kata pengantar -...

0

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya berkat dan perkenan–Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2016 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2016. Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2010 dan dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2016.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini kami berharap dapat memperoleh gambaran atas kinerja Dinas LLAJ Kabupaten Bogor tahun 2016 dan sebagai bahan evaluasi yang diharapkan adannya masukan yang bersifat konstruktif sebagai perbaikan atas pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini.

Sukaraja, Desember 2016

KEPALA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KABUPATEN BOGOR

SOEBIANTORO. W NIP. 196507281988031003

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas

Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun

2016. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor dan program/

kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan

sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2016 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun

anggaran 2016.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk

mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan JalanKabupaten Bogor dalam rangka

mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah

Kabupaten Bogor tahun 2016. Indikator kinerja Sasaran menggunakan

indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau

outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator

masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD

Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil

2

(outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun anggaran 2016.

Gambaran pengukuran kinerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tahun 2016 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah

Kabupaten Bogor tahun 2016, disajikan dalam Gambar dibawah ini.

Gambar 1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

Metode penyusunan LAKIP Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan.Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pengukuran kinerja Sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. Kabupaten Bogor tahun 2016 ini menggambarkan indikator

kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program /

kegiatan yang dilakukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor selama tahun 2016 sesuai dengan penetapan

indikator kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (TAPKIN)

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2016.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

Dinas LLAJ Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah

Program

Kegiatan

Pengukuran

Kinerja

Sasaran Dinas

Tahun 2016

LAKIP Dinas

TAHUN 2016

Sasaran Pemerintah Kab. Bogor 2016

Indikator

Sasaran

IK : Input,Output/

Outcome

LLAJ KAB. BOGOR

LLAJ KAB. BOGOR

3

berdasarkan asas otonom di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas LLAJ Kabupaten

Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lalu lintas

dan angkutan jalan ; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sekretariat dan Bidang

sebagai berikut :

1. Sektretariat

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala

Dinas dalam pengelolaan ketatausahaan Dinas. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Sekretariat

mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaporan Dinas ;

b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Dinas ;

c. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas ;

d. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas ;

e. Pengelolaan situs web Dinas ; dan

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun pelaporan kinerja

Dinas.

4

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan

program dan pelaporan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas

dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program Dinas ;

b. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data Dinas ;

c. Pembinaan hubungan hubungan masyarakat;

d. Pelaksanaan pengelolaan situs web Dinas ;dan

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan

kinerja Dinas .

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi

umum dan kepegawaian Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah

tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;

b. Pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;

c. Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas .

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi

keuangan Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut

:

a. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas ;

5

b. Pengelolaan administrasi penyusunan anggaran Dinas ;

c. Pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi

keuangan Dinas.

2. Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan

Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan teknik

lalu lintas dan jaringan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan


a. Pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas; dan

b. Pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan.

Seksi Lalu lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Tehnik Lalu lintas dan Jaringan dalam melaksanakan pengelolaan

dan pengendalian lalu lintas. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, seksi Lalu lintas mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data manajemen dan

rekayasa lalu lintas;

b. Penyusunan petunjuk teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas;

c. Penentuan lokasi, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan

rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat;

d. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan perparkiran; dan

e. Pelayanan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan dan

pembangunan fasilitas parkir untuk umum.

6

Seksi Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Tehnik Lalu lintas dan Jaringan dalam

melaksanakan pengelolaan jaringan lalu lintas angkutan jalan. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Jaringan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan jaringan

lalu lintas angkutan jalan;

b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan jaringan lalu lintas

angkutan jalan;

c. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi

jalan daerah;

d. Pelayanan dan pengendalian administrasi penggunaan jalan selain

untuk kepentingan lalu lintas di jalan; dan

e. Penyusunan jaringan trayek, penetapan kebutuhan kendaraan

untuk kebutuhan angkutan dan penetapan wilayah operasi dalam

wilayah daerah.

3. Bidang Teknik Angkutan Dan Terminal

Bidang Teknik Angkutan dan Terminal mempunyai tugas


angkutan dan terminal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang Teknik Angkutan dan Terminal mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a. Pengelolaan teknik usaha angkutan; dan

b. Pengelolaan terminal penumpang orang dan barang.

Seksi Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Tehnik Angkutan dan Terminal dalam melaksanakan pengelolaan

7

tehnik angkutan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan

angkutan,

b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan angkutan jalan;

c. Pengelolaan jumlah alokasi angkutan umum pada trayek;

d. Pelayanan usaha angkutan orang, barang;

e. Pelayanan dan pengendalian administrasi trayek angkutan

perdesaan/ angkutan kota dan angkutan umum;

f. Pelayanan dan pengendalian administrasi koperasi angkutan taksi

yang melayani wilayah daerah; dan

g. Pengembangan jenis moda pelayanan angkutan umum.

Seksi Terminal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Tehnik Angkutan dan Terminal dalam melaksanakan pengelolaan

terminal. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

Seksi Terminal mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengelolaan terminal;

b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan terminal;

c. Penataan dan pengembangan kawasan terminal;

d. Pengendalian operasional terminal;

e. Pengelolaan terminal orang, barang, dan peti kemas;

f. Pengelolaan retribusi pelayanan terminal; dan

g. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan terminal.

4. Bidang Teknik Kendaraan Dan Perbengkelan

8

Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas


kendaraan dan perbengkelan.

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Teknik Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. Pengelolaan pengujian kendaraan bermotor; dan

b. Pengelolaan perbengkelan kendaraan bermotor.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang Tehnik kendaraan dan Perbengkelan dalam

melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor. Untuk

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengujian

Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengelolaan dan analisis data pengujian kendaraan

bermotor;

b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pengujian kendaraan

bermotor;

c. Pengawasan dan pengendalian pemasangan reklame pada

kendaraan;

d. Pengelolaan pengujian berkala kendaraan bermotor;

e. Pelayanan usaha pengujian kendaraan bermotor; dan

f. Pembinaan keselamatan teknik sarana kendaraan bermotor.

Seksi Perbengkelan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang

Tehnik Kendaraan dan Perbengkelan dalam melaksanakan

pengelolaan perbengkelan. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Perbengkelan mempunyai fungsi :

9

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data perbengkelan

kendaraan bermotor;

b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan perbengkelan kendaraan

bermotor;

c. Pelayanan usaha perbengekelan umum kendaraan bermotor;

d. Pelayanan dan pengendalian administrasi usaha bengkel umum

kendaraan bermotor; dan

e. Pembinaan pengelolaan perbengkelan.

5. Bidang Penyuluhan Dan Pengendalian Operasional

Bidang penyuluhan dan pengendalian operasional mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan dan

penyuluhan serta pengendalian operasional lalu lintas angkutan

jalan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud,Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional


a. Pengelolaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas;

dan

b. Pengelolaan pengendalian operasional lalu lintas.

Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengendalian

Operasional dalam melaksankan pengelolaan penyuluhan dan

bimbingan keselamatan lalu lintas. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud, Seksi Penyuluhan dan Bimbingan

Keselamatan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data penyuluhan dan

bimbingan keselamatan lalu lintas;

10

b. Penyusunan petunjuk teknis penyuluhan dan bimbingan

keselamatan lalu lintas;

c. Pembinaan penyuluhan dan bimbingan keselamatan lalu lintas

kepada masyarakat;

d. Pelayanan usaha pendidikan dan latihan mengemudi dan

pengawasan penyelenggaraan pendidikan mengemudi; dan

e. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan

lalu lintas dijalan daerah.

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional dalam

melaksanakan pengelolaan pengendalian operasional lalu lintas

angkutan jalan.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data pengendalian

operasional lalu lintas dan angkutan jalan;

b. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian operasional lalu lintas

dan angkutan jalan; dan

c. Pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan peraturan

perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.

6. Unit Pelaksana Teknis

Unit pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas LLAJ dalam pelayanan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

11

Jabatan fungsional terdiri dari pejabat fungsional di bidang lalu

lintas dan angkutan jalan dan pejabat fungsional lainnya

diantaranya:

a. Penguji Kendaran Bermotor; dan

b. Arsiparis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. Dinas LLAJ merupakan

perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan

pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan

oragnisasi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi :

a Sub Bagian Program dan Pelaporan;

b Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Teknik Lalu Lintas dan Jaringan , membawahi :

a Seksi Lalu Lintas; dan

b Seksi Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

4. Bidang Teknik Angkutan dan Terminal, membawahi :

a Seksi Angkutan; dan

b Seksi Terminal;

5. Bidang Teknik Kendaraan dan Perbengkelan, membawahi:

a Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan

b Seksi Perbengkelan;

6. Bidang Penyuluhan dan Pengendalian Operasional, membawahi:

a Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan; dan

12

b Seksi Pengendalian Operasional;

7. UPT; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor,

disajikan dalam Gambar 2.1.

13

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas LLAJ Kabupaten Bogor

14

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun 2016 mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme.

3. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian,Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Kabupaten Bogor.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2016 tentang

Ptentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

8. Peraturan Bupati Bogor Nomor : 43 tahun 2016 Tentang Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013-2018;

15

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran dan

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun

2014;

10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Bogor Tahun 2014;

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Bogor Tahun 2014;

16

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan

oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam

tatananSistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Denganpendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya

denganpotensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upayapeningkatan akuntabilitas kinerjanya, secara rinci Renstra dapat

dilihat pada Lampiran 1.

Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat/ berisi

visi,misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan

dansasaran).

1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke

mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar

dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif,

inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang

ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor adalah

“ Mewujudkan Pelayanan Transportasi yang Selamat,Terjangkau

dan Lancar Untuk Menuju Kabupaten Termaju Di Indonesia .”

17

.

Visi ini dimaksudkan cerminan bahwa Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan ingin memberikan arah dan strategi

pelayanan yang jelas kepada masyarakat dengan menyatukan

setiap tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya agar

tercipta kondisi bangunan dan pemukiman menjadi lebih baik.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota

organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan

mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Visi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah

ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, dan masukan-masukan dari pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Mewujudkan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang

terintegrasi dan berkualitas;

2. Meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan angkutan

jalan;

3. Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran dan

keamanan berlalu lintas;

18

4. Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan

jalan;

5. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di bidang

lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan stategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Misi dan Visi.Berdasarkan tujuan yang akan

ditetapkan, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus

dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata

olehinstansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,

terukur,dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam

sasarandirancang pula indikator sasaran, yang dimaksud

denganindikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan

pencapaiansasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Setiapindikator sasaran disertai dengan rencana tingkat

capaiannya(targetnya) masing-masing.Sasaran diupayakan untuk

dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

19

berkesinambungan sejalan dengantujuan yang ditetapkan dalam

rencana stratejik.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun

pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan

misi instansi pemerintah.

