerah;
e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap
saat dalam kondisi darurat bencana;
f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran
lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan
efisien; dan
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Uraian Tugas Jabatan Kepala Badan :
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 12
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana
daerah secara adil dan merata;
b. merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan
kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
c. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan
penanggulangan bencana daerah;
d. merumuskan, menetapkan kebijakan operasional penyusunan,
penetapan dan pengembangan infomasi peta daerah rawan bencana;
e. merumuskan dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan
bencana daerah;
f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian
pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta
sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
i. menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam
keadaan darurat bencana; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.
B. UNSUR PENGARAH
1. Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan
saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana daerah.
2. Unsur Pengarah mempuyai fungsi :
a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. pemantauan penyelenggaraan bencana daerah; dan
c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
3. Uraian Tugas Jabatan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud,
terdiri dari :
a. menganalisa potensi, peristiwa dan penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah;
b. menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana
daerah;
c. menganalisa dan mengembangkan informasi potensi
penanggulangan bencana daerah;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 13
d. menghimpun dan menginventarisasikan kebijakan penanganan
dan penanggulangan bencana daerah;
e. merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan
pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana
daerah;
f. merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang
berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah;
g. memantau dan mengevaluasi efektivitas kegiatan penanganan
dan penanggulangan bencana daerah;
h. memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan
penanganan dan penanggulangan bencana daerah; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
C. UNSUR PELAKSANA
1. Kepala Pelaksana.
(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok membantu dan
melaksanakan tugas sehari-hari Kepala BPBD dan
menyelenggarakan tugas dan fungí unsur pelaksana
penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi, meliputi pra
bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana serta
pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Badan.
(2) Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya,
instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca
bencana;
b. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi
vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana pada
saat tanggap darurat;
c. Pelaksanaan penanggulangan bencana daerah secara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat
daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 14
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian Tugas Jabatan Kepala Pelaksana, terdiri dari :
a. Menyusun dan menyiapkan rencana strategis dan rencana
kerja/program kerja tahunan serta laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan kebijakan daerah, peraturan perundangan dan
hasil evaluasi tahun sebelumnya, sebagai acuan pelaksanaan
kegiatan;
b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
c. Menyusun dan menyiapkan pedoman dan pengarahan
terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi;
d. Menyusun dan menyiapkan standarisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
e. Menyusun, menyiapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana daerah;
f. Menyusun dan menyiapkan prosedur tetap penanganan
bencana daerah;
g. Menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap
saat dalam kondisi darurat bencana;
h. Menyusun laporan penyelenggaraan pengumpulan dan
penyaluran uang dan barang;
i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
j. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah/instansi terkait guna menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas;
k. Mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya,
instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau
pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca
bencana;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 15
l. Mengkomando pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi
vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang
diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana pada
saat tanggap darurat;
m. Menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah secara
terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat
daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan
memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan
bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
n. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
o. Membina, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, arahan
dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
p. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai
kinerja bawahan;
q. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan
penanggulangan bencana daerah kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis;
r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik
secara lisan maupun tertulis;
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan bidang tugas.
2. Sekretaris :
(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan
administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian serta kerjasama.
(2) Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program
perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan
administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-
undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah
tangga serta kerjasama;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 16
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan melaksanakan hubungan masyarakat dan protokol;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi
pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan
bencana;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengumpulan
data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan
bencana; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian Tugas Jabatan Sekretaris, terdiri dari :
a. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja Badan;
b. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan,
mengsinkronisasikan, mengintegrasikan program perencanaan
dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan, mengkoordinasikan,
pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum
dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana,
peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan,
perlengkapan, dan rumah tangga badan serta kerjasama;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan
kegiatan hubungan masyarakat dan protokol dilingkungan
Badan;
f. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan
fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana daerah;
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan data serta
menyebarluaskan informasi baik kejadian bencana maupun
potensi bencana daerah;
h. Menyiapkan bahan, menyusun dan mengkoordinasikan
laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
i. Menyiapkan bahan, menyusun dan mengkoordinasikan
laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Badan;
j. Membina, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, arahan
dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 17
k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai
kinerja bawahan;
l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan
kesekretariatan badan kepada atasan baik secara lisan
maupun tertulis;
m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik
secara lisan maupun tertulis; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan bidang tugas.
3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
(1) Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam
Kebakaran mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan
kebijakan teknis dibidang pencegahan, kesiapsiagaan dan
pemadam kebakaran meliputi fasilitasi, pengkoordinasian serta
pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan pada prabencana, pemadam kebakaran dan
pemberdayaan masyarakat.
(2) Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam
Kebakaran mempunyai fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, pemadam
kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan
di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana, pemadam kebakaran serta pemberdayaan
masyarakat;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi
atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana, pemadam kebakaran serta
pemberdayaan masyarakat;
d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan
tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi
dan kesiapsiagaan pada prabencana pemadam kebakaran serta
pemberdayaan masyarakat; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 18
(3) Uraian Tugas Jabatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan
Pemadam Kebakaran terdiri dari :
a. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja dibidang
Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran;
b. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan serta rencana
operasional bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
pada prabencana, pemadam kebakaran serta pemberdayaan
masyarakat;
d. Penyiapan bahan penggkoordinasian dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan,
pemadam kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi
atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana, pemadam kebakaran serta
pemberdayaan masyarakat;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana
pemadam kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
g. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas
penyelenggaraan bidang pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat
serta pemadam kebakaran kepada atasan secara periodik baik
secara lisan maupun tertulis;
h. Membina, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, arahan
dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai
kinerja bawahan;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik
secara lisan maupun tertulis;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan bidang tugas.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik,
(1) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok
penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang Kedaruratan dan
Logistik, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 19
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi
penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, penyediaan
sarana dan prasarana darurat, penyediaan logistik dan peralatan.
(2) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik;
b.Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat;
d.Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana
pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik;
e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian Tugas Jabatan Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
a. Menyusun dan menyiapkan program kerja dibidang kedaruratan
dan logistik;
b. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Menyiapkan bahan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap
lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya melalui idetifikasi
cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan
prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan
umum/pemerintahan, kemampuan sumber daya alam maupun
buatan;
d. Menyiapkan bahan penentuan status keadaan darurat bencana
daerah;
e. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
bencana;
f. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar saat keadaan
darurat bencana daerah;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 20
g. Melaksanakan perlindungan pada kelompok rentan saat darurat
bencana daerah;
h. Melaksanakan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana
vital;
i. Menyiapkan bahan pengoordinasian pengerahan sumber daya
manusia, peralatan, dan logistik dan segera mengirimkan ke
lokasi bencana sesuai dengan lokasi, tingkat bencana dan
kebutuhan;
j. Menyiapkan bahan dalam rangka kemudahan akses saat
tanggap darurat meliputi pengerahan sumber daya manusia,
pengerahan peralatan, pengerahan logistik, imigrasi, cukai, dan
karantina. Perizinan. pengadaan barang / jasa, pengelolaan dan
pertanggungjawaban uang dan/atau barang. penyelamatan dan
komando untuk memerintahkan instansi / lembaga;
k. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban uang
dan/atau barang saat penanganan tanggap darurat;
l. Menyiapkan peralatan dan/atau jasa untuk pencarian dan
penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi
korban bencana; kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat
hunian sementara;
m. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas
penyelenggaraan bidang Kedaruratan dan Logistik kepada
atasan secara periodik baik secara lisan maupun tertulis;
n. Membina, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, arahan
dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai
kinerja bawahan;
p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis;
q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan bidang tugas.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas
pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian
dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
(2) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 21
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi
dan rekontruksi;
b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan
di bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja di bidang
rehabilitasi dan rekontruksi;
d. Pemantauan, evaluasi dan anlisis pelaporan tentang
pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian Tugas Jabatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
terdiri dari :
a. Menyiapkan bahan dan menyusun program kerja dibidang
rehabilitasi dan rekonstruksi didasarkan pada analisis
kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat;
b. Mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkoordinasian serta
fasilitasi satuan kerja perangkat daerah dan instansi / lembaga
terkait dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi
bencana daerah;
d. Melaksanakan kebijakan dibidang rehabilitasi pada wilayah
pasca bencana melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah
bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian
bantuan stimulan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan
sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi
konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan
keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan serta
pemulihan fungsi pelayanan publik;
e. melaksanakan kebijakan dibidang rekontruksi pada wilayah
pasca bencana melalui kegiatan pembangunan kembali
prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial
masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan
penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana,
partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 22
kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan
kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi
pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama pada
masyarakat;
f. mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugas
penyelenggaraan dibidang rehabilitasi dan rekontruksi kepada
atasan secara periodik baik secara lisan maupun tertulis;
g. membina, mengkoordinasikan, memberikan petunjuk, arahan
dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menilai
kinerja bawahan;
i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara
lisan maupun tertulis; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang
berkaitan dengan bidang tugas.
TATA KERJA
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung
jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur
pengarah dan unsur pelaksana berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati.
Sidang anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dapat
mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga
usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan
yang ditetapkan oleh Bupati.
Kepala Pelaksana bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan tugas
dan fungsi penanggulangan bencana daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh
Kepala BPBD.
Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya
wajib menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.
Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 23
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal
maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam
lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas
pokoknya masing-masing.
(1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya masing-masing.
(2) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan
Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta rnenyampaikan
laporan tepat pada waktunya.
(3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
Sekretaris, Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional menyampaikan
laporan kepada Kepala Pelaksana dan berdasarkan hal tersebut Sekretaris
menyusun laporan berkala Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
KEPEGAWAIAN
Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala
Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi
di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 24
BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
BIDANG
PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN
DAN PEMADAM KEBAKARAN
BIDANG
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
BIDANG
REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUBBAGIAN
PROGRAM DAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SEKSI
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
SEKSI
PEMADAM KEBAKARAN
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
- INSTANSI TERKAIT
- MASYARAKAT
PROFESIONAL / AHLI
KEPALA PELAKSANA
KEPALA
SEKSI
KEDARURATAN
SEKSI
LOGISTIK
SEKSI
REHABILITASI
SEKSI
REKONSTRUKSI
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 25
2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Grobogan
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan
Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan per 1 Desember
2017 memiliki Pegawai (PNS) berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri
dari 9 (sembilan) orang pejabat struktural, 7 (tujuh) orang pegawai non
struktural dan dibantu 3 (tiga) orang THL di Sekretriat, 18 THL anggota
SAR dan 1 THL Penjaga Malam.
Data Lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil
No Jabatan
PNS Golongan (orang)
IV III II I
L P L P L P L P
1. Kepala Pelaksana 1
2. Sekretaris 1
3. Kabid 2 1
4. Kasie 6 1
5. Staf 1 4 1
Jumlah 17 2 3 6 1 4 1 0 0
Tabel 2.2 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin
No Status Jumlah Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
1. PNS 17 org 12 org 5 org
Jumlah 17 org 12 org 5 org
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 26
Tabel 2.3 Jumlah SDM Non PNS
No Penempatan L P Jumlah
1. THL SAR 17 3 20
2. THL Kesekretariatan 4 2 6
3. THL Penjaga Malam 1 - 1
Total Jumlah 27
Tabel 2.4 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Tingkat Pendidikan
No Status
Kepegawaian
Jumlah
Pegawai
Pendidikan
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 Pegawai Laki-
laki 34 - 3 5 3 23 - -
2 Pegawai Perempuan
10 - 2 3 0 5 - -
TOTAL 44 - 5 8 3 28 - -
Data pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa jumlah
PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan
sebanyak 17 orang dengan komposisi 70,588 % laki-laki dan 29,412 %
perempuan, selanjutnya apabila dilihat dari komposisi status pegawai
dapat diketahui bahwa pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
yang PNS sebanyak 17 orang dan yang tidak tetap dengan status THL
sebanyak 27 Orang.
2.2.2 Sumberdaya Aset/Modal
Kualitas dukungan sarana untuk menunjang kinerja peningkatan
pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Grobogan mutlak harus diwujudkan, mengingat Badan Penanggulangan
Bencana Daerah memegang peran yang sangat penting dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sarana yang
penting dan vital adalah sarana dan prasarana dalam penanggulangan
bencana. Jumlah sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana
49 macam. Apabila dikaitkan dengan TUPOKSI Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Grobogan, maka prasarana tersebut masih
dirasa kurang terutama Mobil Pemadam Kebakaran dan pos Pemadam
Kebakaran. Jumlah Mobil Pemadam yang tersedia saat ini baru 3 unit di 3
Pos Pemadam Kebakaran. Dengan luas wilayah Kabupaten Grobogan hal
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 27
ini dirasa masih sangat minim ditambah juga banyak sarana infrastruktur
jalan yang menjangkau daerah-daerah pemukiman masih kurang
memadai.
Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2017
No. Jenis Barang / Nama Barang Jumlah Kondisi
1 Mobil Dinas 2 Baik
2 Mobil Rescue 4 Baik
3 Mobil Tanki 1 Baik
4 Sepeda Motor 5 Baik
Tabel 2.6
Peralatan Rescue
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2017
No. Jenis Barang / Nama Barang Jumlah Kondisi
1 Motor Boat 2 Baik
2 Breating Aparatus 1 Baik
3 Budyancy Control Device 2 Baik
4 Conecktor 1 Baik
5 Descenders 2 Baik
6 Falbet 5 Baik
7 Fins 2 Baik
8 Jumar 2 Baik
9 Karpentel Dinamis 1 Baik
10 Karpentel Statis 2 Baik
11 Kompresor Oksigen 1 Baik
12 Masker 2 Baik
13 Octopus Eagle 2 Baik
14 Poimpa Distributor 3 Baik
15 Pompa Perahu Karet 1 Baik
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 28
No. Jenis Barang / Nama Barang Jumlah Kondisi
16 Pulleys 3 Baik
17 Regulator Eagle 2 Baik
18 Scuba Tank (Tabung Selam) 2 Baik
19 Selang Water Gun 5 Baik
20 Sirine Mobil Pemadam Kebakaran 1 Baik
21 Sitharness 8 Baik
22 Supreme Compact PD 2 Baik
23 Tandu 2 Baik
24 Tenda Peleton 1 Baik
25 Tenda Regu 1 Baik
26 Valbet 4 Baik
27 Weicht (Pemberat) 2 Baik
Tabel 2.7
Peralatan Mebeler
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2017
No. Jenis Barang / Nama Barang Jumlah Kondisi
1 Mesin Ketik 3 Baik
2 Mesin Tik Digital 1 Baik
3 Rak Besi 3 Baik
4 Rak Arsip 3 Baik
5 Filing Kabinet 18 Baik
6 Brankas 2 Baik
7 Lemari Arsip 8 Baik
8 Papan Nama Kantor 1 Baik
9 Papan Nama Kantor Posko Damkar
Wirosari Dan Gubug 1 Baik
10 Papan Nama Kantor Posko Damkar
Purwodadi 1 Baik
11 White Board 2 Baik
12 Lemari Kayu 1 Baik
13 Meja Kayu 1 Baik
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 29
No. Jenis Barang / Nama Barang Jumlah Kondisi
14 Kursi Panjang 9 Baik
15 Kursi Putar 2 Baik
16 Kursi Lipat 30 Baik
17 Meja Komputer 5 Baik
18 Matras/Kasur 4 Baik
19 Teralis 11 Baik
20 AC 5 Baik
21 AC Portable 2 Baik
22 Komputer 1 Baik
23 Komputer PC 7 Baik
24 Laptop 8 Baik
25 Notebook 2 Baik
26 Notebook Hybrid 1 Baik
27 DVD Eksternal 2 Baik
28 Hardisk Eksternal 9 Baik
29 Printer 10 Baik
30 Printer A3 Inkjet 1 Baik
31 Printer Dot Matrix 1 Baik
32 Printer Inkjet 2 Baik
33 Printer Laser 1 Baik
34 Printer Office Jet 1 Baik
35 Scaner 2 Baik
36 Projektor 1 Baik
37 LCD Proyektor 1 Baik
38 Layar Proyektor 1 Baik
39 Pesawat Drone 2 Baik
Tabel 2.8
Kantor dan Bangunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 30
Tahun 2017
No. Jenis Barang / Nama Barang Status
1 Kantor Induk Asett BPBD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Grobogan
dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaan sesuai peran dan
fungsi yang diamanatkan. Dengan demikian, di harapkan BPBD akan terus
berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana
yang efektif dan efisien.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan koordinator
penanggulangan bencana yang meliputi sebelum (pra bencana), saat terjadi
bencana dan setelah bencana terjadi (pasca bencana). Dari gambaran
diatas, kinerja pelayanan dan permasalahan yang dihadapi Badan
Penanggulangan Bencana Kabupaten Grobogan akan melakukan upaya
dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat,
diantaranya melalui :
Pelayanan Bagian Sekretariat :
1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
2) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
3) Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ);
4) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dn seterusnya;
5) Penyusunan Buku Inventaris Aset SKPD;
6) Penyusunan Produk Hukum terkait dengan aturan kedinasan.
Pelayanan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :
1) Tersusun Peta risiko bencana banjir di Kabupaten Grobogan;
2) Terbentuk kelurahan tangguh bencana sebanyak 2 kelurahan;
3) Pelatihan dan sosialisasi pengurangan resiko bencana.
Pelayanan Seksi Kedaruratan dan Logistik :
1) Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR
Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian
operasional kegiatan kedaruratan bencana.
2) Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-Hari Khusus
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 31
Wujud antisipasi dan partisipasi BPBD Kabupaten Grobogan dalam
berbagai event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan
maupun keagamaan.
3) Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana
Posko siaga bencana 24jam/7 hari dengan sistem piket selama 1 tahun
penuh untuk memback-up pelaporan kejadian bencana.
4) Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak
ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai
antisipasi dan buffer stock logistik kebencanaan. Stok logistik tersebut
didorong di Kabupaten/Kota dan Bakorwil untuk mempermudah
mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi bencana.
5) Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik, dan Peralatan
Bencana, dilaksanakan sebagai bentuk saling koordinasi antar
kabupaten/kota.
6) Sinergi antara BPBD dengan para pihak yang terlibat dlam kebencanaan
terumatan untuk mendukung koordinasi dan komunikasi antar sektor
dalam penanggulangan bencana.
Pelayanan Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi :
1) Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di
Kabupaten Grobogan, dilaksanakan melalui rapat koordinasi para
pemangku kepentingan dengan tujuan untuk kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana;
2) Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana untuk
penanganan banjir, kebakaran dan tanah longsor yang merupakan
bencana yang terjadi di Kabupaten Grobogan;
3) Fasilitasi BPBD Kabupaten terhadap daerah-daerah terdampak bencana;
4) Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment;
Melatih apatarur pemerintah penanggulangan bencana agar dapat
melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana
sehingga mampu memberikan laporan kejadian bencana disertai dampak
kerusakan dan kerugian.
5) Fasilitasi dan Kordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di
Kabupaten Grobogan;
6) Penyelenggaraan rapat koordinasi serta pendampingan bagi masyarakat
dan aparatur daerah dalam proses pembangunan kembali terutama
rehabilitasi sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 32
Tabel 2.9
Kejadian Bencana yang tertangani BPBD
Kabupaten Grobogan
NO TAHUN JENIS BENCANA JUMLAH KETERANGAN
1. 2014 Angin puting beliung 13 Kasus Tertangani
Kebakaran 68 Kasus Tertangani
Banjir 7 Kasus Tertangani
Tanah longsor 5 Kasus Tertangani
Kekeringan 77 Kasus Tertangani
2. 2015 Angin puting beliung 5 Kasus Tertangani
Kebakaran 77 Kasus Tertangani
Banjir 10 Kasus Tertangani
Tanah longsor 2 Kasus Tertangani
Kekeringan 151 Kasus Tertangani
3. 2016 Angin puting beliung 9 Kasus Tertangani
Kebakaran 40 Kasus Tertangani
Banjir 8 Kasus Tertangani
Tanah longsor 3 Kasus Tertangani
Kekeringan 0 Kasus Tertangani
4. 2017 Angin puting beliung 6 Kasus Tertangani
Kebakaran 57 Kasus Tertangani
Banjir 10 Kasus Tertangani
Tanah longsor 3 Kasus Tertangani
Kekeringan 121 Kasus Tertangani
Keterangan :
* Tahun 2017 Sumber data kejadian bencana s/d Bulan September 2017
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 33
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 34
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Grobogan
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun
ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke-
Rata-rata
Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PAD - - - - - - - - - - -
Belanja
Langsung
-
Rp 8
00.8
26.1
00
Rp 4
.399.6
35.0
00
Rp 4
.962.8
80.0
00
Rp 4
.971.1
05.0
00
-
Rp 7
52.9
08.8
53
Rp 4
.095.6
54.4
67
Rp 3
.944.7
34.6
50
Rp 4
.276.9
89.6
76
- 95,63
%
93,09
%
79,48
%
86,04
%
Rp1.3
90.0
92.9
67
Rp1.1
74.6
93.6
08
Belanja
Tidak
Langsung
-
Rp 3
41.8
57.8
16
Rp 1
.405.1
80.0
00
Rp 1
.496.2
12.6
00
Rp 1
.650.6
66.0
56
-
Rp 3
26.9
09.1
19
Rp 1
.377.9
73.3
52
Rp 1
.446.9
17.0
82
Rp 1
.620.5
61.5
36
- 94,02
%
98,06
%
96,71
%
98,18
%
Rp436.2
69.4
13
Rp431.2
17.4
72
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 35
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun
ke-
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke-
Rata-rata
Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
Total
-
Rp 1
.142.6
83.9
16
Rp 5
.804.8
15.0
00
Rp 6
.459.0
92.6
00
Rp 6
.621.7
71.0
56
-
Rp 1
.079.8
17.9
72
Rp 5
.473.6
27.8
19
Rp 5
.391.6
51.7
32
Rp 5
.897.5
51.2
12
- 94,50
%
94,29
%
83,47
%
89,06
% R
p 1
.826.3
62.3
80
Rp 1
.605.9
11.0
80
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 36
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18 19 201 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 90.270.100 514.335.000 602.000.000 651.000.000 - 87.108.853 468.134.575 554.908.250 516.906.416 - 96 91 92 79 528.063.233 455.132.119Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.800.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 - 1.800.000 4.994.010 5.999.450 5.990.892 - 100 100 100 100 4.200.000 4.196.597Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 4.500.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 - 1.948.353 13.522.226 35.535.317 43.899.822 - 43 45 89 88 38.833.333 36.375.132Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 0 139.500.000 220.000.000 250.000.000 - 0 121.815.723 194.019.338 165.310.757 - 0 87 88 66 230.000.000 184.449.811Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.000.100 25.000.000 44.000.000 30.000.000 - 9.999.000 25.000.000 43.977.000 26.299.000 - 100 100 100 88 29.333.233 28.085.333Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 2.000.000 39.735.000 33.000.000 35.000.000 - 2.000.000 39.720.000 32.998.000 29.999.700 - 100 100 100 86 31.666.667 29.998.567Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.000.000 20.000.000 7.000.000 6.000.000 - 2.000.000 19.993.000 6.983.000 5.794.000 - 100 100 100 97 4.666.667 4.586.667Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.770.000 0 0 0 - 1.770.000 0 0 0 - 100 0 0 0 -1.770.000 -1.770.000Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - 600.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 - 600.000 4.074.000 4.992.000 4.000.000 - 100 81 100 100 4.066.667 4.061.333Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor - 17.860.000 40.000.000 45.000.000 40.000.000 - 17.650.000 39.889.500 44.857.500 21.291.500 - 99 100 100 53 25.473.333 19.352.167Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 43.930.000 140.000.000 140.000.000 170.000.000 - 43.571.500 135.692.250 136.264.395 167.184.316 - 99 97 97 98 106.070.000 102.999.535Koordinasi, Monitoring, Konsultasi, Menghadiri acara dalam Daerah - 5.810.000 0 0 0 - 5.770.000 0 0 0 - 99 0 0 0 -5.810.000 -5.770.000Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah - 0 35.000.000 20.000.000 20.000.000 - 0 30.485.500 8.416.250 10.363.429 - 0 87 42 52 20.000.000 9.065.310Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi - 0 25.000.000 35.000.000 35.000.000 - 0 22.930.000 33.871.000 31.873.000 - 0 92 97 91 35.000.000 33.205.000Penyediaan PBB Gedung Kantor - 0 100.000 0 0 - 0 18.366 0 0 - 0 18 0 0 0 0Pengadaan Buku Perundang - undangan - 0 10.000.000 7.000.000 5.000.000 - 0 10.000.000 6.995.000 4.900.000 - 0 100 100 98 6.333.333 6.296.6672 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 179.730.000 1.533.050.000 627.500.000 398.000.000 - 177.920.000 1.445.292.500 315.563.866 373.061.000 - 99 94 50 94 371.270.000 156.809.577Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 24.530.000 0 50.000.000 33.000.000 - 23.690.000 0 49.050.000 32.391.000 - 97 0 98 98 19.803.333 19.807.000Pengadaan Meja Kursi (Meubelair) - 100.000.000 0 0 0 - 99.500.000 0 0 0 - 100 0 0 0 -100.000.000 -99.500.000Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 0 238.550.000 70.000.000 35.000.000 - 0 227.225.000 69.340.000 34.568.000 - 0 95 99 99 58.333.333 57.749.333Pengadaan Jaringan PABX - 0 10.000.000 0 0 - 0 9.860.000 0 0 - 0 99 0 0 0 0Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor - 5.000.000 0 25.000.000 15.000.000 - 5.000.000 0 19.500.000 0 - 100 0 78 0 16.666.667 8.000.000Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 0 5.000.000 0 0 - 0 4.987.500 0 0 - 0 100 0 0 0 0Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 5.200.000 0 0 0 - 5.200.000 0 0 0 - 100 0 0 0 -5.200.000 -5.200.000Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat SAR - 10.000.000 0 0 0 - 10.000.000 0 0 0 - 100 0 0 0 -10.000.000 -10.000.000Pengdaan Pompa Distribusi dan Konektor Mobil Tanki - 35.000.000 0 0 0 - 34.530.000 0 0 0 - 99 0 0 0 -35.000.000 -34.530.000Pengadaan Pemasangan Telepon Baru - 0 0 2.500.000 0 - 0 0 2.500.000 0 - 0 0 100 0 1.666.667 1.666.667Pengadaan Alat Komunikasi dan Peralatan SAR/Damkar - 0 37.500.000 150.000.000 20.000.000 - 0 37.400.000 145.260.000 18.794.000 - 0 100 97 94 106.666.667 103.104.667Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - 0 30.000.000 8.000.000 90.000.000 - 0 29.415.000 8.000.000 89.295.500 - 0 98 100 99 35.333.333 35.098.500Pengadaan Papan Nama Kantor BPBD - 0 3.000.000 12.000.000 0 - 0 2.910.000 12.000.000 0 - 0 97 100 0 8.000.000 8.000.000Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD - 0 440.000.000 0 0 - 0 391.778.000 0 0 - 0 89 0 0 0 0Penataan Lingkungan Kantor BPBD - 0 330.000.000 0 0 - 0 323.619.000 0 0 - 0 98 0 0 0 0Pembuatan Bak Tandon Air dan Hidrant - 0 180.000.000 0 0 - 0 162.884.000 0 0 - 0 90 0 0 0 0Pengadaan Jaringan Peralatan Komputer - 0 4.000.000 0 0 - 0 4.000.000 0 0 - 0 100 0 0 0 0Pembuatan Pagar, Pos Jaga, Tempat Parkir dan Paddock - 0 150.000.000 0 0 - 0 148.599.000 0 0 - 0 99 0 0 0 0Penysunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan Gedung dan Garasi Damkar - 0 40.000.000 0 0 - 0 39.059.000 0 0 - 0 98 0 0 0 0Penysunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan Gedung Kantor - 0 50.000.000 0 0 - 0 48.772.000 0 0 - 0 98 0 0 0 0Pengadaan Winch - 0 15.000.000 0 0 - 0 14.784.000 0 0 - 0 99 0 0 0 0Pemeliharaan Gedung Kantor - 0 0 10.000.000 50.000.000 - 0 0 9.913.866 49.858.000 - 0 0 99 100 23.333.333 23.228.577Pembuatan Telfood dan Pavingisasi Kantor BPBD Kabupaten Grobogan - 0 0 200.000.000 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 133.333.333 0Pengadaan Sofware Aplikasi - 0 0 0 30.000.000 - 0 0 0 28.798.000 - 0 0 0 96 10.000.000 9.599.333Pembuatan Garasi/ Kanopi Mobil Damkar di Kecamatan Toroh - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 94.581.500 - 0 0 0 95 33.333.333 31.527.167Pengadaan Alat Pemetaan Pesawat Drone - 0 0 0 25.000.000 - 0 0 0 24.775.000 - 0 0 0 99 8.333.333 8.258.333Pembuatan Tempat Parkir dan Pintu Pagar Stanlis Kantor BPBD Kabupaten Grobogan - 0 0 100.000.000 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 66.666.667 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 0 90.000.000 72.145.000 117.000.000 - 0 89.725.000 67.455.000 83.523.476 - 0 100 93 71 87.096.667 72.811.159Pendidikan dan Pelatihan Non Formal - 0 10.000.000 20.000.000 20.000.000 - 0 9.765.000 15.540.000 13.567.476 - 0 98 78 68 20.000.000 14.882.492Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 0 50.000.000 20.000.000 0 - 0 49.980.000 19.770.000 0 - 0 100 99 0 13.333.333 13.180.000Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana - 0 0 0 32.000.000 - 0 0 0 31.425.000 - 0 0 0 98 10.666.667 10.475.000Pelatihan Pemadam Kebakaran - 0 30.000.000 32.145.000 30.000.000 - 0 29.980.000 32.145.000 28.565.000 - 0 100 100 95 31.430.000 30.951.667Pelatihan Kesamaptaan bagi Petugas SAR dan Damkar - 0 0 0 10.000.000 - 0 0 0 9.966.000 - 0 0 0 100 3.333.333 3.322.000Pelatihan Damage And Loss Assesment (DALA) - 0 0 0 25.000.000 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 8.333.333 04 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran - 254.727.900 683.250.000 1.174.500.000 1.251.000.000 - 221.997.900 608.478.242 1.024.353.034 1.077.964.234 - 87 89 87 86 945.272.100 820.225.534Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran - 254.727.900 683.250.000 1.174.500.000 1.231.000.000 - 221.997.900 608.478.242 1.024.353.034 1.077.964.234 - 87 89 87 88 938.605.433 820.225.534Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran - 0 0 0 20.000.000 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 6.666.667 05 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - 276.098.100 892.000.000 1.269.355.000 1.549.010.000 - 265.882.100 830.500.150 1.025.850.000 1.320.888.200 - 96 93 81 85 1.086.475.233 858.313.967Pelatihan SAR - 35.000.000 0 0 0 - 35.000.000 0 0 0 - 100 0 0 0 -35.000.000 -35.000.000Pelatihan Managemen PBP (Gladi Managemen PBP) - 25.000.000 0 0 0 - 25.000.000 0 0 0 - 100 0 0 0 -25.000.000 -25.000.000Rakor Terpadu Penanggulangan Bencana - 10.491.600 0 0 0 - 10.491.600 0 0 0 - 100 0 0 0 -10.491.600 -10.491.600Piket PBA - 44.787.500 115.000.000 0 0 - 44.787.500 115.000.000 0 0 - 100 100 0 0 -44.787.500 -44.787.500Operasional PBP - 10.819.000 0 0 0 - 10.818.000 0 0 0 - 100 0 0 0 -10.819.000 -10.818.000Kegiatan Penunjangan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 - 