kata pengantar - depkes.go.id 2018/lkj unit utama/6... · jenderal tahun 2017 sebagai salah satu...

i

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Tahun 2017

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas

rahmat dan ridho-nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat

Jenderal tahun 2017 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan.

Dengan semangat dan kerja keras serta dukungan dari semua pihak, kami telah

berhasil menyelesaikan program dan kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal

tahun 2015-2019.

Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target dan capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam

dokumen Renstra yaitu “persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian

negara ≤1% serta target dan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seluruh unit

eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara objektif mengenai

kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun 2017. Meskipun

secara umum kinerja Inspektorat Jenderal telah memenuhi target, namun kami

menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan

yang harus disempurnakan. Oleh karena itu dukungan dan kerja keras semua pihak

perlu terus ditingkatkan agar kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018 Plt. Inspektur Jenderal

dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS NIP. 196010131989121001

ii



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu unsur penyelenggara negara, Inspektorat Jenderal mempunyai

kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja (LKj) yang mengacu pada Instruksi

Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal

dalam mencapai visi dan misi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan

dalam Rencana Startegis Kementerian Kesehatan selama lima tahun yaitu tahun

2015-2019 yang dapat dijadikan lesson learnt untuk perencanaan strategis

pengawasan lingkup Kementerian Kesehatan dalam lima tahun kedepan.

Sasaran program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur adalah

meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi

birokrasi. Target tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal yang diuraikan dalam

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah ”Meningkatnya

pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan” yang

pencapaiannya dinilai dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan yaitu ”Persentase Satuan Kerja yang memiliki

temuan kerugian Negara ≤ 1% sebesar 100% pada tahun 2019 sedangkan target

capaian pada tahun 2017 adalah 94%”.

Pada tahun 2017 capaian kinerja Inspektorat Jenderal didasarkan pada 1 indikator

kinerja program dan 6 indikator kinerja kegiatan dengan masing-masing target yang

sudah ditetapkan, keseluruhan indikator telah mencapai target bahkan berhasil

melebihi target yang telah ditetapkan yaitu jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen

Pelayanan Kesehatan dan Itjen, Ditjen Kesmas dan Setjen, Ditjen P2P dan

Balitbangkes serta Ditjen Faralkes dan Badan PPSDMK yang dievaluasi laporan

kinerja dan keuangannya dengan nilai temuan kerugian negara ≤ 1% sebesar

95,78% dari target pada tahun 2017 sebesar 94%. Sedangkan realisasi anggaran

sebesar 94,71% dari Pagu Anggaran tahun 2017 setelah revisi sebesar

Rp96.356.716.000,-.

iii



Cakupan kegiatan pengawasan seperti reviu laporan keuangan dan RKA-K/L sudah

menjangkau seluruh satuan kerja namun kegiatan pengawasan dan pembinaan

lainnya untuk mempertahankan opini WTP yang telah dicapai belum menjangkau

seluruh satuan kerja karena adanya keterbatasan SDM.

Kerja keras tak kenal lelah telah dilakukan karena menjadi tanggungjawab

Inspektorat Jenderal dalam mengawasi dan mencegah segala bentuk tindakan yang

dapat mengarah kepada korupsi. Dengan dukungan seluruh unit terkait, upaya yang

telah dilakukan membuahkan hasil yang membanggakan, ini terbukti dengan

beberapa prestasi yang diraih oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017 dimana

Inspektorat Jenderal mempunyai andil dan memegang peranan penting dalam

pencapaiannya. Prestasi yang telah dicapai oleh Kementerian Kesehatan pada

tahun 2017 yang diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal beberapa di antaranya adalah:

Pembentukan Satgas Penanganan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Bersama KPK dan BPJS Kesehatan; Sosialisasi Permenkes 58 tahun 2016 tentang

Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan dengan peserta para pengurus organisasi

profesi/perhimpunan/asosiasi bidang kesehatan, para pengurus

asosiasi/perhimpunan perusahaan/industri bidang kesehatan, serta para pimpinan

Rumah Sakit Umum Vertikal dan Daerah; Mendorong terbitnya Keputusan Menteri

Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/310/2017 tentang Konfirmasi Status Wajib

Pajak Pada Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Kemenkes, KPK dan

BPJS Kesehatan Tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan dalam Program

JKN; Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di Kementerian Kesehatan yang

Dilakukan oleh KPK Bekerjasama dengan BPS dalam Upaya Peningkatan Integritas

Birokrasi dan Perbaikan Sistem Pencegahan Korupsi; Telaahan Sejawat Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Perhubungan; Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama antara KPK

dengan Kemenkes tentang Koneksitas Whistleblowing System (WBS) online

bersama-sama dengan dengan 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga; Berperan

aktif sebagai salah satu anggota Pokja Komite Advokasi Nasional Antikorupsi Sektor

Kesehatan dalam Rangka Upaya Pencegahan Korupsi Pada Praktik Bisnis Bidang

Kesehatan; Pembentukan zona integritas dan pembinaan satker berpredikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

iv



dengan Memberikan Penganugerahan kepada 13 satuan Kerja yang Telah

Dilakukan Penilaian oleh TPI; Menindaklanjuti Rencana Aksi atas Saran Perbaikan

Hasil Kajian Perizinan dan Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

Evaluasi Internal Audit Capability Model (IACM) oleh BPKP dalam rangka

peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan;

Penghargaan dari Kementerian Keuangan Untuk kategori Kementerian

Negara/Lembaga Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Terbaik dan

Kementerian Negara/Lembaga Pembina Teknis Kinerja Pengelolaan Badan Layanan

Umum Terbaik; Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

terkait Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2016; Tiga Satuan Kerja

Kementerian Kesehatan, Yaitu RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, Balai Besar

Pelatihan Kesehatan Jakarta, dan RS Jiwa Prof Dr. Soeroyo Magelang Menerima

Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);

Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian /Lembaga

Dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Untuk Kategori Pilot Project Terbaik Tahun

2017 dari KPK; dan Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai

Kementerian/Lembaga Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017

dari KPK.

v



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…...................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................ ii

DAFTAR ISI...................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM......….............................................................................................. 1

B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL.............................................. 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI PROGRAM….................................................................. 3

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017….................................................... 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017............... 10

B. REALISASI ANGGARAN........................................................................... 36

BAB IV PENUTUP........................................................................................ 43

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.................................................................... 46

2. Dokumentasi Kegiatan Tahun 2017............................................................ 65

3. Lampiran Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2017………… 90

1



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam rangka mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi pada Kementerian

Kesehatan, Inspektorat Jenderal sebagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah

(APIP) berperan untuk mengawal dan memastikan berjalannya proses Reformasi

Birokrasi. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan peran Inspektorat

Jenderal dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan Kementerian

Kesehatan, sekaligus sebagai sistem peringatan dini (early warning system)

terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi karena kelemahan

sistem maupun akibat tindak pelanggaran individu.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting

dalam penyelenggaraan pemerintah. Melalui pengawasan intern dapat diketahui

apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan

tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien serta telah sesuai dengan rencana

dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas

penyelenggaraan pemerintahaan diperlukan untuk mendororng terwujudnya good

governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tanggal 29

September 2015, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan

tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian

Kesehatan;

2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

2



4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 tahun 2015 Tanggal 29

September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan,

organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Inspektorat

Jenderal dan 5 (lima) Inspektorat yaitu Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III,

Inspektorat IV, dan Inspektorat Investigasi. Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat Jenderal dapat dilihat sebagai berikut:

3



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI PROGRAM

Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal tahun 2015-2019 merupakan

penjabaran dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan di tingkat

Eselon I pada Inspektorat Jenderal yang berisikan Rencana Pengawasan

Tahunan dan Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun. Strategi dalam rangka

pencapaian visi dan misi Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Mendorong pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis, dan

ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatuhan;

3. Mewujudkan pengawasan yang bermutu untuk menghasilkan Laporan Hasil

Pengawasan (LHP) sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan serta;

4. Mewujudkan tata kelola manajemen Inspektorat Jenderal yang transparan dan

akuntabel.

Untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan,

maka dilaksanakan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Kesehatan dengan kegiatan sebagai berikut:

No Program Sasaran Program

Indikator Kinerja Target 2015

Target 2016

Target 2017

Target 2018

Target 2019

1.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

88% 91% 94% 97% 100%

4



Aktifitas yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal dalam rangka mewujudkan

Sasaran Program “Meningkatnya Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dan

Terlaksananya Reformsi Birokrasi” yaitu:

1. Peningkatan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai konsultan, katalisator, dan

quality assurance.

a. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas

tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

(Consulting);

b. Mendorong/memacu terjadinya perubahan untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Kesehatan

(Catalysator);

c. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi

dan etektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian Kesehatan (Quality Assurance);

d. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan

(Anti Corruption Activities).

2. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dengan upaya:

a. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas.

b. Peningkatan pengawasan barang dan jasa melalui probity audit.

c. Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko.

d. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten.

3. Mempertahankan Opini Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP), melalui:

a. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reviu.

b. Pendampingan penyusunan laporan keuangan.

c. Pengamanan aset Kementerian Kesehatan.

d. Pendampingan pengadaan barang jasa/konsultasi pengadaan barang dan

jasa.

e. Reviu penyusunan perencanaan anggaran.

f. Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas

Fungsional (APF).

5



5. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

lain.

6. Penanganan Pengaduan Masyarakat.

7. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui:

a. Pendidikan Budaya Anti Korupsi.

b. Penerapan Whistleblower’s System dan Justice Collaborator.

c. Penerpan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM).

d. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Kementerian

Kesehatan.

e. Mengoptimalkan peran Unit Pengendlian Gratifikasi (UPG).

f. Mengoptimalkan Laporan LHKPN sesuai dengan batas waktu pelaporan.

g. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

8. Kegiatan Penunjang.

a. Peningkatan SDM bidang pengawasan.

b. Pengembangan dan pemantapan pelaksanaan kegiatan penunjang

pengawasan dengan teknologi informasi melalui Sistim Informasi

Manajemen (SIM) Pengawasan.

c. Sosialisasi bidang pengawasan.

d. Penguatan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) pada satker Badan Layanan

Umum (BLU).

6



B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber

daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian

Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 merupakan kinerja tahun

ketiga dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, yang didukung dengan

anggaran sebesar Rp114.153.583.000,-. Dalam Perjanjian Kinerja antara

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI dengan Menteri Kesehatan RI

yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Januari 2017 menyebutkan

kesanggupan pihak pertama dalam hal ini Inspektur Jenderal untuk mewujudkan

target kinerja yang seharusnya berdasarkan lampiran perjanjian dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja

tersebut menjadi tanggung jawab Inspektur Jenderal. Selanjutnya, pihak kedua

dalam hal ini Menteri Kesehatan RI akan melakukan supervisi yang diperlukan

serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja

Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, terdapat efisiensi anggaran Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan pada tanggal 16 Agustus 2017. Pagu anggaran

yang semula berjumlah Rp114.153.583.000,- mengalami efisiensi sebesar

Rp17.796.867.000,- sehingga pagu anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan menjadi Rp96.356.716.000,-. Adanya efisiensi anggaran tersebut

berakibat pula pada revisi target dan anggaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun

2017.

7



No Program Sasaran Program Indikator Kinerja Target

2017 Angaran

1.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Kementerian Kesehatan

Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%

94% Rp96.356.716.000,-

Sedangkan Perjanjian Kinerja tahun 2017 untuk unit eselon II di lingkungan

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tertuang dalam

perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan

masing-masing Inspektur pada tahun 2017 sebagai berikut:

UNIT KERJA

PROGRAM INDIKATOR TARGET

2017 ANGGARAN

Inspektorat I

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I

yang Direviu Laporan Keuangannya 209 1.109.268.000,-

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah

(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L

Lingkup Binaan Inspektorat I

304 1.034.672.000,-

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD)

dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup

Binaan Inspektorat I dan Reviu SAKIP Kementerian

Kesehatan

60 531.000.000,-


dan Dekonsentrasi dan/atau Satker TP (TA 2013-

2015) yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat I

53 3.749.489.000,-


(KD), dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan

yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Audit Inspektorat I

20 358.086.000,-


(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan

Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi

Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama


56 1.263.134.000,-

Inspektorat II

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II




Lingkup Binaan Inspektorat II

223 1.110.776.000,-


yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat II 24 280.060.000,-

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji

16 2.815.960.000,-


dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan 33 3.029.368.000,-

8



Inspektorat II




Lanjut Hasil Audit Inspektorat II

28 401.327.000,-



Pendampingan/Pembinaan/ Konsultasi/Koordinasi



27 1.204.818.000,-

Inspektorat III

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat III




Lingkup Binaan Inspektorat III

372 1.347.386.000,-


yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat III 83 318.959.000,-



2015) yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat III

76 3.534.673.000,-




Lanjut Hasil Audit Inspektorat III

22 292.257.000,-



Pendampingan/ Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi


Lingkup Binaan Inspektorat III

53 1.150.267.000,-

Inspektorat IV

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat IV yang Direviu Laporan Keuangannya

267 1.067.578.000,-

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan Inspektorat IV

372 1.586.696.000,-

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat IV

57 289.085.000,-

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD) dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat IV

30 2.951.084.000,-

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat IV

16 180.960.000,-

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/Pembinaan/ Konsultasi/Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV

32 942.015.000,-

Inspektorat Investigasi

Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan dari

Individu, Satker, atau Masyarakat yang Ditindaklanjuti

dengan Klarifikasi dan/atau Audit dengan Tujuan

Tertentu

81 3.806.108.000,-

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Atas

Penugasan Khusus 10 174.511.000,-

Persentase Satker di Lingkungan Kementerian

Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian 20 130.550.000,-

9



Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Investigasi

Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan


Penanganan Pengaduan Masyarakat Berindikasi

Kerugian Negara

24 650.196.000,-

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah

(KD) yang Dilakukan Penilaian Menuju WBK/WBBM 42 1.323.785.000,-

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor

Daerah (KD) yang Menerapkan Program Pencegahan

Korupsi

60% 1.237.504.000,-

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi

8 75.764.000,-

Jumlah Satker yang Dilakukan

Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi/Edukasi

Pengawasan

12 800.236.000,-

Persentase Realisasi Anggaran 90% -

Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

34 2.167.108.000,-

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja tersebut, terwujudlah komitmen penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

10



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2017

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang

telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan

rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh

gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut

masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam

perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap

program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya

guna.

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada

pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam

rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam

Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma

penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas

keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi

bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

sebagaimana disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran

dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program

11



sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok

ukur keberhasilan organisasi.

Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang telah direvisi

dengan Kepmenkes Nomor: HK.01.07/MENKES/422/2017, Inspektorat Jenderal

melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu

program “Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Kesehatan”.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat

Jenderal dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator

Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan. Adapun sasaran kegiatan Inspektorat

Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya

Reformasi Birokrasi pada masing-masing unit utama.

2. Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi kerugian

negara.

3. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur

Kementerian Kesehatan.

Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara

menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut

sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan. Indikator

kinerja organisasi cukup dilaporkan beberapa indikator kinerja saja yang paling

utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Sesuai dengan dokumen Renstra/Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal, telah

ditetapkan satu indikator utama dalam sasaran hasil program, yaitu: Peningkatan

pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan dengan sasaran

meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi

birokrasi. Untuk penilaian indikatornya adalah “Persentase Satuan Kerja yang

Memiliki Temuan Kerugian Negara ≤ 1 %”.

12



Dalam mencapai indikator utama tersebut di atas, didukung oleh beberapa kinerja

kegiatan dengan menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan

Inspektorat I;


Inspektorat II;


Inspektorat III;


Inspektorat IV;

5. Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian

Kesehatan;

6. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur


Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan sebesar 95,78% dari 94% target yang ditetapkan pada tahun 2017

yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari 1 (satu)

sasaran program dan 6 (enam) sasaran kegiatan seluruhnya telah memenuhi

target yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran

pada masing-masing program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Capaian Realisasi Terhadap Target:

Dilihat dari capaian indikator, untuk tahun 2017 Inspektorat Jenderal dapat

melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator pencapaian sasaran yang berasal Indikator Kinerja Utama

Inspektorat Jenderal pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

13



Sasaran Strategis Indikator Target 2017

Target 2016

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤ 1 %

94% 91%

Definisi operasional dari Indikator Kinerja Utama:

Satuan kerja yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% adalah satuan

kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan dengan temuan kerugian

negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun

anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh

Inspektorat Jenderal Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan).