Perumusan tujuan, sasaran dan strategi Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor tahun 2013 - 2018

selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan sarana lalu lintas dan angkutan jalan

yang terintegrasi dan berkualitas

Tujuan :

Melaksanakan Pembangunan Prasarana dan fasilitas perhubungan,

pelaksanaan di bidang LLAJ berjangka dan berkelanjutan yang efektif

dan efisien menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

guna meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat untuk

mewujudkan

Kabupaten termaju di Indonesia;

Sasaran :

1. Terencana dan Termonitornya Penyelenggaraan Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

2. Terpeliharanya peralatan beserta Gedung Pengujian dan

Terminal serta sarana dan prasarana perhubungan

20

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas infrastruktur lalu lintas dan

angkutan jalan.

Tujuan :

Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran dan Fasilitas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjangka dan berkelanjutan yang

efektif dan efisien menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku guna meningkatkan pelayanaan kepada masyarakat untuk

mewujudkan

Kabupaten termaju di Indonesia;

Sasaran :

1. Terencana dan Termonitornya Penyelenggaraan Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

2. Terpeliharanya prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Misi Ketiga : Meningkatkan keselamatan, ketertiban, kelancaran dan

keamanan berlalu lintas

Tujuan :

1. Peningkatan Keselamatan,Ketertiban, Kelancaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mendukung aksesibilitas dan aktifitas masyarakat.

2. Tersedianya fasilitas dan perlengkapan jalan yang memadai

Sasaran :

1. Tersedianya Pengadaan fasilitas lalu lintas

2. Terpasangnya fasilitas lalu lintas;.

Misi Keempat : Meningkatkan pelayanan dibidang lalu lintas dan

angkutan jalan

Tujuan :

1. Peningkatan penyediaan akan kebutuhan sarana dan prasarana

LLAJ

2. yang berkualitas dalam meningkatkan aksesbilitas masyarakat

Kabupaten Bogor

3. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

4. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan

21

Sasaran :

1. Peningkatan pelayanan perizinan angkutan umum ;

2. Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor kendaraan

3. angkutan umum;

4. Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

dan angkutan jalan

5. Terlaksananya pembangunan dan Pengembangan Sistem kontrol

Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Misi Kelima : Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas

Tujuan :

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM Perhubungan

melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di sektor Perhubungan dan

Kesekretariatan.

Sasaran :

1. Terbentuknya Aparatur Perhubungan yang profesional;

2. Terencana dan termonitornya penyelenggaraan pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan .

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Sasaran strategis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalansesuai

dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 mengacu pada kebijakan

prioritas Pembangunan Daerah yang ketiga, yaitu Peningkatan

Pembangunan Infrastrukur serta Pengelolaan Ruang dan Lingkungan

Hidup. Sasaran indikator tersebut dituangkan kedalam dua kelompok

program, yaitu program utama dan program penunjang/ pendukung,

Untuk Program Utama sasaran strategis Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

22

Tabel 1. Uraian Sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk Program Utama

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya infrastruktur

wilayah yang berkualitas

dan terintegrasi untuk

mendukung pergerakan

orang, barang dan jasa

-

Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal

Bis

1 Terminal

-

Tingkat kinerja

Jaringan Lalu lintas

dan Angkutan jalan

0,773

-

Jumlah arus

penumpang angkutan

umum

56.680.034 Orang

- Rasio ijin trayek 0,0023471

- Angkutan darat 0,07 %

- Rasio panjang jalan per

jumlah kendaraan 0,00148

-

Jumlah orang/ barang

yang terangkut

angkutan umum

16.589.278 orang

-

Jumlah orang/barang

melalui

demaga/bandara/

terminal pertahun

569.675 orang

- Jumlah uji kir

angkutan umum 19.369 kend

- Kepemilikan KIR

angkutan umum 31,13 %

-

Lama pengujian

kelayakan angkutan

umum (KIR)

10 - 20 menit

-

Biaya pengujian

kelayakan angkutan

umum

35.000 -

75.000 Rupiah

- Realisasi Laik Jalan

Kendaraan 96,12 %

- Integrasi Moda

Angkutan Umum 1 terminal

- Pemasangan Rambu-

rambu 20 %

- Jumlah Fasilitas Lalu

Lintas Terpasang 13.807 Buah

18

Sedangkan uraian untuk sasaran program penunjang yang di

laksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

Tabel 2. Uraian Sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk Program Penunjang

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

Meningkatnya

kelancaran

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

masing-masing

Terwujudnya kelancaran

pelayanan administrasi

perkantoran

1 tahun

100 %

Terwujudnya kecepatan,

kenyamanan dan

keamanan kerja aparatur

1 tahun

100 %

Terwujudnya peningkatan

kapasitas dan kinerja

sumberdaya aparatur

1 tahun

100 %

Meningkatnya disiplin kerja aparatur

1 tahun

100 %

Terwujudnya

pertanggungjawaban

kinerja dan keuangan

SKPD

Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 tahun

100 %

Dari tabel diatas untuk mencapai sasaran strategis tersebut

biaya yang digunakan berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun 2016

yang tertuang dalam DPPA Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tahun 2016.

Sesuai dengan DPA Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tahun 2016, anggaran pendapatan dan belanja (Perubahan) Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2016 meliputi target Pendapatan

sebesar Rp.3.832.666.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh

Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah ) dan Belanja

19

sebesar Rp. 64.528.720.000 - ( Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus

Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terdiri

dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp.21.566.617.000, - (Dua

Puluh Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus

Tujuh Belas Ribu Ribu Rupiah) dan belanja langsung (BL) sebesar Rp.

42.962.103.000,- (Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam

Puluh Dua Juta Serratus Tiga Ribu Rupiah) secara rincian sebagai

berikut:

Tabel 3. Uraian Target pendapatan Retribusi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2016

NO. URAIAN TARGET

1 Ret. Parkir Tepi Jalan Umum 642,708,000 2 Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor 1,642,628,000 3 Ret. Terminal 1,283,340,000

4 Ret. Ijin Trayek 263,990,000

JUMLAH 3,832,666,000

Tabel 4. Uraian Anggaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tahun anggaran 2016

NO URAIAN ANGGARAN

(Rp)

1 Belanja Tidak Langsung 21.566.617.000

2 Belanja Langsung 42.962.103.000

TOTAL BELANJA 64.528.720.000

Secara rinci penetapan rencana kinerja perubahan tahun 2016

dapat dilihat pada Lampiran 2.

20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-

jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan

seseorang/badanhukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang

memiliki hak ataukewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggung-jawaban.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaiak kinerja digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud

merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan

pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-

indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja pencapaian

sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat

pencapaian sasaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Bogor dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja

Sasaran (PKS).

Perhitungan persentase pencapaian target PKS

memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

21

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik, maka digunakan rumus :

% Capaian = Realisasi

X 100 % Target

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja maka digunakan rumus :

% Capaian =

Target – (Realisasi –

Target) X 100%

Target

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dalam formulir

PKS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja

untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pencapaian

sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan.

1. Analisis Capaian Antara Target Dan Realiasi Kinerja Tahun 2016

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 capaian

indikator kinerja Dinas LLAJ tahun 2016 sebagai mana pada tabel

dibawah ini :

22

Tabel 5. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan tahun anggaran 2016

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI

AKHIR 2013

2016

TARGET REALIASI

1) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

TERMINAL 6 1 0

2) Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

V/C RASIO 0,859 0,773 0,845

3) Jumlah arus penumpang angkutan umum

PENUMPANG

52.633.046

56.680.034 60.820.017

4) Rasio ijin trayek % 0,0023070 0,0023471 0,0021339

5) Angkutan darat % 0,0748389 0,0700830 0,0503970

6) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

% 0,001788337 0,001353177 0,001212891

7) Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

ORANG 15.789.914 17.004.010 21.458.415

8)

Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun

ORANG 558.450 575.372 632.909

9) Jumlah uji kir angkutan umum

KENDARAAN 18.987 21.256 20.135

10) Kepemilikan KIR angkutan umum

% 50,45 24,45 33,550

11) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

menit 10 - 20 10 - 20 10

12) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp/kendaraan 35.000 -

75.000 35.000 -

75.000 35.000

75.000

13) Realisasi Laik Jalan Kendaraan

95,61% 96,123 104,30

14) Integrasi Moda Angkutan Umum

koridor 2 1

15) Pemasangan Rambu-rambu

% 9,14% 20,00% 92,96%

16) Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang

BUAH 13.567 13.927 15.362

Dari tabel diatas dapat dilihat dan di analisisa bahwa dari 16

indikator kinerja utama ada 9 indikator kiinerja mencapai dan/

melebihi target, dan 7 indikator yang tidak mencapai target yang

telah ditetapkan.

23

2. Analisis Capaian Antara Target Dan Realiasi Kinerja 3 (tiga)

Tahun Terakhir

Pencapaian target dan realisi kinerja perlu dianalisa dalam 3 tahun

terakhir yaitu dari tahun 2013 samapai dengan tahun2016, yang

merupakan perencanaan dari renstra Dinas LLAJ Kab Bogor 2013 –

2018.

Analisa Indikator Kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

ditetapkan, presentase kenaikan indikator Kinerja yang dipengaruhi

dengan program dan kegiatan yang di dukung dengan ketersediaan

anggaran dalam tahun berjalan, adapun indikator kinerja yang tidak

mencapai target adalah pembangunan terminal dengan indikator

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis yang tidak terealisasi

pada tahun 2016 dikarenakan tidak tersedianya anggaran untuk

rencana pembangunan fisik terminal Jonggol. Secara rinci dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

:

24

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN KONDISI

AKHIR 2013

2014 2015 2016

TARGET REALIASI TARGET REALIASI TARGET REALIASI

% % %


Terminal 6 1 1 100 0 0 1 0 %


V/C Rasio 0,859 0,842 0,845 99,62% 0,808 0,845 95,36% 0,773 0,845 90,73%


Penumpang

52.633.046

53.948.872

54.206.789 100,5

55.297.594

59.627.468

107,8

56.680.034

60.820.017 107,3

4) Rasio ijin trayek %

0,0023070

0,0023202

0,0023045 99,3

0,0023336

0,0021838

93,6

0,0023471

0,0021339 90,9

5) Angkutan darat %

0,0748389

0,0727868

0,0553567 76,1

0,0714213

0,0503970

70,6

0,0700830

0,0503970 71,9


% 0,001788337 0,001629613 0,001259411 77,3 0,001484976 0,00129817 87,4 0,001353177 0,001212891 89,6


Orang

15.789.914

16.184.662

16.256.375 100,4

16.589.278

17.882.013

107,8

17.004.010

21.458.415 126,2

8) Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun

Orang

558.450

564.035 620.438 110,0

569.675

626.642

110,0

575.372

632.909 110,0

9) Jumlah uji kir angkutan umum Kendaraan

18.987

19.177

20.709 108,0

19.369

20.135

104,0

21.256

20.135 94,7

10) Kepemilikan KIR angkutan umum % 50,45 39,63 59,562 49,69% 31,13 45,750 53,01% 24,45 33,550 62,77%


