kajian kebijakan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

ABSTRAK

I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan 2 1.3 Sasaran 2 1.4 Manfaat 2 1.5 Dampak 2 II KAJIAN PUSTAKA 3 2.1 Umum 3 2.2 Dasar Penelitian Kebijakan 3 2.3 Kebijakan Umum 4 III METODOLOGI 5 3.1 Ruang Lingkup 5 3.2 Metode Litbang 5 IV HASIL DAN PEMBAHASAN 6 4.1 Data Lapangan 6 4.2 Pola-pola Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat 10 4.2.1 Penyelenggaraar: Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat 10 4.2.2 Kelembagaan Pengelola Air Limbah 10 4.2.3 Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat 11 4.2.4 Pola pembiayaan pengelolaan air limbah 14 4.2.5 Pemilihan Teknologi Pengelolaan Air Limbah 14 4.2.6 Pola partisipasi masyarakat pengelolaan air limbah 15 4.3 Pola-pola pengelolaan persampahan berbasis masyarakat 15 4.3.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan 15 4.3.2 Pola kelembagaan Pengelolaan Persampahan 15 4.3.3 Pola pembiayaan Pengelolaan Persampahan 18 4.3.4 Pola Pemilihan Teknis Operasional Pengelolaan Persampahan 19 4.3.5 Peranserta masyarakat Pengelolaan Persampahan 19 4.4 POLA KERJA SAMA PEMERINTAH. SWASTA DAN MASYARAKAT 20 V KESIMPULAN DAN SARAN: 21 5.1 Kebijakan Operasional Kelembagaan dan Pembiayaan 21 5.2 Saran 21 DAFTAR PUSTAKA

Abstrak Penanganan sampah yang diangkut petugas baru mencapai 40,09% di perkotaan dan 1.02% di perdesaan. Sedangkan sistem pelayanan air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan pada tahun 2000 baru mencapai 25,5%, kondisi ini masih jauh dari memadai. Untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan sanitasi, dibutuhkan partisipasi aktif dari pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara bersesuaian dan berkesinambungan. Dengan demikian diperlukan revormasi kebijakan yang mengarah pada konsep bottom-up. Sesuai dengan tujuan NAP, yaitu mampu mencapai sasaran yang disepakati dalam MDG 2015 secara efektif dan eflsien dengan melibatkan seluruh stakeholders Masyarakat dapat diposisikan sebagai subyek atau pelaku (bersifat aktif bukan hanya sebagai penerima manfaat saja, yaitu mulai dari perencanaan, pembangunan. pengoperasian maupun pada tahap pemeliharaannya, baik untuk pembangunan yang dibiayai oleh masyarakat itu sendiri maupun bantuan dari pihak lain. Fakta menunjukkan permasalahan air limbah terkait dengan tata kebijakan pemerintah yang selama ini yang belum memberikan prioritas terhadap penanganan sanitasi, kurangnya kesadaran masyarakat dan masalah teknis dalam sistem pengolahan air limbah. Pola-pola pengelolaan sanitasi di masyarakat merupakan masukan untuk pembuatan pedoman operasional dalam upaya meningkatkan manajemen pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Aspek kelembagaan dan pembiayaan berdasarkan kearifan lokal yang disepakati dan dipahami oleh semua stakeholder, merupakan pegangan bagi masyarakat untuk dapat melakukan pengelolaan sanitasi secara mandiri sehingga dapat menjamin sistem pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan.

......meningkatkan Kualitas Infrastruktur Bidang Permukiman Melalui Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Kajian Kebijakan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat

1

KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga saat ini diperk;rakan masih terdapat 100 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki kemudahan terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang memadai, dengan kecenderungan yang terus. meningkat setiap tahunnya, sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Menurut UU No.7 Tahun 2004, tentang Surnber Daya Air, yang dimaksud dengan sanitasi adalah air limbah dan persampahan. Pada tahun 2001, penanganan sampah yang diangkut petugas baru mencapai 40,09% di perkotaan dan 1.02% di perdesaan. .Sedangkan sistem pelayanan air limbah baik sistem on site maupun off site di perkotaan pada tahun 2000 baru mencapai 25,5%, kondisi ini masih jauh dari memadai. Sistem pembuangan air limbah dengan IPAL baru mencapai 1,26% dari penduduk Indonesia, sedangkan fasilitas IPLT yang baru melayani 7,19% penduduk, sebagian tidak berfungsi. Sebagian besar air limbah rumah tangga, yaitu mencapai 70% tidak diolah secara memadai dan belum mencapai standar baku pengolahan yang ramah lingkungan, dan sisanya dilayani sistem pembuangan on site. Masih rendahnya pelayanan sanitasi tersebut disebabkan antara lain: 1. Pengalaman masa lalu tentang tidak berfungsinya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi

secara optimal; 2. Tidak dilibatkanya masyarakat sasaran, baik pada perencanaan, konstruksi ataupun pada kegiatan

operasi dan pemeliharaan; 3. Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan kesehatan lingkungan. 4. Teknologi yang terbatas mempersulit masyarakat untuk dapat menentukan prasarana dan sarana

yang hendak dibangun dan tidak sesuai dengan kebutuhan, budaya (kultur) setempat kemampuan masyarakat untuk mengelola prasara dan kondisi fisik daerah tersebut.