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal tahun 2017

adalah 95,78% dari target 94% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit

Jumlah satker pengelola APBN Kemenkes yang diaudit

x 100%

Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 237 satker yang telah

diaudit baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (135 satker) maupun oleh

BPK (80 satker) serta oleh BPKP (22 satker), terdapat 10 satker yang

memiliki kerugian negara diatas 1 %, sehingga persentase satker yang

memiliki kerugian negara ≤ 1% adalah sebagai berikut:

237 satker – 10 satker = 227 satker

227 satker KN ≤ 1% X 100% = 95,78%

237 satker yang diaudit

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 2017 tersebut di atas

didukung oleh beberapa kegiatan yang menghasilkan output sebagai

berikut :

14



1) Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja

Binaan Inspektorat I

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut,

yaitu:


2017 REALISASI

2017

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I

yang Direviu Laporan Keuangannya 209 210

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD),

dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup

Binaan Inspektorat I

304 304


dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup

Binaan Inspektorat I dan Reviu SAKIP Kementerian

Kesehatan

60 60


dan Dekonsentrasi dan/atau Satker TP (TA 2013-2015)

yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat I

53 53


dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang

dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Audit Inspektorat I

20 20


dan Dekonsentrasi yang Dilakukan




56 56

Kondisi yang dicapai:

Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat I

yang Direviu Laporan Keuangannya sebanyak 210 dokumen/laporan

dari 209 dokumen/laporan yang ditetapkan (100,48%);

Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah

(KD), dan Dekonsentrasi yang Direviu RKA-K/L Lingkup Binaan

Inspektorat I sebanyak 304 dokumen/laporan dari 304

dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%);


(KD) dan Unit Eselon I yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan

Inspektorat I dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan sebanyak 60

dokumen/laporan dari 60 dokumen/laporan yang ditetapkan

(100,00%);


(KD) dan Dekonsentrasi dan/atau Satker TP (TA 2013-2015) yang

15



Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat I sebanyak 53 dokumen/laporan



(KD), dan Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang dilakukan

Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat I

sebanyak 20 dokumen/laporan dari 20 dokumen/laporan yang

ditetapkan (100,00%);


(KD), dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/ Pembinaan/

Konsultasi/ Koordinasi Pengawasan dan Supervisi Kegiatan Unit

Utama Lingkup Binaan Inspektorat I sebanyak 56 dokumen/laporan

dari 56 dokumen/laporan yang ditetapkan (100,00%).

2) Peningkatan pengawasan program/kegiatan lingkup satuan kerja binaan

Inspektorat II


yaitu:


2017 REALISASI

2017

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat II




Binaan Inspektorat II

223 225


yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat II 24 24

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan

Kesehatan Haji 16 16


dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan

Inspektorat II

33 35



dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Audit Inspektorat II

28 33






27 32

16




Capaian Indikator Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat

II yang Direviu Laporan Keuangannya sebanyak 197


(100,00%);



Inspektorat II sebanyak 225 dokumen/laporan dari 223



(KD) dan Unit Eselon II yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan

Inspektorat II dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan sebanyak 24


(100,00%);

Capaian Indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelayanan

Kesehatan Haji sebanyak 16 dokumen/laporan dari 16




Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat II sebanyak 35 dokumen/laporan




Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat II






Utama Lingkup Binaan Inspektorat II sebanyak 32 dokumen/laporan


17




Inspektorat III


yaitu:


2017 REALISASI

2017

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat III




Binaan Inspektorat III

372 372


yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat III 83 83



2015) yang Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat III

76 76



dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Audit Inspektorat III

22 27


dan Dekonsentrasi yang Dilakukan Pendampingan/

Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi Pengawasan dan

Supervisi Kegiatan Unit Utama Lingkup Binaan

Inspektorat III

53 59



III yang Direviu Laporan Keuangannya sebanyak 283


(100,71%);



Inspektorat III sebanyak 372 dokumen/laporan dari 372




Inspektorat III dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan sebanyak 83


(100,00%);



18



Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat III sebanyak 76 dokumen/laporan




Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat III






Utama Lingkup Binaan Inspektorat III sebanyak 59 dokumen/laporan



Inspektorat IV


yaitu:


2017 REALISASI

2017

Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV

Jumlah Unit Akuntansi Lingkup Binaan Inspektorat IV yang Direviu Laporan Keuangannya

267 267



Binaan Inspektorat IV

372 372


yang Dievaluasi SAKIP Lingkup Binaan Inspektorat IV 57 57


dan Dekonsentrasi yang Diaudit Lingkup Binaan

Inspektorat IV

30 30



dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Audit Inspektorat IV

16 16





Lingkup Binaan Inspektorat IV

32 35



IV yang Direviu Laporan Keuangannya sebanyak 267

19




(100,00%);



Inspektorat IV sebanyak 372 dokumen/laporan dari 372




Inspektorat IV dan Reviu SAKIP Kementerian Kesehatan sebanyak 57


(100,00%);



Diaudit Lingkup Binaan Inspektorat IV sebanyak 30 dokumen/laporan




Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat IV






Utama Lingkup Binaan Inspektorat IV sebanyak 35 dokumen/laporan


5) Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan



yaitu:

20




2017 REALISASI

2017

Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan dari

Individu, Satker, atau Masyarakat yang Ditindaklanjuti

dengan Klarifikasi dan/atau Audit dengan Tujuan

Tertentu

100% 100%

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Lainnya Atas

Penugasan Khusus 100% 100%

Persentase Satker di Lingkungan Kementerian

Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil Audit Inspektorat Investigasi

100% 130%

Jumlah Satker/Lembaga yang Dilakukan


Penanganan Pengaduan Masyarakat Berindikasi

Kerugian Negara

24 25

Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah

(KD) yang Dilakukan Penilaian Menuju WBK/WBBM

42 42


Capaian Indikator Persentase Pengaduan Berkadar Pengawasan dari

Individu, Satker, atau Masyarakat yang Ditindaklanjuti dengan

Klarifikasi dan/atau Audit dengan Tujuan Tertentu sebanyak 81


(100,00%);

Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Lainnya

Atas Penugasan Khusus sebanyak 10 dokumen/laporan dari 10


Capaian Indikator Persentase Satker di Lingkungan Kementerian

Kesehatan yang dilakukan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Audit Inspektorat Investigasi sebanyak 26 dokumen/laporan dari

20 dokumen/laporan yang ditetapkan (130,00%);

Capaian Indikator Jumlah Satker/ Lembaga yang Dilakukan

Pendampingan/ Pembinaan/ Konsultasi/ Koordinasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat Berindikasi Kerugian Negara sebanyak 25


(104,17%);

Capaian Indikator Jumlah Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor

Daerah (KD) yang Dilakukan Penilaian Menuju WBK/WBBM

21




ditetapkan (100,00%).

6) Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada

program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur



yaitu:


2017 REALISASI

2017

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah

(KD) yang Menerapkan Program Pencegahan Korupsi 60% 61,21%

Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi

8 8

Jumlah Satker yang Dilakukan

Pembinaan/Konsultasi/Koordinasi/Konsolidasi/Edukasi

Pengawasan

12 12

Persentase Realisasi Anggaran 90% 94,71%

Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

34 34


Capaian Indikator Persentase Satker Kantor Pusat (KP) dan Kantor

Daerah (KD) yang Menerapkan Program Pencegahan Korupsi:

Cara hitung disesuaikan dengan persentase realisasi aksi PPK:

2015 : 43 satker;

2016 : 45 satker;

2017 : 43 satker:

Realisasi = Jumlah aksi PPK s/d tahun 2017

Seluruh satker Kemenkes

= (43+45+43) X 100%

214

= 61,21%

Capaian Indokator Jumlah Unit Utama yang Dilakukan Monitoring dan

Evaluasi Pelaksanaan Area Perubahan Penguatan Pengawasan

Reformasi Birokrasi sebanyak 8 dokumen/laporan dari 8


22



Capaian Indokator Jumlah Satker yang Dilakukan Pembinaan/

Konsultasi/ Koordinasi/ Konsolidasi/ Edukasi Pengawasan sebanyak

12 dokumen/laporan dari 12 dokumen/laporan yang ditetapkan

(100,00%);

Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran sebanyak 94,71%.