Menit 10 - 20 10 - 20 100 10 - 20 10 - 20 100 10 - 20 10 - 20 100


Rp/Kendaraan 35.000 -

75.000 35.000 -

75.000 35.000 -

75.000

35.000 - 75.000

35.000 - 75.000

35.000 -

75.000 35.000 -

75.000


95,61% 95,87% 89,26% 93,1 96,12% 102,731562 106,9 96,123 104,30 108,5%

14) Integrasi Moda Angkutan Umum Koridor 2 1 1 100,0 1 1 100,0 1 0 0,0

15) Pemasangan Rambu-rambu % 9,14% 20,00% 32,80% 164,0 20,00% 48,00% 240,0 20,00% 92,96% 465%

16) Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang Buah

13.567

13.687

13.741 100,39

13.807

14.200

102,85

13.927

15.362 110,30

Table 6 : Target dan realisasi Indikator Kinerja tahun 2014 -2016 Dinas LLAJ

24

3. Analisis Capaian Antara Target Dan Realiasi Kinerja Tahun 2016

dengan Masa Akhir Tahun 2018

Pengukuran capaian indikator kinerja dalam masa perecanaan

renstra perlu di analisa Antara Target Dan Realiasi Kinerja Tahun

2016 dengan Masa Akhir Tahun 2018, analasisa tersebut dilakukan

untuk mengetahui perkembangan capaian indikator kinerja yang

telah dilaksanakan dan sampai akhir tahun perencanaan, analasisa

tersebut dapat dililhat pada tabel dibawah ini :

Table 7 : Analisa Perbandingan Target dan realisasi Indikator Kinerja antara tahun 2016 dan masa akhir 2018 Dinas LLAJ

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN 2016 MASA AKHIR (2018)

TARGET REALIASI TARGET REALISASI

%


Terminal 0 0 % 9 66,667


V/C Rasio 0,773 0,845 90,73% 0,704889 80,12%


Penumpang

56.680.034

60.820.017 107,3 59549460,51 102,1

4) Rasio ijin trayek %

0,0023471

0,0021339 90,9

0,0024

89,9

5) Angkutan darat %

0,0700830

0,0503970 71,9 0,067486185 74,7


% 0,001353177 0,001212891 89,6 0,001123633 107,9


Orang

17.004.010

21.458.415 126,2 17864838,15 120,1

8)

Jumlah orang/barang melalui demaga/bandara/terminal pertahun

Orang

575.372

632.909 110,0

586.937

107,8

9) Jumlah uji kir angkutan umum

Kendaraan

21.256

20.135 94,7

19.956

100,9

10) Kepemilikan KIR angkutan umum

% 24,45 33,550 62,77% 15,0812 -22,46%


Menit 10 - 20 10 - 20 100 10 - 20 100


Rp/Kendaraan 35.000 -

75.000 35.000 -

75.000

100 35.000 -

75.000 100


96,123

104,30 108,5% 96,89 107,6%

14) Integrasi Moda Angkutan Umum

Koridor 1 0 0,0 9 33,3

15) Pemasangan Rambu-rambu

% 20,00% 92,96% 465% 0,2 465%

16) Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang

Buah

13.927

15.362 110,30 14167 108,44

24

4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja serta

Alternatif solusi

Keberhasilan atau kegagalan kinerja dipengaruhi dengan

permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungi yang didukung dengan program dan kegiatan. Adapun

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaskanaan program dan

kegiatan Dinas LLAJ Kabupaten Bogor selama tahun 2016, sebagai

berikut :

a) Pada kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun

2016 terjadi perubahan mekanisme pembayaran pengadaan

barang dan jasa, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor:48/PMK.07/2016 tanggal 29 maret

2016 Tentang Pengelolaan Transper Ke Daerah Dan Dana Desa,

maka pembayaran belum dapat dilakukan secara 100%;

b) Pada kegiatan pengadaan lampu lalu lintas, terjadi gagal lelang

pada pengadaan jasa konsultasi pengawasan pemasangan lampu

lalu lintas, sampai waktu telah dilaksanakan pekerjaan

konstruksi pengadaan lalu lintas tidak diperoleh

pemenang/penyedia jasa konsultan pengawas sehingga tidak

dilaksanakan.

Alternatif solusi i yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan

tersebut sebagai berikut :

a) Meningkatkan koordinasi dengan dinas instansi terkait baik

tingkat Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Pusat berkaitan dengan pola penyelesaian

pembayaran kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi khusus

tahun anggaran 2016.

b) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kantor

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor dalam

proses pengadaan terkait proses penyedia barang dan jasa

menghindari kesalahan yang menghambat proses pelaksanaan

pekerjaan;

26

5. Analisis Program Dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Ataupun

Kegagalan

Program dan kegiatan dalam menunjang keberhasilan indikator

kinerja Dinas LLAJ tahun 2016 yaitu terdiri dari 10 program dan 86

kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.599.956.000

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

725.120.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

77.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

595.662.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

175.994.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

200.000.000

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

87.750.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

49.980.000

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

15.000.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

132.000.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

562.500.000

11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

280.712.000

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

127.144.000

13 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

139.800.000

14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

233.534.000

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

197.760.000

27

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.933.747.000

1 Pemeliharan Pagar dan Tanaman

151.975.000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

114.768.000

3 Pengadaan Peralatan Kantor

642.038.000

4 Pengadaan Perlengkapan Kantor

326.804.000

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

492.482.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

500.000.000

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

117.375.000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

200.700.000

9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

106.905.000

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

82.000.000

11 Pembuatan Kanopi Parkir

198.700.000

c) Peningkatan Disiplin Aparatur

NO URAIAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp)

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

898.020.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

898.020.000

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NO URAIAN KEGIATAN PAGU ANGGARAN

(Rp)

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

712.325.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

605.325.000

28

2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

107.000.000

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.026.245.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

39.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

44.000.000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

55.000.000

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran

132.000.000

5 Penatausahaan Keuangan SKPD

360.000.000

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

165.000.000

7 Publikasi Kinerja SKPD

150.000.000

8 Penyusunan Renja SKPD

51.095.000

9 Penyusunan Renstra SKPD

30.150.000

f) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)

F Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.458.905.000

1 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

140.710.000

2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

170.000.000

3 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

577.862.000

4 Studi Penanganan Kemacetan pada Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bogor

245.534.000

5 Studi Bisnis Plan Sistem Angkutan Massal Kabupaten Bogor

165.624.000

6 Penyusunan DED Terminal Jonggol

159.175.000

29

g) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)

G Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

4.168.477.000

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

3.780.817.000

2 Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor

83.500.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

304.160.000

h) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)

H Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 11.625.853.000

1 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

1.400.224.000

2 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

217.251.000

3 Survei Lalu Lintas Harian

105.900.000

4 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah Cileungsi 149.305.000

5 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah Ciawi

160.425.000

6 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah Leuwiliang

149.916.000

7 Pemberian Ijin Trayek Angkutan Perintis

59.956.000

8 Pengawasan dan Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

173.995.000

9 Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

4.638.465.000

10 Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

644.200.000

11 Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal

115.197.000

12 Kegiatan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum

255.079.000

13 Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas

86.600.000

30

14 Survei Kebutuhan Angkutan Perintis

171.250.000

15 Wahana Tata Nugraha

103.995.000

16 Survei Kinerja Jaringan Trayek Angkutan Umum

145.000.000

17 Survei Pengukuran Kinerja Simpang

108.225.000

18 Review Penyusunan Database LLAJ Berbasis SIG

180.470.000

19 Survei Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)

50.000.000

20 Penyediaan Sarana Transportasi Perdesaan (DAK)

2.710.400.000

i) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)

I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.460.096.000

1 Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Terminal

2.323.476.000

2 Pembangunan Fasilitas Pendukung Terminal

355.000.000

3 Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.781.620.000

j) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp)

J Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

12.078.479.000

1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

2.125.130.000

2 Pengadaan Marka Jalan

1.299.135.000

3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1.653.800.000

4 Pengadaan Lampu Lalu Lintas

3.222.187.000

5 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas

215.920.000

6 Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

697.575.000

7 Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

411.659.000

31

8 Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator)

169.550.000

9 Zona Selamat Sekolah

422.248.000

10 Pengawalan 401.000.000

11 Penanggulangan Demo

44.500.000

12 Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

200.610.000

13 Pengadaan Lampu Lalu Lintas (DAK)

680.865.000

14 Pengadaan Marka Jalan (DAK)

334.725.000

15 Pengadaan Road Barrier

199.575.000

B. Realiasi Anggaran

Dalam melaksanakan seluruh kegiatan untuk mencapai

sasaran-sasaran yang diinginkan,Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target

kinerja yang telah disepakati bersama.Secara keseluruhan, Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan telah menganggarkan pendapatan dan

belanja untuk kegiatannya dalam APBD Tahun 2016. Target

Pendapatan Asli daerah (PAD) dari retribusi daerah sektor

perhubungan sebesar Rp. 4.039.043.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 3.964.448.000,-atau 98,15%, Uraian target dan realiasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan Kabupaten Bogor sebagai berikut :

32

1. Pendapatan

Tabel 8. Uraian Realisasi Pendapatan Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan Tahun 2016

NO. URAIAN TARGET REALIASI %

1 Ret. Parkir Tepi Jalan Umum

642,708,000

642,780,000

100.01%

2 Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor

1,642,628,000

1,644,023,000

100.08%

3 Ret. Terminal 1,283,340,000 1,283,365,000 100.00%

4 Ret. Ijin Trayek 263,990,000 264,470,000 100.18%

JUMLAH 3,832,666,000 3,834,638,000 100.05%

2. Belanja

Belanja yang dialokasikan pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan sebesar Rp.64.528.720.000,- dengan realisasi sebesar

Rp.63,408,015,955,- atau 98,26% .

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai

program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2016 sebesar Rp.

