karya tulis pkn
TRANSCRIPT
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
1/45
Lemahnya Sistem Hukum dan
Lembaga Peradilan NasionalKarya Tulis Ilmiah
Disusun Oleh:
Yuni Widyastuti!"#""$
S %armasi&Semester I'
Dosen: (s)ah* S+Sos
,ata Kuliah: Pendidikan Ke)arganegaraan
S-KOL.H TIN//I %.0,.SI ,(H.,,.DIY.HT.N/-0.N/
1l+ 0aya Serang K, #*$ 2iku3a4Tangerang Tel3+5"6 7 $8# !6#
Website : )))+st9m+a +id
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
2/45
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
3/45
Prakata
Puji syukur kehadirat Alloh Swt. yang telah melimpahkanberbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua,sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan
judul “Lemahnya Sistem ukum dan Lembaga Peradilan Nasional!ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
"arya tulis ilmiah pendidikan kewaraganegaraan tentang
Lemahnya Sistem ukum dan Lembaga Peradilan Nasional initelah saya susun sedemikian rupa tentunya dengan bantuanberbagai macam pihak untuk membantu menyelesaikantantangan dan hambatan selama proses pembuatan karya tulisilmiah ini. #leh karena itu, saya mengucapkan terima kasihsebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantudalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai salah satu syaratstandar kelulusan nilai bagi matakuliah pendidikankewarganegaraan.
Namun tidak terlepas dari semua itu, saya menyadaribahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada karyailmiah ini. #leh karena itu, saya mengundang para pembacauntuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangunsaya.
Akhir kata penyusun mengharapkan semoga karya tulisilmiah ini dapat memberikan man$aat bagi kita sekalian.
%angerang, & 'anuari ()*+
Penyusun
*
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
4/45
D.%T.0 ISI
Prakata++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ i
D.%T.0 ISI++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ii'ab I P-ND.H(L(.N
*.* Latar elakang........................................................ *
*.( denti kasi /asalah
................................................ (*.0 atasan
/asalah...................................................... (
'ab II P-,'.H.S.N6+ Pengertian Sistem ukum dan Peradilan
Nasional.+ Pengertian Sistem
.......................................................... 0'+ Pengertian ukum
........................................................ 02+ Asas dan %ujuan ukum
............................................... 12. 3ungsi ukum
............................................................... &4. Penggolongan ukum
................................................... 53. Sumber ukum
.............................................................. 6
(
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
5/45
7. Pengertian Sistem Peradilan Nasional........................... **
. "ekuasaan yang /erdeka............................................. *0
. Lembaga-lembaga Peradilan di ndonesia..................... *+
6+6 8uang Lingkup Sistem ukum dan PeradilanNasional .................................................................. (&
6+! Perkembangan Pemikiran Sistem ukum danPeradilanNasional................................................... (6
6+# Study "asus Sistem ukum danPeradilanNasional................................................... 0(
'ab III P-N(T(P
!+ "esimpulan.............................................................. 0+
!+ 6 Saran....................................................................... 0+
'ibliogra;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ iii
0
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
6/45
'ab I
P - N D . H ( L ( . N
+ Latar 'elakang ,asalahNegara 8epublik ndonesia adalah negara yang
berdasarkan atas hukum senhingga wajib menjamin dan
mengayomi kepentingan seluruh warga negaranya. al
tersebut berarti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat
perlengkapan negara atau penguasa rakyat harus
berdasarkan hukum yang berlaku.Perkembangan ukum yang ada di ndonesia tidak
terlepas dari sejarah yang telah berjalan cukup lama. 'ika
melihat sejarah panjang tersebut, ukum yang ada di
ndonesia tersebut berasal dari Negara elanda, yang dulu
pernah menjajah ndonesia. %idak bisa dipungkiri, bahwa
ndonesia telah mengadopsi hukum yang berasal dari negara
elanda tersebut. /engingat karena ndonesia adalah negara
kolonial jajahan elanda, jadi mau atau tidak ndonesia juga
harus menerapkan sistem hukum yang ada di Negara
elanda.ukum ndonesia secara keseluruhan masih menggunakan
hukum yang berasal dari negara kolonialnya, yaitu Negara
elanda. ampir semua hukum yang berjalan di elanda
juga ikut diterapkan di ndonesia. 2engan kata lain, ukum
ndonesia adalah hukum yang masih mengacu kepada
hukum yang dibuat oleh elanda.Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di
ndonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam
mendengar ratapan masyarakat yang terluka karena hukum,
dan kemarahan masyarakat pada mereka yang
meman$aatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa
menggunakan hati nurani.idang hukum pidana merupakan bidang hukum yang
paling mudah untuk dijadikan indikator apakah re$ormasi
*
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
7/45
hukum yang dijalankan di ndonesia sudah berjalan baik atau
belum. ukum pidana bukan hanya berbicara tentang
putusan pengadilan atas penanganan pidana, tetapi juga
meliputi proses dan sistem peradilan pidana.Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan
pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan
selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri
oleh lembaga permasyarakatan. Semua proses pidana itulah
yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat
karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari
kebaikan.
+6Identi;kasi ,asalah2ari latar belakang tersebut maka penyusun dapat
membuat rumusan masalah sebagai berikut9*. Apa yang dimaksud dengan Sistem ukum dan Peradilan
Nasional :(. Lembaga-lembaga peradilan apa saja yang menangani
masalah hukum :0. agaimana kondisi hukum di ndonesia saat ini :+. 3aktor apa saja yang menyebabkan lemahnya Sistem
ukum dan Peradilan Nasional:
+!'atasan PermasalahanPada karya tulis ini penyusun membatasi pembahasan
permasalahan agar tidak melebar luas yaitu mencakuppengabaian oleh aparatur penegak hukum.