Cara hitung alokasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2017

setelah efisiensi sebesar Rp96.356.716.000,- penyerapan anggaran

tahun 2017 sebesar Rp91.260.793.000,- (94,71%);

Jumlah Hasil Analisis dan Pemutakhiran Data Pelaporan Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan sebanyak 34 dokumen/laporan dari 34


2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2016:

Realisasi IKU Inspektorat Jenderal

2017 2016

Target Realisasi Target Realisasi

94,00% 95,78% 91,00% 94,97%

Jika melihat dari tabel diatas, realisasi IKU Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan mengalami kenaikan capaian dari 94,97% pada tahun 2016 menjadi

95,78% pada tahun 2017. Satuan kerja yang diaudit oleh APF pada tahun 2017

sebanyak 237 satker dengan 10 satker memiliki kerugian negara di atas 1 %,

sedangkan tahun 2016 sebanyak 497 satker dengan 25 satker memiliki

kerugian negara di atas 1 %. Semakin sedikit satker yang memiliki kerugian

negara di atas 1% menunjukkan persentase capaian kinerja yang semakin

naik.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah:

Apabila capaian kinerja Inspektorat Jenderal diperbandingkan dengan target

capaian kinerja jangka menengah maka dapat dilihat dalam grafik sebagai

berikut:

23



Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015 - 2019

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2015 2016 2017 2018 2019

88,0091,00

94,0097,00

100,0097,68

94,97 95,78

- -

Target(%) Realisasi(%)

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 95,78% pada tahun 2017 telah

melebihi target kinerja yang direncanakan pada tahun tersebut yakni sebesar

94%. Dan jika diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka

menengah Inspektorat Jenderal, maka target kinerja pada tahun 2017

sebenarnya telah tercapai pada tahun 2015 dan 2016. Namun pada tahun

2019 tantangan Inspektorat Jenderal semakin besar karena seluruh satuan

kerja dibawah Kementerian Kesehatan tidak boleh ada temuan Kerugian

Negara diatas 1%.

4. Keberhasilan Pencapaian Target:

Keberhasilan pencapaian target sasaran Inspektorat Jenderal tahun 2017

dikarenakan telah dilaksanakannya kegiatan reviu, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya secara berkesinambungan terhadap satuan kerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reviu Laporan Keuangan

Dalam rangka mempertahankan opini laporan keuangan Kementerian

Kesehatan, maka Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan reviu atas

laporan keuangan. Reviu laporan keuangan bertujuan memberikan

24



keyakinan tentang akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang

disajikan pada laporan keuangan sehingga laporan keuangan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

b. Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran

Guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, pemerintah

telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui government spending

atau belanja pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang,

belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan

sosial, dan belanja lain-lain.

c. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Risiko

Pendampingan penyusunan laporan keuangan setiap satuan kerja

diharapkan dapat tersusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

(SAP), sehingga terselenggara laporan keuangan yang akuntabel dan

berdasarkan bukti (evidence based).

d. Pengamanan Aset Kementerian Kesehatan

Pengamanan aset Kementerian Kesehatan dilakukan dalam upaya

mendorong terselenggaranya penatausahaan dan tata kelola aset sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, terutama pada satuan kerja penerima

dana Tugas Pembantuan (TP) yang dialihkan ke Dana Alokasi Khusus

(DAK).

e. Pendampingan/Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa

Pendampingan/konsultasi pengadaan barang/jasa dilakukan dengan tujuan

untuk memelihara tingkat kepercayaan publik dan peserta tender,

meyakinkan keputusan yang dibuat terhindar dari tuntutan hukum,

menciptakan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa, dan

menghindari terjadinya praktik korupsi.

f. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di setiap satuan kerja,

Inspektorat Jenderal melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi ini dilakukan sebelum Kementerian

PAN dan RB melakukan evaluasi SAKIP Kementerian Kesehatan. Selain

itu, dilaksanakan pula reviu LAKIP.

g. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran

25



Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan dan penganggaran

Kementerian Kesehatan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan

reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di

masing-masing unit utama atau satuan kerja di lingkungan Kementerian

Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan sebelum dilakukan penelaahan oleh

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

h. Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)

Salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah memastikan bahwa satuan

kerja telah menindaklanjuti rekomendasi atau saran hasil audit internal

maupun eksternal. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memantau

percepatan tindak lanjut, sehingga tindak lanjut dapat terlaksana tepat

waktu sesuai ketentuan. Percepatan tindak lanjut dilakukan melalui

pemantauan dan pemutakhiran data, serta dilakukan bimbingan teknis

dalam rangka memberikan masukan kepada satuan kerja untuk

penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan secara berkala.

i. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

(APIP) lain

Kerjasama pengawasan dilakukan dengan aparat pengawasan lain yaitu

Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota.

j. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat,

Kementerian Kesehatan telah membentuk tim untuk menangani

pengaduan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor: HK.02.02/MENKES/239/2016 tanggal 11 April 2016 tentang Tim

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu. Dalam pelaksanaannya

dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor

PER/05/M.PAN/14/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan

Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

k. Koordinasi Integrasi Program

26



Mengawal terlaksananya integrasi program prioritas 2016-2019 seperti

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular di Pos

Pembinaan Terpadu (PTM di Posbindu) dan Program Pencegahan dan

Pengendalian Tuberkulosis.

l. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mencapai tujuan tata kelola yang baik, Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,

diantaranya:

1) Keterbukaan (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai organisasi.

2) Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi

terlaksana secara efektif.

3) Responsibilitas (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan

organisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip

organisasi yang sehat.

4) Independensi (Independency), yaitu organisasi dikelola secara

professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan prinsip organisasi.

5) Prediktabilitas (Predictability), yaitu implementasi yang konsisten dari

kebijakan pendukung, peraturan dan regulasi.

6) Dinamis (Dynamism), yaitu inovasi atau perubahan positif dalam tata

kelola yang dapat meningkatkan efisiensi kinerja Inspektorat Jenderal.

m. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diantaranya

melalui :

1) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

2) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pendampingan penilaian

risiko dalam rangka penerapan SPIP di seluruh satuan kerja di

lingkungan Kementerian Kesehatan.

27



3) Pemantapan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi (PBAK) melalui

pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pencegahan korupsi

di satuan kerja.

4) Mendorong pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian

Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14

Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor: HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk

Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

5) Mengoptimalkan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

bagi aparatur wajib lapor di lingkungan Kementerian Kesehatan.

n. Program Penguatan Sistem Pengawasan

Meningkatkan implementasi penangaan pengaduan masyarakat di semua

unit organisasi.

o. Meningkatkan Implementasi Whistleblowing System (WBS) di seluruh

satuan kerja Kementerian Kesehatan.

p. Meningkatkan Pencegahan Benturan Kepentingan.

q. Mendorong Pelaksanaan SPIP pada satuan kerja di lingkungan


r. Mendorong satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk

mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal tahun 2017

adalah sebesar 95,78% dari target 94%. Alokasi dan target anggaran untuk

mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp114.153.583.000,-.

Dengan terget fisik sebanyak 3.120 dokumen/laporan. Namun pada Agustus

2017 terdapat perubahan anggaran dan target fisik dari Rp114.153.583.000,-

menjadi Rp96.356.716.000,- dengan target fisik dari 3.120 menjadi 3.415

laporan dalam satu tahun. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4

tahun 2017, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang

Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2017.

28



Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember tahun 2017 sebesar

Rp91.260.793.981,- (94,71%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 3.457

laporan (101,23%).