42.962.103.000,- terealisasi sebesar Rp. 42.124.124.333,- atau

terserap 98,05%.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan tahun 2016 sebagai berikut:

33

Tabel 9. Uraian Realisasi Anggaran Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2016

NO URAIAN ANGGARAN

(Rp)

REALIASI

(Rp) PERSENTASE

1 Belanja Tidak

Langsung

21.566.617.000

21.283.891.622 98,69%

2 Belanja

Langsung

42.962.103.000

42.124.124.333 98,05%

TOTAL BELANJA 64.528.720.000

63.408.015.955 98,26%

Rincian Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan selama tahun 2016 dari target sasi

sebanyak 10 program dengan 85 kegiatan, dengan rincian sebagai

berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.599.956.000

3.406.752.405

94,63% 100,00%

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

725.120.000 606.353.190

83,62% 100,00%

2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

77.000.000

46.933.800

60,95% 100,00%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

595.662.000

592.369.190

99,45% 100,00%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor

175.994.000

175.993.700

100,00% 100,00%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

200.000.000

192.085.000

96,04% 100,00%

6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

87.750.000

76.730.000

87,44% 100,00%

7 Penyediaan Bahan 99,95% 100,00%

34

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

49.980.000 49.956.500

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

15.000.000

12.300.000

82,00% 100,00%

9 Penyediaan Makanan dan Minuman

132.000.000

131.575.000

99,68% 100,00%

10

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

562.500.000

559.515.625

99,47% 100,00%

11

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

280.712.000

278.333.800

99,15% 100,00%

12 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

127.144.000

125.643.900

98,82% 100,00%

13

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

139.800.000

131.461.000

94,04% 100,00%

14

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

233.534.000

233.183.500

99,85% 100,00%

15 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

197.760.000

194.318.200

98,26% 100,00%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%)

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.933.747.000

2.909.544.991

99,18% 85,00%

1 Pemeliharan Pagar dan Tanaman

151.975.000 146.434.950 96,35% 100,00%

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

114.768.000 113.726.500 99,09% 100,00%

3 Pengadaan Peralatan Kantor

642.038.000 637.825.927 99,34% 100,00%

4 Pengadaan Perlengkapan Kantor

326.804.000 322.559.860 98,70% 100,00%

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

492.482.000 486.647.300 98,82% 100,00%

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

500.000.000 499.934.654 99,99% 100,00%

35

Dinas/Operasional

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

117.375.000 117.313.000 99,95% 100,00%

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

200.700.000

200.341.000 99,82% 100,00%

9 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

106.905.000 104.271.800 97,54% 100,00%

10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi

82.000.000 81.855.000 99,82% 100,00%

11 Pembuatan Kanopi Parkir

198.700.000 198.635.000 99,97% 100,00%

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%)

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

898.020.000 894.770.000 99,64% 100,00%

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

898.020.000 94.770.000 99,64% 100,00%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

NO URAIAN

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%) D Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

712.325.000

705.540.000 99,05% 100,00%

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

605.325.000

599.290.000 99,00% 100,00%

2

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

107.000.000 106.250.000 99,30% 100,00%

36

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%) E Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.026.245.000

999.197.198

97,36% 100,00%

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

39.000.000 36.980.000 94,82% 100,00%

2

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

44.000.000 44.000.000 100,00% 100,00%

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

55.000.000 54.992.600 99,99% 100,00%

4 Penyusunan Perencanaan Anggaran

132.000.000 126.973.000 96,19% 100,00%

5 Penatausahaan Keuangan SKPD

360.000.000 359.776.598 99,94% 100,00%

6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

165.000.000 151.140.000 91,60% 100,00%

7 Publikasi Kinerja SKPD

150.000.000 148.600.000 99,07% 100,00%

8 Penyusunan Renja SKPD

51.095.000 49.145.000 96,18% 100,00%

9 Penyusunan Renstra SKPD

30.150.000 27.590.000 91,51% 100,00%

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

NO URAIAN

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%)

F Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.458.905.000 1.387.075.882 95,08% 100,00%

1 Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan

140.710.000 127.063.332 90,30% 100,00%

37

Prosedur Bidang Perhubungan

2

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

170.000.000 156.533.400 92,08% 100,00%

3

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

577.862.000 565.962.150 97,94% 100,00%

4

Studi Penanganan Kemacetan pada Kawasan Pariwisata di Kabupaten Bogor

245.534.000 220.288.000 89,72% 100,00%

5

Studi Bisnis Plan Sistem Angkutan Massal Kabupaten Bogor

165.624.000 163.154.000 98,51% 100,00%

6 Penyusunan DED Terminal Jonggol

159.175.000 154.075.000 96,80% 100,00%

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%) G Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

4.168.477.000 4.086.550.900 98,03% 100,00%

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

3.780.817.000 3.713.035.000 98,21% 100,00%

2 Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor

83.500.000 83.500.000 100,00% 100,00%

3

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

304.160.000 290.015.900 95,35% 100,00%

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

NO URAIAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%) H Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan 11.625.853.000 11.391.679.550 97,99% 100,00%

1

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

1.400.224.000 1.356.474.900 96,88% 100,00%

2 Kegiatan Pemilihan 217.251.000 217.241.000 100,00% 100,00%

38

dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

3 Survei Lalu Lintas Harian

105.900.000 103.704.000 97,93% 100,00%

4 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah Cileungsi

149.305.000 146.836.400 98,35% 100,00%

5 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah Ciawi

160.425.000 159.695.200 99,55% 100,00%

6 Peningkatan Kinerja UPT LLAJ Wilayah Leuwiliang

149.916.000 148.443.500 99,02% 100,00%

7 Pemberian Ijin Trayek Angkutan Perintis

59.956.000 59.955.500 100,00% 100,00%

8

Pengawasan dan Pembinaan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

173.995.000 168.160.250 96,65% 100,00%

9 Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas

4.638.465.000 4.597.286.355 99,11% 100,00%

10 Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

644.200.000 597.060.950 92,68% 100,00%

11

Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal

115.197.000 115.197.000 100,00% 100,00%

12 Kegiatan Pelayanan Perijinan Angkutan Umum

255.079.000 243.942.700 95,63% 100,00%

13 Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas

86.600.000 83.182.750 96,05% 100,00%

14 Survei Kebutuhan Angkutan Perintis

171.250.000 157.036.050 91,70% 100,00%

15 Wahana Tata Nugraha 103.995.000 60.383.000 58,06% 100,00%

16 Survei Kinerja Jaringan Trayek Angkutan Umum

145.000.000 142.592.750 98,34% 100,00%

17 Survei Pengukuran Kinerja Simpang

108.225.000 104.937.500 96,96% 100,00%

18 Review Penyusunan Database LLAJ Berbasis SIG

180.470.000 173.670.000 96,23% 100,00%

19

Survei Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS)

50.000.000 45.479.745 90,96% 100,00%

20 Penyediaan Sarana Transportasi Perdesaan (DAK)

2.710.400.000 2.710.400.000 100,00% 100,00%

39

9. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

NO URAIAN

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%) I Program

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4.460.096.000 4.425.973.677 99,23% 100,00%

1 Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Terminal

2.323.476.000 2.317.475.000 99,74% 100,00%

2

Pembangunan Fasilitas Pendukung Terminal

355.000.000 334.305.000 94,17% 100,00%

3

Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.781.620.000 1.774.193.677 99,58% 100,00%

10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

NO URAIAN

KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN FISIK

(Rp) (Rp) (%) (%) J Program

Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

12.078.479.000 11.917.039.730 98,66% 100,00%

1 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

2.125.130.000

2.117.597.475 99,65% 100,00%

2 Pengadaan Marka Jalan

1.299.135.000 1.298.113.000 99,92% 100,00%

3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1.653.800.000

1.646.677.000 99,57% 100,00%

4 Pengadaan Lampu Lalu Lintas

3.222.187.000 3.208.897.550 99,59% 100,00%

5 Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas

215.920.000 181.692.900 84,15% 100,00%

6

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

697.575.000 695.236.660 99,66% 100,00%

7

Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas dan

411.659.000 407.152.000 98,91% 100,00%

40

Angkutan Jalan

8 Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator)

169.550.000 169.145.000 99,76% 100,00%

9 Zona Selamat Sekolah

422.248.000 420.463.000 99,58% 100,00%

10 Pengawalan 401.000.000

400.094.990 99,77% 100,00%

11 Penanggulangan Demo

44.500.000 24.870.000 55,89% 100,00%

12

Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

200.610.000

176.250.000 87,86% 100,00%

13 Pengadaan Lampu Lalu Lintas (DAK)

680.865.000

680.790.155 99,99% 100,00%

14 Pengadaan Marka Jalan (DAK)

334.725.000

300.960.000 89,91% 100,00%

15 Pengadaan Road Barrier

199.575.000 189.100.000 94,75% 100,00%

Rincian anggaran dan realisasi APBD (LRA) Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan JalanKabupaten Bogor tahun 2016 disajikan dalam

Lampiran 3.

C. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

Dari tabel rincian anggaran dan realisasi APBD di atas serta

keterkaitan dengan tabel sebelumnya pada Perjanjian Kinerja dan

pencapaian sasaran terdapat efisiensi anggaran pada beberapa

program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana

anggaran Rp.5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,-

atau 100%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi

anggaran sebesar 0 % dengan output rencana 3 jenis

41

penyediaan kebutuhan legalitas surat menyurat dalam 1

tahun, terealisasi sebanyak 3 jenis atau 100 %;

1.2. Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

listrik, dari rencana anggaran Rp.518.794.000,- terealisasi

sebesar Rp.425.022.605,- atau 81,93%, Analisis efisiensi dan

efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 18,07 % dengan output

rencana jumlah penyediaan jaringan jasa kebutuhan selama 1

tahun: 17 jaringan listrik, 7 jaringan telepon, 1 jaringan

internet, dan 5 mobile internet selama 1 tahun, terealisasi

sebanyak 7 jaringan telepon, 1 jaringan internet, dan 5

mobile internet atau 100 %;

1.3. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan

PNS, dari rencana anggaran Rp.245.794.000,- terealisasi



rencana 454 petugas lapangan dan administrasi Dinas LLAJ

yang mendapatkan premi asuransi kecelakaan selama 1

tahun, terealisasi sebanyak 454 petugas lapangan dan

administrasi Dinas LLAJ atau 100 %;

1.4. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional, dari rencana anggaran

Rp.69.000.000,- terealisasi sebesar Rp.34.930.000,- atau

50,62%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran

sebesar 49,38 % dengan output rencana perpanjangan 2 STNK

roda 6, 22 STNK roda 4 dan 49 STNK roda 2 kendaraan

dinas/operasional selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 2

42

STNK roda 6, 22 STNK roda 4 dan 49 STNK roda 2 atau 100

%;

1.5. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dari rencana

anggaran Rp.464.225.000,- terealisasi sebesar

Rp.463.140.000,- atau 99,77%, Analisis efisiensi dan


rencana 28 petugas kebersihan dan 25 alat kebersihan selama

1 tahun, terealisasi sebanyak 28 petugas kebersihan dan 25

alat kebersihan atau 100 %;

1.6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana anggaran



sebesar 2,29 % dengan output rencana 62 jenis ATK untukl

kebutuhan jenis alat tulis kantor selama 1 tahun, terealisasi

sebanyak 62 jenis ATK atau 100 %;

1.7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dari

rencana anggaran Rp.200.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

195.816.000,- atau 97,91%, Analisis efisiensi dan efektifitas :

Efisiensi anggaran sebesar 2,09 % dengan output rencana

penyediaan 21 jenis cetakan dan 3 jenis penggadaan

kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1

tahun, terealisasi sebanyak 21 jenis cetakan dan 3 jenis

penggadaan atau 100 %;

