kajian efektivitas fasilitas pajak penghasilan … · hal 2 dari 123 laporan akhir kajian ......

Hal 1 dari 123

Laporan Akhir Kajian Tax Allowance 2015

KAJIAN EFEKTIVITAS FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK

PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU

DAN/ ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

(TAX ALLOWANCE)

LAPORAN AKHIR

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI EKONOMI DAN MAKRO

KEASDEPAN FISKAL

Hal 2 dari 123


KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan

karunia-NYA, Kajian Efektivitas Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) ini untuk cakupan kajian nasional ini dapat terselesaikan dengan baik. Kajian ini dimaksudkan untuk menjadi evaluasi atas pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kebijakan pemberian fasilitas keringanan pajak penghasilan korporasi (tax allowance). Kajian ini menjadi riset yang pertama yang menggunakan informasi primer yang berasal dari dunia usaha/ korporasi. Riset serupa yang dilakukan di Negara lain sebagian besar membahas mengenai tax incentive.

Kajian dilaksanakan selama 3 bulan yang dimulai pada September 2015 sampai dengan akhir di bulan Nopember 2015. Perencanaan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September. Pengumpulan data kajian ini dilakukan dua tahap, tahap pertama dimulai pada awal kajian yang berupa data sekunder yang digunakan penulisan gambaran umum pelaksanaan kebijakan tax allowance. Tahap kedua berupa pengumpulan data primer yang dilakukan pada bulan Oktober – Nopember digunakan sebagai dasar analisis dan pembahasan.

Hasil kajian ini kemudian akan sangat berguna untuk penentuan kebijakan dan langkah strategis berikutnya oleh pihak – pihak yang berkepentingan langsung dengan persoalan tax allowance. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang sudah berpartisipasi, sehingga laporan akhir kajian ini dapat tersusun sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan di beberapa aspek, oleh karena itu masukan dan ide yang membangun senantiasa diharapkan demi tercapainya peningkatan kualitas di waktu – waktu yang akan datang.

Jakarta, Nopember 2015 Tim Peneliti

Hal 3 dari 123


RINGKASAN

A. Ringkasan Eksekutif

Kajian Efektivitas Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) merupakan salah satu langkah yang ditempuh pemerintah yang berguna sebagai evaluasi pelaksanaan kebijakan yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2007. Kebijakan pemberian keringanan atas pajak penghasilan korporasi (tax allowance) berguna sebagai stimulus pertumbuhan investasi, ditengah kondisi perekonomian nasional yang belum cukup stabil di beberapa sektor. Setiap diperbaiki peraturan mengenai tax allowance ini diharapkan terdapat peningkatan jumlah penerima manfaat. Namun demikian berdasarkan data BKPM, terjadi hal yang berkebalikan dari harapan tersebut. Jumlah perusahaan penerima fasilitas ini justru cenderung berkurang.

Pertanyaan kajian yang dirumuskan bermuara pada dua aspek, yakni aspek makro dan aspek mikro ekonomi. Dua pertanyaan kajian yang bermuara pada aspek makro ekonomi adalah: 1). bagaimana perubahan kebijakan regulasi mengenai fasilitas tax allowance di Indonesia mulai tahun 2007 sampai tahun 2015?, 2). bagaimana dampak implementasi tax allowance terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengisian pohon industri yang

kosong di Indonesia?. Dua pertanyaan kajian lain yang bermuara pada aspek mikro ekonomi yakni: 1). beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas tax allowance di Indonesia sejak tahun 2007, 2). apa sajakah kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku bisnis di dalam memanfaatkan fasilitas tax allowance?.

Tujuan akhir dari kajian ini untuk menjawab efektif tidaknya kebijakan tax allowance yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi. Manfaat kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang fiskal dan penyempurnaan regulasi yang berkaitan dengan fasilitas tax allowance di Indonesia. Kajian ini juga berupaya memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan kebijakan fasilitas tax allowance dan dampak kebijakan fasilitas tax allowance dalam perekonomian.

Desain kajian ini menggunakan model survei cross sectional yang kemudian disajikan secara deskriptif dengan pendekatan penelitian mixed method (gabungan kualitatif dan kuantitatif). Populasi dalam kajian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam PMA dan PMDN. Ukuran sampel dipertimbangkan berdasarkan jenis penelitian, model penentuan sampel, asumsi

Hal 4 dari 123


yang dibangun, dan keterbatasan yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut maka jumlah sampel dalam penelitian ini sejumlah 30 perusahaan yang berada di beberapa kawasan industri. Informasi yang diberikan oleh perusahaan di lakukan pengecekan silang ke beberapa pihak terkait dengan kebijakan tax allowance, misalnya DJPD dan BKPM.

Jumlah sampel tersebut merupakan batas minimal agar informasi secara statistik dapat dilakukan analisis. Jumlah sampel tersebut disesuaikan dengan sifat analisis, tingkat keyakinan peneliti, dan keterbatasan kajian ini sendiri. Analisis deskriptif yang sifatnya korelatif jumlah sampel sebanyak 30 unit (Gay dan Diehl, 1992 : 146). Pemilihan sampel di atas didasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah penelitian.

Pertanyaan kajian pertama mengenai perubahan kebijakan tax allowance yang tertuang dalam peraturan pemerintah di Indonesia mulai tahun 2007 sampai dengan 2015 dijawab dengan content analysis. Hasilnya bahwa Pemerintah sudah berupaya memperbaiki regulasi berkaitan dengan fasilitas keringanan pajak penghasilan (tax allowance) mulai dari cakupan usaha, prosedur, kriteria dan prasyarat pengajuan.

Pertanyaan kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas tax allowance di Indonesia kajian ini dijawab dengan melakukan penelusuran lapangan dan mendapatkan informasi dari

perusahaan. Hasilnya bahwa persoalan sosialiasi yang belum efektif, persoalan internal manajemen perusahaan, dan kepedulian dari manajemen menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi sebuah perusahaan mau mengajukan fasilitas tax allowance atau tidak.

Pertanyaan kajian ketiga yakni mengenai kendala dan masalah yang dihadapi perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas tax allowance dijawab dengan menelusuri ke lapangan untuk mendapatkan jawaban dari perusahaan. Hasilnya bahwa selama memanfaatkan fasilitas tax allowance perusahaan merasa keberatan dengan pemeriksaan keuangan perusahaan yang sangat mendetail termasuk dengan model pengawasan dan control pasca menerima tax allowance. Terdapat pula perusahaan yang merasa proses pengajuan rumit dan birokrasi yang belum memuaskan investor.

Pertanyaan keempat kajian mengenai dampak fasilitas tax allowance terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengisian pohon industri yang kosong dijawab dengan melakukan analisis dan pemetaan daftar penerima tax allowance dalam klasifikasi pohon industri di Kementerian Perindustrian. Informasi dari perusahaan yang dihimpun melalui penelusuran ke obyek kajian sifatnya mendukung analisis dari cara sebelumnya.

Kesimpulan yang bisa diangkat dalam kajian ini: 1) pemerintah sudah berupaya

Hal 5 dari 123


memperbaiki regulasi berkaitan dengan fasilitas keringanan pajak penghasilan (tax allowance) mulai dari cakupan usaha, prosedur, kriteria dan prasyarat pengajuan., 2). Faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tax allowance berasal dari internal dan eksternal perusahaan, seperti adanya harapan pengurangan pajak penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk mengkompensasi pengeluaran lain seperti biaya tenaga kerja, biaya modal, dan pengeluaran perusahaan lainnya. Faktor yang paling dominan justru berasal dari eksternal perusahaan., 3). Kendala dan hambatan dalam pemanfaatan tax allowance yakni: persoalan sosialiasi yang belum efektif, persoalan internal manajemen perusahaan, tingkat kepedulian dari manajemen perusahaan, dan adanya dugaan masih adanya pungutan diluar ketentuan dalam proses pengajuan mendapatkan fasilitas tax allowance tersebut. Kendala paling sedikit disebutkan oleh perusahaan adalah pertimbangan untung rugi (cost-benefit) perusahaan itu sendiri., 4).Fasilitas tax allowance di beberapa perusahaan mampu meningkatkan jumlah tenaga kerja, artinya fasilitas tersebut memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Fasilitas tax allowance juga dapat mengisi pohon industri yang masih kosong karena terdapat beberapa perusahaan yang masuk dalam pohon industri

yang masih harus dikembangkan atau industri yang belum didirikan di Indonesia.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tax allowance sebenarnya cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan investasi nasional. Rekomendasi agar target tersebut bisa tercapai:

Sebaiknya pemerintah dalam

memberikan fasilitas keringanan tax allowance pada saat perusahaan sudah dalam tahap pertumbuhan, atau

minimal tambahan keringanan bisa lebih dari 2 tahun dari posisi

perusahaan pada saat sudah berada di

tahap pertumbuhan.

1

Perubahan orientasi metode

sosialisasi dari quantity oriented

menjadi quality oriented. Perlu juga meningkatkan sinkronisasi dan

koordinasi dengan instansi terkait

dalam hal keseragaman dan

pembagian materi dan cakupan yang

jelas antar lembaga tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan dapat

sekaligus menjadi forum konsultasi

dan tutorial bagi perusahaan yang

berminat mengajukan fasilitas tax allowance.

2

Sinkronisasi dan koordinasi diantara lembaga yang terkait, utamanya

menyangkut masalah penyempurnaan administrasi pendataan dan kepatuhan

terhadap peraturan kebijakan tersebut.

3

Hal 6 dari 123


Terdapat perusahaan yang merasa tidak

mengajukan permohonan tax allowance,

namun masuk di daftar penerima yang

diterbitkan oleh BKPM

B. Ringkasan Temuan

Beberapa perusahaan yang mengajukan fasilitas tax allowance di tahun 2007 menyebutkan bahwa tidak merasa mengajukan fasilitas, namun dimasukkan di dalam daftar penerima fasilitas yang dikeluarkan BKPM. Penelusuran ke obyek kajian menghasilkan bahwa perusahaan yang menerima fasilitas tax allowance pada tahun 2007 tersebut menyatakan pada saat itu terhitung masih pada tahap awal perusahaan beroperasi. Terdapat dugaan bahwa dikarenakan produk yang dihasilkan memenuhi KBLI (pengelompokan sektor usaha) yang ditentukan perundang – undangan maka secara otomatis dimasukkan di daftar penerima tax allowance saat pengurusan IP.

Kebalikan dari temuan pertama, temuan kedua ini adalah adanya perusahaan yang sudah menerima dan menikmati fasilitas tax allowance namun dipengumuman resmi BKPM tidak tercatat sebagai penerima. Pada tahun 2007 BKPM mengumumkan sebanyak 52 perusahaan menerima keringanan pajak penghasilan. Namun ternyata hasil penelusuran

lapangan menemukan adanya perusahaan yang pada tahun tersebut sudah menikmati fasilitas tersebut namun belum tercatat. Dugaan sementara yang perlu dikaji lebih mendalam adalah proses pengajuan dan faktor kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persoalan sosialisasi kebijakan yang belum cukup efektif merupakan temuan yang penting dalam kajian ini. Pola sosialisasi kebijakan tax allowance pada 2007 sampai dengan periode 2011 memiliki cakupan jumlah peserta yang besar. Ratusan peserta dari perusahaan berkumpul di satu tempat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Persoalan narasumber yang memberikan sosialisasi juga menjadi masalah, sehingga proses ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemahaman perusahaan menjadi tidak sempurna ketika yang diutus mengikuti sosialisasi bukan orang kunci (key person) dalam bidang pajak. Hasil penelusuran lapangan menemukan bahwa dalam hal pajak maka hanya manager akunting yang dilibatkan. Pada saat yang sama pihak manajemen tertinggi menghendaki kehadirannya, maka kemudian diutuslah perwakilan untuk menghadiri sosialisasi dari pemerintah.

Terdapat perusahaan yang mendapatkan

fasilitas tax allowance dengan tanpa

membuat pengajuan terlebih dahulu ke BKPM

sesuai dengan tata cara pengajuan

Sosialisasi yang dilakukan terkait fasilitas tax allowance dilaksanakan dalam sebuah forum

besar dan info yang diberikan kurang bisa

dipahami oleh peserta

Hal 7 dari 123


Perusahaan asing yang berada di Indonesia merasa bahwa dunia usaha di Indonesia yang paling diperhatikan adalah persoalan kenyamanan berusaha dan kepastian birokrasi daripada masalah ada tidaknya fasilitas keringanan pajak (tax allowance). Kenyamanan berusaha dapat dilihat dari frekuensi terjadinya mogok kerja atau demontrasi dari tenaga kerja. Hal itu terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan yang menyangkut kehidupan kaum pekerja, misalnya mengenai tingkat upah dan kesejahteraan. Persoalan birokrasi oleh pengusaha dipandang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, terutama dari aspek transparansi dan implementasi. Persoalan transparansi merupakan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap pelaksanaan kebijakan. Pada implementasinya setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengusaha dipandang masih memiliki hambatan, seperti pungutan di luar ketentuan dan politik kepentingan. Hal inilah yang tidak disukai para pengusaha.

Pengusaha/ pelaku bisnis tidak terlalu

mempermasalahkan ada tidaknya fasilitas

keringanan pajak dari pemerintah tetapi lebih

mementingkan kenyamanan berusaha, dan

kepastian birokrasi

Hal 8 dari 123


HALAMAN PENGESAHAN

Nama Kegiatan :

Kajian Efektivitas Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/ Atau Di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance)

Waktu Pelaksanaan : September – Nopember 2015

Tempat : Nasional, Indonesia

Penyelenggara :

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kedeputian Bidang Koordinasi Ekonomi Dan Makro Keasdepan Fiskal dengan CV. Catur Pawestri Mukti Surakarta

Maksud dan Tujuan : Terlampir

Nilai pekerjaan : Rp. 184.536.000,-

Surakarta, Nopember 2015 Direktur CV. CPM Team Leader Muhammad Arif, ST Sarjiyanto, SE., MBA

Asdep Fiskal

Kemenko Perekonomian

Andie Megantara, SH., MM., Ph.D

Hal 9 dari 123


DAFTAR ISI

Halaman Judul …………………………………………………………… 1 Kata Pengantar …………………………………………………………… 2 Ringkasan ………………………………………………………………………. 3 Halaman Pengesahan ………………………………………………………… 7 Daftar Isi ……………………………………………………………………… 8 Daftar Tabel ……………………………………………………………………… 9 Daftar Gambar ……………………………………………………………………… 10

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah …………………………………………………… 11 Rumusan Masalah …………………………………………………………… 17 Tujuan Kajian …………………………………………………………………… 17 Manfaat Kajian …………………………………………………………………… 18

BAB II LANDASAN TEORI Landasan Teori …………………………………………………………… 19 Perbandingan Regulasi Tax Incentive ………………………………… 25 Kajian Terdahulu …………………………………………………………… 30

BAB III METODOLOGI Metodologi Penelitian ……………………………………………………… 33 Sampel dan Teknik sampling ………….…………………………………… 34 Jenis dan Teknik Pengumpulan data …………………………………… 37 Teknik Analisis Data ………….……………………………………………… 38

BAB IV PEMBAHASAN DAN TEMUAN A. Pembahasan ………………………………………………………………… 41 Perubahan Kebijakan ….………………………………………………… 41

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Tax Allowance

……………………………………

78

Kendala dan Permasalahan ………..…………………………………… 83 Dampak Tax Allowance terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengisian pohon industri

…………….

91

B. Temuan …………………………………..…………………………………… 94

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan …………………………………..…………………………………… 98 Rekomendasi …………………………………..…………………………………… 99 Daftar Pustaka

Hal 10 dari 123


DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Penilaian Lembaga Pemeringkat Investasi

……………………………

12

Tabel I.2. Kondisi Infrastruktur dan Kualitas Logistik dan Kompetensi 2007-2014

…………………………… 14

Tabel I.3. Kondisi Lingkungan Makroekonomi 2007-2012 …………… 15

Tabel IV.1. Bidang Usaha PP 62/2008 …………………………………………… 47

Tabel IV.2. Perbedaan Prasyarat PP. 62/2008 dan PP.52/ 2011

……………………………………………

48

Tabel IV.3. Perbedaan Prasyarat PP.52/2011 dan PP.18/2015

……………………………………

53

Tabel IV.4. Perbedaan Prasyarat dalam PP 52 dan PP.18

……………………………………

62

Tabel IV.5. Perbedaan Bidang Usaha dalam PP.52 dan PP.18

……………………………………

71

Tabel IV.6. Penambahan Bidang Usaha dalam PP.52 dan PP.18

……………………………………

74

Tabel IV.7. Penghapusan Bidang Usaha dalam PP.52 dan PP.18

……………………………………

75

Tabel IV.8. Penghapusan Bidang dalam PP. 52 dan PP.18

……………………………………

76

Tabel IV.9. Tanggapan Responden …………………………………… 79

Hal 11 dari 123


DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Grafik I.1. Daya Saing negara ASEAN-6 ………………………………………… 14

Grafik I.2. Tren Penerima Tax Allowance ………………………………………… 16

Grafik II.1. Kurva Maksimum Profit ………………………………………… 21

Gambar IV.1. Tingkat Pemahaman Responden

…………………………………………………

84

Gambar IV.2. Porsi Pengawasan dan Kontrol TA

………………………………………………

87

Grafik IV.3. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja 2010

…………………………………………

91

Hal 12 dari 123


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perekonomian Indonesia selama satu dasawarsa terakhir dibandingkan

dengan Negara-negara di kawasan ASEAN-6 mengalami peningkatan kinerja

(ditunjukkan dalam grafik I.1 dan I.2). Peningkatan tersebut sebagai dampak

dari kebijakan ekonomi makro dan reformasi kebijakan yang efektif pada

saat itu. Namun, peningkatan kinerja perekonomian tersebut tidak diikuti

dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi

Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya.

Berdasarkan Grafik I.1. The Global Competitiveness Index (GCI) menunjukkan

bahwa daya saing Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand dan Brunei

Darussalam, meskipun lebih baik dibandingkan dengan Filipina dan Vietnam.

Tabel I.1. Penilaian Lembaga Pemeringkat Investasi

Negara S&P Fitch Moodys FDI (Juta US$) Laju Ekspor

Indonesia BB+ BBB- Baa3 207,200 2,01 %

Malaysia A- A- A3 143,400 4,59 %

Thailand BBB+ BBB+ Baa1 193,700 3,07 %

Vietnam BB- B+ B1 73,710 10,78 %

Kamboja BBB BB BB 128,100 18,88 %

Philipina BBB BBB- Baa2 30,380 8,86 %

Sumber: S&P (2015); Fitch (2014); Moodys (2014) dan World Bank (2014)

Berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat investasi sebagaimana

pada tabel I.1. menunjukkan bahwa Negara yang memiliki daya saing tinggi

(Malaysia dan Thailand) cenderung diikuti dengan ranking peringkat

investasi yang lebih baik, sehingga mendorong jumlah investasi ke negara

tersebut khususnya investasi asing lebih besar. Dengan kata lain penilaian

yang positif dari lembaga pemeringkat investasi akan membuktikan

Hal 13 dari 123


peningkatan investasi di negara tersebut dan selanjutnya akan mendorong

peningkatan daya saing negara tersebut.

Data aliran FDI dan pertumbuhan ekspor di Indonesia dibandingkan

negara lainnya menarik untuk dicermati karena dari sisi jumlah FDI

Indonesia berada diperingkat pertama tetapi dari sisi lain yaitu pertumbuhan

ekspor barang dan jasa, Indonesia berada diperingkat terakhir. Fenomena

anomali tersebut diduga karena menurut perspektif investor, investasi di

Indonesia masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Di sisi lain

pertumbuhan ekspor per tahun yang tertinggal dibandingkan negara lain

menunjukkan bahwa setelah berinvestasi di berbagai sektor ekonomi di

Indonesia, produk yang dihasilkan kurang kompetititif atau tidak mampu

bersaing secara kompetitif dalam transaksi perdagangan internasional.

Selain hal tersebut, laju dari ekspor Indonesia yang tertinggal tersebut

sebagai konsekuensi melemahnya permintaan internasional terhadap barang

dan jasa yang dihasilkan oleh industri – industri di Indonesia. Implikasi atas

kondisi tersebut diduga berdampak pada pelambatan laju pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kebijakan

antisipatif yang tepat dan terintegratif yang ditujukan untuk meningkatkan

ketahanan dan menumbuhkembangkan industri – industri sektoral tersebut.

Salah satu fokus kebijakan pemerintah adalah berusaha mendorong

peningkatan laju pertumbuhan ekspor secara agregat. Kebijakan yang

digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah meningkatkan daya saing

industri dan mendorong tumbuhnya industri baru di berbagai sektor

ekonomi melalui bermacam insentif kebijakan moneter maupun fiskal. Dua

target sasaran tersebut tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena adanya

beberapa faktor kendala seperti persoalan kelembagaan (institutional),

infrastuktur (infrastructure), maupun kondisi lingkungan makroekonomi

(macroeconomics environment).