150.000.000 0 0 0 - 139.785.000 0 0 0 - 93 0 0 0 -150.000.000 -139.785.000Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) - 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - 0 20.000.000 14.870.000 11.352.000 - 0 100 74 57 20.000.000 13.697.333Pelatihan SAR dan Penanganan Darurat - 0 35.000.000 35.000.000 36.000.000 - 0 34.885.000 34.600.000 34.006.000 - 0 100 99 94 35.333.333 34.402.000Operasional SAR dan Event Hari-hari Khusus - 0 30.000.000 35.000.000 140.000.000 - 0 30.000.000 35.000.000 101.889.500 - 0 100 100 73 70.000.000 57.296.500Piket Posko SAR - 0 0 249.855.000 235.000.000 - 0 0 249.418.200 227.609.000 - 0 0 100 97 244.903.333 242.148.467Rakor Penanggulangan Bencana - 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 0 15.000.000 14.457.500 12.636.000 - 0 100 96 84 15.000.000 13.850.333Kegiatan Gladi Manajemen PBA - 0 16.000.000 16.000.000 20.010.000 - 0 16.000.000 14.000.000 17.773.000 - 0 100 88 89 17.336.667 15.257.667Bantuan Air Bersih Masyarakat Korban Bencana - 0 450.000.000 420.000.000 710.000.000 - 0 393.708.000 325.266.500 594.258.700 - 0 87 77 84 516.666.667 414.930.567Pengadaan Logistik - 0 175.000.000 0 0 - 0 169.907.150 0 0 - 0 97 0 0 0 0Pengadaan dan Penyaluran Logistik - 0 0 100.000.000 200.000.000 - 0 0 95.922.800 186.490.250 - 0 0 96 93 133.333.333 126.111.950Simulasi Penanganan Darurat - 0 0 20.000.000 15.000.000 - 0 0 18.180.000 13.731.000 - 0 0 91 92 18.333.333 16.697.000Piket Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM) - 0 36.000.000 22.500.000 0 - 0 36.000.000 0 0 - 0 100 0 0 15.000.000 0Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat - 0 0 36.000.000 33.000.000 - 0 0 35.460.000 0 - 0 0 99 0 35.000.000 23.640.000Pengadaan dan Penyaluran Logistik Bahan Banjiran - 0 0 250.000.000 0 - 0 0 140.525.000 0 - 0 0 56 0 166.666.667 93.683.333Pengadaan Alat Dapur Umum - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 98.416.000 - 0 0 0 98 33.333.333 32.805.333Kegiatan Penyelenggaraan Ekspos/ Pameran Pengurangan Resiko Bencana - 0 0 0 25.000.000 - 0 0 0 22.726.750 - 0 0 0 91 8.333.333 7.575.583Pengadaan Box Plastik Untuk Penyimpanan Logistik Pangan - 0 0 50.000.000 0 - 0 0 48.150.000 0 - 0 0 96 0 33.333.333 32.100.0006 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi - 0 540.000.000 300.000.000 700.000.000 - 0 520.884.000 292.333.500 671.856.600 - 0 96 97 96 433.333.333 418.841.200Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2012 - 0 540.000.000 0 0 - 0 520.884.000 0 0 - 0 96 0 0 0 0Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Dusun Kanusan Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 73.247.000 0 - 0 0 98 0 50.000.000 48.831.333Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Rambat Kecamatan Geyer - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 73.013.500 0 - 0 0 97 0 50.000.000 48.675.667Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Dusun Gemblung Desa Dokoro Kecamatan Wirosari - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 73.010.500 0 - 0 0 97 0 50.000.000 48.673.667Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Jambangan Kecamatan Geyer - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 73.062.500 0 - 0 0 97 0 50.000.000 48.708.333Perbaikan dengan Rekonstruksi Bronjong Penahan Jalan Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 95.106.000 - 0 0 0 95 33.333.333 31.702.000Perbaikan dengan Rekonstruksi Bronjong Penahan Jalan Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 93.800.000 - 0 0 0 94 33.333.333 31.266.667Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Box Culvert Desa Boloh Kecamatan Toroh - 0 0 0 125.000.000 - 0 0 0 117.405.600 - 0 0 0 94 41.666.667 39.135.200Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Jambangan Kecamatan Geyer - 0 0 0 75.000.000 - 0 0 0 71.031.000 - 0 0 0 95 25.000.000 23.677.000Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon - 0 0 0 200.000.000 - 0 0 0 195.989.000 - 0 0 0 98 66.666.667 65.329.667Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 98.525.000 - 0 0 0 99 33.333.333 32.841.6677 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 0 117.000.000 70.000.000 280.095.000 - 0 109.380.000 54.568.000 0 - 0 93 78 0 140.031.667 36.378.667Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Penanggulangan Bencana Tahun 2013 - 0 25.000.000 0 0 - 0 24.590.000 0 0 - 0 98 0 0 0 0Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 - 0 25.000.000 0 0 - 0 19.990.000 0 0 - 0 80 0 0 0 0Perencanaan Tahun 2014 - 0 62.000.000 0 0 - 0 59.800.000 0 0 - 0 96 0 0 0 0Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 0 0 10.000.000 0 - 0 0 10.000.000 0 - 0 0 100 0 6.666.667 6.666.667Pengelolaan Asset BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 - 0 5.000.000 0 0 - 0 5.000.000 0 0 - 0 100 0 0 0 0Perencanaan Tahun 2015 - 0 0 35.000.000 0 - 0 0 24.558.000 0 - 0 0 70 0 23.333.333 16.372.000Pengelolaan Asset BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 - 0 0 15.000.000 0 - 0 0 10.670.000 0 - 0 0 71 0 10.000.000 7.113.333Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Sosial - 0 0 10.000.000 60.095.000 - 0 0 9.340.000 24.710.000 - 0 0 93 41 26.698.333 14.463.333Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran - 0 0 0 30.000.000 - 0 0 0 20.306.750 - 0 0 0 68 10.000.000 6.768.917Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2016 dan Penyusunan Dokumen Kebencanaan Tahun 2015 - 0 0 0 30.000.000 - 0 0 0 7.962.000 - 0 0 0 27 10.000.000 2.654.000Pengelolaan Asset BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 - 0 0 0 10.000.000 - 0 0 0 59.095.500 - 0 0 0 591 3.333.333 19.698.500Penyusunan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana - 0 0 0 135.000.000 - 0 0 0 87.843.500 - 0 0 0 65 45.000.000 29.281.167Penyusunan Profil dan Database BPBD - 0 0 0 15.000.000 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 5.000.000 08 Program Pendukung Operasional Forum Terpadu Penanggulangan Bencana - 0 30.000.000 40.000.000 25.000.000 - 0 23.260.000 37.475.000 18.372.000 - 0 78 94 73 35.000.000 31.107.333Forum Terpadu Penanggulangan Bencana Lintas SKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 - 0 30.000.000 0 0 - 0 23.260.000 0 0 - 0 78 0 0 0 0Forum Terpadu Penanggulangan Bencana Lintas SKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 - 0 0 40.000.000 0 - 0 0 37.475.000 0 - 0 0 94 0 26.666.667 24.983.333Forum Terpadu Penanggulangan Bencana Lintas SKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 - 0 0 0 25.000.000 - 0 0 0 18.372.000 - 0 0 0 73 8.333.333 6.124.0009 Progam Perbaikan dan Rehabilitasi - 0 0 807.380.000 0 - 0 0 572.228.000 0 - 0 0 71 0 538.253.333 381.485.333Perbaikan dan Rehabilitasi Bronjong Penahan Jembatan Desa Godan Kecamatan Tawangharjo - 0 0 18.271.000 0 - 0 0 18.166.000 0 - 0 0 99 0 12.180.667 12.110.667Perbaikan dan Rehabilitasi Bronjong Jalan Desa Kedungrejo Kecamatan Purwodadi - 0 0 21.712.000 0 - 0 0 21.607.000 0 - 0 0 100 0 14.474.667 14.404.667Perbaikan dan Rehabilitasi Bronjong Penahan Tebing Jalan Desa Kemadohbatur Kecamatan Tawangharjo - 0 0 32.351.000 0 - 0 0 32.036.000 0 - 0 0 99 0 21.567.333 21.357.333Perbaikan dan Rehabilitasi Jalan Longsor Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu - 0 0 31.922.000 0 - 0 0 31.607.000 0 - 0 0 99 0 21.281.333 21.071.333Perbaikan dan Rehabilitasi Bronjong Penahan Tebing Jalan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari - 0 0 15.518.000 0 - 0 0 15.413.000 0 - 0 0 99 0 10.345.333 10.275.333Perbaikan dan Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Darurat Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari - 0 0 124.269.000 0 - 0 0 123.054.000 0 - 0 0 99 0 82.846.000 82.036.000Perbaikan dan Rehabilitasi Darurat Bronjong Penahan Jalan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon - 0 0 78.337.000 0 - 0 0 77.707.000 0 - 0 0 99 0 52.224.667 51.804.667Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon - 0 0 35.000.000 0 - 0 0 34.306.000 0 - 0 0 98 0 23.333.333 22.870.667Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon - 0 0 35.000.000 0 - 0 0 33.355.000 0 - 0 0 95 0 23.333.333 22.236.667Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi - 0 0 45.000.000 0 - 0 0 42.948.000 0 - 0 0 95 0 30.000.000 28.632.000Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Box Culvert Desa Tegalsumur Kecamatan Brati - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 50.000.000 0Perbaikan dengan Rekonstruksi Box Culvert Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 72.950.000 0 - 0 0 97 0 50.000.000 48.633.333Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Desa Tunggak Kecamatan Toroh - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 750.000 0 - 0 0 1 0 50.000.000 500.000Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon - 0 0 70.000.000 0 - 0 0 67.579.000 0 - 0 0 97 0 46.666.667 45.052.667Perbaikan dengan Box Culvert Desa Jambangan Kecamatan Geyer - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 750.000 0 - 0 0 1 0 50.000.000 500.000800.826.100 4.399.635.000 4.962.880.000 4.971.105.000 752.908.853 4.095.654.467 3.944.734.650 4.062.571.926Tabel 2.11Indikator Kinerja Anggaran Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata PertumbuhanNO Program/ Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 37
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 38
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD
Dalam melaksanakan fungsinya, BPBD Kabupaten Grobogan
tentunya memiliki berbagai tantangan dan juga peluang yang dirasakan
sangat mampu mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat
khususnya pelayanan dalam bidang Kebencanaan. Bentuk dari
tantangan dan peluang yang dihadapi BPBD Kabupaten Grobogan yaitu:
2.4.1 Tantangan :
1. Meningkatkan sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi
kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan
sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah
pemerintahan Kelurahan;
2. Banyaknya jenis potensi bencana yang dimiliki Kabupaten Grobogan
diantaranya Bencana Banjir dan Kebakaran dengan tingkat
ancaman yang berbeda-benda dari tingkat terendah, Sedang, bahkan
Tinggi.;
3. Meningkatkan kapasitas dalam pencegahan dan penanggulangan
bencana sehubungan dengan masih banyanya jumlah penduduk
yang tinggal didaerah rawan bencana;
4. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses
tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam
pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi
dengan instansi terkait lainnya;
5. Meningkatkan kompetensi aparat dalam penanggulangan bencana;
6. Membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam
penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana (pengelolaan
logistik, pemberdayaan masyarakat, desa tangguh), saat bencana
(evakuasi, permintaan bantuan, penangaan pengungsian, dll)
maupun pascabencana (penghitungan tingkat kerusakan,
penganggaran pasca bencana, dll).
7. Meningkatkan sumberdaya penanggulangan bencana di BPBD Prov
Jawa Tengah seperti peralatan untuk evakuasi, alat angkutan darat,
perahu karet, pelampung, tenda, alat berat, alat peraga untuk
sosialisasi Terbatasnya sumberdaya penanggulangan bencana di
BPBD Kabupaten Grobogan seperti peralatan untuk evakuasi, alat
angkutan darat, perahu karet, pelampung, tenda, alat berat, alat
peraga untuk sosialisasi
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 40
2.4.2 Peluang :
Sejak diterbitkannya UU No 24 tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan
BPBD di tingkat Povinsi dan Kabupaten/kota maka tugas pokok dan
fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Grobogan secara
otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Grobogan. Sejalan dengan hal
tersebut, pemerintah Kabupaten Grobogan menindaklanjuti dengan
membentuk BPBD melalui Peraturan daerah pada tahun 2012 melalui
Peraturan daerah. Dengan dibentuknya BPBD Provinsi Jawa Tengah
maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang sebelumnya melekat
pada Badan Kesbangpol Kabupaten Grobogan bergeser menjadi tugas
pokok dan fungsi di BPBD Kabupaten Grobogan.Pergeseran tersebut
tidak hanya pergeseran normative belaka, namun telah diikuti dengan
pengalihan beberapa asset PB dan anggaran PB secara otomatis.
Peran BPBD Kabupaten Grobogan dalam penanggulangan
bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari
SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sebagai pelaksana,
BPBD Kabupaten Grobogan memiliki peran untuk memberikan
perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan
pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
1. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan
dengan SKPD Teknis, BPBD mengkoordinasikan seluruh
penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun
pascabencana Penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-
masing SKPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD
sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur
dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
2. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando
kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi
sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat
darurat bencana. Dengan peran sebagai incider commander, BPBD
memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan
dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan
dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan
segera.
Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana mempunyai
beberapa peluang untuk menjadi program yang penting dan prioritas.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 41
Dalam system penanggulangan bencana yang dibangun secara nasional
terdapat 5 (lima) unsur yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian,
yaitu:
a. Legislasi :
Di kabupaten/kota peraturan dan petunjukan teknis terkait
penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat
mengacu pada peraturan di tingkat pusat . upaya yang dilakukan
pada prioritas di Kabupaten Grobogan adalah penyusunan
lembagaan BPBD dengan SOP dan Perwali untuk penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
b. Perencanaan :
Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat
dibedakan menjadi 2 yaitu :
1. Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana
penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian didiskripsikan
menjadi rencana aksi
2. Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana, yaitu :
a) rencana mitigasi : disusun pada tahap pra bencana tanpa
potensi bencana, satu jenis bencana, upaya mitigasi (struktural
dan non struktural), siapa melakukan apa, anggaran
b) rencana kontijensi : disusun pada tahap pra bencana dengan
potensi bencana, satu jenis bencana, gunakan skenario
kejadian yang paling mungkin, siaps melakukan apa, anggaran,
dokumen komitmen antar stakeholder
c) rencana operasi : dilaksanakan pada saat darurat bencana,
melaksanakan rencana kontijensi
d) rencana pemulihan : pasca bencana, dasar wilayah terdampak,
apa saja yang dipulihkan, siapa melakukan apa, anggaran
c. Pengembangan kapasitas :
Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3
(tiga) sub sistem dalam sistem penangulangan bencana dijalankan
dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai
dengan kapasitas yang secara umum dikelompokkan sebagai
berikut.
1. kelembagaan meliputi kelembagaan formal dan non formal
2. sumberdaya, meliputi sumberdaya manusia termasuk aparat,
masyarakat terlatih, relawan dsb. Dan sumber daya sarana
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 42
prasarana termasuk kantor, alat komunikasi, trasnsportasi, obat-
obatan dsb.
3. Meningkatkan kapasitas koordinasi, komando dan pelaksanaan
penanggulangan bencana termasuk pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan
d. Pendanaan :
Pendanaan dalam penangulangan bencana dikelompokkan
dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
1. Pendanaan dari pemerintah.
Mendasarkan pada peruntukkannya, pendanaan tersebut
dibedakan menjadi :
a. Dana Alokasi Khusus, digunakan apabila terjadi bencana yang
tidak terduga (bencana besar) dan tidak tercover pada APBD
b. Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL
Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana
digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses.
Dana siap pakai; dilaksanakan untuk penanganan dan siaga
darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana
banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan
gunung api, dll. Alokasinya digunakan untuk antisipasi
penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik,
aktivasi posko 24jam di tempat-tempat yang kritis bencana,
perbaikan tanggul, dll
c. Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca
bencana dengan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.
digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi
sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip
rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih
baik dan aman.
2. Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang
dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat
(Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat
internasional.
Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal
dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD
Kabupaten/Kota namun pendanaan PB juga melekat pada
kementerian/Lembaga teknis, SKPD teknis terkait kebencanaan.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 43
Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat
disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di
Kabupaten Grobogan antara lain :
a. Terdapatnya pemetaan yang memungkinkan untuk identifikasi
dan inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien;
b. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat
maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak;
c. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara
nasional memungkinkan seluruh BPBD mempunyai
kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar
kualifikasi;
d. Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui pemanfaaan
sumberdaya milik sektor swasta;
e. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan
formal;
f. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama
dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun
internasional;
g. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak
terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana)
oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah
untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1
%) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat;
h. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam
berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan
sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan ,
pengawasan , dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimibigan
teknis, pelatihan , kursus , dll;
i. Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan
mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan,
kapasitas PB secara baik;
j. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan
masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang
bencana secara periodik;
k. Perlunya pengarusutamaan paradigm pengurangan risiko
bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan
menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 44
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN GROBOGAN
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan
merupakan Unsur Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Grobogan yang dibentuk pada tangga 7 Juli
2012 pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan
sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia
(SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan
prosedur. Merupakan indikator penilaian dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dalam penanggulangan bencana. Optimalisasi
sumber daya yang dimiliki BPBD sebagai koordinator harus
bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi,misi dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Kapasitas sumberdaya Penanggulangan Bencana di BPBD
Kabupaten Grobogan jika dibandingkan dengan tingginya intensitas
bencana belum memadai. Pengalaman penanganan kebencanaan yang
telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan
strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk
menghadapai situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-
permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara
menyeluruh antara lain adalah:
1. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kinerja
perangkat daerah;
2. Kurangnya data dan informasi mengenai daerah rawan bencana;
3. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam hal pencegahan
dan penanganan bencana;
4. Belum adanya identifikasi bahan-bahan bantuan yang ada batas
kadaluarsanya;
5. Belum adanya pencatatan yang memadai dalam menilai
kerusakan/kerugian akibat bencana;
6. Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi terkait
pembangunan infrastruktur pasca bencana.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
daerah Terpilih
Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Grobogan ditujukan untuk memahami arah
pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk lima tahun yang akan datang,
dan juga untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor
pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah tersebut.
Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2016-
2021, Visi dan Misi Pembangunan yang akan dicapai selama periode 5
(lima) tahun mendatang yaitu :
1. Visi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan visi dan
misi pembangunan Kabupaten Grobogan. Visi merupakan
rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD
adalah visi Kepala daerah dan Wakil kepala daerah terpilih yang
disampaikan pada waktu pilkada.
Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa
depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima
tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka
menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang
Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh”
Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu
masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan
masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara
menyeluruh. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut
adalah :
1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud
bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten yang sehat,
selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun
materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 46
terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki
usia harapan hidup yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang
layak dan memiliki pendapatan perkapita yang sesuai dengan
kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan secara
materiil, masyarakat merasa aman dalam menjlani
kehidupannya, terhindar dari ancaman keamanan dan
ketertiban lingkungan.
2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung
maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang
sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril
maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan
masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandani dengan
menurunnya tingkat kesenjangan kelompok pendapatan
masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang merata dan
menurunnya kesenjangan antar wilayah.
2. Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi
menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan
sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan
jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai
visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang
Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”, ditetapkan 9 (sembilan)
misi yaitu :
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan,
perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air;
2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri,
perdagangan, koperasi dan pariwisata;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan
pemberdayaan masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan
pelayanan sosial dasar lainnya;
5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan
penyerapan tenaga kerja;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola
pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik;
7. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 47
dan kualitas penataan ruang;
8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan
pelestarian budaya masyarakat;
9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar
wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan
penanggulangan kemiskinan.
Dari penjabaran visi dan misi di atas, misi ke - satu yaitu
Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan,
perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air,
dan misi keempat yaitu Peningkatan kualitas pelayanan
pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat ,
keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar
lainnya merupakan misi yang dipakai sebagai amanat untuk
Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Grobogan karena di
dalam misi tersebut menyangkut isu strategis yang dihadapi oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan
Dengan sarana dan prasarana yang memadai Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mampu melaksanakan
penanggulangan dengan lebih cepat, tepat dan akurat agar
terwujud masyarakat yang aman dan damai dari bencana yang
ada. BPBD sebagai instansi teknis memiliki arah kebijakan yang
akan mendukung visi dan misi Kepala Daerah terpilih di
antaranya melalui Respon Time Rate bila terjadi bencana serta
pelatihan dan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat
mengetahui dan memahami apa itu bencana, bagaimana
pencagahannya dan apa yang dilakukan bila terjadi bencana.
Karena bencana tidak dapat diprediksi.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 48
Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera
Secara Utuh dan Menyeluruh”,
No
Misi dan
Program
KDH dan
Wakil KDH
terpilih
Permasalahan Pelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan,
perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air
1. Program Rehabilitasi
dan Rekonstruk
si
1. Belum adanya
pencatatan yang
memadai dalam
menilai
kerusakan/kerugian
akibat bencana;
Minimnya
tenaga ahli di
bidang terkait
Ada
Koordinasi
dan
kerjasama
dengan pihak
yang terkait
2. Belum optimalnya
penanganan
rehabilitasi dan
rekonstruksi terkait
pembangunan
infrastruktur pasca
bencana.
Keterbatasan
wewenang
dengan
Perangkat
Daerah yang
lain
Adanya
koordinasi
dengan
Perangkat
Daerah
terkait
Misi 4 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan
pemberdayaan masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial
dasar lainnya
1. Program pencegaha
n dini dan penggulan
gan korban
bencana
1. Belum optimalnya
sarana dan prasarana
penunjang kinerja
perangkat daerah;
Wilayah kab.
Grobogan yang
luas sehingga
diperlukan
sarana dan
prasarana
dalam jumlah
yang banyak.
Bantuan
sarana dan
prasarana
dari BNPB
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 49
alam
2. Kurangnya data dan
informasi mengenai
daerah rawan bencana;
Masih
minimnya
pemetaan
wilayah rawan
bencana
Mulai
disusunya
peta rawan
banjir dan
tanah longsor
3. Belum maksimalnya
partisipasi masyarakat
dalam hal pencegahan
dan penanganan
bencana;
Masih
minimnya
pengetahuan
masyarakat
tentang
kebencanaan
Mulai banyak
diadakan
sosialisasi
tentang
kebencanaan
di Kab.
Grobogan
4. Belum adanya
identifikasi bahan-
bahan bantuan yang
ada batas
kadaluarsanya;
Belum adanya tempat
penyimpanan bahan- bahan
bantuan berdasarkan jenisnya
Sudah
dibangun
gudang
penyimpanan
bahan
bantuan
3.3 Telahaan Renstra BNPB dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah
1. Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian
tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan
kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan
dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dengan visi
jangka panjang yaitu:
“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”.
Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin
diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –
2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan
kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana,
menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan
daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana,
serta membangung budaya hidup harmonis berdampingan dengan
ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta
menghindari/meminimalisir dampak bencana.
Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana serta sesuai dengan tugas dan
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 50
fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan
melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka pencapaian
visi penanggulangan bencana, maka ditetapkan misi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Tahun 2015 – 2019 yaitu:
1. Mewujudkan pengurangan risiko bencana menjadi bagian yang
terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan
budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah,
swasta dan masyarakat;
2. Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat,
efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya
penanggulangan bencana nasional;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat
pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih
baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana
dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan
peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB
untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
5. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip good
governance;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara
profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan
kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana;
7. Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan
bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis
penanggulangan bencana;
8. Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka
menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan
penanggulangan bencana.
a) Tujuan dan Sasaran Strategis
Sebagai penjabaran atas visi Badan Nasional Penanggulangan
Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 51
Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan lima tahun
kedepan, adalah:
1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana
agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi
penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud
penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat
bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan
wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum
kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik
dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal
yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi
ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada
saat penanganan darurat;
5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan
pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan
pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang efektif, efisien, transpan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya
manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi
perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan
bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan
penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.
Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi:
1. Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan
kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan outcome-
nya:meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 52
pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana
peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana
2. Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat
dengan outcome-nya: meningkatnya kecepatan pemberian bantuan
darurat, penyelamatan banyak nyawa (save more lives) pada saat
operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi
sarana dan prasarana vital akibat bencana;
3. Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana dengan outcome-nya: terwujudnya pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari
sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang
disesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia
4. Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang
memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan
BNPB dengan outcome-nya: Terpenuhinya dan terdistribusinya
logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai
untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan
terkendali;
5. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan
tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja
penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan outcome-nya
meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk
hokum dan perundang – undangan, tata kelola administrasi dan
keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
efektif, efisien, transpan dan akuntabel dengan outcome-nya:
meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan
pemeriksanaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsi di lingkup BNPB;
7. Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan
bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan
outcome-nya: meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan penanggulangan bencana;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 53
8. Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan
penerangan penanggulangan bencana dengan outcome-nya:
terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi
dan realtime.
2. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah
Mendasarkan Perda Jawa Tengah No. 10 tahun 2008 pada Bab
IV, Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur
pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagi(Bagian Tata Usaha)
dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan,
Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,
dan Bidang Logistik dan Peralatan, sedangkan unsur pengarah terdiri
dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat
pemerintah daerah Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No.
101 tahun 2008 tentang Penjabara Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana
daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No.
101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang bencana.
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidan pencegahan
dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan
kabupaten/kota.
d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan
bencana.
e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 54
Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Jawa Tengah terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi
dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :
“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan
Bencana”
Tangguh mengandung arti kuat, handal, sukar
dikalahkan,sedangkan tangguh bencana adalah kemampuan mandiri
untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta
memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang
merugikan, jika terkena bencana.
Masyarakat yang tangguh dalam penananggulangan bencana
berarti masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri
untuk mengenali ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu
mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi
potensi ancaman bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan
kapasitas dalam mengurangi risiko bencana sertamemulihkan diri
dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan dan
membangun kehidupannya menjadi normal kembali.
Misi BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah :
a. Mengembangkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang handal
b. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana
c. Memberdayakan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
d. Membangun kerjasama antar Pemangku Kepentingan PB
e. Pemanfaatan iImu pengetahuan dan teknologi untuk
penyelenggaraan penanggulangan bencana
Tujuan jangka menengah BPBD Prov Jawa Tengah tahun 2013 –
2018 antara lain :
1. Mewujudkan regulasi penanggulangan bencana yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Meningkatkan sumber daya aparatur dan sarpras yang handal
dalam penanggulangan bencana;
4. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
bencana;
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan
bencana;
6. Membangun jejaring dan kerjasama strategis dengan para
pemangku kepentingan penanggulangan bencana;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 55
7. Mengembangkan dan membangun basis data dan informasi
bencana kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan
bencana Jawa Tengah dan nasional.
Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak
geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-
kawasan yang berpotensi terdampak bencana dan mengancam atau
mengganggu kehidupan masyarakat. Berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan
rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke dalam 10
kawasan, yaitu:
1. Kawasan Rawan Banjir;
2. Kawasan Rawan Kekeringan;
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor;
4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi;
5. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang;
7. Kawasan Rawan Tsunami;
8. Kawasan Rawan Abrasi;
9. Kawasan Rawan Angin Topan;
10. Kawasan Rawan Gas Beracun.
BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya
dalam melakukan pengurangan risiko bencana periode 2008 – 2013
antara lain adalah :
1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk
meningkatnya Upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan
Risiko Bencana.
Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :
a. Tersusun Peta risiko bencana banjir dan tanah longsor di 35
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
b. Terbentuk 26 desa siaga bencana di 15 Kabupaten di Jawa
Tengah, yaitu Pekalongan, Karanganyar, Kebumen, Pemalang,
Purworejo, Wonosobo, Blora, Cilacap, Wonogiri, Banjarnegara,
Jepara, Tegal,Purbalingga, Boyolali, dan Sukoharjo;
c. Gladi manajemen bencana dilaksanakan setiap tahun di 2
wilayah rawan bencana;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 56
d. Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi pada Daerah Rawan
Bencana di 3 Kabupaten (Kebumen, Purworejo dan Cilacap)
sebanyak 90 unit rambu jalur evakuasi bencana (tsunami).
2. Penanganan Darurat
Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi
Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan
Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat.
Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :
a) Fasilitasi Simulasi Penanganan Darurat Bagi
Masyarakat/Pelajar, telah melatih lebih dari 7.500 orang terdiri
dari masyarakat, relawan dan pelajar;
b) Bintek SAR dan Latihan Gabungan Penyelamatan, Evakuasi
dan Penanganan Pengungsi, dilaksanakan 3 kali setiap tahun
dengan dikuti oleh 4.500 orang dari para pemang kepentingan
terkait;
c) Pengembangan PUSDALOPS Tanggap Darurat / SAR,
Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana
pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana;
d) Operasi SAR Pada Event Tertentu dan Hari-Hari Khusus, Wujud
antisipasi dan partisipasi BPBD Jawa Tengah dalam berbagai
event kegiatan kemasyarakatan yang bersifat kebudayaan
maupun keagamaan terutama pada event lebaran dan sura
/sedekah laut dan telibat dalamposko gabungan natal dan
tahun baru;
e) Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana, Posko dilakukan
melalui sistem piket petugas selama 24jam/7 hari dengan
selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi,
koordinasi, konsolidasi dan pelaporan kejadian bencana.
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Perbaikan, Pemulihan,
Peningkatan danPembangunan yang Lebih Baik. Program dan
kegiatan utama yang dilakukan antara lain :
a. Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan
Infrastruktur di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah ,
dilaksanakan melalui rapat koordinasi para pemangku
kepentingan dengan tujuan untuk kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 57
b. Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Penanggulangan Bencana untuk
penanganan banjir dan tanah longsor yang merupakan bencana
yang rutin/musiman terjadi di Jawa Tengah;
c. Fasilitasi BPBD Jawa Tengah terhadap daerah-daerah
terdampakbencana;
d. Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment,
Melatihapatarur pemerintah penanggulangan bencana agar
dapat melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat
bencana sehingga mampu memberikan laporan kejadian
bencana disertai dampak kerusakan dan kerugian;
e. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana
di Jawa Tengah;
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi serta pendampingan bagi
masyarakat dan aparatur daerah dalam proses pembangunan
kembali terutama rehabilitasi sarana dan prasarana umum
yang terdampak bencana.
4. Logistik dan Peralatan
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana, Peralatan dan
Logistik Bencana. Program dan kegiatan utama yang dilakukan
antara lain :
a. Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat
tidak ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan
sebagai antisipasi dan buffer stock logistik kebencanaan. Stok
logistik tersebut didorong di Kabupaten/Kota dan Bakorwil
untuk mempermudah mobilisasi dan dropping logistik ke lokasi
bencana;
b. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Konsolidasi Logistik, dan
Peralatan Bencana, dilaksanakan sebagai bentuk saling
koordinasi antar kabupaten/kota;
c. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana
dilaksanakan untuk memantau dan memberikan pendampingan
agar pengelolaan logistik dan peralatan bencana sesuai dengan
standar dan memenuhi kriteria yang aman penyimpanan;
d. Kegiatan Rapat Koordinasi Logistik dan Peralatan Bencana,
Merupakan sarana koordinasi dan komunikasi antar BPBD
sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam kebencanaan;
e. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Forum Pengurangan Risko
Bencana (PRB) Provinsi Jawa Tengah, Sinergi antara BPBD
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 58
dengan para pihak yang terlibat dlam kebencanaan terumatan
untuk mendukung koordinasi dan komunikasi antar sektor dan
bidang penanggulangan bencana.
Mendasarkan uraian diatas, maka peluang yang dapat
disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di
Jawa Tengah antara lain:
a. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan
pemerintahpendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang
untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas,
tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari
masyarakat dan dunia usaha;
b. Terdapatnya teknologi pemetaan memungkinkan untuk
identifikasi dan inventarisasi / pendataan secara lebih efektif dan
efisien;
c. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun
lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak
d. Dibangunnya system penanggulangan bencana secara nasional
memungkinkan seluruh BPBD mempunyai kompetensi dan
kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi;
e. Pembinaan kewilayahan oleh provinsi sebagai wakil pemerintah
pusat didaerah memungkinan untuk saling berkoordinasi dan
sinergi antara pusat dan daerah.
f. Peningkatan sarana dan prasarana PB melalui kementerian
/lembaga teknis, pemanfaaan sumberdaya milik sektor swasta;
g. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal;
h. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama
dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun
internasional;
i. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak
terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh
pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk
mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1 %) dari
APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat;
j. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai
aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan , pengawasan ,
dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimibigan teknis, pelatihan
, kursus , dll;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 59
k. Penyusunan aplikasi, system informasi untuk menyimpan, dan
mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan,
kapasitas PB secara baik;
l. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat
peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara
periodic;
m.Perlunya pengarusutamaan paradigm pengurangan risiko
bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan
menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana;
n. Bimbingan dan pelatihan penyusunan SOP, indikator kinerja
dalam pengelolaan penanggulangan.
1.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
1. RTRW
Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang
diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam
seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kawasan
yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang
terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan
rawan bencana di Kabupaten Grobogan dalam kajian RT/RW 3
kawasan rawan bencana, yaitu :
a) Banjir
Tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan
mengalami genangan pada saat hujan turun dalam keadaan
musim hujan normal. Kawasan rawan banjir merupakan
kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan
teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di
tempat tersebut misalnya yang terjadi di Kecamatan Tegowanu,
Gubug, Godong, Tawangharjo, Pulokulon dan Geyer.
b) Tanah Longsor;
Kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena
terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau
pergeseran batuan induk pembentuk tanah, kemiringan lereng,
jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan
penggunaan lahan misalnya yang terjadi di Kecamatan Wirosari
dan Pulokulon.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 60
c) Angin Puting Beliung
Kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami angin
topan. dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi
melintasi daratan.
Selain mendeskripsikan pengelolaan kawasan rawan bencana,
kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam misalnya yang terjadi di Kecamatan Godong,
Tawangharjo, Toroh dan Karangrayung.
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten
Grobogan Tahun 2016-2021 mengelompokkan tugas pokok dan
fungsi BPBD Kabupaten Grobogan dalam aspek lingkungan. Isu- isu
pembangunan berkelanjutan bidang kebencanaan meliputi :
1. Belum tersedianya jalur evakuasi untuk daerah rawan bencana;
2. Belum optimalnya infrastruktur dan sarana yang digunakan
untuk penanggulangan bencana/ evakuasi;
3. Belum tersedianya jalur evakuasi yang dilengkapi APAR untuk
gedung- gedung bertingkat;
4. Ukuran minimal lebar dan kedalaman drainase untuk
lingkungan jalan umum maupun di lingkungan perumahan
belum sesuai standar;
5. Belum tersedianya gudang untuk penyimpanan logistik dan
peralatan SAR pada kantor BPBD.
Isu strategis bencana dipengaruhi oleh sarana dan prasarana
yang belum dapat dipenuhi baik di lingkungan BPBD Kabupaten
Grobogan, di lingkungan masyarakat dan di daerah rawan bencana.
Isu strategis bencana dipengaruhi oleh sarana dan prasarana
yang belum dapat dipenuhi baik di lingkungan BPBD Kabupaten
Grobogan, di lingkungan masyarakat dan di daerah rawan bencana.
Berdasarkan letaknya Kabupaten Grobogan yang memiliki relief
daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian
tengahnya, secara topografi terbagi kedalam 3 kelompok yaitu :
1. Daerah dataran rendah berada pada ketinggian sampai 50 meter
di atas permukaan air laut dengan kelerengan 00 – 80 meliputi 6
kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong,
Purwodadi, Grobogan sebelah selatan dan Wirosari sebelah
selatan.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 61
2. Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50 - 100 meter
di atas permukaan air laut dengan kelerengan 80 – 150 meliputi 4
kecamatan yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah
utara dan Wirosari sebelah utara.
3. Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100 - 500 meter di
atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 150,
meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari
wilayah Kabupaten Grobogan.
Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan
merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air
bersih.
Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi
kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain :
a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa
mempertimbangan kaidah konservasi;
b. Alih fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun;
c. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena
penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi;
d. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya
dukung lahan;
e. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang
berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan
lindung dan daerah resapan air;
f. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarkat tentang bencana.
Bencana alam akan menimbulkan dampak bagi lingkungan dan
masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya
fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam
menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti
menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa
dan cidera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana
menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak
dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman
bencana. Pembangunan dan dan aktivitas manusia yang dilakukan
tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya
dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam. Dampak
negatif terjadinya bencana antara lain :
a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak;
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 62
b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat;
c. Rusaknya permukiman;
d. Munculnya berbagai penyakit;
e. Korban jiwa, cidera, cacat;
f. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat
terdampak.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu- isu strategis yang berkembang dan berpengaruh terhadap
kinerja BPBD Kabupaten Grobogan ditentukan dengan menggunakan
metode pembobotan yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.5.1 Skor kriteria penentuan isu- isu strategis
No Kriteria Bobot
1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap
pencapaian sasaran Renstra KL atau Renstra
Provinsi/ Kabupaten/ Kota
20
2. Merupakan Tugas dan Tanggung Jawab PD 10
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap
publik
20
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan
daerah
10
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk
ditangani
15
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan 25
Total 100
Dari tabel pembobotan diatas dapat disimpulkan isu- isu strategis
yang berpengaruh terhadap kinerja BPBD Kabupaten Grobogan yaitu
sebagai berikut :
1. Belum optimalnya tata kelola dan managemen perangkat
daerah;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja;
3. Kurangnya data dan informasi mengenai daerah rawan bencana;
4.
5.
Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam hal
pencegahan dan penanganan bencana.
Belum maksimalnya penanganan korban bencana yang
menerima bantuan social.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 63
6.
Terbatasnya sarana dan prasarana tanggap darurat bencana,
hal ini bias dilihat dari persentase korban bencana yang
dievakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat
belum maksimal.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 64
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Grobogan secara umum adalah memberikan pelayanan
kepada masyarakat terutama di bidang kebencanaan hal ini dapat
dirumuskan sebagai berikut :
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Satuan
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Meningkatkan
kualitas
layanan
penanganan
dan
penanggulanga
n bencana
Meningkatnya
kualitas
penanganan
kasus/kejadian
bencana.
Jumlah Kejadian
Bencana yang
tertangani
% 100 100 100 100 100 100
Meningkanya
partisipasi
masyarakat
dalam
pencegahan
dan
penanganan
bencana
Jumlah Partisipasi
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanganan bencana
% 10,78 28,63 46,47 64,31 82,16 100
Meningkatnya
masyarakat
yang sudah
mendapatkan
pelayanan
rehabilitasu
dan
rekonstruksi
pasca bencana
Cakupan masyarakat
yang sudah
mendapatkan
pelayanan rehabilitasi
dan rekonstruksi
pasca bencana
% 20 30 40 50 60 70
Meningkatnya
pemetaaan
wilayah rawan
bencana
Persentase wilayah
rawan bencana yang
telah dipetakan tingkat
kerawanannya
% 33,33 33,33 66,67 66,67 66,67 100
Meningkatnya
masyarakat
yang mengikuti
sosialisasi
tentang
kebencanaan
Persentase masyarakat
yang mengikuti
sosialisasi tentang
kebencanaan
% 0,078 0,124 0,169 0,215 0,26 0,306
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 65
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi dijabarkan
dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Adapun strategi dan
kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera secara Utuh dan
Menyeluruh
MISI IV : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat ,
keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas
layanan penanganan
dan penanggulangan
bencana
Meningkatnya kualitas
penanganan
kasus/kejadian
bencana.
Meningkatkan
pelatihan dan
ketrampilan
anggota BPBD
dalam
penanganan
bencana
Melakukan
pelatihan untuk
meningkatkan
ketrampilan
anggota BPBD
secara berkala dan
terstruktur
. Meningkatkan
koordinasi pihak
terkait dalam
penanganan dan
penanggulangan
bencana
Membentuk Tim
Penanggulangan
Bencana pada saat
terjadi bencana
Meningkanya
partisipasi masyarakat
dalam pencegahan dan
penanganan bencana.
Meningkatkan
pelatihan dan
sosialisasi
kebencanaan
kepada
masyarakat
Mengikutsertakan
masyarakat dalam
kegiatan
sosialisasi
maupun pelatihan
ketrampilan
kebencanaan
Meningkatnya
masyarakat yang sudah
mendapatkan
pelayanan rehabilitasi
dan rekonstruksi pasca
bencana
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
penunjang
pelayanan
rehabilitas dan
rekonstruksi
pasca bencana
Menambah jumlah
sarana dan
prasarana
penunjang
pelayanan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
pasca bencana
Meningkatnya
pemetaan wilayah
rawan bencana
Meningkatkan
pemetaaan
terhadapt wilayah
rawan bencana
Mengupdate data
pemetaan wilayah
rawan bencana
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 66
VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera secara Utuh dan
Menyeluruh
MISI IV : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan masyarakat ,
keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya
No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya
masyarakat yang
mengikuti sosialisasi
tentang kebencanaan
Meningkatkan
sosialisasi tentang
kebencanaan
terhadap
masyarakat
Menambah
sosialisasi tentang
kebancanaan
terhadap
masyarakat
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 67
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Rencana Program dan Kegiatan
Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan
operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan
ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan merupakan
disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Grobogan
sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan
bencana.
Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Grobogan
dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko,
penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara
terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan
merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih
dalam suatu program diselenggarakan BPBD Kabupaten Grobogan sebagai
bagian dari pencapaian sasaran. Sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
d) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
e) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
j) Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
l) Rapat-Rapat Koordinasi di Dalam Daerah
m) Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan transportasi
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 68
n) Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi
o) Pengadaan Buku Perundang – undangan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pembangunan Gedung kantor
b) Pengadaan kendaraan dinas /operasional
c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
d) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
e) Pengadaan mebeleur
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung
Kantor
g) Pengadaan Peralatan SAR dan Damkar
h) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
i) Pemeliharaan Gedung Kantor
j) Pembuatan Website
k) Pemeliharaan Peralatan Kedaruratan dan Logistik
l) Pembuatan Pagar Kantor dan Telfood
m) Rehabilitasi pagar kantor dan Ruang Pusdalops
n) Pembuatan Gudang Logistik
o) Penataan Lingkungan dan Pembuatan Tempat Parkir
p) DED Pembangunan Aula dan Kantor Pusdalops
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a) Pendidikan dan Pelatihan Formal
b) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan
c) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
d) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan
Bencana
e) Pelatihan DALA (Damage And Lost Asesment)
f) Bimbingan Teknis Manajemen Penanggulangan Bencana
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6. Program Pengelolaan Aset
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
a) Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
b) Pelatihan SAR dan Penanganan Darurat
c) Operasional SAR dan Event Hari-hari Khusus
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 69
d) Piket Posko SAR
e) Rakor Penanggulangan Bencana
f) Kegiatan Gladi Manajemen PBA
g) Bantuan Air Bersih Masyarakat Korban Bencana
h) Pengadaan dan Penyaluran Logistik
i) Simulasi Penanganan Darurat
j) Piket Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM)
k) Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat ( PRBBM )
l) Pemantauan dan penyebarluasan Infromasi potensi bencana alam
m) Pengadaan Sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman
/ korban bencana alam
n) Fasilitasi dan pembinaan pasca penanggulangan bencana alam
o) Pelatihan pencegahan bencana alam
p) Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana alam
q) Fasilitasi tenaga penanggulangan bencana alam
r) Koordinasi pencegahan dini bencana alam
s) Koordinasi penanggulangan korban bencana alam
t) Pengadaan sarpras penanggulangan bencana alam
u) Pembangunan dan rehabilitasi sarpras masyarakat akibat bencana
alam
v) Fasilitasi pendukung kegiatan bencana kewilayahan
w) Forum Terpadu penanggulangan bencana daerah
x) Desa Tangguh Bencana
y) Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam
z) Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan sosial
aa) Pengembangan des siaga bencana
bb) Pengembangan budaya siaga bencana
cc) Inventarisasi / verifikasi kerusakan bangunan akibat bencana
dd) Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar korban bencana
ee) Piket Pengurangan Resiko Bencana
8. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a) Pengadaan Bahan Banjiran
9. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran
b) Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan
c) Pengelolaan Asset
d) Penyusunan Dokumen Kebencanaan
e) Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Sosial Korban Bencana
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 70
f) Penyusunan Dokumen LAKIP, LKPJ, Indikator Kinerja, RFK dan
Renstra
g) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Bencana
h) Rapat koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Anggaran Lintas
SKPD
i) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (PRB)
j) Pembuatan Standart Operasional Prosedur (SOP)
k) Pembuatan peta resiko bencana
10. Program Pendukung Operasional Forum Terpadu Penanggulangan
Bencana
a) Forum Terpadu Penanggulangan Bencana Lintas OPD Kabupaten
Grobogan
6.2. Indikator Kinerja
1. Jumlah SDM yang bersertifikat keahlian sesuai bidangnya masing-
masing;
2. Jumlah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja setiap
bidang;
3. Data dan informasi daerah rawan bencana;
4. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana;
5. Respon Time terkait pengiriman bantuan bencana;
6. Jumlah barang yang teridentifikasi tanggal kadaluarsanya;
7. Jumlah kerusakan yang tertangani/ terehabilitasi akibat bencana;
8. Jumlah data kerusakan/kerugian akibat bencana.
6.3. Kelompok Sasaran
Dalam pelaksanaan Pembangunan Penanggulangan bencana pada
dasarnya mempunyai 2 (dua) kelompok sasaran Yaitu :
a. Masyarakat luas
Bekaitan dengan kebencanaan maka perlu diadakan sosialisasi dan
pelatihan mengenai kebencanaan sebagai bentuk antisipasi dan
pencegahan terhadap bencana kepada masyarakat luas agar mereka
peduli, siap siaga dan memiliki ketrampilan dasar dalam menghadapi
bencana melalui penanggulangan bencana yang terintegrasi.