(
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
8/45
'ab II
P - , ' . H . S . N
6+ Pengertian Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional
.+ Pengertian Sistem/enurut Pamud
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
9/45
Adapun seperangkat komponen, elemen, bagian ;unsur<
sistem9Saling berkaitan dan tergantung"esatuan yang terintegrasi
/emiliki peranan dan tujuan tertentunteraksi antar sistem membentuk sistem lain yang
lebih besar
'+ Pengertian Hukum Pengertian hukum menurut Kamus 'esar 'ahasa
Indonesia*< Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap
mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa,
pemerintah atau otoritas.(< =ndang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur
kehidupan masyarakat.0< Patokan ;kaidah, ketentuan
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
10/45
Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi,
dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. J.C.T. Simorangkir, S.H. an !oer"ono Sastro#ranoto, S.HHukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-
badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan
diambilnya tindakan, yaitu hukuman terentu.Dengan demikian, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam
masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam
masyarakat sera memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap
siapa saja yang tidak mematuhinya. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut,
hukum terdiri atas unsur-unsur berikut.a. Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia.
b. Peraturan diadakan oleh lembaga yang berwewenang membuatnya.. Peraturan bersifat memaksa.
d. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas.
!iri- iri Hukum "
a. #danya perintah dan larangan.
b. Perintah dan $arangan harus ditaati oleh setiap orang.
%istem Hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara
tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. %uatu peraturan
disebut hukum apabila peraturan tersebut berisi perintah dan atau larangan
yang harus ditaati oleh setiap orang.
C. Asas an Tu"uan Hukum
Asas hukum terdiri atas dua, yaitu9
a. Asas hukum umum, yaitu asas yang berhubungan dengan
keseluruhan bidang hukum.b. Asas hukum khusus, yaitu asas yang berlaku dalam lapangan
hukum tertentu.2alam literatur hukum dikenal ada dua teori tentang tujuan
hukum yaitu teori etis dan utilites. %eori etis mendasarkan
1
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
11/45
pada etika sedang menurut teori utilitis hukum bertujuan
semata-mata untuk mencapai keadilan.erikut tujuan hukum menurut beberapa ahli hukum yaitu9
=an .3ledoorn
%ujuan hukum adalah mengatur tata tertib masyarakat secaradamai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan
oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan
manusia tertentu, seperti kehormatan kemerdekaan, jiwa,
harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan.=an Kan
%ujuan hukum ialah untuk menjaga kepentingan tiap-tiap
manusia, supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
(tre h %ujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum
dalam pergaulan manusia.Prof. Su$ekti, SH. Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin
men apai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.%eny
Hukum bertujuan semata-mata untuk men apai keadilan, sedangkan unsur-
unsur keadilan ialah kepentingan dayaguna dan kemanfaaannya.
&entham 'Teori Uti(itarianisme)&ujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujukan apa yang berfaedah bagi
banyak orang. Dengan kata lain, menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi
sebanyak mungkin orang.&ujuan hukum 'asional ndonesia adalah mengatur se ara pasti hak-hak
dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara,
semua pejabat negara, setiap warga ndonesia agar semuanya dapat
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demiterwujudnya tujuan nasional bangsa ndonesia, yaitu ter iptanya masyarakat
yang terlindungi oleh hukum, erdas, terampil, inta dan bangga bertanah air
ndonesia dalam suasana hidup makmur dan adil berdasarkan falsafah
Pan asila.
D. *ungsi Hukum
&
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
12/45
enurut *onny Hantijo %oemitro (+ "+/ )" 0ontrol sosial merupakan
aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi
definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti
larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemindanaan dan pemberian ganti rugi.
Dari apa yang dikemukakan oleh Prof. *onny di atas, kita dapat menangkap
isyarat bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendali atau pengontrol
sosial. Hukum hanyalah salah satu alat kontrol sosial dalam masyarakat.
1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai
fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan
penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yangdilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.
2lehnya itu *onny (+ " + /) menuliskan bahwa" 3&ingkah laku yang
menyimpang merupakan tindakan yang tergantung pada kontrol sosial. ni
berarti kontrol sosial menentukan tingkah laku yang bagaimana yang
merupakan tingkah laku yang menyimpang. akin tergantung tingkah laku itu
pada kontrol sosial makin berat nilai penyimpangan pelakunya. Berat
ringannya tingkah laku menyimpang itu tergantung4
Secara keseluruhan, hukum senagai alat kontrol sosial
dapat dinyatakan bahwa9*. 1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di dalam
masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-
pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial.(. 1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi 3pasif4 di
sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.0. 1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapt dijalankan oleh suatu
kekuasaan terpusat yang dewasa ini berwujud kekuasaan negara, yang
dilaksanakan oleh 3the ruling lass4 tertentu atau suatu 3elit4 hukumnya
biasanya berwujud hukum tertulis atau perundang-undangan.+. 1ungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat juga dijalankan sendiri
3dari bawah4 oleh masyarakat itu sendiri. Hukumnya bisa terwujud tidak
tertulis atau hukum kebiasaan.
5
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
13/45
E. Penggolongan Hukum
ukum mempunyai banyak segi, karena itu hukum juga bisa
digolongkan menurut segi-segi?aspek-aspek tertentu,
biasanya hukum digolongkan berdasarkan berbagai aspek
seperti bentuk, ruang, waktu, subjek, isi, dan $ungsi.
erdasarkan bentuknya , hukum dapat dibedakan menjadi
hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis yaitu
hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan
dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Hukum tak
tertulis yaitu hukum yang hidup dan tumbuh dalam keyakinan
masyarakat tertentu ;hukum adat< dan kebiasaan. 2alam
praktik kenegaraan, hukum tak tertulis disebut kon>ensi.
@ontoh kon>ensi yaitu pidato kenegaraan Presiden setiap
tanggal *& Agustus.
erdasarkan ruang lingku3 berlakunya , hukum dapat
dibedakan menjadi hukum lokal, hukum nasional, dan hukuminternasional. Hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di
daerah tertentu, seperti hukum adat daerah. Hukum nasional
yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu, seperti
hukum ndonesia. Hukum internasional yaitu hukum yang
mengatur hubungan ( ;dua< negara atau lebih, seperti hukum
perang dan hukum perdata internasional.
/enurut )aktu berlakunya , hukum dapat dibedakan
menjadi ius constitutum, ius constituendum, dan hukum
antarwaktu. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku
sekarang ini atau saat ini ;hukum positi$
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
14/45
erdasarkan subat. Hukum
publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga
negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum,
seperti hukum administrasi negara, kukum tata negara,
hukum pidana, dan hukum acara. Hukum privat yaitu hukum
yang mengatur antara orang yang satu dengan yang lain dan
bersi$at pribadi.
erdasarkan tugas dan 9ungsinya , hukum dapat
dibedakan menjadi hukum material dan hukum $ormal. Hukum
material yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan
;terdapat dalam kitab undang-undang pidana, perdata,
dagang, dan sebagainya
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
15/45
Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan
aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang
tegas dan nyata.