Hal 14 dari 123


Grafik I.1.

Sumber: The Global Competitiveness Index (GCI), 2011-2015

Faktor kendala kelembagaan berupa struktur organisasi yang besar

mengakibatkan proses birokrasi menjadi kompleks dan rumit, kualitas dan

penempatan SDM yang tidak tepat, serta beragam regulasi yang seringkali

tumpang tindih. Faktor kelembagaan menjadi tidak efektif dan efisien.

Faktor kendala kedua adalah persoalan infrastruktur yang belum

sepenuhnya mendukung peningkatan ketahanan dan tumbuhkembangnya

industri nasional. Kondisi infrastruktur tersebut antara lain belum

terpenuhinya suplai listrik, air, sarana komunikasi, dan infrastruktur dasar di

kawasan-kawasan tertentu. Tabel 1.2. menjelaskan bahwa kondisi

infrastruktur, kualitas logistik, dan kompetensi Indonesia masih dibawah

Malaysia dan Thailand.

Tabel 1.2.

Kondisi Infrastruktur dan Kualitas Logistik dan Kompetensi 2007-2014

Negara Kondisi

Infrastruktur Kualitas Logistik

Indonesia 2.71 2.86

Malaysia 3.45 3.42

Thailand 3.20 3.18

Vietnam 2.71 2.87

Kamboja 2.30 2.48

Filipina 2.56 2.92

Sumber : Logistics Performance Index (2007-2014)

Hal 15 dari 123


Faktor kendala ketiga adalah kondisi macroeconomic environments yang

dilihat dari persoalan tingginya inflasi, tingkat suku bunga yang belum

kompetitif, volatilitas nilai tukar, dan country risk. Tabel 1.3. menunjukkan

bahwa volatilitas inflasi Indonesia berada diposisi kedua setelah Vietnam.

Nilai volatilitas inflasi Indonesia jauh di atas Malaysia dan Thailand. Indikator

lain adalah pada saat nilai kurs Indonesia dan Vietnam mengalami depresiasi

nilai mata uang, Malaysia dan Thailand serta Filipina mengalami apresiasi.

Begitu juga volatilitas suku bunga kredit yang diberikan sektor perbankan.

Suku bunga kredit Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan

Thailand, dan dengan perubahan suku bunga yang relatif lebih cepat. Kondisi

tersebut membuat investor melakukan perhitungan bisnis yang mendalam

untuk melakukan investasi. Oleh karena itu dalam kerangka meningkatkan

ketahanan dan menumbuh kembangkan industri maka pemerintah

merumuskan kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan prudent untuk

mengatasi hambatan – hambatan tersebut.

Tabel 1.3.

Kondisi Lingkungan Makroekonomi 2007-2012

Negara Volatilitas

Inflasi Kurs Suku Bunga

Indonesia 0.41 0.01 0.27

Malaysia 0.05 -0.03 0.08

Thailand 0.06 -0.03 0.05

Vietnam 2.28 0.05 0.92

Filipina 0.20 -0.03 0.28

Sumber : World Bank (2007-2012)

Salah satu kebijakan fiskal yang diyakini dapat untuk meningkatkan

ketahanan dan menumbuhkembangkan industri adalah pemberian fasilitas

pajak penghasilan dalam bentuk tax allowances. Kebijakan fiskal tersebut

secara spesifik bertujuan untuk mendorong investasi, baik investasi pada

industri lama atau industri baru. Fasilitas pengurangan pajak penghasilan

dalam bentuk tax allowance tersebut di Indonesia mulai dijalankan sejak

Hal 16 dari 123


keluarnya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu

dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Peraturan tersebut kemudian diubah

dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008. Perubahan berikutnya

dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2011 dan

terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2015. Substantif

dari peraturan pemerintah dan berbagai revisi tersebut berkaitan dengan

persyaratan pengajuan, proses pengajuan dan cakupan bidang usaha yang

mendapatkan fasilitas tax allowance.

Perubahan regulasi dari tahun 2007 sampai dengan 2015 tersebut

sebenarnya dilakukan guna memberikan ruang yang lebih terbuka bagi

perusahaan untuk mendapatkan fasilitas tax allowance. Akan tetapi yang

terjadi justru sebaliknya. Berdasarkan data BKPM tahun 2007-2013

menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima fasilitas tax allowance

kecederungannya semakin menurun. Tren penurunan ini dapat dilihat pada

grafik 1.3. yang menjelaskan bidang usaha yang telah menerima fasilitas tax

allowance sejak tahun 2007.

Grafik I.2.

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

64

8 11 5 4

3 2

Jum

lah

(p

eru

sah

aan

)

PENERIMA TAX ALLOWANCE

Sumber: BKPM, 2013

Hal 17 dari 123


Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa upaya mendorong perusahaan

agar melakukan peningkatan investasi melalui perangkat kebijakan tax

allowance perlu dilakukan terus menerus. Berbagai hal sebagaimana

diuraikan di atas menuju pada dugaan sementara bahwa kebijakan tax

allowance yang dilakukan pemerintah sampai saat ini belum memenuhi

harapan yang diinginkan pemerintah. Inilah yang menjadi alasan perlunya

dilakukan kajian mendalam mengenai efektifitas kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah tentang keringanan pajak dalam bentuk tax allowance.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Beberapa persoalan utama yang hendak diungkap melalui kajian ini

adalah:

a. bagaimanakah perubahan kebijakan yang tertuang dalam tax allowance

di Indonesia mulai tahun 2007 sampai dengan 2015?

b. faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas tax

allowance di Indonesia sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang

tax allowance pada tahun 2007?

c. kendala dan permasalahan apa yang dihadapi pelaku bisnis untuk

mendapatkan tax allowance?

d. bagaimanakah dampak fasilitas tax allowance terhadap penyerapan

tenaga kerja, pengisian pohon industri yang kosong (intermediate dan

hilirisasi industri)?

1.3. TUJUAN KAJIAN

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari

dilakukannya kajian ini adalah mengidentifikasi beberapa hal berikut ini:

a. melihat perubahan kebijakan perbandingan pelaksanaan regulasi

mengenai fasilitas tax allowance di Indonesia mulai tahun 2007 sampai

tahun 2015 menurut beberapa pihak terkait utamanya dari pelaku bisnis

sebagai pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan ini,

Hal 18 dari 123


b. beberapa faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas tax allowance

di Indonesia sejak tahun 2007,

c. informasi mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku

bisnis di untuk memanfaatkan fasilitas tax allowance,

d. dampak implementasi tax allowance terhadap penyerapan tenaga kerja

yang ada di Indonesia dan pengisian pohon industri yang kosong

(intermediate dan hilirisasi industri).

1.4. MANFAAT KAJIAN

a. Bagi Pemerintah

Manfaat kajian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi

pemerintah dalam mengembangkan kebijakan di bidang fiskal dan

menyempurnakan regulasi yang berkaitan dengan fasilitas tax allowance di

Indonesia. Kajian ini juga berupaya memberikan rekomendasi mengenai

efektifitas pelaksanaan kebijakan fasilitas tax allowance dan dampak

kebijakan fasilitas tax allowance dalam perekonomian.

Hal 19 dari 123


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1. Kajian Teori Fiskal

Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam kehidupan suatu

negara. Fungsi pemerintah dalam perekonomian modern diklasifikasikan

dalam 3 golongan besar yaitu: 1). fungsi alokasi yakni pemerintah sebagai

penyedia dan pengalokasi sumber-sumber ekonomi, karena pada dasarnya

sumber daya ekonomi adalah terbatas, 2). fungsi distribusi merupakan peran

pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya

ekonomi tersebut dapat berlangsung secara efisien, 3). fungsi stabilisasi

yakni pemerintah sebagai stabilisator, menjaga roda perekonomian agar

berjalan dengan normal.

Optimalisasi peran pemerintah dapat dilakukan melalui kebijakan

ekonomi, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter

adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau

mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan

perekonomian. Kedudukan Bank Indonesia sebagai otoritas yang

menjalankan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dengan

tujuan untuk: 1). menjaga stabilitas ekonomi; 2).menjaga stabilitas harga

(terutama untuk mengatasi inflasi); 3). meningkatkan kesempatan kerja; dan

4). memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan

cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara untuk menciptakan

stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

serta keadilan dalam distribusi pendapatan. Adapun contoh mengubah

penerimaan dan pengeluaran adalah mengurangi atau menambah pajak dan

subsidi. Dari pengertian tersebut maka kebijakan fiskal dapat digunakan

Hal 20 dari 123


pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dan pertumbuhan

ekonomi.

Keynes (1776) dalam Mankiw menyebutkan kebijakan fiskal efektif

untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dampaknya pengurangan

pengangguran. Instrumen kebijakan fiskal salah satunya dengan mengubah

pengeluaran pemerintah (G) dan mengubah pajak (T). Berkaitan dengan

instrumen pajak yang memiliki fungsi regulerend, pemerintah dapat

memanfaatkan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam

rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar

negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang

tinggi untuk produk luar negeri.

Perubahan pada sisi pajak menyebabkan perubahan disposibel income

(pendapatan yang siap dibelanjakan). Dampak berikutnya adalah

peningkatan permintaan agregat. Bila permintaan agregat meningkat, para

produsen atau pengusaha akan menambah jumlah produksinya. Oleh karena

itu diperlukan tambahan investasi. Penambahan jumlah investasi secara

langsung berdampak penyerapan tenaga kerja, utamanya jika jenis investasi

yang dilakukan bersifat labor intensive. Dengan demikian, pemerintah bisa

mengurangi jumlah pengangguran.

Secara metodologis konsep tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kebijakan pajak berhubungan erat dengan harga faktor produksi modal yaitu

suku bunga riil. Fisher menjelaskan bahwa besar kecilnya suku bunga riil

ditentukan oleh suku bunga nominal dan tingkat inflasi. Formula Fisher

menjelaskan rη = rr + ⎍ dan rr = rη - ⎍, dimana rr adalah suku bunga riil

yang pengaruhnya negatif terhadap investasi, artinya peningkatan pajak akan

mendorong peningkatan suku bunga riil sehingga akan berdampak pada

penurunan tingkat investasi (Mankiw, 2009: 411).

Hal 21 dari 123


Perspektif mikro kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah

diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di Indonesia dengan

asumsi bahwa persaingan perusahaan kompetitif. Tingkat persaingan

perusahaan yang kompetitif hanya menghasilkan profit ekonomis. Hal ini

berarti harga yang terbentuk adalah harga pasar (market clearing price) dan

perusahaan merupakan price taker, tetapi keberlangsungan perusahaan

masih tetap terjaga. Mankiw (2009: 48-55) secara matematis menjelaskan

fungsi produksi perusahaan adalah sebagai berikut:

Q = F (K, L) ..................................................................................................... (2.1)

dimana Q : Jumlah output, L: Jumlah tenaga kerja, dan K : Jumlah

kapital. Besar kecilnya jumlah output yang dihasilkan perusahaan tergantung

pada penggunaan faktor produksi (K dan L). Berdasarkan persamaan

tersebut dapat disusun profit ekonomis yang didapatkan perusahaan adalah:

PQ = RK+WL ................................................................................................... (2.2)

Dalam kondisi pasar persaingan yang kompetitif, profit yang

didapatkan adalah profit sehingga rumusannya menjadi:

PQ - (RK+WL)=0 ............................................................................................ (2.3)

Perspektif perusahaan, peningkatan jumlah permintaan faktor input

sangat tergantung pada produktivitas faktor produksi tersebut yaitu kapital

dan tenaga kerja. Ukuran produktivitas faktor produksi adalah MPL

(Marginal Product of Labor) dan MPK (Marginal Product of Capital). Besar

kecilnya MPL dan MPK berbanding lurus dengan upah riil (W/P) dan suku

bunga riil (R/P). Hubungan antara upah riil dan suku bunga riil digambarkan

dalam fungsi permintaan tenaga kerja dan fungsi permintaan kapital (yang

merupakan bentuk lain dari fungsi investasi). Pada saat nilai MPL dan MPK

tinggi, maka fungsi permintaan tenaga kerja dan investasi oleh perusahaan

akan meningkat. Hal itu terjadi meskipun tingkat keuntungan yang diperoleh

oleh perusahaan adalah keuntungan ekonomis (Mankiw, 2009:53).

Hal 22 dari 123


Teori ekonomi maksimisasi profit perusahaan menjelaskan bahwa

pajak atas keuntungan ekonomi dalam jangka pendek tidak dapat dirubah.

Maksimisasi profit perusahaan menyesuaikan dengan jumlah output yang

diproduksi per tahun agar nilai biaya marjinal sama dengan nilai penerimaan

marjinal. Hal tersebut ditunjukkan oleh grafik 2.1. pajak atas keuntungan

ekonomi sebagai berikut.

Grafik 2.1. menjelaskan bahwa area PGEF adalah tingkat keuntungan

yang diperoleh perusahaan sebelum adanya pajak. Setelah adanya pajak

keuntungan perusahaan adalah area AGBF. Artinya kebijakan pajak

berdampak pada penurunan keuntungan ekonomi yang diperoleh

perusahaan (Hyman, 2005:596). Bentuk pengenaan pajak perusahaan salah

satunya adalah pajak penghasilan badan atau korporasi. Peningkatan pajak

penghasilan badan atau korporasi yang signifikan akan menurunkan tingkat

investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dampak kebijakan pajak yang

signifikan akan menurunkan tingkat Return on Invesment (ROI) perusahaan.

Insentif pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia merupakan

salah satu cara meningkatkan Return on Invesment (ROI) yang diterima

perusahaan. Peningkatan ROI yang signifikan diharapkan dapat mendorong

peningkatan investasi di Indonesia, sehingga dalam jangka panjang dan

agregat diharapkan dapat meningkatkan MPK (marginal product of capital).

Secara subtantif dikeluarkanya PP No 18 Tahun 2015 oleh pemerintah

sebagai pengganti dari PP No 52 Tahun 2011 merupakan instrumen

kebijakan fiskal berupa tax allowance yang secara spesifik bertujuan untuk

● ●

●

●

A

E

G F

Q Q* O

P MR=P

AC MC

B

AC*

Hal 23 dari 123


meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Instrumen fiskal tersebut secara

lugas menyebutkan adanya pengurangan pajak penghasilan jika berinvestasi

dalam bidang usaha dan atau daerah tertentu seperti yang disyaratkan dalam

peraturan.

Dampak pengurangan pajak penghasilan menurut Keynes mampu

mengurangi pengangguran sedangkan menurut beberapa penelitian dapat

menarik investor asing agar masuk ke suatu negara (Blostrom dan Koko,

2003; Clark, et al., 2000). Masuknya investor asing ke dalam suatu negara

akan menambah iklim usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja yang

berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan akhirnya

meningkatkan pendapatan negara.

Negara-negara berkembang menggunakan instrumen fiskal dengan

menurunkan tarif pajak penghasilan bahkan ada yang membebaskan pajak

penghasilan dalam kurun waktu tertentu untuk meningkatkan investasi.

Menurut IMF, insentif pajak penghasilan tersebut tidak akan memberikan

dampak jika tidak dikoordinasikan dengan kebijakan lain yang berhubungan

dengan iklim usaha seperti infrastruktur. Irlandia merupakan salah satu

negara yang berhasil dalam menarik investasi asing dengan menggunakan

kebijakan fiskal berupa pengurangan pajak penghasilan dan tidak sampai

dalam kebijakan pembebasan pajak penghasilan (Clark, et al., 2000).

Prinsip kerja kebijakan tax incentives dengan kebijakan tax allowance

adalah sama. Keduanya fokus pada pemberian fasilitas tertentu untuk

mendorong peningkatan investasi di suatu negara, terutama bagi negara

berkembang. Menurut Lent (1971) kebijakan tax incentives dilakukan oleh

negara berkembang karena terbatasnya pembentukan kapital di domestik

untuk mendorong industrialisasi, sedangkan sumber daya manusianya

(labor) melimpah, sehingga diperlukan aliran kapital dari negara lain. Bentuk

tax incentives antara lain tax holiday, subsidi berdasarkan peningkatan

serapan tenaga kerja, investment allowance dan investment grant, serta

punggutan pajak berdasarkan payrolls. Berbagai skema prinsip dasarnya

Hal 24 dari 123


sama dengan tax allowance, misalnya subsidi pajak bagi perusahaan yang

dapat penyerapan tenaga kerjanya meningkat. Padahal kebijakan tax

allowance dilakukan oleh negara berkembang juga bertujuan untuk

meningkatkan serapan tenaga kerja, melalui peningkatan jumlah kapital atau

peningkatan investasi.

2.1.2. Teori Efektifitas

Hidayat (1986) mendefinisikan bahwa efektivitas pada dasarnya

mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas

merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada

pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu: pencapaian target yang

berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Empat hal yang dapat

digunakan untuk menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang

seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya,

2. mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik

dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik,

3. membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi

hasil yang bermanfaat,

4. menangani tantangan masa depan.

Senada dengan Hidayat, Steers (1985:87) memberikan pengertian

untuk efektifitas sebagai berikut:

“Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Berkaitan dengan dua pengertian di atas, bahwa untuk mengukur

efektifitas suatu kebijakan adalah dengan membandingkan tujuan kebijakan

dengan target/ output yang diharapkan. Dengan demikian, untuk mengukur

efektifitas kebijakan tax allowance dilakukan dengan membandingkan tujuan

substansi kebijakan yang dikeluarkan dengan dibandingkan dengan

Hal 25 dari 123


implementasi di lapangan. Aspek yang diperbandingkan mulai dari tata cara/

prosedur, tujuan, dan dampak yang diharapkan dengan yang sudah tercapai.

Jika kondisi yang terjadi saat ini bersesuaian dengan target yang ditetapkan

maka dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan sudah efektif.

2.1.2. PERBANDINGAN REGULASI TAX INCENTIVE DI BEBERAPA NEGARA

Bentuk fasilitas keringanan pajak yang diberikan negara kepada

korporasi dapat bermacam-macam bentuknya. Masing-masing negara

memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga

memberikan fasilitas keringan pajak yang secara internasional di kenal

dengan tax incentive. Tax incentive yang diterapkan di negara-negara

tersebut juga dikenakan pada penghasilan korporasi sebagaimana tax

allowance yang diterapkan di Indonesia. Tujuan tax incentive juga sama tax

allowance, yakni mengurangi jumlah pajak yang disetorkan. Tax allowance

sejatinya merupakan bagian dari tax incentive. Namun demikian, dengan

melihat kemiripan objek yang mendapatkan fasilitas, maka dalam kajian ini

antara tax incentive dan tax allowance dianggap serupa.

2.1.2.1. Fasilitas Perpajakan Untuk Penanaman Investasi Di Malaysia.

Program fasilitas perpajakan untuk investasi baru di Malaysia

diluncurkan sejak tahun 1986 dan telah melalui beberapa perubahan dan

perubahan yang terbarunya melalui “The Promotion of Investment Act 1986

derived from Malaysian Income Tax Act, 1967” yang berlaku sejak 20 Oktober

2001. Fasilitas perpajakan yang diatur oleh peraturan ini adalah fasilitas

perpajakan bagi perusahaan yang melakukan investasi dan telah mendapat

status yang disebut sebagai “Pioneer Status”. Perusahaan yang berhak

mendapat status ini haruslah melakukan investasi pada produk yang berhasil

mendapatkan status “Promoted Product” atau jasa yang mendapat status

“Promoted Activity” dari Menteri Perindustrian. Syarat-syarat yang harus

dipenuhi untuk mendapatkan status “Pioneer Status” tersebut:

Hal 26 dari 123


a. Perusahaan mempekerjakan > 500 Karyawan.

b. Aktiva tetap perusahaan (di luar Tanah) minimal 25 Miliar Ringgit

Malaysia (+/- Rp 58 Triliun).

c. Pemerintah Malaysia menyatakan bahwa investasi yang telah dilakukan

oleh perusahaan tersebut memiliki kontribusi pada pengembangan

perekonomian dan teknologi negara Malaysia.

