kajian prospek konsep pidana kerja sosial pada … · advocate office drs. irpan yb, sh, mh,...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user i

KAJIAN PROSPEK KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL

PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA TAHUN 2010 DALAM PEMBAHARUAN

HUKUM PIDANA INDONESIA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagaian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Aditya Danni Rosihandi

NIM. E0008269

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2012


commit to user ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh


NIM. E0008269

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 5 Oktober 2012

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Prof.Dr. Supanto, S.H.,M.H. R. Ginting, S.H.,M.H.NIP. 19601107.198601.1.001 NIP. 19580105.198403.1.001


commit to user iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





Oleh


NIM. E0008269

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Oktober 2012

DEWAN PENGUJI

1 Rofikah, S.H., M.H. :…………………………………… Ketua

2 R. Ginting, S.H., M.H. :……………………………………

Sekertaris 3 Prof. DR. Supanto, S.H., M.H. :……………………………………

Anggota Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H NIP. 19570203.198503.2.001


commit to user iv

PERNYATAAN

Nama : Aditya Danni Rosihandi

NIM : E0008269

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

KAJIAN PROSPEK KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL PADA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PIDANA TAHUN 2010 DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

INDONESIA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam

penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar

yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 Oktober 2012

yang membuat pernyataan

Aditya Danni Rosihandi NIM. E0008269


commit to user v

Abstrak

Aditya Danni Rosihandi, NIM. E0008269. KAJIAN PROSPEK KONSEP PIDANA KERJA SOSIAL PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2010 DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat penegak hukum di Surakarta mengenai prospek konsep pidana kerja sosial pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (RUU KUHP) tahun 2010 dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia dan hubungan tujuan pemidanaan yang dianut dalam konsep pidana kerja sosial pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 2010. Penelitian ini dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang bersifat penelitian Survei deskripsi. Lokasi penelitiannya di Kantor Advokat Drs. YB Irpan, S.H., M.H, Satuan Reserse Kriminal Polres Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Rumah Tahanan Kelas I Surakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dengan cara randomsampling. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, adanya prospek yang sangat besar pidana kerja sosial diterapkan sebagai sanksi alternatif di Indonesia hal tersebut berdasarkan pertimbangan banyaknya kelebihan pidana kerja sosial ini bila dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan, dan pidana kerja sosial ini sangat relevan dengan tujuan pemidanaan integratif karena pidana kerja sosial dipandang memenuhi beberapa unsur tujuan pemidanaan antara lain Teori retributif (absolute), teori relatif (deterrence), Teori perlindungan sosial (social defence) serta pemeliharaan solidaritas masyarakat.

Kata kunci: Pidana Kerja Sosial, Pembaharuan Hukum Pidana


commit to user vi

Abstract

Aditya Danni Rosihandi, NIM. E0008269. PROSPECT STUDY CONCEPT OF COMMUNITY SERVICE ORDER ON PENAL CODE BILL 2010 IN REFORMOF INDONESIA PENAL CODE . Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This research has a goal to know determine the opinion of law enforcement in Surakarta on the outlook for the criminal concept of social work at the Bill Book Criminal Justice Act Indonesia (Penal Code Bill) of 2010 in reform of Indonesia penal code and relations sentencing objectives adopted in the concept of community service order Penal Code Bill 2010. In this study, the writer uses sociological law research or empiric with survey description approach. The research located in Advocate Office Drs. Irpan YB, SH, MH, Surakarta Police Criminal Investigation Unit, the State Attorney Surakarta, Surakarta court, the House of Detention Class I Surakarta. Sources of data used in sociological or empirical legal research is the source of primary data and secondary data sources. Secondary data sources consisted of primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials. Collection techniques through interviews and documentary study. Sampling technique by way of random sampling. The data analysis technique used in this study is qualitative. Based on the findings and conclusions resulting discussion, the prospect of a huge community service order applied as alternative sanctions in Indonesia it is based on consideration of the many advantages of social work criminal when compared to criminal deprivation of liberty, and community service order is highly relevant to the purpose of punishment integrative community service order is seen as criminal elements meet several objectives retributive theory of punishment, among others (absolute), the theory of relative (deterrence), Theories of social protection (social defense) as well as the maintenance of community solidarity.

Keywords: Community Service Order, Reform of Penal Code


commit to user vii

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Ra’d ayat 11)

“ Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.” (Mario Teguh, 2012)


commit to user viii

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Papa dan Mama tersayang

Kakak dan adik-adiku

My Lovely Aisya Arina Pratiwi

Sahabat-sahabatku


commit to user ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufiq dan

hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul

“ Kajian Prospek Pidana Kerja Sosial Pada Rancangan Undang-Undang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2010 Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Indonesia”.

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat

guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

2. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik serta pembimbing

skripsi I yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, memberi masukan serta

saran selama ini.

3. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi II yang telah

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran dan masukan

kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah membantu penulis selama ini.

5. Seluruh aparat penegak hukum di Surakarta, terutama kepada:

a. Bapak Aiptu Eko Santoso dan Aiptu Heri Purwanto selaku anggota Reskrim

Polres Surakarta.

b. Bapak Djohar Arifin, S.H. selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta.

c. Bapak Bintoro Widodo, S.H., bapak Jhony Aswari, S.H., dan bapak Kadim,

S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.


commit to user x

d. Bapak Slamet, S.St. dan Basuki, S.Pd. selaku petugas Rutan Kelas I

Surakarta.

e. Bapak Drs. YB Irpan, S.H., M.H. selaku advokat.

Yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan

pendapat serta masukan tentang penulisan skripsi ini.

6. Papa dan mama yang begitu besar memberikan kepercayaan pada anaknya untuk

berproses menemukan dan memahami arti hidup yang sebenarnya.

7. Kakakku Rosita dan adik-adiku Ayu, Hanin yang telah banyak menemani dalam

menulis skripsi ini.

8. My lovely Aisya Arina yang setia menemani dalam suka dan duka dan telah

banyak menemani dalam menulis skripsi ini.

9. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008, Angga, Adit, Bayu, Vina,

Pandu, Irfan dan teman-teman DPR (Dibawah Pohon Rindang) yang telah

menjadi sahabat dalam suka dan duka.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

memberikan dukungan demi terselesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.


commit to user xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL………………………………………………………… i

PERSETUJUAN PEMBIMBING………………………………………….... ii

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………….. iii

HALAMAN PERNYATAAN……………………………………………….. iv

ABSTRAK…………………………………………………………………… v

MOTTO………………………………………………………………………. vii

PERSEMBAHAN……………………………………………………………. viii

KATA PENGANTAR………………………………………………………... ix

DAFTAR ISI………………………………………………………………….. xi

DAFTAR TABEL…………………………………………………………….. xiv

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………. xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……………………………………………….. 1

B. Rumusan Masalah……………………………………………………… 6

C. Tujuan Penelitian………………………………………………………. 6

D. Manfaat Penelitian……………………………………………………... 7

E. Metode Penelitian……………………………………………………… 7

1. Jenis Penelitian……………………………………………………… 8

2. Sifat Penelitian……………………………………………………… 8

3. Pendekatan Penelitian………………………………………………. 8

4. Populasi dan Sempel………………………………………………… 8

5. Lokasi Penelitian…………………………………………………….. 10

6. Jenis data…………………………………………………………….. 10

7. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………… 11

8. Teknik Analisis Data…………………………………………………. 12


commit to user xii

F. Sistematika Penulisan……………………………………………………. 14

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori………………………………………………………… 16

1. Pidana dan Pembaharuan Pidana…………………………………… 16

2. Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Alternatif………………………. 19

3. Teori-Teori Tentang Tujuan Pemidanaan…………………………… 35

B. Kerangka Pemikiran……………………………………………………… 47

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian……………………………………………………………

49

1. Gambaran Umum Diterapkan Konsep Pidana Kerja Sosial

di Indonesia……………………………………………………………

49

2. Pendapat Penegak Hukum di Surakarta Mengenai Konsep

Pidana Kerja Sosial di Indonesia………………………………………

54

3. Konsep Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Aspek Tujuan

Pemidanaan…………………………………………………………… 80

B. Pembahasan ………………………………………………………………

88

1. Pendapat Penegak Hukum Di Surakarta Mengenai Prospek

Konsep Pidana Kerja Sosial Pada Rancangan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010

Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia……………………... 88

2. Kesesuaian Konsep Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Tahun 2010 Dengan Tujuan Pemidanaan…………………….………92


commit to user xiii

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan………………………………………………………………… 97

B. Saran…………………………………………………………………….. 99

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 100

LAMPIRAN


commit to user xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel.1 Relevansi pidana kerja sosial dengan teori

pemidanaan retributif (absolute)…………………………… 82


pemidanaan relatif (deterrence)……………………………. 84


pemidanaan perlindungan sosial (social defence)…………. 85

Tabel.4 Relevansi pidana kerja sosial dengan

Pemeliharaan Solidaritas Masyarakat……………………… 86


commit to user xv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar.1 Interactive Model of Analysis…………………………………… 14

Gambar.2 Kerangka Pemikiran…………………………………………….. 47


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sekarang ini sedang berlangsung proses pembangunan

hukum nasional untuk meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum,

tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum, dan penegakan hak

asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Hal tersebut

diprogramkan dalam arah kebijakan pembangunan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP). Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, Program

Legislasi Nasional (Porlegnas) tahun 2010-2014 merumuskan visi dan misi yang

menjadi parameter penentuan, penetapan dan prioritas rancangan undang-undang.

Visi pembangunan hukum nasional, yaitu mewujudkan negara hukum yang

demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk

peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran

untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan

dalam misinya diwujudkan dalam upaya pembaharuan sistem hukum, di

antaranya pembaharuan sistem hukum pidana.

Adapun hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum

warisan kolonial Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di

Indonesia. Dalam konteks inilah pembaharuan hukum pidana menjadi sangat

urgen, yaitu sebagai upaya menyerasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat

ke dalam hukum pidana Indonesia. Urgensi pembaharuan hukum pidana

Indonesia dikemukakan oleh Sudarto yang mengemukakan adanya tiga alasan

penting dalam rangka penyusunan hukum nasional yaitu alasan politis, alasan

1


commit to user

2

sosiologis dan alasan praktis. Apabila diperinci lebih lanjut tiga alasan yang

dikemukakan oleh Sudarto di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alasan Politis

Adalah wajar bahwa Indonesia sebagai negara merdeka mempunyai hukum

(pidana) yang bersifat nasional, yang didasarkan pada Pancasila sebagai

sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

2. Alasan Sosiologis

Urgensi pembentukan hukum (pembaharuan hukum) (pidana) nasional

didasarkan pada keharusan, bahwa hukum nasional itu harus didasarkan pada

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hukum nasional

haruslah mencerminkan kultur masyarakat Indonesia.

3. Alasan Praktis

Alasan ini mengisyaratkan, bahwa hukum nasional itu harus dapat dipahami

oleh masyarakatnya sendiri. Alasan ini didasarkan pada kenyataan, bahwa

hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia secara resmi menggunakan

bahasa Belanda, sementara dalam perkembangannya sangat sedikit

masyarakat (termasuk para penegak hukum) yang mempunyai kemampuan

berbahasa Belanda (Sudarto, 1982: 62).

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum

pidana dapat dilihat dari:

1. Sudut pendekatan kebijakan

a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional.

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat.

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.


commit to user

3

2. Sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolotik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansif hukum pidana yang dicita-citakan (Barda Nawawi Arief, 2011:29-30).

Landasan pemikiran pembaharuan terhadap pidana dan pemidanaan bukan

hanya menitik beratkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga

perlindungan individu dari pelaku tindak pidana. Digunakan pidana sebagai

sarana untuk mempengaruhi tindak laku seseorang tidak akan begitu saja berhasil,

apabila sama sekali tidak diketahui tentang orang yang menjadi obyeknya. Hal

yang paling diinginkan dari pidana tersebut adalah mencegah si pembuat untuk

mengulangi perbuatanya (Sudarto, 2006:86). Fungsi sanksi dalam hukum pidana

tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan

tetapi lebih dari itu kebaradaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan

memperbaiki si pelaku (M.Sholehhudin, 2007:162). Karena pidana pada

hakikatnya merupakan nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk

menderitakan dan tidak diperkenankan untuk merendahkan martabat manusia

(Niniek Suparni, 1996:3). Hal tersebut digunakan sebagai pemikiran

berkembangnya konsep untuk mencari alternatif dari pidana perampasan

kemerdekaan (alternative imprisontment) dalam bentuknya sebagai sanksi

alternatif (alternative sanction) (Muladi, 1995:132).

Salah satu jenis pidana yang paling banyak ditetapkan dalam perundang-

undangan dan diterapkan dalam praktek adalah pidana penjara (custodial), namun

dalam perkembangan banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan

pidana penjara sebagai salah satu sarana untuk mengulangi masalah kejahatan,

yang sering dipersoalkan adalah masalah keefektifitasannya di samping akibat-

akibat negatif dari pidana penjara. Selain itu permasalahan lain yang sering

dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan salah satunya

Kelebihan daya tampung (over capacity). Dampak yang dapat ditimbulkan dari


commit to user

4

kelebihan jumlah penghuni dibandingkan dengan kapasitas ruangan yang tidak

memadai dapat menimbulkan kasus plecehan seksual, masalah kesehatan dan

masalah kekerasan.

Hal tersebut menimbulkan usaha untuk mencari bentuk alternatif dari

pidana penjara. Usaha untuk membatasi penerapan pidana penjara, antara lain

dengan alternatif perampasan kemerdekaan (non-custodial) untuk perkara pidana

yang dianggap tidak terlalu serius atau membahayakan atau mempertimbangkan

pidana penjara hanya sebagai sanksi yang terakhir. Bentuk-bentuk non-custodial

yakni antara lain tertuang dalam aturan standart United Nations Standard

Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules). Diterima oleh

Majelis Umum PBB dalam resolusi 45/110 pada tanggal 14 Desember 1990. Draf

resolusi PBB ini merupakan hasil kongres PBB ke-8 mengenai “Prevention of

crime and The Treatmen of Offenders” yang diselenggarakan di Havana, Cuba

pada tanggal 27agustus-7september 1990. Dengan pertimbangan bahwa

pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari segi keamanan

masyarakat, pencegahan kejahatan, pembalasan yang adil dan penangkalan

reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat sebagai tujuan utama

sistem peradilan pidana.

Salah satu bentuk tindakan “non custodial” pada tahap peradilan dan

pemidanaan (trial and sentencing stage) dalam aturan United Nations Standard

Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules) oleh majelis

umum PBB dalam resolusi 45/110 tertanggal 14 desember 1990 diantaranya

berupa community service order. Di Indonesia sendiri telah dirumuskan mengenai

dijatuhkannya pidana kerja sosial bagi terpidana yang dijatuhi pidana penjara

kurang dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda kategori I

(Denda Kategori I sebesar Rp1.500.000), sebagaimana dalam Pasal 86 Rancangan

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun

2010.


commit to user

5

Konsep pidana kerja sosial dalam RUU KUHP belum disahkan di

Indonesia. Namun ada kasus sebagimana dalam berita liputan 6 pelaku tindak

kekerasan (Bullying) saat melaksanakan Masa Orientasi Sekolah (MOS) di SMU

Don Bosco Jakarta Selatan, dalam pemberian hukuman para pelaku tidak harus

menjalani pidana penjara namun sebagai gantinya para pelaku tindak kekerasan

terhadap temannya tersebut harus melakukan pelayanan sosial di panti jompo

“Panti Wredha Melania” Tangerang Banten selama dua bulan. Para pelaku yakni

Raldi, Rifki, Aryando dan Rio harus menghibur, memberi makan para penghuni

dan membersihkan fasilitas di panti jompo tersebut (Liputan6.TV. Pelaku

Bullying Harus Kerja di Panti Jompo, http://tv.liputan6.com).

Dari contoh kasus di atas meskipun belum dikategorikan sebagai pidana

kerja sosial karena belum memiliki dasar hukum yang mengaturnya, tetapi kasus

tersebut sudah memberikan pandangan kedepan kepada masyarakat bahwa pidana

kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat mengabdikan diri kepada

masyarakat dengan bekerja tanpa dibayar sebagai hukuman yang diterima atas

kejahatan yang dilakukan, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk

memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Mudzakkir “Pidana kerja sosial sebagai pidana

yang positif untuk menjalin kembali hubungan antara pelanggar dengan

masyarakat. Masyarakat yang memperoleh layanan dari pidana kerja sosial ini

sebaiknya masyarakat yang menderita akibat adanya kejahatan atau masyarakat di

tempat mana kejahatan terjadi sebagai bagian dari proses islah” (Mudzakkir,

2004:79).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mempelajari,

memahami dan mengadakan penelitian lebih mendalam yang tertuang dalam

bentuk penulisan hukum dengan judul: “KAJIAN PROSPEK KONSEP

PIDANA KERJA SOSIAL PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2010 DALAM

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA”.


commit to user

6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan

beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat penegak hukum di Surakarta mengenai prospek konsep

pidana kerja sosial pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Indonesia tahun 2010 dalam pembaharuan hukum pidana

Indonesia?

2. Apakah konsep pidana kerja sosial pada Rancangan Undang-Undang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 2010 sesuai dengan tujuan

pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pokok di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Tujuan obyektif

a. Untuk mengetahui pendapat penegak hukum di Surakarta mengenai

prospek konsep pidana kerja sosial pada Rancangan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 2010 dalam

pembaharuan hukum pidana Indonesia.

b. Untuk mengetahui kesesuaian konsep pidana kerja sosial pada Rancangan

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun

2010 dengan tujuan pemidanaan.

2. Tujuan subyektif

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang hukum pidana

khususnya mengenai konsep pidana kerja sosial pada Rancangan Undang-

Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2010 dalam



commit to user

7

b. Untuk melatih kemempuan penulis dalam mempraktekkan teori ilmu

hukum, mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran serta

pengetahuan yang di dapat selama masa perkuliahan.

c. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memeperoleh gelar S1 dalam

bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis

maupun orang lain, khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan

sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum

pada umunya, dan hukum pidana pada khusunya.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi di bidang karya ilmiah

serta bagi penelitian dan penulisan hukum sejenis di masa yang akan

datang.

2. Manfaat praktis

a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran

membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan

penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan oleh semua

pihak dalam pemahaman terhadap pemikiran tentang pidana kerja sosial

sebagai salah satu bentuk pidana.

E. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum adalah suatu proses

untuk menemukan aturan hukum, prisip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin


commit to user

8

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki,

2006:35). Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori

ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah

penelitian hukum sosiologis atau penelitian empiris. Pada penelitian hukum

sosiologi atau empiris ini penulis meneliti tentang kajian prospek konsep

pidana kerja sosial pada RUU KUHP tahun 2010 dalam pembaharuan hukum

pidana Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang penulis susun termasuk penelitian

yang bersifat survei deskripsi. Sifat penelitian survei deskripsi ini merupakan

suatu kegiatan penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek,

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa

sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta

hubungan antara fenomena yang diteliti (M. Nazir, 2009:63).

Penelitian survei deskripsi mempunyai tujuan untuk memperoleh

gambaran tentang karakteristik dari satu fenomena tertentu dari keadaan

sekarang dan atas dasar tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang fenomena

tersebut sehingga dapat dirumuskan rekomendasi bagi pemecahan masalah

tersebut. Dalam penulisan hukum ini penulis akan memaparkan hasil

penelitian tentang kajian prospek konsep pidana kerja sosial pada RUU KUHP

tahun 2010 dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.


commit to user

9

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan

kualitatif. Adapun pendekatan penelitian kualitatif merupakan tata cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai apa yang dinyatakan

oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata.

