kak data base dan sig bid pengairan bontang rev

11
1 KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) NAMA KEGIATAN : PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE BIDANG PENGAIRAN KOTA BONTANG (TAHAP II) LOKASI : KOTA BONTANG SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BONTANG BIDANG PENGAIRAN PAGU DANA : RP. 330.700.000,00 SUMBER DANA : APBD KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN : 2012

Upload: hamdan-asrofi

Post on 26-Nov-2015

273 views

Category:

Documents


45 download

DESCRIPTION

Contoh Kerangka acuan kerja database. Term of reference database

TRANSCRIPT

  • 1

    KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)

    NAMA

    KEGIATAN :

    PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN

    DATABASE BIDANG PENGAIRAN KOTA

    BONTANG (TAHAP II)

    LOKASI : KOTA BONTANG

    SKPD :

    DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA

    BONTANG

    BIDANG PENGAIRAN

    PAGU DANA : RP. 330.700.000,00

    SUMBER DANA : APBD KOTA BONTANG

    TAHUN

    ANGGARAN : 2012

  • 2

    KERANGKA ACUAN KERJA

    (KAK)

    URAIAN PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang

    Kota Bontang sebagai sebuah kota yang memiliki keragaman kehidupan sosial

    ekonomi telah mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam

    bidang kehidupan penduduk yang sangat berkaitan erat dengan perencanaan tata

    ruang. Seiring dengan hal tersebut maka terjadi suatu efek domino dimana jumlah

    penduduk semakin meningkat yang berarti diperlukan suatu infrastruktur pengairan

    (drainase) yang lebih memadai. Menilik dari kondisi yang ada pada saat ini dengan

    membandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhannya

    yang demikian tinggi, maka perencanaan jaringan drainase (pengairan) harus diatur

    dengan sangat hati-hati dan tepat guna agar memberikan suatu rasa aman dan nyaman

    bagi masyarakat. Selain itu pemeliharaan (maintenance) jaringan drainase merupakan

    suatu kewajiban yang bersifat rutin dalam jangka waktu tertentu untuk tetap

    memastikan kondisinya tetap terawat

    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

    menjelaskan bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang

    terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai

    manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi,

    sosial maupun budaya masyarakat. Begitu pentingnya air beserta sumber-sumbernya,

    maka pemerintah daerah dituntut untuk mempunyai strategi perencanaan dan

    penanganan masalah pengairan yang cepat, tepat, dan akurat.

    Dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang

    Sistem Informasi Sungai, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, atau

    pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan system

    informasi sungai. Sistem informasi sungai yang dimaksud merupakan bagian dari

    sistem informasi sumber daya air. Sistem informasi tersebut harus diperbarui sesuai

    kebutuhan. Maka dari itulah, Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang

    bermaksud melanjutkan kegiatan Penyusunan sistem informasi dan data base bidang

    pengairan Kota Bontang sebagai sarana untuk pengembangan system yang sudah ada.

    Hal tersebut tentu sangat penting untuk ketersediaan informasi data base bangunan

    pengairan beserta kondisinya yang sesuai dengan keadaan sebelumnya.

    Oleh sebab itu untuk memperoleh gambaran yang akurat, lengkap, dan mutakhir

    mengenai keadaan pengairan di Kota Bontang dengan tujuan membentuk kumpulan

    dokumen berupa data base, yang datanya digunakan sebagai masukan untuk

    penyusunan rencana dan program pembinaan selanjutnya serta dapat memberikan

    catatan tentang data inventaris pengairan.

    Data jaringan drainase yang umum digunakan pada saat ini masih bersifat paper based

    dan belum terkomputerisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang

    sangat pesat, permodelan software data pengairan/jaringan drainase dapat dilakukan

    dengan berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG). Pemilihan software berbasis

    SIG dikarenakan data jaringan drainase merupakan suatu data yang bersifat keruangan

    (spatial). Diharapkan dengan pembuatan sofware tersebut, penyediaan informasi

    terhadap suatu jaringan bidang pengairan dapat dilakukan secara lebih efektif dan

    efisien sehingga pengambilan keputusan penanganannya dapat dilakukan dengan lebih

    cepat dan tepat.