2.1.2.1. Fasilitas Perpajakan Untuk Penanaman Investasi Di Thailand

Dalam rangka desentralisasi pengembangan negaranya sejak tahun

1993, Thailand telah membagi wilayahnya menjadi 3 bagian dan

memberikan fasilitas perpajakan mengikuti pembagian ke 3 bagian daerah

tersebut. Akan tetapi krisis ekonomi yang menghantam dunia pada tahun

1998 memberikan dampak berkurangnya investasi yang dilakukan di negara

Thailand. Sehingga pada tahun 2000 melalui Board of Investment

Announcement No. 1/2543 mengenai “Policies and Criteria for Investment

Promotion”, Thailand melakukan perubahan fasilitas–fasilitas perpajakan

untuk investasi baru yang dilaksanakan pada 3 Zona daerah (Zona 1, Zona 2,

Zona 3). Ada pun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh investor yaitu:

a. investasi dengan nilai dibawah 500 juta Baht (diluar nilai tanah dan modal

kerja) maka diberikan kriteria sebagai berikut:

1) nilai tambah yang diberikan oleh investasi tidak boleh dibawah 20%

dari pendapatan kecuali untuk proyek manufaktur elektronik,

agrikultur dan proyek yang diberikan persetujuan khusus oleh

pemerintah,

2) rasio hutang dengan modal investasi tidak boleh melebihi 3 banding 1,

3) proses kerja harus menggunakan mesin baru dan proses kerja

modern. Bila menggunakan mesin lama maka harus melalui

persetujuan dari pemerintah,

4) harus mengaplikasikan sistem perlindungan lingkungan yang

memadai. Untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan limbah

berbahaya maka harus melalui persetujuan pemerintah,

Hal 27 dari 123


b. investasi dengan nilai diatas 500 juta Baht (diluar nilai tanah dan modal

kerja) maka kriteria–kriteria diatas harus dipenuhi dan harus mendapat

persetujuan dari pemerintah dengan menyerahkan studi proyek sesuai

dengan yang disyaratkan,

c. untuk investasi yang berasal dari proyek privatisasi lembaga pemerintah

maka perlakuan fasilitasnya sebagai berikut:

1) proyek yang dilakukan badan usaha milik negara tidak diberikan

fasilitas,

2) untuk proyek konsesi Build Operate Transfer atau Build Transfer

Operate (KSO di Indonesia) yang dilakukan oleh swasta, agensi yang

memiliki proyek tersebut harus menyerahkan proyek tersebut kepada

pemerintah untuk dilelang dan pelelangnya akan diberikan fasilitas

perpajakan apa saja yang diberikan,

3) untuk proyek Build Own Operate termasuk yang disewakan kepada

pihak swasta atau pembayarannya sewanya diberikan kepada

pemerintah, maka diberlakukan fasilitas pada umumnya,

4) untuk privatisasi Badan Usaha Milik Negara, hanya perluasan usaha

setelah privatisasi yang diberikan fasilitas,

5) untuk investasi yang dimiliki oleh asing, maka kriteria yang

diberlakukan adalah sebagai berikut:

a. kepemilikan lokal Thailand haruslah minimal 51% dari investasi

yang diajukan atas sektor agrikultur, peternakan, perikanan,

pertambangan dan pengolahan hasil tambang dan jasa sesuai

dengan “Schedule One of the Foreign Business Act B.E 2542”,

b. kepemilikan asing boleh lebih dari 51% dari investasi yang

diajukan atas proyek manufaktur di semua zona,

c. pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur jumlah

kepemilikan saham asing untuk proyek-proyek yang mendapat

fasilitas apabila dirasakan perlu.

Hal 28 dari 123


2.1.2.1. Fasilitas Perpajakan Untuk Penanaman Investasi Di Vietnam.

Fasilitas perpajakan untuk penanaman modal investasi baru yang

diberikan di Vietnam berupa fasilitas tarif pajak penghasilan. Tarif pajak

penghasilan tahunan di negara Vietnam normalnya sebesar 25%, tapi melalui

“Decree No.24/CP year 2000 Regulating in Detail the Implementation of the

New Law on Foreign Investment in Vietnam – Chapter IV: Article 46-49”

memberikan fasilitas sebagai berikut:

a. tarif pajak penghasilan 20% selama 10 tahun sejak produksi komersial;

b. proyek manufaktur dalam “Zona Industri” yang tidak termasuk dalam

Encouraged Sector dan diluar dari lingkup point 2 dan 3 dibawah. Dan

juga mendapat pembebasan Pajak Penghasilan Badan 100% untuk 1

tahun dan pembebasan 50% untuk 2 tahun sejak perusahaan

menghasilkan laba komersial;

c. tarif pajak penghasilan 15% selama 12 tahun sejak produksi komersial,

atas investasi yang memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini:

1) investasi pada encouraged sector,

2) investasi pada daerah yang belum maju kondisi sosial ekonominya,

3) perusahaan eksportir yang bergerak di bidang jasa,

4) Perusahaan pada “zona industri” yang atas hasil produksinya

diekspor sebanyak lebih dari 50%,

5) perusahaan yang pada akhirnya (saat proyek selesai) akan

diberikan kepada pemerintah Vietnam tanpa penggantian

kompensasi,

d. dan atas perusahaan yang memenuhi kriteria diatas juga berhak

mendapat pembebasan pajak penghasilan badan 100% untuk 2 tahun

dan pembebasan 50% untuk 3 tahun berikutnya sejak perusahaan

menghasilkan laba komersial,

e. Tarif pajak penghasilan 10% selama 15 tahun sejak produksi komersial,

atas investasi yang memenuhi salah satu dari kriteria di bawah ini:

1) memenuhi 2 dari kriteria pada point 2 di atas,

Hal 29 dari 123


2) masuk dalam salah satu jenis investasi khusus pada Encouraged

Sector,

3) investasi pada daerah yang belum maju kondisi sosial ekonominya

yang masuk dalam Encouraged Sector,

4) perusahaan yang bergerak untuk membangun infrastruktur pada

“Zona Industri”,

5) investasi pada sektor kesehatan, pendidikan, dan pengembangan

ilmiah.

Atas perusahaan yang memenuhi kriteria diatas juga berhak mendapat

pembebasan Pajak Penghasilan Badan 100% untuk 4 tahun dan pembebasan

50% untuk 4 tahun berikutnya sejak perusahaan menghasilkan laba

komersial. Encouraged Sector yang dimaksud meliputi sektor-sektor berikut:

1) sektor barang ekspor,

2) sektor pertanian, agrikultural, peternakan, kehutanan dan perikanan,

3) investasi pada pengembangan teknologi tingkat tinggi,

4) sektor perlindungan alam (suaka alam),

5) sektor penelitian dan pengembangan,

6) sektor industri yang penyerapan tenaga kerjanya tinggi,

7) investasi yang bisa memhematkan penggunaan bahan baku alam,

8) pengembangan infrastruktur dan produksi berskala besar.

Pemberian fasilitas di atas tidak meliputi proyek-proyek hotel, gedung

perkantoran, apartemen yang bersifat untuk disewakan, finance, perbankan,

asuransi, perdagangan umum, dan sektor jasa yang terkait dengan proyek

tersebut (kecuali proyek di daerah industri, kawasan berikat dan di daerah

penelitian dan pengembangan) (Wijaya, 2013).

Hal 30 dari 123


2.1.3 KAJIAN TERDAHULU

Sesi ini membahas mengenai beberapa kajian mengenai tax allowance

di beberapa negara berbeda. Kajian tax allowance memiliki dampak yang

berbeda tergantung pada objek studi. Hasil kajian yang berbeda tersebut

dapat digunakan sebagai pendukung sekaligus pembanding untuk hasil yang

hendak dicapai pada kajian ini. Hasil yang dapat digunakan sebagai

pendukung tentunya yang berasal dari objek kajian yang memiliki kemiripan

dengan kondisi Indonesia. Hasil kajian yang berasal dari objek berbeda sama

sekali dengan kondisi Indonesia sifatnya menjadi pembanding keilmiahan

kajian.

2.1.3.1 Pajak Dan Pertumbuhan Industri Baru (FDI dan PMA)

Penelitian yang berusaha mengungkap keterkaitan antara kebijakan

pajak korporasi dengan pertumbuhan investasi asing menghasilkan temuan

yang berbeda-beda. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan hubungan

yang berbanding terbalik antara tingkat pajak dengan pertumbuhan investasi

asing (FDI).

Hasil kajian yang menyatakan tidak ada keterkaitan (negative effect)

antara tingkat pajak korporasi dengan FDI diungkap pertama kali oleh

Hartman pada tahun 1985. Hartman (1985) menemukan bahwa tingkat

pajak tidak cukup mendorong pertumbuhan FDI. Sementara itu, Slemrod

(1991) menemukan bahwa ketidaksignifikanan pengaruh tingkat pajak

korporasi dengan FDI terjadi pada kasus-kasus tertentu. Wheeler dan Mody

(1992) menghasilkan kajian yang menyatakan tidak signifikan pengaruh

tingkat pajak korporasi dengan pertumbuhan FDI. Wheeler dan Mody

menyatakan bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan FDI adalah harga

tenaga/upah kerja dan kualitas infrastruktur.

Hasil kajian yang menyatakan bahwa tingkat pajak merupakan alat

pendorong pertumbuhan FDI cukup banyak. De Mooij dan Enderveen (2005)

menemukan hubungan yang berbanding terbalik antara tingkat pajak

korporasi dengan pertumbuhan FDI. Dampak negatif tingkat pajak korporasi

Hal 31 dari 123


terhadap FDI dinyatakan signifikan. Pendapat De Mooij dan Enderveen juga

diperkuat oleh temuan Talpos dan Vancu (2009) yang mengevaluasi

kebijakan pajak terhadap FDI di 27 negara Eropa. Djankov dkk (2010) juga

menemukan kenyataan yang demikian juga ketika mengevaluasi kebijakan di

lebih dari 85 negara.

Penelitian yang lain yang mendukung kebijakan fasilitas pajak penting

bagi pertumbuhan investasi dilakukan oleh Becker, Marcus, Martin (2012).

Becker, Marcus, Martin (2012) melakukan kajian keterkaitan tinggi

rendahnya pajak terhadap investasi di beberapa perusahaan lintas negara.

Tiga hal yang menjadi pembahasan dalam penelitiannya yakni: 1). Dampak

pembayaran pajak terhadap alokasi modal perusahaan, 2). Urgensi kebijakan

pajak terhadap perkembangan investasi industri, 3). Hubungan antara arus

kas perusahaan dan investasi.

Desain penelitian yang digunakan yakni penelitian kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis, melakukan pengujian sebab

akibat, menggunakan variabel yang dinotasikan secara spesifik, dan

laporannya mengandung analisis statistik. Johnson dan Christensen (2008)

menyebutkan jika salah satu atau beberapa ciri tersebut ada di dalam suatu

penelitian, maka bisa dimasukkan ke dalam jenis penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian Becker, Marcus, Martin tersebut yang mendukung

kajian ini adalah hasil kajian yang kedua, yakni urgensi kebijakan pajak

terhadap perkembangan investasi industri. Hasilnya menyebutkan bahwa

pajak merupakan alat kebijakan yang penting. Jika perusahaan memiliki

peluang investasi yang berbeda, maka tarif pajak mengubah jenis investasi

yang mungkin dilakukan. Tingginya tingkat pajak dapat diberlakukan pada

industri yang sudah berdiri/mapan, sementara pajak rendah dapat

diberlakukan untuk mendorong tumbuhnya industri-industri baru.

Hasil penelitiaanya menyimpulkan bahwa variabel yang penting bagi

pertumbuhan FDI adalah tingkat upah tenaga kerja, keterbukaan sistem

Hal 32 dari 123


perekonomian, ukuran pasar, kualitas infrastruktur, dan stabilitas ekonomi.

Sedangkan untuk variabel tingkat pajak korporasi masih perlu dikaji lebih

lanjut.

2.1.3.2. Kebijakan Fasilitas Pajak Tidak Memiliki Dampak (Zero Sum Game)

Chirinko yang bekerja sebagai akademisi di Universitas Emory

bekerjasama dengan Wilson yang bekerja di Bank Sentral San Fransisco

Amerika Serikat melakukan kajian terhadap kebijakan fasilitas keringanan

pajak (Tax Incentive) yang dikeluarkan negara bagian San Fransisco pada

tahun 2008. Tujuan utama Chirinko dan Wilson melakukan kajian tentang

kebijakan fasilitas keringanan pajak (Tax Incentive) ini meneliti efektifitas

kebijakan tersebut terhadap peningkatan investasi dan bentuk-bentuk

kegiatan ekonomi produktif lainnya di San Fransisco. Tujuan lainnya yakni

mengkaji jumlah investasi yang diperoleh dari negara bagian yang lain.

Penelitian Chirinko dan Wilson dilatarbelakangi oleh kenyataan

semakin tingginya fasilitas keringanan pajak (Tax Incentive) yang

dikeluarkan negara bagian San Fransisco. Rata-rata keringanan pajak yang

diberikan pada tahun 2004 mencapai lebih dari 6 %. Jumlah tersebut dari

tahun ke tahun terus meningkat secara pesat.

Penelitian Chirinko dan Wilson ini menggunakan pendekatan

kuantitatif dengan menggunakan keunggulan alat uji ekonometrika untuk

membuktikan hipotesis yang dikembangkan. Data yang digunakan

merupakan data sekunder yang merupakan data panel dari 48 negara bagian

dalam periode lebih dari 20 tahun terakhir. Data yang dipakai misalnya

berasal dari survei tahunan bidang manufaktur, data nasional dari Biro

Ekonomi, dan berbagai jenis data terkait dengan variabel penentu pajak.

Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah model permintaan kapital

(Capital Demand Model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model

permintaan modal (Capital Demand Model) juga mengungkapkan bahwa

kebijakan pajak ibukota negara tampaknya menjadi zero-sum game diantara

negara-negara bagian.

Hal 33 dari 123


BAB III

METODOLOGI DAN RENCANA KERJA

3.1. METODOLOGI YANG AKAN DIGUNAKAN

Perumusan masalah dalam penelitian ini dijawab dengan metodologi

penelitian tertentu. Metodologi yang dipakai dalam suatu penelitian

tergantung pada pertanyaan penelitian (Saunders, 2009: 133). Sesi ini

membahas metodologi penelitian yang dijabarkan lebih detail menjadi

beberapa sub bagian sebagai berikut.

3.1.1. Desain dan Lingkup Penelitian

Penelitian yang bertujuan untuk pengambilan kebijakan idealnya

adalah menggunakan pendekatan campuran (mixed method) yaitu

penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hal itu dikarenakan pendekatan

campuran (mixed method) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif

sebenarnya sejalan, dan banyak penelitian yang bagus menggunakan

pendekatan tersebut (Saunders, 2009: 133; Howe, 1988). Pendekatan

kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplorasi

(exploratory research).

Penelitian model eksplorasi fokus pada pengalian informasi secara

cermat dan mendalam mengenai karakteristik fakta (individu, kelompok,

dan keadaannya) yang ditemukan dalam penelitian. Pengungkapan fakta-

fakta selama proses penelitian dengan hasil yang konsisten sangat penting

untuk menjelaskan suatu kasus. Sebuah studi eksplorasi merupakan alat

yang berharga untuk mencari tahu hal yang terjadi, menemukan wawasan

baru, mengajukan pertanyaan, dan untuk menilai fenomena dalam dalam

sudut pandang tertentu (Robson 2002: 59).

Pendekatan kedua sebagai penyempurna dalam penelitian ini adalah

pendekatan kuantitatif. Model yang digunakan dalam pendekatan

kuantitatif adalah statistik deskriptif. Hasil pengujian pendekatan

Hal 34 dari 123


kuantitatif diharapkan menguatkan temuan fenomenologis dari hasil

analisis pendekatan kualitatif.

Ruang lingkup penelitian (scope of research) dalam penelitian ini

adalah perusahaan – perusahaan di Indonesia yang berkaitan langsung

dengan adanya kebijakan tax allowances di Indonesia. Asumsi yang

dipakai untuk membatasi lingkup penelitian, maka kajian ini mengambil

fokus pada 3 kriteria perusahaan yang berkaitan dengan tax allowances,

yakni:

1) perusahaan yang telah menerima fasilitas tax allowances,

2) perusahaan yang mengajukan fasilitas tax allowances namun tidak

memenuhi syarat (tidak lolos),

3) perusahaan yang memenuhi kriteria penerima fasilitas tax allowances

sebagimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah.

Perusahaan dari ketiga kriteria tersebut menjadi populasi dalam

penelitian ini. Populasi tersebut kemudian digunakan sebagai

pertimbangan menentukan jumlah dan teknik sampling. Penentuan teknik

sampling penting untuk menetapkan jumlah sampel. Jumlah sampel yang

diambil diharapkan dapat menjelaskan fenomena yang sesungguhnya

terkait dengan kebijakan tax allowances.

Perusahaan yang menjadi sampel kajian ini diambil dari beberapa

kawasan industri. Lokasi pertama yakni di kawasan industri JABABEKA,

Cikarang, Bekasi. Lokasi keduanya di kawasan industri di SOLO RAYA yang

meliputi Kota Solo, Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, dan Wonogiri. Lokasi

ketiga yakni di kawasan industri di Bandung Jawa Barat.

3.1.2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampling dalam kajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan

beberapa hal sebagai berikut:

a. Desain penelitian ini berupa studi eksplorasi dengan pendekatan

mixed method

Hal 35 dari 123


Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan di

Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan tax allowance. Hal ini

disebabkan karena tujuan utama penelitian ini adalah menggali

informasi (eksplorasi) dari pelaku bisnis mengenai implementasi

kebijakan pemberian fasilitas pajak (tax allowance) yang kemudian

akan diuraikan secara deskriptif. Desain penelitian inilah yang

menjadi salah satu pertimbangan untuk ukuran sampel yang diambil.

b. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel berkaitan dengan tujuan dan

pertanyaan penelitian, sehingga teknik yang tepat untuk pengambilan

sampel di kajian ini non probability sampling. dengan pendekatan

purposive sampling. Purposive bermakna bahwa perusahaan yang

dapat menjadi informan adalah yang memenuhi kriteria yang

dirumuskan. Kriteria yang dirumuskan mengacu kepada urgensi

perusahaan di perekonomian nasional yang diatur dalam PP tentang

pemberian fasilitas keringanan pajak penghasilan korporasi (tax

allowance). Kriteria yang dimaksud adalah kesesuaian produk suatu

perusahaan dengan KBLI-nya (Klasifikasi Baku Lapangan Kerja

Indonesia). Kemudian setelah perusahaan dikelompokkan

berdasarkan kriteria tersebut kemudian dengan menggunakan

judgment peneliti dipilihlah sampel yang diharapkan dapat

memberikan informasi mengenai pelaksanaan tax allowance. Metode

demikian lazim digunakan dalam sebuah studi dengan pendekatan

deskriptif.

c. Tingkat kepercayaan peneliti utamanya terhadap informasi dan data

informan

Peneliti memiliki keyakinan bahwa informasi yang diberikan

oleh informan dalam satu kriteria akan cenderung sama dan tidak

berbeda. Perusahaan yang masuk di kriteria sudah pernah menerima

fasilitas tax allowance diyakini penulis akan memberikan informasi

Hal 36 dari 123


yang tidak jauh berbeda. Begitu pula perusahaan yang masuk dalam

kriteria pernah mengajukan fasilitas tax allowance, namun belum lolos

penilian akan cenderung memberikan informasi yang serupa.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang kemudian mendasari

pemikiran bahwa sampel untuk kajian ini tidak menggunakan kaidah

penentuan sampel sebagaimana untuk penelitian parametrik.

d. Asumsi yang dibangun

Asumsi dalam penelitian merupakan hal-hal diluar kendali

peneliti. Walau demikian jika asumsi ini ditiadakan, maka suatu riset

akan menjadi tidak relevan (Simon, 2011). Beberapa asumsi yang

dibangun dalam kajian ini antara lain: 1). Tidak ada perbedaan

informasi dari informan terkait perbedaan lokasi usaha, 2).

Keterwakilan klasifikasi sektor usaha lebih penting daripada

keterwakilan wilayah, 3). Informasi yang diberikan perusahaan

merupakan informasi yang diakui keakuratannya.

e. Keterbatasan yang ada.

Kajian ini akan sangat komprehensif jika mampu mendapatkan

informasi dari 3 jenis perusahaan yang terkait dengan tax allowance.

Pertama, perusahaan yang terdaftar di BKPM sebagai penerima.

Kedua, perusahaan yang pernah mengajukan fasilitas tax allowance

namun tidak lolos. Ketiga perusahaan yang belum mengajukan

fasilitas keringanan tersebut namun memenuhi kualifikasi yang

ditetapkan peraturan. Keterbatasan yang dihadapi peneliti terkait

dengan data ketiga kelompok perusahaan sebagaimana tersebut

diatas, adalah data perusahaan yang sudah menerima tax allowance

saja yang tersedia. Data untuk kelompok perusahaan lain tidak dapat

dihimpun karena memang tidak dapat diakses. Persoalan

keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya secara ilmiah dapat pula

dimasukkan sebagai pertimbangan penentuan ukuran sampel.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalam

Hal 37 dari 123


penelitian ini jumlah sample ditentukan sebanyak 30 perusahaan.

Jumlah tersebut cukup memenuhi syarat minimum untuk sebuah

studi deskriptif.