Dikaitkan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi, MDG sesuai sasaran No 7, yaitu menjamin pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, target 10 : menurunkan sampai separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap sanitasi pada tahun 2015. Dan target 11 adalah mencapai perbaikan yang berarti untuk paling tidak 100 juta penduduk miskin di daerah kumuh. Sasaran yang diharapkan dalam peningkatan pengelolaan sanitasi adalah membawa masyarakat berperan serta secara aktif dalam pengelolaan sanitasi. Untuk mencapai sasarari tersebut, maka pembangunan dan pengelolaan perlu didasarkan pada prinsip pendekatan partisipatif dalam semua aspek pembangunannya, yaitu sedapat mungkin ditetapkan oleh masyarakat di tingkat bawah atau berbasis masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang No 3212004, bahwa Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota berwewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Adapun yang dimaksud masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat umum, perorangan maupun kelompok pengguna atau pemakai, pengelola dan pemelihara Sarana sanitasi, yang dibentuk dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sarana sanitasi.



2

Untuk pencapaian sararan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat, perlu adanya pembaharuan kebijakan pembangunan di bidang sanitasi dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan organisasi lokal melalui proses pendukung yang mengarah pada pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan. Dalam pelaksanaan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat perlu dilengkapi dengan perangkat dan mekanisme kerja berupa pedoman manajemen aspek kelembagaan dan pembiayaan yang disepakati dan dipahami oleh semua stakeholder, untuk menjamin sistem pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Dalam upaya penyusunan pedoman kerja perlu terlebih dulu mengkaji terhadap kendala-kendala dan faktor-faktor keberhasilan di masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan sanitasi yang menyangkut aspek, yaitu pola-pola kelembagaan, pembiayaan, operasional, dan peran serta masyarakat yang dilandasi oleh kearifan. lokal yang ada.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan masukan dan bentuk pengelolaan dari para pelaku terkait di bidang sanitasi sebagai masukan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

1.3. Sasaran

1. Sasaran fisik (output)penelitian ini adalah : - Pola-pola kelembagaan, pembiayaan, operasional, dan peran serta masyarakat yang dilandasi oleh

kearifan lokal yang ada. - Konsep pedoman aspek Kelembagaan dan Pembiayaan (Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

2. Sasaran Hasil(outcome) : Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan sanitasi yang melibatkan peran masyarakat

sebagai subyek pembangunan dan pengelolaan sarana sanitasi berdasarkan kearifan lokal, ditandai dengan berfungsinya kelembagaan lokal yang mengelola terhadap keberlanjutan pemanfaatan sarana sanitasi.

1.4 Manfaat

Memudahkan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat melaksanakan pengelolaan sanitasi secara mandiri sehingga dapat meningkatkan pelayanan fasilitas sanitasi limbah dan sampah sehingga sumber air baku terlindung dari pencemaran.

1.5 Dampak

Meminimasi pencemaran akibat limbah dan meningkatkan kesehatan masyarakat.



3

II KEBIJAKAN NASIONAL AM DAN PL BERBASIS MASYARAKAT 2.1 Umum

Dari segi kualitas pelayanan, lingkup pembangunan dan cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan masih terbatas, sehingga tidak mampu mengimbangi laju keutuhan akibat pertambahan penduduk. Hingga saat ini masih terdapat 100 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki kemudahan terhadap pelayanan air minum dan penvehatan lingkungan yang memadai. Masyarakat yang tidak mendapatkan kemudahan itu sebagian besar adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang bertempat dipedesaan. Kecenderungan ini meningkat setiap tahunnya.

Pengalaman juga menunjukkan adanya sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan

terbangun yang tidak dapat beroperasi secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah tidak dilibatkannya masyarakat sasaran, baik pada tahap perencanaan, pembangunan ataupun pada kegiatan operasi dan pemeliharaan. Selain itu, pilihan teknologi yang terbatas mempersulit masyarakat untuk dapat menentukan prasarana dan sarana yang hendak dibangun dan digunakan di daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan, budaya (kultur) setempat, kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan kondisi fisik daerah tersebut. Hal tersebut mengakibatkan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang terbangun menjadi tidak berkelanjutan, tidak dapat berfungsi dengan baik, dan tidak adanya perhatian masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pelayanan prasarana dan sarana.

Investasi prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan pada saat itu yang berorientasi pada supply driven juga membawa dampak kepada rendahnya efektivitas prasarana dan sarana yang dibangun. Tidak sedikit investasi prasarana dan sarana yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mereka tidak membutuhkan, sebaliknya banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut tetapi tidak tersedia.

2.2 Dasar Penetapan Kebijakan

Tujuan dari program air bersih dan penyehatan lingkungan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana ABPL diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Dengan peningkatan tersebut maka produktivitas akan meningkat, dengan peningkatan produktivitas maka kesejahteraan akan meningkat, yang pada akhirnya kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Kebijakan air bersih dan penyehatan lingkungan di Indonesia disusun berdasarkan kebijakan nasional sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. GBHN 1999 - 2004 (Tap No IV/MPRf1999), Butir B. Ekonomi, Ayat 17 : Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.

3. GBHN 1999 - 2004 (Tap No IV/MPRf1999), Butir F. Sosial Budaya, Ayat 1.a :Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.



4

4. Undang-undang No 23 T ahun 1997 Pasal 3 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. .

5. Undang-undang No 32/2004 : Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

6. PROPENAS 2000 - 2004 (Undang-undang No 25 Tahun 2000), Bab IX, Butir C, Ayat 2.6 : Kegiatan pokok yang dilakukan adalah :1) peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meliputi air bersih, drainage, air limbah, persampahan, penaggulangan banjir, jalan lokal, terminal, pasar, sekolah, perbaikan kampung, dan sebagainya; 2) peningkatan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman.