Secara $ormal sumber hukum terdiri dari =ndang-undang,
"ebiasaan ; costum
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
16/45
memberi peraturan yang dapat dipakainya untuk
menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat
peraturan sendiri. "eputusan hakim yang berisikan suatu
peraturan menjadi dasar keputusan hakim lainnaya untukmengadili perkara yang serupa.
Traktat 5 treaty 7, perjanjian yang diadakan oleh dua
negara atau lebih disebut perjanjian antarnegara atau
perjanjian internasional atau traktat. %raktat mengikat warga
negara dari negara-negara yang bersangkutan. %raktat
diadakan oleh dua negara disebut traktat bilateral. /isalnya
perjanjian tentang batas teritorial. Sedangkan traktat yang
diadakan lebih dari dua negara disebut traktat multilateral,
misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan
bersama negara-negara 4ropa ;NA%#< yang diikuti oleh
beberapa negara 4ropa.Doktrin 53enda3at ahli hukum7 , pendapat para ahli
hukum ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh
dalam pembuatan keputusan oleh hakim. %erutama dalam
hubungan nternasional, pendapat-pendapat pera ahli hukummempunyai pengaruh yang besar. agi hukum internasional
pendapat para ahli hukum merupakan sumber hukum yang
sangat penting.Tata urutan 3eraturan 3erundang4undangan 0I2alam subsistem materi hukum nasional dikenal adanya
%ata =rutan peraturan Perundang-undangan 8 . "etentuan
tentang =rutan peraturan Perundang-undangan 8 ini
dituangkan dalam bentuk "etetapan /P8, yaitu "etetapan
/P8 No. ?/P8?()))./enurut %ap /P8 tersebut, tata urutan peraturan
perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan
aturan hukum di bawahnya. %ata urutan peraturan perundang-
undangan 8epublik ndonesia adalah =ndang-=ndang 2asar
*6+1, "etetapan /ajelis Permusyawaratan 8akyat 8epublik
ndonesia ;%ap /P8 8
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
17/45
Pemerintah Pengganti =ndang-undang ;Perpu
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
18/45
kabupaten?kota bersama bupati?walikota. Peraturan desa atau
yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau yang
setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten?kota yang
bersangkutan.Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan
tersebut, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.
2emikian pula Peraturan atau keputusan /ahkamah Agung ,
adan Pemeriksa "euangan, menteri, ank ndonesia, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh
Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang
termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan
tersebut.
+. Pengertian Sistem Peradilan Nasional
Sistem peradilan nasional pada hakikatnya adalah suatu
keseluruhan komponen peradilan nasional,pihak-pihak dalam
proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupunaspek-aspek yang bersi$at prosedural yang saling berkait
sedemikian rupa, sehingga terwujud satu keadilan hukum.
Sebagai suatu sistem, peradilan nasional dapat mencapai
tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan hukum bilamana
komponen-komponen sistemnya ber$ungsi dengan baik.
"omponen-komponen itu antara lain adalah9
a. /ateri hukum materiil dan materi hukum acara ;hukum
$ormil
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
19/45
mengajukkan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata
cara hakim memberi keputusan.b. "omponen yang bersi$at 3rosedural , yaitu proses
penyelidikkan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
dalam sidang pengadilan ;mengadili< komponen yang
bersi$at prosedural menyangkut tentang bagaimana proses
pengajuan perkara mulai dari penyelidikan?penyidikan,
penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pelanggaran hukum guna menentukan dapat
tidaknya dapat dilakukan penyidikan.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat
terang tidaknya pelanggaran hukum yang terjadi dan siapa
tersangkanya.Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dalam
hal dan menurut cara yang ditentukan undang-undang dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan.Sedangkan mengadili merupakan tindakan hakim untuk
menerima, memeriksa, dan memutus perkara disidang
pengadilan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak.
Secara umum peranan lembaga peradilan adalah menerima,
memeriksa, dan memutus perkara disidang pengadilan
menegakkan hukum dan keadilan.c. 'udaya hukum para pihak yang berkait dalam proses
peradilan, yaitu penyelidik?penyidik, penuntut umum,
hakim, para pencari keadilan baik korban,
tersangka?terdakwa ataupun penasihat hukum. "omponen
budaya hukum pihak-pihak yang berkait dengan proses
peradilan sangat tergabtung pada kesadaran hukum para
pihak tersebut.
*+
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
20/45
d. irarki kelembagaan peradilan. "omponen hirarki
kelembagaan preadilan merupakan susunan lembaga
peradilan yang secara hirarki memiliki $ungsi dan
kewenangan sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing.
H. Kekuasaan yang ,erdeka
Pasal * ayat ;0< ==2 *6+1 menegaskan bahwa indonesia
adalah negara hukum. tu berarti, kekuasaan negara dijalankan
atas dasar hukum yang baik dan adil. Selain itu, salah satu ciri
negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang
bebas ;/agnis Suseno, *6 5
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
21/45
menjadi =ndang-=ndang Nomor 01 %ahun *666 tentang
Perubahan Atas =ndang-=ndang Nomor *+ %ahun *65) tentang
"etentuan-"etentuan Pokok "ekuasaan "ehakiman< dengan
=ndang-=ndang Nomor + %ahun ())+ tentang "ekuasaan"ehakiman.
/elaui perubahan =ndang-=ndang Nomor *+ %ahun *65)
tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan
mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial
maupun urusan organisasi, administrasi, dan nansial berada di
bawah satu atap kekuasaan /ahkamah Agung.