Jika melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017 sebesar 95,78%

dan penyerapan anggaran sebesar 94,71% dengan realisasi fisik sebesar

101,23% maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan

Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan

pembinaan dan pengawasan kepada auditor dalam satu penugasan mengingat

terbatanya SDM auditor di Inspektorat Jenderal yang hanya berjumlah 155

orang yang terdiri dari Auditor Pertama 77 orang, Auditor Muda 47 orang, dan

Auditor Madya 24 orang.

29



6. Kinerja Inisiatif Pencegahan Korupsi:

Selama tahun 2017 terdapat beberapa Kegiatan Inisiatif Pencegahan Korupsi

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal antara lain:

a. Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama

membahas pembentukan Satgas Penanganan Fraud Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) pada tanggal 22 Februari 2017;

b. Sosialisasi Permenkes 58 tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga

Kesehatan dengan peserta para pengurus organisasi profesi /

perhimpunan / asosiasi bidang kesehatan, para pengurus asosiasi /

perhimpunan perusahaan / industri bidang kesehatan, serta para pimpinan

Rumah Sakit Umum Vertikal dan Daerah pada tanggal 11 April 2017;

c. Mendorong terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:

HK.01.07/MENKES/310/2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Pada

Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dimana

ditetapkan 21 (dua puluh satu) pelayanan publik yang harus melaksanakan

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di lingkungan Kementerian

Kesehatan pada Tanggal 3 Juli 2017;

d. Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Kemenkes,

KPK dan BPJS Kesehatan Tentang Tim Bersama Penanganan

Kecurangan dalam Program JKN pada tanggal 19 Juli 2017;

30



e. Survei Penilaian Integritas di Kementerian Kesehatan yang dilakukan oleh

KPK bekerjasama dengan BPS dalam upaya peningkatan integritas

birokrasi dan perbaikan sistem pencegahan korupsi. Survei ini memotret

integritas sebuah lembaga pemerintah melalui dua sumber yaitu internal

pegawai dan dari publik yang pernah berhubungan atau mengakses

layanan lembaga tersebut (eksternal) dimulai pada tanggal 1 Agustus

2017;

f. Evaluasi Internal Audit – Capability Model (IA-CM) pada Inspektorat

Jenderal Kemenkes dilaksanakan oleh BPKP RI. Ruang lingkup evaluasi

tersebut antara lain melakukan validasi terhadap perbaikan yang dilakukan

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI dalam upaya meningkatkan

kapabilitasnya ke level yang lebih baik. Dari laporan hasil evaluasi IA-CM

yang diterbitkan pada 10 Agustus 2017, saat ini Aparatur Pengawas Intern

Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kemenkes RI berada di level 2

dengan perbaikan;

g. Dalam menjaga kualitas hasil audit intern yang dilaksanakan oleh auditor

Kementerian Kesehatan telah dilakukan kegiatan Telaahan Sejawat

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Perhubungan. Kegiatan telaah sejawat ini dilaksanakan

dibawah koordinasi dan pengaturan dari Asosiasi Auditor Internal

Pemerintah (AAIPI). Dengan dilakukannya telaah sejawat ini Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan selaku Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) mendapatkan saran perbaikan kinerja yang dapat

memberikan nilai tambah kepada organisasi, dengan menjamin bahwa

audit telah dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dilengkapi pedoman

kerja yang memadai yang dimuali pada tanggal 21 Agustus 2017;

h. Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan

Kemenkes tentang Koneksitas Whistleblowing System (WBS) online

bersama-sama dengan dengan 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga

terpilih bertempat di Auditorium LPSK, Jl.Raya Bogor KM 24, No. 47-49,

Jakarta Timur pada tanggal 27 September 2017;

i. Berperan aktif sebagai salah satu anggota Pokja Komite Advokasi Nasional

Antikorupsi Sektor Kesehatan dalam rangka upaya pencegahan korupsi

pada praktik bisnis bidang kesehatan bersama dengan stakeholder lain

31



seperti: Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium

(Gakeslab), Dirjen Bea dan Cukai, Kamar Dagang dan Industri Indonesia

(Kadin), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Gabungan

Perusahaan Farmasi (GP Farmasi), Badan Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM), dan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan & PKRT Kemenkes RI;

j. Pembentukan zona integritas dan pembinaan satker berpredikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM). Selama tahun 2017 terdapat usulan satker untuk dinilai sebagai

satker WBK/WBBM dari masing-masing unit utama sebanyak 84 satker

dan telah dilakukan Pre Assesment sebanyak 33 satker. Kegiatan

pendampingan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal selama tahun

2017 sebanyak 45 satker. Dari 45 satker tersebut telah dilakukakan

kegiatan self assesment pada 25 satker dan yang telah memenuhi satker

berpredikat WBK dari Kementerian Kesehatan sebanyak 13 satker. Satker

yang diusulkan ke Kemenpan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN)

WBK/WBBM sebanyak 6 satker dan yang telah dinilai oleh TPN sebanyak

4 satker;

k. Menindaklanjuti Rencana Aksi atas Saran Perbaikan Hasil Kajian Perizinan

dan Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) antara lain:

Revisi KMK No: HK.02.02/MENKES/524/2015 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional;

Penyusunan Juknis Permenkes Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotik

dengan memasukkan klausul pengawasan penjatuhan sanksi

administrasi;

Penyusunan/pembuatan Sistem Monitoring Nasional (SIMONA) sebagai

salah satu tools dalam memantau pelaksanaan pelayanan kefarmasian

di Sarana Pelayanan Kefarmasian;

Penyusunan Revisi Permenkes Nomor 63 tahun 2014tentang

Pengadaan Obat Berdasarkan E-Catalogue (penggantian obat TMS

pada saat proses pengadaan e-katalog obat);

Mengembangkan sistem monitoring baku atas pengawasan terhadap

sarana produksi dan distribusi kefarmasian oleh BPOM dan Dinas

32



Kesehatan, termasuk tindak lanjut hasil pengawasan yang terkoneksi

dengan system e-licensing yang direncanakan dengan konsep single

submission dan single risk managemen;

Memberikan akses kepada Balai/Balai Besar POM terkait pelaporan

SIPNAP;

Mengembangkan sistem e-licensing terintegrasi dengan e-report.

l. Pelaporan Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kementerian Kesehatan

melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan. Pada tahun

2017 terdapat 89 laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG Kementerian

Kesehatan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal. Dari 89 barang

gratifikasi yang telah dilaporkan tersebut 69 diantaranya telah

mendapatkan status dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu: 23

menjadi Milik Negara, 3 menjadi Milik Penerima, 42 dikelola UPG, dan 1

sebagian Milik Negara. Sedangkan 20 masih dalam proses;

m. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:

HK.03.01/MENKES/066/I/2010 sebagaimana telah diperbaharui dengan

Permenkes No. 35 Tahun 2017 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi

Pejabat di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Itjen Kemenkes

mendorong pelaporan LHKPN tersebut kepada seluruh satker di

lingkungan Kemenkes. Sampai dengan 31 Desember 2017 dari jumlah

wajib lapor Penyelenggara Negara sebanyak 3.562, yang telah

menyampaikan LHKPN adalah 3.328 orang (93,00%).

7. Kegiatan Penunjang Keberhasilan:

Beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran ini

dilakukan upaya antara lain:

a. Kegiatan Penguatan Kapasitas APIP antara lain:

Partisipasi Itjen Kemenkes Dalam Seminar: Audits and Investigations:

Two Sides Of The Same Coin? Experiences Of Cooperation Efforts.

Sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 mengenai Struktur

dan Organisasi Tata Kerja di Kementerian Kesehatan, yang memiliki

kewenangan melakukan audit investigasi adalah Unit Eselon II

33



Inspektorat Investigasi di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan. Inspektorat Investigasi bertugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan terhadap

kasus pelanggaran yang berindikasi kerugian negara, pelanggaran

administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan penugasan lain

berdasarkan instruksi khusus Menteri, serta penyusunan laporan hasil

pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan pada tanggal 21

Februari 2017;

Diklat Penyusunan Laporan Hasil Audit Bagi Para Auditor Inspektorat

Jenderal Kemenkes. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

kembali mengundang Best Practice sebagai penyedia jasa peningkatan

kapasitas SDM untuk melaksanakan pelatihan effective writing skill

audit report kepada para Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di

lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebanyak 40

(empat puluh) peserta, kegiatan tersebut berlangsung selama 3 (tiga)

hari mulai tanggal 22 s.d 24 Februari 2017 di Hotel Manhattan Jakarta;

Diklat Training Need Analysis. Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan bekerjasama dengan Best Practice Indonesia

menyelenggarakan diklat Training Need Analysis (TNA). Kegiatan

tersebut diselenggarakan di The Park Lane Hotel, Jakarta dan diikuti

oleh 20 orang, yang terdiri dari pegawai yang berasal dari perwakilan

masing-masing Inspektorat serta perwakilan Sekretariat Inspektorat

Jenderal. Diklat ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal

30 Oktober 2017 s.d 1 November 2017;

FGD dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Roadmap Itjen

Kemenkes atas Hasil Asesmen USAID CEGAH. Bertempat di Park

Lane Hotel, Jakarta, United States Agency for International

Development (USAID) CEGAH menyelenggarakan Focus Group

Discussion (FGD) untuk mendiskusikan rekomendasi dalam rangka

penguatan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sampai

setidaknya tahun 2019 sekaligus memberikan masukan untuk

Roadmap Kementerian Kesehatan, khususnya yang terkait dengan

34



Inspektorat Jenderal. Kegiatan diselenggarakan pada tanggal 3

November 2017;

b. Sosialisasi Anti Korupsi antara lain:

Sosialisasi Permenkes No. 58 Tahun 2016 mengenai Sponsorship Bagi

Tenaga Kesehatan pada Rakernas PB PAPDI tahun 2017 yang dihadiri

oleh seluruh pengurus PAPDI dari 36 cabang se-Indonesia yang

diselenggarakan di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta dengan materi

terkait “Pandangan terhadap Gratifikasi di Bidang Profesi Kedokteran

dan Sosialisasi Permenkes No. 58 Tahun 2016

tentang Sponsorship bagi Tenaga Kesehatan” pada tanggal 18 Maret

2017;

Pembekalan Materi Anti Korupsi Bagi Tim Nusantara Sehat Batch VIII

Tahun 2017 Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI

bertempat di Pusdikkes Kodiklat TNI AD, Jl. Raya Bogor No. 30,

Kramat Jati, Jakarta Timur pada tanggal 6 Oktober 2017;

Launching Sistem Manajemen Audit (SIMENDIT) “Perisai Anti Korupsi”

oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan (Drs. Purwadi, Apt,

MM, ME) bersama Inspektur Investigasi (drg. Rarit Gempari, MARS,

QIA) pada tanggal 9 November 2017;

Sosialisasi Pengawasan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

di Lingkungan Itjen Kemenkes. Inspektorat Jenderal Mengadakan

Sosialisasi Pengawasan mengenai Rancangan Peraturan Presiden No

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang

diikuti oleh pegawai dilingkungan Inspektorat Jenderal.

c. Koordinasi Lintas Sektor antara lain:

Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) Antara Kementerian Kesehatan RI,

Kementerian Keuangan RI dan BPK RI Dalam Rangka Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan RI tahun 2016 (Audited).

Rekonsiliasi ini secara umum bertujuan untuk memperoleh keakuratan

dan keyakinan bahwa data yang disajikan dalam LK Pemerintah Pusat

(LKPP) sama dengan data yang disajikan dalam LK

Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Kesehatan RI. Hasil

rekonsiliasi juga telah memasukkan usulan koreksi audit tim pemeriksa

35



Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI). Kegiatan dilaksanakan pada

13 April 2017;

Kementerian Kesehatan mengadakan audiensi bersama USAID CEGAH

dan lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW) guna membahas

hasil riset yang telah dilakukan ICW dan beberapa perwakilan ICW di

14 Provinsi. Kegiatan tersebut merupakan wujud kerja sama USAID

dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan

dan pencegahan korupsi. Bentuk dari kerjasama USAID tersebut

adalah dengan mengadakan riset dan advokasi terhadap potensi

kecurangan dalam pelayanan BPJS Kesehatan Program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) – Penerima Bantuan Iuran (PBI),

Pemantauan Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan berbagai metode,

serta memperkuat mekanisme keluhan di 15 Daerah pada tanggal 15

September 2017;

Evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kementerian Kesehatan untuk

Tercapainya Good Governance oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 4-5 Oktober

2017;

Penandatanganan Letter of Commitment (LoC) tentang Optimalisasi

Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Seluruh

APIP Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). Penandatanganan LoC

dilaksanakan di ruangan Inspektur Jenderal Lantai II Gedung Adhyatma

Kementerian Kesehatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13

Oktober 2017;

d. Penguatan Manajemen Pengawasan antara lain:

Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2017. Untuk menghasilkan rumusan

perencanaan pengawasan Inspektorat Jenderal yang terintegrasi, maka

pada tanggal 21 s.d 24 Maret 2017 bertempat di Hotel Anvaya Beach

Resort Bali, Kegiatan kali ini mengambil tema “Implementasi Kebijakan

Pengawasan Inspektorat Jenderal Dalam Mengawal Pelaksanaan

Program/Kegiatan Kementerian Kesehtan RI”. Kegiatan Rakerwas

tahun 2017 dihadiri oleh seluruh jajaran eselonn II, eselon III, eselon IV,

36



perwakilan auditor, dan fungsional lain di lingkungan Inspektorat

Jenderal serta beberapa perwakilan satuan kerja vertikal Kementerian

Kesehatan yang berada di Provinsi Bali;

Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil

Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK RI. Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan menyelenggarakan acara

Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan

Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 3-6 Mei 2017;

Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindaklanjut Laporan Hasil

Pengawasan Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Keuangan

(BPK) Tahun 2017 di Batam Provinsi Kepulauan Riau pada 22

November 2017;

Dalam rangka keterbukaan informasi publik Inspektorat Jenderal secara

berkala mempublikasikan hasil kinerjanya melalui berbagai saluran

informasi baik melalui website maupun media sosial. Informasi yang

diakses seperti Laporan Kinerja, Laporan Triwulanan, pengumumann

LHKPN, Jumlah Pengaduan, dan lainnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan RI tahun 2017 didukung oleh dana yang bersumber dari DIPA

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sesuai Keputusan Menteri

Keuangan Nomor: DIPA-024.02.1.415366/2017 Tanggal 7 Desember 2016

dengan alokasi sebesar Rp114.153.583.000,-.

Tabel Alokasi Anggaran Belanja Berdasarkan Program Tahun 2016 dan 2017

No Program Sasaran Anggaran

Tahun 2017 Tahun 2016

1

Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan RI

Meningkaatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi

114.153.583.000 105.000.000.000

37



J U M L A H 114.153.583.000 105.000.000.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu anggaran program Inspektorat

Jenderal tahun 2017, naik sebesar Rp9.153.583.000,- atau sebesar 8,71%

dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2016. Selama periode berjalan,

Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan

belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Berdasarkan Instruksi Presiden

Nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga

Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2017, terdapat efisiensi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

pada tanggal 16 Agustus 2017. Pagu anggaran yang semula berjumlah

Rp114.153.583.000,- mengalami efisiensi sebesar Rp17.796.867.000,- sehingga

pagu anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menjadi

Rp96.356.716.000,-.

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017

Uraian 2017 2016 % (Kenaikan/ Penurunan)

ANGGARAN AWAL

ANGGARAN SETELAH

REVISI

REALISASI ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN

Belanja

Belanja Pegawai 36.675.982.000 36.675.982.000 34.281.666.412 33.096.674.095 3,58

Belanja Barang 75.092.602.000 57.295.735.000 54.807.163.293 59.425.997.242 (7,77)

Belanja Modal 2.384.999.000 2.384.999.000 2.171.964.276 2.624.988.800 (17,26)

Belanja Bantuan Sosial - - - - -

Jumlah Belanja 114.153.583.000 96.356.716.000 91.260.793.981 95.147.660.137 (4,09)

Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada tahun

2017 untuk mewujudkan sasaran Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Kesehatan adalah sebesar Rp96.356.716.000,-

(Rp114.153.583.000 - Rp17.796.867.000) terdiri dari Belanja Pegawai

Rp36.675.982.000,- dan Non Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja Barang

sebesar Rp57.295.735.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp2.384.999.000,-.