  • 3

    2. Maksud Dan Tujuan

    Maksud dilakukannya kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base Bidang

    Pengairan Kota Bontang adalah untuk melanjutkan Penyusunan Sistem Informasi dan

    Data Base yang meliputi perkembangan suatu jaringan pengairan yang mencakup

    aspek hukum, teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jaringan,

    bangunan utilitas, dan pemanfaatannya sehingga dapat digunakan sebagai acuan

    Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan pengairan kota.

    Sedangkan tujuannya adalah melaksanakan tertib pembangunan pengairan dengan

    mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diperoleh melalui

    sistem informasi yang handal dan efektif.

    3. Sasaran

    Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang diharapkan adalah

    peningkatan kinerja untuk penyusunan rencana dan program penyelenggaraan

    pengairan di Kota Bontang.

    4. Lokasi Kegiatan

    Kegiatan ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Lokasi pekerjaan berada di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.

    5. Sumber Perdanaan

    Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp. 330.700.000,-

    termasuk PPN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota

    Bontang yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran

    2012.

    6. Nama dan Organisasi, Pejabat Pembuat Komitmen

    Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Hj. Ervina Setianingsih, ST., MT.

    Satuan Kerja : Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan

    Umum Kota Bontang

    DATA PENUNJANG

    7. Data Dasar

    a. Peta geologi b. Data hidrologi c. Data klimatologi d. Program Sistem Informasi dan Data Base Bidang Pengairan Kota Bontang Tahap I

    8. Standar Teknis

    Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang berlaku.

    9. Studi-Studi Terdahulu

    Penyusunan data base dan system informasi geografis Kota Bontang tahun 2011.

    10. Dasar Hukum

    Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base

    Bidang Pengairan Kota Bontang adalah sebagai berikut :

    1. Undang-undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

    2. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.

  • 4

    3. Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

    4. Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional;

    5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai,

    6. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

    Pengendalian Pencemaran Air

    7. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya

    Air

    8. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

    9. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan

    10. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan

    Tata Ruang Nasional

    11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman

    Operasi Dan pemeliharaan Jaringan Irigasi

    RUANG LINGKUP

    11. Lingkup Kegiatan

    Lingkup wilayah menitikberatkan pada bidang pengairan di wilayah Kota Bontang,

    sebagai lingkup kegiatan Penyusunan Data Base dan Sistem Informasi Geografis

    Bidang Pengairan adalah sebagai berikut :

    1) Pengumpulan data

    Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dari buku dan peta yang

    dimiliki oleh Dinas PU Bidang Pengairan Kota Bontang yang berhubungan

    dengan objek permasalahan. Selain itu beberapa data juga diperoleh secara

    langsung dengan survey ke lapangan.

    Data-data yang perlu diinventarisasi adalah :

    a. Data Nama-Nama Sungai, b. Elevasi muka air sungai, c. Kandungan Sedimen air sungai, d. Data teknis banjir,, e. Penyebab, jenis dan jumlah kerugian akibat banjir, f. Data Sumber Air, g. Data Debit Air, h. Data Jaringan Irigasi, i. Data Bangunan Irigasi, j. Data Curah Hujan, k. Data Embung/Telaga, l. Data Pemanfaatan Sumber Air, m. Peta Peta.

    2) Ujicoba Instalasi sistem

    Proses instalasi sistem dilakukan dengan cara menginstalasikan sistem ini ke

    dalam suatu komputer. Ujicoba proses instalasi ini bertujuan untuk mengetahui

    apakah sistem yang dibuat dapat bekerja dengan hasil yang sama persis seperti di

    komputer developer.