7. PROPENAS 2000 - 2004 ( Undang-undang No 25 Tahun 2000), Bab VIII, Pembangunan Sosial dan Budaya Butir C, Program II Pembangunan, Ayat b. Perilaku Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat : Sasaran khusus program ini adalah : 1) meningkatnya perwujudan dan kepedulian perilaku hidup bersih dari sehat dalam kehidupan bermasyarakat; 2) berkembangnya sistem jaringan dukungan masyarakat, sehingga pada akhirnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dapat meningkat.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1969, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tala Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

9. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Sumber Daya Air

2.3 Kebijakan Umum

Program air minum dan penyehatan lingkungan permukiman bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana ABPL diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat. Dengan peningkatan derajat kesehatan maka produktivitas akan meningkat, dengan peningkatan produktivitas maka kesejahteraan akan meningkat, yang pada akhirnya kualitas hidup masyarakat akan meningkat.

Agar tujuan tersebut di atas dicapai maka diperlukan perubahan paradigma pembangunan yang dimanifestasikan dengan perubahan kebijakan ABPL yang mendasarkan pada visi bahwa :

1. Air merupakan benda sosial dan benda ekonomi. 2. Informasi Pilihan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan 3. Pembangunan Berwawasan Lingkungan 4. Pendidikan Perilaku Hidup Minum dan Sehat 5. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin 6. Peran Perempuan dalam Pengambilan keputusan 7. Akuntabilitas Proses perencanaan 8. Peran Pemerintah dan Daerah Sebagai Fasilitator pemberdayaan 9. Peran Aktif Masyarakat .

10. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran 11. Perbaikan Sistem Monitoring dan Evaluasi



5

III METODOlOGI 3.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan peneiitian ini meliputi : 1) Inventarisasi pola-pola pengelolaan sarana sanitasi berbasis masyarakat (studi kasus, di

masyarakat) , baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil, sehingga didapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlanjutan tersebut. Setelah itu, dibuat suatu panduan pengelolaan sanitasi yang dapat digunakc:m oleh masyarakat sebagai perangkat dalam melaksanakan mekanisme kerja pengelolaan sarana sanitasnya Pola-pola yang dikaji antara lain aspek :

o kelembagaan; o pembiayaan; o partisipasi masyarakat; o teknis operasional o penyelenggaraan

2) Analisis dan evaluasi pola-pola pengelolaan air limbah dan persampahan di masyarakat. 3) Penyusunan perangkat dan mekanisme ke_a penyelenggaraan pengelolaan sarana sanitasi berupa

konsep pedoman pelaksanaan aspek : kelembagaan, pembiayaan untuk pengelolaan sarana persampahan dan air limbah rumah tangga,

3.2 Metode Penelitian :

Metode dan pendekatan dalam pelaksanaan litbang adalah : 1. Pengumpulan data

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, pengisian keusioner, diskusi dan melakukan studi ke lapangan untuk melihat secara langsung eksisting data pengelolaan sanitasi, seperti pola kelembagaan, pembiayaan, pemberdayaan dan para peranserta masyarakat pengguna, dan pemilihan teknis operasional penyelenggaraan pengelolaan sarana sanitasi. Diskusi dengan para praktisi, rembug warga, konsinyasi, wawancara brainstorming nara sumber. perguruan tinggi, dan lain-lain

Jumlah data yang diperlukan sebanyak-banyaknya untuk masukan dan pertimbangan dalam menentukan dan menyusun panduan pelaksanaan pengelolaan sarana sanitasi, yang merupakan perangkat dan mekanisme kerja penyelenggaraan sanitasi berbasis masyarakat.

2. Studi kasus yang merupakan identifikasi pola-pola yang ada dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat didasarkan atas hasil survey pengelolaan persampahan dan air limbah rumah tangga. Pembahasan lebih lanjut dilakukan dalam workshop.

3. Analisis deskriptif data pengelolaan sanitasi di masyarakat. 4. Data yang diperlukan .

- Kebijakan-kebijakan Pengelolaan Sanitasi, UU, PP - NSPM terkait; - Program-program sanitasi; - Data sosial ekonomi dan budaya masyarakat (kearifan lokal); - Bentuk fasilitasi teknis, pembiayaan, dan pelaksanaan program - Pola-pola pendekatan pada masyarakat. 5. Lokasi Kegiatan Litbang : Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Padang, Batam, Malang, Jawa Barat :

Bandung, Subang, Cirebon, dan Majalengka



6



7



8



9



10

4.2 Pola-pola Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat

4.2.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Berbasis Masyarakat Inisiatif awal : Pemerintah Dalam dan Luar Negeri, Lembaga Swasta (Yayasan, LSM), masyarakat

(individu/motivator). Dalam pelaksanaannya inisiatif awal yang ada dimasyarakat, diawali oleh adanya keinginan dan

kebutuhan individu untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Dan diimplementasikan dalam suatu keinginan kelompok dengan menciptakan visi dan misi yang sama. Individu atau kelompok warga ini merupakan pencetus gagasan atau ide bagi warga mereka itu sendiri dan bertindak sebagai inisiator untuk meyakinkan atau menularkan idenya ke masyarakat lain dalam pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Tahap sosialisasi program ini disampaikan dalam forum-forum warga masyarakat, seperti dalam rapat RT/RW, pendekatan langsung ke masyarakat lain, majelis taklim, dll.