4. Populasi dan Sempel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Populasi adalah aparat penegak

hukum di Surakarta. Alasan pengambilan populasi adalah untuk

mendapatkan hasil yang sejalan dengan tujuan penelitian ini.

b. Sempel Penelitian

Sempel adalah sebagian atau wakil yang diteliti. Dinamakan

penelitian sempel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil

penelitian sempel, yang dimaksud menggeneralisasikan adalah

mengangkat kesimpulan peneliti sebagai suatu yang berlaku bagi populasi

(Arikunto, 2002:109). Penulis mengambil sampel dengan cara random

sampling, yaitu cara pengambilan sampel secara random (tidak pandang

bulu), artinya setiap elemen dari populasi mendapat kesempatan yang

sama untuk dipilih menjadi sampel (Muslan Abdurrahman, 2009: 105).

Sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini terdiri atas 9

aparat penegak hukum di Surakarta antara lain: 2 Polisi, 1 Jaksa, 3 Hakim,

2 petugas Rumah Tahanan dan 1 Advokat. Adapun penentuan pemilihan

yang dilakukan penulis dengan subyek aparat penegak hukum menjadi

sempel penelitian adalah kompetensi yang dimiliki aparat penegak hukum

dalam memberikan pendapat tentang konsep pidana kerja sosial, sehingga

dapat memberi masukan apabila pidana tersebut diberlakukan pada saat

mendatang.


commit to user

10

5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis

melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Advokat

Drs. YB Irpan, S.H., M.H, Satuan Reserse Kriminal Polres Surakarta,

KeJaksaan Negeri Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Rumah Tahanan

Kelas I Surakarta.

6. Jenis Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh

secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh

langsung dari lapangan dinamakan data primer, sedangkan data yang

diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono

Soekanto, 2007:51). Jenis data yang digunakan penulis dalam menyusun

penelitian hukum ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh

secara langsung dari penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data

primer merupakan wawancara langsung di lokasi penelitian. Adapun data

tentang penelitian ini diperoleh dari aparat penegak hukum di Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak

diperoleh secara langsung tetapi melalui penelitian kepustakaan yang

menunjang data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di

dapat melalui studi kepustakaan, misalnya instrumen hukum dalam bentuk

peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, buku-buku yang berkaitan dengan pidana kerja sosial dalam


c. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat ditemukannya data. Sumber data

yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :


commit to user

11

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh

langsung di lokasi penelitian yaitu dengan wawancara langsung

dengan aparat penegak hukum di Surakarta.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak

secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen,

peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil

penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer. Sumber data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundang-

undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan

hukum primer berupa :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga

Pemasyarakatan

5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan

Konvesi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk

Diperbolehkan Bekerja

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang

7) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

8) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Tahun

2010


commit to user

12

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan teks yang berkaitan

dengan permasalahan yang dikaji.

7. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh

penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer adalah dengan cara wawancara

langsung, yakni melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait dalam

penelitian ini yaitu pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini

dilakukan dengan anggota Bareskrim Kepolisian Resor Surakarta Aiptu

Eko Santoso dan Aiptu Heri Purwanto,. Kejaksaan Negeri Surakarta bapak

Djohar Arifin, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta bapak Bintoro

Widodo, Jhony Aswari, dan Kadim. Petugas Rutan Kelas I Surakarta

bapak Slamet dan Basuki, Serta Advokat Irpan.

b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan studi kepustakaan

tentang pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia

yang diperoleh melalui berbagai literatur meliputi buku-buku, peraturan

perUndang-Undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan

buku-buku yang berkaitan dengan pidana kerja sosial dalam pembaharuan

hukum pidana Indonesia.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data

dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Lexy J

Maleong, 2002:103). Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis ialah

model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis). Teknik model


commit to user

13

analisis interaktif adalah suatu teknik analisa data yang melalui 3 alur

komponen pengumpulan data, yaitu:

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan

penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasi

tersebut lebih memudahkan dalam penyusunan. Dalam proses ini data-data

yang telah di dapatkan dari hasil wawancara kemudian diseleksi menjadi

lebih sempit lagi sesuai dengan permasalah yang akan diteliti, yaitu

mengenai kajian prospek konsep pidana kerja sosial pada Rancangan

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010

dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

b. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini, data-data yang telah diseleksi menjadi

lebih sempit lagi dari hasil wawancara sesuai dengan permasalahan yang

diteliti kemudian disajikan dalam bentuk sebuah uraian deskriptif, yaitu

uraian hasil penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya

terjadi di lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi pencatatan-

pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi

yang mungkin, alur sebab-akibat, selanjutnya peneliti akan menarik suatu

kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37). Dalam penelitian ini, setelah data-data

tersebut diseleksi menjadi lingkup yang lebih sempit lagi sesuai dengan

permasalahan yang diteliti dan telah disajikan dalam bentuk uraian-uraian

deskriptif, maka dari uraian-uraian tersebut peneliti menarik kesimpulan

dari permasalahan yang diteliti.

Untuk lebih memudahkan mempelajari konsep analisis interaksi

penelitian ini dibuat sebagai berikut:


commit to user

14

Gambar. 1 Interactive Model of Analysis

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

penulisan yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka

sistematikan penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi

dalam sub-sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil

penelitian ini.

Dalam menyajikan penelitian ini penulis menyusunannya dalam

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan

sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau

memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan

hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut

PENGUMPULAN DATA

PENARIKAN KESIMPULAN

REDUKSI DATA

PENYAJIAN DATA


commit to user

15

secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan

permasalahan yang penulis teliti.

Landasan teori tersebut antara lain tinjauan tentang pidana,

tinjauan tentang pidana kerja sosial, tinjauan teori pemidanaan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan hasil

perolehan dari penelitian yang dilakukan tentang kajian prospek konsep

pidana kerja sosial pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Tahun 2010 dalam pembaharuan hukum pidana

Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil

penelitian serta memberikan saran yang dapat penulis kemukakan

kepada para pihak yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.


commit to user

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana

a. Pidana

Istilah lain bagi pidana, yang lebih dikenal oleh masyarakat

umum adalah “hukuman”. Dalam bidang hukum pidana “hukuman”

adalah terjemahan untuk kata “straf” yang terdapat dalam KUHP 1915,

atau kata “punishment” dalam literature anglo saxon. Walaupun kedua

isitilah ini mengandung persamaan arti, namun keduanya sebetulnya dapat

dibedakan. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum, yang

maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga putusan

Hakim dalam lapangan hukum perdata. Sementara istilah pidana

merupakan istilah yang lebih khusus yang menunjukan sanksi dalam

bidang hukum pidana (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:1-2).

Beberapa pendapat sarjana mengenai pidana, diantaranya sebagai

berikut (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:2-3):

2) Sudarto Pidana ialah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

3) Roeslan SalehPidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

4) Sir Rupert CrossPunishment means “the infliction of pain by the state on some one who has been convicted for an offence”.

5) H.L.A. HartPunishment must:a. Involve pain or other consequences normally considered

unpleasant;

16


commit to user

17

b. Be for an actual or supposed offender for his offence;c. Be for offence against rules;d. Be intentionally administered by human beings other than the

offender;e. Be imposed and administered by an authority constitueted by a

legal system against with the offence is committed.

Dari beberapa pengertian di atas, Muladi dan Barda Nawawi Arief

mengambil kesimpulan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-

ciri sebagai berikut:

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh negara atau badan yang

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana menurut undang-undang (Muladi dan Barda Nawawi Arief,

1998:4).

Dari keterangan yang telah disebutkan di atas pidana merupakan

pembalasan berupa penderitaan yang diperoleh pada setiap pelaku

kejahatan atas perbuatan yang dilakukan, karena perbuatan yang dilakukan

tersebut melanggar dari ketentuan perundang-undangan yang telah

ditentukan negara. Serta perbuatan yang dianggap telah menyimpang dari

norma-norma yang ada di masyarakat baik berdasarkan hukum adat

maupun berdasarkan hukum agama.

b. Pembaharuan Hukum Pidana

Sebagai upaya untuk melaksanakan amanat dari Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945, maka pembaharuan hukum merupakan salah

satu masalah besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia yaitu masalah

mengganti atau memperbaharui produk-produk hukum yang dibawa

negara kolonial salah satunya di bidang hukum pidana khususnya KUHP


commit to user

18

yang dipandang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia

saat ini, hal ini juga sebagai tuntutan terhadap kemandirian Indonesia

sebagai bangsa yang merdeka.

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum

pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural,

atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan

kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Pembaharuan hukum pidana

pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan

pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang

melatarbelakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada

hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi

dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral

sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural masyarakat Indonesia yang

melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan

hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan

hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang

berorientasi pada kebijakan (“policy-oriented approach”) dan sekaligus

pendekatan yang berorientasi pada nilai (“value-oriented approach)

(Barda Nawawi Arief, 2011:29).

Pembaharuan Hukum Pidana dapat diartikan sebagai Politik

Hukum Pidana atau Penal policy atau Kebijakan Hukum Pidana yang

bertujuan untuk penanggulangan kejahatan yang meliputi pembaharuan

hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum acara

pidana) dan hukum pelaksana pidana. Kebijakan merupakan persamaan

dari “policy” atau “politik” sedangkan kebijakan (policy) ini dapat

dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling

efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan

secara kolektif. Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah kebijakan

hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam


commit to user

19

kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan

berbagai istilah antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau

“strafrechtspolitiek” (Barda Nawawi Arief, 2011:26).

Yang dimaksud dengan politik hukum pidana ialah kebiJaksanaan

dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk

menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat

dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk bidang hukum pidana

melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1983: 83).

Dari beberapa pendapat mengenai pembaharuan hukum pidana di

atas maka dapat dikatakan upaya pembaharuan hukum pidana adalah suatu

upaya yang dilakukan oleh negara untuk memperbaharui hukum

berdasarkan perkembangan sosial budaya masyarakat untuk tercapainya

hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) di negara tersebut.

2. Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Alternatif

Banyaknya kritik mengenai pidana penjara yang kurang memuaskan

untuk tercapainya tujuan pemidanaan khususnya pidana penjara jangka

pendek, dan sebagai bentuk ketidak puasan masyarakat internasional terhadap

pidana perampasan kemerdekaan antara lain baik atas pertimbangan

kemanusiaan, pertimbangan filososfis pemidanaan maupun atas pertimbangan

ekonomis. Yang kemudian kecenderungan masyarakat internasional untuk

mencari sanksi alternatif di antaranya pidana kerja sosial (community service

order) sebagaimana tertuang dalam resolusi PBB yang dikenal dengan The

Beijing Rules. Kecenderungan ini juga ditransformasikan oleh Indonesia

dalam bentuk konsep, sebagai rangkaian dalam rangka pembaharuan hukum


commit to user

20

pidana Indonesia yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang KUHP

Indonesia.

Diadopsinya pidana kerja sosial dalam sistem hukum pidana Indonesia

itu tidak terlepas dari tekad untuk menjadikan hukum pidana Indonesia yang

tidak saja berorientasi pada perbuatan saja tetapi juga berorientasi pada pelaku

sekaligus (daad dader strafrecht) (Tongat, 2001:2). Dengan adanya pidana

kerja sosial dijadikan alternatif pidana penjara diharapkan menjadikan hukum

pidana di Indonesia lebih fungsional dan manusiawi, tidak hanya melihat dari

aspek korban melainkan juga pada pelaku serta keluarganya dan diharapkan

pidana kerja sosial juga dapat mengatasi permasalahan penjatuhan pidana di

Indonesia selain dampak negatif dari pidana penjara berupa stigmasi dan

dehumanisasi, tetapi juga permasalahan yang dihadapi oleh lembaga

pemasyarakatan yaitu over capacity maupun APBN yang diberikan untuk

keperluan para narapidana.

a. Pengertian Pidana Kerja sosial

Secara etimologis istilah “ pidana kerja sosial” berasal dari dua

kata yaitu “pidana” dan ”kerja sosial”. Bertolak dari pemahaman secara

etimologis, maka secara sederhana pidana kerja sosial dapat diartikan

sebagai pidana yang berupa kerja sosial, pidana kerja sosial merupakan

bentuk pidana dan pidana tersebut harus dijalani oleh terpidana dengan

melakukan kerja sosial yang ditentukan (Tongat,2001:7).

Pengertian pidana kerja sosial menurut Widodo (Widodo, 2009:

153):

“Pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh perturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Dalam putusan pengadilan tersebut terkandung suatu perintah (orders) terhadap terpidana, yaitu tentang jangka waktu pidana dan tempat pelaksanaan pidana”.


commit to user

21

Pengertian pidana kerja sosial Menurut Woo Sik Chung (Woo Sik

Chung. The Community Service Order In Korea, http://www.unafei.or.jp):

“The Community Service Order is an alternative sentence by which offenders who are sentenced to amCommunity Service Order work without monetary compensation at public, private or nonprofit agencies in the community for a certain period of time. They are therefore allowed an opportunity for repentance while leading a free life in lieu of incarceration”.

Pidana kerja sosial adalah hukuman alternatif kepada pelaku tindak

pidana yang diwujudkan dalam bentuk kerja sosial, yaitu bekerja tanpa

dibayar untuk masyarakat, swasta atau lembaga nirlaba yang ada di

masyarakat dengan jangka waktu tertentu. Karena itu mereka diberi

kesempatan untuk bertobat saat menjalani kehidupan yang bebas sebagai

pengganti penahanan.

Pengertian pidana kerja sosial dalam kamus hukum Oxford

(Oxford Dictionary Of Law, oxford university press, market house books

Ltd, 2002:96):

“an order that requires an offender (who must consent and be aged at least 16) to perform unpaid work for between 40 an 240 hours under the supervision of probation officer. Such and order replaces any other from of punishment (e.g imprisonment); it is usually based on a probation officer’s report and carried out within 12 months (unless extended). Breach of the order may be dealt with by fine or by revocation of the order and the imposition of any punishment that could originally have been imposed for the offence”.

Pidana kerja sosial merupakan suatu pidana yang dikenakan

kepada para pelaku kejahatan dengan melakukan suatu pekerjaan atas

permintaannya, dengan adanya kriteria atau syarat-syarat tertentu seperti

pelaku haruslah cakap atau mampu melakukan pekerjaan tersebut dan

berusia minimal 16 tahun. Pekerjaan yang dilakukan itu tidak dibayar

(sukarela) dengan lamanya waktu bekerja antara 40-240 jam di bawah


commit to user

22

pengawasan. Pidana kerja sosial merupakan pidana pengganti selain

pidana penjara dan dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan, selain itu

bisa ditambah kembali waktunya. Jika ada pelanggaran ketika

menjalankan pidana kerja sosial tersebut maka dapat digantikan dengan

pidana denda atau pidana lainnya.

Sedangkan Menurut Mohd. Al-Adib Samuri, pengertian pidana

kerja sosial yaitu (Mohd. Al-Adib Samuri, 2012:126):

“community service represents works carried out by the convicted for a public agency or non-profit organization for the purpose of repairing any damage that is a result of the crime in question or to provide compensation to the community for the convicted offender's sanction. as an alternative to imprisonment this sentence possesses some attractive qualities such as requiring the offenders to repay their debt to the aggrieved society in question and that the offenders are sentenced fairly, especially in respect of the number of hours required to serve regardless of their status, condition or the apparent difference in costs involved when compared to incarceration”.

Pidana kerja sosial merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh

terpidana untuk organisasi instansi publik atau nirlaba untuk tujuan

memperbaiki kerusakan apapun yang merupakan hasil dari kejahatan

tersebut atau untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat atas

sanksi bagi pelaku terpidana tersebut. Sebagai alternatif hukuman penjara

pernyataan ini memiliki beberapa sifat yang menarik seperti mensyaratkan

pelaku untuk membayar utang mereka kepada masyarakat yang dirugikan

tersebut dan bahwa pelaku dihukum secara wajar, terutama sehubungan

dengan jumlah jam yang dibutuhkan untuk melayani tanpa memandang

status mereka, kondisi atau perbedaan yang jelas dalam biaya yang

dibutuhkan bila dibandingkan dengan penahanan.

Dari beberapa pendapat mengenai pidana kerja sosial di atas maka

dapat dikatakan pidana kerja sosial merupakan jenis pidana yang sifatnya

sebagai alternatif pengganti hukuman yang diberikan oleh Hakim kepada


commit to user

23

terpidana untuk menjalankan hukuman di tempat publik dan tanpa dibayar

selama jangka waktu yang telah diputuskan sebagai bagian dari hukuman

atas kejahatan yang dilakukan, dengan diberikan pidana kerja sosial ini

dimaksudkan agar pelaku dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan

masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan

kepada pelaku agar menjadi individu yang lebih baik setelah terbebas dari

hukuman.

b. Ketentuan Pidana Kerja Sosial di Negara Lain

a. Inggris

Ketentuan pidana kerja sosial di Inggris sebagaimana

diungkapkan oleh Widodo bahwa tujuan pidana kerja sosial di Inggris

adalah mempekerjakan terpidana secara gratis di masyarakat sebagai

suatu alternatif pengganti pidana penjara. Kegiatan tersebut

dilaksanakan sesuai dengan sasaran sebagaimana ditentukan dalam

standar nasional sistem peradilan pidana. Dalam pelaksanaannya

pidana kerja sosial, terpidana di tempatkan pada lingkungan kerja yang

dapat mendukung pembinaan narapidana. Narapidana diperintahkan

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bawah

pengawasan pihak yang berwenang.

Pidana kerja sosial di Inggris merupakan perintah dari

pengadilan kepada terpidana, dan akan dijatuhkan jika:

a) Pelanggar dianggap layak untuk melaksanakan pekerjaan dengan

tanpa imbalan berupa bayaran atau upah (gratis), karena pekerjaan

yang dilakukan terpidana adalah untuk kepentingan masyarakat.

b) Pengadilan dapat menjatuhkan dan memerintahkan pidana kerja

sosial kepada terpidana antara 80 sampai 300 jam di masyarakat,

yang pelaksanaannya diawasi oleh pegawai khusus yang

berwenang.


commit to user

24

Pidana kerja sosial diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun,

terhitung sejak pidana tersebut dijatuhkan, dengan cara sebagai

berikut:

a) Dilaksanakan pada hari senin sampai dengan hari jumat.

b) Bagi terpidana yang mempunyai pekerjaan atau bersekolah secara

penuh (fulltime), pidana kerja sosial dilaksanakan pada akhir pekan

dan malam hari.

c) Dalam satu minggu, pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama

21 jam, dalam jangka waktu lebih dari 3 hari.

Selanjutnya dalam pedoman pelaksanaan pidana kerja sosial di

Inggris yakni pidana kerja sosial tidak terbuka peluang bagi terpidana

untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya dari masyarakat. Pada

tahap awal, semula terpidana kerja sosial mengikuti kursus/pelatihan

yaitu meliputi penyampaian informasi penting, berkenaan dengan

kondisi-kondisi pidana kerja sosial, standar perilaku terpidana, hasil

kerja yang diharapkan, kehadiran dan kedisiplinan dalam

melaksanakan kegiatan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah

mengikuti tahap tersebut, terpidana dapat melaksanakan pidana kerja

sosial di tempat yang ditentukan oleh pengadilan.

Mengenai teknik penempatan narapidana yang dijatuhi pidana

kerja sosial di Inggris, ada dua bentuk penempatan kerja, yaitu sebagai

berikut:

a) Penempatan secara berkelompok

Terpidana dipekerjakan secara kelompok untuk melayani

masyarakat. Terpidana dikelompokan dalam suatu kelompok kecil

yang beranggotakan empat atau maksimal lima orang di bawah

pengawasan petugas khusus.

b) Penempatan secara individu


commit to user

25

Penempatan secara individual dilakukan dengan cara

memperkejakan terpidana di tempat-tempat yang mempunyai

persamaan bidang, antara bidang pekerjaan di tempat kerja dengan

keahlian atau ketrampilan terpidana.