2engan beralkunya =ndang-=ndang tersebut, pembinaan
badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan
peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha negara
berada di bawah kekuasaan /ahkamah Agung. Sebelumnya,
urusan tersebut berada di bawah 2epatemen "ehakiman
;4ksekuti$
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
22/45
/ahkamah agung adalah pengadilan negara tertinggi
dari semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan
tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-
pengaruh yang lain ;== Nomor 1 %ahun ())+ tentangPerubahan Atas == Nomor *+ %ahun *6 1 mengenai
/ahkamah Agung
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
23/45
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 1 ;lima< tahun atau
lebih.Adapun kekuasaan dan kewenangan /A, meliputi9*< /emeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa
tentang kewenagan mengadili, permohonan peninjauan
kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.(< /emberikan pertimbangan dalam bidang hukum, baik
diminta maupun tidak kepada Lembaga %inggi Negara.0< /emberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku
"epala Negara untuk pemberian atau penolakkan grasi.+< /enguji secara materiil peraturan perundang-undangan
di bawah =ndang-=ndang.1< /elaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan
=ndang-=ndang.b+ ,ahkamah Konstitusi 5,K7
Sejarah berdirinya lembaga /ahkamah "onstitusi ;/"<
diawali dengan diadopsinya ide /" dalam amandemen
konstitusi yang dilakukan oleh /P8 pada tahun ())*,
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (+ ayat ;(ember ())*.Setelah Perubahan "etiga ==2 *6+1 disahkan, seraya
menunggu pembentukkan /", /P8 menetapkan /ahkamah
Agung ;/A< menjalankan $ungsi /" untuk sementara,
sebagaimana diatur dalam Pasal Aturan Peralihan ==2
*6+1 hasil Perubahan "eempat. 2P8 dan Pemerintah
kemudian membuat 8ancangan =ndang-=ndang mengenai
/ahkamah "onstitusi.Setelah melelui pembahasan mendalam, 2P8 dan
Pemerintah menyetujui secara bersama == Nomor (+ %ahun
())0 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga./ahkamah "onstitusi ;/"< merupakan salah satu
lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
*
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
24/45
menegakkan hukum dan keadilan. /" berkedudukan di
bukota Negara 8epublik ndonesia.Susunan /" terdiri dari seorang "etua merangkap
anggota, seorang Dakil "etua merangkap anggota, serta 5
;tujuh< anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dalam
"eputusan Presiden.2engan demikian seluruh hakim konstitusi berjumlah 6
;sembilan< orang hakim. akim konstitusi harus memenuhi
syarat9 memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan.
Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi olehseorang calaonhakim konstitusi adalah9*< Darga negara ndonesia.(< erpendidikan sarjana hukum, berusia sekurang-
kuarangnya +) ;empat puluh< tahun pada saat
pengangkatan.0< %idak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukam tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana 1 ;lima< tahun atau lebih.+< %idak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan
pengadilan.1< /empunyai pengalaman kerja di bidang hukum
sekurang-kurangnya *) ;sepuluh< tahun.Adapun kekuasan /" menurut == No.(+?())0 adalah
sebagai berikut9*< erwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersi$at nal untuk menguji undang-
undang terhadap =ndang-=ndang 2asar Negara 8
%ahun *6+1, memutuskan pembubaran partai politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.(< /emberi putusan atas pendapat 2P8 bahwa Presiden
dan? atau Dakil Presiden diduga melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, yaitutindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana
*6
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
25/45
diatur dalam undang-undang korupsi dan penyuapan,
tindaka pidana lainnya yang diancam dengan pidana
penjara 1 ;lima< tahun atau lebih, perbuatan trcela yang
dapat merendahkan martabat Presiden dan? atau DakilPresiden dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan? atau Dakil Presiden sebagaimana
ditentukan dalam Pasal & =ndang-=ndang 2asar Negara
8epublik ndonesia tahun *6+1.+ Komisi Yudisial
2alam rangka mengemban amanat pasal (+ ==2
*6+1, maka dalam Program Pembangunan Nasional ;== No.
(1 %ahun ()))< ditegaskan, bahwa pembantukan "omisi Cudisial menjadi salah satu program re$ormasi hukum yang
harus dilaksanakan secepatnya. Pembentukan lembaga
baru ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga peradilan
dan lembaga penegak hukum lainnya yang mandiri, bebas
dari pengaruh penguasa maupun pihak lain ; independent
and impartial judiciary
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
26/45
"omisi Cudisial berwenang mengusulkan pengangkatan
akim Agung kepada 2P8. 2alam melaksanakan
wewenangnya ini, "C mempunyai tugas melakukan
penda$taran calon akim Agung, menyeleksi calon akimAgung, menetapkan calon akim Agung, dan mengajukan
calaon akim Agung ke 2P8. /enegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim di semua
lingkungan peradilan.2alam kesehariannya, "C bisa menerima laporan
masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan
secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan
perilaku hakim, memeriksa dugaan pelanggaran perilaku
hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim
yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan
membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa
rekomendasi dan disampaikan pada /ahkamah Agung dan?
atau /ahkamah "onstitusi, serta tindasannyadisampaikan
kepada Presiden dan 2P8.
d+ Pengadilan di Lingkungan Peradilan (mumPeradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
stilah “pada umumnya! yang digunakan dalam ==
Peradilan =mum ini mengandung pengertian bahwa rakyat
pencari keadilan umumnya mencari keadilan mengenai
perkara perdata dan pidana. Sedangkan istilah “rakyat
pencari keadilan! adalah setiap orang baik warga negara
ndonesia maupun orang asing dan badan hukum perdata
yang mencari "eadilan ;== No. %ahun ())+
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
27/45
berkedudukan di bukota, "abupaten?"ota, dan memiliki
daerah hukum mencakup wilayah "abupaten?"ota tersebut.Pengadilan Negeri memiliki wewenang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata
pada tingkat pertama. /emberikan keterangan,
pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instasi
pemerintah di daerahnya, apabila diminta. "etua Pengadilan
Negeri berkewajiban melakukan pengawasan atas
pekerjaan penasihat hukum dan notaris didaerah
hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada
"etua Pengadilan %inggi, "etua /ahkamah Agung, dan
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
jabatan notaris.Susunan pengadilan Negeri terdiri dari pimpinan, akim
Anggota, Panitera, Sekertaris, dan 'urusita. Pimpinan
Pengadilan Negeri terdiri dari seorang "etua dan seorang
Dakil "etua. 'umlah hakim anggota disesuaikan dengan
kondisi daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut."epaniteraan Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang
Panitera, seorang Dakil Panitera, dan beberapa Panitera
Pengganti. %ugas kepaniteraan adalah menyelenggarakan
administrasi perkara, membantu akim dengan mengikuti
dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, serta dalam
perkara perdata menjalankan putusan Pengadilan.