1.Tahap awal pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi berbasis masyarakat dilakukan melalui beberapa tahap pertemuan rem bug warga, untuk menentukan :

a. perumusan kebutuhan b. perumusan program c. perumusan sumber dana d. pembentukan panitia pembangunan 2. Tahap pembangunan dilaksanakan secara berdampingan dengan pihak donor baik dari lembaga

pemerintah maupun swasta bahkan dari masyarakat itu sendiri. Dalam tahap pembangunan terdiri dari beberapa kegiatan :

- Mobilisasi sumber daya yang ada : dana, SDM - Program pelaksanaan pembangunan dan pengembangan - Rencana pelibatan stakeholder terkait. Tahap pengembangan : melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan yang

dikelola dalam struktur organisasi RT/RW.

4.2.2 Kelembagaan Pengelola Air Limbah Lembaga Pengelola d3pat dilaksanakan oleh masyarakat (mandiri), masyarakat di bawah yayasan,

pengurus tingkat:Rt/RW dan desa dengan pengurusan berdasarkan kesepakatan masyarakat yang diiaksanakan dalam rem bug warga. Bentuk-bentuk kelembagaan tergantung pada kondisi dan situasi kebutuhan yang ada di masyarakat.

Struktur organisasi pengelola yang ada di masyarakat sifatnya fungsional dan teknis operasional, bukan struktural, walaupun bersatu dengan organisasi kepengurusan RT/RW dan kelurahan/desa.

Baik seluruhnya atas inisiatif warga dari pembangunan sampai pengelolaan maupun yang dibangun stimultan oleh pihak pemerintah/swasta, namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh masyarakat, keputusan tertinggi ada pada hasil musyawarah warga masyarakat.

Dalam tahap awal pembangunan prasarana dan sarana sanitasi dibentuk panitia pembangunan, yang

mengatur pelaksanaan pembangunan. Panitia pembangunan merupakan perwakilan masyarakat yang bertanggung jawab dari mulai pengaturan perencanaan, pengumpulan dana pembangunan, baik yang berasal dari pihak donor (swasta atau pemerintah) maupun dana yang berasal dari masyarakat itu sendiri, sampai tahap penyelesaian pembangunan. Dan sebagai mediator/penghubung antara swasta/pemerintah dengan masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan



11

baik. Pada pembangunan, masyarakat membentuk kelembagaan pengelola yang terdiri dari fungsi-fungsi

sebagai berikut : , 1) Fungsi pengambil keputusan dan pembuat aturan : yang merupakan forum untuk menetapkan

aturan pelaksanaan pengelolaan sanitasi yang mengacu pada norma, budaya dan kearifan lokal, dalam pengambilan keputusan berdasarkan aspirasi masyarakat pengguna prasarana dan sarana sanitasi dan mampu dan selalu berusaha mangajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya agar hidup bersih dan sehat. Forum atau wadah ini berupa badan musyawarah warga masyarakat atau badan keswadayaan masyarakat atau badan pengawas atau lainnya sesuai dengan kesepakatan masyarakat, yang menampung segala aspirasi masyarakat melalui rapat anggota. Kelompok/Badan ini dibantu oleh sekretaris.

2) Fungsi pembinaan, yaitu melaksanakan pembinaan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan sanitasi, yang dilaksanakan oleh badan pembina pihak donor dari swasta maupun pemerintah,

3) Fungsi pelaksanaan operasional dan pelayanan, yaitu menjalankan fungsi manajemen pengelolaan sanitasi berdasarkan aturan, Fungsi ini dilaksanakan oleh kelompok masyarakat penghasil limbah (padat dan cair), dapat berupa badan pengelola, badan pelaksana, kelompok swadaya masyarakat atau nama lainnya tergantung kesepakatan masyarakat, yaitu sebagai pelaksana harian pengelolaan sanitasi dengan memberikan pelayanan teknis dan administrasi.

Pada umumnya fungsikelembagaan pengelolaan sanitasi adalah : a) Sebagai penanggung jawab pelaksanaan harian untuk kelancaran pengelolaan prasarana dan

sarana sanitasi. b) Sebagai penanggung jawab teknis operasional pemeliharaan, pelayanan, dan pengembangan, c) Menjalankan mengumpulkan iuran, pencatatan administrasi keuangan, pelaporan keuangan,

4.2.3 Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Air limbah Berbasis Masyarakat Adapun prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pembentukan kelembagaan adalah : - prinsip dasar kebersamnan/gotong royong - keputusan ado di tangan masyarakat - bersifat komunitas lokal - tidak berorientasi mendapatkan keuntungan tetapi untuk manfaat bersama - pengelolaan sanitasi dalam upaya menjaga lingkungan yang bersih dan sehat.

Pelaku pelaksana pengelolaan sanitasi di tingkat masyarakat :



12

Alternatif pengembangan struktur organisasi pengelolaan air limbah dapat dilihat pGida gambar di bawah ini. Badan Musyawarah/Badan Pengawas/Badan Keswadayaan Masyarakat/..........

Tugas dan Fungsi Badan Pembina



13

Memberi saran/bantuan teknis, kelembagaan, keuangan, sosial serta aspek lingkungan hidup dari beragam pilihan, sesuai pihak berkepentingan dan pilihan masyarakat.

Memberi saran tentang proses yang tepat dalam memilih sistem yang layak dan didukung oleh masyarakat.