Semua pelaksanaan pidana kerja sosial di Inggris

menggunakan standar nasional sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Jika jangka waktu dan kondisi-kondisi

pelaksanaan pidana kerja sosial tidak sesuai dengan standar yang

sudah ditetukan secara nasional, pengadilan dapat melakukan tindakan

berikut:

a) Memerintahkan terpidana untuk membayar denda;

b) Menambahkan jumlah jam kerja kepada terpidana; dan

c) Menarik kembali atau membatalkan pidana kerja sosial, dan

menjatuhkan pidana yang utama, misalnya dengan menjatuhkan

pidana penjara jika terpidana gagal melaksanakan pidana kerja

sosial (Widodo, 2009:165-169).

b. Skotlandia

Di dalam jurnal yang berjudul “Paying back: 30 years of unpaid

work by offenders in Scotland” Gill Mc Ivor menjelaskan tentang

pidana kerja sosial di Skotlandia sebagai berikut:

“Pilot community service schemes were first introduced in Scotland in 1977, some four years after the introduction of similar pilots in England and Wales. In the absence of specific legislation, orders to perform unpaid work were made as requirements of probation and were administered by local authority social work departments who, since 1969, had been responsible for the supervision of offenders and other tasks that had been undertaken by the former probation service.

Including punishment (through the deprivation of the offender’s free time), rehabilitation (through the positive effects of helping others) and reparation (by undertaking work of


commit to user

26

benefit to usually disadvantaged sections of the community). The reintegrative potential of community service was to be achieved through the offender being enabled to remain in the community, retaining employment and family ties, and, through coming into contact with others while carrying out unpaid work, avoiding social isolation. Although the policy intention was that community service should serve as a direct – and hence cheaper - alternative to a prison sentence, the enabling legislation was somewhat ambiguous in this respect. Community service orders of between 40 and 240 hours - to be completed within a period of 12 months - could be imposed subject to their consent upon offenders aged 16 years and older who had committed offences that were punishable by imprisonment: the legislation did not direct the courts to make orders only if they would have imposed a custodial sentence instead.

Further legislative changes were introduced by the Criminal Procedures (Scotland) Act 1995 as amended by the Community Service by Offenders (Hours of Work) (Scotland) Order 1996 which raised the minimum number of hours orderable to 80 and the maximum under solemn proceedings to300 hours.

In its most recent guidance on community service (Scottish Government, 2009b, pp.1-2) the Scottish Government identifies the main aims of community service (and unpaid work as a condition of probation) as being: To provide Scottish criminal courts with a credible

community based penalty, which has the potential to achieve a positive outcome in respect of the offender’s future likelihood of re-offending;

To achieve a high degree of credibility with the Scottish public and judges as a high quality intervention, which balances the requirement that offenders pay back for their crimes to communities with opportunities to help them move their lives on;

To ensure that courts have access at all times to a community disposal, which offers a credible alternative to a sentence of imprisonment or detention, by requiring the offender to undertake unpaid work for a specified number of hours for the community;

To provide offenders with an opportunity to develop their interpersonal and vocational skills to enhance their employability prospect (Gill Mc Ivor, 2010:42-43).


commit to user

27

Dari penjelasan di atas bahwa pidana kerja sosial di Skotlandia

diperkenalkan pada tahun 1977, kerja sosial digunakan sebagai

hukuman terhadap waktu yang dimiliki pelaku, serta sebagai upaya

rehabilitasi dan memperbaiki sifat dari pelaku. Pidana kerja sosial

yang diberikan pada pelaku dengan lama waktu 40 sampai 240 jam

dan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Namun dalam

Perubahan dilakukan oleh legislatif Skotlandia pada tahun 1995 pidana

kerja sosial yang diberikan kepada pelaku dengan lama waktu 80 jam

sampai 300 jam.

Dari keterangan di atas tujuan dari pidana kerja sosial di

Skotlandia dapat dikatakan. Agar masyarakat dapat ikut berperan serta

membina pelaku kejahatan sehingga di masa yang mendatang pelaku

tidak melakukan kejahatan lagi, pidana kerja sosial digunakan sebagai

upaya membayar tindak kejahatan yang telah dilakukan pelaku kepada

masyarakat dengan dipekerjakan tanpa dibayar selama berpuluh-puluh

jam. Selain itu pidana kerja sosial ini agar pelanggar mendapatkan

kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya

sebagai upaya meningkatkan prospek kerja kepada pelanggar setelah

terbebas.

c. Republik Ceko

Ketentuan pidana kerja sosial sebagaimana dalam blog Recent

Development, bahwa pidana kerja sosial telah diterapkan dalam The

Czech Penal code sejak tahun 1995. Namun KUHP Republik Ceko ini

berlaku efektif pada januari 1996. Pengaturan pidana kerja sosial dapat

diterapkan apabila terdakwa diancam dengan pidana kurang dari 5

tahun. Selain itu juga Hakim harus memperhitungkan terlebih dahulu

mengenai sifat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku,


commit to user

28

kepribadian si pelaku dan juga Hakim harus mempunyai dasar yang

kuat atas tujuan yang akan dicapai dari pengenaan sanksi pidana kerja

sosial kepada pelaku tanpa harus memasukannya ke dalam penjara.

Hal ini dimaksudkan agar pidana kerja sosial merupakan satu-satunya

pidana alternatif dari pidana penjara yang dapat dikenakan.

Terpidana yang dikenakan pidana kerja sosial ini harus

melakukan sesuatu pekerjaan yang dilaksanakan secara sukarela dan

keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan itu dapat dirasakan oleh

masyarakat. Pidana kerja sosial tersebut dilaksanakan dengan jangka

waktu selama 50-400 jam, dan pelaksanaanya harus berakhir dalam

jangka waktu 1 tahun setelah ditetapkannya suatu putusan oleh

pengadilan.

Pengadilan juga memberikan pembatasan terhadap pelaku

pidana kerja sosial, yaitu jika pelaku gagal memperbaiki hidup atau

tidak dapat memnuhi persyaratan yang diberikan oleh pengadilan akan

mengubah putusannya kepada pelaku, maka pengadilan akan

mengubah putusannya tersebut menjadi hukuman penjara. Dalam

keadan seperti itu, pelaku tetap menjalankan pidana kerja sosial

bekerja di dalam penjara setiap hari selama paling sedikit 2 jam

sampai selesai waktu pidananya seperti yang telah ditetapkan oleh

pengadilan (Recent Development. The Czech Penal Code.

http://www.prison.org).

d. Irlandia Utara

Ketentuan pidana kerja sosial di Irlandia Utara sebagaimana

dalam blog Probation Board For Northern Ireland (PBNI), bahwa

pidana kerja sosial diperkenalkan di Irlandia Utara pada tanggal 1

April 1979 sebagai bagian dari penanganan pelanggar pada tahun

1976. Pada tahun 1982 dewan percobaan Irlandia Utara diberi


commit to user

29

tanggung jawab untuk "menjamin bahwa pengaturan yang dibuat

untuk orang-orang untuk melakukan pekerjaan di bawah Perintah

Pelayanan Masyarakat". Dasar legislatif untuk ini terkandung dalam

Dewan Hukuman Dalam Masa Percobaan. Pada tahun 1996 otoritas

legislatif telah ditulis ke dalam Pasal 13 Peradilan Pidana. Sekarang

undang-undang menyatakan bahwa seseorang, lebih dari 16 tahun,

yang dihukum karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman

penjara, pengadilan dapat memberi pidana kerja sosial yang

mengharuskan dia untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar

dengan persetujuan pelaku tidak kurang dari 40 jam dan tidak lebih

dari 240 jam.

Tujuan dari perintah pidana kerja sosial adalah untuk

mencegah lebih lanjut menyinggung pelaku dengan mengintegrasikan

pelaku ke dalam masyarakat melalui:

a) Berhasil menyelesaikan dengan baik pekerjaan yang tidak dibayar;

b) Menjaga persyaratan disiplin; dan

c) Perbaikan kepada masyarakat dengan melakukan kerja sosial yang

berguna (Probation Board For Northern Ireland (PBNI). Strategy

For Community Service. http://www.pbni.org.uk).

e. Amerika Serikat

Ketentuan pidana kerja sosial di Amerika Serikat sebagaimana

dalam blog Office of Probation and Pretrial Services, Administrative

Office of the U.S. Courts, 2003, bahwa di Amerika Serikat, pidana

kerja sosial bukan merupakan bentuk sanksi pidana, tetapi lebih

merupakan bentuk tindakan di dalam ruang lingkup pengawasan

(probation). Pemberian pidana kerja sosial ini dilaksanakan untuk


commit to user

30

jangka waktu antara 100-500 jam dan lamanya pidana kerja sosial ini

tidak boleh melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana kerja sosial

adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dalam korporasi ataupun

secara individual, terhadap pelaku tindak pidana yang tergolong dalam

first offender, terhadap para residivis, orang kaya ataupun miskin,

anak-anak maupun orang dewasa. Tetapi pengadilan dalam

memberikan pidana kerja sosial terhadap pelaku tindak pidana ini

sangat bersikap hati-hati dan melalui proses seleksi yang sangat ketat.

Tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat

dikenakan pidana kerja sosial. Yaitu dengan pertimbangan seseorang

yang karena perbuatannya, diperkirakan kedepannya dapat

memberikan ancaman yang serius kepada masyarakat, maka orang

tersebut tidak memenuhi syarat untuk diberikan pidana kerja sosial ini.

Biasanya yang termasuk tidak memenuhi syarat untuk

dikenakan pidana kerja sosial adalah terhadap pelaku yang melakukan

tindak pidana yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang dan

kecanduan alkohol, seseorang yang memiliki sejarah melakukan

serangan atau tindakan terhadap kejahatan seksual, seseorang yang

memiliki masalah serius secara emosional dan latar belakang

kejiwaanya. Pelaku yang dapat dikenakan pidana kerja sosial harus

memiliki pribadi dan stabilitas sosial yang baik, memiliki keinginan

serta motivasi yang tinggi, dan tidak memiliki catatan kriminal yang

menyangkut kejahatan dengan kekerasan.

Petugas pengawasan (probation officer) memiliki peran yang

sangat penting dalam pelaksanaan kerja sosial di Amerika. Sektor

pekerjaan yang dapat diberikan dalam mensukseskan pidana kerja

sosial di Amerika Serikat ini terdiri dari jenis pekerjaan yang

berhububungan dengan:


commit to user

31

a) Pekerjaan yang meluangkan waktunya di dalam hutan lindung

dengan membersihkan jalan setapak dan membangun tempat

perkemahan.

b) Pekerjaan yang berhubungan dengan pelayan terhadap anak-anak

dalam sekolah khusus anak-anak yang dalam perawatan,

contohnya sekolah luar biasa, panti asuhan.

c) Bekerja dalam perusahaan jasa konstruksi yang sedang

membangun proyek bendungan milik pemerintah dan membantu

penanganan tempat penampungan bagi pengungsi yang terkena

banjir.

d) Mengirimkan makanan ke panti-panti jompo.

e) Bekerja sebagai operator alat-alat berat untuk meratakan jalan

raya, membersihkan salju di jalan raya, atau membangun kawasan

sehat di tempat penampungan warga Indian.

f) Bekerja di perusahaan yang perangkat lunak (software) komputer,

mengajarkan ketrampilan komputer untuk siswa sekolah menengah

yang berada dikawasan perumahan penduduk yang padat atau

kumuh.

Jika pelaku yang melaksanakan kerja sosial ini tidak

memenuhi kewajibannya, maka petugas dari pengawasan akan

memberikan sanksi berupa teguran atau pencabutan kembali sanksi

tersebut dan akan dikenakan pidana lainnya (Office of Probation and

Pretrial Services, Administrative Office of the U.S. Courts, 2003.

Community Service. hhtp;//www.uscourts.gov).

f. Belanda

Ketentuan pidana kerja sosial di Belanda sebagaimana

diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa di Belanda dalam hal

Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara tidak


commit to user

32

bersyarat yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 6 bulan

ataupun pidana penjara yang untuk bagian tidak bersyarat yang

dieksekusi dengan ancaman hukuman tidak lebih dari 6 bulan, maka

sebagai pengganti atau alternatifnya Hakim dapat memberikan pidana

kerja sosial. Pidana kerja sosial tidak akan diberikan terhadap pidana

bersyarat (voorwaardeljike vrijheidstraf), pidana denda atau kurungan

pengganti. Alasanya adalah karena dalam pandangan pembuat undang-

undang, pidana kerja sosial ini lebih berat dibandingkan dengan pidana

bersyarat/percobaan, maka penggantian pidana bersyarat/percobaan

tersebut dengan pidana kerja sosial juga mengimplikasikan

pemberatan pidana.

Pekerjaan yang dilakukan dalam pidana kerja sosial di Belanda

ini hanyalah terhadap pekerjaan yang dilakukan demi kepentingan

masyarakat umum, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk

melakukan pekerjaan-pekerjaan selain di badan-badan pemerintah,

misalkan di perusahaan swasta yang di bidang pekerjaannya berupa

bidang kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, kerja sosial budaya,

perlindungan pelestarian alam, dan lembaga-lembaga bantuan sosial

lainnya. Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kerja sosial terkecuali

ada persetujuan dari terdakwa (Pasal 22c KUHP Belanda). Hakim baru

dapat menjatuhkan pidana kerja sosial setelah ia memastikan adanya

orang atau instansi yang untuk jangka pendek tertentu bersedia

memberikan pekerjaan tersebut kepada terpidana. Dimungkinkan jika

ternyata tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi terpidana, maka Hakim

dapat tidak menjatuhkan pidana kerja sosial, tetapi hanya

dimungkinkan untuk pengenaan pidana penjara saja.

Dalam suatu keputusan Hakim yang memuat sanksi pidana

kerja sosial, maka disamping dicantumkan sanksi pidana kerja sosial

tersebut, maka tercantum pula sanksi pidana penjara, yang oleh Hakim


commit to user

33

dinyatakan tidak dijalankan kecuali jika Hakim tidak memilih pidana

kerja sosial sebagai suatu sanksi pidana dalam keputusan akhirnya atau

hal ini untuk mengantisispasi jika ternyata sanksi pidana kerja sosial

gagal dilaksanakan dengan baik. Maksimal yang dapat diterpakan

untuk pidana kerja sosial ini adalah selama 240 jam, perhitungan

abstrak selama 240 jam tersebut sebanding dengan pidana penjara

selama 6 bulan, dengan perincian tiap minggu maksimal terpidana

bekerja selama 9-10 jam. Maksimum jangka waktu penyelesaian

pidana kerja sosial ini adalah 1 tahun.

Terhadap terpidana anak, batasan umur anak dalam KUHP

Belanda adalah 12-18 tahun, namun untuk rentang umur antara 16-18

tahun, Hakim denga mempertibangkan kedewasaan dari terpidana

anak tersebut, dapat memilih untuk memberlakukan hukum pidana

dewasa dengan ketentuan pidana penjara dikurangkan setengahnya

dari pidana penjara orang dewasa, pidana penjara seumur hidup diganti

dengan pidana penjara 10 tahun. Dalam Pasal 77h ayat (2) disebutkan

bahwa pidana kerja sosial termasuk dalam sanksi alternatif pengganti

pidana pokok yang dikenakan terhadap anak. Dalam Pasal 77f ayat

(1b) disebutkan bahwa dalam menerapkan Pasal 74 ayat (1) penunt

umum dapat menabahkan syarat-syarat kepada terdakwa berupa

pidana kerja sosial (arbeid ten algemenen) atau memperbaiki

kerusakan akibat tindak pidana atau mengikuti proyek pelatihan

minimal 40 jam dalam suatu periode tertentu, namun tidak boleh lebih

dari 3 bulan.

Pidana kerja sosial sebagai sanksi alternatif harus

diterapkan/dikenakan sebagai pengganti dari pidana-pidana yang

ditetapkan untuk delik khusus, dan tidak ada sanksi alternatif yang

dapat disamakan dengan tindakan “penempatan dalam suatu lembaga”

(Pasal 77g KUHP Belanda). Dalam Pasal 77b KUHP Belanda


commit to user

34

disebutkan bahwa, dalam hal seseorang telah mencapai usia 16 tahun,

tetapi belum 18 tahun pada saat delik dilakukan, Hakim dapat tidak

menerapkan Pasal 77 g KUHP Belanda dan memberlakukan ketentuan

dalam bab terdahulu apabila ada alasan berdasarkan kualitas/bobot,

sifat/karakter pembuat, atau keadaan-keadaan pada waktu delik di

lakukan (Barda Nawawi Arief, 2002:17-21).

g. Perancis

Ketentuan pidana kerja sosial di Perancis sebagaimana

diungkapkan oleh Jean-Marie Picqurat, bahwa dimasukannya

ketentuan pidana kerja sosial dalam KUHP Perancis, didasarkan atas

penerapan aturan pidana kerja sosial yang ada di Kanada berdasarkan

hukum anglo-saxon. Selain pengalaman penerapan pidana kerja sosial

di Kanada tersebut, Perancis juga terinspirasi dari percobaan-

percobaan penerapan pidana tersebut dalam rentang tahun 1992-1993,

dan disimpulkan bahwa pidana kerja sosial sangat berguna jika

diterapkan bagi pelaku tindak pidana, yaitu menghindarkan diri

mereka dari suasana hukuman penjara dan juga dapat diterapkan bagi

para residivis yang telah menghuni beberapa kali lembaga penjara

tersebut.

Pelaksanaan pidana kerja sosial di Perancis dilakukan selama

jangka waktu minimum 40 jam dan maksimum 240 jam yang

pelaksanaan keseluruhan pidana tersebut tidak melebihi jangka waktu

maksimum 18 bulan. Dalam melaksanakan pekerjaan dalam lingkup

pidana kerja sosial ini, jumlah jam kerja terpidana tidak melebihi

waktu sekama 12 jam dari waktu bekerja yang biasanya selama

seminggu. Terhadap anak yang berumur 16-18 tahun pidana kerja

sosial diberikan dengan jangka waktu 20-120 jam. Jika pidana kerja

sosial tidak dapat dilaksanakan secara baik sesuai dengan kesepakatan


commit to user

35

atau tidak dilaksanakan secara sempurna, maka pengadilan yang

memberikan pidana tersebut akan melihat kembali keputusan yang

telah dijatuhkan tersebut dengan mengganri putusan tersebut menjadi

pidana penjara atau dikenakan pidana denda.

Menurut Jean-Marie Picqurat, pidana kerja sosial di dalam

ketentuan KUHP Perancis, pada pokoknya terdiri dari 2 tipe, yaitu:

a) Pidana kerja sosial sebagai pidana pokok (diterapkan selama 200

jam yang dilaksanakan selama 6 bulan, jika gagal dilaksanakan,

maka hukuman dapat digantikan dengan pidana penjara selama 2

tahun dan denda sebesar 200.000 F) (Article 132-54 the French

Criminal Code).

b) Sanksi pidana kerja sosial sebagai kombinasi dengan pidana

bersyarat (suspended sentence). (sanksi pidana bersyarat yang

dapat dikenakan pidana kerja sosial dengan ancaman pidana

minimal 3 bulan penjara). (Berdasarkan Article 132-54 the French

Criminal Code, disebutkan bahwa “this provision is very close to a

probation order. In particular, its use is not subject to any

conditions”). Pidana kerja sosial di sini dapat dikenakan secara

keseluruhan atau sebagian dari pembatal pidana bersyarat (Hakim

berpandangan untuk mengambil alih juridiksi pemidanaan tersebut

(Jean-Marie Picqurat. Community Service, the French Experince.

http://www.caricom.org).

3. Teori-Teori Tentang Tujuan Pemidanaan

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat teori-teori yang

dijadikan dasar pembenaran pemberian pidana. Berangkat dari teori-teori ini

maka pemberian pidana merupakan sesuatu yang memang beralasan untuk

diberikan oleh pelaku tindak pidana. Perkembangan pemikiran tentang hakikat

tujuan pemidanaan, akan diuraikan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan,


commit to user

36

yaitu Teori retributif (absolute), teori relatif (deterrence), Teori perlindungan

sosial (social defence), Teori penggabungan (integratif) (Mahmud Mulyadi,

2006: 4).

a. Teori Retributif (absolute/pembalasan)

Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan adalah akibat

nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku

tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian

derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak

dirasakan oleh terpidana (Eva Achjani Zulfa, 2011:51). Tujuan

pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya

mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.