3.2. JENIS DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Jenis Data

Data yang digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini

adalah yang berasal dari subyek (self report data), data penelitian yang

berupa sikap, opini, pengalaman, atau karakteristik seseorang individu

atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian/informan

(Indriantoro dan Supomo 1999:145). Data tersebut dikategorikan sebagai

berikut:

1) Data Primer

Data primer yang perlu dihimpun untuk penyelesaian kajian ini,

misalnya: data mengenai persepsi pelaku bisnis terhadap

implementasi serangkaian peraturan tax allowance. Data ini

selanjutnya dikumpulkan dari sumber pertama yakni pelaku bisnis

yang secara khusus berhubungan langsung dengan permasalahan

yang diamati, dalam hal ini terutama yang menyangkut dengan

efektifitas implementasi fasilitas tax allowance di Indonesia.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi

kepustakaan berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati

(Cooper dan Emory, 1998: 191). Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah mengenai jumlah penerima manfaat tax

allowance, jumlah investasi, dan data-data sosial ekonomi yang

mendukung hasil penelitian yang diperoleh dari literatur-literatur,

jurnal manajemen dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), data dari

Dirjen Pajak, dan instansi terkait yang relevan dan dapat diyakini

validitas datanya.

Hal 38 dari 123


b. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara mendalam

Metode pengumpulan data dengan cara wawancara secara

mendalam (Indepth Interview) secara langsung dengan menggunakan

instrumen daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara terkait

permasalahan pelaksanaan tax allowance semenjak

diimplementasikan pada tahun 2007 sampai dengan 2015.

2) FGD (Focus Group Discussion)

Model diskusi terfokus yang bertujuan untuk menggali informasi

tambahan sekaligus menjadi media sinkronisasi temuan penelitian

menggunakan metode wawancara mendalam. Pihak-pihak yang dapat

diikutsertakan sebagai peserta di dalam FGD ini antara lain: DJP,

perwakilan pengusaha, BKPM, dan pihak terkait lainnya.

3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara

menghimpun naskah, data, artikel yang mendukung pembahasan

mengenai implementasi tax allowance di Indonesia.

4) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dalam rangka mendapatkan dasar

berpikir, kajian-kajian terdahulu mengenai pelaksanaan tax allowance,

dan teori akademis yang berguna sebagai pijakan alur berpikir

penyelesaian kajian ini.

3.3. TEKNIK ANALISIS DATA

3.3.1.1. Teknik Analisis untuk Pendekatan Kualitatif

a) Pertanyaan kajian pertama yakni tentang perubahan kebijakan yang

tertuang dalam tax allowance di Indonesia mulai tahun 2007 sampai

dengan 2015, dijawab dengan cara membandingkan regulasi tentang

tax allowance dari tahun 2007 sampai tahun 2015. Beberapa hal dari

regulasi yang diperbandingkan ditinjau dari beberapa aspek, yakni:

prosedur dan persyaratan pengajuan fasilitas, cakupan bidang usaha

penerima, lama pengajuan fasilitas, dan perubahan jenis fasilitas yang

diberikan.

Hal 39 dari 123


b) Pertanyaan kajian kedua yakni faktor-faktor yang mempengaruhi

pemanfaatan fasilitas tax allowance di Indonesia dianalisis dengan

menggunakan content analysis. Data dari hasil wawancara dan FGD

terkait alasan-alasan yang mendorong pemanfaatan fasilitas tax

allowance di Indonesia kemudian dilakukan analisis dan diuraikan

secara deskriptif.

c) Pertanyaan kajian ketiga yakni kendala dan permasalahan apa yang

dihadapi pelaku bisnis untuk mendapatkan tax allowance dianalisis

dengan menggunakan content analisys. Data yang dipakai dan

dianalisis untuk menjawab kajian ketiga ini adalah informasi

mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan

yang pernah mengajukan fasilitas tax allowance. Informasi dari

perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai penerima fasilitas tax

allowance namun belum mengajukan dapat digunakan sebagai

pelengkap dan pembanding dari informasi yang diberikan oleh

perusahaan yang sudah menerima tax allowance.

d) Pertanyaan kajian keempat yakni mengenai dampak fasilitas tax

allowance utamanya terhadap penyerapan tenaga kerja, pengisian

pohon industri baru (produk intermediate dan industri hilir) dapat

dijawab dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi pola investasi

yang dilakukan perusahaan setelah menerima fasilitas tax allowance.

3.3.1.2. Teknik Analisis untuk Pendekatan Kuantitatif

Penilaian dampak instrumen kebijakan perpajakan terhadap

peningkatan aliran investasi dan teknologi merupakan suatu

kebutuhan untuk menjelaskan peran perpajakan dalam pertumbuhan

ekonomi (Boskin, 1988). Model Keynes menunjukkan bahwa insentif

pajak dapat meningkatkan tabungan dan juga pembentukan kapital

dan likuiditas usaha, sehingga mendorong peningkatan permintaan

agregat dan mengurangi pengangguran. Insentif pajak merupakan

salah satu kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal dengan didasarkan

Hal 40 dari 123


pada teori pertumbuhan eksogen yang dijelaskan Solow adalah untuk

meningkatkan pembentukan kapital dan peningkatan kinerja total

faktor produksi (TFP). Kebijakan insentif pajak akan mendorong

peningkatan pembentukan kapital.

Pada saat permintaan terhadap kebijakan insentif pajak

meningkat maka akan mendorong harga sewa kapital lebih rendah.

Hal itu bermakna bahwa ketika harga sewa capital mengalami

penurunan, maka permintaan terhadap kapital tersebut juga

meningkat. Untuk menunjukkan pengaruh kebijakan tax allowance

terhadap pembentukan kapital di Indonesia dalam analisis kuantitatif

digunakan dengan pendekatan analisis deskriftif. Analisis tersebut

salah satunya mengambarkan realokasi penggunaan fasilitas tax

allowance yang diterima oleh perusahaan untuk meningkatkan jumlah

penerimaan tenaga kerja, pembaharuan teknologi tepat guna, dan

alokasi budget untuk rencana ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis tersebut

diharapkan dapat mengisi pohon industri yang kosong.

Hal 41 dari 123


BAB IV

PEMBAHASAN DAN TEMUAN

A. PEMBAHASAN

1. Perubahan Kebijakan Yang Tertuang Dalam Tax Allowance Di Indonesia Mulai Tahun 2007 Sampai Dengan 2015

Regulasi tentang tax allowance mengalami perubahan dan

perkembangan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun

2007 pemerintah memberikan fasilitas pajak berupa tax allowance yang

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-Bidang

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. PP tersebut

kemudian direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008.

Perubahan selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 52 Tahun 2011 dan terakhir Peraturan pemerintah Nomor 18

Tahun 2015. Pemberlakuan peraturan pemerintah ini bertujuan

meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan

ekonomi. Dampak yang diharapkan adalah pemerataan pembangunan dan

percepatan pembangunan bagi bidang usaha tertentu dan atau daerah

tertentu.

Berikut ini disajikan perubahan Peraturan Pemerintah Tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-Bidang

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu sejak

diberlakukannya Peraturan Pemerintah tahun 2007 sampai dengan 2015.

Peraturan Pemerintah No 62 Tahun 2008 sebagai pengganti Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 terdapat perubahan dan penambahan

beberapa pasal yaitu:

a. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak lagi

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Hal 42 dari 123


dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, maka:

1) fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

ini dicabut;

2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan; dan

3) tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan

Pemerintah ini.

b. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

1) pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam

waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini

ditetapkan,

2) evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim

yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian.

c. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A

yang berbunyi sebagai berikut:

“Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri semen

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I1 Peraturan Pemerintah ini,

yang melakukan rekonstruksi akibat bencana tsunami di Provinsi

Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

Utara, dapat memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah

ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2005.”

Perubahan pasal 4 dimaksudkan untuk lebih menekankan bahwa

fasilitas pajak penghasilan yang telah diberikan akan dicabut, diberi sanksi

atau tidak akan diberikan fasilitas lagi jika perusahaan tidak memenuhi

syarat seperti pada pasal 2 (1) dan pasal 3 Peraturan pemerintah No 62

Tahun 2008. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2007

fasilitas tersebut akan dicabut, diberi sanksi atau tidak diberi fasilitas lagi

ketika tidak memenuhi pasal 3 saja dari Peraturan Pemerintah ini.

Hal 43 dari 123


Sedangkan perubahan pada pasal 5 menjelaskan evaluasi terhadap

peraturan pemerintah ini semula dilaksanakan maksimal 1 tahun diubah

menjadi maksimal 2 tahun. Hal ini dimaksudkan supaya peraturan

pemerintah yang sudah berlaku tidak terus menerus diganti karena jangka

satu tahun setelah tanggal pelaksanaan peraturan pemerintah belum bisa

dilihat dampaknya bagi masyarakat pengguna peraturan pemerintah

tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 juga terdapat

penambahan pasal yaitu pemberian fasilitas PPh bagi industri semen yang

melakukan rekonstruksi di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang mengalami bencana

tsunami. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk menarik investor

industri semen supaya berminat untuk melaksanakan investasi dalam

bentuk rekonstruksi di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 diubah lagi dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Pada Peraturan Pemerintah

Nomor 52 Tahun 2011 ini terdapat beberapa tambahan pasal sebagai

penyempurnaan Peraturan sebelumnya, tambahan tersebut yaitu:

a. Pasal 2(a):

“ Fasilitas PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan

setelah WP merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit

80%”.

b. Pasal 4B :

“ Bagi WP yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya

Peraturan Pemerintah ini dapat diberikan fasilitas PPh sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 sepanjang:

1) Memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp.

1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah); dan

Hal 44 dari 123


2) Belum beroperasi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah

ini berlaku.

Penambahan pasal 2(a) pada Peraturan Pemerintah Nomor 52

Tahun 2011 dimaksudkan untuk mengikat wajib pajak yang menerima

fasilitas PPh. Penerima fasilitas PPh baru bisa memanfaatkan fasilitas ini

setelah merealisasikan investasinya minimal 80%. Sedangkan

penambahan pasal 4B adalah untuk melonggarkan syarat penerima pajak

penghasilan supaya lebih banyak lagi penanam modal yang menanamkan

modal di Indonesia. Persyaratan penerima fasilitas tax allowance sejak

diberlakukannya PP No 52 Tahun 2011 tidak bersifat kumulatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 kembali diubah dan

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Pada Peraturan Pemerintah terbaru tersebut menambahkan dan

perubahan beberapa pasal seperti di bawah ini:

a. Pasal 2 (2) huruf d angka 4:

Semula kompesasi kerugian diberikan untuk waktu 5 tahun maksimal

10 tahun dengan ketentuan tambahan 1 tahun pada PP no 18 tahun

2015 terdapat tambahan 2 tahun untuk :

1) Tambahan 2 tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya

1000 orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-

turut.

2) Tambahan 2 tahun apabila Penanaman Modal berupa perluasan

dari usaha yang telah ada pada Bidang–bidang Usaha Tertentu

dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada ayat (1) huruf a

dan/atau huruf b sebagian sumber pembiayaannya berasal dari

laba setelah pajak (earning after tax) WP pada satu tahun pajak

sebelumnya diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman

modal.

3) Tambahan 2 tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30%

dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang

Hal 45 dari 123


usaha tertentu yang diatur pada ayat (1) huruf a yang dilakukan di

luar kawasan berikat.

b. Pada pasal 3 menjelaskan kriteria Wajib Pajak yang mendapatkan

fasilitas Pajak Penghasilan:

1) Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor

2) Memiliki penyerapan tenaga kerja yang besar

3) Memiliki kandungan lokal yang tinggi

c. Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 diubah

menjadi pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat yaitu:

1) aturan tentang larangan bagi perusahaan yang mendapat fasilitas

untuk tidak menggunakan aktiva tetap selain untuk tujuan

pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva

tetap yang dimaksud kecuali diganti dengan aktiva baru dalam

jangka waktu yang telah ditetapkan. Semula jangka waktu dalam

Peraturan Pemerintah no 52 tahun 2011 adalah 6 tahun sejak saat

mulai berproduksi secara komersial. Sedangkan dalam Peraturan

Pemerintah No 18 tahun 2015 jangka waktunya adalah mana yang

lebih lama antara jangka waktu 6 tahun sejak mulai berproduksi

secara komersial atau masa manfaat aktiva sesuai dengan

ketentuan dalm pasal 2(2) huruf b angka 1,

2) mengatur tentang larangan bagi perusahaan yang mendapat

fasilitas untuk tidak menggunakan aktiva tidak berwujud selain

untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau

seluruh aktiva tak berwujud yang dimaksud kecuali diganti dengan

aktiva tak berwujud baru sebelum berakhirnya masa manfaat

aktiva tak berwujud tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 terdapat penambahan

pasal tentang pemberian kompensasi. Semula kompensasi bisa diberikan

tambahan 1 tahun. Pada PP Nomor 18 Tahun 2015 ditambahkan lagi

menjadi 2 tahun jika memperkerjakan tenaga kerja minimal 1000 orang

Hal 46 dari 123


selam 5 tahun berturut turut, sebagian sumber pembiayaannya berasal

dari laba setelah pajak (earning after tax) WP pada satu tahun pajak

sebelumnya diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal atau

melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan.

Selain ada beberapa tambahan dan perubahan pasal juga terdapat

perbedaan baik jumlah maupun jenis bidang usaha yang mendapat

fasilitas pajak penghasilan, di bawah ini akan dijelaskan perbedaan bidang

usaha dan daerah tertentu yang mendapat fasilitas pajak penghasilan

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 sampai dengan

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Jumlah Bidang Usaha tertentu dan Daerah Tertentu menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 terdapat 15 bidang usaha

tertentu (lampiran I) dan 9 Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu

(lampiran II) yang mendapat fasilitas PPh. Sedangkan menurut Peraturan

Pemerintah no 62 tahun 2008 terdapat 23 Bidang Usaha Tertentu

(lampiran I) dan 15 Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu

(lampiran II) yang mendapat fasilitas PPh.

Penambahan jumlah bidang usaha yang terdapat pada Tabel IV.1

adalah untuk lebih meningkatkan investasi di sektor-sektor tersebut yang

sampai tahun 2008 masih kurang peminatnya. Berikut ini penambahan

bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 yang mendapat fasilitas pajak

penghasilan.

Hal 47 dari 123


Tabel IV.1

Penambahan Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah Tertentu yang Mendapat Fasilitas PPh

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008

No Bidang Usaha Tertentu

(Lampiran 1)

Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu

(Lampiran 2)

1 Pengembangan Peternakan Pengembangan Tanaman

Pangan

2 Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman IUPKKK-HTI (HTI)

Pengembangan Budidaya Hortikultura

3 Penambangan dan Pemanfaatan Batubara Mutu Rendah (Low Rank Coal)

Kelompok Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

4 Pengusahaan Tenaga Panas Bumi

Kelompok Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai

5 Kelompok Industri Susu dan Makanan dari Susu

Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu

6 Pengilangan Minyak Bumi Transhipment Port

7 Pembangunan Kilang Mini Gas Bumi (Industri Pemurnian dan Pengolahan Gas Bumi)

8 Kelompok Industri Serat Buatan

Sumber: PP No. 62 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 diubah lagi dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Pada Peraturan Pemerintah

Nomor 52 Tahun 2011 terdapat penambahan lagi bidang usaha tertentu

dan/atau daerah tertentu yang mendapat fasilitas pajak penghasilan

dalam bentuk tax allowance. Jumlah bidang usaha yang mendapat fasilitas

pajak penghasilan bertambah menjadi 52 bidang usaha tertentu (lampiran

1) dan 77 bidang usaha tertentu dan daerah tertentu (lampiran 2).

Hal 48 dari 123


Tabel IV.2.

Perbedaan Persyaratan Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan

untuk Bidang Usaha Tertentu (Tax Allowance) menurut PP No 62

Tahun 2008 dengan PP No 52 Tahun 2011

No Jenis Bidang Usaha menurut

PP 62 Tahun 2008

Jenis Bidang Usaha menurut

PP 52 Tahun 2011

1

Pengembangan Peternakan:

Pengembangan usaha

peternakan besar/kecil

Pertanian Tanaman,

Peternakan, Perburuan dan

Kegiatan YBDI: Pembibitan dan

Budidaya Sapi Potong

2

Usaha Pemanfaatan Hutan

Tanaman IUPHHK-HTI(HTI):

Penguasahaan hutan jati, hutan

pinus, hutan mahoni, hutan

sono keling, hutan

Albasia/Jeunjing, hutan

cendana, hutan akasia, hutan

ekaliptus, hutan lainnya

Kehutanan dan Penebangan

Kayu: Pengusahaan hutan jati

3 Kelompok Industri Susu dan

Makanan dari Susu

Industri Makanan dari Cokelat

dan Kembang Gula

4

Kelompok Industri Makanan

Lainnya: Industri bumbu

masak dan penyedap masakan

Industri Makanan Bayi

5

Kelompok Industri Tekstil

dan Industri Pakaian Jadi

Industri Tekstil: Industri yang

menghasilkan kain untuk

keperluan industri

6

Kelompok Industri Bubur

Kertas (Pulp), Kertas dan Kertas

Karton/Paper board

Dihapus

7 Tidak mendapat fasilitas Industri pembuatan minyak

pelumas.

8 Industri kimia dasar anorganik

khlor dan alkali

Dihapus

Hal 49 dari 123


9

Tidak mendapat fasilitas Industri Kimia Dasar Organik

untuk Bahan Baku Zat Warna

dan pigmen.

10

Tidak mendapat fasilitas Industri Kimia Dasar Organik

yang Menghasilkan Bahan Kimia

Khusus

11 Tidak mendapat fasilitas Industri Damar Buatan ( Resin

Sintetis) dan bahan baku plastik

12 Industri Kimia Dasar lainnya Dihapus

13 Tidak mendapat fasilitas Industri Serat/Benang/Strip

Filamen Buatan.

14 Kelompok industri karet dan

Barang dari Karet

Dihapus

15 Tidak mendapat fasilitas Industri Ban Luar dan Ban

Dalam

16 Kelompok Industri Barang

Barang dari Porselen

Dihapus

17 Kelompok Industri Logam

Dasar bukan Besi

Dihapus

18

Tidak mendapat fasilitas Industri Barang Logam, Bukan

Mesin, dan Peralatannya:

Industri barang dari kawat

19 Tidak mendapat fasilitas Industri semi konduktor dan

komponen elektronik lainnya

20 Tidak mendapat fasilitas Industri Televisi dan/atau

perakitan televisi

21 Tidak mendapat fasilitas Industri alat ukur dan alat uji

elektronik

22 Tidak mendapat fasilitas Industri Peralatan Fotografi

23 Kelompok Industri Mesin dan Dihapus

Hal 50 dari 123


Perlengkapannya

24

Tidak mendapat fasilitas Industri Pengubah tegangan,

pengubah arus, dan pengontrol

tegangan

25 Tidak mendapat fasilitas Industri Batu Baterai Kering

(Batu Baterai primer)

26 Tidak mendapat Fasilitas Industri lampu tabung gas

(lampu pembuang listrik)

27 Tidak mendapat fasilitas Industri peralatan listrik rumah

tangga

28 Tidak mendapat fasilitas Industri Mesin fotocopy

29 Tidak mendapat fasilitas Industri Mesin Pendingin

30 Kelompok industri elektronika

dan telematika

Dihapus

31 Kelompok industri alat angkut

darat

Dihapus

32

Tidak mendapat fasilitas Industri komponen dan

perlengkapan sepeda motor

roda dua dan tiga

33 Industri Pembuatan Logam

Dasar Bukan Beal

Dihapus

34

Tidak mendapat fasilitas Industri Suku Cadang dan

Aksesori Kendaraan Bermotor

Roda Empat atau lebih

35

Tidak mendapat fasilitas Jasa reparasi dan pemasangan

mesin dan peralatan: Jasa

Reparasi Kapal, Perahu, dan

Bangunan Terapung.

36 Tidak mendapat fasilitas Pembangkitan Tenaga Listrik

37 Tidak Mendapat Fasilitas Pengadaan Gas Alam dan Buatan

Hal 51 dari 123


38 Tidak Mendapat Fasilitas Penampungan, Penjernihan, dan

Penyaluran Air Bersih

39 Tidak mendapat fasilitas Pengumpulan Sampah yang

Tidak Berbahaya

40 Tidak Mendapat Fasilitas Pengelolaan dan Pembuangan

Sampah yang Tidak Berbahaya

41

Tidak Mendapat Fasilitas Konstruksi Bangunan

Pengolahan, Penyalurandan

Penampungan Air Minum, Air

Limbah dan Drainase

42 Tidak mendapat fasilitas Angkutan Perkotaan

43 Tidak Mendapat Fasilitas Kegiatan Pemrograman

Komputer

44 Tidak Mendapat Fasilitas Kawasan pariwisata

Sumber: PP No 62 Tahun 2008 dengan PP No 52 Tahun 2011

Jumlah Bidang Usaha tertentu menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 52 Tahun 2011 yang semula 52 setelah diganti dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 menjadi 66 bidang usaha tertentu.

