kak data base dan sig bid pengairan bontang rev
DESCRIPTION
Contoh Kerangka acuan kerja database. Term of reference databaseTRANSCRIPT
-
1
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA)
NAMA
KEGIATAN :
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN
DATABASE BIDANG PENGAIRAN KOTA
BONTANG (TAHAP II)
LOKASI : KOTA BONTANG
SKPD :
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
BONTANG
BIDANG PENGAIRAN
PAGU DANA : RP. 330.700.000,00
SUMBER DANA : APBD KOTA BONTANG
TAHUN
ANGGARAN : 2012
-
2
KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
URAIAN PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kota Bontang sebagai sebuah kota yang memiliki keragaman kehidupan sosial
ekonomi telah mengalami suatu perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam
bidang kehidupan penduduk yang sangat berkaitan erat dengan perencanaan tata
ruang. Seiring dengan hal tersebut maka terjadi suatu efek domino dimana jumlah
penduduk semakin meningkat yang berarti diperlukan suatu infrastruktur pengairan
(drainase) yang lebih memadai. Menilik dari kondisi yang ada pada saat ini dengan
membandingkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhannya
yang demikian tinggi, maka perencanaan jaringan drainase (pengairan) harus diatur
dengan sangat hati-hati dan tepat guna agar memberikan suatu rasa aman dan nyaman
bagi masyarakat. Selain itu pemeliharaan (maintenance) jaringan drainase merupakan
suatu kewajiban yang bersifat rutin dalam jangka waktu tertentu untuk tetap
memastikan kondisinya tetap terawat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
menjelaskan bahwa air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai
manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi,
sosial maupun budaya masyarakat. Begitu pentingnya air beserta sumber-sumbernya,
maka pemerintah daerah dituntut untuk mempunyai strategi perencanaan dan
penanganan masalah pengairan yang cepat, tepat, dan akurat.
Dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang
Sistem Informasi Sungai, disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi, atau
pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan system
informasi sungai. Sistem informasi sungai yang dimaksud merupakan bagian dari
sistem informasi sumber daya air. Sistem informasi tersebut harus diperbarui sesuai
kebutuhan. Maka dari itulah, Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
bermaksud melanjutkan kegiatan Penyusunan sistem informasi dan data base bidang
pengairan Kota Bontang sebagai sarana untuk pengembangan system yang sudah ada.
Hal tersebut tentu sangat penting untuk ketersediaan informasi data base bangunan
pengairan beserta kondisinya yang sesuai dengan keadaan sebelumnya.
Oleh sebab itu untuk memperoleh gambaran yang akurat, lengkap, dan mutakhir
mengenai keadaan pengairan di Kota Bontang dengan tujuan membentuk kumpulan
dokumen berupa data base, yang datanya digunakan sebagai masukan untuk
penyusunan rencana dan program pembinaan selanjutnya serta dapat memberikan
catatan tentang data inventaris pengairan.
Data jaringan drainase yang umum digunakan pada saat ini masih bersifat paper based
dan belum terkomputerisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang
sangat pesat, permodelan software data pengairan/jaringan drainase dapat dilakukan
dengan berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG). Pemilihan software berbasis
SIG dikarenakan data jaringan drainase merupakan suatu data yang bersifat keruangan
(spatial). Diharapkan dengan pembuatan sofware tersebut, penyediaan informasi
terhadap suatu jaringan bidang pengairan dapat dilakukan secara lebih efektif dan
efisien sehingga pengambilan keputusan penanganannya dapat dilakukan dengan lebih
cepat dan tepat.
-
3
2. Maksud Dan Tujuan
Maksud dilakukannya kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base Bidang
Pengairan Kota Bontang adalah untuk melanjutkan Penyusunan Sistem Informasi dan
Data Base yang meliputi perkembangan suatu jaringan pengairan yang mencakup
aspek hukum, teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan jaringan,
bangunan utilitas, dan pemanfaatannya sehingga dapat digunakan sebagai acuan
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pembangunan pengairan kota.
Sedangkan tujuannya adalah melaksanakan tertib pembangunan pengairan dengan
mewujudkan dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan mudah diperoleh melalui
sistem informasi yang handal dan efektif.
3. Sasaran
Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang diharapkan adalah
peningkatan kinerja untuk penyusunan rencana dan program penyelenggaraan
pengairan di Kota Bontang.