Tuntutan keadilan yang absolute ini, terlihat pada pendapat

Imanuel Kant dalam bukunya “philosophy of law” sebagai berikut

(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:11) :

“…Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan / kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Menurut teori Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana itu

terdapat di dalam apa yang disebut Kategorischen Imperativ, yakni yang

menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas.


commit to user

37

Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan

keharusan yang bersifat mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap

pembatasan yang semata-mata didasarkan pada tujuan itu harus

dikesampingkan. Jadi menurut Imanuel Kant pidana bukan sekedar

sebagai tujuan tetapi pidana yang diberikan pada seseorang yang telah

melakukan kejahatan suatu keadilan.

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula

dibagi dalam beberapa golongan,yaitu (Muladi dan Barda Nawawi Arief,

1998:13) :

1) Penganut teori retributif yang murni (the pure retributivist) yang

berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan

si pembuat. Golongan inilah yang mengemukakan alasan-alasan atau

dasar pembenaran untuk pengenaan pidana, sehingga golongan ini

disebut “punisher” (penganut aliran/teori pemidanaan).

2) Penganut teori retributif positif yang berpendapat bahwa alasan

pembalasan saja tidak cukup untuk menjatuhkan sanksi pidana.

Dibutuhkan alasan lain untuk membenarkan suatu penjatuhan pidana

di luar alasan pembalasan semata. Dalam hal ini, efek lain dari sanksi

yang dianggap positif, bila dalam pandangan retributif murni dianggap

sekunder sifatnya, justru dalam pandangan retributif positif menjadi

primer sifatnya. Titik berat dari pandangan ini adalah keuntungan-

keuntungan yang diperoleh dari suatu penjatuhan sanksi pidana harus

diperhitungkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, retributif positif ini dibagi lagi oleh

Nigel Walker menjadi jenis pandangan yaitu:

1) Penganut teori retributif terbatas (the limiting retributivist) yang

berpendapat pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan,

hanya saja tidak boleh melibihi batas yang cocok/sepadan dengan

kesalahan terdakwa.


commit to user

38

2) Penganut teori distributif (retributive in distribution), yang

berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak

bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi

oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati,

tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “strict

liability”. Golongan ini tidak mengajukan alasan-alasan untuk

pengenaan pidana, tetap mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan

pidana. Selanjutnya Nigel Walker, menyatakan bahwa kebanyakan

KUHP disusun sesuai dengan penganut “the limiting retribitivist”

yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa

mewajibkan pengadilan untuk mengenakan maksimim tersebut.

Penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori retributif

ini, menurut Romli Atmasasmita mempunyai sandaran pembenaran

sebagai berikut (Romli Atmasasmita, 1995:83-84):

1) Dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si

korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun

keluarganya. Perasaan ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat

dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe aliran

retributif ini disebut “vindicative”.

2) Penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku

kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap

perbuatan yang merugikan orang lain atau memproleh keuntungan dari

orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe

aliran retributif ini disebut “fairness”.

3) Pidana dimaksudkan untuk menunjukan adanya kesebandingan antara

beratnya satu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe aliran

retributif ini disebut propprtionality.

Adapun ciri-ciri pokok dari teori retributif, adalah sebagai berikut

(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:17):


commit to user

39

1) Tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pembalasan;

2) Hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama (the ultimate aim),

mengandung saran-sarana untuk tujuan lainnya, misalnya

kesejahteraan masyarakat (social welfare);

3) Kesalahan merupakan syarat satu-satunya untuk adanya pidana;

4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar; dan

5) Pemidanaan melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni

dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau

memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif (Deterrence)

Dalam teori ini dipandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan

lain yang lebih berarti dari tujuan pembalasan, yaitu perlindungan

masyarakat dan pencegahan kejahatan, baik prevensi umum maupun

prevensi khusus. Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan

memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan

kejahatan. Prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang

dijatuhkan, memberikan ”deterrence effect” kepada si pelaku sehingga

tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan fungsi perlindungan

kepada masyarakat memungkinkan bahwa dengan pidana pencabutan

kebebasan selama beberapa waktu, maka masyarakat akan terhindar dari

kejahatan yang mungkin dilakukan oleh pelaku (Mahmud Mulyadi, 2006:

6).

Van Bemmelen membagi tujuan pemidanaan ini dalam 2 (dua)

bagian yaitu prevensi umum/ pencegahan umum dan prevensi khusus/

pencegahan khusus (Van Bemmelen, 1987:27).

1) Prevensi Umum

Dengan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana pada

masyarakat pada umumnya, pencegahan kejahatan ingin dicapai oleh


commit to user

40

pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada

umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johanes Andenaes ada tiga bentuk pengaruh dalam

pengertian “general prevention”, yaitu: pengaruh pencegahan,

pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral, dan pengaruh

untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Jadi dalam

teori tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (deterrent

effect), tetapi juga termasuk pengaruh moral atau pengaruh bersifat

pendidikan sosial dari pidana (the moral of social pedagogical

influence of punishment) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:18).

2) Prevensi Khusus

Bertolak dari pendapat pelaku tindak pidana dikemudian hari

akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti tu lagi, karena ia

belajar bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana

akan berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Pembela teori ini misalnya Van Hamel yang berpandangan

bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan

dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul

dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari

adanya pidana. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang

pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus ini, ialah (Andi Hamzah,

1993:31) :

a) Pidana adalah melulu untuk pencegahan khusus, yakni untuk

menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan

cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak

melakukan niat jahatnya.

b) Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara

menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat

memperbaiki dirinya (reclasering).


commit to user

41

c) Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka

penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membikin

mereka tidak berdaya.

d) Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib

hukum di dalam masyarakat.

Adapun ciri-ciri pokok dari teori relatif, adalah sebagai berikut

(Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:17):

a) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);

b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;

c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan

kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang

memenuhi syarat untuk adanya pidana;

d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk

pencegahan kejahatan;

e) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat

mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun

unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu

pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesjahteraan masyarakat.

c. Teori Perlindungan sosial (social defence)

Teori pemidanaan perlindungan sosial ini berkembang setelah

Perang Dunia II dengan tokoh terkenalnya adalah Fillip Gramatica, yang

mendirikan pusat studi perlindungan masyarakat pada tahun 1945. Dalam

perkembangan pandangan “social defence” ini setelah kongres ke-2 tahun

1949 terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (ekstrim) dan

aliran yang moderat (reformis).

Pandangan radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. gramatica

yang berpendapat bahwa (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:35):


commit to user

42

“Hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya”.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel yang

menamakan alirannya sebagai “Defence Social Nouvelle” atau “ New

Social defence” atau “perlindungan sosial baru”. Menurut Marc Ancel,

setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat

peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk

kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada

umumnya. Oleh karena itu peran yang besar dari hukum pidana

merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem

hukum (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998:36-37).

Konsepsi yang dikemukakan oleh gerakan perlindungan

masyarakat baru ini adalah:

1) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan

yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum, tindak

pidana, penilaian Hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan

institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan

dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari

kenyataan sosial.

2) Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (a

human and social problem) yang tidak dapat begitu saja dipaksakan

dimasukan dalam perundang-undangan.

3) Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban yang

bersifat pribadi (individual responsibility) yang menjadi kekuatan

penggerak utama dan proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban

pribadi ini menekankan pada kewajiban moral kearah timbulnya

moralitas sosial.


commit to user

43

d. Teori Gabungan (integratif)

Teori gabungan ini mendasarkan bahwa pembalasan (retribiutive)

merupakan dasar dan pembenaran dijatuhkannya pidana, namun

seharusnya perlu diperhatikan bahwa penjatuhan pidana ini harus

membawa manfaat untuk mencapai tujuan lain, misalnya kesejahteraan

masyarakat (social welfare). Tokoh teori gabungan ini adalah Pallegrino

Rossi (1787-1848), dalam bukunya yang berjudul “Traite de Droit Penal”

Ia beranggapan pembenaran pidana terletak dalam pembalasan dan

beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya kejahatan. Namun ia juga

berpendapat pidana bertujuan memperbaiki tata tertib masyarakat. Hakim

harus memperhatikan manfaat apa yang diberikan pidana terhadap tata

tertib masyarakat (Mahmud Mulyadi, 2006: 7-8).

Teori gabungan ini coba menyatukan tujuan pemidanaan sebagai

pembalasan dan juga untuk pencegahan. Kedua tujuan ini merupakan

gabungan antara teori retributif dan teori relatif di atas. Ketiga teori ini

masih mengakui peran hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan,

tinggal menempatkan tujuan pidana ini secara proposional.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar

yaitu (Adami Chazawi, 2002:162-164):

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan

itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk

dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. Pendukung teori

yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe

yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada

penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib

hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan

terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat

dibenarkan apabila bermanfaat bagi dipertahanankannya tata tertib

(hukum) masyarakat.


commit to user

44

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib

masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinnya pidana tidak boleh

lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. Pendukung

teori gabungan yang mentitik beratkan pada tata tertib hukum ini,

pendukungnya antara lain Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas

Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan

umum. Untuk adanya pidana maka harus adanya kesalahan pada

pelaku perbuatan, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada

perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang

dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan

dengan sukarela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat

membalas dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana,

tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakekatnya

adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat. Menurut

Vos, bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Umumnya

penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam

hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata

tertib dalam masyarakat.

Jadi pada hakikatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap

masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum. Pidana juga

mengandung hal-hal lain, yaitu diharapkan sebagai sesuatu yang akan

membawa kerukunan, dan pidana adalah proses pendidikan untuk

menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat yang sudah dikemukakan tersebut di atas,

ada teori yang dikemukakan oleh Muladi, yaitu teori Pemidanaan

Integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 2008:53). Teori

pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral

terhadap tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa

ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan


commit to user

45

tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan

bahwa tidak ada satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori

pemidanaan integratif ini meninjau tujuan pemidanaan tersebut dari segala

perspektif.

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki

kerusakan baik individual maupun sosial yang disebabkan karena adanya

tindak pidana. Konsepsi ini bertolak dari asumsi dasar, bahwa tindak

pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang mengakibatkan

kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) (Muladi,

2008:61).

Berdasarkan teorinya, Muladi mengemukakan bahwa seperangkat

tujuan yang bersifat integratif tersebut meliputi:

1) Pencegahan (baik umum maupun khusus)

Pencegahan umum ditunjukan kepada masyarakat agar tidak

melakukan tindak pidana. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan

agar pelaku tindak pidana yang sudah dijatuhi pidana tidak melakukan

tindak pidana dikemudian hari. Muladi menyebutkan bahwa dalam

pencegahan khusus mencakup tiga faktor utama yaitu tipologi

kejahatan, karakteristik pelaku kejahatan, kepastian dan kecepatan

pidana.

2) Perlindungan masyarakat

Pengertian perlindungan masyarakat mengarah pada semua keadaan

yang mendukung agar masyarakat terlindungi dari bahaya

pengulangan tindak pidana. Tujuan ini merupakan tujuan setiap

pemidanaan.

3) Memelihara solidaritas masyarakat

Pemeliharaan solidaritas mengarah pada upaya penegakan adat-istiadat

atau kebiasaan masyarakat dan pencegahan balas dendam

perseorangan atau balas dendam tidak resmi (private revenge or


commit to user

46

unofficial retaliation) terhadap penjahat. Selain itu solidaritas

masyarakat seringkali dikaitkan dengan kompensasi terhadap korban

kejahatan berupa ganti rugi.

4) Pengimbalan/pengimbangan

Pengertian pengimbalan/pengimbangan adalah diperlukannya

keseimbangan antara perbuatan pidana dengan pidana yang dijatuhkan.

Hal ini perlu diperhatikan dalam setiap tahap pembinaan (Muladi,

2008:82-87).


commit to user

47

B. Kerangka Pemikiran

Gambar. 2 Kerangka Pemikiran

RUU KUHP 2010

PASAL 65

1. Pidana Penjara2. Pidana Tutupan3. Pidana Pengawasan4. Pidana Denda

5. Pidana Kerja Sosial Teori Pemidanaan

1. Absolute2. Relatif3. social defence

4. integratif

Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

KUHP

PASAL 10

1. Pidana Mati2. Pidana penjara3. Pidana Kurungan4. Pidana Denda5. Pidana Tutupan

Prospek Konsep Pidana Kerja Sosial


commit to user

48

Keterangan:

Di Indonesia dalam menegakan hukum pidana mengacu pada peraturan

perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun dalam perkembangannya penegakan hukum di Indonesia banyak

menggunakan pidana penjara dalam memberikan putusan, namun dalam

perkembangannya pidana penjara mendapatkan banyak kritik dari masyarakat

internasional untuk tercapainya tujuan pemidanaan baik atas pertimbangan

kemanusiaan, pertimbangan filososfis pemidanaan maupun atas pertimbangan

ekonomis.

Hal tersebut memunculkan ide atau gagasan mengenai alternatif

pemidanaan di Indonesia yang belum ada dalam undang-undang sebelumnya.

Alternatif pemidanaan yang dimaksud yaitu pidana kerja sosial yang sudah ada

sebelumnya di Negara-negara Eropa dan Amerika. Pidana kerja sosial yang ada

ditunjukan kepada terpidana yang hukumannya singkat atau pidana penjara

jangka pendek. Dengan pidana kerja sosial bertujuan agar terpidana yang telah

dijatuhi hukuman oleh pengadilan tidak perlu dimasukan ke dalam rumah tahanan

dan sebagai gantinya pidana ini mengharuskan terpidana menjalani kerja sosial

untuk beberapa waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Hakim dan tidak

dibayar. dan dengan pidana kerja sosial dianggap dapat memberikan pemecahan

masalah terhadap kelebihan daya tampung (over capacity) lembaga

pemasyarakatan di Indonesia. Pidana kerja sosial ini memberikan solusi terhadap

sistem pemidanaan Indonesia bahwa tidak semua masalah pidana harus di pidana

penjara. Dengan adanya pidana kerja sosial selain agar terpidana mendapatkan

pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan, dengan adanya pidana ini juga

agar terpidana tidak merasa diasingkan oleh masyarakat pada saat terpidana

menjalani hukuman serta memberikan pembelajaran kepada pelaku tetapi juga

kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama hal tersebut

digunakan sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia.


commit to user

49

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Diterapkan Konsep Pidana Kerja Sosial di Indonesia

Melatarbelakangi dimunculkannya pidana kerja sosial sebagai salah

satu pidana pokok sebagaimana dituangkan dalam Pasal 65 huruf e RUU

KUHP Indonesia Tahun 2010, sebagaimana ketentuan Majelis Umum PBB

dalam resolusi 45/110 pada tanggal 14 Desember 1990 yang tertuang dalam

aturan United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures

(The Tokyo Rules), pidana kerja sosial digunakan sebagai alternatif pidana

penjara. Karena banyaknya kritik mengenai pidana penjara yang kurang

memuaskan untuk tercapainya tujuan pemidanaan khususnya pidana penjara

jangka pendek, dan sebagai bentuk ketidak puasan masyarakat internasional

terhadap pidana penjara antara lain baik atas pertimbangan kemanusiaan,

pertimbangan filososfis pemidanaan maupun atas pertimbangan ekonomis.

Adanya pertimbangan bahwa pidana penjara hanya diberikan sebagai

sanksi yang terakhir terhadap tindak pidana yang dianggap tidak terlalu serius,

karena banyak ditemukan sisi negatif dari pidana penjara. Kelemahan penjara

pernah juga diungkapkan dalam kesimpulan konggres PBB kelima tahun 1975

mengenai prevention of crime and the treatment of offenders, selanjutnya

dikemukakan bahwa (Widodo, 2009:50):

“In many countries, the role an functions of penal institusions were the subject of vigorous debate, and there was a crisis in public confidence regarding the effectiveness of imprisonment and a tendency to discount the capacity of correctional institutions to contribute to the control or reduction of crime”.

Terjadi krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara di

berbagai negara sehingga mengakibatkan adanya kecenderungan untuk

mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang

pengadilan atau pengurangan kejahatan.

49


commit to user

50

Pidana perampasan kemerdekaan semakin tidak disukai karena jenis

pidana ini mempunyai dampak negatif yang tidak kecil, bukan saja kepada

terpidana namun juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya

tergantung dari narapidana tersebut. Dengan pidana perampasan kemerdekaan

dimaksud adalah pidana yang merampas dan/atau membatasi kemerdekaan

seorang narapidana. Termasuk dalam jenis pidana perampasan kemerdekaan

antara lain pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana kurungan.

Beberapa dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan narapidana

antara lain (C.I. Harsono, 1995:60):

a. Seorang narapidana dapat kehilangan kepribadiaan atau identitas diri, akibat peraturan dan tata cara hidup di lembaga pemasyarakatan (loss of personality).

b. Selama menjalani pidana, narapidana selalu dalam pengawasan petugas, sehingga ia merasa kurang aman, merasa selalu dicurigai atas tindakannya (loss of security).

c. Dengan dikenai pidana jelas kemerdekaan individualnya terampas, ini dapat menyebabkan perasaan tertekan, pemurung mudah marah sehingga dapat menghambat proses pembinaan (loos of liberty).

d. Dengan menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, maka kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi (loos of communication).

e. Selama di lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat merasa kehilangan pelayanan yang baik, karena semua harus dikerjakan sendiri (loos of good and service).

f. Dengan pembatasan bergerak dan penempatan narapidana menurut jenis kelamin, narapidana merasakan terampasnya naluri seks, kasih sayang dan kerinduaan pada keluarga (loos of heterosexsual).

g. Selama dalam lembaga pemasyarakatandan munculnya perlakuan yang bermacam-macam baik dari petugas maupun sesama narapidana lainnya, dapat menghilangkan harga dirinya (loos of prestige).

h. Akibat dari berbagai perampasan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dapat kehilangan rasa percaya diri (loos of belief).

i. Narapidana selama menjalani pidananya di dalam lembaga pemasyarakatan, karena perasaan tertekan dapat kehilangan daya kreatifitasnya, gagasan-gagasannya dan imajinasinnya (loos of creatifity).


commit to user

51

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas dalam penerapannya

Konsep Pidana Kerja Sosial tidak boleh bertentangan dengan hukum positif

yang telah berlaku di Indonesia, adapun formulasi konsep pidana kerja sosial

dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 RUU

KUHP Tahun 2010 sebagai berikut:

Dalam konsep rancangan KUHP Tahun 2010 pidana kerja sosial ini

diatur dalam Pasal 86 yang menyatakan:

(1) Jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial.

(2) Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :a. pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;b. usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang undangan

yang berlaku;c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan

segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;d. riwayat sosial terdakwa;e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;f. keyakinan agama dan politik terdakwa; dang. kemampuan terdakwa membayar denda.

(3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.(4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama:

a. Dua ratus empat puluh jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan

b. Seratus dua puluh jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

(5) Pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling singkat 7 (tujuh) jam.

(6) Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.

(7) Jika terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka terpidana diperintahkan:a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan

pidana kerja sosial tersebut; atau


commit to user

52

c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar.

Dari ketentuan mengenai konsep Pidana Kerja Sosial sebagai salah

satu alternatif pengganti pidana penjara dan denda di Indonesia. Terdapat

beberapa formulasi yang dapat dijadikan landasan agar nantinya Pidana Kerja

Sosial mendapatkan pengaturan yang formal dalam hukum positif di

Indonesia. Beberapa formulasi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagaimana diketahui, bahwa kebebasan untuk menganut

agama/kepercayaan juga kebebasan untuk menganut garis politik dalam

negara Indonesia secara tegas dijamin oleh konstitusi yaitu dalam UUD

1945. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Persyaratan tentang pengakuan terpidana terhadap tindak pidana

yang dilakukan, persyaratan diperlukan dengan persetujuan pidana sendiri.