b. Korban Bencana
Dalam hal terjadinya bencana maka penanganan diarahkan kepada
korban bencana alam, sosial maupun bencana lainnya.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 71
6.4. Pendanaan Indikatif
BPBD Kabupaten Grobogan melaksanakan kegiatan pembangunan
bidang penanggulangan bencana, dalam pendanaan diupayakan dengan
pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif melalui
belanja langsung dan belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD
Kabupaten Grobogan, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan BNPB.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 72
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 73
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Grobogan mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun
2016-2021 yang tercantum kedalam Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berkut :
Tabel 7.1 Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Sat
uan
Kondisi Kinerja pada
awal periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada
akhir periode RPJMD Tahun
2015 Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase wilayah
rawan bencana yang
telah dipetakan tingkat
kerawanannya
% 33.33 33.33 33.33 66.67 66.67 66.67 100 100
2 Persentase masyarakat
yang mengikuti
sosialisasi kebencanan
% 0.061 0.078 0.124 0.169 0.215 0.26 0.306 0.306
3 Cakupan masyarakat
terdampak bencana
yang mendapat
pelayanan tanggap
darurat
% 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Cakupan masyarakat yang
sudah mendapatkan
pelayanan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca
bencana
% 20 20 30 40 50 60 70 70
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 74
BAB VIII
PENUTUP
Perencanaan strategis yang disusun ini merupakan upaya untuk ikut
menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia
usaha dimasa yang akan datang. Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 disusun dalam
rangka mewujudkan rencana yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan
bencana yang akan dilaksanakan tahun 2016 - 2021 oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan
pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
Keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah akan banyak dipengaruhi oleh komponen-komponen
pembangunan antara lain arah kebijaksanaan, kualitas program, struktur dan
manajemen pemeliharaan, partisipasi masyarakat, anggaran yang tersedia,
sarana dan prasarana serta semangat penyelenggaraan pembangunan di daerah.
Semua komponen tersebut harus berkembang secara dinamis, kreatif dan
profesional serta bersifat proaktif.
Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Grobogan sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh
aparatur karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program
dan kegiatan yang telah disusun. Secara substansial Renstra merupakan
pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholder
sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, arah
dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang penanggulangan
bencana Tahun 2016 - 2021 di Kabupaten Grobogan. Pada akhirnya
perencanaan strategis ini akan diukur oleh seberapa jauh program yang akan
dilaksanakan dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh
anggota masyarakat. Program yang telah disusun diharapkan dapat
dilaksanakan secara partisipatif menyeluruh dan merata oleh semua lapisan
masyarakat sehingga dapat merasakan keberadaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Grobogan dalam melakukan pembangunan yang
dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan untuk
kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan 2016-2021 75
Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi
semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Grobogan
2016-2021 : ” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera
”
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
Ir. AGUS SULAKSONO, Sp.1 Pembina Utama Muda
NIP. 19580816 199111 1 001
CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
Misi 1 :
1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air;
Tujuan
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur bina marga, sumber daya air, perumahan-permukiman karena bencana alam
Indikator Tujuan
1. Meningkatnya kualitas layanan dan penanggulangan bencana
Sasaran
1. Meningkatnya masyarakat yang sudah mendapatakan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Indikator Sasaran
1. Cakupan masyarakat yang sudah mendapatakan pelayanan rehabilitasi dan rekonstrusi pasca bencana alam
Sasaran Strategis I
1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. Pengadaan
bahan banjiran
CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
Misi 4 :
1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemeberdayaan masyarakat, keolahragaaan pemuda, KB, dan pelayanan social dasar lainnya
Tujuan
1. Meningkatkan kualitas layanan penanganan dan penanggulangan bencana
Indikator Tujuan
1. Meningkatnya kualitas layanan dan penanggulangan bencana
Sasaran II
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana
Indikator Sasaran
1. Jumlah pasrtisipasi masyrakat dalam pencegahan dan penanganan bencana
1. Meningkatnya kualitas penanganan kasus / kejadian bencana
Indikator Sasaran
1. Jumlah kejadian bencana yang
tertangani
Sasaran I
1.Meningkatnya pemetaaan wilayah rawan bencana
Indikator Sasaran
1. Persentase wilayah rawan
bencana yang telah dipetakan
tingkat kerawanannya
Sasaran III Sasaran III
1. Meningkatnya masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kebancanaan
Indikator Sasaran
1. Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kebencanaan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
Sasaran Strategis I
1. Meningkatkan pelatihan dan ketrampilan
anggota BPBD dalam pennaganan bencana
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal
2. Bintek implementasi peraturan perundang-undangan
3. Pendidikan pelatihan non
formal 4. Sosilisasi
peraturan perundang – undangan tentang penanggulangan bencana
5. Pelatihan DALA
6. Bintek manajemen penanggulangan bencana
Sasaran Strategis II
Meningkatkan pelatihan dan
sosialisasi kebencanaan
kepada masyarakat
Program Administrasi Perkantoran
Sasaran Strategis III
Meningkatkan pemetaan
terhadap wilayah rawan
bencana
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran Strategis III
Meningkatkan sosialisasi
tentang kebencanaan
terhadap masyarakat
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan litrik 3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.Penyediaan ATK 6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7.Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9.Penyediaan makanan dan minuman kantor 10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11.Rapat-rapat koordinasi dai dalam daerah
12. Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan transportasi 13.Pengelolaan kebersihan, keamanan dan Transportasi 14.Pengadaan buku
perundang-undangan
1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan
mebeleur 5. Pemeliharaan rutin
/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor
6. Pengadaan peralatan sar dan
damkar 7. Pengadaan
peralatan dan perlengkapan kantor
8. Pemeliharaan website
9. Pemeliharaan peralatan kedaruratan dan logistik
10. Pembuatan pagar kantor dan telford
11. Rehabilitasi pagar kantor dan ruang pusdalops
12. Pembuatan gudang logistic Penataan lingkungn dan pembuatan tempat parker DED Pembangunan aula dan kantor pusdalops
Program Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam
1. Pengadaan bahan banjiran 2. Kegiatan rekonstruksi pasca
bencana yang berupa bantuan material bahan bangunan
3. Kegiatan rekonstruksi pasca bencana bekerjasama dengan SKPD teknis dalam batasan kegiatan tersebut menggunakan asset pemerintah kabupatenyang terkena bencana
4. 3.Rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat siaga bencana, tanggap bencana, peralihan darurat bencana dan pasca darurat bencana serta
kerjasama dengan SKPD teknis terkait.
Program Rehbilitasi dan Rekonstruksi
1. Operasional TRC 2.Pelatihan SAR dan
penanganan darurat
3.Operasionalm SAR dan event hari-hari khusus
4.Piket Posko SAR 5.Rakor
penanggulangan bencana
6.Kegiatan gladi managemen PBA
7.Bantuan air bersih masyarakat korban bencana
8.Pengadaan dan penyaluran logistic
9.Simulasi penanganan darurat
10.PRBBM 11. Piket PRB 12. Pemantauan dan
penyebarluasan informasi potensi bencan alam
13. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam
14. Pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan kedaruratan 15. Fasilitasi dan
pembinaan pasca penanggulangan bencana alam 16. Pelatihan pencegahan bencana alam 17. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana alam 18. Fasilitasi tenaga penanggulangan bencana alam 19. Koordinasi pencegahan dini bencana alam 20. Koordinasi
penanggulangan korban bencana alam 21. Pengadaan sarpras penanggulangan bencana alam
22. Fasilitasi pendukung kegiatan bencana kewilayahan 23. Forum terpadu penanggulangan bencana daerah
24. Desa Tangguh bencana 25. Peningkatan ketrampilan dan
kualitas penanggulangan bencana alam 26. Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam dan social 27. Pengembangan desa siaga bencana 28. Pengembangan budaya siaga bencana 29. Pengembangan budaya siaga bencana 30. Inventarisasi / verifikasi kerusakan bangunan akibat bencana 31. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar korban bencana
32. Piket pengurangan resiko
bencana
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan
1.Penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan
pelaporan keuangan 2.penyusunan dokumen kebencanaan 3.Pengelolaan aset BPB D kab. Grobogan 4.Fasilitasi dan verifikasi bantuan social 5.Penyusunan dokumen LAKIP, LKPJ, indikator kinerja dan RFK 6.Pembuatan SOP 7. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (PRB) 8. Pembuatan peta resiko bencana 9. Penyusunan
Peraturan Bupati tentang petunjuk
pelaksanaan peraturan daerah bencana 10. Rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran lintas SKPD
Program Pendukung Operasional Forum
Terpadu Penanggulangan
Bencana
Forum terpadu penanggulangan
bencana kabupaten grobogan
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
ENDANG SULISTYONINGSIH, ST, MT
NIP.