4. Lokasi Kegiatan
Kegiatan ini harus dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lokasi pekerjaan berada di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur.
5. Sumber Perdanaan
Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya kurang lebih Rp. 330.700.000,-
termasuk PPN dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Bontang yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran
2012.
6. Nama dan Organisasi, Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Hj. Ervina Setianingsih, ST., MT.
Satuan Kerja : Bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan
Umum Kota Bontang
DATA PENUNJANG
7. Data Dasar
a. Peta geologi b. Data hidrologi c. Data klimatologi d. Program Sistem Informasi dan Data Base Bidang Pengairan Kota Bontang Tahap I
8. Standar Teknis
Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar lainnya yang berlaku.
9. Studi-Studi Terdahulu
Penyusunan data base dan system informasi geografis Kota Bontang tahun 2011.
10. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Dan Data Base
Bidang Pengairan Kota Bontang adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
2. Undang-undang RI No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
-
4
3. Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
4. Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai,
6. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
7. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya
Air
8. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
9. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
10. Keputusan Presiden No. 57 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan
Tata Ruang Nasional
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Operasi Dan pemeliharaan Jaringan Irigasi
RUANG LINGKUP
11. Lingkup Kegiatan
Lingkup wilayah menitikberatkan pada bidang pengairan di wilayah Kota Bontang,
sebagai lingkup kegiatan Penyusunan Data Base dan Sistem Informasi Geografis
Bidang Pengairan adalah sebagai berikut :
1) Pengumpulan data
Proses pengumpulan data dilakukan dengan mencari data dari buku dan peta yang
dimiliki oleh Dinas PU Bidang Pengairan Kota Bontang yang berhubungan
dengan objek permasalahan. Selain itu beberapa data juga diperoleh secara
langsung dengan survey ke lapangan.
Data-data yang perlu diinventarisasi adalah :
a. Data Nama-Nama Sungai, b. Elevasi muka air sungai, c. Kandungan Sedimen air sungai, d. Data teknis banjir,, e. Penyebab, jenis dan jumlah kerugian akibat banjir, f. Data Sumber Air, g. Data Debit Air, h. Data Jaringan Irigasi, i. Data Bangunan Irigasi, j. Data Curah Hujan, k. Data Embung/Telaga, l. Data Pemanfaatan Sumber Air, m. Peta Peta.
2) Ujicoba Instalasi sistem
Proses instalasi sistem dilakukan dengan cara menginstalasikan sistem ini ke
dalam suatu komputer. Ujicoba proses instalasi ini bertujuan untuk mengetahui
apakah sistem yang dibuat dapat bekerja dengan hasil yang sama persis seperti di
komputer developer.
3) Ujicoba antarmuka sistem
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah semua form-form yang ada dalam
sistem sudah berfungsi dengan benar agar kesalahan yang terjadi dapat seminimal
mungkin. Ujicoba ini juga bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari system
yang dibuat.
-
5
4) Input data
Terdapat dua proses input data pada sistem ini yaitu input data grafis yang
bertujuan untuk menambah data spasial (peta) dan input data atribut yang
bertujuan untuk mengisi informasi-informasi dari data spasial yang telah di-input.
Setelah proses input data akan dilakukan pengujian hasil yang ditampilkan pada
form peta dan panel informasi.
5) Edit data
Terdapat dua proses edit data yaitu edit data grafis yang bertujuan untuk mengedit
data spasial yang telah ada dan edit data atribut yang bertujuan untuk mengedit
informasi tertentu dari data spasial yang telah ada.
6) Pencarian atau query data.
Terdapat dua proses pencarian data pada system yaitu pencarian data berdasarkan
criteria pencarian data atribut tertentu dan pencarian data berdasarkan radius
pencarian spasial (peta) tertentu.
7) Tampilan informasi
Informasi yang ditampilkan adalah berupa informasi bidang pengairan
berdasarkan data spasial (peta) yang dipilih oleh pengguna sistem. Selain itu
pengguna sistem juga dapat menampilkan informasi-informasi dari jaringan
pengairan yang kondisinya rusak dan yang sudah saatnya dilakukan pemeliharaan
(maintenance).
Form untuk mode info (informasi) dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: Form
legenda peta.dan Form informasi detail daerah pengairan
8) Analisis Kelayakan Sistem, melakukan analisa yang lebih spesifik terhadap sistem informasi geografis inventarisasi bidang pengairan di Kota Bontang secara
terstruktur sesuai dengan tujuan sistem.