    3) Ujicoba antarmuka sistem

    Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah semua form-form yang ada dalam

    sistem sudah berfungsi dengan benar agar kesalahan yang terjadi dapat seminimal

    mungkin. Ujicoba ini juga bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari system

    yang dibuat.

  • 5

    4) Input data

    Terdapat dua proses input data pada sistem ini yaitu input data grafis yang

    bertujuan untuk menambah data spasial (peta) dan input data atribut yang

    bertujuan untuk mengisi informasi-informasi dari data spasial yang telah di-input.

    Setelah proses input data akan dilakukan pengujian hasil yang ditampilkan pada

    form peta dan panel informasi.

    5) Edit data

    Terdapat dua proses edit data yaitu edit data grafis yang bertujuan untuk mengedit

    data spasial yang telah ada dan edit data atribut yang bertujuan untuk mengedit

    informasi tertentu dari data spasial yang telah ada.

    6) Pencarian atau query data.

    Terdapat dua proses pencarian data pada system yaitu pencarian data berdasarkan

    criteria pencarian data atribut tertentu dan pencarian data berdasarkan radius

    pencarian spasial (peta) tertentu.

    7) Tampilan informasi

    Informasi yang ditampilkan adalah berupa informasi bidang pengairan

    berdasarkan data spasial (peta) yang dipilih oleh pengguna sistem. Selain itu

    pengguna sistem juga dapat menampilkan informasi-informasi dari jaringan

    pengairan yang kondisinya rusak dan yang sudah saatnya dilakukan pemeliharaan

    (maintenance).

    Form untuk mode info (informasi) dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Form

    legenda peta.dan Form informasi detail daerah pengairan

    8) Analisis Kelayakan Sistem, melakukan analisa yang lebih spesifik terhadap sistem informasi geografis inventarisasi bidang pengairan di Kota Bontang secara

    terstruktur sesuai dengan tujuan sistem.

    12. Keluaran-keluaran

    Terkait dengan kegiatan konsultan jasa konsultansi dalam pelaksanaan pekerjaan

    Penyusunan Data Base Dan Sistem Informasi Geografis Bidang Pengairan Kota

    Bontang terdapat beberapa pelaporan sebagai produk kerja yang harus dibuat oleh

    konsultan. Laporan-laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak Pengguna Jasa

    sesuai dengan acuan waktu seperti yang telah dijelaskan di dalam Kerangka Acuan

    Kerja.

    13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

    Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat

    digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:

    1. Laporan dan Data

    Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (bila

    ada) dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa.

    2. Staf Pengawas/Pendamping

    Pengguna Jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai

    pengawas atau pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.

    3. Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa

    - Dukungan administrasi dan surat menyurat.

    - Dalam hal konsultasi rutin dengan pihak-pihak terkait atau direksi pekerjaan, penyedia jasa dapat menggunakan ruang rapat yang ada pada

  • 6

    kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dengan catatan ruang rapat

    tersebut sedang tidak dipergunakan.

    14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

    Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Penyedia jasa harus

    menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk

    kelancaran pelaksanaan pekerjaan, antara lain :

    1. Komputer, printer (sewa).

    2. Kendaraan Operasional (sewa).

    3. Peralatan survei dan investigasi (sewa).

    15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

    Lingkup dan kewenangan penyedia jasa adalah sebagai berikut:

    1. Penyedia jasa berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun

    mengadakan barang yang sesuai dengan kontrak.

    2. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai

    apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari

    satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu

    anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban

    anggota penyedia lainnya terhadap Pengguna Jasa.

    16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

    Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 3 (tiga) bulan kalender atau 90 (sembilan puluh) hari

    kalender.