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18 19 20
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 90.270.100 514.335.000 602.000.000 651.000.000 - 87.108.853 468.134.575 554.908.250 516.906.416 - 96 91 92 79 528.063.233 455.132.119Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 1.800.000 5.000.000 6.000.000 6.000.000 - 1.800.000 4.994.010 5.999.450 5.990.892 - 100 100 100 100
4.200.000 4.196.597
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - 4.500.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 - 1.948.353 13.522.226 35.535.317 43.899.822 - 43 45 89 8838.833.333 36.375.132
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - 0 139.500.000 220.000.000 250.000.000 - 0 121.815.723 194.019.338 165.310.757 - 0 87 88 66230.000.000 184.449.811
Penyediaan Alat Tulis Kantor - 10.000.100 25.000.000 44.000.000 30.000.000 - 9.999.000 25.000.000 43.977.000 26.299.000 - 100 100 100 8829.333.233 28.085.333
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - 2.000.000 39.735.000 33.000.000 35.000.000 - 2.000.000 39.720.000 32.998.000 29.999.700 - 100 100 100 8631.666.667 29.998.567
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 2.000.000 20.000.000 7.000.000 6.000.000 - 2.000.000 19.993.000 6.983.000 5.794.000 - 100 100 100 974.666.667 4.586.667
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - 1.770.000 0 0 0 - 1.770.000 0 0 0 - 100 0 0 0-1.770.000 -1.770.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - 600.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 - 600.000 4.074.000 4.992.000 4.000.000 - 100 81 100 1004.066.667 4.061.333
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor - 17.860.000 40.000.000 45.000.000 40.000.000 - 17.650.000 39.889.500 44.857.500 21.291.500 - 99 100 100 5325.473.333 19.352.167
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - 43.930.000 140.000.000 140.000.000 170.000.000 - 43.571.500 135.692.250 136.264.395 167.184.316 - 99 97 97 98106.070.000 102.999.535
Koordinasi, Monitoring, Konsultasi, Menghadiri acara dalam Daerah - 5.810.000 0 0 0 - 5.770.000 0 0 0 - 99 0 0 0-5.810.000 -5.770.000
Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam Daerah - 0 35.000.000 20.000.000 20.000.000 - 0 30.485.500 8.416.250 10.363.429 - 0 87 42 5220.000.000 9.065.310
Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi - 0 25.000.000 35.000.000 35.000.000 - 0 22.930.000 33.871.000 31.873.000 - 0 92 97 9135.000.000 33.205.000
Penyediaan PBB Gedung Kantor - 0 100.000 0 0 - 0 18.366 0 0 - 0 18 0 00 0
Pengadaan Buku Perundang - undangan - 0 10.000.000 7.000.000 5.000.000 - 0 10.000.000 6.995.000 4.900.000 - 0 100 100 986.333.333 6.296.667
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 179.730.000 1.533.050.000 627.500.000 398.000.000 - 177.920.000 1.445.292.500 315.563.866 373.061.000 - 99 94 50 94 371.270.000 156.809.577Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - 24.530.000 0 50.000.000 33.000.000 - 23.690.000 0 49.050.000
32.391.000 - 97 0 98 9819.803.333 19.807.000
Pengadaan Meja Kursi (Meubelair) - 100.000.000 0 0 0 - 99.500.000 0 0 0 - 100 0 0 0-100.000.000 -99.500.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - 0 238.550.000 70.000.000 35.000.000 - 0 227.225.000 69.340.000 34.568.000 - 0 95 99 9958.333.333 57.749.333
Pengadaan Jaringan PABX - 0 10.000.000 0 0 - 0 9.860.000 0 0 - 0 99 0 00 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor - 5.000.000 0 25.000.000 15.000.000 - 5.000.000 0 19.500.000 0 - 100 0 78 016.666.667 8.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - 0 5.000.000 0 0 - 0 4.987.500 0 0 - 0 100 0 00 0
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional - 5.200.000 0 0 0 - 5.200.000 0 0 0 - 100 0 0 0-5.200.000 -5.200.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat SAR - 10.000.000 0 0 0 - 10.000.000 0 0 0 - 100 0 0 0-10.000.000 -10.000.000
Pengdaan Pompa Distribusi dan Konektor Mobil Tanki - 35.000.000 0 0 0 - 34.530.000 0 0 0 - 99 0 0 0-35.000.000 -34.530.000
Pengadaan Pemasangan Telepon Baru - 0 0 2.500.000 0 - 0 0 2.500.000 0 - 0 0 100 01.666.667 1.666.667
Pengadaan Alat Komunikasi dan Peralatan SAR/Damkar - 0 37.500.000 150.000.000 20.000.000 - 0 37.400.000 145.260.000 18.794.000 - 0 100 97 94106.666.667 103.104.667
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu - 0 30.000.000 8.000.000 90.000.000 - 0 29.415.000 8.000.000 89.295.500 - 0 98 100 9935.333.333 35.098.500
Pengadaan Papan Nama Kantor BPBD - 0 3.000.000 12.000.000 0 - 0 2.910.000 12.000.000 0 - 0 97 100 08.000.000 8.000.000
Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD - 0 440.000.000 0 0 - 0 391.778.000 0 0 - 0 89 0 00 0
Penataan Lingkungan Kantor BPBD - 0 330.000.000 0 0 - 0 323.619.000 0 0 - 0 98 0 00 0
Pembuatan Bak Tandon Air dan Hidrant - 0 180.000.000 0 0 - 0 162.884.000 0 0 - 0 90 0 00 0
Pengadaan Jaringan Peralatan Komputer - 0 4.000.000 0 0 - 0 4.000.000 0 0 - 0 100 0 00 0
Pembuatan Pagar, Pos Jaga, Tempat Parkir dan Paddock - 0 150.000.000 0 0 - 0 148.599.000 0 0 - 0 99 0 00 0
Penysunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan Gedung dan Garasi Damkar - 0 40.000.000 0 0 - 0 39.059.000 0 0 - 0 98 0 00 0
Penysunan Detail Enginering Design (DED) Pembangunan Gedung Kantor - 0 50.000.000 0 0 - 0 48.772.000 0 0 - 0 98 0 00 0
Pengadaan Winch - 0 15.000.000 0 0 - 0 14.784.000 0 0 - 0 99 0 00 0
Pemeliharaan Gedung Kantor - 0 0 10.000.000 50.000.000 - 0 0 9.913.866 49.858.000 - 0 0 99 10023.333.333 23.228.577
Pembuatan Telfood dan Pavingisasi Kantor BPBD Kabupaten Grobogan - 0 0 200.000.000 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0133.333.333 0
Pengadaan Sofware Aplikasi - 0 0 0 30.000.000 - 0 0 0 28.798.000 - 0 0 0 9610.000.000 9.599.333
Pembuatan Garasi/ Kanopi Mobil Damkar di Kecamatan Toroh - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 94.581.500 - 0 0 0 9533.333.333 31.527.167
Pengadaan Alat Pemetaan Pesawat Drone - 0 0 0 25.000.000 - 0 0 0 24.775.000 - 0 0 0 998.333.333 8.258.333
Pembuatan Tempat Parkir dan Pintu Pagar Stanlis Kantor BPBD Kabupaten Grobogan - 0 0 100.000.000 0 - 0 0 0 0 - 0 0 066.666.667 0
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 0 90.000.000 72.145.000 117.000.000 - 0 89.725.000 67.455.000 83.523.476 - 0 100 93 71 87.096.667 72.811.159Pendidikan dan Pelatihan Non Formal - 0 10.000.000 20.000.000 20.000.000 - 0 9.765.000 15.540.000 13.567.476 - 0 98 78 68
20.000.000 14.882.492
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - 0 50.000.000 20.000.000 0 - 0 49.980.000 19.770.000 0 - 0 100 99 013.333.333 13.180.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana - 0 0 0 32.000.000 - 0 0 0 31.425.000 - 0 0 0 9810.666.667 10.475.000
Pelatihan Pemadam Kebakaran - 0 30.000.000 32.145.000 30.000.000 - 0 29.980.000 32.145.000 28.565.000 - 0 100 100 9531.430.000 30.951.667
Pelatihan Kesamaptaan bagi Petugas SAR dan Damkar - 0 0 0 10.000.000 - 0 0 0 9.966.000 - 0 0 0 1003.333.333 3.322.000
Pelatihan Damage And Loss Assesment (DALA) - 0 0 0 25.000.000 - 0 0 0 0 - 0 0 0 08.333.333 0
4 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran - 254.727.900 683.250.000 1.174.500.000 1.251.000.000 - 221.997.900 608.478.242 1.024.353.034 1.077.964.234 - 87 89 87 86 945.272.100 820.225.534Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran - 254.727.900 683.250.000 1.174.500.000 1.231.000.000 - 221.997.900 608.478.242 1.024.353.034 1.077.964.234 - 87 89 87 88
938.605.433 820.225.534
Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran - 0 0 0 20.000.000 - 0 0 0 0 - 0 0 0 06.666.667 0
5 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam - 276.098.100 892.000.000 1.269.355.000 1.549.010.000 - 265.882.100 830.500.150 1.025.850.000 1.320.888.200 - 96 93 81 85 1.086.475.233 858.313.967Pelatihan SAR - 35.000.000 0 0 0 - 35.000.000 0 0 0 - 100 0 0 0
-35.000.000 -35.000.000
Pelatihan Managemen PBP (Gladi Managemen PBP) - 25.000.000 0 0 0 - 25.000.000 0 0 0 - 100 0 0 0-25.000.000 -25.000.000
Rakor Terpadu Penanggulangan Bencana - 10.491.600 0 0 0 - 10.491.600 0 0 0 - 100 0 0 0-10.491.600 -10.491.600
Piket PBA - 44.787.500 115.000.000 0 0 - 44.787.500 115.000.000 0 0 - 100 100 0 0-44.787.500 -44.787.500
Operasional PBP - 10.819.000 0 0 0 - 10.818.000 0 0 0 - 100 0 0 0-10.819.000 -10.818.000
Kegiatan Penunjangan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2011 - 150.000.000 0 0 0 - 139.785.000 0 0 0 - 93 0 0 0-150.000.000 -139.785.000
Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) - 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 - 0 20.000.000 14.870.000 11.352.000 - 0 100 74 5720.000.000 13.697.333
Pelatihan SAR dan Penanganan Darurat - 0 35.000.000 35.000.000 36.000.000 - 0 34.885.000 34.600.000 34.006.000 - 0 100 99 9435.333.333 34.402.000
Operasional SAR dan Event Hari-hari Khusus - 0 30.000.000 35.000.000 140.000.000 - 0 30.000.000 35.000.000 101.889.500 - 0 100 100 7370.000.000 57.296.500
Tabel 2.11
Indikator Kinerja Anggaran
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata PertumbuhanNO Program/ Kegiatan
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-
Piket Posko SAR - 0 0 249.855.000 235.000.000 - 0 0 249.418.200 227.609.000 - 0 0 100 97244.903.333 242.148.467
Rakor Penanggulangan Bencana - 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 - 0 15.000.000 14.457.500 12.636.000 - 0 100 96 8415.000.000 13.850.333
Kegiatan Gladi Manajemen PBA - 0 16.000.000 16.000.000 20.010.000 - 0 16.000.000 14.000.000 17.773.000 - 0 100 88 8917.336.667 15.257.667
Bantuan Air Bersih Masyarakat Korban Bencana - 0 450.000.000 420.000.000 710.000.000 - 0 393.708.000 325.266.500 594.258.700 - 0 87 77 84516.666.667 414.930.567
Pengadaan Logistik - 0 175.000.000 0 0 - 0 169.907.150 0 0 - 0 97 0 00 0
Pengadaan dan Penyaluran Logistik - 0 0 100.000.000 200.000.000 - 0 0 95.922.800 186.490.250 - 0 0 96 93133.333.333 126.111.950
Simulasi Penanganan Darurat - 0 0 20.000.000 15.000.000 - 0 0 18.180.000 13.731.000 - 0 0 91 9218.333.333 16.697.000
Piket Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat (PRBBM) - 0 36.000.000 22.500.000 0 - 0 36.000.000 0 0 - 0 100 0 015.000.000 0
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat - 0 0 36.000.000 33.000.000 - 0 0 35.460.000 0 - 0 0 99 035.000.000 23.640.000
Pengadaan dan Penyaluran Logistik Bahan Banjiran - 0 0 250.000.000 0 - 0 0 140.525.000 0 - 0 0 56 0166.666.667 93.683.333
Pengadaan Alat Dapur Umum - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 98.416.000 - 0 0 0 9833.333.333 32.805.333
Kegiatan Penyelenggaraan Ekspos/ Pameran Pengurangan Resiko Bencana - 0 0 0 25.000.000 - 0 0 0 22.726.750 - 0 0 0 918.333.333 7.575.583
Pengadaan Box Plastik Untuk Penyimpanan Logistik Pangan - 0 0 50.000.000 0 - 0 0 48.150.000 0 - 0 0 96 033.333.333 32.100.000
6 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi - 0 540.000.000 300.000.000 700.000.000 - 0 520.884.000 292.333.500 671.856.600 - 0 96 97 96 433.333.333 418.841.200Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2012 - 0 540.000.000 0 0 - 0 520.884.000 0 0 - 0 96 0 0
0 0Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Dusun Kanusan Desa Sembungharjo Kecamatan
Pulokulon- 0 0 75.000.000 0 - 0 0 73.247.000 0 - 0 0 98 0
50.000.000 48.831.333
Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Rambat Kecamatan Geyer - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 73.013.500 0 - 0 0 97 050.000.000 48.675.667
Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Dusun Gemblung Desa Dokoro Kecamatan
Wirosari- 0 0 75.000.000 0 - 0 0 73.010.500 0 - 0 0 97 0
50.000.000 48.673.667
Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Jambangan Kecamatan Geyer - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 73.062.500 0 - 0 0 97 050.000.000 48.708.333
Perbaikan dengan Rekonstruksi Bronjong Penahan Jalan Desa Sidorejo Kecamatan Pulokulon - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 95.106.000 - 0 0 0 9533.333.333 31.702.000
Perbaikan dengan Rekonstruksi Bronjong Penahan Jalan Desa Kalirejo Kecamatan Wirosari - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 93.800.000 - 0 0 0 9433.333.333 31.266.667
Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Box Culvert Desa Boloh Kecamatan Toroh - 0 0 0 125.000.000 - 0 0 0 117.405.600 - 0 0 0 9441.666.667 39.135.200
Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Jambangan Kecamatan Geyer - 0 0 0 75.000.000 - 0 0 0 71.031.000 - 0 0 0 9525.000.000 23.677.000
Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon - 0 0 0 200.000.000 - 0 0 0 195.989.000 - 0 0 0 9866.666.667 65.329.667
Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Desa Getasrejo Kecamatan Grobogan - 0 0 0 100.000.000 - 0 0 0 98.525.000 - 0 0 0 9933.333.333 32.841.667
7 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 0 117.000.000 70.000.000 280.095.000 - 0 109.380.000 54.568.000 0 - 0 93 78 0 140.031.667 36.378.667Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Penanggulangan Bencana Tahun 2013 - 0 25.000.000 0 0 - 0 24.590.000 0 0 - 0 98 0 0
0 0
Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013 - 0 25.000.000 0 0 - 0 19.990.000 0 0 - 0 80 0 00 0
Perencanaan Tahun 2014 - 0 62.000.000 0 0 - 0 59.800.000 0 0 - 0 96 0 00 0
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan - 0 0 10.000.000 0 - 0 0 10.000.000 0 - 0 0 100 06.666.667 6.666.667
Pengelolaan Asset BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 - 0 5.000.000 0 0 - 0 5.000.000 0 0 - 0 100 0 00 0
Perencanaan Tahun 2015 - 0 0 35.000.000 0 - 0 0 24.558.000 0 - 0 0 70 023.333.333 16.372.000
Pengelolaan Asset BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 - 0 0 15.000.000 0 - 0 0 10.670.000 0 - 0 0 71 010.000.000 7.113.333
Fasilitasi dan Verifikasi Bantuan Sosial - 0 0 10.000.000 60.095.000 - 0 0 9.340.000 24.710.000 - 0 0 93 4126.698.333 14.463.333
Penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran - 0 0 0 30.000.000 - 0 0 0 20.306.750 - 0 0 0 6810.000.000 6.768.917
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2016 dan Penyusunan Dokumen Kebencanaan Tahun 2015 - 0 0 0 30.000.000 - 0 0 0 7.962.000 - 0 0 0 2710.000.000 2.654.000
Pengelolaan Asset BPBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 - 0 0 0 10.000.000 - 0 0 0 59.095.500 - 0 0 0 5913.333.333 19.698.500
Penyusunan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana - 0 0 0 135.000.000 - 0 0 0 87.843.500 - 0 0 0 6545.000.000 29.281.167
Penyusunan Profil dan Database BPBD - 0 0 0 15.000.000 - 0 0 0 0 - 0 0 0 05.000.000 0
8 Program Pendukung Operasional Forum Terpadu Penanggulangan Bencana - 0 30.000.000 40.000.000 25.000.000 - 0 23.260.000 37.475.000 18.372.000 - 0 78 94 73 35.000.000 31.107.333Forum Terpadu Penanggulangan Bencana Lintas SKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 - 0 30.000.000 0 0 - 0 23.260.000 0 0 - 0 78 0 0
0 0
Forum Terpadu Penanggulangan Bencana Lintas SKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2014 - 0 0 40.000.000 0 - 0 0 37.475.000 0 - 0 0 94 026.666.667 24.983.333
Forum Terpadu Penanggulangan Bencana Lintas SKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2015 - 0 0 0 25.000.000 - 0 0 0 18.372.000 - 0 0 0 738.333.333 6.124.000
9 Progam Perbaikan dan Rehabilitasi - 0 0 807.380.000 0 - 0 0 572.228.000 0 - 0 0 71 0 538.253.333 381.485.333
Perbaikan dan Rehabilitasi Bronjong Penahan Jembatan Desa Godan Kecamatan Tawangharjo - 0 0 18.271.000 0 - 0 0 18.166.000 0 - 0 0 99 012.180.667 12.110.667
Perbaikan dan Rehabilitasi Bronjong Jalan Desa Kedungrejo Kecamatan Purwodadi - 0 0 21.712.000 0 - 0 0 21.607.000 0 - 0 0 100 014.474.667 14.404.667
Perbaikan dan Rehabilitasi Bronjong Penahan Tebing Jalan Desa Kemadohbatur Kecamatan
Tawangharjo- 0 0 32.351.000 0 - 0 0 32.036.000 0 - 0 0 99 0
21.567.333 21.357.333
Perbaikan dan Rehabilitasi Jalan Longsor Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu - 0 0 31.922.000 0 - 0 0 31.607.000 0 - 0 0 99 021.281.333 21.071.333
Perbaikan dan Rehabilitasi Bronjong Penahan Tebing Jalan Desa Tanjungrejo Kecamatan Wirosari - 0 0 15.518.000 0 - 0 0 15.413.000 0 - 0 0 99 010.345.333 10.275.333
Perbaikan dan Rehabilitasi Pekerjaan Jalan Darurat Kelurahan Kunden Kecamatan Wirosari - 0 0 124.269.000 0 - 0 0 123.054.000 0 - 0 0 99 082.846.000 82.036.000
Perbaikan dan Rehabilitasi Darurat Bronjong Penahan Jalan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon - 0 0 78.337.000 0 - 0 0 77.707.000 0 - 0 0 99 052.224.667 51.804.667
Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon - 0 0 35.000.000 0 - 0 0 34.306.000 0 - 0 0 98 023.333.333 22.870.667
Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon - 0 0 35.000.000 0 - 0 0 33.355.000 0 - 0 0 95 023.333.333 22.236.667
Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Ngraji Kecamatan Purwodadi - 0 0 45.000.000 0 - 0 0 42.948.000 0 - 0 0 95 030.000.000 28.632.000
Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Box Culvert Desa Tegalsumur Kecamatan Brati - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 050.000.000 0
Perbaikan dengan Rekonstruksi Box Culvert Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 72.950.000 0 - 0 0 97 050.000.000 48.633.333
Perbaikan dengan Rekonstruksi Jembatan Desa Tunggak Kecamatan Toroh - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 750.000 0 - 0 0 1 050.000.000 500.000
Perbaikan dengan Rekonstruksi Talud Penahan Jalan Desa Randurejo Kecamatan Pulokulon - 0 0 70.000.000 0 - 0 0 67.579.000 0 - 0 0 97 046.666.667 45.052.667
Perbaikan dengan Box Culvert Desa Jambangan Kecamatan Geyer - 0 0 75.000.000 0 - 0 0 750.000 0 - 0 0 1 050.000.000 500.000
800.826.100 4.399.635.000 4.962.880.000 4.971.105.000 752.908.853 4.095.654.467 3.944.734.650 4.062.571.926
Indikator Tujuan
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Prosentase
kualitas layanan
penanganan dan
penanggulangan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase Pelayanan
Administrasi
perkantoran
% 742.300.000 773.500.000 100 774.000.000 100 823.000.000 100 842.800.000 100 868.000.000 100 902.000.000 12 918.000.000 BPBD BPBD
1. Penyediaan Jasa Surat-menyurat 25.000.000 27.000.000 27.000.000 28.000.000 30.000.000 31.000.000 32.000.000 32.000.000
2.Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan litrik
45.000.000 46.500.000 46.000.000 47.000.000 49.800.000 50.000.000 53.000.000 54.000.000
3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
55.000.000 57.000.000 57.000.000 58.000.000 60.000.000 62.000.000 65.000.000 66.000.000
4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
15.000.000 15.000.000 16.000.000 18.000.000 20.000.000 23.000.000 25.000.000 26.000.000
5.Penyediaan ATK 63.000.000 65.000.000 65.000.000 67.000.000 70.000.000 71.000.000 75.000.000 76.000.000
6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63.000.000 65.000.000 65.000.000 67.000.000 70.000.000 71.000.000 75.000.000 76.000.000
7.Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.500.000 6.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000
8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.800.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000
9.Penyediaan makanan dan minuman kantor 87.000.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 105.000.000 101.000.000 101.000.000 103.000.000
10.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
120.000.000 130.000.000 130.000.000 150.000.000 150.000.000 155.000.000 158.000.000 160.000.000
11.Rapat-rapat koordinasi dai dalam daerah 100.000.000 102.000.000 102.000.000 105.000.000 105.000.000 107.000.000 110.000.000 112.000.000
12. Penyediaan jasa kebersihan, keamanan, dan
transportasi
118.000.000 120.000.000 120.000.000 121.000.000 121.000.000 125.000.000 128.000.000 129.000.000
13.Pengelolaan kebersihan, keamanan dan
Transportasi
16.000.000 18.000.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000
14.Pengadaan buku perundang-undangan 26.000.000 28.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 32.000.000 35.000.000 36.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana
Aparatur
Prosentase peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
% 1.602.000.000 1.638.000.000 100 1.660.000.000 100 1.760.000.000 100 1.760.000.000 100 1.813.000.000 100 1.857.000.000 100 1.880.000.000 BPBD Kab.