1.8. Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, dari rencana anggaran Rp.100.000.000,-

terealisasi sebesar Rp.89.340.000,- atau 89,34%, Analisis

efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 10,66 %

43

dengan output rencana penyediaan 18 jenis kebutuhan

komponen instalasi listrik pada gedung kantor selama 1

tahun, terealisasi sebanyak 18 jenis atau 100 %;

1.9. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan

Perundang-undangan, dari rencana anggaran Rp.30.000.000,-


efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0,03

%dengan output rencana penyediaan 20 eksemplar koran dan

20 eksemplar majalah per bulan Kebutuhan bahan selama 1

tahun, terealisasi sebanyak 20 eksemplar koran dan 20

eksemplar majalah per bulan atau 100 %;

1.10. Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor, dari rencana

anggaran Rp.27.000.000,- terealisasi sebesar Rp.7.480.000,-

atau 27,70%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi

anggaran sebesar 72,3 % dengan output rencana pengisian 11

unit tabung pemadam kebakaran terdiri dari 4 jenis ukuran,

terealisasi sebanyak 11 unit tabung pemadam kebakaran

terdiri dari 4 jenis ukuran atau 100 %;

1.11. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum, dari rencana


Rp.93.400.000,- atau 77,83%, Analisis efisiensi dan efektifitas

: Efisiensi anggaran sebesar 22,17 % dengan output rencana

penyediaan Kebutuhan makan dan minum rapat sebanyak

3400 makan dan 2330 snack selama 1 tahun, terealisasi

sebanyak 3000 makan dan 1700 snack atau 80,6 %;

1.12. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

dan luar daerah, dari rencana anggaran Rp.745.257.000,-

44



dengan output rencana penyediaan kebutuhan Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar daerah

sebanyak 1890 dalam daerah dan 131 luar daerah selama 1

tahun, terealisasi sebanyak 1823 dalam daerah dan 124 luar

daerah atau 100 %;

1.13. Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/teknis perkantoran, dari rencana anggaran

Rp.1.598.575.000,- terealisasi sebesar Rp.1.549.650.000,-


anggaran sebesar 3,06 % dengan output rencana penyediaan

12 orang tenaga administrasi TKK dan kadeueuh 4 pensiunan

dan 60 petugas pengamanan lalu lintas dalam 1 tahun,

terealisasi sebanyak 12 orang tenaga administrasi TKK dan

kadeueuh 4 pensiunan dan 60 petugas pengamanan lalu

lintas dalam 1 tahun atau 100%;

1.14. Kegiatan Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, dari

rencana anggaran Rp.135.000.000,- terealisasi sebesar


efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 9,35% dengan output

rencana pegelolaan arsip Dinas LLAJ 5000 dalam 1 tahun,

terealisasi sebanyak 5000 arsip atau 100 %;

1.15. Kegiatan Pelayanan Admintrasi Kepegawaian, dari rencana




45

rencana Pengelolaan dan Administrasi data Kepegawaian 315

pegawai selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 315 pegawai

atau 100 %;

1.16. Kegiatan Pelayanan Admintrasi Barang, dari rencana




rencana Pengelolaan dan Administrasi barang 12 buku selama

1 tahun, terealisasi sebanyak 12 buku atau 100 %;

1.17. Kegiatan Pelayanan keamanan, dari rencana anggaran


66.11%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran

sebesar 33,98 % dengan output rencana 8 orang petugas

keamanan kantor selama 1 tahun, terealisasi sebanyak 8

orang atau 100 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Pengadaan kendaraan Operasional, dari rencana



efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 19,63 % dengan

output rencana pengadaan 2 kendaraan roda 4 Patwal,

terealisasi sebanyak 2 kendaraan roda 4 Patwal atau 100 %;

2.2. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung kantor, dari




46

8 jenis Perlengkapan gedung kantor DLLAJ, terealisasi 8 jenis

Perlengkapan gedung kantor DLLAJ atau 100 %;

2.3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana anggaran


93.00%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran

sebesar 7 % dengan output rencana pengadaan 8 jenis/paket

kebutuhan peralatan kantor, terealisasi sebanyak 8

jenis/paket peralatan atau 100 %;

2.4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, dari rencana




rencana pengadaan 4 jenis/ paket kebutuhan perlengkapan

kantor, terealisasi sebanyak 4 jenis/paket peralatan kantor

atau 100 %;

2.5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor, dari




3 gedung kator dan 5 Pos PAM, terealisasi sebanyak 3 gedung

kator dan 5 Pos PAM atau 100 %;

2.6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas

/operasional, dari rencana anggaran Rp.436.750.000,-



dengan output rencana service dan suku cadang untuk 2 unit

roda 6, 18 unit roda 4 dan 32 unit roda 2 kendaraan dinas,

47

terealisasi sebanyak 2 unit roda 6, 18 unit roda 4 dan 32 unit

roda 2 kendaraan dinas atau 100 %;

2.7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan kantor, dari



: Efisiensi anggaran sebesar 29,76% dengan output rencana 8

jenis peralatan kantor yang terpelihara, terealisasi sebanyak

8 jenis atau 100 %;

2.8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan kantor,

dari rencana anggaran Rp.135.586.000,- terealisasi sebesar



rencana 4 jenis/paket Perlengkapan kantor yang terpelihara,

terealisasi sebanyak 4 jenis atau 100 %;

2.9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan Komputerisasi,

dari rencana anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar



Server dan 24 Client jaringan internet/komputer selama 1

tahun yang terpelihara, terealisasi sebanyak 2 Server dan 24

Client atau 100 %;

2.10. Kegiatan Rehabilitas sedang/berat gedung kantor, dari




rencana 1 paket partisi kantor yang terpelihara, terealisasi

sebanyak 1 paket partisi atau 100 %

48

2.11. Kegiatan Pembuatan Kanopi, dari rencana anggaran Rp.

150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.149.379.000,- atau


sebesar 1,41% dengan output rencana 2 paket pekerjaan

pemaangan kanopi parkir kendaraan, terealisasi 2 paket

pekerjaan pemaangan kanopi parkir kendaraan atau 100 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, dari rencana anggaran



sebesar 6,14% dengan output rencana 5 (Lima) Jenis pakaian,

terealisasi sebanyak 5 (lima) Jenis pakaian atau 100%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dari rencana anggaran



sebesar 1,47% dengan output rencana Jumlah aparatur 26 orang

teknis LLAJ, 25 0rang diklat pengawalan dan 6 orang (Kursus

Barang dan Jasa serta Kursus Keuangan), terealisasi sebanyak

26 orang teknis LLAJ, 25 0rang diklat pengawalan dan 6 orang

(Kursus Barang dan Jasa serta Kursus Keuangan)atau 100 %;

4.2. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur, dari



Efisiensi anggaran sebesar 10,71% dengan output rencana 3

49

kegiatan meningkatkan Mental dan Rohani bagi 156 pegawai,

terealisasi sebanyak 3 kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani

bagi 156 pegawai atau 100 %;

4.3. Kegiatan Bimbingan Teknis pendampingan dan sertifikasi ISO,

dari rencana anggaran Rp. 126.500.000,- terealisasi sebesar Rp.



sertifikat iso (2 dokumen), terealisasi sebanyak 1 sertifikat iso (2

dokumen) atau 100 %.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


5.1. Kegiatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD, dari rencana anggaran Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar

Rp.29.989.750,- atau 99,97%, Analisis efisiensi dan efektifitas :


dokumen dan buku laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP), terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 %;

5.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, dari




dokumen semester I dan II sebanyak @ 20 buku, terealisasi

sebanyak 2 dokumen semester I dan II sebanyak @ 20 buku

atau 100 %;

50

5.3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dari


Rp.46.872.500,- atau 99,99% , Analisis efisiensi dan efektifitas :


Dokumen dan buku Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak

20 buku, terealisasi sebanyak 1 dokumen 20 buku atau 100 %;

5.4. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari rencana

anggaran Rp. 120.000.000,- terealisasi sebesar Rp.108.732.500,-

atau 90,61%, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran

sebesar 9,39% dengan output rencana 3 dokumen perencanaan

anggaran, terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100% ;

5.5. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari rencana



sebesar 0,86% dengan output rencana 1 dokumen administrasi

dan buku keuangan program/kegiatan DLLAJ, terealisasi

sebanyak 1 dokumen atau 100 %.

5.6. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD, dari rencana



sebesar 6,71% dengan output rencana 1 dokumen dan buku

Rencana Kerja (renja) dan 1 dokumen Rencana Strategis (Rentra)

2014-2018, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 %;

5.7. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari

rencana anggaran Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar

51



dokumen laporan monitoring ,evaluasi dan pelaporan capaian

kinerja kegiatan Dinas LLAJ, terealisasi sebanyak 1 dokumen

atau 100 %;

5.8. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran



sebesar 5,95% dengan output rencana 20 kali publikasi kinerja

SKPD di media cetak lokal, terealisasi sebanyak 20 kali atau 100

%.

6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

6.1. Kegiatan penyusunan norma dan kebijakan di bidang

perhubungan, dari rencana anggaran Rp. 200.000.000,-


efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 1,62% dengan

output rencana Jumlah produk hukum dari rencana sebanyak 4

Peraturan Bupati dan 1 (satu) buah naskah akademis, terealisasi

sebanyak 4 Peraturan Bupati dan 1 (satu) dokumen naskah

akademis atau 100%;

6.2. Kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, dari



Efisiensi anggaran sebesar 13,16% dengan output rencana

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang peraturan di

52

bidang lalu lintas dan angkutan jalan 1.000 orang, terealisasi

sebanyak 1.000 orang atau 100%;

6.3. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat,

dari rencana anggaran Rp. 773.400.000,- terealisasi sebesar Rp.

704.242.710,- atau 91,08 %, Analisis efisiensi dan efektifitas :

Efisiensi anggaran sebesar 8,92% dengan output rencana Jumlah

pengelolaan objek retribusi 6 terminal dan 23 pangkalan,

terealisasi sebanyak 6 terminal dan 23 pangkalan atau 100%;

6.4. Kegiatan Penyusunan DED Terminal/Pangkalan Tenjo, dari

rencana anggaran Rp.110.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-

atau 0 %, Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran

sebesar 00 %dengan output rencana 1 dokumen DED

Terminal/Pangkalan Tenjo, terealisasi sebanyak 0 dokumen atau

0%, tidak terealisasinya kegiatan karena belum terbebaskanya

lahan untuk rencana terminal/Pangkalan tenjo;

6.5. Kegiatan Penyusunan Penyusunan DED kebutuhan fasilitas lalu

lintas pada jalur APTB, dari rencana anggaran Rp. 89.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 82.195.100,- atau 92,35%, Analisis

efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 7,65% dengan

output rencana 1 dokumen DED kebutuhan fasilitas lalu lintas

pada jalur APTB, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

6.6. Kegiatan Penyusunan FS Terminal Jonggol, dari rencana



sebesar 5,15% dengan output rencana 1 dokumen FS Terminal

Jonggol, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;

53

7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

7.1. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan, dari

rencana anggaran Rp. 615.000.000,- terealisasi sebesar Rp.



rehabilitasi 3 terminal Leuwiliang, Laladon dan Cileungsi yaitu

Perbaikan drainase terminal Leuwiliang, Pengecatan gedung

Terminal Laladon dan Pengecatan gedung terminal Laladon ,

terealisasi 3 terminal atau 100%;

7.2. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan

Bermotor, dari rencana anggaran Rp.75.000.000,- terealisasi



rencana 1 paket Pemeliharaan Alat-Alat Uji Pengujian Kendaraan

Bermotor, terealisasi sebanyak 1 paket alat uji atau 100%.