Apabila terhadap tindak pidana yang telah ditawarkan, terpidana tidak

mau memberikan pengakuan sekalipun putusan Hakim sudah dijatuhkan

sulit kiranya pidana kerja sosial akan diterapkan sebab pidana kerja sosial

tidak dilakukan secara paksa, karena hal tersebut merupakan hak dari

terdakwa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP yang

bunyinya:


commit to user

53

“Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa Hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau

menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini;

c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;

d. Hak meminta di periksa perkaranya dalam tingkat banding dalam dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;

e. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.”

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Alternatif pidana denda juga diterapkan dalam Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa apabila pidana

denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan latihan kerja sebagaimana

tertuang dalam Pasal 28 yang bunyinya:

(1) Pidana denda yang dapat dijatuhjan kepada anak nakal paling banyak ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

(2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

(3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvesi ILO

Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

Sementara berkaitan dengan persyaratan usia waktu terpidana

menurut undang-undang, dapat dikemukakan bahwa persayaratan ini

sebenarnya berkaitan dengan adanya larangan melakukan pekerjaan bagi

anak, Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang

bunyinya:


commit to user

54

Usia minimum untuk diperbolehkan masuk kerja setiap jenis pekerjaan atau kerja, yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan pekerjaan itu harus dilakukan mungkin membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun

2. Pendapat Penegak Hukum di Surakarta Mengenai Konsep Pidana Kerja

Sosial di Indonesia

Dari apa yang sudah diungkapkan di atas maka penulis ingin

mengetahui bagaimana pendapat/pandangan dari penegak hukum di Surakarta

mengenai prospek konsep pidana kerja sosial sebelum pidana tersebut

diterapkan di masa mendatang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis mengenai pendapat dari penegak hukum di Surakarta

mengenai konsep pidana kerja sosial pada RUU KUHP tahun 2010 adalah

sebagai berikut:

a. Pandangan Penegak Hukum Mengenai Penerapan Pidana Kerja

Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek di Indonesia

1) Pandangan Polisi Mengenai Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif

Pidana Penjara Jangka Pendek di Indonesia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan

Polisi mengenai pandangannya tentang pidana kerja sosial, bahwa

sebelum pidana kerja sosial ini akan diterapkan di masa mendatang

harus adanya perencanaan secara matang oleh pemerintah baik dari

segi pengawasan terhadap pelaksanaannya maupun perlindungan

terhadap terpidana yang menjalankan pidana kerja sosial.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Aiptu Eko Santoso berikut

ini:

“Dalam penerapannya pidana kerja sosial harus dipersiapkan secara matang agar yang melakukan kerja sosial tidak terancam ,dan dalam melakukan kerja sosial sebaiknya dilakukan ditempat khusus dan tertutup” (Wawancara, 15082012).


commit to user

55

Hal senada dituturkan oleh Aiptu Heri Purwanto berikut ini:

“Mungkin dalam penerapannya pidana kerja sosial harus ada pembahasan lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dari segi pengawasan terpidana saat menjalankan pidana kerja sosial tersebut apakah adanya badan pengawasan secara khusus untuk melaksanakan pengawasan ini. Bisa saja kalau nanti dia melaksanakan kerja sosial terus tidak dilakukan pengawasan lebih lanjut setelah bekerja terus pulang kerumah si terpidana sendiri bisa melarikan diri” (Wawancara, 15082012).

2) Pandangan Jaksa Mengenai Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif

Pidana Penjara Pangka Pendek di Indonesia


Jaksa mengenai pandangannya tentang pidana kerja sosial, yaitu

masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat ikut serta dalam

memberikan hukuman kepada terpidana. Namun ada permasalahan

dalam penerapan pidana kerja sosial yaitu siapa yang bertanggung

jawab dan yang melakukan pengawasan kepada narapidana, serta

konsekuensi seperti apa yang diberikan kepada terpidana bila

melarikan diri.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Jaksa Djohar Arifin, sebagai berikut:

“Bagus dalam artian akan menjadikan masyarakat lebih dihargai dalam ikut serta memberikan hukuman kepada terpidana, tetapi yang menjadi permasalahan dalam penerapan pidana kerja sosial ini siapa yang akan mengawasi dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Apabila terpidana yang menjalankan kerja sosial ini melarikan diri maka konsekuensinya seperti apa yang harus diberikan” (Wawancara, 31082012).


commit to user

56

3) Pandangan Hakim Mengenai Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif



Hakim mengenai pandangannya tentang pidana kerja sosial, bahwa

kerja sosial ini merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak

terdapat dalam KUHP yang lama sebagai antisipasi pemberian pidana

penjara, kurungan dan denda untuk tindak pidana ringan sebagai

bentuk alternatif selain itu juga harus adanya persiapan yang matang

oleh pemerintah bila benar-benar disahkan mendatang, dan Hakim

harus melaksankan ketentuan pidana tersebut bila di dalam undang-

undang sudah menetapkannya.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Hakim Jhony Answari,

berikut ini:

“Pidana kerja sosial merupakan pengembangan dari Pasal 10 KUHP yang sudah ada, pidana kerja sosial ini dibutuhkan sebagai antisipasi pemberian pidana penjara, kurungan dan denda untuk tindak pidana ringan sebagai bentuk alternatif.” (Wawancara, 14082012).

Pernyataan tersebut juga dituturkan oleh Hakim Khadim,

sebagai berikut :

“Pidana kerja sosial merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya belum terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dan kerja sosial ini merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) sehingga harus ada persiapan secara matang oleh pemerintah dalam penerapannya bila benar-benar disahkan” (Wawancara, 14082012).

Sedangkan yang dituturkan Hakim Bintoro Widodo, tentang

pandangannya mengenai pidana kerja sosial sebagai berikut:


commit to user

57

“Bila pidana kerja sosial sudah menjadi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang sebagai dasar Hakim untuk memutuskan pidananya maka harus dilaksanakan ketentuan tersebut, dengan ketentuan apabila terbukti tindakannya yang didakwakan dan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa penuntut sudah pantas dengan kejahatan yang dilakukan untuk dijatuhi dengan pidana kerja sosial.” (Wawancara, 14082012).

4) Pandangan Petugas Rutan mengenai Pidana Kerja Sosial Sebagai

Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek di Indonesia


petugas rutan mengenai pandangannya tentang pidana kerja sosial,

bahwa kerja sosial ini harus ada beberapa syarat yang diperhatikan

antara lain dari pengawasan dan pihak yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pidana kerja sosial yang dilakukan oleh para narapidana,

selain itu pidana kerja sosial yang akan dilakukan harus melalui

restorative justice dan adanya begening antara kedua belah pihak agar

adanya kepuasaan antara pihak korban dan pelaku upaya ini juga

sebagai memberikan rasa aman pada pelaku tersebut bila menjalankan

hukuman di luar penjara (lingkungan masyarakat).

Sebagaimana yang dituturkan oleh petugas Rutan Basuki,

sebagai berikut :

“Pandangan saya mengenai pidana kerja sosial masih harus adanya beberapa syarat yang harus diperhatikan antara lain dari segi pengawasan terhadap para terpidana lebih lanjut stelah melakukan pidana kerja sosial, pihak yang bertanggung jawab terhadap para terpidana selama menjalankan pidana kerja sosial dan segi adminstratif dari pelaksanaan pidana kerja sosial. Karena misal seperti asimilasi habis melakukan kegiatan di luar lembaga pemasyarakatan dia harus kembali lagi, dan untuk pertanggung jawaban kerja sosial ini diberikan kepada siapa itu harus diperhatikan lagi” (Wawancara, 12092012).


commit to user

58

Sedangkan yang dituturkan oleh petugas Rutan Slamet, sebagai

berikut :

“Penerapan pidana kerja sosial harus melalui restorative justice dan adanya begening antara kedua belah pihak agar terciptanya rasa aman pada terpidana, karena korban terkadang juga tidak terima atas penjatuhan pidana yang dianggap tidak adil bagi korban maka harus adanya perjanjian damai antara kedua belah pihak terlebih dahulu” (Wawancara, 12092012).

5) Pandangan Advokat Mengenai Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif



Advokat mengenai pandangannya tentang pidana kerja sosial, bahwa

kerja sosial ini harus ditransformasikan terlebih dahulu dengan nilai

sosial dan nilai budaya Indonesia agar tidak ada kendala dalam

penerapanya.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Advokat Irpan, berikut ini:

“Dalam penerapan pidana kerja sosial apabila mau ditaati maka ditrasnformasikan terlebih dahulu dengan nilai sosial bangsa Indonesia.” (Wawancara, 08082012).

b. Pendapat Penegak Hukum Mengenai Kesesuaian Pidana Kerja Sosial

Dengan Kultur Sosial dan Budaya Bangsa Indonesia

1) Pendapat Polisi Mengenai Kesesuaian Pidana Kerja Sosial Dengan

Kultur Sosial dan Budaya Bangsa Indonesia


Polisi mengenai kesesuaian pidana kerja sosial dengan kultur sosial

dan budaya bangsa Indonesia, bahwa adanya kesesuaian pidana kerja

sosial dengan kultur budaya bangsa Indonesia karena kerja sosial ini

sebelumnya sudah pernah diterapkan sejak jaman penjajahan Belanda


commit to user

59

sehingga kerja sosial ini tidak asing lagi dimata masyarakat Indonesia.

Namun dalam kendalanya kerja sosial ini belum tentu bisa diterima

oleh masyarakat.

Pendapat Aiptu Heri Purwanto sebagaimana yang dituturkan

berikut ini:

“Kerja sosial sesuai dengan sosial dan kultur budaya bangsa, karena kerja tanpa dibayar ini sudah pernah diterapkan saat penjajahan Belanda dan itu sudah tidak menjadi asing lagi bagi masyarakat Indonesia” (Wawancara, 15082012).

Pendapat Aiptu Eko santoso sebagaimana yang dituturkan

berikut ini:

“Pidana kerja sosial sudah sesuai dengan kultur sosial dan budaya Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia sendiri yang belum tentu bisa menerima tentang kerja sosial itu sendiri” (Wawancara, 15082012).

2) Pendapat Jaksa Mengenai Kesesuaian Pidana Kerja Sosial Dengan



Jaksa mengenai kesesuaian pidana kerja sosial dengan kultur sosial

dan budaya bangsa Indonesia. Bahwa kerja sosial ini sudah sesuai

dengan kultur sosial dan budaya bangsa Indonesia, karena di

masyarakat pedesaan masih terdapat hukum adat yang sangat

dihormati antara lain hukum denda yang diberlakukan di Flores ada

kasus pengendara menabrak hewan ternak babi dan juga menebang

pohon di wilayah yang dilindungi oleh hukum adat dan sebagai

hukumannya mereka disuruh untuk membayar denda. Begitu pula di

Kabupaten Ende dan Kabupaten Laram tuka adanya pengalaman dari

Jaksa Djohar Arifin dalam memberikan sosialisasi kepada para


commit to user

60

narapidana untuk bekerja sosial dan para napi menyambut dengan

antusias kerja sosial tersebut.

Pendapat Jaksa Djohar Arifin, sebagaimana yang dituturkan

berikut ini:

“Sudah sesuai, karena banyak terjadi di masyarakat pedesaan kita bahwa hukum adat sangat dihormati adanya sanksi denda apabila adanya pelanggaran adat yang dilakukan. Contohnya di Flores ada kasus menabrak hewan ternak babi dan menebang pohon mereka dijatuhi hukum adat berupa denda.Dan berdasarkan pengalaman yang pernah saya dapat diKabupaten Ende dan Laram Tuka khususnya terpidana diberi sosialisasi untuk bekerja sosial mereka disuruh untuk membangun fasilitas publik dan semuanya dapat berjalan lancar dan terpidana menyambut antusias kerja sosial yang diberikan karena mereka mendapat pengalaman bekerja serta merasa dihargai walau hanya diberi makan dan rokok saja mereka sudah senang” (Wawancara, 31082012).

3) Pendapat Hakim Mengenai Kesesuaian Pidana Kerja Sosial Dengan



Hakim mengenai kesesuaian pidana kerja sosial dengan kultur sosial


dengan kultur sosial dan budaya bangsa Indonesia, karena adanya

kesesuaian hukum adat masyarakat kita dengan kerja sosial selain itu

kerja sosial ini juga dalam syarat dan ketentuannya sudah disesuaikan

dengan yang ada di Indonesia.

Pendapat Hakim Jhony Answari, sebagaimana yang dituturkan

berikut ini:

“Pidana kerja sosial sudah sesuai dengan kultur sosial dan budaya Indonesia, karena pada masa penjajahan Belanda dulu dikenal sebagai sistem penjara dan sekarang sudah diubah


commit to user

61

dengan pembinaan kepada terpidana, begitu juga dengan pidana kerja sosial terpidana itu sedang dibina dan dimasyarakatkan kembali sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang pemasyarakatan kita. Dilihat juga tentang jam kerja dari kerja sosial itu 8 jam merupakan rata-rata jam kerja di Indonesia” (Wawancara, 14082012).

Pendapat Hakim Khadim, sebagaimana yang dituturkan berikut

ini:

“Pidana kerja sosial sesuai dengan pidana adat Indonesia, karena dalam hukum adat itu sendiri terdapat sanksi sosial” (Wawancara, 14082012).

4) Pendapat Petugas Rutan Mengenai Kesesuaian Pidana Kerja Sosial

Dengan Kultur Sosial dan Budaya Bangsa Indonesia


petugas rutan mengenai kesesuaian pidana kerja sosial dengan kultur

sosial dan budaya bangsa Indonesia. Bahwa kerja sosial ini sudah

sesuai dengan kultur sosial dan budaya bangsa Indonesia yaitu dalam

hukum adat kita mengenal sanksi sosial dan kerja sosial ini dianggap

dapat menghapus kesenjangan di antara masyarakat kita bahwa

kesenjangan tersebut dapat dihapus dengan peran serta masyarakat

dalam upaya melakukan pembinaan kepada para terpidana.

Pendapat petugas Rutan Basuki, sebagaimana yang dituturkan

berikut ini:

“Sudah sesuai, karena dalam hukum adat budaya kita masih mengenal tentang sanksi sosial karena setiap orang yang melanggar dari ketentuan adat yang sudah ditetapkan maka dia akan mendapatkan sanksi sosial atas pelanggaran yang dilakukan” (Wawancara, 12092012).

Pendapat petugas Rutan Slamet, sebagaimana yang dituturkan

berikut ini:


commit to user

62

“Sudah sesuai, karena kultur sosial dan budaya kita yang satu rumpun dan pada dasarnya seperti berdiri sama tinggi duduk sama rendah jadi kita sebagai masyarakat harus saling mengawasi dan ikut serta membina para terpidana menjadi lebih baik, karena tindak pidana terjadi akibat adanya kesenjangan di masyarakat kita bila kita ikut serta dalam melakukan pembinaan maka kesenjangan tersebut dapat dihilangkan dan para terpidana merasa menjadi bagian masyarakat biasa” (Wawancara, 12092012).

5) Pendapat Advokat Mengenai Kesesuaian Pidana Kerja Sosial Dengan



Advokat mengenai kesesuaian pidana kerja sosial dengan kultur sosial


dengan kultur sosial dan budaya bangsa Indonesia, bilamana kejahatan

yang dilakukan itu merupakan perusakan terhadap keseimbangan

masyarakat dan untuk memperbaiki itu semua maka dia harus

mengabdikan dirinya kepada masyarakat.


“Sudah sesuai, dalam hukum adat pada saat melakukan kejahatan dia telah melakukan perusakan terhadap keseimbangan dalam masyarakat untuk memperbaiki hal itu bisa dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara kerja sosial” (Wawancara, 08082012).

c. Pendapat Penegak Hukum Mengenai Kelebihan Pidana Kerja Sosial

Dibandingkan Dengan Pidana Penjara

1) Pendapat Polisi Mengenai Kelebihan Pidana Kerja Sosial



Polisi mengenai kelebihan pidana kerja sosial dibandingkan dengan


commit to user

63

pidana penjara, adanya kontra pendapat mengenai kelebihan kerja

sosial dengan pidana penjara yang sudah diterapkan sebelumnya,

bahwa kerja sosial ini disatu sisi dapat merubah mental terpidana

untuk menjadi lebih baik namun disisi lain kerja sosial ini terdapat

kekurangan bila diterapkan karena kurangnya SDM kita untuk

melakukan pengawasan terhadap pidana kerja sosial ini.

Pendapat Aiptu Eko Santoso sebagaimana yang dituturkan

berikut ini:

“Kelebihan kerja sosial dapat merubah sikap mental dari terpidana, mengendalikan keinginan terpidana untuk merugikan orang lain” (Wawancara, 15082012).

Adanya perbedaan pendapat yang dituturkan oleh Aiptu Heri

Purwanto berikut ini:

“Menurut saya lebih baik di pidana penjara saja, karena ada faktor-faktor seperti yang sudah saya sebutkan tadi dan ini harus dibahas lebih lanjut lagi sehingga dalam penerapannya bisa lebih matang lagi” (Wawancara, 15082012).

2) Pendapat Jaksa Mengenai Kelebihan Pidana Kerja Sosial



Jaksa mengenai kelebihan pidana kerja sosial dibandingkan dengan

pidana penjara. Dengan pidana kerja sosial bisa memberikan

pengalaman kerja kepada para narapidana, dapat mengurangi beban

anggaran negara yang dikeluarkan untuk para narapidana, dan juga

dapat meringankan beban kerja aparat penegak hukum apabila harus

berpekara sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam

penyelesaiannya.


commit to user

64


berikut ini:

“Menurut saya pidana kerja sosial bisa lebih mengena untuk terpidana mereka mendapatkan pengalaman kerja bila dipidana kerja sosial, selain itu dapat mengurangi anggaran negara untuk terpidana apabila harus di penjara dan meringankan beban pekerjaan aparat penegak hukum apabila harus diperekarakan karena akan membutuhkan waktu yang lama” (Wawancara, 31082012).

3) Pendapat Hakim Mengenai Kelebihan Pidana Kerja Sosial



Hakim mengenai kelebihan pidana kerja sosial dibandingkan dengan

pidana penjara, bahwa adanya kelebihan pidana kerja sosial

dibandingkan dengan pidana penjara yaitu dengan adanya pidana kerja

sosial selain dapat memasyarakatkan terpidana, menghilangkan

stigmasi bila di pidana penjara, menekan kelebihan daya tampung LP,

serta dapat mengurangi beban anggaran negara untuk kebutuhan para

narapidana selama di lapas. Selain itu semua pidana kerja sosial juga

dapat menjadi ganti rugi terpidana kepada korban ataupun masyarakat

terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan.

Pendapat Hakim Kadim, sebagaimana yang dituturkan berikut

ini:

“Dengan pidana kerja sosial maka dapat mengatasi masalah dari kelebihan kapasitas di penjara (over capacity), mengurangi beban anggaran negara untuk kebutuhan para narapidana, dan stigma yang diperoleh terpidana apabila dia di penjara, karena stigma itu sangat melekat terhadap mantan narapidana walaupun sudah keluar dari penjara tetap cap jahat itu masih melekat pada diri mantan napi tersebut” (Wawancara, 14082012).


commit to user

65

Pendapat Hakim Jhony Aswari, sebagaimana yang dituturkan

berikut ini:

“Dengan kerja sosial terlepas sebagai pendidikan terpidana tersebut juga untuk memasyarakatkan terpidana agar bermanfaat untuk masyarakat luas” (Wawancara, 14082012).

Pendapat Hakim Bintoro Widodo, sebagaimana yang

dituturkan berikut ini:

“Dengan pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai ganti rugi terpidana kepada korban atau masyarakat terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan” (Wawancara, 14082012).