Pengadaan paket informasi, edukasi, dan komunikasi. Melaksanakan dukungan keuangan terbatas untuk penyediaan material. Melakukan pelatihan.

Tugas Panitia Pembangunan : Merencanakan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi Melakukan persiapan pembangunan melalui penjajakan awal, sosialisasi program ke masyarakat

dan pihak donor (swasta atau pemerintah daerah) dengan mengajukan proposal. Merencanakan/menetapkan biaya dan penggalangan sumber daya dan pembiayaan

pembangunan. Mengkoordinir keuangan mulai dari pengumpulan sampai pengeluaran biaya, baik yang

diperoleh dari masyarakat maupun dari pihak donor. Operasional pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga yang sudah ada, yaitu !embaga RT/RW merupakan pengembangan fungsi dari lembaga tersebut, bukan sebagai struktur pemerintahan setempat, melainkan berfungsi sebagai badan pengelola air limbah, dalam pelaksanaannya dilakukan dibawah seksi pembangunan. Ketua RT/RW sebagai penanggung jawab, dan sebagai pengawas adalah lurah/desa.

Masyarakat sebagai konsumen berfungsi mengawasi beroperasinya instalasi dengan baik. Sedangkan pelaksana harian dibawah ketua pelaksana yang diawasi oleh pihak pemberi dana/donator, yaitu yayasan atau lSM, yang juga sebagai fasilitator. Pelaksana operasional bertugas untuk melaksanakan dan mengontrol instalasi berjalan dengan baik, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak sia-sia. Bendahara bertugas mengatur masuk dan keluarnya keuangan yang diberikan oleh yayasan dan mengatur penggiliran masyarakat peminjam. Kemudian melaporkan kepada pihak yayasan atau pemberi donor, untuk pengembangan dan biaya operasional dan pemeliharaan, sehingga diharapkan pengelolaan ini dapat berkelanjutan.



14

Inisiatif murni masyarakat dapat berupa paguyuban yang terdiri dari ketua, bendahara dan juru kunci sebagai pelaksana harian, yang berada di bawah badan musyawarah warga sebagai pengawas. Pemilihan jenis teknologi disesuaikan dengan kondisi lapangan. Untuk pengelolaan yang dilakukan di Tlogomas Malang, menggunakan tangki AG dengan sistem gravitasi. Individu sebagai masyarakat yang peduli merupakan inisiator penggerak dan pencetus ide dan menjabat sebagai ketua. Kemudian mengajak masyarakat lainnya untuk berpartisipasi mulai dari pengumpulan biaya investasi, pembangunan sampai operasi dan pemeliharaan. Untuk kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana oleh juru kunci yang bertugas mengawasi dan memelihara kebersihan don kelancaran operasional instalasi. Pada umumnya, fungsi pokok lembaga yang ada dj masyarakat dalam pengelolaan air limbah adalah : Memotivasi masyarakat untuk hidup sehat melalui sosialisasi, fasilitator dan kontrol pengelolaan (operasi don pemeliharaan) mengelola keuangan

4.2.4 Pola pembiayaan pengelo!aan air limbah Biaya investasi untuk sarana sanitasi masih bergantung pada bantuan pihak donor (pemerintah dan swasta), kontribusi masyarakat masih rendah. Bentuk kontribusi masyarakat: in cash dan in kind (berdasarkan kesepakatan). Bantuan biaya hanya sebatas pada pembangunan sarana. Biaya operasional dan pemeliharaan berasal dari pengguna sarana. Biaya pengoperasian dan perawatan sarana sanitasi diperlukan untuk keberlanjutan pengelolaan antara lain: Biaya pemeliharaa.l alat dan perbaikan sarana oparasional Biaya operasional (operator pengangkut, pemilah untuk kompos, transportasi) Honorarium pengurus Pola pembiayaan sarana air limbah komunal : tanah untuk pembangunan sarana dihibahkan oleh pemilik (masyarakat atau pemda) atau

dibiayai secara bersama. Biaya untuk pengolahan air limbah dan perpipaan induk disediakan pemerintah dan atau oleh

masyarakat Biaya untuk penyesuaian/pembangunan fasilitas dalam rumah Gamban, tempat mandi/mencuci)

dan penyambungan ke jaringan perpipaan induk. Ditanggung oleh pemilik rumah. Pemakai pengolahan air limbah komunal diharapkan ikut dalam perencanaan

jaringan perpipaan. Jumlah pembayaran dapat bersifat subsidi silang, disesuaikan dengan sosial ekonomi masyarakat yang dilayani.

4.2.5 Pemilihan Teknologi Pengelolaan Air Limbah Dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah di masyarakat dilakukan terhadap air limbah domestik. Jenis pengolahannya adalah penyatuan limbah dari sumber ke instalasi komunal dengan cara memasang sambungan perpipan dari sumber (dari kamar mandi) ke instalasi pengolahan limbah. Sistem pengaliran dipilih secara gravitasi untuk menghemat biaya operasional, pemilihan jenis teknologi dan lokasi penempatan perlu diperhatikan. Pemilihan jenis teknologi pengolahan adalah teknologi tepat guna yang mudah pengoperasian dan pemeliharaannya, yaitu sistem terpusat (komunal) untuk pelayanan 20 - 100 KK, antara lain: 1. Tangki septik komunal.



15

2. UASB 3. Sewerage system

Sebelum pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan adalah penentuan lokasi, yaitu lahan milik desa atau pemda untuk memudahkan proses perolehan lahan penempatan bangunan instalasi.