8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

8.1. Kegiatan Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna

Keselamatan Penumpang, dari rencana anggaran

Rp.733,431,000,- terealisasi sebesar Rp.717.990.000,- atau


sebesar 2,11% dengan output rencana Jumlah 39.534

kendaraan angkutan umum yang laik jalan, terealisasi sebanyak

41.418 kendaraan atau 105 %;

54

8.2. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir/Juri

Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan, dari rencana



anggaran sebesar 2,54% dengan output rencana 60 orang dan 2

orang yang terpilih supir/awak kendaraan angkutan umum,

terealisasi sebanyak 60 orang dan 2 orang yang terpilih

supir/awak kendaraan angkutan umum atau 100 %;

8.3. Kegiatan Survey Lalu Lintas Harian, dari rencana anggaran



sebesar 19,06% dengan output rencana 1 dokumen data lalu

lintas harian angkutan lebaran di Kecamatan Tanjung sari,

Cigombong dan Cisarua dan survey penumpang terminal

cibinong dan cileungsi terealisasi sebanyak 1 dokumen atau

100% ;

8.4. \Kegiatan Optimalisasi pelayanan UPTD LLAJ Wilayah Cileungsi,

dari rencana anggaran Rp. 109.100.000,- terealisasi sebesar



Jumlah kecamatan yang dilayani pelayanan LLAJ di wilayah UPT

LLAJ Cileungsi sebanyak 7 kecamatan, terealisasi sebanyak 7

Kecamatan ( Cileungsi, Klapanunggal, gunung Putri, Cariu,

Jonggol, Sukamakmur, dan Tanjung Sari) atau 100 %;

8.5. Kegiatan Optimalisasi pelayanan UPTD LLAJ Wilayah Ciawi, dari


55



Jumlah kecamatan yang dilayani pelayanan LLAJ di wilayah UPT

LLAJ Ciawi sebanyak 9 kecamatan (Ciawi, Megamendung,

Cisarua, Tamansari, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Ciomas,

Dramaga ), Terealisasi sebanyak 9 Kecamatan atau 100 %;

8.6. Kegiatan Optimalisasi pelayanan UPTD LLAJ Wilayah

Leuwiliang, dari rencana anggaran Rp.134.575.000,- terealisasi



rencanaJumlah kecamatan yang dilayani pelayanan LLAJ di

wilayah UPT LLAJ Leuwiliang : 15 kecamatan (Ciampea,

Tenjolaya, Rancabungur, Tenjo, Parung panjang, Ciseeng,

Jasinga, Sukajaya, Leuwiliang, Leuwisadeng, Rumpin, Cigudeg,

Nanggung, Cibungbulang dan Pamijahan), terealisasi sebanyak

15 Kecamatan atau 100 %;

8.7. Kegiatan Pemberian ijin trayek perintis, dari rencana anggaran



sebesar 15,63% dengan output rencana 100 ijin trayek,

terealisasi 100 ijin trayek atau 100 %;

8.8. Kegiatan Pengawasan dan pembinaan bengkel umum kendaraan

bermotor, dari rencana anggaran Rp.150.000.000,- terealisasi

sebesar Rp.149.655.095,- atau 99,77 %, Analisis efisiensi dan

efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0.23% dengan output

rencana data 9 wilayah kecamatan, terealisasi sebanyak 9

kecamatan (Tamansari, Gn Putri, Citeureup, Tajurhalang,

56

Cibinong,Ciawi,Cigombong,Leuwiliang, Cileungsi, Parung ),

Terealisasi 9 kecamatan atau 100 %;

8.9. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas, dari

rencana anggaran Rp.2.067.900.000,- terealisasi sebesar

Rp.1.989.583.086.000,- atau 96,21%, Analisis efisiensi dan


rencana jumlah 7 titik rawan titik rawan kemacetan dan

pelanggaran yang di laksanakan (Cibinong, Citeureup, Cileungsi,

Ciawi, Laladon Leuwiliang dan Parung), terealisasi sebanyak 7

titik rawan rawan kemacetan atau 100 %;

8.10. Kegiatan Penindakan Pidana Ringan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, dari rencana anggaran Rp.717.418.000,- terealisasi



rencana 22 kegiatan operasi tindak pidana ringan dijalan,

terealisasi sebanyak 22 kegiatan operasi tindak pidana ringan

dijalan atau 100 %;

8.11. Kegiatan Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan Terminal, dari

rencana anggaran Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.



terminal (Cibinong, Cileungsi, Laladon, Bojong Gede, Leuwiliang

dan Jasinga), terealisasi sebanyak 6 terminal atau 100 %;

8.12. Kegiatan Pelayanan Perijinan Angkutan umum, dari rencana



anggaran sebesar 6,24% dengan output rencana sebanyak 4.182

57

perizinan kendaraan angkutan umum, terealisasi sebanyak

5.567 perizinan kendaraan atau 133 %;

8.13. Kegiatan Survey Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem

Kontrol Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ITS), dari rencana



anggaran sebesar 1,65% dengan output rencana 1 dokumen

Kebutuhan Fasilitas Pengembangan Sistem Kontrol Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (ITS), terealisasi sebanyak 1 dokumen atau

100%;

9. Program Pembangunan saran dan Prasarana Perhubungan

9.1. Kegiatan Pengoperasionalan terminal Baru, dari rencana

anggaran Rp.30.000.000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%,

Analisis efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0%

dengan output Kegiatan Peresmian 1 terminal baru Antar moda

Cileungsi, terealisasi sebanyak 0 terminal atau 0%, peresmian

akan dilaksanakan pada tahun 2016

9.2. Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Perluasan Terminal, dari

rencana anggaran Rp. 1.201.200.000,- terealisasi sebesar Rp.


Efisiensi anggaran sebesar 96,87% dengan output pembebasan

lahan untuk rencana pembangunan 1 terminal tenjo seluas 2.000

m2, namun dalam prosesnya setelah 4 kali musyawarah dengan

pemilik lahan tidak menemui kesepakatan harga, pemilik lahan

menyampaikan harga yang jauh dari harga appraisal yang telah

ditetapkan , atau 0 %;

58

9.3. Kegiatan Pembangunan Fasilitas pendukung terminal, dari




pemasangan 1 Paket Penerangan jalan umum di Terminal

Laladon, terealisasi pemasangan 1 Paket Penerangan jalan

umum di Terminal Laladon atau 100 %;

9.4. Kegiatan Pembangunan Terminal Antar Moda Cileungsi, dari

rencana anggaran Rp.11.000.000,000,- terealisasi sebesar

Rp.10.468.062.000,- atau 95,16%, Analisis efisiensi dan


rencana terbangunnya 1 Terminal antarmoda Cileungsi dan

Bandara Soekarno-Hatta, terealisasi sebanyak 1 Terminal antar

Moda atau 100 %;

9.5. Kegiatan Pembangunan Fasilitas pemandu Moda Antara

Terminal dan Stasiun Bojonggede, dari rencana anggaran

Rp.4.000.000,000,- terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0%, Analisis

efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 0% dengan

output rencana terbangunnya 1 Jembatan Penyebarangan orang,

tidak dapat terealisasi karena secara teknis kondisi dilapangan,

hasil DED tidak bisa digunakan karena adanya revitaliasi stasiun

bojonggede atau 0 %;

9.6. Kegiatan Pembangunan sistem kontrol CCTV pengawasan lalu

lintas dan angkuta jalan, dari rencana anggaran

Rp.1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.612.000,- atau


sebesar 99,84% dengan output 1 Jaringan rencana sistem kontrol

CCTV pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan, terealisasi

sebanyak 0 paket atau 0 %, tidak terelasisasinya kegiatan karena

59

tidak adanya penyedia barang/jasa yang lolos pada proses lelang

yang telah diadakan sebanyak 3 kali oleh Kantor Layanan

Pengadaan barang/jasa Kabupaten Bogor.

10. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

10.1. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas , dari rencana

anggaran Rp. 368.700.000,- terealisasi sebesar Rp



jumlah rambu-rambu lalu lintas sebanyak 200 buah rambu, 5

buah RPPJ dan 25 buah Rambu Nama Jalan. Terealisasi

sebanyak 200 buah rambu, 5 buah RPPJ dan 25 buah Rambu

Nama Jalan atau 100 % yang terpasang di 20 (dua puluh)

kecamatan yaitu Cibinong, Sukaraja, Citeureup, Tanjungsari,

Sukamakmur, Sukajaya, Cariu, Cigudeg, Tajurhalang,

Gunung Putri, Cileungsi, Rancabungur, Kemang, Parung

Panjang, Megamendung, Bojonggede, Ciomas, Cisarua,

Rumpin dan Nanggung;

10.2. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan, dari rencana anggaran



sebesar 1,52% dengan output rencana jumlah pemasangan

marka jalan dengan volume 1.241 m2, terealisasi dengan

volume 1.241 m2 atau 100 %, yang terpasang di 9 (sembilan)

kecamatan yaitu Cileungsi, Gunungputri, Cibinong,

Rancabungur, Ciseeng, Megamendung, Ciawi, Klapanunggal,

Ciampea dan Ciomas.