4) Pendapat Petugas Rutan Mengenai Kelebihan Pidana Kerja Sosial



petugas rutan mengenai kelebihan pidana kerja sosial dibandingkan

dengan pidana penjara, bahwa adanya kelebihan pidana kerja sosial

dibandingkan dengan pidana penjara yaitu sebagai mengatasi masalah

overload lembaga pemasyarakatan maupun rutan, menguragi anggaran

biaya negara untuk menghidupi para narapidana selama di lembaga

pemasyarakatan maupun rutan, dapat memanfaatkan tenaga para

narapidana untuk pelayanan publik dan sebagai upaya reintegrasi para

narapidana dengan masyarakat.


berikut ini:

“Kelebihan dari pidana kerja sosial dapat mengurangi daya tampung warga binaan yang sementara ini sering over load, dapat mengurangi bajed dari negara bisa terkurangi dan


commit to user

66

tenaga-tenaga dari terpidana bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik” (Wawancara, 12092012).


berikut ini:

“Kelebihan pidana kerja sosial dapat mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat, dapat mengatasi masalah over capacity, mengurangi anggaran pemerintah untuk biaya hidup bagi para narapidana dan sebagai upaya reintegrasi para narapidana dengan masyarakat” (Wawancara, 12092012).

5) Pendapat Advokat Mengenai Kelebihan Pidana Kerja Sosial



Advokat mengenai kelebihan pidana kerja sosial dibandingkan dengan

pidana penjara, bahwa pidana kerja sosial memiliki kelebihan

dibandingkan dengan pidana penjara dengan kerja sosial dapat

menghilangkan stigmasi negatif terpidana bila menjalani pidana

penjara. Selain itu terpidana juga dapat berhubungan baik dengan

masyarakat disaat menjalani kerja sosial ataupun setelah terbebas.


“Kelebihan kerja sosial dapat menghilangkan stigmasi negatif yang ditimbulkan apabila bila dia di pidana penjara dan dia dapat berhubungan baik dengan masyarakat saat terbebas maupun saat menjalankan kerja sosial” (Wawancara, 08082012).

d. Pendapat Penegak Hukum Mengenai Bentuk Pidana Kerja Sosial

Yang Patut Diterapkan di Indonesia

1) Pendapat Polisi Mengenai Bentuk Kerja Sosial Yang Patut Diterapkan

di Indonesia


commit to user

67


Polisi mengenai bentuk kerja sosial yang patut diterapkan di Indonesia,

bahwa kerja sosial yang patut diterapkan di Indonesia disesuaikan

dengan keahlian terpidana. Selain itu di tempat-tempat yang sifatnya

bergerak di bidang sosial.


berikut ini:

“Harus sesuai dengan arah terpidana (disesuaikan dengan keahliaan terpidana), contohnya saja orang desa yang bisa bertani maka kerja sosial yang diberikan tentang pertanian” (Wawancara, 15082012).


berikut ini:

“Kalau pidana kerja sosial ini akan diterapkan lebih baik dipekerjakan di tempat yang sifatnya bergerak di bidang sosial, contohnya saja PMI, Panti Jompo, Panti Asuhan” (Wawancara, 15082012).

2) Pendapat Jaksa Mengenai Bentuk Kerja Sosial Yang Patut Diterapkan

di Indonesia


Jaksa mengenai bentuk kerja sosial yang patut diterapkan di Indonesia.

Membersihkan jalan dan fasilitas umum di kota Solo, membantu

aparat kePolisian dalam upaya membatu mengatur lalulintas, bekerja

di panti sosial dan rumah sakit.


berikut ini:

“Bisa di berikan kerja untuk membersihkan jalan dan fasilitas umum di kota Solo, membantu kePolisian untuk mengatur


commit to user

68

kelancaran lalulintas, dipekerjakan di panti sosial, di rumah sakit, dan terminal” (Wawancara, 31082012).

3) Pendapat Hakim Mengenai Bentuk Kerja Sosial Yang Patut

Diterapkan di Indonesia


Hakim mengenai bentuk kerja sosial yang patut diterapkan di

Indonesia, bahwa kerja sosial yang patut diterapkan di Indonesia

terutama untuk akses masyarakat luas, selain didasarkan dengan

ketrampilan terpidana dan jenis kejahatan serta lamanya hukuman

yang dijalani.


ini:

“Disesuaikan saja dengan ketrampilan dan kebutuhan si pelaku tindak pidana, misalnya saja ketrampilannya memasak pekerjakan saja terpidana di panti jompo, panti asuhan dsb” (Wawancara, 14082012).



“Bentuk kerja sosial yang pantas diberikan terlebih dahulu melihat kenyataannya seperti apa, berapa lama tuntutan pidananya dan kesesuaian kejahatan yang dilakukan. misalnya saja membersihkan jalan raya itu merupakan pengabdian pelaku kepada masyarakat, sedangkan terhadap korban yang telah dirugikan dari kejahatan yang dilakukan ada kasus tentang anak yang mencuri di sebuah toko dan dalam pesyaratannya untuk tidak melaksanakan pidana penjara dia harus bekerja di toko tersebut tanpa dibayar” (Wawancara, 14082012).


commit to user

69


berikut ini:

“Bentuk kerja sosial yang pantas untuk terpidana diutamakan untuk akses masyarakat luas, misalnya saja di rumah sakit, membersihkan jalan raya, pasar-pasar kumuh sehingga fasilitas umum dapat terpelihara dan juga sekolah hal tersebut bisa jadi edukasi kepada pelajar untuk tidak melakukan perbuatan yang dilakukan terpidana” (Wawancara, 14082012).

4) Pendapat Petugas Rutan Mengenai Bentuk Kerja Sosial Yang Patut



petugas rutan mengenai bentuk kerja sosial yang patut diterapkan di


disesuaikan dengan kemampuan dari terpidana dan tidak menuntut

tanggung jawab yang tinggi misalkan membangun jalan milik

pemerintah dan buruh perkebunan.


berikut ini:

“Yang patut diberikan sesuai dengan pendidikannya, bagi tipe yang pemikir dan memiliki kemampuan di tempatkan sesuai dengan kememampuannya sedangkan bagi yang hanya memiliki tenaga kasar bisa digunakan untuk membangun jalan milik pemerintah, gapura dan tempat yang memerlukan kemampuan fisik” (Wawancara, 12092012).


berikut ini:

“Bentuk kerja sosial yang tidak menuntut tanggung jawab yang tinggi, kerja sosial yang biasa dilakukan tenaga kasar dan upahnya rendah, mislanya saja buruh bangunan untuk proyek pemerintah dan buruh perkebunan hal ini juga dapat membantu


commit to user

70

terpidana mendapatkan pekerjaan kelak setelah terbebas” (Wawancara, 12092012).

5) Pendapat Advokat Mengenai Bentuk Kerja Sosial Yang Patut



Advokat mengenai bentuk kerja sosial yang patut diterapkan di


disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan sehingga dapat

ditentukan jenis kerja sosial apa yang harus dikerjakan.


“Disesuaikan saja dengan perbuatan kejahatannya, misalnya apabila melakukan perusakan (Pasal 406 KUHP) maka harus merenovasi/memperbaiki kembali apa yang telah dia rusak, jika dalam hal kejahatan lain seperti penipuan ringan maka harus ikut serta dalam kegiatan sosial masyarakat contohnya: membersihkan jalan, membangun masjid, dan bekerja di panti jompo” (Wawancara, 08082012).

e. Pendapat Penegak Hukum Mengenai Klasifikasi Pelaku Kejahatan

Yang Pantas Dijatuhi Pidana Kerja Sosial

1) Pendapat Polisi Mengenai Klasifikasi Pelaku Kejahatan Yang Pantas

Dijatuhi Pidana Kerja Sosial


Polisi mengenai klasifikasi pelaku kejahatan yang pantas dijatuhi

pidana kerja sosial, bahwa klasifikasi kejahatan yang pantas dijatuhi

kerja sosial ini bisa terhadap seluruh tindak pidana terutama terhadap

kejahatan yang dapat merugikan masyarakat luas.


berikut ini:


commit to user

71

“Sebetulnya semua kejahatan dapat diterapkan pidana kerja sosial namun harus berdasarakan dari pertimbangan Hakimyang memutuskan, bisa saja kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi), tentang narkotika bahwa terpidana benar-benar melaksanakan pidana itu untuk tujuan merehabilitasi” (Wawancara, 15082012).


berikut ini:

“Jenis kejahatan yang dapat merugikan masyarakat banyak misalnya saja penjual minuman keras, Bandar judi dan penjudinya” (Wawancara, 15082012).

2) Pendapat Jaksa Mengenai Klasifikasi Pelaku Kejahatan Yang Pantas



Jaksa mengenai klasifikasi pelaku kejahatan yang pantas dijatuhi

pidana kerja sosial. Jenis pidana ringan yang tidak menimbulkan

konflik di masyarkat, misalnya saja pencurian rokok dan sandal,

penebangan pohon di hutan lindung, perjudian dalam skala yang kecil

dan penganiayaan ringan dan korbanpun sudah memaafkan pelaku.


berikut ini:

“Pidana ringan yang tidak menimbulkan konflik di masayarakat, misalnya saja pencurian ringan seperti mencuri rokok, sandal, penebangan pohon di hutan lindung, perjudian namun dalam skala yang kecil (togel) jangan sampai yang miliaran, bisa juga untuk penganiayaan namun dengan ketentuan korban sudah memaafkan. Jangan sampai diterapkan pada kasus pembunuhan karena dapat membahayakan masyarakat maupun terpidana” (Wawancara, 31082012).


commit to user

72

3) Pendapat Hakim Mengenai Klasifikasi Pelaku Kejahatan Yang Pantas



Hakim mengenai klasifikasi pelaku kejahatan yang pantas dijatuhi


kerja sosial jangan sampai berhubungan dengan nyawa, tubuh cukup

berhubungan dengan harta dan terhadap jenis kejahatan yang ringan.

Selain itu juga harus disesuiakan dengan kejahatan apa yang

disebutkan dalam RUU KUHP kedepannya bila kejahatan tersebut

mendapatkan pidana kerja sosial maka harus dilaksanakan ketentuan

yang ada.


ini:

“Kejahatan-kejahatan ringan saja, jangan sampai semua orang yang melanggar hukum itu di pidana penjara. Contohnya saja orang yang mencuri buah kakao atau sandal jepit itu bisa saja diganti dengan kerja sosial dan waktunya sendiri disesuaikan dengan beratnya pidana yang diperbuat” (Wawancara, 14082012).



“Tergantung dari apa yang dituntut oleh Undang-Undang yang dilanggar, misalnya pencurian apabila disebutkan dalam RUU KUHP mendatang disahkan dan disebutkan mendapat sanksi kerja sosial maka harus dilaksanakan ketentuan tersebut” (Wawancara, 14082012).


berikut ini:


commit to user

73

“Saya berpandangan untuk kejahatan yang diberikan kerja sosial ini bagi orang-orang tertentu dan kasus-kasus tertentu jangan sampai dengan tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa, tubuh. Cukup pada harta misalnya penipuan ringan yang jumlahnya tidak seberapa, dan penganiayaan juga boleh asal dalam hal ini korban telah memaafkan terpidana” (Wawancara, 14082012).

4) Pendapat Petugas Rutan Mengenai Klasifikasi Pelaku Kejahatan Yang

Pantas Dijatuhi Pidana Kerja Sosial


petugas rutan mengenai klasifikasi pelaku kejahatan yang pantas

dijatuhi pidana kerja sosial, bahwa klasifikasi kejahatan yang pantas

dijatuhi kerja sosial hanya terhadap tindak pidana ringan misalnya

terhadap kecelakaan lalulintas, perjudian, mabuk, pencuriaan ringan

karena faktor ekonomi yang bukan residivis dan terhadap pelaku

kerusuhan masal.


berikut ini:

“Kejahatan yang pantas diberikan kerja sosial antara lain kasus lakalantas, perjudian, mabuk dan kasus pencurian ringan karena faktor ekonomi” (Wawancara, 12092012).


berikut ini:

“Hanya diberikan terhadap kejahatan ringan saja, misalkan perjudian, kecelakaan lalulintas, pencuri pemula yang bukan residivis serta pelaku kerusuhan masal yang merupakan korban politik dari front-front pemberontak” (Wawancara, 12092012).


commit to user

74

5) Pendapat Advokat Mengenai Klasifikasi Pelaku Kejahatan Yang

Pantas Dijatuhi Pidana Kerja Sosial


Advokat mengenai klasifikasi pelaku kejahatan yang pantas dijatuhi


kerja sosial jangan sampai berhubungan dengan nyawa lebih baik

terhadap pencurian atau penggelapan namun dengan nominal yang

tidak banyak.


“Yang penting tidak berhubungan dengan nyawa, misalnya diterapkan pada kasus pencurian ringan dan penggelapan dengan jumlah yang tidak banyak” (Wawancara, 08082012).

f. Setuju Atau Tidaknya Para Penegak Hukum Dengan Penerapan

Pidana Kerja Sosial di Indonesia

1) Polisi

Beradasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan

Polisi mengenai pidana kerja sosial adanya kontra pendapat yaitu

disatu sisi setuju dengan pidana kerja sosial ini dengan adanya

persiapan yang matang dan adanya rasa keadilan untuk masyarakat,

disatu sisi pidana kerja sosial ini tidak disetujui karena dalam

melakukan pengawasan terhadap kerja sosial ini dirasa sulit dan belum

adanya sadar hukum masyarakat kita dibandingkan dengan negara-

negara maju yang sudah menerapkan pidana kerja sosial.


berikut ini:

“Saya setuju dengan penerapan pidana kerja sosial, namun dikembalikan lagi pada rasa keadilan masyarakat dan adanya persiapan yang matang terlebih dahulu dalam penerapannya.


commit to user

75

Karena harapan kami sebagai Polisi yaitu agar terpidana yang sudah menjalankan hukumannya tersebut tidak mengulangi lagi pelanggaran yang dilakukan” (Wawancara, 15082012).


berikut ini:

“Kalau saya tidak setuju dengan pidana kerja sosial ini karena untuk pengawasannya sangat sulit dilakukan dan masyarakat kita belum mengenal sadar hukum seperti halnya masyarakat negara maju yang sudah menerapkan pidana kerja sosial” (Wawancara, 15082012).

2) Jaksa


Jaksa mengenai pidana kerja sosial, bahwa adanya apresiasi dari Jaksa

tentang penerapan kerja sosial di Indonesia. Perlunya uji coba untuk

pelaksanaan pidana kerja sosial agar tidak ada permasalahan aturan

mainnya sehingga dapat obyektif dan terbuka, namun harus adanya

pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan

misalkan berkoordinasi dengan aparatur desa seperti RT, RW dan

Kelurahan. Selain itu juga dengan aparat penegak hukum seperti

Polisi, Jaksa ataupun BAPAS.


berikut ini:

“Sangat setuju, memang perlu dicoba untuk pelaksanaan pidana kerja sosial agar tidak ada permasalahan aturan mainnya sehingga dapat obyektif dan terbuka, namun sekali lagi untuk pihak yang mengawasi dan bertanggung jawab harus ada kepastian terlebih dahulu mungkin saja dapat berkoordinasi dengan aparat desa seperti ketua RT, RW dan kelurahan, selain itu juga pihak Polisi, keJaksaan dan BAPAS” (Wawancara, 31082012).


commit to user

76

3) Hakim


Hakim mengenai pidana kerja sosial, bahwa adanya apresiasi dari

Hakim tentang penerapan kerja sosial di Indonesia namun harus

adanya persiapan yang matang dari pemerintah sebagai hukum yang

dicita-citakan (ius constituendum), selain itu dengan kerja sosial ini

tidak menjadi kerja rodi bagi terpidana yang melaksanakan. Adanya

manfaat yang di dapat dari kerja sosial ini sebagai upaya perawatan

terhadap fasilitas umum.


ini:

“Sangat setuju, dalam artian ius constituendum dan persiapan yang sangat matang dari pemerintah untuk penerapannya” (Wawancara, 14082012).



“Setuju, kalau memang dalam hal pemerintah sudah menyetujui (mengesahkan) kita sebagai Hakim tinggal menerapkannya saja. Namun dalam penerapanya bila disahkan nantinya harus ada persiapan secara matang terlebih dahulu oleh pemerintah” (Wawancara, 14082012).


berikut ini:

“Pidana kerja sosial ini sangat dibutuhkan, harus ada dan hal ini sangat dinantikan. Karena tidak semua manusia dapat bertobat apabila dimasukan dalam sel tahanan selain itu dengan pidana kerja sosial kita dapat memanfaatkan terpidana untuk


commit to user

77

merawat fasilitas umum dan bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi jangan sampai kerja sosial itu menjadi kerja rodi bagi para terpidana” (Wawancara, 14082012).

4) Petugas Rutan


petugas Rutan mengenai pidana kerja sosial, bahwa adanya apresiasi

dari Petugas Rutan tentang penerapan kerja sosial di Indonesia namun

dengan ketentuan hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu dan jenis

pidananya ringan selain itu pidana kerja sosial ini mempunyai banyak

sisi positif antara lain mengurangi anggaran negara untuk menghidupi

para narapidana dan seabagi upaya reintegrasi narapidana dengan

masyarakat.


berikut ini:

“Setuju, dengan ketentuan pidana kerja sosial yang diberikan disesuaikan dengan kasus-kasus dan syarat-syarat yang harus diperhatikan yang telah saya sebutkan tadi, hanya terhadap kasus-kasus ringan saja” (Wawancara, 12092012).


berikut ini:

“Setuju, karena setidaknya akan mengurangi beban pemerintah dalam hal biaya hidup bagi para narapidana selain itu dalam rangka reintegrasi masyarakat dalam upaya penyadaraan kepada pelaku tindak pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan” (Wawancara, 12092012).

5) Advokat


Advokat mengenai pidana kerja sosial, bahwa adanya apresiasi dengan


commit to user

78

penerapan pidana kerja sosial di Indonesia. Dengan adanya kerja sosial

dapat menghindarkan stigma negatif bila di pidana penjara selain itu

pidana kerja sosial ini dapat bermanfaat juga bagi masyarakat bila

dibandingkan dengan pidana penjara karena pidana ini juga dirasa

tidak efektif.


“Setuju, karena apabila dipenjara juga tidak efektif dengan adanya pidana kerja sosial mereka dapat bermanfaat dimasyarakat dan menghilangkan stigma negatif bila di penjara baik sebelum dan atau setelah bebas” (Wawancara, 08082012).

g. Pandangan Mengenai Pertimbangan Penegak Hukum Dalam

Memberikan Pidana Kerja Sosial Bila Diterapkan Pada Masa

Mendatang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan aparat

penegak hukum khususnya dengan Jaksa dan Hakim karena peran mereka

dalam memberikan tuntutan dan putusan pada proses perdalian.

1) Pertimbangan Jaksa

Adapun dalam pertimbangannya apabila pidana kerja sosial ini

dilaksanakan di masa mendatang, pidana kerja sosial ini hanya pantas

untuk pidana ringan saja, melihat reaksi pada masyarakat apakah

pidana yang dilakukan dapat menimbulkan konflik bila dikenakan

pidana kerja sosial, riwayat hidup dari terdakwa apakah pernah

melakukan kejahatan atau tidak, dan faktor pendorong terdakwa

melakukan tindak pidana.

Sebagaimana yang dituturkan Jaksa Djohar Arifin, sebagai

berikut:

“Pertimbangan yang diberikan kerja sosial ini diberikan untuk pidana ringan, tidak menimbulkan konflik di masyarakat,


commit to user

79

untuk pelaku dilihat dari riwayat kejahtan yang pernah dilakukan apakah pernah melakukan kejahatan apakah baru saja, dan faktor pendorong terpidana melakukan kejahatan tersebut” (Wawancara, 31082012).