Sedangkan Jumlah bidang usaha tertentu dan daerah tertentu pada

lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dibandingkan

dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya tidak mengalami penambahan

hanya terdapat perubahan bidang usaha tertentu dan daerah tertentu,

yang mendapat fasilitas tax allowance. Berikut rincian perbedaan antar

kedua peraturan pemerintah tersebut:

a. Perbedaan berdasarkan syarat yang harus dipenuhi untuk

mendapatkan fasilitas PPh untuk Bidang Usaha Tertentu (lampiran I):

Hal 52 dari 123


Tabel IV.3.


untuk Bidang Usaha Tertentu (Tax Allowance)

(Lampiran 1)

No Bidang Usaha Perbedaan

PP No 52 Tahun

2011

PP No 18 Tahun

2015

PERTANIAN TANAMAN,

PETERNAKAN,

PERBURUAN DAN

KEGIATAN YBDI

1 Pembibitan dan

Bududaya sapi

potong

Terdapat

persyaratan

- pembibitan sapi potong harus > 5000 ekor/tahun

- Budidaya penggemukan sapi lokal> 5000 ekor/siklus

Tidak ada

persyaratan

jumlah ekor yang

harus tersedia

KEHUTANAN DAN

PENEBANGAN HUTAN

2 Pengusahaan Hutan

Jati

Kegiatan penyiapan

lahan, pembibitan,

penanaman, dan

pemasaran produk

tanaman jati

minimal 5000 Ha

Tidak ada

persyaratan

jumlah minimal

tanaman Jati yang

digunakan dalm

pembibitan,

penanaman dan

pemasaran

produk.

INDUSTRI MAKANAN

3 Industri makanan

dari coklat dan

kembang gula

Terdapat

persyaratan

minimal investasi

100 M, Tenaga kerja

minimal 100 orang

Tidak ada

persyaratan

Hal 53 dari 123


untuk investasi baru

atau minimal 200

orang untuk

perluasan, harus

menggunakan

minimal 50%

komponen lokal dan

minimal 50%

produk yang

dihasilkan

mengandung coklat

4 Industri makanan

bayi

Terdapat

persyaratan

minimal investasi

100 M, Tenaga kerja

minimal 100 orang

untuk investasi baru

atau minimal 200

orang untuk

perluasan, bermitra

dengan

UMKM/Koperasi

Hanya terdapat

pesyaratan untuk

bermitra dengan

UMKM/Koperasi.

INDUSTRI PRODUK DARI

BATU BARA DAN

PENGILANGAN MINYAK

BUMI

5 Industri pembuatan

minyak pelumas

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

600 M dan tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

Hal 54 dari 123


INDUSTRI BAHAN KIMIA

DAN BARANG DARI

BAHAN KIMIA

6 Industri Kimia dasar

Anorganik lainnya

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratn baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

7 Industri Kimia Dasar

Organik yang

bersumber dari Hasil

Pertanian

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

500M dan tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratn baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

8 Industri Kimiadasar

Organik untuk Bahan

Baku Zat Warna dn

Pigmen, Zat Warna

dan Pigmen

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan,

melakukan alih

tehnologi

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya, hanya

terdapat

persyaratan

melakukan alih

tehnologi


Organik yang

bersumber dari

Minyak Bumi, Gas

Alam dan Batubara

Industri

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

900M dan tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya


Organik yang

menghasilkan Bahan

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

500M dan tenaga

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

Hal 55 dari 123


Kimia Khusus kerja minimal 100

orang

kerjanya

11 Industri Damar

buatan (Resi Sintetis)

dan Bahan Baku

Plastik

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

50M dan tenaga

kerja minimal 300

orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

12 Industri Karet

Buatan

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

13 Industri Bahan

Kosmetik dan

Komestik, termasuk

Pasta Gigi

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

50M dan tenaga

kerja minimal 300

orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

14 Industri

serat/benang/strip

filament buatan

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

15 Industri Serat Stapel

Buatan

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan,

dan melakukan alih

teknologi

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya hanya

harus dilakukan

alih tehnologi.

Hal 56 dari 123


INDUSTRI KARET,

BARANG DARI KARET DAN

PLASTIK

16 Industri Ban Luar

dan Ban Dalam

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

500M dan tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

INDUSTRI BARANG

LOGAM, BUKAN MESIN

DAN PERALATANNYA

17 Industri barang dari

kawat

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan

serta melakukan

alih tehnologi

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya hanya

diharuskan untuk

melakukan alih

tehnologi

INDUSTRI KOMPUTER,

BARANG ELEKTRONIK

DAN OPTIK

18 Industri semi

konduktor dan

komponen elektronik

lainnya

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

Hal 57 dari 123


19 Industri televisi

dan/atau perakitan

televisi

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

50M dan tenaga

kerja minimal 300

orang untuk

investasi baru dan

minimal 100 orang

untuk perluasan

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

20 Industri alat ukur

dan alat uji

elektronik

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

INDUSTRI PERALATAN

LISTRIK

21 Industri pengubah

tegangan

(transformotor),

pengubah arus

(rectifier), dan

pengontrol tegangan

(voltage stabilizer)

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan,

Diatas 500KV dan

melakukan alih

tehnologi

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya hanya

mensyaratkan di

atas 500 KV dan

melakukan alih

tehnologi

22 Industri Batu Baterai

kering (Batu Baterai

Primer)

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

50M dan tenaga

kerja minimal 300

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya hanya

Hal 58 dari 123


orang untuk

investasi baru dan

minimal 100 orang

untuk perluasan,

dan menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

mensyaratkan

untuk

menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

23 Industri Lampu

Tabung Gas ( Lampu

pembuang LIstrik)

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

50M dan tenaga

kerja minimal 300

orang untuk

investasi baru dan

minimal 100 orang

untuk perluasan,

dan terintegrasi

dengan

komponennya.

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya hanya

mensyaratkan

harus terintegrasi

dengan

komponennya

24 Industri peralatan

listrik rumah tangga

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

50M dan tenaga

kerja minimal 300

orang untuk

investasi baru dan

minimal 100 orang

untuk perluasan,

dan menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya.

INDUSTRI MESIN DAN

PERLENGKAPAN YTDL

25 Industri Mesin

Fotocopy

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

Hal 59 dari 123


kerja minimal 100

orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan,

dan menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

kerjanya hanya

mensyaratkan

untuk

menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

26 Industri Mesin

Pendingin

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

50M dan tenaga

kerja minimal 300

orang untuk

investasi baru dan

minimal 100 orang

untuk perluasan,

dan menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya hanya

mensyaratkan

penggunaan

tehnologi ramah

lingkungan

27 Industri mesin dan

perkakas mesin

untuk pengerjaan

logam

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan,

dan menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya hanya

mensyaratkan

untuk

menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

28 Industri mesin

penambangan,

penggalian dan

konstruksi

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya hanya

Hal 60 dari 123


orang untuk

investasi baru dan

minimal 50 orang

untuk perluasan,

dan menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

mensyaratkan

untuk

menggunakan

tehnologi ramah

lingkungan.

INDUSTRI KENDARAAN

BERMOTOR, TRAILER DAN

SEMI TRAILER

29 Industri suku cadang

dan aksesori

kendaraan bermotor

roda empat atau

lebih

Terdapat

persyaratan :

Investasi minimal

100M dan tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

INDUSTRI DAN ALAT

ANGKUT

30 Industri kapal dan

perahu

Terdapat

persyaratan:

Investasi minimal

50 M, tenaga kerja

minimal 300 orang

dan kapal diatas

50.000 DWT

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

31 Industri komponen

dan Perlengkapan

Sepeda Motor Roda

Dua dan Tiga

Terdapat

persyaratan:

Investasi minimal

100 M, tenaga kerja

minimal 100 orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

JASA REPARASI DAN

PEMASANGAN MESIN DAN

PERALATAN

32 Jasa Reparasi Kapal,

Perahu dan

Terdapat

persyaratan:

Tidak ada

persyaratan baik

Hal 61 dari 123


Bangunan Terapung Investasi minimal

50 M, tenaga kerja

minimal 300 orang

dan Kapaldiatas

50.000 DWT

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya

PENGADAAN AIR

33 Penampungan,

Penjernihan dan

Penyaluran Air

Bersih

Terdapat

persyaratan:

Investasi minimal

50 M, tenaga kerja

minimal 300 orang

dan air minum yang

memenuhi

persyaratan SNI

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya, hanya

menjelaskan

persyaratan harus

untuk melayani

masyarakat

berpenghasilan

rendah

ANGKUTAN DARAT DAN

ANGKUTAN MELALUI

SALURAN PIPA

34 Angkutan perkotaan Terdapat

persyaratan:

Investasi minimal

50 M, tenaga kerja

minimal 300 orang ,

kapasitas angkut

minimal 20.000

orang/hari dan

tidak ada subsidi

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya, hanya

mensyaratkan

tidak ada subsidi

REAL ESTATE

35 Kawasan Pariwisata Terdapat

persyaratan:

Investasi minimal

50 M, tenaga kerja

minimal 300 orang

Tidak ada

persyaratan baik

Investasi maupun

jumlah tenaga

kerjanya,

Hal 62 dari 123


(labor intensive)

atau Investasi

minimal 100 M,

tenaga kerja

minimal 100 orang

(Capital intensive)

Sumber: PP No 52 Tahun 2011 dan PP No 18 Tahun 2015

b. Perbedaan berdasarkan syarat yang harus dipenuhi untuk

mendapatkan fasilitas PPh untuk Bidang Usaha Tertentu dan Daerah

Tertentu (lampiran II):

Tabel IV.4.


untuk Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu (Tax Allowance)

(Lampiran 2)

No Bidang Usaha

Perbedaan

PP No 52 Tahun 2011 PP No 18 Tahun

2015

PERTANIAN TANAMAN,

PETERNAKAN,

PERBURUAN DAN

KEGIATAN YBDI

1 Pertanian Tanaman

Jagung

Terdapat persyaratan:

- untuk benih jagung harus menghasilkan lebih besar dari 2000 ton/tahun

- Untuk Budidaya jagung, luas tanah harus lebih besar dari 3000 ha

Tidak ada

persyaratan

khusus

2 Pertanian Tanaman

Kedelai


- untuk benih kedelai harus menghasilkan

Tidak ada

persyaratan

khusus

Hal 63 dari 123


lebih besar dari 1000 ton/tahun

- Untuk Budidaya kedelai, luas tanah harus lebih besar dari 3000 ha

3 Pertanian Padi Terdapat persyaratan:

- untuk benih Padi harus menghasilkan lebih besar dari 2000 ton/tahun

- Untuk Budidaya padi, luas tanah harus lebih besar dari 3000 ha

Tidak ada

persyaratan

khusus

4 Petanian Buah-

buahan Tropis


- untuk benih Budidaya pisang, luas tanah harus lebih 500Ha

- Untuk Budidaya Nenas, luas tanah harus lebih besar dari 500 Ha

- Untuk Budidaya Mangga, luas tanah harus lebih besar dari 500 Ha

Tidak ada

persyaratan

khusus

KEHUTANAN DAN

PENEBANGAN KAYU

5 Pengusahaan Hutan

Pinus

Terdapat persyaratan

minimal luas tanah

5.000 Ha

Tidak ada

pesyaratan

khusus

6 Pengusahaan hutan

mahoni


minimal luas tanah

5.000 Ha

Tidak ada

pesyaratan

khusus

7 Pengusahaan hutan

sonokeling


minimal luas tanah

5.000 Ha

Tidak ada

pesyaratan

khusus

Hal 64 dari 123


8 Pengusahaan Hutan

Albiasa/Jeunjing


minimal luas tanah

5.000 Ha

Tidak ada

pesyaratan

khusus

9 Pengusahaan Hutan

Cendana


minimal luas tanah

5.000 Ha

Tidak ada

pesyaratan

khusus

10 Pengusahaan Hutan

Akasia


minimal luas tanah

5.000 Ha

Tidak ada

pesyaratan

khusus


Ekaliptus


minimal luas tanah

5.000 Ha

Tidak ada

pesyaratan

khusus


Lainnya


minimal luas tanah

5.000 Ha

Tidak ada

pesyaratan

khusus

PERIKANAN

13 Penangkapan

Pisces/Ikan Bersirip

di Laut


menggunakan kapal

dengan ukuran

minimal 60 GT atau

menggunkan mesin

berkekuatan minimal

180 DK

Tidak ada

persyaratan

khusus

14 Penangkapan

Crustacea


menggunakan kapal

dengan ukuran

minimal 60 GT atau

menggunkan mesin

berkekuatan minimal

180 DK

Tidak ada

persyaratan

khusus

15 Penangkapan

Mollusca di Laut


menggunakan kapal

dengan ukuran

minimal 60 GT atau

Tidak ada

persyaratan

khusus

Hal 65 dari 123


menggunkan mesin

berkekuatan minimal

180 DK

INDUSTRI MAKANAN

16 Industri Pengolahan

dan Pengawetan

Ikan dan Biota Air

(bukan udang)

dalam kaleng

Untuk ikan kaleng dan

cooked loin (tuna atau

cakalang kaleng

kapasitas produksi

minimal 30 ton/hari

Tidak ada

persyaratan

khusus

17 Industri pembekuan

biota air lannya

Udang beku dan/atau

udang breaded

produksi minimal 10

ton/hari

Tidak ada

persyaratan

khusus


dan Pengawetan

Lainnya untuk Biota

Air Lainnya

Untuk udang

bekudan/atau udang

brended produksi

minimal 10 ton/hari

Tidak ada

persyaratan

khusus

19 Industri pengolahan

dan pengawetan

buah-buahan dan

sayuran dalam

kaleng

Terdapat persyaratan :

Minimal investasi 50 M

dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

20 Industri pengolahan

sari buah dan

sayuran



dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

21 Industri Margarin Terdapat persyaratan :

Minimal investasi 70

M, jumlah tenaga kerja

minimal 100 orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

Hal 66 dari 123


22 Industri Minyak

Goreng Kelapa Sawit



dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

23 Industri Minyak

Makan dan Lemak

Nabati dan Hewani

lainnya



dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja


Susu Bubuk dan

Susu Kental



M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang serta

berproduksi minimal

50 ton/tahun

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

hanya ada

persyaratan

berproduksi

minimal 50

ton/tahun

25 Industri Gula Pasir Terdapat persyaratan:

Kapasitas minimal

70.000 ton/tahun

Tidak ada

persyaratan

khusus

26 Industri Kakao Terdapat persyaratan :


M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja


Kopi dan Teh



dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

Hal 67 dari 123


INDUSTRI TEKSTIL

28 Industri Persiapan

Serat Tekstil


minimal luas 500 H

Tidak ada

persyaratan

khusus

29 Industri Karpet dan

Permadani



dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang untuk investasi

baru dan minimal 50

orang untuk perluasan

serta melakukan alih

tehnologi

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

hanya ada

persyaratan harus

melaksanakan

alih tehnologi

30 Industri Non Woven

(bukan tenunan)



dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang untuk investasi

baru dan minimal 50

orang untuk perluasan

serta melakukan alih

tehnologi

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

hanya ada

persyaratan harus

melaksanakan

alih tehnologi

INDUSTRI KULIT,

BARANG DARI KULIT

DAN ALAS

31 Industri

Penyamakan Kulit



dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang serta khusus

kulit reptile harus

berasal dari

penangkaran/budidaya

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

hanya ada

persyaratan

untuk bahan dari

kulit reptil harus

berasal dari

penangkaran/bud

idaya

Hal 68 dari 123


32 Industri Alas Kaki

untuk Keperluan

Sehari-hari



dan jumlah tenaga

kerja minimal 200

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

33 Industri Sepatu Olah

Raga



dan jumlah tenaga

kerja minimal 200

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

34 Industri Sepatu Olah

Tehnik

Lapangan/Keperluan

Industri



dan jumlah tenaga

kerja minimal 200

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

INDUSTRI KERTAS DAN

BARANG KERTAS

35 Industri Bubur

Kertas


Minimal investasi 2T

dan jumlah tenaga

kerja minimal 200

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

36 Industri Kertas

Budaya


Minimal investasi 1,5 T

dan jumlah tenaga

kerja minimal 200

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

37 Industri Kertas

Berharga



M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

Hal 69 dari 123


38 Industri Kertas

Khusus



M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

38 Industri Kertas dan

Papan Kertas

Bergelombang


Minimal investasi 1 T

dan jumlah tenaga

kerja minimal 200

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

39 Industri Kertas

Tissue



M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

INDUSTRI BAHAN KIMIA

DAN BARANG DARI

BAHAN KIMIA


Organik yang

Bersumber dari Hasil

Pertanian



M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

41 Industri Bahan

Peledak



M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

INDUSTRI KARET,

BARANG DARI KARET

DAN PLASTIK

Hal 70 dari 123


42 Industri Semen Terdapat persyaratan :


M, jumlah tenaga kerja

minimal 150 orang,

Industri menyerap

tenaga kerja, Industri

yang mendukung

pembangunan

Infrastruktur dan

mendukung

pengembangan

industri dan wilayah

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

hanya

mensyaratkan

industri tersebut

menggunakan

tehnologi yang

ramah lingkungan

INDUSTRI LOGAM

DASAR

43 Industri Besi dan

Baja Dasar (Iron and

Steel Making)


a. Untuk Besi dan Baja dalam bentuk kasar : Investasi minimal 400 M dan tenaga kerja minimal 100 orang

b. Untuk baja yang terintegrasi proses continue: Investasi minimal 1 T dan tenaga kerja minimal 100 orang

Tidak terdapat

persyaratn

khusus

44 Industri Pembuatan

logam dasar mulia



M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

45 Industri Pembuatan

logam dasar bukan

besi



M dan jumlah tenaga

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

Hal 71 dari 123


kerja minimal 100

orang

maupun jumlah

tenaga kerja

46 Industri

penggilingan logam

bukan besi



M dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja

JASA REPARASI DAN

PEMASANGAN MESIN

DAN PERALATAN

47 Jasa Reparasi Kapal,

Perahu dan

Bangunan Terapung



dan jumlah tenaga

kerja minimal 100

orang serta Kapal

diatas 500 DWT

Tidak ada

persyaratan baik

investasi/modal

maupun jumlah

tenaga kerja


c. Penambahan Jenis Bidang Usaha Tertentu yang mendapat Fasilitas

Pajak Penghasilan setelah Diberlakukannya PP No 18 Tahun 2015

Tabel IV.5

Penambahan Jenis Bidang Usaha Tertentu yang Mendapat

Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance)


PP No 52 Tahun 2011

PP No 18 Tahun 2015

PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI

1 Pertambangan Biji Tembaga

Bukan merupakan Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh

Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh

2 Pertambangan emas dan perak



Hal 72 dari 123


INDUSTRI TEKSTIL 3 Industri pemintalan

benang (spinning) Bukan merupakan Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh


4 Industri Pertenunan Bukan merupakan Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh


5 Industri Penyempurnaan kain dan industri percetakan kain



6 Industri Kain rajutan Bukan merupakan Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh


INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA

7 Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali



INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK

8 Industri Pembuatan logam dasar bukan besi



INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK

9 Industri Komputer dan/atau perakitan komputer



Hal 73 dari 123


10 Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)



11 Industri peralatan komunikasi lainnya



INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL

12 Industri mesin pertanian



INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER

13 Industri kendaraan roda empat atau lebih



14 Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer



INDUSTRI DAN ALAT ANGKUT

15 Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal



PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN

16 Penangan Kargo (Bongkar Muat Barang)




Hal 74 dari 123


d. Penambahan Jenis Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu yang

Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan setelah Diberlakukannya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Tabel IV.6

Penambahan Jenis Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentuyang Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax

Allowance)


PP No 52 Tahun 2011

PP No 18 Tahun 2015

PERIKANAN

1 Pembesaran ikan air tawar di keramba jarring apung



INDUSTRI MAKANAN

2 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi



3 Industri pengolahan Susu Segar dan Krim

Bukan Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh


4 Industri Berbagai Macam Pati Palma

Bidang Usaha Tertentu yang tidak mendapat fasilitas PPh


5 Industri Produk Masak Lainnya



INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK

6 Industri Sarung Tangan Karet

Bidang Usaha Tertentu yang tidak mendapat

Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas

Hal 75 dari 123


fasilitas PPh PPh

INDUSTRI LOGAM DASAR

7 Industri Penggilingan Baja (steel rolling)



INDUSTRI FURNITURE

8 Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu




e. Penghapusan Bidang Usaha Tertentu yang Mendapat Fasilitas Pajak

Penghasilan (Tax Allowance) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2015.

Tabel IV.7

Penghapusan Bidang Usaha Tertentu yang Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance)


PP No 52 Tahun 2011

PP No 18 Tahun 2015

PENGOLAHAN SAMPAH DAN DAUR ULANG

1 Pengumpulan sampah yang tidak berbahaya



2 Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya



KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL

3 Konstruksi Bangunan Pengolahan, Penyaluran dan Penampungan Air


Bukan merupakan Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas

Hal 76 dari 123


Minum, Air Limbah dan Drainase

PPh


f. Penghapusan Bidang Usaha Tertentu yang Mendapat Fasilitas Pajak

Penghasilan (Tax Allowance) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2015.