Grobogan
1. Pembangunan gedung kantor 46.000.000 48.000.000 48.000.000 50.000.000 50.000.000 53.000.000 55.000.000 56.000.000
2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 460.000.000 480.000.000 480.000.000 500.000.000 500.000.000 505.000.000 510.000.000 512.000.000
3.Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25.000.000 27.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 32.000.000 35.000.000 37.000.000
4.Pengadaan peralatan gedung kantor 65.000.000 68.000.000 68.000.000 70.000.000 70.000.000 72.000.000 75.000.000 76.000.000
5.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan
peralatan kantor
16.000.000 18.000.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 28.000.000 29.000.000
4.Pengadaan peralatan SAR dan Damkar 36.000.000 38.000.000 38.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 48.000.000 50.000.000
5. Pemeliharaan Gedung kantor 15.000.000 17.000.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000
6.Pembuatan website 48.000.000 48.000.000 48.000.000 50.000.000 50.000.000 52.000.000 55.000.000 57.000.000
7. Pemeliharaan peralatan kedaruratan dan
logistik
26.000.000 26.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000
8.Pembuatan pagar kantor dan telfood 80.000.000 80.000.000 80.000.000 100.000.000 100.000.000 102.000.000 105.000.000 106.000.000
9. Pembuatan gedung losgistik 460.000.000 460.000.000 480.000.000 500.000.000 500.000.000 505.000.000 510.000.000 513.000.000
10. Penataan Lingkungan dan pembuatan
tempat parkir
280.000.000 280.000.000 280.000.000 300.000.000 300.000.000 310.000.000 315.000.000 317.000.000
11.DED Pembangunan Aula dan Kantor
Pusdalops
45.000.000 48.000.000 48.000.000 50.000.000 50.000.000 52.000.000 55.000.000 57.000.000
Program Peningkatan Disiplin aparatur Jumlah Sumber Daya
Aparatur
org 40.000.000 42.000.000 250 42.000.000 300 4.400.000 350 44.000.000 400 50.000.000 450 55.000.000 450 57.000.000 BPBD Kab.
Grobogan
1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 40.000.000 42.000.000 42.000.000 44.000.000 44.000.000 50.000.000 55.000.000 57.000.000
Program Peningkatan Kapasitas sumber
daya aparatur
Jumlah Sumber Daya
Aparatur
org 197.000.000 207.000.000 250 216.000.000 300 230.000.000 350 230.000.000 400 244.000.000 450 260.000.000 450 272.000.000 BPBD Kab.
Grobogan
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 26.000.000 28.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 32.000.000 35.000.000 37.000.000
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang - undangan 35.000.000 37.000.000 38.000.000 40.000.000 40.000.000 42.000.000 45.000.000 47.000.000
3. Pendidikan dan pelatihann non formal 25.000.000 26.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 32.000.000 35.000.000 37.000.000
4.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
tentang Penanggulangan Bencana 45.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.000 50.000.000 52.000.000 55.000.000 57.000.000
5.Pelatihan DALA 33.000.000 35.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 43.000.000 45.000.000 47.000.000
6. Bimbingan Teknis Manajemen
Penanggulangan Bencana 33.000.000 35.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 43.000.000 45.000.000 47.000.000
5 2 01
Indikator Sasaran
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanTahun 2021
Satuan
Meningkatnya kualitas
penanganan
kasus/kejadian
bencana.
Jumlah Kejadian
Bencana yang
tertangani
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif PD Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Grobogan
Kode Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
gjawab
LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Tujuan Sasaran
2 02
5 2 05
Meningkatkan
kualitas layanan
penanganan dan
penanggulangan
bencana
Meningkanya
partisipasi masyarakat
dalam pencegahan dan
penanganan bencana
Jumlah Partisipasi
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanganan bencana
5
Indikator Tujuan
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indikator Sasaran
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanTahun 2021
SatuanKode Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
gjawab
LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Tujuan Sasaran
Program Pencegahan Dini dan
Penanggulangan Korban Bencana Alam
Jumlah kejadian
bencana dan jumlah
yang tertangani sesuai
SOP
bulan 686.000.000 816.000.000 12 833.794.000 12 974.075.000 12 933.794.000 12 983.794.000 12 1.033.794.000 12 1.033.794.000 BPBD Kab.
Grobogan
1. Operasional TRC 35.000.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000 40.000.000 43.000.000 45.000.000 47.000.000
2.Pelatihan SAR dan penanganan darurat 38.000.000 40.000.000 42.000.000 45.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 57.000.000
3.Operasionalm SAR dan event hari-hari khusus 35.000.000 36.000.000 38.000.000 40.000.000 40.000.000 43.000.000 45.000.000 46.000.000
4.Piket Posko SAR 35.000.000 36.000.000 38.000.000 40.000.000 40.000.000 43.000.000 45.000.000 46.000.000
5.Rakor penanggulangan bencana 15.000.000 18.000.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 28.000.000 29.000.000
6.Kegiatan gladi managemen PBA 35.000.000 37.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42.000.000 45.000.000
7.Bantuan air bersih masyarakat korban bencana157.000.000 160.000.000 160.000.000 165.000.000 165.000.000 170.000.000 175.000.000 176.000.000
8.Pengadaan dan penyaluran logistik 100.000.000 110.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000 125.000.000 127.000.000 128.000.000
9.Simulasi penanganan darurat 18.000.000 20.000.000 20.000.000 23.000.000 23.000.000 25.000.000 27.000.000 30.000.000
10.PRBBM 35.000.000 37.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 42.000.000 45.000.000 47.000.000
11. Piket PRB 33.000.000 35.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 43.000.000 45.000.000 47.000.000
12. Pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencan alam 18.000.000 20.000.000 22.000.000 25.000.000 25.000.000 27.000.000 28.000.000 30.000.000
13. Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi
penduduk dari ancaman / korban bencana alam
87.000.000 87.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 101.000.000 105.000.000 107.000.000
15. Fasilitasi dan pembinaan pasca
penanggulangan bencana alam16.000.000 18.000.000 18.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000
16. Pelatihan pencegahan bencana alam
38.000.000 40.000.000 40.000.000 43.000.000 43.000.000 45.000.000 48.000.000 50.000.000
17. Peningkatan pelayanan penanggulangan
bencana alam428.000.000 430.000.000 430.000.000 431.000.000 432.000.000 435.000.000 438.000.000 438.000.000
18. Fasilitasi tenaga penanggulangan bencana
alam18.000.000 20.000.000 20.000.000 24.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000
19. Koordinasi pencegahan dini bencana alam
70.000.000 71.000.000 71.000.000 73.000.000 74.000.000 80.000.000 82.000.000 83.000.000
20. Koordinasi penanggulangan korban bencana
alam17.000.000 17.000.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000
21. Pengadaan sarpras penanggulangan
bencana alam90.000.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 101.000.000 103.000.000 103.000.000
22. Fasilitasi pendukung kegiatan bencana
kewilayahan26.000.000 28.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 37.000.000 37.000.000
23. Forum terpadu penanggulangan bencana
daerah23.000.000 22.000.000 22.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000 32.000.000 32.000.000
24. Desa Tangguh bencana
187.000.000 190.000.000 190.000.000 200.000.000 200.000.000 205.000.000 210.000.000 215.000.000
25. Peningkatan ketrampilan dan kualitas
penanggulangan bencana alam27.000.000 30.000.000 30.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 48.000.000 50.000.000
26. Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana
alam dan sosial15.000.000 15.000.000 17.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000
27. Pengembangan desa siaga bencana
142.000.000 142.000.000 145.000.000 148.000.000 150.000.000 152.000.000 155.000.000 156.000.000
28. Pengembangan budaya siaga bencana
142.000.000 142.000.000 145.000.000 150.000.000 150.000.000 153.000.000 155.000.000 156.000.000
30. Inventarisasi / verifikasi kerusakan bangunan
akibat bencana870.000.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 105.000.000 110.000.000 113.000.000
31. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar
korban bencana28.000.000 28.000.000 30.000.000 33.000.000 35.000.000 40.000.000 43.000.000 45.000.000
32. Piket pengurangan resiko bencana
35.000.000 35.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000
Program Kegiatan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Jumlah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi akibat
bencana
bulan 12 311.000.000 12 314.000.000 12 380.000.000 12 380.000.000 12 396.000.000 12 408.000.000 12 415.000.000 BPBD Kab.
Grobogan
1.Kegiatan rekonstruksi pasca bencana yang
berupa bantuan material bahan bangunan35.000.000 36.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 46.000.000 49.000.000
2.Kegiatan rekonstruksi pasca bencana
bekerjasama dengan SKPD teknis dalam
batasan kegiatan tersebut menggunakan asset
pemerintah kabupatenyang terkena bencana dan 35.000.000 35.000.000 37.000.000 40.000.000 40.000.000 45.000.000 47.000.000 49.000.000
3.Rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat siaga
bencana, tanggap bencana, peralihan darurat
bencana dan pasca darurat bencana serta
kerjasama dengan SKPD teknis terkait. 87.000.000 90.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 101.000.000 105.000.000 107.000.000
4. Pengadaan bahan banjiran
148.000.000 150.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 205.000.000 210.000.000 210.000.000
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Pelaporan
Jumlah Dokumen buah 285.000.000 287.000.000 8 308.000.000 10 335.000.000 10 335.000.000 12 383.000.000 12 412.000.000 12 416.000.000 BPBD Kab.
Grobogan
1.Penyusunan dokumen perencanaan anggaran
dan pelaporan keuangan25.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 38.000.000 38.000.000
2.penyusunan dokumen kebencanaan 25.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 38.000.000 38.000.000
3.Pengelolaan aset BPB D kab. Grobogan
25.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 38.000.000 38.000.000
Meningkatkan
kualitas layanan
penanganan dan
penanggulangan
bencana
Meningkanya
partisipasi masyarakat
dalam pencegahan dan
penanganan bencana
Jumlah Partisipasi
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanganan bencana
5 2 40
5 2 47
5 392
Indikator Tujuan
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Indikator Sasaran
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
4
Data Capaian pada Tahun Awal PerencanaanTahun 2021
SatuanKode Program dan Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD
Penanggun
gjawab
LokasiTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Tujuan Sasaran
4.Fasilitasi dan verifikasi bantuan sosial
45.000.000 45.000.000 47.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 58.000.000 58.000.000
5.Penyusunan dokumen LAKIP, LKPJ, indikator
kinerja dan RFK25.000.000 25.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 38.000.000 38.000.000
6.Pembuatan SOP 25.000.000 25.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 38.000.000 38.000.000
7. Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana (PRB) 25.000.000 25.000.000 27.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 38.000.000 38.000.000
8. Pembuatan peta resiko bencana 46.000.000 46.000.000 48.000.000 50.000.000 50.000.000 55.000.000 58.000.000 58.000.000
9. Penyusunan Peraturan Bupati tentang petunjuk
pelaksanaan peraturan daerah bencana18.000.000 18.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000 32.000.000
10. Rapat koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan anggaran lintas SKPD
26.000.000 28.000.000 28.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 38.000.000 40.000.000
Program Pendukung operasional Forum
terpadu Penanggulangan Bencana
Jumlah Forum
Penanggulangan
Bencana
kali 85.000.000 87.000.000 6 90.000.000 4 100.000.000 6 100.000.000 6 105.000.000 8 107.000.000 8 108.000.000 BPBD Kab.
Grobogan
Forum terpadu penanggulangan bencana
kabupaten grobogan
85.000.000 87.000.000 90.000.000 100.000.000 100.000.000 105.000.000 107.000.000 108.000.000
5 2 49
Meningkatkan
kualitas layanan
penanganan dan
penanggulangan
bencana
Meningkanya
partisipasi masyarakat
dalam pencegahan dan
penanganan bencana
Jumlah Partisipasi
masyarakat dalam
pencegahan dan
penanganan bencana
5 2 47