12. Keluaran-keluaran
Terkait dengan kegiatan konsultan jasa konsultansi dalam pelaksanaan pekerjaan
Penyusunan Data Base Dan Sistem Informasi Geografis Bidang Pengairan Kota
Bontang terdapat beberapa pelaporan sebagai produk kerja yang harus dibuat oleh
konsultan. Laporan-laporan tersebut akan disampaikan kepada pihak Pengguna Jasa
sesuai dengan acuan waktu seperti yang telah dijelaskan di dalam Kerangka Acuan
Kerja.
13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen
Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat
digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa:
1. Laporan dan Data
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu serta fotografi (bila
ada) dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa.
2. Staf Pengawas/Pendamping
Pengguna Jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai
pengawas atau pendamping dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi.
3. Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa
- Dukungan administrasi dan surat menyurat.
- Dalam hal konsultasi rutin dengan pihak-pihak terkait atau direksi pekerjaan, penyedia jasa dapat menggunakan ruang rapat yang ada pada
-
6
kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang dengan catatan ruang rapat
tersebut sedang tidak dipergunakan.
14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi
Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi Penyedia jasa harus
menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk
kelancaran pelaksanaan pekerjaan, antara lain :
1. Komputer, printer (sewa).
2. Kendaraan Operasional (sewa).
3. Peralatan survei dan investigasi (sewa).
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa
Lingkup dan kewenangan penyedia jasa adalah sebagai berikut:
1. Penyedia jasa berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun
mengadakan barang yang sesuai dengan kontrak.
2. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai
apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari
satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberi kuasa kepada salah satu
anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban
anggota penyedia lainnya terhadap Pengguna Jasa.
16. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 3 (tiga) bulan kalender atau 90 (sembilan puluh) hari
kalender.
17. Personil
POSISI KUALIFIKASI JUMLAH
ORANG/BULAN
TENAGA AHLI
1. Tim Leader / Ketua Tim Studi
Sarjana Teknik Sipil Hidro/Teknik
Pengairan (S1) sebanyak 1 (satu)
orang yang berpengalaman
minimal 5 tahun atau S2 dengan
pengalaman minimal 3 tahun
dalam bidang penyusunan Data
Base Dan Sistem Informasi
Geografis serta bersertifikasi
keahlian di bidangnya
1 Orang
3 Bulan
2. Ahli Design Program ( Ahli Informatika)
Sarjana Teknik Informatika (S1)
sebanyak 1 (satu) orang yang
berpengalaman minimal 3 tahun
di bidangnya
1 Orang
3 Bulan
3. Ahli Teknik Pengairan
Sarjana Teknik Pengairan (S1)
sebanyak 1 (satu) orang yang
berpengalaman minimal 3 tahun
di bidangnya
1 Orang
3 Bulan
-
7
18. Jadwal /Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Penyedia Jasa harus membuat Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/ Kegiatan yang
antara lain paling sedikit memuat :
1. Jenis/butir-butir pekerjaan yang dilakukan
2. Diagram batang yang menunjukkan waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan
jenis pekerjaan dengan satuan kolom waktu mingguan)
3. Lengkung-S mulai awal pekerjaan (kemajuan pekerjaan 0 %) sampai dengan
akhir pekerjaan (kemajuan pekerjaan 100 %).
Pembagian waktu kerja harus dibuat mingguan dan setiap bulan dibagi dalam
4. Ahli Geodesi Sarjana Teknik Geodesi (S1) sebanyak 1 (satu) orang yang
berpengalaman minimal 3 tahun
di bidangnya
1 Orang
3 Bulan
TENAGA SUB AHLI/PENUNJANG
5. Asisten Ahli desain Progran/Informatika
pendidikan D3 Manajemen
Informatika berpengalaman
minimal 1 tahun di bidangnya
1 Orang
3 Bulan
6. Asisten Ahli Teknik Pengairan
pendidikan D3 Teknik Sipil
berpengalaman minimal 1 tahun
di bidangnya
1 Orang
3 Bulan
7. Asisten Ahli Geodesi pendidikan D3 Teknik Geodesi berpengalaman minimal 1 tahun
di bidangnya
1 Orang
3 Bulan
8. Surveyor pendidikan D3 Sipil berpengalaman minimal 1 tahun
di bidangnya
2 Orang
3 Bulan
9. Asisten Surveyor Pendidikan STM atau sederajat 4 Orang 3 Bulan
10. Operator GIS/CAD pendidikan D3 Sipil berpengalaman minimal 1 tahun
di bidangnya
1 Orang
3 Bulan
11. Tenaga Administrasi Keuangan
Berpendidikan minimal setingkat
SLTA/SMK atau sederajat, dan
telah berpengalaman dibidangnya
dan dapat mengoperasikan
software MS Office.
