kajian terhadap kpsi bandung mengenai …
TRANSCRIPT
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
KAJIAN TERHADAP KPSI BANDUNG MENGENAI PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN
DIKAITKAN DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN
2014 TENTANG KESEHATAN JIWA
Lita Aryani Manalu
2011200153
PEMBIMBING
Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H, M.H.
Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2017
Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan
Pembimbing
(Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H.)
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK
Dalam rangka mewujudkan nilai - nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi -tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Lita Aryani Manalu
No. Pokok : 2011 200 153
Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah I karya penulisan hukum berjudul :
"Kajian Terhadap KPSI Bandung dalam Pelaksanaan Upaya Kesehatan Jiwa Dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa"
adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah I karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakantindakan yang :
a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik
Seandainya di kemudian hari temyata bahwa Saya telah menyalahi atau melanggar pemyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksisanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.
Pemyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.
Bandung, 07 Januari 2018
Llisan hukum,
2011 200 153
Abstrak
Di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang
diman pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan untuk
menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan
kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang mengganggu
Kesehatan Jiwa dan di Pasal ini dijelaskan pula bahwa Upaya Kesehatan Jiwa bertujuan
untuk menjamin Ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam Upaya Kesehatan
Jiwa. Dapat diketahui bahwa Pelayanan bagi Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa belum
dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya orang yang
mangalami gangguan jiwa di sekitar masyarakat. Diharapakan bahwa penangan pelayanan
kesehatanjiwa bagi orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut dilaksanakan secara
maksimal. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis
sosiologis. Skripsi ini berkaitan dengan fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar sektor
kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyaraka, skripsi ini melakukan penelitian di
KPSI Bandung yang dimana KPSI tepat untuk melaksanakan penelitian.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Krisus untuk segala
perlindungan dan kesetiaan-Nya kepada penulis , hingga pada akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penulisan hukum untuk memenuhi tugas akhir yang berjudul “KAJIAN
TERHADAP KPSI BANDUNG MENGENAI UPAYA KESEHATAN JIWA
DIKAITKAN DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA”. Penyusunan penulisan
hukum ini ditujukan untuk salah satu syarat memperoleh Starata satu pada Jurusan Ilmu
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Dalam penulisan dan penyelesaian penulisan hukum ini banyak pihak yang
memberikan bantuan dan dukungan serta doa kepada Penulis. Pada kesempatan ini penulis
mengucapkan terimakasih kepada:
1. Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sudah
membimbing dan memberikan arahan, nasihat, masukan. Penulis mengucapkan
terimakasih banyak
2. Dr. Tristam Pascal Moeliono,S.H.,M.H., L.L.M. selaku Dekan Fakultas Hukum
Universita Katolik Parahyangan dan juga selaku penguji sidang penulis.
3. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas
Katolik Parahyangan dan juga selaku penguji sidang penulis
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat
disebutkan satu persatu
Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terhadap
kedua orang tua penulis J. Manalu dan B. Sihombing yang sudah sudah
memberikan semangat penuh dan kasih sayang kepada penulis. Penulis juga berterima
kasih kepada kedua saudara penulis Fruliandona Manalu dan Eranto Manalu yang
sudah membantu dan mendukung penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada
saudara dan teman sedari kecil Gina Afriyani Manalu dan juga kepada Lamtiar
Sumarni Nababan serta Ayu Ros Arisen Silaban. Penulis juga mengucapkan
terimakasih kepada teman seperjuangan pada saat kuliah Utari Siwi Ghaisani,
Aswad Sadio, Valeria Datu Tallulemang, Claudia Grace Chyntia L, Sharah
Anzelia, Lora Rebecca, Reymon Hutauruk, Chris Simorangkir, Naomy Sihotang
dan teman yang lainnya yang tiidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis
mengucapkan termakasih kepada teman kost Sry stevanie P, Kezia Gabriella I,
Shandy Angelica H dan penulis mengucapkan terimakasih kepada teman satu
pelayanan Joice Panjaitan, Hanna Putri Sihaloho, Ade Putri Siahaan.