Pekerjaan pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan cara kerja bakti secara sukarela dan dibantu oleh tukang yang ahli dan dibayar. Pemasangan pipa dari rumah ke saluran induk dibiayai oleh masing-masing rumah dari mulai bahan sampai upah kerja. Dalam operasional pengelolaan air limbah di lingkungan masyarakat perlu adanya tata cara atau aturan main, baik untuk pihak pengelola maupun pihak konsumen yang dilayani, antara lain:

1. Untuk menjaga kelancaran aliran air limbah ke instalasi, maka konsumen dilarang membuang plastik atau kotoran lainnya yang sulit terurai atau materi/bahan yang dapat mengganggu proses:

2. Bersama-sama pengelola, konsumen melakukan pengecekan dan pembersihan dalam bentuk kerja bakti dengan waktu yang ditentukan, misalnya satu bulan sekali;

3. Menentukan aturan pembayaran, misalnya pembayaran dilakukan sebelum tanggal 10 tiap bulannya;

4. Setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan untuk membahas, hal-hal yang ditemui di lapangan, yang dihadiri oleh masyarakat dan pengurus, dan pihak pemberi dana. Selain itu, pertemuan tersebut digunakan untuk melaporkan kondisi keuangan; dsb

4.2.6 Pola partisipasi masyarakat pengelolaan air iimbah

Pendekatan partisipasi pada proses : Tahap perencanaan : pada tahap ini partisipasi masyarakat berupa turut serta dalam

pemetaan air limbah (jalur pipa) Pada tahap penyiapan program melibatkan RT dan RW Pada tahap konstruksi, masyarakat sendiri turut berperan membangun sarana dan membiayai

pembangunan. Pada tahap operasi pemeliharaan yang berperan adalah lembaga paguyuban atau lembaga

masyarakat lainnya. Pola partisipasi Pada saat mobilisasi tenaga, menggunakan tenaga setempat. Untuk mobilisasi dana diusahakan swadaya masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan

adanya bantuan dari pihak luar, atau stimulan dari pihak pemerintah maupun swasta. Untuk kebutuhan bahan, diusahakan memobilisasi bahan dari dalam negeri atau bahan

setempat Proses pengadaan lahan tidak sulit, baik lahan pemda maupun masyarakat pemilik lahan.

Contoh yang nyata adalah sistem IPAL yang diterapkan di masyarakat, subsidi terbesar dari Pemerintah di bawah program, tetapi hanya sedikit melibatkan masyarakat di dalam pembuatan rancangan atau keputusan. Akibatnya adalah tingkat kepuasan konsumen menjadi rendah.

Media partisipasi Media partisipasi melalui institusi formal lewat RT, dan melalui LSM serta perguruan tinggi.

Partisipasi masyarakat sebagai konsumen



16

Partisipasi dalam pengoperasian dan pemeliharaan, setiap masyarakat membantu menjaga keberadaan fasilitas disamping melaksanakan penggelontoran setiap satu minggu sekali disamping membayar iuran perawatan setiap bulan.

4.3 Pola-pola pengelolaan persampahan berbasis masyarakat 4.3.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan

Inisiatif awal : Pemerintah Dalam dan Luar Nageri, Lembaga Swasta (Yayasan, LSM), masyararakat (individu/motivator). Awal pelaksanaan pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, adalah membangun kesadaran kedewasaan dan kemandirian masyarakat di perkotaan maupun di desa dalam bidang persampahan melalui adanya sosialisasi ke masyarakat, yaitu pembentukan organisasi dan pendampingan masyarakat.

4.3.2 Pola kelembagaan

Bentuk-bentuk kelembagaan tergantung pada kondisi dan situasi kebutuhan yang ada di masyarakat. Struktur organisasi pengelola persampahan yang ada di masyarakat pada umumnya dilaksanakan melalui kepengurusan RT/RW, dalam hat ini hanya untuk mengangkut sampah dari sumber ke TPS sebelum diangkut oleh Dinas Kebersihan ke TPA Masyarakat dituntut untuk membayar biaya pengangkutan yang disatukan dengan biaya pengelolaan RT/RW lainnya (keamanan, dll).

Pengelolaan yang dilaksanakan dalam suatu pengelolan persampahan perlu dibentuk suatu lembaga pengelola yang dilaksanakan dan dibentuk berdasarkan musyawarah warga. Dalam pengelolaan persampahan terdapat beberapa divisi, misalnya divisi produksi, divisi pemasaran, dll.

Badan pelaksana hanya melaksanakan pengangkutan dari sumber sampai proses pengolahan dan daur ulang sampah. Pemilahan dilaksanakan di sumber. Segala sesuatu yang berhubungan dengan



17

pengelolaan disepakati dalam rapat tiap kelompok yang dipimpin oleh ketua kelompok masing-masing dan keputusan tersebut dilaksanakan oleh badan pelaksana pengelolaan. Ketua masing-masing kelompok melakukan koordinasi antara masyarakat dan pihak pengelola. Keluhan dan aspirasi masyarakat disampaikan dalam rapat kelompok yang dilakukan secara berkala. Hasil rapat tersebut kemudian disampaikan ke pengelola untuk dilaksanakan. Antara kelompok masyarakat dan pengelola dibuat kesepakatan atau kerja sarna atau aturan agar pengelolaan persampahan dapat berjalan dengan baik.

Paguyuban ini merupakan inisiatif warga, dalam pelaksanaan pengelolaan dilaksanakan oleh warga setempat dan hasil rembug warga.

