PT Tiptronik merupakan pengusaha di bidang industri perlengkapan elektronik yang baru berdiri pada bulan Desember 2005 dan bel

PT Tiptronik merupakan pengusaha di bidang industri perlengkapan elektronik yang baru berdiri pada bulan Desember 2011 dan belum dikukuhkan sebagai PKP. Dari data laporan keuangan PT Tiptronik diketahui bahwa jumlah peredaran bruto pada triwulan pertama yang berakhir 31 Maret 2012 mencapai Rp 615.000.000.

Pada bulan Mei 2012 setelah menghadiri seminar perpajakan, Direktur Keuangan perusahaan baru menyadari bahwa peredaran bruto perusahaan telah melampaui batasan pengusaha kena pajak. Oleh karena itu perusahaan segera mendaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP pada bulan Juni, dimana tanggal pengukuhannya adalah 3 Juni 2012. Sampai dengan akhir Mei 2012 peredaran bruto perusahaan tercatat sebesar Rp 980.000.000.

Mulai bulan Juni 2012 tersebut perusahaan telah mengenakan PPN dan menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan yang dilakukannya. Faktur Pajak Standar diterbitkan perusahaan pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan tanpa memandang apakah pihak pembeli telah melakukan pembayaran tagihan atau belum. Perusahaan juga mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar perusahaan yang mana bukti pungutannya berupa Faktur Pajak standar dari masa Januari sampai dengan Mei 2012 di SPT PPN masa Juni 2012. Pada bulan Agustus 2012, PT Tiptronik melakukan penyerahan perlengkapan elektronik kepada PT Mutiara Sampang, kontraktor perjanjian kerja sama minyak dan gas bumi. Penyerahan dilakukan dua kali, masing-masing sejumlah Rp 7.500.000 dan Rp 35.000.000. Perusahaan membuat Faktur Pajak dan SSP tertanggal September 2012 atas masing-masing penyerahan tersebut dan PT Mutiara Sampang telah memungut PPN yang terutang pada saat melakukan pembayaran kepada perusahaan pada tanggal 12 Oktober 2012. Faktur Pajak dilaporkan PT Tiptronik di SPT Masa PPN masa September 2012.

Pada bulan September 2012 perusahaan melakukan kegiatan pembangunan gedung kantor dengan luas seluruhnya 400 m2. Kegiatan ini dilakukan oleh tukang batu dan tukang kayu yang dibayar harian dan diawasi sendiri. Biaya yang dikeluarkan di bulan September 2012 adalah sebesar Rp 25.000.000 untuk ongkos tukang dan Rp 49.500.000 untuk pembelian bahan bangunan, yang mana dalam jumlah ini sudah termasuk PPN sebesar Rp 4.500.000 dan telah diterbitkan Faktur Pajak Standar. PT Tiptronik mengkreditkan PPN sebesar Rp 4.500.000 tersebut dalam SPT Masa PPN bulan September 2012.