60

10.3. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan, dari rencana




rencana pemasangan Pagar Pengaman Jalan sepanjang 180

m2, terealisasi sepanjang 180 m2 atau 100 %, yang terpasang

di 4 (empat) kecamatan yaitu Bojonggede, Tajurhalang,

Sukamakmur dan Cijeruk;

10.4. Kegiatan Pengadaan Lampu Lalu Lintas, dari rencana




rencana jumlah pemasangan Lampu Lalu Lintas sebanyak 1

paket Lampu pengatur lalu lintas di Simpang sukahati-bojong

kecamatan Cibinong, terealisasi sebanyak 1 paket Lampu

pengatur lalu lintas di Simpang sukahati-bojong kecamatan

Cibinong atau 100 %;

10.5. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas, dari rencana




rencana jumlah fasilitas lalu lintas yang terpelihara dengan

rincian Pengecatan tiang rambu 550 bh, Pembersihan 300 bh

rambu, Pengecatan tiang RPPJ 40 bh untuk 17 kecamatan

(Cibinong, Sukaraja, Ciawi, Cigombong, Cijeruk, Tajurhalang,

Ciampea, Lw.liang, Jasinga, Jonggol, Citeureup, tnjng sari,

Klapanunggal, Cisarua, Babakan madang, Cileungsi dan

61

Rumpin) Terealisasi sebanyak Pengecatan tiang rambu 550

bh, Pembersihan 300 bh rambu, Pengecatan tiang RPPJ 40 bh

dan untuk 17 kecamatan (Cibinong, Sukaraja, Ciawi,

Cigombong, Cijeruk, Tajurhalang, Ciampea, Lw.liang, Jasinga,

Jonggol, Citeureup, tnjng sari, Klapanunggal, Cisarua,

Babakan madang, Cileungsi dan Rumpin) atau 100 %;

10.6. Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan

Tahun Baru, dari rencana anggaran Rp.660.000.000,-


efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 6,74%

dengan output rencana 250 orang petugas pamlalin dari

unsur DLLAJ Polisi dan TNI di 7 (tujuh) titik rawan kemacetan

Cibinong, Cileungsi, Parung, Cisarua, laladon, Sukaraja dan

lw. Liang, terealisasi sebanyak 250 orang pada 7 (tujuh) titik

rawan kemacetan Cibinong, Cileungsi, Parung, Cisarua,

laladon, Sukaraja dan lw. Liang atau 100 %;

10.7. Kegiatan Forum Koordinasi Pengendalian dan Pengaturan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dari rencana anggaran Rp.

538.161.000,- terealisasi sebesar Rp.527.810.975,- atau


sebesar 1,56% dengan output rencana Jumlah

pertemuan/rapat dan dokumen forum koordinasi lalu lintas

dan Angkutan Jalan sebanyak 12 pertemuan dan 1 dokumen,

terealisasi sebanyak 12 pertemuan dan 1 dokumen atau 100

%;

10.8. Kegiatan Pengadaan Patok Pengaman (Deliniator), dari


62



rencana pemasangan 250 buah Patok Pengaman (Deliniator)

di 8 (delapan) kecamatan yaitu Jasinga, Ciampea, Leuwiliang,

Cigudeg, Bojonggede, Tajurhalang, Cariu dan Klapanunggal

dengan Terealisasi sebanyak 250 buah Patok Pengaman

(Deliniator) yang terpasang di 8 (delapan) kecamatan yaitu

Jasinga, Ciampea, Leuwiliang, Cigudeg, Bojonggede,

Tajurhalang, Cariu dan Klapanunggal atau 100 %;

10.9. Kegiatan Pengadaan Zona Selamat Sekolah, dari rencana




rencana pemasangan 3 lokasi/paket Zona Selamat Sekolah di

Kecamatan Cibinong, Kemang dan Dramaga, terealisasi

sebanyak 3 lokasi/paket di SDN Sukaraden, Sdn Dramaga 1

dan SDN Kemang 1 atau 100 %;

10.10. Kegiatan Pengawalan, dari rencana anggaran



sebesar 16,5% dengan output rencana pengawalan pejabat :

20 - 30 kali perbulan, terealisasi sebanyak 20 -30 kali

perbulan atau 100 %;

10.11. Kegiatan Penanggulangan Demo, dari rencana anggaran



sebesar 79,21% dengan output rencana 5 kali

63

penanggulangan Demo, terealisasi sebanyak 1 kali

penanggulangan demo yaitu demo pengemudi angkutan

umum dalam kenaikan tarif terhadap kenaikan Bahan Bakar

Minyak atau 100 %;

10.12. Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Angkutan Lebaran, Natal

dan Tahun Baru, dari rencana anggaran Rp. 239.600.000,-


efisiensi dan efektifitas : Efisiensi anggaran sebesar 15,31%

dengan output rencana 4 jenis yaitu 17 buah Ht, 45 buah

sentolop 9 unit pos pam dan jaket petugas 71 buah

terealisasi sebanyak 4 jenis yaitu 17 buah Ht, 45 buah

sentolop 9 unit pos pam dan jaket petugas 71 buah atau 100

%;

10.13. Kegiatan Survei Kebutuhan Trayek Angkutan Umum, dari




rencana 6 trayek angkutan umum Kabupaten Bogor di 10

(sepuluh) kecamatan dan 1 dokumen yaitu Trayek 02 C

(Pasir Muncang – Ciawi), T 02 A (Ciawi – Gn. Putri), 31 (Ps.

Ciluar – Bojonggede), 62 (Bojonggede – Cilebut), 48 (Citeureup

– Nagrak), 63 (Bojonggede – Bantar Kambing, 36 (Citayam –

Kemang), 73 (Citeureup – Lulut), 74 (Citeureup – Nambo), T

05 (Cileungsi - Laladon), T 02 (Ciawi - Cileungsi), terealisasi

sebanyak 1 Dokumen pada 10 trayek yaitu Trayek 02 C

(Pasir Muncang – Ciawi), T 02 A (Ciawi – Gn. Putri), 31 (Ps.

Ciluar – Bojonggede), 62 (Bojonggede – Cilebut), 48 (Citeureup

64

– Nagrak), 63 (Bojonggede – Bantar Kambing, 36 (Citayam –

Kemang), 73 (Citeureup – Lulut), 74 (Citeureup – Nambo), T

05 (Cileungsi - Laladon), T 02 (Ciawi - Cileungsi) dan 1

Dokumen atau 100 %;

10.14. Kegiatan Survei Kebutuhan Fasilitas Lalu Lintas, dari

rencana anggaran Rp. 100.000.000,- terealisasi sebesar



ruas yaitu jalan Pasir Angin – Pasir Karet (Kec. Babakan

Madang),Desa Kedung Waringin (Bj. Gede) - Jl. Raya Cilebut,

Cijayanti – Sukaraja, Cijayanti – Pasir Karet (Kec. Babakan

Madang), Cijeruk – Tajurhalang (Kec. Cijeruk), Ciapus -

Tajurhalang (Kec. Tamansari), Tajur Halang, Parung dan

Sukaraja 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen pada

6 ruas jalan Pasir Angin – Pasir Karet (Kec. Babakan

Madang),Desa Kedung Waringin (Bj. Gede) - Jl. Raya Cilebut,

Cijayanti – Sukaraja, Cijayanti – Pasir Karet (Kec. Babakan

Madang), Cijeruk – Tajurhalang (Kec. Cijeruk), Ciapus -

Tajurhalang (Kec. Tamansari) atau 100 %;

10.15. Kegiatan Survei Pengukuran Kinerja Simpang, dari rencana




rencana 7 Simpang yaitu simpang Karadenan (Kec, Cibinong),

Simpang Pondok Rajeg (Kec, Cibinong), Simpang Bintang Mas

(Kec. Sukaraja), Simpang Kampung Sawah /Kop. Saluyu (Kec,

Cibinong), Kandang Roda (Kec, Sukaraja) dan Sipang Daralon

65

ITC Cibinong (Kec, Cibinong). pada Kecamatan Cibinong dan

Sukaraja 1 Dokumen, terealisasi sebanyak 1 Dokumen pada

6 Simpang jalan di 2 (dua) Kecamatan atau 100 %;

10.16. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas (DAK 2014),




rencana tersedianya 180Rambu, untuk 15 (lima belas)

Kecamatan meliputi Pamijahan, Sukaraja, Parungpanjang,

Cisarua, Citeureup, Cibinong, Ciseeng, Gunung Sindur,

Parung, Klapanunggal, Babakan Madang, Gunung Putri,

Cileungsi, Klapanunggal dan Tajurhalang, terealiasasi

sebanyak 180 Rambu pada 15 (lima belas) kecamatan atau

100 %;

10.17. Kegiatan Pengadaan Pengadaan Lampu Lalu Lintas ( DAK

2014 ), dari rencana anggaran Rp.205.740.000,- terealisasi



rencana 3 paket (6 tiang) lampu Peringatan (warning light) di

3 (tiga) Kecamatan Dramaga, Ciampea dan Caringin,

terealisasi sebanyak 3 paket (6 tiang) lampu Peringatan

(warning light) di 3 (tiga) Kecamatan Dramaga, Ciampea dan

Caringin atau 100 %;

10.18. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman/Guardrail (DAK 2014),




66

rencana terpasangnya paku jalan sebanyak 180 meter pada

jalan di 4 (empat) kecamatan yaitu Nanggung, Jasinga,

Tanjungsari dan Klapanunggal,terealisasi sebanyak 180 meter

pada jalan di 4 (empat) kecamatan yaitu Nanggung, Jasinga,

Tanjungsari dan Klapanunggal atau 100 %

67

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pencapaian Indikator kinerja yang didukung oleh program dan

kegiatan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada yang tidak berjalan

sesuai rencana. Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala-kendala

yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun permasalahan-

permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana angkutan umum

penumpang;

2. Tinggi pertumbuhan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor

yang menyebabkan kemacetan khususnya pada jam sibuk pagi dan

sore;

3. Luasnya wilayah dan kontur tanah pegunungan pada Kabupaten

Bogor yang berpengaruh terhadap tidak tercukupinya pemasangan

fasilitas lalu lintas khususnya rambu-rambu, marka, patok

pengaman jalan dan lampu lalu lintas yang terbatas, sehingga

berpengaruh terhadap tingkat kecelakaan lalu lintas;

4. Masih kurang kesadaran pengusaha atau pemilik kendaraan

angkutan umum untuk memproses peijinan sesuai ketentuan yang

berlaku;

5. Masih kurangnya pengemudi angkutan umum penumpang yang

berhenti disembarang tempat sehingga menimbulkan kemacetan;

68

B. Langkah di Masa Mendatang

Hasil dari pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan di atas

dapat dilakukan evaluasi untuk penyelesaiannya, dimana :

1. Perlunya penyediaan saran dan prasana yang dapat diandalkan

berbasis system angkutan umum missal yang teringerasi dengan

pelayanan angkutan umum lainnya;

2. Melakukan sosialiasi dan pemahaman kepada masyarakat

khususnya pemilik lahan yang akan dibebaskan tentang pentingnya

penyediaan lahan untuk rencana pembangunan terminal;

3. Peningkatan sumber daya aparatur dibidang perhubungan;

4. Perlunya sinegitas antara pemangku kebijakan dalam menentukan

solusi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;

5. Perlunya di tingkatkan sosialiasi kepada masyarakat tentang tata

cara berlalu lintas yang aman.

C. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai

media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders

kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan

dalam periode perencanaan strategi (Renstra) yang telah ditetapkan.

Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pencapaian sasaran-sasaran

yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) dan Perjanjian

Kinerja (Tapkin) yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Dari angka pencapaian kinerja tersebut terlihat bahwa rata-rata

pencapaiannya adalah di atas 89,77%, walaupun Dinas Lalu Lintas dan

69

Angkutan Jalan dalam mencapai visi dan misinya menghadapi berbagai

tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal.