Pengelolaan persampahan mulai dari pengangkutan disumber sampai proses daur ulang. Tim teknis berfungsi untuk mencari teknologi-teknologi baru yang lebih efisiensi, sementara tim pengembangan yaitu mencari dan melaksanakan proses daur ulang, misalnya pemanfaatan atau mendaur ulang kertas, dug, plastik, dll, dengan tujuan untuk menambah pengahasilan. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mengenalkan manfaat dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus. Sosialisasi ini berupa penyebaran liflet, brosur maupun dengan dimuatnya isu-isu persampahan dalam koran yang diterbitkan oleh paguyuban.



18

Pengelola persampahan bertanggung jawab kepada ketua PKK sebagai koordinator pelaksana. Pengelola persampahan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana harian, yaitu yang bertugas dalam pemilah, proses pengomposan, dll.

4 Struktur organisasi yang terdiri dari badan pengawas, atau disubut juga badan musyawarah atau badan keswadayaan masyarakat, atau sejenisnya yang membawahi pelaksana pengelolaan yang berupa badan pengelola atau sejenisnya. Pemilihan pengurus tersebut berdasarkan pada rembug warga.



19

Struktur yang dilakukan adalah dalam bentuk koperasi. Keputusan tertinggi adalah rapat anggota. Secara struktur usaha industri daur ulang terdiri dari 3 kelompok, yaitu : 1. Dewan pengawas

2. Dewan pengurus 3. Pelaksana teknis Koordinator pelaksana teknis bertanggung jawab atas kelancaran usaha dan membawahi 2 bagian, yaitu : 1. Bagian pemasaran, yang bertanggung jawab dalam hal kontro!, penjualan, control kualitas, penelitian,

dan pengembangan produksi. 2. Divisi pengangkutan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan sampah dari sumber

sampah sampai TPS.

4.3.3 Pola pembiayaan Pembiayaan pengelolaan merupakan kebutuhan biaya yang sifatnya rutinitasnya sangat tinggi. Biaya invesatasi diperuntukkan bagi pembangunan rumah kompos, dan peralatan pendukung lainnya.

Biaya pengelolaan antara lain terdiri dari : 1) biaya operasi dan pemeliharaan, misalnya :

- pengadaan suku cadang - biaya perbaikan alat - pengadaan peralatan pendukung, seperti sapu lidi, sekop, keranjang, dll.

2) biaya administrasi, misalnya untuk honor/upah kerja, pengadaan alat tulis, perbanyak formulir biaya rapat rutin.

3) biaya penyusutan alat. pengembangan prasarana dan lain-lain, besamya sesuai kesepakatan bersama. Penetuan iuran ditentukan berdasarkan kesepakatan warga.

4.3.4 Pola Pemilihan Teknis Operasional Pengelolaan persampahan dengan cara menerapkan konsep community base inisiative, konsep masyarakat bertanggung jawab terhadap limbahnya.

- Pewadahan secara terpisah antara sampah organik dan non organik, konsep 4R. - Waktu pengangkutan secara beriodik. Penggunaan alai angkut gerobak; (gerobak dengan 4 trip

Ihari). - Melakukan pengomposan dengan:

a. Pemilahan dilakukan sejak dari sumbernya b. Memberikan insentif bagi pelaku pengomposan c. Melibatkan masyarakat d. Mendorong peranserta masyarakat

Lahan yang digunakan merupakan tanah milik pemerintah daerah, maupun tanah milik masyarakat. Teknis pembayaran dan penarikan retribusi : Membayar retribusi pelayanan dan iuran kepada lingkungan setempat sesuai ketentuan atau

musyawarah yang ada. Metode penarikan retribusi oleh RT/RW. Penarikan retribusi dilakukan secara efektif dan bertanggung jawab sehingga terhindar dari

kebocoran.



20

Bentuk pembayaran dari masyarakat : infaq/sukarela, dan iuran bulanan. Pengelolaan sampah meliputi pemilahan, pengangkutan sampah, pengomposan, manajemen dan daur uIang, serta pengembangan pemasaran. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan persampahan perlu ditunjang oleh aturan dan kesepakatan antara masyarakat penghasil sampah dengan pihak pengelola, hal ini bertujuan untuk lebih melibatkan masyarakat bertanggung jawab terhadap sampahnya dan memudahkan dalam proses operasional. Sehingga perlu ada kontrak kerjasama antara pengelola dengan masyarakat dalam hal ini sebagai badan pengawas/badan musyawarah desa/badan keswadayaan masyarakat. misalnya : 1. Sampah harus mulai dipisah antara sampah kering dan basah mulai dari rumah. Bagi yang tidak dipisah tidak akan diangkut oleh petugas. 2. Periode pengangkutan sampah ditentukan secara berkala dan dilakukan pada pukul 05.00 - 08.00,

agar tidak mengganggu. 3. Pembayaran retribusi dilakukan sebelum tanggal10 tiap bulannya, bagi yang tidak membayar tidak

akan diangkut sampahnya, dll. Jenis teknologi pengolahan bidang persampahan : 1. pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan untuk 100 - 600 KK 2. pengolahan dengan komposter komunal (10 KK) dan individual.

3.5 Peranserta masyarakat Bentuk peran serta masyarakat lebih berupa partispasi pasif (membayar retribusi), namun mereka

mudah bekerja sama dalam kegiatan langsung misalnya pemilahan sampah. Menjaga kebersihan fasilitas Kegiatan pembinaan masyarakat masih sangat terbatas pada penyuluhan yang bersifat insidentil. Masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan pengelolaan terutama pada tahap pemilahan

sampah di sumber. Mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam rapat musyawarah warga.