    17. Personil

    POSISI KUALIFIKASI JUMLAH

    ORANG/BULAN

    TENAGA AHLI

    1. Tim Leader / Ketua Tim Studi

    Sarjana Teknik Sipil Hidro/Teknik

    Pengairan (S1) sebanyak 1 (satu)

    orang yang berpengalaman

    minimal 5 tahun atau S2 dengan

    pengalaman minimal 3 tahun

    dalam bidang penyusunan Data

    Base Dan Sistem Informasi

    Geografis serta bersertifikasi

    keahlian di bidangnya

    1 Orang

    3 Bulan

    2. Ahli Design Program ( Ahli Informatika)

    Sarjana Teknik Informatika (S1)

    sebanyak 1 (satu) orang yang

    berpengalaman minimal 3 tahun

    di bidangnya

    1 Orang

    3 Bulan

    3. Ahli Teknik Pengairan

    Sarjana Teknik Pengairan (S1)

    sebanyak 1 (satu) orang yang

    berpengalaman minimal 3 tahun

    di bidangnya

    1 Orang

    3 Bulan

  • 7

    18. Jadwal /Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

    Penyedia Jasa harus membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan yang

    antara lain paling sedikit memuat :

    1. Jenis/butir-butir pekerjaan yang dilakukan

    2. Diagram batang yang menunjukkan waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan

    jenis pekerjaan dengan satuan kolom waktu mingguan)

    3. Lengkung-S mulai awal pekerjaan (kemajuan pekerjaan 0 %) sampai dengan

    akhir pekerjaan (kemajuan pekerjaan 100 %).

    Pembagian waktu kerja harus dibuat mingguan dan setiap bulan dibagi dalam

    4. Ahli Geodesi Sarjana Teknik Geodesi (S1) sebanyak 1 (satu) orang yang

    berpengalaman minimal 3 tahun

    di bidangnya

    1 Orang

    3 Bulan

    TENAGA SUB AHLI/PENUNJANG

    5. Asisten Ahli desain Progran/Informatika

    pendidikan D3 Manajemen

    Informatika berpengalaman

    minimal 1 tahun di bidangnya

    1 Orang

    3 Bulan

    6. Asisten Ahli Teknik Pengairan

    pendidikan D3 Teknik Sipil

    berpengalaman minimal 1 tahun

    di bidangnya

    1 Orang

    3 Bulan

    7. Asisten Ahli Geodesi pendidikan D3 Teknik Geodesi berpengalaman minimal 1 tahun

    di bidangnya

    1 Orang

    3 Bulan

    8. Surveyor pendidikan D3 Sipil berpengalaman minimal 1 tahun

    di bidangnya

    2 Orang

    3 Bulan

    9. Asisten Surveyor Pendidikan STM atau sederajat 4 Orang 3 Bulan

    10. Operator GIS/CAD pendidikan D3 Sipil berpengalaman minimal 1 tahun

    di bidangnya

    1 Orang

    3 Bulan

    11. Tenaga Administrasi Keuangan

    Berpendidikan minimal setingkat

    SLTA/SMK atau sederajat, dan

    telah berpengalaman dibidangnya

    dan dapat mengoperasikan

    software MS Office.

    1 Orang

    3 Bulan

    12. Operator Komputer Berpendidikan minimal setingkat SLTA/SMK atau sederajat, dan

    telah berpengalaman dibidangnya

    dapat mengoperasikan software

    MS Office.

    1 Orang

    3 Bulan

  • 8

    empat minggu.

    19. Laporan Pendahuluan

    Laporan Pendahuluan, memuat :

    1). Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh (antara lain persiapan

    meliputi mobilisasi personil, peralatan kantor, peralatan survei, kendaraan

    operasional, dll.)

    2). Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung Iainnya.

    3). Jadwal kegiatan penyedia jasa.

    4). Jadwal penugasan personil dan peralatan.

    5). Hasil kesimpulan sementara hasil pengumpulan data, gambar/peta dan

    laporan hasil kegiatan terdahulu yang terkait (bila ada), tinjauan lapangan,

    identifikasi permasalahan dan evaluasi permasalahan.