Dari alokasi yang dianggarkan tersebut, sampai dengan tanggal 31 Desember

2017 telah direalisasikan sebesar Rp91.260.793.981,- (94,71%), terdiri dari

Belanja Pegawai Rp34.281.666.412,- dan Non Belanja Pegawai yang terdiri dari

38



Belanja Barang sebesar Rp54.807.163.293,- dan Belanja Modal sebesar

Rp2.171.964.276,-. sedangkan anggaran yang tidak terserap sebesar

Rp5.095.922.019 (5,29%).

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah

Rp34.281.666.412,- dan Rp33.096.647.095,- Realisasi belanja pegawai tahun

2017 mengalami kenaikan sebesar 3,58% dari tahun 2016. Hal ini disebabkan

antara lain oleh:

1. Adanya pengangkatan ke dalam jabatan Struktural sebanyak 1 orang;

2. Adanya pengangkatan ke dalam jabatan Fungsional sebanyak 25 orang;

3. Adanya kenaikan pangkat (Golongan) sebanyak 25 orang;

4. Adanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 168 pegawai;

5. Adanya Kenaikan Uang Makan sebesar Rp5.000 per hari, yang berlaku mulai

bulan Juni 2017.

Untuk Realisasi Belanja Barang tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah

sebesar Rp54.807.163.293,- dan Rp59.425.997.242,-. Realisasi Belanja Barang

tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,77% dari Realisasi Belanja Barang

Tahun 2016. Hal ini antara lain disebabkan adanya efisiensi penggunaan

anggaran belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas di

tahun 2017.

Belanja Modal tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar

Rp2.171.964.276,- dan Rp2.624.988.800,-. Realisasi Belanja Modal pada tahun

2017 mengalami penurunan sebesar (17,26%) dibandingkan tahun 2016

disebabkan oleh kebutuhan pembelian aset di tahun 2017 lebih sedikit

dibandingkan tahun 2016.

Tabel Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2016

Realisasi Anggaran Tahun 2017

Pagu Awal Pagu Revisi

Target Realisasi % Target Realisasi %

114.153 91.260 79,94 96.356 91.260 94,71

Jika melihat pada tabel diatas maka realisasi anggaran Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan pada tahun 2017 adalah sebesar 79,94% jika

39



dibandingkan dengan pagu awal, sedangkan jika dibandingkan dengan pagu

revisi maka realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

sebesar 94,71%.

Jumlah alokasi dan realisasi anggaran serta persentase realisasi anggaran

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan selama 5 Tahun (2013 – 2017)

dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Itjen Kementerian Kesehatan Tahun 2013 - 2017 (dalam jutaan rupiah)

Pada grafik di atas terlihat realisasi anggaran pada tahun 2017 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Perubahan alokasi

dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2013 - 2017 dapat terlihat

pada grafik berikut :

Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2013 - 2017

40



Grafik Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2013 – 2017

Realisasi anggaran per sasaran kegiatan di setiap unit Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat I:

41



Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut

sebesar Rp8.045.649.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31

Desember tahun 2017 sebesar Rp7.707.505.131,- (95,80%).

2017 %

2016 % Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Rp8.045.649.000,- Rp7.707.505.131,- 95,80 Rp8.713.931.000,- Rp8.565.758.191,- 98,30

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat I dari

Rp8.713.931.000,00,- pada tahun 2016 menjadi Rp8.045.649.000,- pada

tahun 2017.

2. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat II:


sebesar Rp10.195.433.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan

31 Desember tahun 2017 sebesar Rp9.569.491.870,- (93,86%).

2017 %

2016 %

Pagu Realisasi Pagu Realisasi

Rp10.195.433.000,- Rp9.569.491.870,- 93,86 Rp11.585.145.000,- Rp10.953.581.239,- 94,55

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat II dari

Rp11.585.145.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp10.195.433.000,- pada tahun

2017.

3. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat III:




2017 %

2016 %


Rp7.879.754.000,- Rp7.586.944.030,- 96,28 Rp8.102.182.000,- Rp7.637.634.321,- 94,27

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat III

dari Rp8.102.182.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp7.879.754.000,- pada

tahun 2017.

4. Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satker Binaan Inspektorat IV:




2017 %

2016 %


Rp7.017.418.000,- Rp6.728.934.229,- 95,89 Rp8.052.946.000,- Rp7.740.864.498,- 96,12

42



Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat IV

dari Rp8.052.946.000,- pada tahun 2016 menjadi Rp7.017.418.000,- pada

tahun 2017.

5. Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kesehatan.




2017 %

2016 %


Rp6.085.150.000,- Rp5.646.086.793,- 92,78 Rp6.203.100.000,- Rp5.653.955.051,- 91,15

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Inspektorat

Investigasi dari Rp6.203.100.000,- pada tahun 2016 menjadi

Rp6.085.150.000,- pada tahun 2017.

6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian

Kesehatan.


sebesar Rp57.133.312.000,- realisasi penyerapan anggaran sampai dengan

31 Desember tahun 2017 sebesar Rp54.039.831.928,- (94,99%).

2017 %

2016 %


Rp57.133.312.000,- Rp54.039.831.928,- 94,59 Rp56.344.156.000,- Rp54.596.866.837,- 96,90

Jika melihat tabel diatas terdapat kenaikan pagu anggaran Sekretariat

Inspektorat Jenderal dari Rp56.344.156.000,- pada tahun 2016 menjadi

Rp57.133.312.000,- pada tahun 2017.

Adapun beberapa penyebab penurunan penyerapan anggaran dari TA. 2016

dibanding dengan TA. 2017 Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan adalah

sebagai berikut :

1. Kenaikan dasar pengenaan pajak/PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak),

sehingga pajak yang melekat pada enghasilan pegawai semakin kecil;

2. Adanya pegawai yang pindah di akhir tahun 2016 sebanyak 2 orang dan pada

tahun 2017 sebanyak 6 orang;

3. Kekosongan jabatan struktural Eselon II dan IV selama beberapa bulan.

43



C. PENGHARGAAN

Berbagai penghargaan telah diraih Kementerian Kesehatan sepanjang tahun

2017. Dengan adanya penghargaan yang diraih, diharapkan dapat terus memacu

semua lini Kementerian kesehatan untuk meningkatkan kinerja. Berikut adalah

penghargaan yang diterima/diinisiasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan:

1. Kementerian Kesehatan memperoleh penghargaan dari Kementerian

Keuangan

Kementerian Kesehatan mendapatkan penghargaan dari Kementerian

Keuangan untuk kategori Kementerian Negara/Lembaga Pengelola

Penerimaan Negara Bukan Pajak Terbaik dan Kementerian Negara/Lembaga

Pembina Teknis Kinerja Pengelolaan Badan Layanan Umum Terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Keuangan pada acara

Stakeholders Gathering Kementerian Keuangan Award 2017.

44



2. Inspektorat Jenderal Juara Pertama e-Aspirasi Tingkat Kementerian Kesehatan

Tahun 2017

ASPIRASI adalah singkatan dari Anugerah Situs Inspirasi Sehat Indonesia

yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Sekretariat

Jenderal Kementerian Kesehatan. Kriteria penilaian didasarkan pada

aksesibilitas dan penyajian informatif, antara lain arsitektur web desain (web

design architecture), desain antarmuka (interface design), tata kelola (content

management), keamanan website (web security) dan optimasi mesin pencarian

(search engine optimization).

3. Tiga Satuan Kerja memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dari Kementerian PAN & RB Tahun 2017

Tiga Satuan Kerja Kementerian Kesehatan, Yaitu RSUP dr.Soeradji

Tirtonegoro Klaten, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, dan RS Jiwa

Prof Dr. Soeroyo Magelang Menerima Penghargaan Sebagai Satuan Kerja

Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN & RB

45



tahun 2017. Predikat diberikan kepada satuan kerja yang telah menerapkan 4

(empat) Indikator Pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.

4. Penghargaan Sebagai K/L Dengan Implementasi e-LHPKN Terbaik Dengan

Kategori Pilot Project Terbaik

Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian /Lembaga

Dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Untuk Kategori Pilot Project Terbaik

Tahun 2017 dari KPK;

5. Penghargaan Sebagai K/L Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik

Tahun 2017

Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian/Lembaga

Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dari KPK.