Tabel IV.8 Penghapusan Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu yang

Mendapat Fasilitas Pajak Penghasilan (Tax Allowance)


PP No 52 Tahun 2011

PP No 18 Tahun 2015

INDUSTRI MAKANAN 1 Industri

penggaraman/pengeringan Ikan



2 Industri pengasapan/pemagangan Ikan



3 Industri pemindangan ikan Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh


4 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan



5 Pengolahan rumpu laut Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh


INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA

6 Industri Kapal dan Perahu Bidang Usaha Bidang Usaha

Hal 77 dari 123


Tertentu yang mendapat fasilitas PPh

Tertentu yang tidak mendapat fasilitas PPh

7 Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal



KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL

8 Konstruksi Jalan Raya Bidang Usaha Tertentu yang mendapat fasilitas PPh


PERGUDANGAN DAN JASA PENUNJANG ANGKUTAN

9 Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)




Tabel IV.3 dan IV.4 dapat lihat persyaratan untuk mendapatkan

fasilitas pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52

Tahun 2011 lebih fleksibel dan lebih mudah dibandingkan dengan

persyaratan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Perubahan persyaratan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan minat

bidang usaha untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia.

Selain dengan mempermudah persyaratan, Pemerintah juga

melakukan penambahan bidang usaha yang mendapat fasilitas Pajak

Penghasilan (Tax Allowance) sebanyak 16 Bidang Usaha Tertentu dan 8

Bidang Usaha Tertentu dan Daerah Tertentu seperti yang terlihat dalam

Tabel IV.5 dan IV.6.

Pemerintah juga melakukan penghapusan pemberian fasilitas Pajak

Penghasilan melalui tax allowance beberapa Bidang Usaha Tertentu

sebanyak 3 bidang usaha dan 9 bidang usaha tertentu dan daerah tertentu

(Tabel IV.7 dan Tabel IV.8). Penghapusan ini dilaksanakan karena bidang

usaha ini kurang diminati oleh investor.

Hal 78 dari 123


2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Fasilitas Tax Allowance Di Indonesia Sejak Diberlakukan Peraturan Pemerintah Tentang Tax Allowance

Sejak diberlakukanya Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2007

tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-

Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, pemerintah

Indonesia secara resmi menerapkan kebijakan insentif pajak bagi para

investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Tujuan dari

dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang fasilitas pengurangan pajak

tersebut adalah untuk mendorong peningkatan investasi langsung,

mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan

peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Peraturan Pemerintah ini memberikan fasilitas pengurangan pajak

dalam beberapa aspek yaitu: 1). pengurangan penghasilan neto sebesar

30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-

masing sebesar 5 % (lima persen), 2). penyusutan dan amortisasi

dipercepat, 3). Pengenaan PPh sebesar 10% (sepuluh persen) atas dividen

yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri atau tarif yang lebih

rendah apabila terdapat Tax Treaty, dan 4). Kompensasi kerugian yang

lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

Sejak diberlakukannya peraturan tersebut jumlah penerima manfaat

fasilitas ini semakin berkurang sebagaimana tersaji di grafik I.3. Oleh

karena itu perlu dikaji beberapa hal yang melatarbelakangi pemanfaatan

fasilitas itu sendiri. Berdasarkan wawancara dengan beberapa

Perusahaan penerima maanfaat Fasilitas tersebut, dapat diperoleh

informasi bahwa sebagian besar perusahaan belum memahami betul

tujuan pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak penghasilan

atau tax allowance ini. Hal ini dibuktikan oleh jawaban yang diberikan oleh

informan yang menjawab secara detail sebagai berikut:

Hal 79 dari 123


Tabel IV.9 Pertanyaan dan Tanggapan Informan Terkait Motivasi/Faktor yang

melatarbelakangi mengajukan fasilitas tax allowance

Pertanyaan faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tax allowance

Jawaban Informan Analisis

Perusahaan ingin mengurangi penghasilan netto

Berdasarkan hasil indepth interview dan penggalian data terdapat 56% perusahaan yang menjadi informan, menjawab bahwa motivasi/ faktor yang melatar belakangi untuk mendapatkan fasilitas tax allowance adalah ingin mendapatkan pengurangan/ keringanan pendapatan netto perusahaan.

Hal ini mengindik-asikan, perusahan memandang tujuan pemerintah memberikan fasilitas tax allowance hanya untuk mengurangi pendapatan netto perusahaan saja.

Perusahaan ingin mempercepat amortisasi dan penyusutan

Berdasarkan hasil Indepth Interview dan penggalian data lapangan hanya 15 % perusahaan yang menjawab bahwa dengan tax allowance, manfaat yang diterima perusahaan adalah bisa mempercepat penyusutan dan amortisasi assetnya

Hal ini mengindikasikan, kurangnya pemahaman di perusahaan, bahwa dengan adanya fasilitas tax allowance bisa mempercepat penyusutan dan amortisasi asset, bukan hanya akan mengurangi pendapatan netto saja.

Perusahaan mengenakan PPh 10% atas Deviden yang dibayarkan ke WP Luar Negeri

67 % dari informan yang ditanya tidak menjawab bahwa dengan tax allowance perusahaan akan

Hal ini juga menunjukkan kurangya pemahaman tujuan dari skema pengurangan tarif

Hal 80 dari 123


dapat mengenakan PPh 10% atas Devidennya yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri

pajak penghasilan ini dampaknya bagi dividen perusahaan

Perusahaan ingin mengkompensasi kerugian

Secara eksplisit 20% jawaban informan menyatakan dengan adanya fasilitas keringanan dalam tax allowance, perusahaan mengkompensasi kerugian selama perusahaan belum mampu memberikan profit.

Fakta ini menunjukkan, bahwa: perusahaan tidak menyadari bahwa, dengan fasilitas tax allowance yang diberikan pemerintah sebetulnya sudah mengkompensasi kerugian selama perusahaan belum bisa menghasilkan profit, karena posisi perusahaan masih dalam tahapan awal

Jawaban Selain dari tujuan PP Perusahaan mendapatkan masukan dari konsultan untuk memanfaatkan keringanan

Berdasarkan temuan 73% Perusahaan yang menjadi informan, mendapatkan informasi dan memanfaatkan keringanan pajak/ tax allowance berkat dorongan dari konsultan pajak yang membantu menangani pajak

Hasil wawancara menunjukkan bahwa motivasi perusahaan mengajukan fasilitas tax allowance, banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan, bisa karena jasa konsultan atau pengaruh dari luar perusahaan

Perusahaan dapat informasi dari perusahaan lain

Ada 21% informan menyatakan motivasi mengajukan dan memanfaatkan fasilitas tax

Hasil wawancara menunjukkan bahwa motivasi perusahaan mengajukan fasilitas tax

Hal 81 dari 123


allowance berkat adanya informasi dari perusahan-perusahaan lain.

allowance, dipengaruhi juga oleh faktor eksternal perusahaan, bisa karena jasa konsultan atau pengaruh dari luar perusahaan

Tidak ada motivasi khusus mengajukan fasilitas tax allowance,

Hampir 81% informan (baik yang sudah mendapatkan dan yang belum mengajukan fasilitas tax allowance ) tidak memiliki motivasi khusus dalam mengajukan fasilitas ini, perusahaan mengajukan fasilitas tax allowance motivasinya adalah selama ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah maka perusahaan ingin memanfaatkan fasilitas ini

Setiap ada fasilitas yang diberikan maka perusahan-perusahaan akan berusaha mengajukan fasilitas tersebut. Hal ini perlunya sosialisasi dan pemahaman yang mendalam bagi perusahan-perusahaan.

Sumber: Data Primer,2015 (diolah)

Berdasarkan Indepth Interview dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi pemanfaatan fasilitas tax allowance di

Indonesia sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah tentang Tax

allowance pada tahun 2007 masih dipengaruhi oleh faktor eksternal

perusahaan. Pada tahap awal pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1

tersebut pada tahun 2007 informasi dan maksud dimunculkannya

kebijakan ini belum sepenuhnya dipahami oleh perusahaan. Hasil

Hal 82 dari 123


wawancara dengan informan yang merupakan perusahaan yang masuk

dalam daftar penerima fasilitas tax allowance tahun 2007, beberapa

perusahaan menyatakan belum memahami sepenuhnya tata cara,

prosedur dan prasayat yang harus dipenuhi untuk dapat memanfaatkan

fasilitas tax allowance ini.

Temuan yang perlu diangkat terkait implementasi pelaksanaan

kebijakan tax allowance adalah adanya masalah manajemen data dan

semangat eforia kebijakan pada tahap awal. Kedua hal tersebut perlu

dilakukan pembenahan dan perbaikan sistem dan mekanisme evaluasinya.

Konsistensi dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan

menjadi dasar kebijakan ini.

Menurut Informan yang merupakan perusahaan terdaftar pemerima

tahun 2007 menyatakan:

Sumber: In depth Interview, 2015

Pada tahun awal diberlakukannya kebijakan tax allowance ada

beberapa perusahaan yang merasa tidak mengajukan secara resmi untuk

mendapatkan fasilitas ini, namun terdaftar di BKPM sebagai penerima

manfaat fasilitas tax allowance. Hal ini dimungkinkan pada awal tahapan

pelaksanaan kebijakan atau implementasi Peraturan Pemerintah No. 1

Tahun 2007 tetang tax allowance, belum banyak perusahaan yang

mengetahui adanya kebijakan tersebut. Diduga masuknya perusahaan

tersebut menjadi penerima manfaat tax allowance terjadi lantaran

perusahaan tertentu sudah memenuhi syarat maka oleh BKPM disertakan

dalam daftar penerima tanpa membuat pengajuan.

Hasil penggalian data di lapangan menunjukkan kurangnya

sosialisasi dan pemberian pemahaman terhadap kebijakan tax allowance

dari pemerintah kepada calon penerima manfaat. Tahun 2007 memang

“PT kami merasa tidak mengajukan fasilitas keringanan ini, mungkin

pada saat pendataan perusahaan kami dianggap layak oleh BKPM untuk

masuk, sehingga terdaftar sebagai penerima fasilitas Tax Allowance.”

Hal 83 dari 123


merupakan awal diberlakukanya kebijakan fasilitas tax allowance,

sehingga pada tahap ini masih tahapan penyesuaian dan sinkronisasi

antar lembaga dan instansi yang terkait yang menjadi pelaksana dari

implementasi kebijakan ini.

3. Kendala Dan Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Bisnis Untuk Mendapatkan Tax Allowance

Pembahasan mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi

perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas tax allowance dijawab dengan

menelusuri ke obyek kajian untuk mendapatkan jawaban dari perusahaan.

Penghimpunan informasi ke perusahaan mulai dari awal proses pengajuan

dan pasca dinyatakan sebagai penerima tax allowance oleh BKPM.

Informasi yang diberikan kalangan usaha menjadi bahan evaluasi untuk

penyempurnaan kebijakan dan implementasinya di kemudian hari.

Informasi dari kalangan usaha untuk menganalisis bagian ini

kemudian dikelompokkan ke dalam 2 bagian besar. Bagian pertama

adalah jawaban yang berkaitan langsung dengan pengambil kebijakan, dan

bagian kedua jawaban yang tidak berkaitan langsung dengan pengambil

kebijakan. Jawaban yang berkaitan langsung dengan pengambil kebijakan

lebih dipentingkan dalam analisis ini, karena dengan informasi-informasi

tersebut pemerintah melalui lembaga yang berwenang dapat menentukan

langkah untuk perbaikan kebijakan dan implementasi.

Bagian pertama berisikan jawaban informan yang menyatakan

bahwa kendala dan permasalahan yang dihadapi pelaku bisnis, antara

lain: 1). perusahaan belum memahami benar tentang tata cara pengajuan

dan manfaatnya bagi perusahaan, 2). keberatan dengan pengawasan dan

kontrol pasca menerima fasilitas tax allowance, 3). adanya dugaan dari

perusahaan mengenai kerumitan dan belum transparansinya birokrasi, 4).

adanya dugaan dari perusahaan bahwa untuk mendapatkan fasilitas tax

allowance perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya dan pungutan

lain, dan 5). tidak tahu informasi tentang adanya fasilitas tax allowance.

Hal 84 dari 123


Hasil analisis untuk bagian ini dapat langsung disikapi oleh otoritas

pengambil kebijakan.

a. Perusahaan belum memahami benar tentang tata cara pengajuan dan manfaatnya bagi perusahaan

Berikut adalah gambar yang menunjukkan proporsi tingkat

pemahaman perusahaan akan adanya peraturan mengenai tata cara

pengajuan dan manfaat fasilitas keringanan pajak (tax allowance):

Gambar IV.1

Sumber: Data Primer, 2015 (diolah)

Jumlah perusahaan yang benar-benar memahami tata cara

pengajuan fasilitas keringanan pajak yang diatur perundang-undangan

jumlahnya lebih sedikit (23%) dibandingkan dengan perusahaan yang

belum mengetahui secara lengkap (34%) dan perusahaan yang tidak

mengetahui sama sekali (43%). Berikut beberapa petikan wawancara

yang dilakukan ke perusahaan yang sudah mengetahui tata cara dan

manfaat tax allowance:

Hal 85 dari 123



Informan pertama memberikan jawaban dengan ekspresi wajah

yang meyakinkan, sedangkan untuk informan kedua dengan ekspresi

wajah sedikit mengingat kembali proses pengajuan di tahun 2008.

Namun kemudian informan kedua menunjukkan booklet kecil yang

merupakan buku panduan dan peraturan tentang pelaksanaan

kebijakan tax allowance. Keberadaan booklet sosialisasi tersebut

mendukung analisis bahwa perusahaan benar-benar mengetahui

kebijakan tax allowance itu sendiri.

Sementara itu berikut adalah petikan jawaban yang diberikan

oleh perusahaan yang belum mengetahui secara pasti dan tidak

mengetahui tentang tata cara pengajuan dan manfaat tax allowance:

Pertanyaan: “Apakah perusahaan sudah mengetahui tata cara pengajuan untuk mendapatkan fasilitas tax allowance ini?” Jawaban informan 1: “ Itu kan sudah diatur dalam peraturan, kalau yang terbaru tahun 2015. Perusahaan mengisi form pengajuan ke BKPM yang diurus di Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian diverifikasi BKPM untuk diambil keputusan bersama DJP dan Kementerian Keuangan. Yang dinyatakan layak maka akan menerima. Jadi hanya ke BKPM pusat saja tidak seperti dulu yang bolak-balik kesana kemari. Lebih simple lah sekarang itu…” Jawaban informan 2: “ Ya, waktu itu ada sosialisasi sebelumnya dalam sebuah forum besar seluruh perusahaan di kawasan ini yang jumlahnya ratusan dikumpulkan kemudian dikasih penjelasan. Yang salah satunya adalah tata cara pengajuan tersebut…”

Hal 86 dari 123



Tampak sekali bahwa informan belum memahami mekanisme dan

tata cara pengajuan tax allowance. Jawaban lain yang senada dengan

informan 3, 4, 5 relatif banyak ditemukan pada saat wawancara

mendalam. Jumlahnya dapat dilihat di gambar IV.1. Bahwa proporsinya

lebih besar daripada jumlah informan yang sudah benar-benar

mengetahui kebijakan ini. Berangkat dari proporsi jumlah tersebut, kajian

ini menyimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan belum mengetahui

secara pasti tata cara pengajuan dan manfaat dari tax allowance.

b. Keberatan dengan pengawasan dan kontrol pasca menerima fasilitas,

Informan yang menyatakan bahwa adanya kontrol dan pengawasan

pasca dinyatakan sebagai penerima tax allowance jumlahnya tidak banyak.

Namun demikian hal ini perlu menjadi salah satu bahan evaluasi terkait

dengan kebijakan ini. Perusahaan yang merasa keberatan dengan

mekanisme pengawasan dan control pasca menerima fasilitas sekaligus

Pertanyaan: “Apakah perusahaan sudah mengetahui tata cara pengajuan untuk mendapatkan fasilitas tax allowance ini?” Jawaban informan 3: “ …secara pastinya saya belum mendapatkan informasi, hanya saja kan sekarang kita bisa mencari tahu melalui internet…” Jawaban informan 4: “Perusahaan pernah mendapatkan undangan sosialisasi dan ditugaskanlah saya, hanya saja pada waktu itu karena forum besar ya sehingga penjelasannya tidak dapat dipahami dengan baik… ” Jawaban informan 5: “saya belum tahu ada fasilitas keringanan itu ya…apakah ada semacam sosialisasi atau apa ke perusahaan?...memang seberapa besar fasilitas keringanan itu, jangan-jangan ndak seberapa?”

Hal 87 dari 123


merupakan perusahaan yang belum memahami sepenuhnya mengenai

kebijakan tax allowance.

Gambar. IV.2


Perusahaan dalam menerima insentif tax Allowance merasa

keberatan jika harus menyampaikan beberapa laporan keuangan

perusahaan, misalnya jumlah realisasi penanaman modal, jumlah

kapasitas dan realisasi produksi, rincian aktiva tetap yang digunakan,

jumlah penghasilan/ omset dan data serupa lainnya. Persoalan utama

terletak pada beban pekerjaan yang dirasakan oleh bagian keuangan/

akunting perusahaan itu sendiri.

Sekilas permasalahannya terletak di bagian akunting perusahaan,

akan tetapi sebetulnya itu merupakan sebuah sebab-akibat yang

kumulatif. Pihak manajemen yang kurang mendukung, beban kerja yang

padat, dan persoalan penyiapan data yang tidak mudah menjadi

penyebabnya.

Persoalan lain yang ditemukan dari hasil observasi ke obyek kajian

yang perlu disikapi oleh pengambil kebijakan adalah adanya dugaan dari

perusahaan bahwa untuk mendapatkan fasilitas tax allowance, maka

perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya dan pungutan lain.

Dugaan ini muncul dan melekat dalam persepsi perusahaan dan menjadi

30%

70%

Proporsi Perusahaan yang merasa Keberatan dengan pengawasan dan

kontrol

Keberatan Netral

Hal 88 dari 123


pertanda bahwa pengurusan birokrasi di Indonesia masih perlu

ditingkatkan.

Bagian kedua ini menganalisis jawaban dari korporasi yang tidak

berkaitan langsung dengan pihak pengambil kebijakan. Berikut adalah

beberapa jawaban dari informan terkait kendala dan permasalahan dalam

pemanfaatan fasilitas tax allowance: 1). persoalan internal manajemen

perusahaan, 2). pertimbangan cost-benefit yang dinilai tidak sebanding, 3).

perusahaan tidak cukup peduli (awareness) terhadap kebijakan tax

allowance. Hasil analisis untuk bagian ini dapat diupayakan untuk

diperbaiki walupun secara tidak langsung oleh pengambil kebijakan,

karena penentu keberhasilan bukan di pengambil kebijakan namun

terletak di internal perusahaan sendiri.

Persoalan internal manajemen perusahaan yang berdampak pada

jumlah penerima tax allowance dideskripsikan sebagai berikut. Sebuah

perusahaan terdapat divisi akunting yang memiliki tugas khusus.

Berkenaan dengan pengurusan keuangan termasuk pajak sepenuhnya

diserahkan kepada bagian ini. Pada saat ada sosialisasi tentang kebijakan

tertentu terkait keuangan diutuslah bagian ini. Kasus yang sering terjadi di

PMA adalah kesulitan komunikasi antara manajemen dan bagian akunting

ini.

Pihak manajemen yang mayoritas merupakan ekspatriat (orang

asing) seringkali sulit dalam hal berkomunikasi dengan karyawan lokal

meskipun sudah menggunakan jasa penerjemah. Kendala komunikasi ini

pada akhirnya informasi yang dibawa oleh bagian akunting tidak

mendapatkan respon yang positif dari pihak manajemen. Hasil akhirnya

dapat diduga perusahaan tidak merespon sosialisasi kebijakan tertentu

termasuk kebijakan tentang tax allowance. Berikut adalah kutipan dari

indepth interview yang dilakukan:

Hal 89 dari 123


Sumber: Indepth Interview, 2015

Pertimbangan cost-benefit yang dinilai tidak sebanding menjadi

kendala juga bagi perusahaan dalam memanfaatkan fasilitas tax allowance

ini. Jawaban tersebut diberikan oleh sebagian besar informan yang berasal

dari perusahaan yang belum menerima fasilitas tax allowance.

Perusahaan yang dimaksud juga menggunakan jasa konsultan dalam

menangani pajaknya. Perusahaan yang demikian beranggapan bahwa

untuk mengajukan fasilitas tax allowance harus mengeluarkan sejumlah

biaya lagi. Biaya tersebut adalah biaya tenaga konsultan dan biaya-biaya

lain yang sifatnya tak terduga. Biaya tak terduga yang dimaksud bisa

muncul dari kerumitan birokrasi yang ada. Perusahaan beranggapan

bahwa kerumitan birokrasi dapat diselesaikan dengan mengorbankan

sejumlah dana. Berikut adalah petikan indepth interview dengan informan

mengenai pertimbangan cost-benefit dalam pengajuan fasilitas tax

allowance:


Pertanyaan: “Kenapa ada fasilitas keringanan pajak, tetapi perusahaan tidak

mengajukan?”