    6). Penyusunan rencana kerja bulan berikutnya

    Laporan harus diserahkan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK

    diterbitkan. Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan

    Laporan Pendahuluan dimasukkan dalam Laporan Antara. Jumlah laporan yang

    diserahkan : 10 (sepuluh) buku.

    20. Laporan Bulanan

    Laporan Bulanan, memuat :

    1). Hasil kemajuan pekerjaan yang telah dicapai selama 1 (satu) bulan dilengkapi

    lengkung-S kemajuan kerja.

    2). Penjelasan program berikutnya baik teknis maupun administratif dan

    permasalahannya.

    Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setiap awal bulan

    berikutnya.

    Jumlah laporan yang diserahkan : 3 (tiga) buku.

    21. Laporan Akhir Sementara(Konsep Laporan Akhir)

    Laporan Akhir Sementara, memuat :

    1. Rangkuman sementara hasil pekerjaan secara keseluruhan. 2. Semua hasil analisa baik dari segi hidrologi, topografi, geoteknik. 3. Kesimpulan sementara hasil penyusunan sistem informasi dan data base bidang

    pengairan.

    Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan Laporan

    Akhir Sementara dimasukkan dalam Laporan Akhir.

    Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum kontrak

    berakhir.

    Jumlah laporan yang diserahkan : 9 (sembilan) buku.

    22. Laporan Akhir

    Laporan Akhir, memuat :

    a. Rangkuman akhir (final) hasil pekerjaan secara keseluruhan. b. Kesimpulan akhir hasil pekerjaan.

    Laporan Akhir ini merupakan penyempurnaan atau bentuk akhir dari Laporan

    Akhir Sementara yang telah dibahas dalam diskusi bersama dengan memperbaiki

  • 9

    isi laporan sesuai dengan masukan dan rekomendasi dari hasil diskusi Laporan

    Akhir Sementara, harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak

    SPMK diterbitkan.

    Jumlah laporan yang diserahkan : 10 (sepuluh) buku.

    23. Foto Dokumentasi

    Foto Dokumentasi yang diserahkan : 3 (tiga) album.

    Seluruh Laporan dan gambar disajikan dalam Bahasa Indonesia sesuai

    format (bentuk) laporan yang berlaku di lingkungan Bidang Pengairan Dinas

    Pekerjaan Umum Kota Bontang. Untuk istilah-istilah dalam bahasa asing,

    agar ditulis dalam format huruf miring.

    Disamping itu berkas komputer (computer files)/soft copy seluruh hasil

    pekerjaan di simpan (backup) dalam sebuah External Harddisk.

    Jumlah harddisk yang diserahkan : 1 (satu) buah.

    24. Rencana Kerja

    I. Tahap Inventarisasi Data

    Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahap inventarisasi data

    Penyusunan Data base Dan Sistem Informasi Geografis Bidang Pengairan Kota

    Bontang adalah sebagai berikut :

    1. Inventarisasi Data Primer

    Data primer yang harus dikumpulkan oleh pihak konsultan antara lain adalah

    sebagai berikut :

    Titik koordinat sarana dan prasarana pengairan

    Data dan informasi kondisi sarana dan prasarana pengairan.

    Data dan informasi lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pengairan.

    Dokumentasi baik foto maupun video sarana dan prasarana pengairan (visualisasi sarana dan prasarana).

    2. Inventarisasi Data Sekunder

    Data sekunder yang harus dikumpulkan oleh pihak konsultan antara lain adalah

    sebagai berikut :

    Peta Digital Topografi Kota Bontang skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000

    Peta Administrasi per kecamatan

    Database/data atribut sarana dan prasarana pengairan per kecamatan di Kota Bontang.

