Dalam persaingan sebuah usaha banyak macam-macam jenis persaingan yang dilakukan secara

tidak sehat seperti diskriminasi harga,monopoli,oligopsoni,monopsoni, dan kartel. Pada paper ini

akan dibahas sejelas-jelasnya mengenai kartel.

Kartel sendiri adalah salah satu bentuk perjanjian yang bisa mengakibatkan kerugian kerugian bagi

konsumenya serta melukai alokasi efisiensi sumber daya nasional. Di negara-negara lain ada

melakukan pelarangan adanya kartel jadi barang siapa yang melakukanya maka akan dikenakan

sanksi. Kartel sendiri merupakan kasus yang sering dihadapi oleh KPPU seperti yang telah

diketahui pada tahun sebelumnya kasus-kasus kartel yang telah terjadi diantaranya adalah kartel

tarif sms apada tahun 2007, serta kartel jasa verifikasi teknis impor gula pada tahun 2005,kartel

Semen Gresik (2005)dan kartel tarif tambang jasa kargo dengan kontainer pada tahun 2003.

Latar belakang terjadinya kartel

Munculnya kartel adalah oleh adanya kebuijakan pelaku usaha dalam pasar yang bermotitivasi

ingin menjadi pemenang maksudnya adalah sebuah pelaku usaha tidak akan mungkin menang jika

dia bertarung sendiri akan tetapi pleaku usaha yang bersekutu dengan pelaku usaha yang lain

maka dia akan menjadi pemenang. Selain itu kartel bisa muncul oleh adanya kebijakan

pemerintah, hal ini dilakukan dengan alasan melindungi sektor usaha tertentu. Atau memberi

kepastian harga yang menguntungkan konsumen. Kartel sendiri susah dilacak pelakunya karen

kegiatan ini dilakukan ramai-ramai. Sebaliknya bahwa kartel ini bersifat terbuka dan mudah

diakses, disinilah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) mengatur model penanganan kasus

dan semua kasus dengan UU No.5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat menjadi dua pendekatan yaitu model pyang ditangani oleh Direktorat Penegak Hukum

(DPH), dan model kedua oleh Direktorat kebijakan Persaingan (DKP).

Kasus Kartel di lini 2 tanjung priok

Kasus pada pelabuhan tanjung priok ini dilatar belakangi oleh tingginya biaya pelayanan barang

dari peti kemas impor. Kesepakatan tersebut disepakati oleh enam asosiasi penyedia dan

pengguna jasa seperti GAFEKSI, APBMI, INSA, APTESINDO dan asosiasi pengguna jasa GPEI dan

GINSI, dampaknya adalah banyaknya keluhan dari para pelanggan pengguna jsas shipper. Selain

bervariasi, tarif yang ditetapkan untuk jasa forwader dan pergudangan tidak jelas peruntukanya.

Mereka merasa bahwa high cost economy untuk melakukan impor. LCL atau Less Container Load

adalah istilah kegiatan ekspor atau impor di mana dalam satu kontainer berisi lebih dari satu

barang.

Ini berbeda dengan Full Container Lead (FCL). Dalam FCL, satu kontainer hanya berisi satu barang

untuk ekspor/impor. Karena milik satu orang, semua pengiriman barang sudah ditangani secara

langsung oleh perusahaan pelayaran. Ini berarti barang ekspor/impor dengan kapasitas satu

kontainer tidak perlu dibongkar di pelabuhan. Sebaliknya, barang LCL dibongkar dulu. Karena

barang tersebut milik banyak orang, isi kontainer dibongkar di pelabuhan. Di sini ada jasa

forwarder, jasa bongkar-muat dan jasa pergudangan. Dat dari KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok

menunjukan bahwa volume impor LCL lebih besar dibandingkan volume impor FCL pada periode

tertentu

Saran dan pertimbangan

Dalam kasus ini KPPU menganalisa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya

kesepakatan tarif yang telah dilakukan oleh asosiasi. Selain m,engkaji susunan industrinya KPPU

mengkaji akan wewenang pemerintah dalam membuat dan regulasi mengatur kegiatan industri

penunjang pelabuhan, Pihak KPPU juga menganalisa dampak. Dar analisa tersebut. KPPU

memberikan saran dan pertimbangan agar mekanisme persaingan tetap terjadi. KKPU juga

memberikan perhatian terhadap stakeholder dan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi daya

saing.

Selain itu ada beberapa saran KPPU yang disampaikan kepada presiden yaitu kesepakatan

tarif yang semula dianggap sebagai solusi high cost economy bagi para importir bukan merupakan

solusi yang tepat sebab kesepakatan tersebut hanya menguntungkan pihak pelaku usaha yang

tidak mampu bersaing dengan menawarkan harga yang rendah, mak adri itu kesepakatan tarif

yang dilakukan asosiasi didicabut. Saran selanjutnya adalah sebagai natural monopoly industry,

KPPU meminta pemerintah untuk melakukan tugas dan wewenangnya sebagai regulator dan

memperingatkan untuk membuat formula tarif tetap denga tidak mengabaikan aspek persaingan

usaha yang sehat. Selain itu pemerintah harus menentukan standar kualitas minimum pelayanan

yang bertujuan agar kinerja jasa dalam melayani konsumen meningkat. Dilihat dari saran dan

pertimbangan yang dilakukan oleh KPPU dirasa suadah cukup adil dengan mempertimbangkan

perspektif tentang regulasi.

Kartel di negara jepang

Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa jepang merupakan negara yang memiliki

kekuatan ekonomi nomor dua didunia, negara tersebut sudah memiliki hukum aturan tentang

perekonomianya sejak tahuin 1947 hal ini dilakukan untuk memulihkan kembali perekonomianya

yang rendah akibat kekalahan dalam perang dunia ke II. Di negara Jepang juga sudah

diperkenalkan tentang aturan hukum kartel sekiatr abad 17 dimana awalnya pemerintahan jepang

awalnya melarang investor-investor asing masuk ke jepang dengan alasan karena jepang mampu

memiliki sumber daya alam sendiri dan sumber daya tersebut dapat memenuhi kehidupan

negaranya. Seiring berjalanya waktu kebijakan tersebut mulai terhapus ketika restorasi Meiji pada

tahun 1870 terjadi. Restorasi Meiji sendiri adalah industrialisasi modern guna bersaing dengan

negara-negara seprti Amerika Serikat dan negara lainya,

kartel digunakan pemerintah Jepang untuk mengendalikan dampak negatif dari

industrialisasi, misalnya benturan antar pelaku usaha yang melakukan kegiatan bisnis. Bentuk

lazim dari kartel pada masa tersebut adalah pembentukan perkumpulan dagang atau asosiasi

industri. Di sisi lain, melalui pembentukan asosiasi industri, pemerintah Jepang melakukan

mobilisasi sumber daya swasta guna memenuhi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut, kartel/

asosiasi industri juga menjadi alat pemerintah untuk penyerapan angkatan kerja. Sebagai

imbalannya, pelaku usaha mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah. Keberadaan kartel

yang diorganisir pemerintah tersebut menghasilkan kondisi perekonomian yang didominasi oleh

sejumlah orang/kelompok saja. Kelompok-kelompok inilah yang dikenal sebagai zaibatsu atau

konglomerat