Jawaban informan: “…beban kerja akunting itu kan banyak..nah kalau menerima

keringanan tax allowance itu tentu kan ada pemeriksaan data dan

dokumen segala macem.. itu menambahi beban bagian akunting. Belum

lagi pihak owner nya yang kalau orang asing mah susah diajak ngobrol,

ujung-ujungnya ndak ada hasil…”

Pertanyaan: “Kenapa ada fasilitas keringanan pajak, tetapi perusahaan tidak

mengajukan?”

Jawaban informan: “Begini, disini kan menggunakan jasa konsultan untuk menangani

persoalan pajak..nah, kalau akan mengajukan fasilitas keringanan itu

berarti perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan buat bayar

jasa konsultan..belum lagi nanti kalau ada tambahan biaya lain yang

ndak tau pastinya..biasa kan namanya juga birokrasi”

Hal 90 dari 123


Faktor lain yang tidak bersinggungan langsung dengan pengambil

kebijakan yakni perusahaan tidak cukup peduli (awareness) terhadap

kebijakan tax allowance. Perusahaan penanaman modal asing pada

khususnya menyatakan bahwa yang terpenting bagi perusahaan adalah

kenyamanan berusaha dan kepastian hukum. Hasil penelusuran ke objek

kajian menemukan fakta bahwa persoalan demonstrasi tenaga kerja

menjadi salah satu indikator belum kondusifnya tingkat kenyamanan

berusaha di Indonesia.

Keberadaan fasilitas pajak penghasilan dinilai perusahaan tidak lebih

penting daripada tingkat kenyamanan berusaha dan transparansi

birokrasi. Pada saat kondisi kenyamanan berusaha dan transparansi

sudah terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan persoalan ada

tidaknya fasilitas keringan pajak penghasilan tersebut. Transparansi

birokrasi erat kaitannya dengan penegakan hukum.

Faktor yang tidak bersinggungan dengan pihak pengambilan

kebijakan ini tidak harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam

menyusun kebijakan tax allowance. Faktor yang perlu dipertimbangkan

oleh pemerintah dalam hal ini adalah 1). adanya dugaan dari perusahaan

bahwa untuk mendapatkan fasilitas tax allowance, maka perusahaan harus

mengeluarkan sejumlah biaya dan pungutan lain, dan 2). perusahaan

menduga dan merasa keberatan jika harus menyampaikan beberapa

laporan keuangan perusahaan secara berkala sebagai bentuk kontrol dan

pengawasan pasca menerima fasilitas tax allowance.

Kedua faktor yang disebutkan terakhir dinyatakan oleh perusahaan

yang belum memahami sepenuhnya mengenai kebijakan tax allowance.

Pada saat dilakukan wawancara, perusahaan tidak mengetahui secara

pasti pola sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Perusahaan juga

menyatakan belum pernah mengikuti sosialisasi mengenai fasilitas

keringanan pajak penghasilan ini. Perusahaan sudah menggunakan jasa

Hal 91 dari 123


konsultan dalam menangani pajak perusahaan, namun demikian tidak ada

informasi tentang fasilitas tax allowance.

4. Dampak Fasilitas Tax Allowance Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja, Pengisian Pohon Industri Yang Kosong

Dampak fasilitas tax allowance terhadap penyerapan tenaga kerja

dapat dianalisa dengan pendekatan realisasi penyerapan jumlah tenaga

kerja pasca implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak


dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) di Indonesia.

Kebijakan implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak


dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) mulai berlaku efektif

pada tahun 2007, sehingga pasca 2007 ditambah dengan masa investasi

berjalan secara produktif rata-rata minimal 3 tahun. Bila ditarik garis

lurus masa produktifitas investasi pada tahun 2007, maka titik optimum

dalam industri adalah pada awal tahun 2010 dan seterusnya.

Secara makro dapat dilihat adanya peningkatan jumlah penyerapan

tenaga kerja di Indonesia pada awal tahun 2010. Jumlah dan tren realisasi

penyerapan jumlah tenaga kerja dapat diketahui dari grafik dibawah ini:

Grafik IV.1 Jumlah Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2010

Sumber: BKPM, 2015: 25

Hal 92 dari 123


Penyerapan jumlah tenaga kerja pada tahun 2010 baik yang

bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) cukup tinggi, bahkan pada triwulan ke-4

mengalami peningkatan hampir 100% dari triwulan ke-3. Kontribusi

peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja bersumber dari Penanaman

Modal Asing (PMA). Hal ini menunjukkan adanya penyerapan jumlah

tenaga kerja yang besar pasca diberlakukanya implementasi kebijakan

pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax

Allowance) di Indonesia pada tahun 2007.

Hasil konfirmasi di lapangan (penelusuran data primer ke

perusahaan) juga mendukung analisis data secara statistik diskriptif

peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut. Pada wawancara

dengan informan di perusahaan yang mendapatkan fasilitas Pajak


dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) pada tahun 2007

menyatakan memang dengan adanya fasilitas keringanan tax allowance ini

perusahaan bisa melakukan reinvestment. Reinvestment dapat dilakukan

perusahaan menggunakan kompensasi keringanan pajak penghasilan yang

seharusnya dibayarkan.


Berdasarkan wawancara terdapat perusahaan yang pada tahun 2007

mengajukan tax allowance dan mendapatkan persetujuan, rata-rata ada

kenaikan jumlah tenaga kerjanya. Walaupun tidak secara langsung

kenaikan jumlah tenaga kerja dipacu oleh adanya tax allowance, namun

Pernyataan informan: “ Perusahaan kami telah memanfaatkan Tax allowance sejak 2007, memang ada dampaknya terhadap keuangan perusahaan, karena seharusnya bayar pajak tinggi, bisa dialihkan untuk menambah gaji karyawan..pada tahun 2008 tenaga kerja disini sejumlah 800, nah saat ini ada 1200 an orang”

Hal 93 dari 123


dengan adanya fasilitas tax allowance sudah memberikan kontribusi bagi

perusahaan untuk melakukan efisiensi dan perluasan industri sehingga

perusahaan bisa menjadi lebih besar kapasitas produksinya. Hal itu

karena sesungguhnya tujuan pemerintah memberikan fasilitas tax

allowance adalah untuk memberikan kompensasi kepada perusahaan dan

memacu tumbuhnya investasi atau perluasan usaha sehingga dapat

meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Hal tersebut di atas sejalan dengan salah satu tujuan kebijakan


Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax

Allowance) di Indonesia. Salah satu tujuan yang dimaksud yakni

mengutamakan jenis investasi yang padat karya yang dapat menyerap

jumlah tenaga kerja yang banyak sehingga meningkatkan produktifitas

dan kesejahteraan perekonomian.

Kebijakan implementasi pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan

untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di

Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) di Indonesia juga telah berhasil

mengisi pohon industri yang masih kosong. Hal ini dibuktikan dengan

melakukan pemetaan pohon industri yang ditetapkan oleh Kementerian

Perindustrian dengan mencocokkan (link and match) perusahan-

perusahaan yang terdaftar di BKPM sebagai penerima fasilitas tax

allowance. Dari link and macth ada beberapa perusahaan yang ditetapkan

sebagai penerima tax allowance dapat mengisi pohon industri yang

ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.

Perusahaan yang sudah mengisi pohon industri adalah industri

farmasi dan industri alumunium. Walaupun tidak semua perusahaan yang

terdaftar mampu mengisi pohon industri yang direncanakan oleh

Kementerian Perindustrian, namun sudah ada beberapa yang bisa mengisi

pohon industri yang ada.

Hal 94 dari 123


B. TEMUAN

Berdasarkan penggalian data dilapangan ada beberapa temuan

penelitian yang perlu diangkat dalam laporan penelitan ini. Salah satu hal

yang penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah permasalahan data

dan kepatuhan prosedur pengajuan fasilitas tax allowance. Hasil wawancara

di lapangan, ada perusahaan yang secara resmi terpublikasi di BKPM sebagai

penerima fasilitas tax allowance. Pada saat dikonfirmasi perusahaan tersebut

tidak merasa mengajukan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Hasil

wawancara, ternyata dalam memanfaatkan fasilitas tax allowance,

perusahaan tidak harus mengajukan secara resmi seperti dalam peraturan

BKPM.

Pada saat ada pemeriksaan pajak, perusahaan cukup menyebutkan

bahwa perusahaan memanfaatkan fasilitas tax allowance ini. Perusahaan

yang bersangkutan tidak perlu menunjukkan bukti legalitas semacam surat

keputusan. Perusahaan hanya mengatakan kalau ada peraturan tentang tax

allowance dan Perusahaan memanfaatkan fasilitas ini.

Seperti yang disampaikan Informan: “kami memanfaatkan tax allowance dan belum pernah mengajukan ke BKPM, yang penting ada undang-undangnya dan ketika pemeriksaan pajak, kita sampaikan kalau ada aturan tentang fasilitas tax allowance, dan petugas pajak juga sdh bisa menerima karena memang sdh ada aturannya”


Dari jawaban informan tersebut dapat disampaikan bahwa, ternyata

dilapangan untuk memanfaatkan fasilitas tax allowance perusahaan tidak

perlu mengajukan seperti yang tertera dalam peraturan BKPM dan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pengajuan fasilitas

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha

Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. Hal ini perlu upaya korektif

terhadap kepatuhan dan konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk

Hal 95 dari 123


Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-

Daerah Tertentu.

Temuan penelitian yang perlu diangkat dalam laporan ini selain data

dan kepatuhan pelaksanaan perundang-undangan adalah: adanya

keengganan perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas keringanan tax

allowance adalah pasca ditetapkan sebagai Perusahaan yang menerima akan

selalu dipantau dan diaudit oleh petugas pajak. Sehingga ada perusahaan

yang sudah mengetahui mengenai fasilitas keringanan pajak penghasilan

atau tax allowance ini, namun masih enggan untuk mengajukan untuk

mendapatkan fasilitas tax allowance ini.

Berdasarkan jawaban informan: “kami sudah tau mengenai fasilitas tax allowance, tapi belum mengajukan keringan ini, karena pasca ditetapkan sebagai penerima fasilitas tax allowance, perusahaan akan selalui diaudit dan diawasi oleh petugas pajak. Sehingga dengan keterbatasan pegawai keuangan dan beban kerja masing-masing yang tinggi, mungkin akan merepotkan dan menganggu kinerja maka kami belum mengajukan ini...”


Adanya pandangan seperti di atas, kemungkinan informasi yang

diperoleh Perusahaan belum sepenuhnya paham sesuai dengan tujuan dan

maksud dari kebijakan pemerintah ini. Sehingga sebagai bahan evaluasi

maka perlunya mengubah strategi sosialisasi dengan pendekatan

pendampingan kepada perusahaan.

Temuan lain yakni harapan para investor secara umum dalam

menjalankan usahanya di Indonesia berupa kondisi iklim usaha yang

nyaman, kepastian hukum, stabilitas ekonomi dan politik, serta birokrasi

pelayanan yang cepat dan trasparan. Para pelaku usaha, berdasarkan in-

depth interview berpendapat, dunia usaha atau perusahaan-perusahaan tetap

bisa bertahan tanpa fasilitas-fasilitas dari Pemerintah. Perusahaan akan

berupaya taat dan tunduk pada peraturan yang ada, termasuk untuk

membayar pajak. Perusahaan lebih menginginkan adanya perhatian dari

Pemerintah terutama masalah fasilitas infrastruktur dan fasilitas-fasilitas

Hal 96 dari 123


non infrastruktur yang dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan

berusaha. Berikut adalah petikan wawancara ke perusahaan:

Pertanyaan: Apakah perusahaan Bapak/ Ibu mengetahui adanya fasilitas keringanan pajak penghasilan?, apakah perusahaan sudah memanfaatkan? Jawaban 1: “perusahaan sebetulnya tidak perlu fasilitas-fasilitas keringanan pajak, yang kami butuhkan kenyamanan dan kemudahan fasilitas dari pemerintah dalam berusaha, sehingga perusahaan bisa jalan dan bisa produktif, akhirnya bisa menenuhi kewajiban bayar pajak” Sumber: Indepth Interview. 2015

Sumber: Indepth Interview. 2015

Jawaban 3: “Sebagai Pengusaha yang di butuhkan fasilitas insfrastruktur yang memadai, dan iklim usaha yang kondusif......salah satu yang kita hadapi sekarang yang membuat pusing adalah demo buruh....katanya ini akan ada aksi mogok kerja dan perusahan-perusahaan yang tidak mendukung akan di sweeping oleh serikat.....hal seperti ini lho yang kadang-kadang membuat pengusaha pusing...” Sumber: Indepth Interview. 2015

Kondisi infrastruktur di beberapa kawasan industri di Indonesia

sebetulnya sudah cukup kompetitif dibandingkan dengan negara-negara di

Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat disalah satu obyek kajian, yakni kawasan

Jababeka Cikarang Jawa Barat yang merupakan kawasan terbesar di Asia

Tenggara. Di kawasan ini pemerintah sudah menyediakan kawasan dengan

segenap kelengkapannya. Akses jalan, suplai energi, dan instalasi

pengelolaan limbah yang terintegrasi sudah tersedia. Namun disamping

kondisi insfrastruktur yang cukup memadai, para pelaku usaha juga masih

Jawaban 2: “kami akan berusaha taat dan bayar pajak, baik ada fasilitas keringanan maupun tidak, yang kami inginkan adalah adanya kenyamanan dan kepastian aturan. Karena kadang-kadang kami merasa antara aturan dan praktiknya tidak sesuai, misal di aturan tidak ada biaya dan tarifnya...tapi ya kadang-kandang ada sejumlah pungutan yang harus dibayar”

Hal 97 dari 123


perlu mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan

operasional perusahaan sehari-hari. Kondisi kenyamanan baik dari

lingkungan eksternal perusahaan maupun lingkungan secara luas di

perusahaan.

Salah satu contoh situasi yang mengganggu kenyamanan perusahaan

adalah berkaitan dengan buruh/ tenaga kerja. Buruh/tenaga kerja di

perusahaan yang tergabung dalam SPI (Serikat Pekerja Indonesia) ketika

mengajukan tuntutan dengan melakukan demontrasi dan aksi mogok kerja

sangat membuat tidak nyaman situasi perusahaan. Permasalahan

perusahaan juga berasal dari luar lingkungan perusahaan, misal adanya

pungutan dan konflik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sekitar

kawasan perusahaan.

Hal 98 dari 123


BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Analisis perubahan kebijakan yang tertuang dalam tax allowance di

Indonesia mulai tahun 2007 sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa

pemerintah sudah berupaya memperbaiki regulasi berkaitan dengan

fasilitas keringanan pajak penghasilan (tax allowance) mulai dari

cakupan usaha, prosedur, kriteria dan prasyarat pengajuan. Perubahan

tersebut diarahkan pada peningkatan jumlah investasi nasional.

2. Secara umum faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tax allowance

berasal dari faktor eksternal perusahaan, seperti: saran/ masukan dari

konsultan pajak untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, informasi dari

perusahaan lain yang sudah memanfaatkan fasilitas. Satu faktor yang

berasal dari internal perusahaan yakni adanya harapan pengurangan

pajak penghasilan yang bisa dimanfaatkan untuk mengkompensasi

pengeluaran lain seperti biaya tenaga kerja, biaya modal, dan

pengeluaran perusahaan lainnya.

3. Kendala dan permasalahan yang dihadapi pelaku bisnis untuk

mendapatkan tax allowance berturut-turut dari yang paling menonjol

karena sering disebutkan oleh informan, yakni: persoalan sosialiasi

yang belum efektif, persoalan internal manajemen perusahaan, tingkat

kepedulian dari manajemen perusahaan, dan adanya dugaan masih

adanya pungutan diluar ketentuan dalam proses pengajuan

mendapatkan fasilitas tax allowance tersebut. Kendala paling sedikit

disebutkan oleh perusahaan adalah pertimbangan untung rugi (cost-

benefit) perusahaan itu sendiri.

4. Fasilitas tax allowance di beberapa perusahaan mampu meningkatkan

jumlah tenaga kerja, artinya fasilitas tersebut memberikan dampak

bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Fasilitas tax allowance juga

dapat mengisi pohon industri yang masih kosong karena terdapat

Hal 99 dari 123


beberapa perusahaan yang masuk dalam pohon industri yang masih

harus dikembangkan atau industri yang belum didirikan di Indonesia.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tax

allowance sebenarnya cukup efektif untuk mendorong pertumbuhan

investasi nasional. Berdasarkan penelusuran ke perusahaan

sebetulnya banyak perusahaan yang antusias untuk mendapatkan

fasilitas tersebut. Persoalan akses informasi dan birokrasi yang paling

penting untuk ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan agar target

investasi nasional dapat terealisasi.

B. Rekomendasi Kajian Efektifitas Tax Allowance

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan dalam Kajian Fasilitas

Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha

Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance), maka

terdapat beberapa rekomendasi dan catatan-catatan kritis yang dapat

disampaikan sebagai upaya evaluasi implementasi pelaksanaan kebijakan

ini di waktu yang akan datang. Adapun beberapa rekomendasi yang

disampaikan adalah sebagai berikut:

1. kebijakan dasar dari dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang

fasilitas pengurangan pajak tersebut adalah untuk mendorong

peningkatan investasi langsung, mendorong pertumbuhan ekonomi,

pemerataan pembangunan, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Hanya saja pada awal kebijakan dikeluarkan, yakni pada tahun 2007

terdapat kecenderungan kebijakan kurang mendapatkan perhatian

bagi dunia industri. Hal ini dibuktikan masih banyak perusahaan yang

belum memanfaatkan fasilitas ini. Hasil Indepth Interview dengan

perusahaan yang sudah menerima fasilitas tax allowance

menunjukkan, ada anggapan bahwa manfaat yang diterima tidak

signifikan bagi perusahaan. Tetapi secara analisis ekonomi sebetulnya

Hal 100 dari 123


Pemerintah sudah memberikan fasilitas keringanan yang cukup

signifikan bagi perusahaan.

Rekomendasi: sebaiknya pemerintah dalam memberikan fasilitas keringanan tax allowance pada saat perusahaan sudah dalam tahap pertumbuhan, atau minimal tambahan keringanan bisa lebih dari 2 tahun dari posisi perusahaan pada saat sudah berada di tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan perusahaan yang dimaksud terjadi ketika perusahaan sudah mampu membukukan profit dari kegiatan operasionalnya. Itu dapat dievaluasi dari laporan keuangan perusahaan.

Argumentasi teoritisnya sebagai berikut:

Pada saat fasilitas tax allowance diberikan dan berlaku efektif pada

saat perusahaan mulai beroperasi, maka dalam tahap ini sebetulnya

perusahaan pada posisi/ tahap pertumbuhan (introduction) sehingga

perusahaan belum bisa membukukan posisi profit. Kondisi ini jika

kebijakan tax allowance sudah berlaku efektif, maka sebenarnya

pemerintah sudah mengkompensasi kerugian yang cukup signifikan.

Akan tetapi karena posisi perusahaan dalam kondisi “rugi” maka

insentif pajak tersebut menjadi kurang terasa bagi perusahaan.

Ilustrasinya seperti dalam gambar berikut:

Sumber: levitt (1978)

Hal 101 dari 123


Ilustrasinya bisa diamati dari tampilan grafik diatas. Pada tahap

pengembangan awal perusahaaan masih pada kondisi rugi investasi.

Pada tahap pengenalan ini investasi baru mulai menghasilkan

produksi, namun rata-rata perusahaan belum mampu mencatatkan

pembukuan yang positif/ profit. Tahap yang tepat dampaknya

langsung dirasakan oleh perusahaan ketika keringanan pajak

penghasilan/ tax allowance adalah pada tahap pertumbuhan. Pada

tahapan pertumbuhan ini kondisi perusahaan sudah mulai

menghasilkan profit dan posisi investasi sudah mulai membuahkan

hasil, sehingga pada tahap ini ketika ada sedikit pengurangan/ fasilitas

keringan (tax allowance) dari pemerintah dampaknya langsung bisa

dirasakan oleh Perusahaan. Negara yang sudah memberikan insentif

pajak semacam tax allowance pada tahap pertumbuhan adalah di

Vietnam. Di Vietnam ditegaskan dalam regulasinya fasilitas keringan

insentif pajak akan berlaku efektif ketika perusahaan sudah pada

tahapan laba.

2. Sosialisasi dan advokasi bagi perusahaan perlu adanya berubahan

strategi dan orientasi yang lebih baik. Permasalahan implementasi

suatu kebijakan akan terlaksana dengan optimal mana kala adanya

pengertian dan pemahaman yang benar terhadap kebijkan tersebut.