1 Orang
3 Bulan
12. Operator Komputer Berpendidikan minimal setingkat SLTA/SMK atau sederajat, dan
telah berpengalaman dibidangnya
dapat mengoperasikan software
MS Office.
1 Orang
3 Bulan
-
8
empat minggu.
19. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan, memuat :
1). Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh (antara lain persiapan
meliputi mobilisasi personil, peralatan kantor, peralatan survei, kendaraan
operasional, dll.)
2). Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung Iainnya.
3). Jadwal kegiatan penyedia jasa.
4). Jadwal penugasan personil dan peralatan.
5). Hasil kesimpulan sementara hasil pengumpulan data, gambar/peta dan
laporan hasil kegiatan terdahulu yang terkait (bila ada), tinjauan lapangan,
identifikasi permasalahan dan evaluasi permasalahan.
6). Penyusunan rencana kerja bulan berikutnya
Laporan harus diserahkan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK
diterbitkan. Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan
Laporan Pendahuluan dimasukkan dalam Laporan Antara. Jumlah laporan yang
diserahkan : 10 (sepuluh) buku.
20. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan, memuat :
1). Hasil kemajuan pekerjaan yang telah dicapai selama 1 (satu) bulan dilengkapi
lengkung-S kemajuan kerja.
2). Penjelasan program berikutnya baik teknis maupun administratif dan
permasalahannya.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setiap awal bulan
berikutnya.
Jumlah laporan yang diserahkan : 3 (tiga) buku.
21. Laporan Akhir Sementara(Konsep Laporan Akhir)
Laporan Akhir Sementara, memuat :
1. Rangkuman sementara hasil pekerjaan secara keseluruhan. 2. Semua hasil analisa baik dari segi hidrologi, topografi, geoteknik. 3. Kesimpulan sementara hasil penyusunan sistem informasi dan data base bidang
pengairan.
Tanggapan, masukan dan perbaikan-perbaikan dari hasil pembahasan Laporan
Akhir Sementara dimasukkan dalam Laporan Akhir.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum kontrak
berakhir.
Jumlah laporan yang diserahkan : 9 (sembilan) buku.
22. Laporan Akhir
Laporan Akhir, memuat :
a. Rangkuman akhir (final) hasil pekerjaan secara keseluruhan. b. Kesimpulan akhir hasil pekerjaan.
Laporan Akhir ini merupakan penyempurnaan atau bentuk akhir dari Laporan
Akhir Sementara yang telah dibahas dalam diskusi bersama dengan memperbaiki
-
9
isi laporan sesuai dengan masukan dan rekomendasi dari hasil diskusi Laporan
Akhir Sementara, harus diserahkan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak
SPMK diterbitkan.
Jumlah laporan yang diserahkan : 10 (sepuluh) buku.
23. Foto Dokumentasi
Foto Dokumentasi yang diserahkan : 3 (tiga) album.
Seluruh Laporan dan gambar disajikan dalam Bahasa Indonesia sesuai
format (bentuk) laporan yang berlaku di lingkungan Bidang Pengairan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Bontang. Untuk istilah-istilah dalam bahasa asing,
agar ditulis dalam format huruf miring.
Disamping itu berkas komputer (computer files)/soft copy seluruh hasil
pekerjaan di simpan (backup) dalam sebuah External Harddisk.
Jumlah harddisk yang diserahkan : 1 (satu) buah.
24. Rencana Kerja
I. Tahap Inventarisasi Data
Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahap inventarisasi data
Penyusunan Data base Dan Sistem Informasi Geografis Bidang Pengairan Kota
Bontang adalah sebagai berikut :
1. Inventarisasi Data Primer
Data primer yang harus dikumpulkan oleh pihak konsultan antara lain adalah
sebagai berikut :
Titik koordinat sarana dan prasarana pengairan
Data dan informasi kondisi sarana dan prasarana pengairan.
Data dan informasi lain yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pengairan.