Di bulan Oktober 2012 perusahaan memutuskan memberikan potongan harga kepada salah satu pelanggannya, PT Madya Taruna, atas transaksi yang terjadi di bulan Agustus 2012. Potongan harga diberikan karena PT Madya Taruna mengklaim bahwa barang elektronik yang telah dikirim perusahaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Faktur Pajak atas transaksi ini telah diterbitkan dan dilaporkan PT Tiptronik di bulan September 2012. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak diputuskan bahwa tidak ada barang yang dikembalikan akan tetapi PT Madya Taruna akan membuat Nota Retur kepada PT Tiptronik. Pada bulan Oktober itu juga perusahaan dihubungi oleh PT Yudhistira, pelanggannya yang sedang mengajukan permohonan restitusi PPN. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas PT Yudhistira, ternyata pemeriksa menemukan satu Faktur Pajak masukan dari PT Tiptronik tertanggal Juli 2012 mendapat jawaban negatif setelah dilakukan konfirmasi ke KPP tempat PT Tiptronik terdaftar sebagai wajib pajak. Setelah dilakukan pengecekan oleh perusahaan, ternyata terdapat kesalahan pelaporan SPT Masa PPN bulan Juli 2012 PT Tiptronik, dimana PPN atas penyerahan kepada PT Yudhistira yang seharusnya sebesar Rp 45.400.000 ternyata dilaporkan perusahaan sebesar Rp 44.500.000. Atas kekeliruan tersebut perusahaan berencana membetulkan SPT Masa PPN masa Juli 2012, akan tetapi PT Tiptronik kemudian menyadari bahwa perusahaan sendiri sedang mengajukan resitusi PPN masa pajak Juni sampai dengan September 2012 ke KPP, meskipun Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) belum diterbitkan. Perusahaan menjadi tidak yakin apakah pembetulan SPT Masa tersebut masih dapat dilakukan atau tidak.SP3 tersebut ternyata baru diterbitkan di bulan November 2012 dan ketika dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2012 terhadap SPT Masa PPN perusahaan masa September 2012 ditemukan Faktur Pajak Masukan tertanggal 30 September 2012 yang baru diterima PT Tiptronik pada tanggal 22 Desember 2012. Faktur Pajak ini berkaitan dengan transaksi pembelian komponen elektronik yang dilakukan oleh perusahaan. Faktur Pajak tersebut belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak September sampai November 2012, akan tetapi harga perolehan komponen tersebut sudah dicatat dalam pembukuan perusahaan.Pertanyaan untuk diskusi:1. Apakah yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil?Pengusaha kecil, menurut PMK Nomor : 197/PMK.03/2013, merupakan pengusaha yang memiliki omzet dibawah 4,8 Milyar Rupiah. Peraturan ini berlaku sejak 1 Januari 2014.

2. Kapankah seharusnya paling lambat PT Tiptronik harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak?3. Identifikasikan dan jelaskan tax exposure yang berkaitan dengan mekanisme penerbitan dan pengkreditan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT. Tiptronik. Bagaimanakah cara penomoran Faktur Pajak yang tepat?

4. Apakah terdapat kesalahan dalam pelaporan PPN yang berkaitan dengan penyerahan kepada PT Mutiara Sampang? Jelaskan.

5. Apakah PT Tiptronik terutang PPN atas kegiatan membangun sendiri? Jika ya, berapakah PPN yang harus dibayar terkait dengan kegiatan tersebut? Apakah tindakan PT Tiptronik mengkreditkan PPN atas pembelian bahan bangunan sudah tepat? Jelaskan.

Menurut PMK Nomor 163/PMK.03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri. PT Triptonik tetap mendapatkan utang PPN.

Jumlah PPN terutang adalah 40% x 10% x (25jt+49.5jt)=2.980.000

PPN tidak dapat dikreditkan karena ppn nya dikapitalisasi ke aset nya6. Apakah yang dimaksud dengan Nota Retur? Siapa yang harus membuat Nota Retur? Apakah tindakan yang dilakukan oleh PT Madya Taruna sudah tepat?Nota retur adalah nota yang dibuat ketika adanya pembatalan dalam pembelian barang kena pajak.

Nota Retur paling sedikit memuat:

a) Nomor Nota retur;

b) Nomor Seri dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;

c) Nama, alamat, dan NPWP pembeli;

d) Nama, alamat, NPWP PKP Penjual;

e) Jenis barang dan jumlah harga jual BKP yang dikembalikan;

f) PPN atas BKP yang dikembalikan;

g) PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;

h) Tanggal pembuatan Nota Retur;

i) Nama dan tandatangan yang berhak menandatangani nota retur.Menurut Pasal 5A Ayat (1) UU PPN 1984, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010, Pembeli dari Barang Kena Pajak dapat mengeluarkan Nota Retur apabila barang tersebut dikembalikan ke penjual awalnya.Dalam peraturan tersebut dapat disimpulkan, seharusnya PT Madya Taruna tidak perlu membuat Nota Retur, karena tidak ada pengembalian barang ke PT Tiptronik.7. Apakah PT Tiptronik masih dapat melakukan pembetulan SPT PPN Masa Juli 2012 di bulan Oktober? Perlukah diterbitkan FP Pengganti? Jika ya, bagaimana mekanisme penomorannya?PT Tiptronik masih dapat melakukan Pembetulan atas SPT PPN Masa Juli, dengan batas waktu 2 tahun.

Pembetulan Faktur Pajak tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret. Diharuskan untuk membuat Faktur Pajak Pengganti.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, Faktur Pajak Pengganti, tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti, sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat.

Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian