kantor camat kuta kabupaten badung tahun 2019 · bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. ......
TRANSCRIPT
KABUPATEN BADUNG
KANTOR CAMAT KUTA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
RENCANA KERJA
KANTOR CAMAT KUTA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR ..../03/HK/2018
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT KUTA
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Badung Nomor .. Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019,
maka Kantor Camat Kuta wajib menyusun Rencana
Kerja Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun
2019;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 - 135
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah maka Rencana Kerja Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan
Rencana Kerja Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung
Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 –
2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten
Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala
Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor ... Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Kantor Camat Kuta Kabupaten Badung
Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Kantor Camat Kuta
Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat
Kuta Tahun lalu Bab III. Tujuan dan Sasaran PD
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD
Bab V. Penutup
KETIGA : Camat Kuta bertanggung jawab dan melaporkan
pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal ... Juni 2018
Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
DAFTAR ISI
Halaman
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR ../../HK/2018 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ......................................................................................................................... ii
BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ...........................................................................................
1.2 Landasan Hukum ..........................................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ...................................................................................
1.4 Sistematika Penulisan ...............................................................................
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT KUTA TAHUN LALU ...............................................................................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Kuta Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Kantor Camat Kuta
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Camat Kuta
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Camat Kuta
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KANTOR CAMAT KUTA .....................................................
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Camat Kuta
3.2 Program dan Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT KUTA ................................
BAB V. PENUTUP .....................................................................................................................
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .............................................................
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Camat Kuta 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ............................................................................
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR .../03/HK/2018
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA KANTOR CAMAT KUTA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Dalam rangka memantapkan implementasi formulasi mekanisme perencanaan dan
penganggaran daerah secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Dimana setiap masing-masing satuan kerja perangkat daerah
berkewajiban menyusun dokumen rencana kerja ( RENJA SKPD ) setiap tahun. Yang
berpedoman pada RENSTRA dan mengacu pada RKPD Kabupaten Badung. Setiap Kepala
Perangkat Daerah menyiapkan RENJA – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung selaku
Perangkat Daerah diwajibkan pula menyusun rencana kerja setiap tahun sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019. Yang
selanjutnya disebut RENJA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung 2019
1.2. Landasan Hukum
Dokumen penyesuaian RENJA Kecamatan Kuta tahun 2019 ini merujuk pada
sejumlah peraturan antara lain :
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun
2016 – 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan
Keputusan Kepala Daerah;
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Badung Nomor ... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;
1.3. Maksud dan Tujuan Renja SKPD
Maksud disusunnya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2019 adalah
memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-
kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kuta guna mewujudkan keadaan satu
tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung maupun oleh semua
lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan,
kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen
masyarakat.
Adapun tujuan disusunya penyesuaian Rencana Kerja Kecamatan Kuta tahun 2019 adalah :
3.1 Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan
pembangunan satu tahun kedepan;
3.2 Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar
pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Badung khususnya
Kecamatan Kuta;
3.3 Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
Kecamatan;
3.4 Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
1.4. Sistematika Penulisan
Dokumen Renja Kecamatan Kuta ini terdiri dari empat bab, meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan latar belakang, landasan hukum, Maksud dan tujuan dan sistematika penulisan
dokumen Renja-SKPD yang dimaksud.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
Memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kuta tahun lalu dan capaian sasaran
renstra Kecamatan Kuta, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kuta, dan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta.
BAB III TUJUAN, SASARAN KANTOR CAMAT KUTA
Menguraikan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kuta, dan memuat kaidah pelaksanaan
program Kecamatan Kuta untuk merealisasikan misi yang sudah disepakati dan dilaksanakan
melalui program dan kegiatan. Dalam program disesuaikan dengan Renstra Kecamatan Kuta
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT KUTA
Memuat perencanaan dan pendanaan setiap program dan kegiatan Kantor Camat untuk dapat
menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Kuta
BAB V PENUTUP
Memuat kewajiban setiap Kecamatan Kuta untuk menyusun RENJA Kecamatan Kuta dimana
mampu mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA
Kecamatan Kuta
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUTA TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Sasaran Rentra
Kecamatan Kuta
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diselenggarakan oleh Kecamatan Kuta
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.837.752.962,00 yang terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung : Rp 14.163.854.318,00
2. Belanja Langsung : Rp 9.673.898.644,00
a. Belanja Pegawai : Rp 1.359.996.390,00
b. Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.030.314.069,00
c. Belanja Modal : Rp 1.283.588.185,00
3. Pembiayaan : Rp -
Alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk
melaksanakan program dan kegiatan prioritas dibawah ini.
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017
adalah sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan :
a) Penyelenggaraan Aktualisasi Seni Dan Budaya Daerah
b) Festival Pertanian
c) Legian Beach Festival
d) Lomba Tari Bali
e) Pawai Festival Budaya
2). Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan :
a) Pesta Rakyat Dalam Rangka Hut Kota Mangupura
3) Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan :
a) Pelayanan Administrasi Kependudukan
4) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
Kegiatan :
a) Penyusunan Monografi Dan Profil Kecamatan
b) Penyusunan Monografi Dan Profil Kelurahan
c) Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan
5) Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan :
a) Patroli Wilayah (Linmas)
b) Pembinaan Dan Pengendalaian Kerawanan Sosial
c) Pembinaan Dan Pemantauan Ketentraman Dan Ketertiban Di Wilayah Kecamatan
Kuta
d) Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah Di Kelurahan Kuta
6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan :
a) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Di Kecamatan
b) Penyelenggaraan Musrenbang Di Kelurahan
c) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan
d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan
7) Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Kegiatan :
a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
b) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong
c) Pekan olahraga Seni Kelurahan
d) Monitoring Bansos dan Hibah
e) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program
Community Based Development
f) Pembinaan 10 Program Pokok PKK
g) Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten
h) Turnamen Manggala Wijaya Cup
i) Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)
j) Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di Kelurahan Kuta
k) Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta
l) Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Kuta
m) Pelaksanaan Kuta Seasand Land
8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan :
a) Pelaksanaan Posyandu Marginal
9) Program Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan :
a) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
10) Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional
Kegiatan :
a) Peringatan Hari-hari Besar Nasional
11) Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Kegiatan :
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja/RKA )
12) Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan
Kegiatan :
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD
b) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13) Program Kebersihan lingkungan
Kegiatan :
a) Pelaksanaan kebersihan lingkungan
14) Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Kegiatan :
a) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan
15) Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan :
a) Pembinaan, pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Lingkungan
Target dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran
2017 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuta
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kuta dapat dilihat dari beberapa indikator
kinerja :
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kuta meliputi analisis
lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan
kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun
eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan
berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan
faktor kunci keberhasilan antara lain :
1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana
Kelemahan
- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
2. Lingkungan Eksternal
Peluang
- RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
- Agenda pembangunan tahunan kabupaten Badung
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas
pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah
dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram
Ancaman :
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan
masayarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban
yang mengikat
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kuta bahwa ditentukan
isu-isu penting yaitu sebagai berikut :
1) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha
dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan
insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh
memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka
kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten
Badung yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu
memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat,
akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada
prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan
pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif
harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima
akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya
dinamikan ativitas masyarakat;
3) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan
aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi,
serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang
ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh
sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan
penambahan jumlah aparatur;
4) Pengelolaan Keuangan dan Barang. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah
dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :
1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut
barang inventaris tanah dan bangunan, pengapusan barang daerah dan system
pelaporan;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. Pengamanan barang daerah;
4. Tersedianya data yang akurat mengenai jumlah barang daerah;
Sehubungan dengan hal tersebut diatas strategi organisasi kecamatan Kuta yang
harus dilakukan adalah sebagai berikt :
1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi dan nepotisme (KKN),dengan are
perubahan :
Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
Penguatan Pengawasan
Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan,dengan area perubahan :
Penataan dan penguatan organisasi;
Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan,dengan area perubahan :
Penataan peraturan perundang-undangan;
Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan public,dengan area perubahan :
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Penyesuaian Renja Kecamatan Kuta
Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana
Strategis maka Kecamatan Kuta mempunyai tujuan :
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama, serta penguatan kehidupan adat dan budaya di
kecamatan kuta
2. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Terwujudnya pemerintahan derah yang bersih, transparan, akuntabel, dan profesional
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan perda dan perkada di wilayah
kecamatan kuta
Dengan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kuta adalah :
1. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya di kecamatan kuta
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di kecamatan kuta
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di kecamatan kuta
3.2. Program Kegiatan
Program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam
lingkungan kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam strategis yang diuraikan pada
dokumen rencana strategis. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program – program yang
akan dilaksanakan tahun 2019 .
Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan kebijakan dan program yang telah
ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan
tertentu. Dalam komponen kegiatan ini telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan
rencana capainya.
Adapun Program kegiatan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung tahun 2019 sebagai
berikut :
a. Program Pengembangan Nilai Budaya.
Penyelenggaraan, Aktualisasi seni dan budaya.
Penyelenggaraan Fertival Budaya.
Fertival Pertanian.
b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
Pembinaan dan lomba adat istiadat
Pembinaan dan lomba Kidung Lansia.
Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura.
c. Peningkatan Peran serta Kepemudaan.
Pembinaan dan Lomba Karang taruna dan PSM.
d. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan KK / KTP.
e. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan.
Penyusunan Lakip.
Survey Kepuasan Masyarakat
f. Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( renja, RKA ).
g. Peningkatan dan kenyamanan lingkungan.
Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah
Kecamatan Kuta.
h. Peningkatan Partisipasi dalam membangunan Desa.
Monitoring Bansos dan Hibah.
Pekan Olah Raga dan Seni Kecamatan.
i. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pembinaan dan Lomba Hidup Sehat.
Pembinaan 10 Program Pokok PKK.
Lomba Balita Indonesia Sehat,
j. Peringatan Hari-hari besar nasional;
Peringatan hari-hari besar Nasional.
k. Perencanaan Pembangunan.
Penyelenggaraan musrenbang Kecamatan.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi.
l. Pengembangan data/informasi statistik Daerah.
Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan.
m. Pengentasan Kemiskinan.
Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan.
n. Kebersihan Lingkungan.
Lomba Kebersihan Lingkungan.
o. Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kelurahan
p. Program Penataan Bangunan/Gedung
Pembangunan Gedung Jaga dan Tempat Parkir Pamong Praja
q. Pelayanan Administrasi Pemerintahan.
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya Air dan Listrik.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor.
Penyediaan alat tulis Kantor.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Penyediaan komponen listrik.
Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan.
Penyediaan makanan dan minuman.
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan.
Penyelenggaraan upacara keagamaan.
Penyediaan bahan bakar kendaraan.
Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian Pada Hari-hari tertentu.
Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat.
r. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
pengadaan Kendaraan dinas/operasionalPengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor.
Pengadaan Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas.
Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Penataan Taman/Kebun Kantor
Penataan Ruang Kantor Camat Kuta
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR CAMAT KUTA
4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan
Rencana Kerja dan Pendanaan untuk tahun 2019, program dan kegiatan yang ada di
Perangkat Daerah Kecamatan Kuta pada dasarnya masih tetap mengacu pada tahun lalu dan
penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman hal ini disebabkan program
yang dilaksanakan telah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA). untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
BAB V
PENUTUP
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan
merupakan suatu upaya Kecamatan Kuta dalam mewujudkan visi dan misi yang telah
dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal
mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan
berkepentingan) di Kecamatan Kuta. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan
Kuta ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan
misi Kabupaten Badung secara keseluruhan.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan
Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2019, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat
mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara
intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak
untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk
mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung
jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang
sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat
dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua
aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja
yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena
itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua
pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini
secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja
yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah
ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu
dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi
organisasi.