2) Pertimbangan Hakim

Adapun dalam pertimbangannya apabila pidana kerja sosial ini

dilaksanakan di masa mendatang, jenis tindak pidana yang dilakukan

oleh terdakwa bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah tindak

pidana ringan, riwayat terdakwa yang belum pernah tersangkut proses

peradilan pidana, faktor psikologis terdakwa, umur dari terdakwa,

melihat rasa keadilan di masyarakat bahwa sepantasnya terdakwa

mendapatkan pidana kerja sosial, dan harus adanya dasar acuan yang

konkrit serta syarat-syarat untuk terdakwa sehingga Hakim dapat

memberikan opsi pidana kerja sosial serta adanya alternatif bagi

seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana selain pidana penjara untuk

membatasi jumlah penghuni lapas yang semakin padat.

Sebagaimana yang dituturkan Hakim Bintoro Widodo, sebagai

berikut:

“Untuk membatasi jumlah penjatuhan pidana penjara karena jumlah penghuni lapas semakin padat, dalam kasus yang dilanggar oleh tepidana tidak terlalu berat dan berdasarkan rasa keadilan di masyarakat bahwa terpidana sepantasnya untuk mendapatkan pidana kerja sosial (Wawancara, 14082012).

Pertimbangan Hakim Kadim, sebagai berikut:

“Sifat dari pidana tidak pidana yang dilakukan oleh terpidana itu sendiri, yang pertama dia melakukan tindak pidana karena faktor apa, yang kedua belum pernah tersangkut dengan proses peradilan pidana, yang ketiga faktor usia, sosial dan psikologis dari terdakwa itu sendiri” (Wawancara, 14082012).


commit to user

80

Pertimbangan Hakim Jhony aswari, sebagai berikut:

Harus ada syarat yang menjadi acuan dasar seorang Hakimuntuk memberikan opsi pidana kerja sosial, juga adanya syarat konkrit bagi Hakim untuk pidana kerja sosial, hal tersebut digunakan untuk menghindari praktek kongkalikong antara Hakim dengan terpidana ataupun kuasa hukum terpidana. Sehingga diperlukan syarat-syarat khusus yang konkrit untuk pedoman bagi Hakim dalam memberikan opsi pidana kerja sosia” (Wawancara, 14082012).

3. Konsep Pidana Kerja Sosial Dilihat Dari Aspek Tujuan Pemidanaan

Pelaksanaan pidana kerja sosial di Indonesia tidak lepas dari tujuan

yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Namun sebagaimana kita ketahui

bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia belum

dirumuskan secara formal di dalam undang-undang khususnya dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Oleh karena itu untuk melihat

tujuan pemidanaan yang terkandung pada konsep pidana kerja sosial, tolak

ukur yang akan dipakai penulis untuk menilai relevansi dari pidana kerja

sosial dengan tujuan pemidanaan sebagai pembaharuan hukum pidana

Indonesia penulis melakukan penelitian dengan beberapa penegak hukum di

Surakarta sebagai dasar acuan sejauh mana pidana kerja sosial tersebut dapat

memenuhi tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Terutama ketika pidana

kerja sosial dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam

Rancangan KUHP Baru Indonesia Tahun 2010 sebagai bentuk pembaharuan

hukum pidana Indonesia. Berhubung tujuan pemidanaan baik yang

dirumuskan dalam berbagai teori pemidanaan maupun dalam Rancangan

Undang-Undang KUHP Indonesia itu sendiri bersifat sangat plural, maka

untuk melihat apakah pidana sosial dapat memenuhi tuntutan tujuan

pemidanaan akan dilihat dari aspek tujuan pemidanaan yang bersifat umum.

Berikut ini akan disinggung kembali tujuan pemidanaan yang dikemukakan


commit to user

81

dalam berbagai teori pemidanaan serta dalam Rancangan Undang-Undang

KUHP baru Indonesia Tahun 2010.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam teori pemidanaan, setiap teori

pemidanaan memiliki tujuan pemidanaan yang berbeda-beda antara lain Teori

retributif (absolute), teori relatif (deterrence), Teori perlindungan sosial

(social defence), Teori gabungan (integratif). Teori retributif, misalnya

merumuskan, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata untuk memenuhi ambisi

balas dendam tanpa mempunyai tujuan lebih lanjut. Sementara itu dalam teori

relatif mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan mempunyai tujuan lebih

lanjut dari sekedar untuk pembalasan. Menurut teori ini pemidanaan

mempunyai tujuan untuk prevensi, baik yang bersifat umum maupun yang

bersifat khusus. Sedangkan Teori perlindungan sosial (social defence) yang

dipelopori oleh F. gramatica yang berpendapat bahwa teori perlindungan

sosial merupakan tujuan pidana yang mengintegrasikan individu ke dalam

tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Di luar ketiga teori tersebut di atas ada teori yang bersifat integratif,

yang mengartikulasikan tujuan pemidanaan sekaligus. Menurut teori

integratif, tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu baik sebagai pembalasan

mapun sebagai prevensi dan perlindungan masyarakat. Selain itu

dikemukakan oleh Muladi, yaitu teori Pemidanaan Integratif (kemanusiaan

dalam sistem Pancasila). Menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk

memperbaiki kerusakan baik individual maupun sosial yang disebabkan

karena adanya tindak pidana. Konsepsi ini bertolak dari asumsi dasar, bahwa

tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang

mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (individual and social

damages). Berdasarkan teorinya, Muladi mengemukakan bahwa seperangkat

tujuan yang bersifat integratif tersebut meliputi :

a. pencegahan (baik umum maupun khusus);b. perlindungan masyarakat;


commit to user

82

c. memelihara solidaritas masyarakat, dand. pengimbalan/pengimbangan.

Untuk mengetahui tujuan pidana yang dianut dalam pidana kerja sosial

dengan tujuan pemidanaan yang telah dikemukakan di atas maka penulis

melakukan penelitian dengan para penegak hukum di Surakarta berupa

pendapat dari para penegak hukum atas pengalaman yang diperoleh selama

menjalankan tugas, adapun hasil wawancara yang diperoleh penulis antara

lain sebagai berikut:

a. Konsep pidana kerja sosial dihubungkan dengan teori pemidanaan

retributif (absolute)

Pandangan penegak hukum di Surakata mengenai relevansi pidana

kerja sosial dengan teori pemidanaan retributif (absolute) dapat ditunjukan

melalui data yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1

Relevansi pidana kerja sosial dengan

teori pemidanaan retributif (absolute)

NO Pendapat Penegak Hukum Jumlah Presentase (%)

1 Setuju bahwa kerja sosial mendapatkan

pembalasan

6 66,67

2 Tidak setuju bahwa kerja sosial

mendapatkan pembalasan

3 33,33

3 Tidak tau 0 0

Jumlah 9 100

Sumber : Hasil Wawancara Dengan Aparat Penegak Hukum Di Surakarta

Pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dari 9 (sembilan) aparat

penegak hukum di Surakarta, 6 (enam) orang di antaranya menyatakan

bahwa dengan pidana kerja sosial terpidana mendapatkan pembalasan


commit to user

83

berupa rasa malu dan penderitaan. Mereka berpendapat bahwa dengan

pidana kerja sosial terpidana mendapatkan pembalasan atas perbuatan

yang dilakukan, dengan pidana kerja sosial yang diberikan melalui

putusan Hakim dalam persidangan dan masyarakat yang hadir dalam

persidangan mengetahuinya sudah memberikan rasa malu bagi terpidana.

Pekerjaan yang dilakukan terpidana selama berpuluh-puluh jam untuk

kepentingan masyarakat serta tidak mendapatkan bayaran merupakan

penderitaan, selain itu di tempatkan terpidana di lingkungan masyarakat

dalam melaksanakan pidana kerja sosial juga memberikan rasa malu

kepada terpidana karena masyarakat mengetahui status sebagai terpidana

yang melaksanakan hukuman berupa kerja sosial.

Sementara itu pada tabel 1 di atas ada 3 (tiga) aparat penegak

hukum di Surakarta yang tidak setuju bahwa pidana kerja sosial

mendapatkan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Mereka

berpendapat bahwa pidana kerja sosial yang diterapkan terlalu mudah dan

ringan bagi terpidana bila dibandingkan dengan pidana penjara, selain itu

bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia tidak sebagai upaya untuk

pembalasan melainkan sebagai upaya membina dan merehabilitasi

terpidana agar dapat kembali pada masyarakat.

b. Konsep pidana kerja sosial dihubungkan dengan teori pemidanaan

relatif (deterrence)


kerja sosial dengan teori pemidanaan relatif (deterrence) dapat ditunjukan

melalui data yang dijelaskan dalam tabel berikut:


commit to user

84

Tabel 2


teori pemidanaan relatif (deterrence)


1 Dengan kerja sosial dapat memberikan

upaya pencegahan umum dan khusus

8 88,89

2 Dengan kerja sosial tidak dapat

memberikan upaya pencegahan umum

dan khusus

1 11,11

3 Tidak tau 0 0

Jumlah 9 100



penegak hukum di Surakarta, 8 (delapan) orang di antaranya menyatakan

bahwa dengan pidana kerja sosial terpidana mendapatkan upaya prevensi

umum dan khusus. Mereka berpendapat dengan pidana kerja sosial yang

dilakukan di luar penjara dan berhubungan langsung dengan masyarakat

dapat menjadi upaya pembelajaran kepada masyarakat agar tidak

melakukan tindak pidana, karena setiap tindak pidana yang dilakukan pasti

akan di pidana dan itu merupakan upaya pencegahan umum. Sedangkan

rasa malu yang di dapat terpidana dengan melaksanakan pidana kerja

sosial yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan maupun Rumah

Tahanan dan diketahui oleh masyarakat, rasa malu yang dialami oleh

terpidana diharapkan dapat menjadi salah satu upaya sarana pemberian

efek jera agar terpidana tidak melakukan tindak pidana setelah terbebas.

Sementara itu pada tabel 2 di atas ada 1 (satu) aparat penegak

hukum di Surakarta yang tidak setuju bahwa pidana kerja sosial sebagai

upaya pencegahan secara umum maupun khusus, karena ada beberapa


commit to user

85

faktor orang melakukan tindak pidana salah satunya adalah faktor

ekonomi yaitu bila sesorang yang terdesak untuk mencukupi kebutuhan

hidup dapat melakukan segala cara agar kebutuhannya dapat terpenuhi,

walaupun diberi pidana kerja sosial hal tersebut tidak memberikan efek

jera kepada terpidana.

c. Konsep pidana kerja sosial dihubungkan dengan teori pemidanaan

perlindungan sosial (social defence)


kerja sosial dengan teori pemidanaan perlindungan sosial (social defence)

dapat ditunjukan melalui data yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3


teori pemidanaan perlindungan sosial (social defence)


1 Setuju bahwa kerja sosial dapat

memberikan perlindungan pada

masyarakat

7 77.78

2 Tidak setuju bahwa kerja sosial dapat

memberikan perlindungan pada

masyarakat

1 11,11

3 Tidak tau 1 11,11

Jumlah 9 100



penegak hukum di Surakarta, 7 (Tujuh) orang di antaranya menyatakan

bahwa dengan pidana kerja sosial dapat memberikan perlindungan pada


commit to user

86

masyarakat. Mereka berpendapat dengan pidana kerja sosial yang

dilakukan dapat memberikan pengalaman kerja kepada terpidana dengan

pengalaman kerja yang di dapatkan diharapkan terpidana mendapatkan

pekerjaan sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan tidak

melakukan tindak pidana lagi. Selain itu upaya pidana kerja sosial yang

dilakukan di lingkungan masyarakat juga memberikan pengaruh kepada

masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana karena apabila mereka

melakukan kejahatan akan mendapatkan hukuman, karena perlindungan

masyarkat mengarah pada semua keadaan yang mendukung agar

masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana.

d. Konsep pidana kerja sosial dihubungkan dengan Pemeliharaan

Solidaritas Masyarakat

Tabel 4


Pemeliharaan Solidaritas Masyarakat


1 Dengan kerja sosial terkandung


4 44,45

2 Dengan kerja sosial tidak terkandung


2 22,22

3 Tidak tau 3 33,33

Jumlah 9 100



penegak hukum di Surakarta, 4 (Empat) orang di antaranya menyatakan

bahwa dengan pidana kerja sosial adanya pemeliharaan solidaritas

masyarakat, mereka berpendapat dengan diterapkan pidana kerja sosial


commit to user

87

memenuhi upaya pemeliharaan solidaritas masyarakat. Karena dalam

pelaksanaan pidana kerja sosial yang bertujuan agar adanya peran serta

masyarakat dalam melakukan pembinaan kepada terpidana untuk menjadi

lebih baik lagi merupakan suatu kepedulian masyarakat terhadap terpidana

dan tercapainya keamanan di lingkungan sekitarnya, selain itu

pemeliharaan solidaritas masyarakat sering dikaitkan dengan upaya

pencegahan balas dendam yang dilakukan oleh perseorangan ataupun

korban terhadap penjahat sehingga dapat mengancam keselamatan

terpidana, sehingga sering kali hal tersebut dikaitkan kerugian yang

ditanggung oleh korban terhadap kejahatan yang dilakukan sehingga

korban meminta tuntutan yang nyata berupa ganti kerugian dari pelaku

kejahatan.

Adanya ketidak setujuan aparat penegak hukum dengan pidana

kerja sosial sebagai pemeliharaan solidarotas masyarakat karena

berdasarkan pengalaman di lapangan selama menjalankan tugas bahwa

setiap orang yang menjadi korban tindak pidana pasti memiliki rasa

dendam ataupun benci kepada pelaku kejahtaan sehingga upaya balas

dendam itu ingin diberikan kepada terpidana, selain itu pidana kerja sosial

ini dianggap hukuman yang terlalu ringan bila dibandingkan dengan

pidana penjara sehingga korban tidak puas atas hukuman yang di dapat

oleh terpidana dan bukan menjadi tuntutan yang nyata bagi korban

terhadap pelaku kejahatan.


commit to user

88

B. PEMBAHASAN

1. Pendapat Penegak Hukum Di Surakarta Mengenai Prospek Konsep Pidana

Kerja Sosial Pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Tahun 2010 Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan aparat

penegak hukum di Surakarta mengenai prospek konsep pidana kerja sosial di

Indonesia. Melihat antusiasme dari penegak hukum di Surakarta yang setuju

terhadap pidana kerja sosial ini untuk diterapkan di Indonesia dan banyaknya

kelebihan pidana kerja sosial dibandingkan dengan pidana penjara, penulis

mengambil kesimpulan adanya prospek yang sangat besar pidana kerja sosial ini

untuk diterapkan sebagai alternatif pidana di Indonesia pada masa mendatang. Hal

tersebut didasarkan atas bahwa dengan diterapkan pidana kerja sosial dapat

memasyarakatkan terpidana pada saat menjalankan hukumannya dan agar dapat

diterima kembali dalam masyarakat setelah menjalani hukumannya. Sebagaimana

tujuan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan

bertujuan agar terpidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan

tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh

lingkungan masyarakat.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan

pelaksanaan asimilasi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Peraturan

Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan bahwa asimilasi dilaksanakan dengan membaurkan

narapidana dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan kerja yang

dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dengan lingkungan masyarakat.

Bertujuan agar dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat dalam

melakukan pembinaan kepada narapidana (metode community based corrections).

Berdasarkan ketentuan di atas pidana kerja sosial ini secara sekilas memiliki


commit to user

89

kesamaan dengan pelaksanaan asimilasi yang sudah diterapkan di Indonesia

sebelumnya namun yang membedakan pelaksanaan pidana kerja sosial terpidana

tidak perlu menjalani ½ (setengah) masa tahanan, dengan keterlibatan masyarakat

secara langsung pada pidana kerja sosial ini bertujuan agar terciptanya

komunikasi dan interaksi yang baik antara terpidana dengan masyarakat, sehingga

masyarakat dapat ikut serta dalam upaya melakukan pembinaan kepada terpidana

dan dapat membantu upaya resosialisasi terpidana terhadap masyarakat, upaya

sosialisasi terpidana terhadap masyarakat ini diharapkan agar setelah terbebas dari

hukumannya terpidana dapat diterima dan menyatu kembali dengan lingkungan

masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan para aparat

penegak hukum di Surakarta bahwa Pidana kerja sosial juga dianggap sudah

sesuai dengan nilai sosial dan kultur budaya bangsa Indonesia. Dalam hukum adat

kita apabila terjadi kejahatan maka dia telah melakukan perusakan keseimbangan

dalam masyarakat sehingga harus mendapatkan sanksi sosial, sebagaimana

diungkapkan oleh Sudarto dalam pembaharuan hukum pidana harus melihat

alasan sosiologis yaitu hukum itu disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di

negara tersebut. Melalui pidana kerja sosial ini keinginan masyarkat untuk

memidana setiap orang yang bersalah juga terpenuhi karena masyarakat itu

sendiri yang memberikan sanksi sosial berupa rasa malu kepada terpidana. Selain

itu pidana kerja sosial ini memang cocok bagi terpidana yang melakukan tindak

pidana ringan dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat, karena sifatnya

berupa alternatif terhadap pidana penjara yang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Terhadap sanksi yang diberikan juga sudah sesuai dengan pidana kerja sosial itu

sendiri bahwa kerja sosial ini sifatnya adalah bekerja tanpa dibayar untuk

kepentingan masyarakat sebagai bentuk dalam memperbaiki kerusakan yang

ditimbulkan dari kejahatan yang sudah dilakukan.

Adanya kelebihan pidana kerja sosial bila dibandingkan pidana penjara

yaitu antara lain dapat mengurangi pengeluaran anggaran belanja negaran


commit to user

90

berkaitan dengan banyaknya praktik penerapan pidana penjara di Indonesia.

Dapat dilihat bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak

dijatuhkan oleh Hakim sehingga jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan

makin bertambah. Sehingga jumlah pengeluaran negara yang diambil dari APBN

untuk membina narapidana di lembaga pemasyarakatan semakin besar,

sebagaimana dikutip dalam majalah Gatra untuk kepentingan konsumsi sehari-

hari bagi para narapidana di seluruh Indonesia negara menanggung hutang yang

cukup besar yaitu kurang lebih 80 miliar (Gatra news. Negara utang Rp 80 miliar

untuk makan napi, http://arsip.gatra.com). Sehingga jika jumlah narapidana di

lembaga pemasyarakatan dapat dikurangi, maka biaya yang biasanya digunakan

untuk kebutuhan para narapidana di lembaga pemasyarakatan ataupun rumah

tahanan negara dapat dialihkan pada sektor lain yang mengarah pada

kesejahteraan masyarakat, selain itu jika narapidana di lembaga pemasyarakatan

berkurang maka biaya yang dipikul oleh masyarakat untuk membina narapidana

juga akan berkurang karena anggaran belanja negara dapat dikurangi. Pidana

kerja sosial juga dianggap dapat mengatasi masalah kelebihan penghuni (over

capacity) yang dihadapi oleh rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan,

karena dengan meningkatnya kepadatan penghuni dapat mempengaruhi proses

pembinaan bagi warga binaan di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan

karena tidak sebandingnya antara jumlah petugas teknis di rumah tahanan maupun

lembaga pemasyarakatan dengan jumlah warga binaan.

Melalui pidana kerja sosial dapat memberi kesempatan kepada narapidana

untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup

mandiri di tengah masyarakat hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan kerja

produktif. Kegiatan ini berguna untuk menambah keterampilan narapidana

sebagai modal mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Dengan adanya kegiatan

kerja produktif sebagai modal keterampilan, maka akan semakin memberikan

kesiapan bagi narapidana untuk menjalani kehidupan setelah bebas. Di samping

itu narapidana juga dapat mengaplikasikan keahliannya saat menjalani hukuman


commit to user

91

sehingga keahlian dan tenaga yang dimiliki terpidana dapat bermanfaat bagi

masyarakat. Narapidana pidana kerja sosial juga tidak dikumpulkan dengan

kelompok masyarakat kriminal di rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarkatan

sehingga dapat terhindar dari efek negatif psikologis yang diperoleh terpidana

apabila digabungkan dengan kelompok masyarakat kriminal. Dengan pidana kerja

sosial hak asasi manusia dari narapidana dapat terlindungi yaitu narapidana masih

dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana yang dilakukan sehari-hari walaupun

sedang melaksanakan hukuman misalkan bekerja, sekolah dan kuliah.