2isamping itu, panitera juga bertanggung jawab atas
pengurusan berkas perkara, surat putusan, dokumen, akta,
buku da$tar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-
surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lainnya yang
disimpan di "epaniteraan.Sekertaris Pengadilan terdiri dari seorang Sekertaris dan
seorang Dakil Sekertaris yang bertugas menjalankan
administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan
gaji karyawan. Pada praktiknya, tugas kesekretariatan ini
dirangkap oleh Panitera.
((
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
28/45
Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya
'urusita dan 'urusita Pengganti. %ugas utama 'urusita adalah
melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh "etua
Sidang, menyampaikan pengumuman-pengumuman,teguran-teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan
Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan
undang-undang. /elakukan penyitaan atas perintah "etua
Pengadilan Negeri dan menbuat berita acara penyitaan,
salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.b. Pengadilan %inggi
Pengadilan %inggi merupakan organ kekuasaankehakiman dalam lingkungan Perdailan =mum yang
berkedudukan di bukota Propinsi, dan memiliki daerah
hukum mencakup wilayah Propinsi.Pengadilan %inggi memiliki kewenangan mengadili
perkara pidana dan perdata pada tingkat banding,
mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa
kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah
hukumnya, memberikan keterangan, pertimbangan, dan
nasihat hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya,
apabila diminta. 2isamping itu, "etua Pengadilan %inggi
berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya
peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan secara seksama dan sewajarnya.Sebagaimana Pengadilan Negeri, susuna Pengadilan
%inggi terdiri dari Pimpinan, akim Anggota, Panitera, dan
Sekertaris.
e+ Pengadilan di Lingkungan Peradilan .gama+ Pengadilan .gama
Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan
tingkat pertama adalah organ kekuasaan kehakiman
dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan
di "ota/adya atau di bukota "abupaten, dan daerahhukumnya meliputi "ota/adya atau "abupaten.
(0
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
29/45
Pengadilan Agama memiliki kewenagan memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama slam
dibidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah,yang dilakukan berdasarkan hukum slam, waFa$ dan
shadaFah. idang-bidang perkawinan, yaitu hal-hal yang
diatur dalam atau berdasarkan undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku. idang warisan,
yaitu penentuan siapa-siapa yang menjadi hak waris,
dan melaksanakan pembagian harta peninggalan
tersebut.Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan,
akim, Panitera, Ssekertaris, dan 'urusita. Pimpinan
Agama dipimpin oleh seorang Panitera. 2alam
melaksanakan tugasnya seorang Panitera Pengadilan
Agama dibantu oleh seorang Dakil Panitera, beberapa
orang Panitera /uda, beberapa orang Panitera
Pengganti, dan beberapa orang 'urusita.
Pada Pengadilan Agama ditetapkan adanya 'urusitadan 'urusita Pengganti. Selain itu, ada Sekertaris yang
dipimpin oleh seorang Sekertaris dan dibantu oleh
seorang Dakil Sekertaris. Panitera Pengadilan
merangkap Sekertaris Pengadilan.6+ Pengadilan Tinggi .gama
Pengadilan %inggi Agama merupakan pengadilan
%ingkat anding. Pengadilan %inggi Agama
berkedudukan di bukota Propinsi, dan daerah hukumnya
meliputi wilayah Propinsi. %ugas dan wewenag Pengadilan %inggi Agama adalah
mengadili perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama tingkat banding, mengadili di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.Susunan Pengadilan %inggi Agama terdiri dari
Pimpinan, akim Anggota, Panitera, 2an Sekertaris.
(+
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
30/45
Pimpinan Pengadilan %inggi Agama terdiri dari seorang
"etua dan seorang Dakil "etua."epaniteraan Pengadilan %inggi Agama dibantu oleh
seorang Dakil Panitera, beberapa orang Panitera /uda,
dan beberapa orang Panitera Pengganti.Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya Sekertaris
yang dipimpin oleh seorang Sekertaris dan dibantu oleh
seorang Dakil Sekertaris. Panitera Pengadilan
merangkap Sekertaris Pengadilan ;Pasal +0 dan Pasal
++
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
31/45
akim Anggota yang dihadiri * orang #ditur
/ilter?#ditur /iliter %inggi dan dibantu * orang Panitera.akim "etua dalam persidangan Pengadilan /iliter
paling rendah berpangkat /ayor, sedangakn akim
Anggota dan #ditur /iliter paling rendah berpangkat
"apten."ewenagan Perdilan /iliter adalah memeriksa dan
memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang
terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat "apten ke
bawah.6+ Pengadilan Tinggi ,iliter
Susunan persidangan Pengadilan /iliter %inggi untuk
memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat
pertama adalah * orang akim "etua dan ( orang
akim Anggota yang dihadiri * orang #ditur /iliter?
#ditur /iliter %inggi dan bibantu * orang Panitera.=ntuk memeriksa dan menuntut perkara sengketa
%ata =saha Angkatan ersenjata pada tingkat pertama,
susunannya adalah * orang akim "etua dan ( orang
akim Anggota yang dibantu * orang Panitera.sedangkan untuk memeriksa dan memutus perkara
pidana pada tingkat banding, susunannya adalah *
orang akim "etua dan ( orang akim Anggota yang
dibantu * orang Panitera."etua dalam persidangan Pengadilan /iliter %inggi
paling rendah bepangkat "olonel, sedangkan akim
Anggota dan #ditur /iliter paling rendah berpangkat
Letnan "olonel."ewenangan Pengadilan /iliter %inggi adalah
memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama,
yaitu perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit
atau salah satu prajuritnya berpangkat /ayor ke atas
serta menyelesaikan sengketa %ata =saha Angkatan
ersenjata. /emeriksa dan memutus pada tingkat
banding perkara pidana yang telah diputus oleh
(&
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
32/45
Pengadilan /iliter dalam daerah hukumnya yang
dimintakan bandinga dan memutus pada tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenagngan mengadili
antara Pengadilan /iliter dalam daerah hukumnya.!+ Pengadilan ,iliter (tamaSusunan persidangan Pengadilan /iliter =tama untuk
memeriksa dan menuntut perkara sengketa %ata =saha
Angkatan ersenjata pada tingkat banding adalah *
orang akim "etua dan ( orang akim Anggota yang
dibantu * orang Panitera.akim "etua dalam persidangan Pengadilan /iliter
=tama palin rendah berpangkat rigadir 'enderal?Laksamana =tama?/arsekal Pertama, sedangkan akim
Anggota paling rendah berpangkat "olonel."ewenagan Pengadilan /iliter =tama adalah
memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding
perkara pidana dan sengketa %ata =saha Angkatan
ersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama
oleh Pengadilan /iliter %inggi yang dimintakan banding.