    Data pendukung lainnya

    3. Inventarisasi data lapangan

    Inventarisasi data lapangan yang akan dilakukan antara lain adalah

    pengambilan titik koordinat di setiap lokasi sarana dan prasarana pengairan

    dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), pengambilan

    visualisasi sarana dan prasarana, data dan informasi kondisi sarana dan

    prasarana pengairan dan informasi lain yang berkaitan dengan sarana dan

    prasarana pengairan.

    II. Tahap Analisa GPS (Global Positioning System) Posisi suatu titik sarana dan prasarana perhubungan disini dinyatakan dengan

    koordinat UTM (X,Y) yang mengacu pada suatu sistem proyeksi peta tertentu.

  • 10

    Karena GPS juga dapat melakukan hal yang sama untuk basis-basis data lainnya

    dari aplikasi GIS yang berbeda-beda, maka secara tidak langsung aplikasi GPS juga

    digunakan untuk mengkorelasikan basis-basis data yang berbeda dalam hal datum

    dan ketelitian posisi dari data, sehingga aplikasi GIS yang satu dapat

    'berkomunikasi' dengan Aplikasi GIS lainnya secara baik dan dapat

    dipertanggungjawabkan validitasnya (integrate System Aplication).

    III. Tahap Analisa Penyusunan Aplikasi (Format SIG)

    Sistem Informasi Geografis (Aeronoff, 1989) adalah sistem berbasis komputer yang

    mempunyai 4 kemampuan untuk menangani data bereferensi geografi, yaitu:

    a. Pemasukan data (data input) b. Manajemen data penyimpanan/store dan pemanggilan/retrieve c. Analisis dan manipulasi d. Menghasilkan data (data output)

    Sistem Informasi Geografis sistem untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi

    dan menyajikan data geografi atau data spasial (Congalton and Green, 1992). Di

    dalam SIG data tersimpan dalam format digital. Data SIG memiliki kemampuan

    memanipulasi data dan analisis data spasial dengan mengaitkan data atau informasi

    atribut untuk menyatukan tipe data yang berbeda kedalam suatu analisis tunggal.

    Sub sistem pemasukan data (data input) berfungsi untuk mengumpulkan dan

    memasukan data spasial dan atribut dari berbagai sumber yang relevan untuk

    kepentingan analisa. Subsistem ini mengkonversi atau mentransformasikan dari

    format data aslinya kedalam bentuk digital sesuai format SIG. Manfaat utama

    penyimpanan informasi dalam bentuk kode dan ID ini adalah untuk pengaktifan

    kembali data secara selektif, untuk keperluan tertentu

    IV. Tahap Pengolahan Data Dengan SIG 1. Pemasukan Data

    2. Manipulasi Dan Analisis Data

    3. Peta Tematik Dalam Format vektor Dan Raster/Grid yang berbasis SIG

    25. Persyaratan Kerjasama

    Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan

    kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi.

    1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub-penyedia harus diatur dalam

    kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

    2. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus megacu

    kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut system

    penyetaraan.

    3. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh

    sub-penyedia.

    Masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua

    aspek.

    26. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

    Pengumpulan Data Lapangan harus memenuhi persyaratan dengan mengacu pada

    SNI atau Standar lainnya yang berlaku.

  • 11

    No Nama Jabatan Tanggal Paraf

    DINAS PEKERJAAN UMUM

    KOTA BONTANG

    27. Alih Pengetahuan

    Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan

    pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada :

    1. Staf Pejabat Pembuat Komitmen

    2. Staf Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yang

    berkompeten di bidang yang dimaksud.

    28. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, penyedia jasa wajib menerapkan

    sistem manajemen K3 dan menyusun Rencana Kesela-matan dan Kesehatan Kerja

    Kontrak (RK3K).

    Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultansi harus mencakup aspek-

    aspek K3.

    Bontang, Maret 2012

    KPA/PPK

    Bidang Pengairan

    Dinas Pekerjaan Umum

    Kota Bontang

    Hj. ERVINA SETIANINGSIH, ST., MT.

    NIP. 19750223 2000003 2 007