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 86 ayat (6) pidana kerja sosial dapat diangsur

selama 12 bulan hal tersebut bertujuan agar dengan pidana kerja sosial narapidana

dapat menjalankankan pekerjaan yang biasa mereka lakukan untuk memenuhi

kebutuhan kehidupan keluargannya Serta narapidana yang harus bersekolah

maupun kuliah dapat melanjutkan pendidikannya secara formal dan hal tersebut

tidak dapat terlaksana apabila narapidana melaksanakan hukumannya di dalam

penjara.

Berdasarkan adanya kelebihan pidana kerja sosial yang telah disebutkan di

atas terdapat beberapa kendala dalam penerapan pidana kerja sosial yaitu dari segi

pengawasan yang dilakukan kepada terpidana dalam melakukan pidana kerja

sosial karena terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak

LAPAS, Rutan, ataupun BAPAS. Serta hak-hak dari narapidana yang harus

dipenuhi sehingga pidana kerja sosial ini benar-benar dapat tercapainya upaya

tujuan pidana. Walaupun demikian hal tersebut masih dapat diperbaiki dengan

melakukan studi banding ke negara lain yang sudah melaksanakan pidana kerja

sosial terlebih dahulu agar kelak saat pidana kerja sosial ini diterapkan tidak

terdapat kendala dan pidana kerja sosial dapat diterima oleh masyarakat Indonesia

sebagai salah satu bagian dari pidana yang berdasarkan aspek hak asasi manusia

dan ekonomi menjadi alternatif pidana yang disukai, selain itu juga pidana kerja

sosial dianggap bermanfaat bagi negara maupun masyarakat karena keahlian dan


commit to user

92

tenaga yang dimiliki oleh narapidana dapat bermanfaat dan berguna bagi

narapidana kelak setelah melaksanakan hukuman.

2. Kesesuaian Konsep Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2010 Dengan

Tujuan Pemidanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan aparat

penegak hukum di Surakarta penulis dapat menyimpulkan pidana kerja sosial

sesuai dengan teori pemidanaan gabungan (integratif), bahwa pidana kerja sosial

memenuhi beberapa unsur teori pemidanaan berupa pengimbalan/pengimbangan,

upaya pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat dan pemeliharaan

solidaritas masyarakat. Terpenuhinya unsur pembalasan/pengimbangan yang di

dapat terpidana dari pidana kerja sosial dengan pidana kerja sosial yang diberikan

melalui putusan Hakim dalam persidangan dan masyarakat yang hadir dalam

persidangan mengetahuinya sudah memberikan rasa malu bagi terpidana.

Pekerjaan yang dilakukan terpidana selama berpuluh-puluh jam untuk

kepentingan masyarakat serta tidak mendapatkan upah merupakan penderitaan,

selain itu di tempatkan terpidana di masyarakat dalam melaksanakan hukuman

pidana kerja sosial juga memberikan rasa malu kepada terpidana karena

masyarakat mengetahui status sebagai terpidana yang melaksanakan hukuman

berupa kerja sosial.

Pidana kerja sosial ini diarahkan pada upaya perbaikan keseimbangan

antara tindak pidana yang dilakukan dan pidana yang dijatuhkan, karena adanya

kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan maka dia yang harus

memperbaiki kerusakan tersebut. Upaya itu dapat diterapkan dengan pidana kerja

sosial yang dilakukan oleh terpidana yang harus melakukan hukumanya dengan

mengabdikan tenaga dan keahliaanya untuk masyarakat, dengan seperti itu

kerugian yang ditimbulkan dapat diperbaiki. Seperti contoh kasus yang dikatakan

oleh Bintoro Widodo, seorang Hakim di Surakarta, bahwa ada seorang anak yang


commit to user

93

mencuri di toko kelontong dalam putusannya Hakim menjatuhi hukuman kepada

anak tersebut tidak dengan pidana penjara namun diganti dengan bekerja di toko

tersebut untuk beberapa waktu. Selain itu kasus kerusuhan dan penjarahan yang

ada di Inggris para pelaku kerusuhan yang ditangkap diwajibkan untuk meminta

maaf kepada para pemilik toko dan melakukan pidana kerja sosial untuk

memperbaiki kerusakan pada toko tersebut akibat kerusuhan dan penjarahan yang

dilakukan oleh para terpidana. Berdasarkan kasus di atas bahwa dengan

diterapkan pidana kerja sosial bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang

ditimbulkan dari kejahatan yang telah dilakukan sebagai upaya memberikan

pengimbalan/pengimbangan kepada para terpidana.

Terpenuhinya unsur tujuan pidana sebagai pencegahan umum dan khusus

dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, dengan pelaksanaan pidana kerja sosial

yang dilakukan di luar penjara dan berhubungan langsung dengan masyarakat

dapat menjadi upaya pembelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan

tindak pidana, karena setiap tindak pidana yang dilakukan pasti akan di pidana

dan itu merupakan upaya pencegahan umum. Sedangkan rasa malu yang di dapat

terpidana dengan melaksanakan pidana kerja sosial yang dilakukan di luar

lembaga pemasyarakatan dan diketahui oleh masyarakat, rasa malu yang dialami

oleh terpidana diharapkan dapat menjadi salah satu upaya sarana pencegahan agar

terpidana tidak melakukan tindak pidana setelah terbebas. Karena setiap tujuan

pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada terpidana agar kelak setelah

terbebas tidak melakukan tindak pidana lagi dan mengembalikan fitrah terpidana

tersebut sebagai manusia yang lebih baik apabila kembali ke masyarakat, selain

itu pemidanaan juga bertujuan memberikan pembelajaran kepada setiap individu

lain untuk melakukan tindak pidana karena dapat merugikan orang lain dan setiap

tindak pidana yang dilakukan akan mendapatkan hukuman atau ganjaran.

Pidana kerja sosial dianggap dapat memberikan perlindungan masyarakat,

pidana kerja sosial yang dilakukan dapat memberikan pengalaman kerja kepada

terpidana dengan pengalaman kerja yang didapatkan diharapkan terpidana


commit to user

94

mendapatkan pekerjaan sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dan tidak

melakukan tindak pidana lagi. Selain itu upaya pidana kerja sosial yang dilakukan

di lingkungan masyarakat juga memberikan pengaruh kepada masyarakat agar

tidak melakukan tindak pidana karena apabila mereka melakukan kejahatan akan

mendapatkan hukuman, karena perlindungan masyarkat mengarah pada semua

keadaan yang mendukung agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan

tindak pidana. Dengan pidana kerja sosial ini mengupayakan agar seseorang yang

telah melakukan tindak pidana tidak mengulangi kembali tindak pidana yang

dilakukan dengan asumsi bahwa kerja sosial memberikan pengalaman berharga

kepada terpidana berupa pengalaman bekerja sehingga setelah terbebas terpidana

bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak melakukan kejahatan kembali, selain itu

juga dengan kerja sosial terpidana dapat sadar bahwa tindak pidana yang

dilakukan telah merugikan masyarakat khususnya korban.

Pidana kerja sosial dianggap dapat melakukan upaya pemeliharaan

solidaritas masyarakat karena dalam pelaksanaan pidana kerja sosial yang

bertujuan agar adanya peran serta masyarakat dalam melakukan pembinaan

kepada terpidana untuk menjadi lebih baik lagi merupakan suatu kepedulian

masyarakat terhadap terpidana dan tercapainya keamanan di lingkungan

sekitarnya, selain itu pemeliharaan solidaritas masyarakat sering dikaitkan dengan

upaya pencegahan balas dendam yang dilakukan oleh perseorangan ataupun

korban terhadap penjahat sehingga dapat mengancam keselamatan terpidana

sehingga dalam pelaksanaan pidan kerja sosial ini menurut hasil wawancara yang

dilakukan oleh penulis dengan salah satu Hakim Johny Aswari, beliau

berpandangan sebelum melaksanakan pidana kerja sosial antara korban dan

pelaku kejahatan harus tercapai kesepakatan damai agar pada saat terpidana

menjalani pidana kerja sosial ini di lingkungan masyarakat terpidana merasa aman

tanpa adanya tuntutan balas dendam dari korban, karena menurut beliau rasa

dendam yang dimiliki oleh korban harus dihilangkan terlebih dahulu salah


commit to user

95

satunya dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yaitu korban dan

pelaku itu sendiri.

Sementara itu berkaitan dengan masalah tujuan pemindahan dalam Pasal

54 Rancangan Undang-Undang KUHP Baru Tahun 2010 disebutkan:

(1) Pemidanaan bertujuan :a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan demi pengayoman

masyarakat;b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan menjadi orang yang baik

dan berguna;c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dand. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Dari uraian tentang tujuan pemidanaan yang terdapat pada RUU KUHP

tahun 2010, memiliki kesamaan dengan teori gabungan (integratif) yaitu sebagai

upaya pencegahan, pembinaan, pemulihan ketertiban masyarakat dan pembebasan

rasa bersalah terpidana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis

dengan beberapa aparat penegak hukum di Surakarta, dengan pidana kerja sosial

dapat tercapainya tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP tahun 2010 sebagai

berikut:

a. Dengan dilakukan pidana kerja sosial lebih dapat sebagai upaya rehabilitasi

dan resosialisasi bagi terpidana bila dibandingkan harus di pidana penjara,

sebagaimana diketahui upaya rehabilitasi dan resosialisasi bertujuan agar

dapat memasyarakatkan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna

dan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana oleh mantan

narapidana setelah terbebas sebagai penjahat kambuhan karena dorongan

beberapa faktor. Pidana kerja sosial yang diterjunkan secara langsung dengan

masyarakat juga dapat upaya penyelesaian konflik dan memulihkan

keseimbangan yang ditimbulkan tindak pidana dalam masyarakat, karena

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di lingkungan

masyarakat dinilai menimbulkan kerugian secara materiil maupun psikologis.


commit to user

96

Sehingga pemidanaan yang dilakukan langsung di lingkungan masyarakat

seperti pidana kerja sosial yang mewajibkan setiap terpidana untuk

mengabdikan dirinya kepada masyarakat sebagai sarana pemulihan

keseimbangan antara tindak pidana yang dilakukan dengan upaya perbaikan

yang dilakukan oleh terpidana kepada masyarakat.

b. Dengan dilakukan pidana kerja sosial dapat menghindarkan terpidana dari

stigmasi dan dehumanisasi, diterapkan pidana kerja sosial dapat

membebaskan rasa bersalah terpidana bila dibandingkan harus di pidana

penjara. Karena pidana penjara dapat memberikan stigma negatif berupa “cap

penjahat” bagi setiap residivis dan dehumanisasi sehingga rasa bersalah bagi

setiap residivis itu selalu ada. Sedangkan apabila terpidana menjalankan

pidana kerja sosial yang dilaksanakan di luar penjara efek negatif yang

ditimbulkan dari pidana penjara seperti stigma negatif dan dehumanisasi dapat

dihindari karena terpidana saat menjalankan pidana kerja sosial ini masih

dapat melaksanakan kegiatan yang dilakukan dalam kesehariaannya di

masyarakat maupun pada keluarga.


commit to user

97

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan

pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :.

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan aparat

penegak hukum di Surakarta adanya prospek yang sangat besar pidana kerja

sosial ini untuk diterapkan sebagai alternatif pidana di Indonesia pada masa

mendatang, sebagaimana diungkapkan oleh penegak hukum di Surakarta:

a. Polisi

Dengan pidana kerja sosial dapat merubah sikap mental dari terpidana,

mengendalikan keinginan terpidana untuk merugikan orang lain.

b. Jaksa

Dengan pidana kerja sosial terpidana mendapatkan pengalaman kerja,

selain itu dapat mengurangi anggaran negara.

c. Hakim

Dengan pidana kerja sosial selain dapat memasyarakatkan terpidana,

menghilangkan stigmasi bila di pidana penjara, menekan kelebihan daya

tampung LP, serta dapat mengurangi beban anggaran negara untuk

kebutuhan para narapidana selama di lapas. Selain itu pidana kerja sosial

juga dapat menjadi ganti rugi terpidana kepada korban ataupun masyarakat

terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan.

d. Petugas Rutan

Dengan pidana kerja sosial dapat mengatasi masalah overload lembaga

pemasyarakatan maupun rutan, menguragi anggaran biaya negara untuk

menghidupi para narapidana selama di lembaga pemasyarakatan maupun

rutan, dapat memanfaatkan tenaga para narapidana untuk pelayanan publik

dan sebagai upaya reintegrasi para narapidana dengan masyarakat.

49


commit to user

98

e. Advokat

Dengan kerja sosial dapat menghilangkan stigmasi negatif terpidana bila

menjalani pidana penjara. Selain itu terpidana juga dapat berhubungan

baik dengan masyarakat disaat menjalani kerja sosial ataupun setelah

terbebas.

2. Pidana kerja sosial relevan dengan teori pemidanaan gabungan (integratif)

pidana kerja sosial memenuhi beberapa teori yang sudah ada antara lain Teori

retributif (absolute), teori relatif (deterrence), Teori perlindungan sosial

(social defence) dan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi yang

menyebutkan tujuan pidana integratif meliputi pencegahan (baik umum

maupun khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas

masyarakat, dan pengimbalan/pengimbangan. Dengan pidana kerja sosial

diharapkan terpidana mendapatkan rasa malu atas perbuatan yang dilakukan

serta melakukan pekerjaan tanpa diupah merupakan suatu penderitaan yang

diterima oleh pelaku hal tersebut menjadi bagian dari pembalasan atas

perbuatan yang dilkukan, dengan rasa malu yang diperoleh terpidana

diharapkan terpidana mendapatkan efek jera dan tidak melakukan

perbuatannya lagi dengan pidana kerja sosial memberikan pandangan kepada

masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana hal tersebut menjadi bagian

dari tujuan umum dan khusus dari pemidanaan. Dengan pidana kerja sosial

diharapkan terpidana mendapatkan pekerjaan dari pegalaman yang diperoleh

selama melaksanakan pidana kerja sosial sehingga masyarakat terhindar dari

pengulangan tindak pidana hal tersebut menjadi bagian dari tujuan

pemidanaan perlindungan sosial (social defence), pidana kerja sosial

diharapakan masyarakat dapat ikut serta untuk membina terpina agar menjadi

lebih baik lagi serta terhindar upaya balas dendam dari korban hal tersebut

menjadi bagian dari tujuan pemidanaan pemeliharaan solidaritas masyarakat.


commit to user

99

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai

berikut :

1. Berdasarkan pengalaman keberhasilan penerapan pidana kerja sosial

diberbagai negara, bahwa pidana kerja sosial mempunyai banyak kelebihan

bila dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan serta dapat

menghindarkan efek negatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana

kerja sosial juga dianggap lebih manusiawi karena tidak hanya melindungi

kepentingan korban tetapi juga terhadap pelaku tindak pidana, berdasarkan

banyaknya sisi positif pidana kerja sosial bila dibandingkan dengan pidana

perampasan kemerdekaan maka sebaiknya pidana kerja sosial dapat benar-

benar diterapkan di Indonesia sebagai alternatif pidana perampasan jangka

pendek pada masa mendatang.

2. Kebijakan konsep pidana kerja sosial dalam rancangan undang-undang KUHP

di Indonesia dirasa masih memerlukan perhatian khusus dari pembuat

undang-undang, maka sebaiknya memperhatikan kelemahan maupun

kelebihan dari negara lain yang telah terlebih dahulu menerapkan pidana kerja

sosial serta adanya peraturan pelaksanaannya karena formulasi konsep pidana

kerja sosial dalam rancangan undang-undang KUHP ini masih bersifat umum

sehingga penerapan pidana kerja sosial ini tidak terdapat kendala serta dapat

diberlakukan secara efektif sebagai alternatif pidana perampasan jangka

pendek di Indonesia.

3. Tujuan pemidanaan di Indonesia saat ini masih sebatas berbentuk rancangan,

sehingga sebisa mungkin disahkan secara formal di dalam Undang-Undang

agar tolak ukur serta dasar pembenar kesesuaian pidana kerja sosial dengan

tujuan pemidanaan tidak lagi sebatas teori.


commit to user

100

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradnya Pramita.

Barda Nawawi Arief . 2002. Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada.

C.I. Harsono. 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta : Djambatan

Elizabeth A .Martin. 2002. Oxford Dictionary Of Law, oxford university press, market house books Ltd, 2002.

Eva Achjani Zulfa. 2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Bandung: CV. Lubuk Agung.

HB. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kkualitatif (Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis) Pusat Penelitian Surakarta.

Lexy J Maleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

M. Sholehhudin. 2007. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Doubel Track System dan Implementasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moh. Nazir. (2009). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Muladi. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

. 2008. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.


commit to user

101

Muslan Abdurahman. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Perss.

Niniek Suparni. 1996. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

Romli Atmasasmita. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Mandar Maju.

S. Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarto. 1982. Hukum Dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

. 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.

. 2006. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Tongat. 2002. Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Van Bemmelen. 1987. Hukum Pidana I, Terjemehan. Bandung: Bina Cipta.

Widodo. 2009. Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime : Alternatif Ancaman Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber Crime. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvesi ILO Nomor

138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja


commit to user

102

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan

Warga Binaan Pemasyarakatan

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Tahun 2010

Artikel, Majalah, Makalah, dan Jurnal:

Gill Mc Ivor. 2010. “Paying back: 30 years of unpaid work by offenders in Scotland”. European Journal of Probation (EJP). Vol. 2, No.1.

Mahmud Mulyadi. 2006. “Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”. Karya Ilmiah, Edisi Agustus 2006.

Mohd. Al-Adib Samuri. 2012. “Community Service Order For Juvenile Offenders: Theoretical and Legal Framework”. Medwell Journals. Vol. 7, No.2.

Mudzakkir. 2004. “Kajian Terhadap Ketentuaan Pemidanaan Dalam Draft RUU KUHP”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 2, No. 1.

Internet

Gatra news. Negara utang Rp 80 miliar untuk makan napi, http://arsip.gatra.com//2005-07-17/versi_cetak.php?id=86274> [Diakses pada tanggal 22 September 2012, pukul 11.03 wib].

Liputan6.TV. Pelaku Bullying Harus Kerja di Panti Jompo. http://tv.liputan6.com/main/read/5/1103018/0/pelaku-bullying-harus-kerja-di-panti-jompo> [ Diakses pada tanggal 21 September 2012, pukul 3.05 wib].

Office of Probation and Pretrial ServicesAdministrative Office of the U.S. Courts, 2003. Community Service. hhtp;/www.uscourts.gov/misc/2003-community.PDF> [Diakses pada tanggal 5 juni 2012, pukul 22.01 wib].

Probation Board For Northern Ireland (PBNI). Strategy For Community Service..http://www.pbni.org.uk/archive/pdfs/What%20we%20do/PBNI%20Strategy%20for%20CS%20July%202010%20011010.pdf> [Diakses pada tanggal 26 juni 2012, pukul 02:06 WIB].


commit to user

103

Jean-Marie Picqurat. Community Service, the French Experince. http://www.penalreform.org/english/altern_csfrance.htm> [Diakses pada tanggal 7 juni 2012, pukul 01:36 WIB].

Recent Development. The Czech Penal Code. http://www.prison.org/english/altrec.htm> [Diakses pada tanggal 5 juni 2012 pukul 02:41 wib].

Woo Sik Chung, The Community Service Order In Korea. http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No61/No61_18VE_Chung1.pdf>[Diakses pada tanggal 24 juni 2012, pukul 01:36 WIB].

2.

kajian prospek konsep pidana kerja sosial pada … · advocate office drs. irpan yb, sh, mh,...

Documents