#+ Pengadilan ,iliter Pertem3uranSusunan persidangan Pengadilan /iliter Pertempuran
untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding
perkara pidana adalah * orang akim "etua dengan
beberapa akim Anggota yang keseluruhannya selalu
berjumlah ganjil, yang dihadiri * orang #ditur
/iliter?#ditur /iliter %inggi dan dibantu * orang Panitera.akim "etua dalam persidangan militer pertempuran
paling rendah berpangkat Letnan "olonel, sedangkan
akim Anggota dan #ditur paling rendah berpangkat
/ayor. 2alam hal terdakwanya berpangkal Letnan
"olonel, akim Anggota dan #ditur paling rendaha
berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa yang
diadili.2alam hal terdakwanya berpangkat "olonel dan? atau
perwira tinggi, akim "etua, akim Anggota, dan #ditur
(5
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
33/45
paling rendah berpangkat setingkat dengan terdakwa
yang diadili."ewenangan Pengadilan /iliter =tama adalah
memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan
terakhir perkara pidan yang telah dilakukan oleh
seorang prajurit di daerah pertempuran. Pengadilan
/iliter Pertempuran bersi$at mobil, mengikuti gerakan
pertempuran dan berkedudukan serta berada di daerah
pertempuran.Pengadilan /iliter %inggi bersidang untuk memeriksa
dan menuntut perkara sengketa %ata =saha Angkatan
ersenjata pada tingkat pertama dengan * orang akim"etua dan ( orang akim Anggota yang dibantu * orang
Panitera.g+ Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata (saha
Negara 5PT(N7+ Pengadilan Tata (saha Negara
Pengadilan %ata =saha Negara berkedudukan di
"ota/adya atau bukata "abupaten, dan daerah
hukumnya meliputi wilayah "ota/adya atau "abupaten.Pengadilan %ata =saha Negara bertugas dan
berwewenang memeriksa, memutuskan, dan
menyelesaikan sengketa %ata =saha tingkat pertama.Pengadilan %ata =saha Negara merupakan
pengadilan tingkat pertama. Susunan pengadilan terdiri
atas Pimpinan, akim Anggota, Panitera, dan Sekertaris,
dan Pemimpin pengadilan terdiri atas seorang "etua dan
Dakil "etua."epaniteraan dalam pengadilan ini dipimpin oleh
seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Dakil
Panitera, beberapa orang Panitera /uda, dan beberapa
orang Panitera Pengganti.Pada setiap pengadilan ditetapkan adanya
Sekertariat yang dipimpin oleh Sekertaris dan dibantu
oleh soerang Dakil Sekertaris. Sekertaris pengadilanbertugas menyelenggarakan administrasi umum
(
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
34/45
pengadilan. 'abatan Sekertaris Pengadilan dirangkap
oleh Panitera.
6+ Pengadilan Tinggi Tata (saha Negara 5PTT(N7
Pengadilan %inggi %ata =saha Negaraberkedudukan di bukota Propinsi, dan daerah hukumnya
meliputi wilayah propinsi. Pengadilan %inggi %ata =saha
Negara bertugas dan berwewenang memeriksa dan
memutuskan sengketa %ata =saha Negara di tingkat
banding, memeriksa dan memutuskan di tingkat
pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili
antara pengadilan %ata =saha Negara di dalam daerahhukumnya, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di
tingkat pertama sengketa %ata =saha Negara.P%%=N merupakan pengadilan tingkat banding.
Susunannya terdiri atas Pimpinan, akim Anggota,
Panitera, dan Sekertaris."epaniteraan dalam pengadilan inidipimin oleh
seorang Panitera dan dibantu oleh seorang Dakil
Panitera, beberapa orang Panitera /uda, dan beberapaorang Panitera Pengganti.
%iap pengadilan memiliki Sekertariat, yang
dipimpin oleh Sekertaris dan dibantu seorang Dakil
Sekertaris, Sekertaris bertugas menyelenggarakan
administrasi umum pengadilan. 'abatan Sekertaris ini
dirangkap oleh Panitera.
(6
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
35/45
6+60uang Lingku3 Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional %ata ukum di ndonesia ditetapkan oleh masyarakat
ukum ndonesia, ditetapkan oleh Negara ndonesia. Lahirnya %ata ukum di ndonesia pada tanggal *5 Agustus *6+1
dibentuklah tata hukumnya itu dinyatakan dalam97 Proklamasi "emerdekaan9 “"ami angsa ndonesia dengan
ini menyatakan kemerdekaan ndonesia!.67 Pembukaan ==2-*6+19 “Atas berkat 8ahmat Allah yang
maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
supaya berkehidupan kebangsaaan yang bebas, maka
rakyat ndonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
"emudian dari pada itu untuk membentuk suatu
kemerdekaan kebangsaan ndonesia itu dalam suatu
susunan =ndang-=ndang 2asar Negara ndonesia...!.Pernnyataan itu mengandung arti menjadikan ndonesia
sauatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Pada saat itu
menetapkan tata hukum ndonesia, sekedar mengenai bagian
tertulis.2idalam =ndang-undang dasar Negara itulah tertulis tata
hukum ndonesia ;yang tertulis
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
36/45
Stuktur kelembagaan hukum di ndonesia terus menerus
berubah seirama dengan perkembangan politik bangsa
ndonesia. "ondisi objekti$ struktur kelembagaan ini ditandai
oleh kenyataan masih sangat kurang memadainya sarana danprasarana penunjang pelaksanaan hukum. al itu terjadi di
bidang peradilan maupun di bidang dokumentasi dan sistem
in$ormasi hukum. %entu saja, kelemahan tersebut dapat menyebabkan
melemahnya $ungsi pelayanan hukum publik dan menciptakan
kesenjangan pemahaman hukum yang hidup dan berkembang
didalam masyarakat.,ateri hukum/ateri hukum adalah kaidah-kaidah yang telah dituangkan
kedalam peraturan tertulis atupun tidak tertulis. /ateri hukum
tersebut tumbuh dan berkembang dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersi$at
mengikat bagi semua penduduk./ateri hukum yang amat memadai amatlah penting. al
itu diperlukan terutama untuk mengembangkan sistem hukum
yang adil dan sesuai dengan dinamika perkembangan
masyarakat ndonesia. 2an sekurang-kurangnya tiga $aktor
yang harus dicermati berkaitan dengan kondisi objekti$ matri
hukum di ndonesia saat ini. "etiga $aktor itu adalah substansi
materi hukum, mekanisme pembentukan suatu materi hukum,
dan tata pengaturan materi hukum dalam sistem perundang-
undangan.