Bentuk Peran Serta Masyarakat antara lain: ' 9 Bersikap Positif dan turut mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan 9 Turut mengamankan pelaksanaan 9 Menyumbangkan tenaga, materi atau gagasan untuk keberhasilan pembangunan sarana sanitasi 9 Merelakan lahan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan sarana sanitasi

4.4 Pola Kerja sama Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Model kemitraan dengan Yayasan/LSM/Pemda : 1. memeberikan dana hibah untuk peningkatan cakupan pelayanan sarana penyehatan lingkungan dan

akar. dikembangkan dalam bentuk dana bergulir dan dikelola oleh masyarakat sendiri dan berkelanjutan dibawah kontrol dan fasilitasi yayasan.

2. pemberian technical assistance (bantuan teknis), 3. pendampingan dari pihak pemerintah daerah dan swasta untuk tercapainya kemandirian pengelolaan, 4. adanya koordinasi tiap pihak pelaksana



21

Tabel 4 : Peran Pemerintah, swasta dan masyarakat

Pemerintah/Swasta Pemilik program

pembangunan prasarana dan sarana air limbah dan persampahan

Pendampingan dan pelatihan teknis

Monitoring dan evaluasi

Masyarakat Masyarakat memilih sendiri program prasaran dan sarana air limbah dan persampahan berdasarkan kebutuhan, menyusun rencana aksi, membentuk kelompok dan mengelola pembangunan fisik termasuk OM. Program bersifat tanggap kebutuhan. Rencana OM mencakup pengaturan iuran, operator, operasional dan pemeliharaan dan jadwal perawatan. Fasilisatot

LSM; Pemda turut menfasilitasi inisiatif kelompok masyarakat, tidak sebagai pengelola sarana. Dukungan berupa : Saran teknis, pendampingan diseluruh tahapan kegiatan sampai mencapai kemandirian masyarakat dalam mengelola, Melakukan pelatihan teknik dan manajemen Dukungan keuangan terbatas untuk penyediaan material.



22

V. KESIMPUlAN DAN SARAN:

5.1 Kesimpulan Kebijakan Operasional Kelembagaan dan Pembiayaan :

1. Kegiatan kemasyarakatan dilakukan melalui penanaman norma berupa pembinaan/ pendidikan cinta lingkungan diseluruh lapisan masyarakat,

2. Mengembangkan modal sosial masyarakat, mengakomodasikan "nilai lokal" bidang sanitasi lingkungan,

3. Perlunya wadah komunikasi stakeholder dalam bidang sanitasi (pemerintiah, legislatif, masyarakat penerima manfaat, kelompok independent),

4. Pola pembiayaan dilakukan stimulan/insentif dalam pengelolaan prasarana, 5. Sosial marketing dalam sanitasi, menularkan kesadaran hidup bersih dan sehat 6. Standarisasi kualitas kompos yang diproduksi masyarakat, 7. Pelaksanaan pelatihan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 8. Pengelolaan sanitasi berdasarkan Community Based Initiative dan Community Based Management 9. Untuk mengupayakan kualitas lingkungan menjadi lebih baik tidak dapat dilakukan secara parsial

akan tetapi memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait baik antar pemerintah sendiri, pemerintah dengan masyarakat, maupun pemerintah dengan dunia usaha, yang secara terintegrasi merencanakan kegiatan.

10. Adanya keberlanjutan pengelolaan air limbah juga tergantung pada kesadaran masyarakat membayar iuran yang diperlukan untuk biaya operasi dan pemeliharaan, Pengelolaan San-BM perlu mengadopsi prinsip "Polluter should pay"

5.2 Saran Dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat perlu ditunjang oleh NSPM sebagai perangkat dalam mekanisme kerjanya. Oleh sebab itu, maka penelitian ini perlu dilanjutkan untuk melengkapi pedoman-pedoman operasional pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat. Pedoman tersebut mencakup : Penyelenggaran, Kelembagaan, Pembiayaan , Teknis, Monitoring dan evaluasi



23

DAFTAR PUSTAKA Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, WASPOLA, 2003 Pedoman Pengelolaan Persampanan Perkotan Bagi Pelaksana, Dit,Jendral Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep.Kimpraswil, 2003 Pedoman Umum Pemberdayaan Masayarakat Melalui Pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Permukiman (PSD-LP), Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Perdesaan, Direktorat Jendral Cipta Karya, Dep. PU, 1999 Pekerjaan Studi National Action Plan Bidang Air Limbah, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep. Kimpraswil, 2003 Pekerjaan Studi National Action Plan Bidang Persampahan, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Dep. Kimpraswil, 2003 Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman, Puslitbang Permukiman, 2003 Sasongko, Haryo, Ir, Msc, Kelembagaan dan Pembiayaan Pengelolaan Sanitasi Berbasis Masyarakat, Dir. Perkotaan Bina Pembangunan Daerah, Sep. Dalam Negeri, 2004 Susmanto, Pedoman Pembinaan Musbangdes dan Pengelolaan Diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan dengan Metode Partisipatif, Edisi Kedua, Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan GTZ, Jakarta, 2000 Yayasan Sehat Indonesia, Sidoarjo, Punya Jamban, Awalnya Berat Kini Bangga, Percik, Agustus, 2003

kajian kebijakan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat

Documents