Pada implementasi kebijakan pelaksanaan Fasilitas Pajak Penghasilan

untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau

di Daerah-Daerah Tertentu (Tax Allowance) di Indonesia, berdasarkan

kajian ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman terkait isi

kebijakan ini bagi korporasi. Terbukti masih banyak anggapan

informasi tentang tax allowance yang cukup beragam dan membuat

perusahaan jadi bingung. Informasi yang beraneka ragam tersebut

mulai dari tatacara pengajuan, proses pendaftaran, pasca penetapan

sebagai penerima fasilitas.

Hal 102 dari 123


Rekomendasi: perlunya merubah strategi dan orientasi metode sosialisasi dari quantity oriented menjadi quality oriented. Pemahaman perusahaan lebih penting daripada jumlah perusahaan yang menjadi peserta sosialisasi. Perlu juga meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal keseragaman dan pembagian materi dan cakupan yang jelas antar lembaga tersebut. Proses sinkronisasi dan koordinasi tersebut tetap masih harus mengedepankan tugas pokok fungsi lembaga masing-masing. Sosialisasi yang dilakukan dapat sekaligus menjadi forum konsultasi dan tutorial bagi perusahaan yang berminat mengajukan fasilitas tax allowance.

Untuk meningkatkan kualitas sosialisasi kebijakan implementasi


Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

(Tax Allowance) maka perlu menyusun materi atau silabus sosialisasi

bersama antar lembaga terkait. Sebaiknya program sosialisasi

dilakukan secara terkoordinir melibatkan pihak-pihak yang terkait.

Bila memungkinkan model sosialisasi dilakukan dalam forum yang

kecil di tindak lanjuti dengan pendampingan, serta adanya media

sosialisasi yang mudah untuk menyampaikan pesan kepada calon

penerima manfaat. Pemerintah atau lembaga terkait dalam melakukan

program sosialisasi harus memastikan bahwa para peserta yang

mewakili perusahaan adalah orang-orang yang tepat yakni pihak yang

berhubungan langsung dengan bidang keuangan atau perpajakan.

3. Implementasi kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman

Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah

Tertentu (Tax Allowance) di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2007 tersebut kemudian diubah

dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008. Perubahan

berikutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 52

tahun 2011 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18

tahun 2015. Pada dasarnya merupakan kebijakan yang efektif untuk

dilakukan pemerintah, mengingat pajak memiliki fungsi reguleren

Hal 103 dari 123


yang efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek dan panjang secara

makro ekonomi. Dengan demikian, dalam mengawal pelaksanaan

implementasi kebijakan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman

Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah

Tertentu (Tax Allowance) di Indonesia perlunya meningkatkan

sinkronisasi dan koordinasi diantara lembaga yang terkait. Utamanya

menyangkut masalah penyempurnaan administrasi pendataan dan

kepatuhan terhadap peraturan kebijakan tersebut.

Hal 104 dari 123


DAFTAR PUSTAKA

Becker Bo., Jacob Marcus., Jacob Martin. (2012). Payout taxes and the allocation of investment. Journal of Financial Economics 107 (2013) 1–24. Retrieve from:

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X/107/1 Blomstrom, M., & Kokko, A. (2003). The Economics of Foreign Direct

Investment Incentives. Working Paper 9489. Cambridge: National Bureau of Economic Research.

Boskin J. Michael. (1988). Tax Policy and Economic Growth: Lessons from the

1980s,” Journal of Economic Perspectives, Vol. 2, No. 4 Chirinko S. Robert & Wilson J.Daniel. (2008). State Investment Tax Incentives:

A Zero-Sum Game?. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper Series. Working Paper 2006-47. Retrieve from: http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2006/wp06-47k.pdf

Clark. et. all. (2000). Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global

Surve. UNCTAD: ASIT Advisory Studies No. 16 Cooper, Donald R.C. dan Emory, William. (1998). Metode Penelitian Bisnis.

Jakarta: Erlangga De Mooij, R.A., & Enderveen, S,. (2005). Explaining the Variation in Empirical

Estimates of Tax Elasticities of FDI. Tinbergen Institute Discussion Paper. 05-108/3. Retrieve from: http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/05108.pdf

Djankov, S. Et.all. (2010). The Effect of Corporate Taxes on Investment and

Entrepreneurship. American Economic Journal. Macroeconomics, 2(3).31-64

Gay, L.R. dan Diehl, P.L. (1992). Research Methods for Business and.

Management. New York: MacMillan Publishing Company Hartman, D.G. (1985). Tax Policy and Demand Investment. Journal of Public

Economics, (26)1, 107-21 Hidayat. (1986). Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah

Mada University Press

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X/107/1

http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2006/wp06-47k.pdf

http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2006/wp06-47k.pdf

http://www.tinbergen.nl/discussionpapers/05108.pdf

Hal 105 dari 123


Howe, K. (1988). Against the quantitative-qualitative incompatibility thesis – or Dogmas die hard. Educational Researcher, Vol. 17, No. 8, pp. 10–16.

Hyman, David N, (2005). “Public Finance: A Contempory Application of Theory

to Policy 8ed ”. South – Western. USA: Thomson Learning Indriantoro Nur dan Supomo Bambang. (1999). Metodologi Penelitian Bisnis.

Yogyakarta: BPFE Johnson, R. B., & Christensen, L. (2008). Educational research: Quantitative,

qualitative and mixed approaches (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Lent, George E,. (1971). “Tax Incentives for the Promotion of Industrial

Employment in Developing Countries”. Staff Papers International Monetary Fund), Vol. 18, No. 2. pp. 399-419

Mankiw, N.Gregory. (2009). “Macroeconomics 7ed”. USA: Worth Publishers

Robson, C. (2002). Real World Research (2nd ed.). Oxford: Blackwell Saunders, M., Lewis, P., and Thornhill, A. (2009). Research methods for

business students. Prentice Hall

Simon Marilyn Simon, M. K. (2011). Assumptions, Limitations and

Delimitations. USA. Available at: http://dissertationrecipes.com/wp-content/uploads/2011/04/AssumptionslimitationsdelimitationsX.pdf

Slemrod, J. (1991). Tax Effects on Foreign Direct Investment in The United

States: Evidence in a cross-country Comparison. In Hunady and Orviska Steers, M. Richard. (1985). Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga. Talpos, I., & Vancu. I. (2009). Corporate Income Taxation Effects on Investment

Decisions in The European Union. Annales Universitatis Apulensis Series Economic. 11(1). 51

Wheeler., D., & Mody, A,.(1992). International Location Investment Decisions:

The Case of U.S Firms. Journal of International Economics. (33) Wijaya Chahya Williem. (2013). Fasilitas Pajak Investasi Baru, Tarif Efektif

Dan Aliran Masuk FDI Studi Komparatif Antara Indonesia Dengan Afrika Selatan, Malaysia, Thailand Dan Vietnam. Available at:

http://dissertationrecipes.com/wp-content/uploads/2011/04/AssumptionslimitationsdelimitationsX.pdf

http://dissertationrecipes.com/wp-content/uploads/2011/04/AssumptionslimitationsdelimitationsX.pdf

Hal 106 dari 123


http://www.tsm.ac.id/mb/mb.5.3.november.2013/1_mb_5_3_nov13_williem.pdf

____________. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu.

____________. (2007). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun

2007 tentang Penanaman Modal. _______.2007 – 2014. The Logistics Performance Index and Its Indicators.

World Bank. ____________. (2008). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun

2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

_______. (2011 – 2015). The Global Competitiveness Report. World Economic

Forum _______.(2012). Transparency International Corruption Perceptions Index.

Ernst and Young _______.(2013). Laporan Tahunan. Badan Koordinasi Penanaman Modal ____________. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015 tentang

Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu.

______. https://www.standardandpoors.com/diakses pada 16 Nopember 2015 ______.http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country

=IDN&series=&period=# diakses pada 14 Nopember 2015 ______.https://www.fitchratings.com/web_content/nrsro/nav/NRSRO_Exhibi

t-1.pdf. Diakses pada 14 Nopember 2015 ______.https://www.moodys.com/researchandratings. Diakses pada 15

Nopember 2015

https://www.standardandpoors.com/diakses%20pada%2016%20Nopember%202015

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=IDN&series=&period=

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=IDN&series=&period=

Hal 107 dari 123


LAMPIRAN

1. Data Perusahaan Penerima Fasilitas Tax Allowance

Hal 108 dari 123


Hal 109 dari 123


Hal 110 dari 123


Hal 111 dari 123


Hal 112 dari 123


Hal 113 dari 123


Hal 114 dari 123


Hal 115 dari 123


Hal 116 dari 123


Hal 117 dari 123


2. KLASIFIKASI JENIS PERUSAHAAN

DAFTAR PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS TAX ALLOWANCES

NO NAMA PERUSAHAAN TGL KEP LOKASI PRODUK TIPE USAHA

4.

PT Tranindo Sinar Utama

26-Nov-07 Jakarta laboratory equipments Hilir

9.

PT Semesta Margareksa

26-Nov-07 Sulsel Industri Gula Hilir

10.

PT Semesta Berjaya 26-Nov-07 Jakarta Industri Gula Kemasan Hilir

17.

PT Pradja Pharin 26-Nov-07 Jawa Barat Farmasi Hilir

28.

PT Intiguna Primatama

26-Nov-07 Riau Manufactur of Copy paper Hilir

32.

PT Informatics Oase 26-Nov-07 Jakarta jasa konsultasi teknologi informasi

Hilir

33.

PT Indo Sukses Sentra Usaha

26-Nov-07 Jakarta manufaktur dan penjualan bahan kimia sulfonasi

Hilir

34.

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

26-Nov-07 Banten woodfree paper Hilir

37.

PT Hariff Daya Tunggal Engineering

26-Nov-07 Jawa Barat sistem pembangkit listrik, Penyedia energi terbarukan

Hilir

42.

PT Ecorea Logis- Tech 26-Nov-07 Jakarta Hilir

43.

PT Dodo Activewear 26-Nov-07 Jakarta Industri Pakaian Jadi Hilir

47.

PT Bumifood Industry 26-Nov-07 Jawa Timur Cashew nut and peanut manufacturer

Hilir

56.

PT. Samsung Electronics Indonesia

31 Okt 2008

Jawa Barat Electronic Hilir

58.

PT. Frisian Flag Jakarta Susu kental manis Hilir

61.

PT. Tri Wahana Universal

Jakarta Industri minyak/ operator kilang minyak

Hilir

64.

PT. Mercedes Benz Indonesia

Jakarta Automotive/ Kendaraan roda 4 Hilir

67.

PT. Panasonic Gobel Energy

Jawa Barat Electronic Hilir

68.

PT. Medisafe Technologies

Sumut Alat Kesehatan/ Sarung tangan kesehatan

Hilir

69.

PT. Sinar Pure Foods International

Sulut ikan tuna dalam kaleng Hilir

71.

PT. Sinar Alam Permai Sumsel Produk dari minyak sawit Hilir

73.

PT Astra Daihatsu Motor

Jakarta Automotive and spare part Hilir

76.

PT.Nissan Motor Indonesia

Jakarta Automotive and motorcycle engineering

Hilir

2.

PT Wahana Citra Nabati

26-Nov-07 Jakarta Palm Oil Plantation Hulu

7.

PT Sinar Gaya Busana 26-Nov-07 Jawa Barat Garmen Hulu

11.

PT Semeru Surya Steel 26-Nov-07 Jakarta Industri baja Hulu

14.

PT Sahabat Mewah Dan Makmur

26-Nov-07 Jakarta Palm Oil Plantation Hulu

Hal 118 dari 123


18.

PT Nissui Investment And Management Indo

26-Nov-07 Jakarta Industri perikanan (budidaya udang)

Hulu

21.

PT Mulia Cemerlang Abadi Multi Industry

26-Nov-07 Banten Garmen Hulu

22.

PT Molax Global Sukabumi

26-Nov-07 Jawa Barat Garmen Hulu

24.

PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry

26-Nov-07 Sumut Industri kertas Hulu

25.

PT Little Giant Steel 26-Nov-07 Jateng Industri Baja Hulu

26.

PT Kawashima Engineering Plastic Indonesia

26-Nov-07 Jawa Barat Industri cetakan plastik Hulu

27.

PT Kawasaki Motor Indonesia

26-Nov-07 Jakarta Pembuatan dan perakitan motor

Hulu

29.

PT Inti Mukti Kahuripan

26-Nov-07 Jakarta Unidentified Hulu

30.

PT Inti Hijau Kahuripan

26-Nov-07 Jakarta Unidentified Hulu

31.

PT Internex Indonesia 26-Nov-07 Jakarta ICT Solution Provider Hulu

35.

PT Horizon Agro Industry

26-Nov-07 Jakarta pertanian dan perkebunan Hulu

40.

PT Eterindo Nusa Graha

26-Nov-07 Jakarta Biodiesel manufacturing, Oil-palm plantation

Hulu

41.

PT Ejs Agro Mulia Lestari

26-Nov-07 Sumut Tanaman hortikultura dan bunga

Hulu

48.

PT Bhumi Sriwijaya Energy

26-Nov-07 Jakarta Coal mining and energy Hulu

53.

PT. Semen Andalas Indonesia

16 Des 2008

Aceh Industri Semen Hulu

54.

PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing

28-Nov-08 Papua Penangkapan ikan/nelayan Hulu

55.

PT. Nubika Jaya 11-Nov-08 Sumut Palm Oil Plantation Hulu

57.

PT. Pelita Agung Agrindustri

07 Okt 2008

Riau oil and energy company Hulu

59.

PT. Cemerlang Energi Perkasa

Jakarta Bioenergy Hulu

60.

PT. Perkebunan Nusantara XIII (Persero)

Kalbar Tanaman Perkebunan Hulu

63.

PT. Indorama Synthetics Tbk

Jakarta Textile & Raw Material Textile Hulu

65.

PT. Wilmar Bioenergi Indonesia

Jakarta producing gasoline, kerosene, distillate fuel oils, residual fuel

Hulu

66.

PT. Musim Mas Sumut Perusahaan Kelapa sawit Hulu

70.

PT. Lontar Papyrus Pupl & Paper Industry

Sumut Industri kertas Hulu

72.

PT Wilmar Nabati Indonesia

Jawa Timur Palm Oil Plantation Hulu

1.

PT Wana Hasil Gemilang

26-Nov-07 Jakarta bidang usaha industri bio ethanol

Interim

3.

PT Tsuzuki & Asama Manufacturing

26-Nov-07 Jawa Barat automotive and motorcycle engineering part

Interim

5.

PT Tae Hang Indonesia

26-Nov-07 Jawa Barat manufacturing motors and generators

Interim

6. PT Surya Multindo 26-Nov-07 Jawa Barat Plastic and rubber production Interim

Hal 119 dari 123


Industri Part

8.

PT Shin Heung Indonesia

26-Nov-07 Jawa Barat Industri sub assy, komponen elektronik

Interim

12.

PT Sekishin Farina Wood Indonesia

26-Nov-07 Sulsel Industri pengolahan kayu (ekspor kayu)

Interim

13.

PT Satonas Utama 26-Nov-07 Jawa Barat Manufacture and sales of motorcycle brakes

Interim

15.

PT Putra Adil Laksana 26-Nov-07 Jakarta rental dan servis alat berat Interim

16.

PT Progress Diecast 26-Nov-07 Jawa Barat casting atau percetakan spare part outomotif, elektronik

Interim

19.

PT Navatani Persada 26-Nov-07 Jakarta Laminated Veneer Lumber manufacturing

Interim

20.

PT Murini Samsam 26-Nov-07 Jakarta Perkebunan Sawit dan Pengolahan Minyak Sawit

Interim

23.

PT Marumo Indonesia Forging

26-Nov-07 Jawa Barat Transportation equipment manufacturing

Interim

38.

PT FSCM Manufacturing Indonesia

26-Nov-07 Jakarta Automotive spare part Interim

39.

PT Excel Metal Industry

26-Nov-07 Jawa Barat car wheels Interim

44.

PT Delta Jaya Mas 26-Nov-07 Jawa Timur industrial hose/ selang manufacturer

Interim

45.

PT Daido Indonesia Manufacturing

26-Nov-07 Jawa Barat Motorcycle spare part Interim

46.

PT Cahaya Angkasa Abadi

26-Nov-07 Jawa Timur Electricity components manufacturer

Interim

49.

PT Batara Sura Mulia 26-Nov-07 Jawa Barat Radiator for automotive Interim

50.

PT Banyu Lancar Unggul Engineering

26-Nov-07 Kaltim Minyak-Bahan Bakar & Pemanas

Interim

51.

PT Arezda Purnama Loka

26-Nov-07 Jakarta Sealing & Greasket ( Outomotif Spear Part)

Interim

62.

PT. Power Clutch Indonesia

Jakarta Power Cluntch Spear Part Interim

75.

PT Nissin Manufacturing Indonesia

Jawa Barat Automotive and motorcycle engineering Part

Interim

77.

PT. Indorama 30-Mar-09 Jakarta Industrial products:Polypropylene, Polyester, Spun Yarns, Fabrics

Interim

36.

PT Hatarindo Wood Industry

26-Nov-07 Jakarta

52.

PT Adhisakti Kreasi Persada

26-Nov-07 Jakarta

74.

PT Aria Persada Indonesia

Jakarta

Hal 120 dari 123


3. PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PERUSAHAAN Nama Perusahaan : ................................................................................................. Alamat Kantor Pusat : ................................................................................................. NPWP : ................................................................................................. No dan Tgl IP : ................................................................................................. Instansi Penerbit IP : ................................................................................................. Bidang Usaha : ................................................................................................. KBLI : ................................................................................................. Cakupan : ................................................................................................. Daerah : ................................................................................................. Estimasi Produksi : ............................................................................(Bulan/Tahun)

Investasi Usaha : ...................................................................................(Rp/US$)

Sumber Investasi : PMDN PMA

Jumlah Tenaga Kerja : ................................................Orang Pemasaran Ekspor : .................................................% Komponen Dalam Negeri: ....................................................% Biaya Pemb. Infrastruktur / Sosial di Lokasi Usaha : .............................................(Rp/US$)

B. TANGGAPAN MENGENAI FASILITAS TAX ALLOWANCE DARI PEMERINTAH

1. Apakah Perusahaan Anda mengetahui mengenai Fasilitas Pajak Penghasilan/ Tax Allowance yang diberikan oleh Pemerintah? Sebutkan dan dari mana informasinya ............................................................................................................................................................................................................................................................

2. Apakah Perusahaan yang Anda kelola ini memanfaatkan fasilitas Pajak Penghasilan/ Tax Allowance yang diberikan pemerintah? ............................................................................................................................................................................................................................................................

3. Apakah Perusahaan Anda yang mengajukan fasilitas pajak penghasilan/ Tax Allowance lebih ke padat modal atau padat karya dalam beroperasinya? ............................................................................................................................................................................................................................................................

4. Apakah alasan yang mendasari Perusahaan Anda mengajukan Fasilitas Pajak Penghasilan / Tax Allowance untuk penanaman modal ini ............................................................................................................................................................................................................................................................

5. Apakah menurut Anda, proses pengajuan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan / Tax Allowance untuk penanaman modal ini sangat mudah

Hal 121 dari 123


dilakukan oleh Perusahaan ............................................................................................................................................................................................................................................................

6. Apakah menurut Anda, peraturan/ regulasi yang mengatur untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan / Tax Allowance untuk penanaman modal ini semakin mudah dilaksanakan bagi pengusaha ............................................................................................................................................................................................................................................................

7. Apakah faktor yang mendorong Perusahaan mengajukan Fasilitas Pajak Penghasilan/ Tax Allowance di Indonesia, Sebutkan? ............................................................................................................................................................................................................................................................

8. Adakah kendala/ hambatan yang dihadapi Perusahaan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan / Tax Allowance untuk penanaman modal, Sebutkan ............................................................................................................................................................................................................................................................

9. Apakah proses untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan / Tax Allowance untuk penanaman modal, berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan berjalan secara transparan..........................................................................................................................................................................................................................................

10. Bagaimanakan peran Instansi/ Kementrian Sektoral yang membidangi usaha Perusahaan Anda untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan / Tax Allowance untuk penanaman modal ..............................................................................................................................

11. Kondisi bagaimanakah yang diharapkan dari fasilitas Pajak Penghasilan/ Tax Allowance yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini ............................................................................................................................................................................................................................................................

12. Bagaimana menurut anda sebaiknya regulasi dan tata cara permohonan fasilitas Pajak Penghasilan/ Tax Allowance yang diberikan pemerintah? ............................................................................................................................................................................................................................................................

Hal 122 dari 123


4. FOTO PENELUSURAN LAPANGAN

Salah satu indepth Interview

Produk Perusahaan

Hal 123 dari 123


Salah Satu Kawasan Objek Kajian

Diseminasi Laporan Akhir

kajian efektivitas fasilitas pajak penghasilan … · hal 2 dari 123 laporan akhir kajian ......

Documents