eberapa pengamat hukum menganggap, bahwasubstansi materi hukum ndonesia selama ini, khususnya yang
dihasilkan selama masa kolonial dan #rde aru, cenderung
memiliki karakter yang re$resi$, tidak responsi$ terhadap
diamika masyarakat, dan lebih menekankan pada nuasa
mengatur daripda memenuhi kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, materi hukum tersebut jauh dari nilai-nilai keadilan
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ndonesia.
0*
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
37/45
ingga kini, sejunlah bidang kehidupan masyarakat masih
menggunakan materi hukum yang berasal dari jaman kolonial
dan Eaman #rde aru, yang tentunya memiliki si$at
kolonialistik dan re$resi$. Si$at itu misalnya, tampil dalamketentuan-ketentuan yang diskriminati$, eksploitati$,
mengekang hak-hak asasi manusia, serta menempatkan
indi>idu dibawah cengkeraman pengaturan negara.'udaya hukum
udaya hukum merujuk pada kesadaran hukum
masyarakat. "esadaran ini tidak hanya apa yang dipikirkan
masyarakat mengenai hukum, tetapi juga apa yang dilakukan
masyarakat dalam kaitannya dengan keberadaan hukum.ntinya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
eberapa tahun terakhir, ada peningkatan kesadaran
masyarakat untuk terlibat secara optimal dalam hal
pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan
evaluasi pelaksanaan hukum . Peningkatan kesadaran hukum
masyarakat itu, walau dalam bidang tertentu masih lemah,
merupakan awal yang baik untuk menuju perkembangn
budaya hukum yang lebih memadai. Cang justru
mengkhawatirkan adalah kesadaran hukum dari aparatur
hukum. Sebab, kenyataan menunjukkan, tak jarang mereka
cenderung masih jadi kepanjangan tangan dari kekuasaan.Perlu dicatat, tumbuhnya lembaga-lembaga swadaya
masyarakat ;LS/< berperan penting dalam mendorong
kemajuan kesadaran hukum dan kesadaran keadilan dalam
masyarakat. erkat kerja pendampingan mereka, pola budaya
hukum yang selama ini bersi$at menunggu petunjuk atasan,
kini mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Penegakkan hukum
yang memihak pada yang kuat cenderung dipersoalkan oleh
masyarakat."emajuan tersebut dalam jangka pendek memang belum
dapat dirasakan hasilnya. Namun dalam jangka panjang, hal
itu merupakan awal penegakkan hukum yang baik.
0(
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
38/45
Dalaupun demikian, gerakan-gerakan masyarakat di
dalam hukum masih belum optimal. /asih diperlukan usaha
terus-menerus untuk mendorong terciptanya budaya hukum
yang menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.erkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat, ada
ungkapan menyatakan bahwa kesadaran hukum yang baik
melebihi konstitusi yang baik. =ngkapan ini menjelaskan,
bahwa kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting guna
mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan keadilan dalam
masyarakat.
6+!Perkembangan Pemikiran Sistem Hukum dan
Peradilan Nasional#da tiga faktor yang menyebabkan hukum di ndonesia itu dirasakan
lemah, kurang dapat men iptakan ketertiban dan mampu menyelesaikan
permasalahan masyarakat, ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut"+) Produk Hukum%esungguhnya hukum yang diberlakukan di ndonesia sekarang ini
merupakan hasil ran angan para penjajah ndonesia dahulu khususnya
Belanda, pada awalnya hukum-hukum yang ia buat itu adalah diperuntukkan
bagi orang 5ropa dan orang Belanda itu sendiri namun karena sangat lamanya
Belanda menjajah ndonesia (tiga setengah abad) dengan tiga misinya yaitu
misi ekonomi, agama dan menegakkan hukum. Produk hukum Belanda
memiliki kelemahan karena memang pada dasarnya hukum itu untuk orang5ropa dan sangat tidak sesuai jika diterapkan bagi orang pribumi. Produk
hukum Belanda sangat banyak jumlahnya tapi se ara prakteknya jika
diterapkan dalam negara hukum saat ini sangat tidak tepat. %ehingga jika
hukum peninggalan Belanda tersebut akan diterapkan di negara ini sangat
perlu dire6isi, dilengkapi dan ditambahi.7) #parat Penegak Hukum8#lat Penegak Hukum
#parat penegak hukum di ndonesia terdiri dari polisi, jaksa dan hakim.
ereka memiliki lembaganya masing-masing namun memiliki jalur
00
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
39/45
koordinasi yang sama. 0epolisian bertugas sebagai lembaga yang melayani
kepentingan masyarakat sekaligus sebagai pengayom masyarakat tapi pada
kenyataannya lembaga tersebut justru terkesan menakutkan dimata
masyarakat. Hal tersebut terjadi karena itra yang dibentuk oleh para anggotakepolisian memang sangat buruk.
&idak hanya polisi yang bermasalah , namun jaksa juga tidak lepas dari
masalah-masalah yang ukup meresahkan kita. Banyak jaksa yang silau akan
materi yang ditawarkan oleh tersangka atau keluarganya yang berani
membayar tinggi kepada jaksa dan penyidik agar kasusnya di-peti-es-kan atau
%P/ (%urat Perintah Penghentian Penyidikan). Bahkan ada banyak kasus-kasus
yang dengan sengaja tidak dilimpahkan ke pengadilan.