Dalam hal lingkup internal mencakup keterbatasan sumber daya

manusia aparatur sampai ke tingkat bawah, keterbatasan anggaran,

dan sarana/personalia.

Sedangkan lingkup eksternal mencakup sikap masyarakat yang

masih belum ikut berpartisipasi terhadap pelayanan Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan sekarang, sehingga dapat dikatakan bahwa angka-

angka tersebut cukup memberikan kebanggaan kepada kita yang pada

hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak baik dari

jajaran eksekutif sendiri,dukungan dan kontrol dari Pemerintah

Kabupaten Bogor.

70

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun

2016 melaporkan capaian kinerja (performance result) sesuai

dengan rencana kinerja (performance plan). Sesuai dengan

Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016,

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkewajiban

melaksanakan kegiatan untuk memacu program prioritas dalam

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan

kapasitas dan sumberdaya aparatur, peningkatan kualitas

pelayanan prima, peningkatan akuntabilitas dan pengawasan

serta penilaian kinerja pegawai dan pengembangan kinerja

instansi.

Tahun 2016 merupakan tahun ke-3 dalam upaya

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018, secara

umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran

menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 5 tahun 2014 tentang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

71

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Dinas lalu lintas dan angkutan jalan

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Misi 3 yaitu

Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur

wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan

sasaran Meningkatnya infrastruktur jalan/jembatan yang berkualitas dan

terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor memberikan

kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah

yang ke 4 (empat), yaitu Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Saran Dan

Prasarana Pelayanan Masyarakat. Kontribusi pencapaian kebijakan

tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK)

sebesar 89.77 %, dengan predikat kinerja Tinggi, Uraian capaian kinerja

indikator kinerja kunci adalah sebagai berikut :

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum, dari rencana sebesar

56.680.034 penumpang/tahun, dengan realisasi mencapai

60.820.017 Penumpang/tahun atau 107,30%;

2. Rasio ijin trayek dari rencana sebesar 0,0023336 %, dengan realisasi

mencapai 0,00213% atau 90,92%;

3. Jumlah uji kir angkutan umum, dari rencana sebesar 21.256

kendaraan, dengan realisasi mencapai 20.135 kendaraan atau

94,73%;

4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis,1 terminal dengan

realisasi 0 terminal, atau 0 %;

5. Angkutan darat, dari rencana sebesar 0,07% dengan realisasi

mencapai 0.0503970 % atau 71,91%;

6. Kepemilikan KIR angkutan umum, dari rencana 24,45 % dengan

realisasi mencapai 33,550% atau 62,77%;

72

7. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), dari rencana waktu

rata-rata 10 menit pada tiap kendaraan wajib uji dengan realisasi

waktu rata-rata 10 menit,, terealisasi 100%,

8. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum, dengan biaya rata-rata

Rp.35.000 s.dRp 75.000/kendaraan dengan realisasi pelaksanaan

biaya rata-rata Rp.35.000 s.d 75.000/kendaraan, , terealisasi 100%

9. Pemasangan Rambu-rambu, dari rencana sebesar 20% dengan

realisasi sebesar 92,96%, atau 465%;

10. Rasio Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan dari rencana

0,001353177 % dengan realisasi 0,001028655%, atau 76,0%;

11. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dari rencana

17.004.010 dengan realisasi 21.458.415 atau 107,8%;

12. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal dari

rencana 575.372 dengan realisasi 632.909 atau 110%;

13. Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari

rencana 0,773 dengan realisasi 0,845 atau 90,73% ;

14. Realisasi Laik Jalan Kendaraan dari rencana 96,123 % dengan

realisasi 104,30% atau 108,5%;

15. Integrasi Moda Angkutan Umum dari rencana 1 (satu) Koridor dengan

realisasi 0 (satu) Koridor, terealisasi 0%;

16. Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang dari rencana 13.927 dengan

realisasi 15.362 atau 110,30%.

Capaian indikator kinerja kunci tersebut menunjukan bahwa Arah

kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Peningkatan ketersediaan sarana

dan prasarana perhubungan, berupa terminal, difokuskan pada dua hal

yaitu:

73

1) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa

terminal, fasilitas lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya; serta

2) Optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi

angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya

untuk keselamatan pengguna sarana transportasi. Arah kebijakan dan

pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Perhubungan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab

mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan

tersebut adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)..

Pencapaian kinerja dari indikator kinerja kunci di atas, dikontribusikan

oleh 10 (sepuluh) program dan 85 (delapan puluh lima) kegiatan yang

terdiri dari program dan kegiatan utama dan kegiatan program penunjang ,

yaitu :

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


74

Anggaran Belanja pada Dinas LLAJ sebesar Rp. 50.808.026.000 yang

meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 16.456.518.000 dan Belanja

Langsung sebesar Rp 34.368.812.000, sampai akhir tahun anggaran

realisasi dari belanja sebesar Rp. 46.987.936.161 atau 92,48% yang

meliputi realiasi Belanja tidak langsung Rp 15.740.296.038 atau 95,75%

dan realiasi belanja langsun sebesar RP 31.247.640.123 atau 90,92%. Dari

penyerapan anggaran tersebut hasil output yang dihasilkan sebesar

99,05%.

Hasil pengukuran kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 menunjukkan

persentase yang memuaskan. Meskipun dalam pelaksanaan ditemukan kendala-kendala baik yang bersifat internal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor Tahun

2016 melaporkan capaian kinerja (performance result) sesuai

dengan rencana kinerja (performance plan). Sesuai dengan

Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016,

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkewajiban

melaksanakan kegiatan untuk memacu program prioritas dalam

penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan

kapasitas dan sumberdaya aparatur, peningkatan kualitas

pelayanan prima, peningkatan akuntabilitas dan pengawasan

serta penilaian kinerja pegawai dan pengembangan kinerja

instansi.

75

Tahun 2016 merupakan tahun ke-3 dalam upaya

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2018, secara

umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran

menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 5 tahun 2014 tentang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bogor Tahun 2013-2018.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Dinas lalu lintas dan angkutan jalan

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Misi 3 yaitu

Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur

wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan

sasaran Meningkatnya infrastruktur jalan/jembatan yang berkualitas dan

terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bogor memberikan

kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah

yang ke 4 (empat), yaitu Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Saran Dan

Prasarana Pelayanan Masyarakat. Kontribusi pencapaian kebijakan

tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK)

sebesar 89.77 %, dengan predikat kinerja Tinggi, Uraian capaian kinerja

indikator kinerja kunci adalah sebagai berikut :

17. Jumlah arus penumpang angkutan umum, dari rencana sebesar

56.680.034 penumpang/tahun, dengan realisasi mencapai

60.820.017 Penumpang/tahun atau 107,30%;

76

18. Rasio ijin trayek dari rencana sebesar 0,0023336 %, dengan realisasi

mencapai 0,00213% atau 90,92%;

19. Jumlah uji kir angkutan umum, dari rencana sebesar 21.256

kendaraan, dengan realisasi mencapai 20.135 kendaraan atau

94,73%;

20. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis,1 terminal dengan

realisasi 0 terminal, atau 0 %;

21. Angkutan darat, dari rencana sebesar 0,07% dengan realisasi

mencapai 0.0503970 % atau 71,91%;

22. Kepemilikan KIR angkutan umum, dari rencana 24,45 % dengan

realisasi mencapai 33,550% atau 62,77%;

23. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), dari rencana waktu

rata-rata 10 menit pada tiap kendaraan wajib uji dengan realisasi

waktu rata-rata 10 menit,, terealisasi 100%,

24. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum, dengan biaya rata-rata

Rp.35.000 s.dRp 75.000/kendaraan dengan realisasi pelaksanaan

biaya rata-rata Rp.35.000 s.d 75.000/kendaraan, , terealisasi 100%

25. Pemasangan Rambu-rambu, dari rencana sebesar 20% dengan

realisasi sebesar 92,96%, atau 465%;

26. Rasio Panjang jalan dibagi jumlah kendaraan dari rencana

0,001353177 % dengan realisasi 0,001028655%, atau 76,0%;

27. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dari rencana

17.004.010 dengan realisasi 21.458.415 atau 107,8%;

28. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal dari

rencana 575.372 dengan realisasi 632.909 atau 110%;

29. Tingkat Kinerja Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dari

rencana 0,773 dengan realisasi 0,845 atau 90,73% ;

77

30. Realisasi Laik Jalan Kendaraan dari rencana 96,123 % dengan

realisasi 104,30% atau 108,5%;

31. Integrasi Moda Angkutan Umum dari rencana 1 (satu) Koridor dengan

realisasi 0 (satu) Koridor, terealisasi 0%;

32. Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Terpasang dari rencana 13.927 dengan

realisasi 15.362 atau 110,30%.

Capaian indikator kinerja kunci tersebut menunjukan bahwa Arah

kebijakan pelaksanaan strategi (3) yaitu Peningkatan ketersediaan sarana

dan prasarana perhubungan, berupa terminal, difokuskan pada dua hal

yaitu:

3) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, berupa

terminal, fasilitas lalu-lintas dan sarana perhubungan lainnya; serta

4) Optimalisasi manajemen transportasi, pengaturan moda transportasi

angkutan umum dan angkutan massal serta peningkatan upaya-upaya

untuk keselamatan pengguna sarana transportasi. Arah kebijakan dan

pelaksanaan strategi ini termasuk ke dalam urusan Perhubungan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab

mengimplementasikan urusan, program, strategi dan arah kebijakan

tersebut adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)..

Pencapaian kinerja dari indikator kinerja kunci di atas, dikontribusikan

oleh 10 (sepuluh) program dan 85 (delapan puluh lima) kegiatan yang

terdiri dari program dan kegiatan utama dan kegiatan program penunjang ,

yaitu :

11) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

12) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

78

13) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

14) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

15) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas

16) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

17) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

18) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

19) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


Anggaran Belanja pada Dinas LLAJ sebesar Rp. 50.808.026.000 yang

meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 16.456.518.000 dan Belanja

Langsung sebesar Rp 34.368.812.000, sampai akhir tahun anggaran

realisasi dari belanja sebesar Rp. 46.987.936.161 atau 92,48% yang

meliputi realiasi Belanja tidak langsung Rp 15.740.296.038 atau 95,75%

dan realiasi belanja langsun sebesar RP 31.247.640.123 atau 90,92%. Dari

penyerapan anggaran tersebut hasil output yang dihasilkan sebesar

99,05%.

Hasil pengukuran kinerja sasaran, program dan kegiatan yang telah

ditetapkan untuk tahun 2015 menunjukkan persentase yang memuaskan.

Meskipun dalam pelaksanaan ditemukan kendala-kendala baik yang

bersifat internal maupun eksternal.

Kedepan pada Tahun Anggaran 2016 diharapkan Dinas Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan dapat meningkatkan kinerja dinas lebih prima dalam

rangka pelayanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada

masyarakat.

kata pengantar -...

Documents