Dokumentasi baik foto maupun video sarana dan prasarana pengairan (visualisasi sarana dan prasarana).
2. Inventarisasi Data Sekunder
Data sekunder yang harus dikumpulkan oleh pihak konsultan antara lain adalah
sebagai berikut :
Peta Digital Topografi Kota Bontang skala 1 : 10.000 atau 1 : 25.000
Peta Administrasi per kecamatan
Database/data atribut sarana dan prasarana pengairan per kecamatan di Kota Bontang.
Data pendukung lainnya
3. Inventarisasi data lapangan
Inventarisasi data lapangan yang akan dilakukan antara lain adalah
pengambilan titik koordinat di setiap lokasi sarana dan prasarana pengairan
dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), pengambilan
visualisasi sarana dan prasarana, data dan informasi kondisi sarana dan
prasarana pengairan dan informasi lain yang berkaitan dengan sarana dan
prasarana pengairan.
II. Tahap Analisa GPS (Global Positioning System) Posisi suatu titik sarana dan prasarana perhubungan disini dinyatakan dengan
koordinat UTM (X,Y) yang mengacu pada suatu sistem proyeksi peta tertentu.
-
10
Karena GPS juga dapat melakukan hal yang sama untuk basis-basis data lainnya
dari aplikasi GIS yang berbeda-beda, maka secara tidak langsung aplikasi GPS juga
digunakan untuk mengkorelasikan basis-basis data yang berbeda dalam hal datum
dan ketelitian posisi dari data, sehingga aplikasi GIS yang satu dapat
'berkomunikasi' dengan Aplikasi GIS lainnya secara baik dan dapat
dipertanggungjawabkan validitasnya (integrate System Aplication).
III. Tahap Analisa Penyusunan Aplikasi (Format SIG)
Sistem Informasi Geografis (Aeronoff, 1989) adalah sistem berbasis komputer yang
mempunyai 4 kemampuan untuk menangani data bereferensi geografi, yaitu:
a. Pemasukan data (data input) b. Manajemen data penyimpanan/store dan pemanggilan/retrieve c. Analisis dan manipulasi d. Menghasilkan data (data output)
Sistem Informasi Geografis sistem untuk memasukkan, menyimpan, memanipulasi
dan menyajikan data geografi atau data spasial (Congalton and Green, 1992). Di
dalam SIG data tersimpan dalam format digital. Data SIG memiliki kemampuan
memanipulasi data dan analisis data spasial dengan mengaitkan data atau informasi
atribut untuk menyatukan tipe data yang berbeda kedalam suatu analisis tunggal.
Sub sistem pemasukan data (data input) berfungsi untuk mengumpulkan dan
memasukan data spasial dan atribut dari berbagai sumber yang relevan untuk
kepentingan analisa. Subsistem ini mengkonversi atau mentransformasikan dari
format data aslinya kedalam bentuk digital sesuai format SIG. Manfaat utama
penyimpanan informasi dalam bentuk kode dan ID ini adalah untuk pengaktifan
kembali data secara selektif, untuk keperluan tertentu
IV. Tahap Pengolahan Data Dengan SIG 1. Pemasukan Data
2. Manipulasi Dan Analisis Data
3. Peta Tematik Dalam Format vektor Dan Raster/Grid yang berbasis SIG
25. Persyaratan Kerjasama
Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan
kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi.
1. Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub-penyedia harus diatur dalam
kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
2. Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus megacu
kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut system
penyetaraan.
3. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh
sub-penyedia.
Masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua
aspek.
26. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan
Pengumpulan Data Lapangan harus memenuhi persyaratan dengan mengacu pada
SNI atau Standar lainnya yang berlaku.
-
11
No Nama Jabatan Tanggal Paraf
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BONTANG
27. Alih Pengetahuan
Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan
pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada :
1. Staf Pejabat Pembuat Komitmen
2. Staf Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang yang
berkompeten di bidang yang dimaksud.
28. Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, penyedia jasa wajib menerapkan
sistem manajemen K3 dan menyusun Rencana Kesela-matan dan Kesehatan Kerja
Kontrak (RK3K).
Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultansi harus mencakup aspek-
aspek K3.
Bontang, Maret 2012
KPA/PPK
Bidang Pengairan
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Bontang
Hj. ERVINA SETIANINGSIH, ST., MT.
NIP. 19750223 2000003 2 007