46



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal merupakan bentuk perwujudan

pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif

pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam pencapaian visi, misi dan

sasaran program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dalan Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan juga sebagai upaya dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penjabaran visi dan misi Inspektorat Jenderal dalam Penetapan Kinerja

Inspektorat Jenderal menitik beratkan pada program peningkatan Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan yang kemudian diurai dalam indikator

kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang semuanya berjumlah 6 (enam)

indikator.

Dengan demikian laporan ini menjabarkan tentang capaian kinerja Inspektorat

Jenderal yaitu pengukuran terhadap sasaran program dan kegiatan pengawasan

yang tercermin dalam pencapaian indikator kinerja utama maupun indikator kinerja

kegiatan dan juga dukungan sumber daya keuangan yang sudah mencapai 94,71%.

Dari hasil pengukuran dan analisis sasaran kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2017

menunjukkan hasil yang secara umum sudah baik. Hal ini tergambar dari capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal yang sudah direalisasikan

95,78%, begitupun dengan capaian beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang

sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan beberapa terobosan yang sudah

dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya, pembinaan terintegrasi yang

meliputi lingkup wilayah binaan dan pembinaan satuan kerja berdasarkan metode on

going process dan reviu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian

Kesehatan.

Peran Inspektorat Jenderal dalam mendorong Kementerian Kesehatan untuk

mencapai good governance terlihat dari prestasi-prestasi yang telah diraih oleh

47



Kementerian Kesehatan yang erat kaitannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat

Jenderal sebagai instansi pengawas intern Kementerian Kesehatan RI.

Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat Jenderal pada tahun 2017 yang

merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

tahun 2015-2019 ini diharapkan akan menjadi tonggak dan barometer dalam

pelaksanaan program pengawasanan lima tahun kedepan yang lebih efektif, efisien

dan akuntabel sehingga hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan yang

dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis

dan dokumen perencanaan lainnya yang telah ditetapkan. Dalam upaya

meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan untuk

mendukung capaian renstra Kementerian Kesehatan maka akan dilaksanakan

langkah-langkah sebagai berikut:

Mendorong peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan untuk mencapai Internal Audit Capability Model (IACM) level 3;

Peningkatan maturitas SPIP Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

menuju level 3;

Meningkatkan peran APIP dalam area perubahan penguatan pengawasan dalam

pelaksanaan reformasi berokrasi Kementerian Kesehatan;

Melaksanakan pencegahan fraud JKN melalui Tim Bersama dalam satgas

penanganan fraud JKN;

Melaksanakan monev dan joint audit Dana Alokasi Khusus (DAK) bersama

Kementerian Dalam Negeri;

Pengawasan program prioritas Kementerian Kesehatan melalui audit kinerja.

48



LAMPIRAN-LAMPIRAN

49



Lampiran 1 - Perjanjian Kinerja Tahun 2017

50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



Lampiran 2 – Dokumentasi Kegiatan Tahun 2017

Menkes Bersama Pejabat Eselon I Menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Rekonsialiasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA/B E-I)

69



Pertemuan Rekonsiliasi dan Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan

Inspektorat Jenderal Lakukan Reviu LAKIP Unit Organisasi (Eselon I) Kemenkes Tahun 2016

70



Partisipasi Itjen Kemenkes Dalam Seminar: Audits And Investigations: Two Sides Of The Same Coin? Experiences Of Cooperation Efforts

Best Practice Audit Report : Laporan Hasil Audit Bagi Para Auditor Inspektorat Jenderal Kemenkes

71



Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Kesehatan TA. 2016 oleh APIP Kemenkes

Rencana Kerja Program (RKP) Kementerian Kesehatan Tahun 2018

72



Pembahasanan Pembentukan Satgas Bersama Penanganan Fraud Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Itjen Ramaikan Pameran Kesehatan Pada Rakerkesnas 2017

73



Deputi Pencegahan KPK: Pengawasan Pelaksanaan JKN Harus Diperkuat

Kementerian Kesehatan RI Memperoleh Dua Penghargaan Sekaligus Dalam Stakeholders Gathering Kementerian Keuangan Award 2017

74



Sosialisasi Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan Pada Rakernas Pb Papdi Tahun 2017

Rapat Kerja Pengawasan Tahun 2017 “Implementasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Dalam Mengawal Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Kesehatan RI”

75



Inspektur Jenderal Mendampingi Menteri Kesehatan RI Membuka Pembekalan Tim Nusantara Sehat Batch VI

Itjen Kemenkes Adakan Sosialisasi Permenkes 58 Tahun 2016 Tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan

76



Pembukaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan Tahun 2017

Irjen Membuka Acara Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK RI

77



Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Kementerian Kesehatan Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten “Nusantara Sehat Untuk Indonesia Yang Lebih Sehat”

Kemenkes Boyong Penghargaan Pengelolaan Keuangan (Penghargaan WTP) dari BPK RI

78



Irjen Dampingi Menkes Dalam Pertemuan Koordinasi Pasca Penugasan Dan Pemulangan Tim Nusantara Sehat Batch I Tahun 2015

Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Antara Kemenkes, KKP Dan BPJS Kesehatan Tentang Tim Bersama Penanganan Kecurangan Dalam Program JKN

79



Pelepasan Jemaah Haji Kloter I Tahun 2017 Wilayah Provinsi Jawa Barat oleh Irjen Kemenkes Bersama Gubernur Jawa Barat

Peran Serta Aktif AoC Inspektorat Jenderal Kemenkes pada Jambore Agen Perubahan Kementerian Kesehatan Gelombang II tahun 2017

80



Penyerahan Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Jenderal Kemenkes Oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub

Kemenkes Adakan Audiensi dengan USAID dan Indonesia Corruption Watch (ICW) Terkait Hasil Riset Isu Kesehatan

81



Penandatanganan Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Kemenkes Tentang Koneksitas WBS

Entry Meeting Telaah Sejawat Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

82



Pembekalan Materi Anti Korupsi Bagi Tim Nusantara Sehat Batch VIII Tahun 2017 Oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Inspektur Jenderal Kemenkes Tandatangani LoC Pengawasan Penerimaan Negara

83



Entry Meeting BPK atas Efektivitas Pengelolaan obat dalam Penyelenggaraan JKN tahun 2016 Semester I Tahun 2017

KPK Adakan Pertemuan Komite Advokasi Nasional Antikorupsi Sektor Kesehatan di Kemenkes RI

84



Kerjasama dengan Best Practice Indonesia, Itjen Selenggarakan Diklat Training Need Analysis

Inspektur Jenderal Paparkan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Istitha’ah Kesehatan Haji Tahun 1438H/2017M

85



FGD dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Roadmap Itjen Kemenkes atas Hasil Asesmen USAID CEGAH

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Me-launching Sistem Manajemen Audit (SIMENDIT) “Perisai Anti Korupsi”

86



Rapat Koordinasi Pimpinan Paripurna “Penguatan Pengawasan dan Membudayakan Penggunaan Anggaran Secara Tepat dan Efektif”

Inspektorat Jenderal Meraih Juara I Kompetisi e-Aspirasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

87



Rekor MURI untuk Penyelenggaraan Senam Peregangan Dengan Jumlah Peserta Hingga Mencapai 12 Ribu Orang

Kegiatan Rekonsiliasi Pemutakhiran Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Tahun 2017

88



Tiga Satuan Kerja Kementerian Kesehatan, Yaitu RSUP dr.Soeradji Tirtonegoro Klaten, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, dan RS Jiwa Prof Dr. Soeroyo Magelang Menerima Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK)

Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian /Lembaga Dengan Implementasi e-LHKPN Terbaik Untuk Kategori Pilot Project Terbaik

Tahun 2017 dari KPK

89



Sosialisasi Pengawasan Mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Itjen Kemenkes

Kementerian Kesehatan Meraih Penghargaan Sebagai Kementerian/Lembaga Dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2017 dari KPK

90



Lampiran 3 – Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tahun 2017

kata pengantar - depkes.go.id 2018/lkj unit utama/6... · jenderal tahun 2017 sebagai salah satu...

Documents