Bandung, 07 Januari 2017
Lita Aryani Manalu
2011 200 153
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................1
A. Latar Belakang.............................................................................................1
B. Rumusan Masalah........................................................................................9
C. Maksud dan Tujuan....................................................................................10
D. Kegunaan Penelitian..................................................................................11
E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data...................................................11
F. Sistematika penulisan............................................................................13
BAB II KESEHATAN DAN KESEHATAN JIWA
A. Kesehatan dan Kesehatan Jiwa...................................................................15
1. Definisi Kesehatan...............................................................................15
2. Kriteria Sehat........................................................................................16
B. Kesehatan Jiwa...........................................................................................20
1. Definisi Kesehatan Jiwa.......................................................................20
2. Penyebab Gangguan Jiwa.....................................................................21
3. Penggolongan Gangguan Jiwa.............................................................22
4. Masyarakat dan Kemunculan-kemunculan Gangguan Jiwa................27
C. Upaya Kesehatan Jiwa................................................................................33
D. Kesehatan dan Kesehatan Jiwa berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan....................................................................................................37
BAB III KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT
A. Pengertian Kesejahteraan Sosial.................................................................43
B. Usaha Kesejahteraan Sosial........................................................................49
1. System Maintenance.............................................................................49
2. System Control.....................................................................................50
3. System Change.....................................................................................50
C. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial............................................................51
D. Masalah-masalah Sosial.............................................................................54
1. Pengertian Masalah Sosial....................................................................54
2. Ciri-ciri Masalah Sosial........................................................................55
3. Penyebab terjadinya Masalah Sosial....................................................56
E. Pengertian Masyarakat...............................................................................57
F. Kesejahteraan Sosial dan Peran Serta Masyarakat berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan Indonesia..................................................................63
1. Undang-undang Dasar 1945.................................................................63
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial....................................................................................................64
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial................................................65
BAB IV PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN JIWA DI KOTA BANDUNG
DIKAITKAN DENGAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG KESEHATAN
JIWA NOMOR 18 TENTANG KESEHATAN JIWA
A. Penerapan pasal 55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Jiwa di Kota Bandung...............................................................67
B. Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat di Kota Bandung berdasarkan Pasal
55 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang di Kota
Bandung.....................................................................................................69
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.................................................................................................82
B. Saran...........................................................................................................84
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Indonesia adalah Negara yang memiliki landasan Hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung
tinggi Hak Asasi Manusia, serta menjamin seluruh warga Negara
Indonesia untuk memiliki hak yang sama di dalam Hukum tanpa
terkecuali, hal tersebut diperkuat dalam Pancasila sila ke-5 yang
menyatakan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan
Sosial adalah milik Seluruh Rakyat Indonesia. Dijelaskan pula pada
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat (1) yang menyatakan,
“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapat hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapat pelayanan
kesehatan”
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Kesehatan menjelaskan apa
yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk
hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan suatu
Hak Asasi Manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
2
Indonesia dan setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
dilaksanakan berdasarkan prinsip non-dikskriminasi, partisipatif dan
berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan
nasional.1 Dari hal tersebut maka dapat dilihat bahwa kesehatan
merupakan unsur penting bagi pembangunan suatu Negara.
Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi mental sejahtera yang
memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh
dari kualitas hidup seseorang, dengan memperhatikan semua segi
kehidupan manusia dengan ciri menyadari sepenuhnya kempampuan
dirinya, mampu menyadari tekanan hidup yang wajar, mampu bekerja
produktif dan memenuhi kehidupan hidupnya, dapat berperan serta dalam
lingkungan hidup, menerima dengan baik apa yang ada pada dirinya
merasa nyaman bersama orang lain.2 Kesehatan jiwa dapat diartikan
sebagai pengetahuan yang bertujuan mempelajari dan berikhtiar
mempertahankan dan mempertinggi taraf kesehatan jiwa pada taraf yang
setinggi-tingginya; baik dalam hubungan dengan diri pribadinya, maupun
dengan dunia sekitarnya, berupa daya penyesuaian diri yang baik,
kesenangan hidup yang memuaskan, dan keinginan yang menetap untuk
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 “ketentuan umum tentang Kesehatan” 2 Program kesehatan di UPTD unit puskesmas Pejagoan Kabupaten Kebumen ,
http://www.kesehatan.kebumenkab.go.id/2015/09/18/program-kesehatan-jiwa-di-uptd-unit-puskesmas-pejagoan-kabupaten-kebumen/ Diakses tanggal 18 desember 2016
3
memperoleh hidup stabil, sabar dan harmonis; dengan perkataan lain;
sikap mental atau jiwa positif, bukan sekedar tidak ada gangguan atau
penyakit jiwa.3
Gangguan jiwa memiliki pengertian yaitu suatu ketidakberesan
kesehatan dengan manifestasi psikologis atau perilaku terkait dengan
penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk, dan desebabkan oleh
gangguan biologis, sosial, psikologis, genetik, fisis atau kimiawi.