Departemen kehakiman hingga saat ini belum mampu mengatasi praktek ke urangan oleh para hakim. Hal-hal yang sering kita dengar adalah mengenai
mafia peradilan. Begitu banyak kasus yang di6onis hukuman yang tidak
sesuai. Hal ini tidak lain adalah karena praktek 6onis tanpa dasar dan hanya
sesuka hati para hakim. Hakim menjatuhkan 6onis bukan berdasarkan berat
ringan kasus melainkan besar ke ilnya tersangka dan keluarganya berani
membayarkan uang padanya melalui penga ara karena saat ini penga ara
bukan lagi sebagai pendamping dan pembela melainkan sebagian penga arakini justru enderung berperan sebagai makelar kasus ( #*09%)./) %anksi8Hukuman
0itab 9ndang-9ndang Hukum Pidana (09HP) hingga saat ini belum
banyak berubah sejak penjajahan Belanda sehingga hukum di ndonesia
kurang mampu memberi efek jera dan menyadarkan masyarakat. Begitu
banyak peraturan hukum yang dibuat oleh para penegak hukum untuk
mengatur kehidupan masyarakat, tapi faktanya walaupun hukum tersebut
dibuat beserta sanksinya tapi tetap saja peraturan tersebut dikarenakan pemerintah dan aparat hukum tidak sungguh-sungguh dalam menegakkannya,
setelah peraturan dibuat praktek dilapangan begitu banyak pelanggaran-
pelanggaran yang masih bisa ditolerir. Pembaruan sistem hukum nasional, selain menyangkut
re$ormasi kelembagaan ; institutional reform < dan re$ormasi
perundang-undangan ; instrumental reform
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
40/45
sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku sehari-hari ; cultural
reform
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
41/45
6+#Study Kasus Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional#da begitu banyak permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di
negara ini. Permasalahan itu disebabkan berbagai hal mulai dari sistem
peradilannya, perangkat hukumnya, tidak konsistennya para aparat penegak
hukum terhadap hukum itu sendiri serta inter6ensi kekuasaan maupun
perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Permasalahan hukum yang
paling sering dan membudaya dalam negara ini adalah ketidakkonsistenan
para aparat penegak hukum terhadap hukum dan peraturan yang sah dan sudah
tertulis jelas dalam undang-undang.!ontoh"&udingan adanya praktek mafia hukum di tubuh Polri dalam penangannan
kasus money laundring oknum pegawai pajak bernama :ayus Halomoan
&ambunan semakin melebar. &ak hanya para Polri dan penyidiknya, kejaksaan
agung dan tim jaksa peneliti pun turut gerah dengan tudingan %usno Duadji
yang mulai merembet ke mereka. ereka (tim jaksa peneliti) pun bersuara.0asus bermula dari ke urigaan Pusat Pelaporan Dan #nalisis &ransaksi
0euangan (PP#&0) terhadap rekening milik :ayus di Bank Panin. Polri,diungkapkan !irrus %inaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti, lantas
melekukan penyelidikan terhadap kasus ini. &anggal ; 2ktober 7
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
42/45
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
43/45
'ab III
P - N ( T ( P
!+ Kesim3ulan
Sistem ukum adalah satu kesatuan hukum yangberlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan
ditaati oleh setiap warganya. Suatu peraturan disebut
hukum apabila peraturan tersebut berisi perintah dan atau
larangan yang harus ditaati oleh setiap orang.Lembaga peradilan di ndonesia dapat terbagi menjadi
beberapa golongan yakni peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negaran dan
peradilan lain-lain.ntinya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
erkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat, ada
ungkapan menyatakan bahwa kesadaran hukum yang baik
melebihi konstitusi yang baik. =ngkapan ini menjelaskan,
bahwa kesadaran hukum masyarakat sangatlah penting
guna mewujudkan keteraturan, ketertiban, dan keadilan
dalam masyarakat.
!+ 6 SaranPerlindungan hukum bagi setiap warga negara sangat
penting untuk menjamin hak-hak memperoleh perlakuan
hukum yang sama. Penegakkan hukum sebaiknya tidak
memandang status sosial seseorang karena hukum adalah
aturan mutlak bagi setiap orang yang berada di wilayah
0
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
44/45
berlakunya hukum itu sendiri serta sanksinya yang
mekingikat bagi indi>idu yang melanggar.
06
-
8/17/2019 Karya Tulis Pkn
45/45
'ibliogra;
http9??ninahetty.wordpress.com?bab(?http9??riskawikant.wordpress.com?()*0?) ?(&?sistem-hukum-dan-peradilan-nasional?
https9??docs.google.com?document?d?*)/lw41PG Ha$G1FdNIgtpL@D$A%g8b+Gc*H0A+=A s?mobilebasic:pliJ*
http9??www.belajarpraktis.com?()*0?)+?(+?pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.html
Suteng, ambang,dkk.())5. Pendidikan Kewarganegaraaanuntuk SM Kelas !I . 'akarta94rlangga
http://ninahetty.wordpress.com/bab2/http://riskawikant.wordpress.com/2013/08/26/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional/http://riskawikant.wordpress.com/2013/08/26/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional/https://docs.google.com/document/d/10MlwE5PQIxafQ5qdNVgtpLCWfATgRb4Qc1x3A4UAIs/mobilebasic?pli=1https://docs.google.com/document/d/10MlwE5PQIxafQ5qdNVgtpLCWfATgRb4Qc1x3A4UAIs/mobilebasic?pli=1http://www.belajarpraktis.com/2013/04/24/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.htmlhttp://www.belajarpraktis.com/2013/04/24/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.htmlhttp://riskawikant.wordpress.com/2013/08/26/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional/http://riskawikant.wordpress.com/2013/08/26/sistem-hukum-dan-peradilan-nasional/https://docs.google.com/document/d/10MlwE5PQIxafQ5qdNVgtpLCWfATgRb4Qc1x3A4UAIs/mobilebasic?pli=1https://docs.google.com/document/d/10MlwE5PQIxafQ5qdNVgtpLCWfATgRb4Qc1x3A4UAIs/mobilebasic?pli=1http://www.belajarpraktis.com/2013/04/24/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.htmlhttp://www.belajarpraktis.com/2013/04/24/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum.htmlhttp://ninahetty.wordpress.com/bab2/