Gangguan jiwa memiliki suatu keadaan tidak beres yang berhakikatkan
penyimpangan dari suatu konsep normatif.4
Pengertian lain mengenai orang yang memiliki gangguan jiwa dapat
dilihat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyatakan “Orang Dengan Gangguan
Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami
gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam
bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna,
serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan
fungsi orang sebagai manusia”.
Kota Bandung adalah Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memilki
luas wilayah 16.731 hektar. Yang secara administratif terbagi atas 30
3 Hasan shaidy, Ensiklopedia Umum, Kanisius, Yogyakarta, 2012 hlm.555. 4 Pengertian (definisi) gangguan Jiwa, http://psikologi.or.id/psikologi-umum-pengantar/pengertian-definisi-
gangguan-jiwa.htm, diakses pada tanggal 03 April 2017
4
kecamatan. Jumlah penduduk Kota Bandung tercatat 2.655.160 jiwa,
terdiri dari 1.358.632 jiwa laki-laki, dan 1.296.537 perempuan.5 Dari
jumlah penduduk yang tinggal di Kota Bandung yang cukup padat, tak
menutup kemungkinan banyak yang mengalami masalah gangguan jiwa
yang disebabkan banyak faktor.
Orang yang memiliki gangguan jiwa tersebar di seluruh Indonesia,
salah satunya di Kota Bandung. Dari data yang tercatat jumlah orang yang
memiliki gangguan jiwa hingga Agustus 2015 sebanyak 11.363 Orang di
Kota Bandung.6 Jumlah tersebut Kota Bandung menjadi salah satu
penyumbang orang yang mengalami gangguan jiwa terbesar di Jawa Barat.
dari jumlah kasus gangguan jiwa yang terus menerus bertambah memiliki
dampak pada beban Negara dan penurunan prodiktivitas manusia untuk
jangka panjang.7
Masalah yang timbul bukan hanya berdasarkan jumlah orang yang
memiliki gangguan jiwa yang semakin banyak, masalah lainnya adalah
dari sebagian orang sakit jiwa banyak yang berkeliaran dan
menggelandang di banyak tempat. Contoh nyata yang dapat dilihat di
pinggiran jalan dan sudut Kota, di tempat-tempat fasilitas umum, dan
sebagainya. faktor yang mempengaruhi masalah orang yang mengalami
5 https://ppid.bandung.go.id/profil-kota-bandung/ diakses pada tanggal 28 Agustus 2017 6 http://www.inilahkoran.com/berita/bandung/47527/kota-bandung-penyumbang-terbesar-pasien-sakit-
jiwadiakses pada tanggal 12 Agustus 2017 7 ibid
5
gangguan jiwa yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor pekerjaan.
Usia yang mengalami gangguan jiwa berkisar 21 tahun sampai 45 tahun
dan didominasi jenis kelamin laki-laki.8
Tidak dapat dipungkiri bahwa orang yang memiliki gangguan jiwa
seringkali menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan masyarakat dan
mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan lingkungan. Hal ini
perlu penanganan khusus yang harus dilakukan oleh berbagai pihak, pihak
Pemerintah maupun masyarakat sekitar. Seringkali keberadaan orang
dengan gangguan jiwa dianggap sebelah mata oleh masyarakat, pandangan
tersebut harus diluruskan bahwa penangangan bagi orang sakit jiwa bukan
hanya perkerjaan Pemerintah, melainkan masyarakat memiliki bagian atau
peran penting untuk menanggulangi masalah orang dengan gangguan jiwa,
hal yang dapat dilakukan melalui upaya kesehatan jiwa.
Pada kalangan masyarakat awam, orang yang mengalami gangguan
jiwa dianggap sebagai hal yang memalukan, dan masyarakat cenderung
mengabaikan, mengucilkan bahkan mengurung mereka, tanpa
menghiraukan kebutuhan mereka akan makanan dan minuman.9 Pada
dasarnya, hak orang yang mengalami gangguan jiwa telah diatur dalam
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia yang berbunyi “setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat
8 ibid 9 http://wilayah4.ilmpi.org/2017/07/12/mirisnya-pandangan-masyarakat-terhadap-orang-yang-memiliki-
gangguan-jiwa/diakses pada tanggal 16 Agustus 2017
6
fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan,
pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya,
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berptisipasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “ dan hal tersebut
juga terdapat dalam Pasal 149 Undang-Undang Kesehatan “Penderita
gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan
dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau
keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di
fasilitas pelayanan kesehatan”.
Walaupun pelayanan kesehatan bagi orang yang mengalami
gangguna jiwa yang menggelandang gratis, tidak dapat dipunggkiri bahwa
hal tersebut memilki kesulitan bagi pihak Rumah Sakit Jiwa, karena pihak
Rumah Sakit Jiwa harus mengetahui dari mana asal dan pengirim orang
dengan gangguan jiwa tersebut, dan hal ini perlu pula adanya kerjasama
antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. hingga pada saat ini bahwa
Dinas Sosial belum memiliki tempat penampungan bagi mantan orang
yang mengalami gangguan jiwa. Pihak Rumah Sakit Jiwa berharap adanya
rumah/atau penampung tersebut bagi mantan orang yang mengalami
gangguan jiwa10.
10 ibid
7
Upaya Kesehatan Jiwa dapat pula dilaksanakan dengan Fasilitas
pelayanan bedasarkan Pelayanan di luar Sektor Kesehatan dan Fasilitas
Pelayanan Berbasis Masyarakat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 55
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ya
menyatakan :
“fasilitas pelayanan diluar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan
berbasis masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45
huruf b meliputi: praktif psikolog; praktik pekerja sosial; panti sosial;
pusat kesejahteraan sosial; pusat rehabilitasi sosial; rumah
perlindungan sosial; pesantren atau insitiusi berbasis keagamaan;
rumah singgah; dan lembaga kesejahteraan sosial.”
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
dijelaskan pada Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
”Penderita Gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga
negara. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persamaan
perlakuan dalam setiap aspek kehidupan, kecuali peraturan perundang-
undangan menyatakan lain”
Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:
“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam
keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu
ketertiban hukum dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan
8
pengobatan dan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan
kesehatan. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat wajib
melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan
bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang,
mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain.”
Pada Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa tahun 2014 dalam
ketentuan umum dijelaskan bahwa Upaya kesehatan jiwa adalah setiap
kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi
setiap individu, keluarga, masyarakat, dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau masyarakat.
Kedua Undang-Undang yang disebutkan sebelumnya, didukung pula
oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Sistem Kesehatan Kota Bandung dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) dan
ayat (2) “Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di Daerah. Peran serta masyarakat sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) meliputi : Penyedia sumber daya kesehatan;
Pelaksana dan pengguna pelayanan kesehatan; dan Pengawasan atas mutu
pelayanan kesehatan.”
Untuk menanggulangi permasalahan orang yang mengalami
gangguan jiwa perlu peningkatan pelayanan Kesehatan Jiwa, hal tersebut
9
dapat dilihat dari jumlah orang yang mengalami gangguan jiwa di Kota
Bandung yang terus meningkat. Dari latar belakang tersebut penulis
memberi judul :
“PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN JIWA DI KOTA
BANDUNG DIKAITKAN DENGAN PASAL 55 UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN JIWA”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Dengan diberlakukannya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, bagaimana pelaksanaan
pelayanan Kesehatan Jiwa berbasis masyarakat di Kota Bandung
dalam mencapai tujuan dari dibuatnya undang-undang tersebut?
2. Apakah ditemukan berbagai permasalahan berkaitan dengan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Jiwa?
10
C. Maksud dan Tujuan Penelitian
Setiap proses pada penelitian Penulis mempunyai maksud dan tujuan
yang disesuaikan dengan rumusan masalah diatas. Berdasarkan rumusan
masalah, yang hendak dicapai yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana fasilitas pelayanan di luar sektor
kesehatan dan fasilitas berbasis masyarakat dalam upaya kesehatan
jiwa berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk menganalisa apakah ditemukan permasalah yang berkaitan
dengan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas
pelayanan berbasis masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa yang
dilaksanakan di Kota Bandung berdasarkan ketentuan undang-
undang yang berlaku.
D. Kegunaan Penelitian
Melalui penelitian ini penulis hendak menjelaskan dan memberikan
manfaat, mengenai informasi baik secara teoritis maupun praktis. Adapun
kegunaan yang dilakukan secara teoritis dapat memberikan sumbangan
pengetahuan terkhusus bagi ilmu hukum tentang pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan oleh masyarakat di Kota Bandung berdasarkan Undang-undang
11
Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Sedangkan kegunaan praktis
dilakukan untuk penelitian ini adalah bagaimana implementasi dari penerapan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa terutama di
Kota Bandung.
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
Adapun mengenai metode penelitian dapat dilihat dalam uraian di
bawah ini:
1. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini metode
penelitian yuridis-sosiologis, metode penelitian yuridis-sosiologis
adalah metode yang mengutamakan penelitian lapangan dan
peraturan/ literatur yang ada. Yang akan diteliti adalah bagaimana
fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan
berbasis masyarakat dalam Upaya Kesehatan Jiwa di Kota Bandung
yang diwakili oleh Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) di
Jl. L.L.R.E. Martadinata Nomor 11, Bandung.11
2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis yaitu:
a. Penelitian Lapangan
11 Soerjono Soekanto, Puma di Purbacaraka, perihat penelitian hukum hal 65 (Alumni, Bandung, 1979)
12
Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan
data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan
langsung dengan pihak yang terkait dalam penelitian.
b. Peneltian kepustakaan
Dilakukan untuk memperoleh data sekunder terhadap ketentuan
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang
berwujud laporan dan seterusnya.
c. Observasi
Pengamatan secara langsung terhadap lokasi yang akan menjadi
objek penelitian yaitu Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia
(KPSI) Bandung
d. Wawancara
Memberikan pertanyaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam
penelitian.12
3. Verifikasi Data
Selanjutnya hasil wawancara akan dainalisis dengan menggunakan
amalisis kualitaitif. Data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis
kualitatif apabila: data yng terkumpul tidak berupa angka-angka yang
dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka,
hubungan atar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non
12 Amiruddin,H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
hlm 92
13
probabilitas, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan
pengamatan, pengunanaan-penggunaan teori kurang dilakukan.13
4. Sistematika Penulisan
Dalam rangka memberikan penjelasan mengenai apa yang akan
diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan dalam
sistematika sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Merupakan bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan pustaka, metode
penelitian serta sitematika penulisan.
BAB II Landasan teori mengenai Kesehatan dan Kesehatan Jiwa
Dalam bab ini penulis akan memaparkan penjelasan-penjelasan
mengenai teori Kesehatan dan Kesehatan Jiwa di Indonesia
berdasarkan atau ditinjau dari pendapat ahli dan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.
13 Bambang, waluyo, penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, jakarta, 1996, hlm. 77
14
BAB III Landasan teori mengenai Kesejahteraan Sosial dan
Masyarakat
Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai teori-teori
Kesejahteraan Sosial dan bagaimana Peran Masyarakat terhadap
Upaya Kesehatan Jiwa di Kota Bandung, diperkuat dengan pendapat
ahli yang akan dijelaskan secara rinci dalam bab ini.
BAB IV Hasil Penelitian
merupakan bab mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari
pengamatan yang dilaksanakan di Komunitas Peduli Skizofrenia
Indonesia (KPSI) Bandung, serta pihak-pihak yang berkaitan pada
penelitian.
BAB V Kesimpulan dan Saran
merupakan bab Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini akan
menguraikan kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan oleh
penulis.