1. Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung terletak pada posisi 111º 43' sampai dengan 112º 07' bujur timur dan

7º 51' sampai dengan 8º 18' lintang selatan. Batas daerah, di sebelah utara berbatasan dengan

Kabupaten Kediri tepatnya dengan Kecamatan Kras. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten

Blitar. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Trenggalek. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung yang mencapai 1.055,65 Km2

habis terbagi menjadi 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 12,53 persen yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.634.456,30 juta sedangkan tahun 2011 sebesar Rp. 18.337.587,08 juta. Sumbangan terbesar terletak pada Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran diikuti Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian dengan kontribusi masing-masing 31,24 persen, 19,71 persen dan 16,10 persen. Sementara angka PDRB Kabupaten Tulungagung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 mengalami kenaikan sebesar 6,99 persen yaitu dari Rp. 8.357.114,68 juta pada tahun 2011 menjadi Rp. 8.941.209,47 juta pada tahun 2012.

Sumber: Bapedda Kabupaten Tulungagung

Sektor pertama penyumbang PDRB terbesar untuk kabupaten Tulungagung adalah Perdagangan

Hotel dan Restoran, dimana sektor ini memiliki trend yang meningkat tiap tahunnya dimana pada

pada tahun 2011 menyumbang 2,724,111.80 lalu meningkat hingga 2,987,356 pada tahun 2012 dan

3,256,289.84 pada tahun 2013. Berbeda dengan sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor

kedua terbesar yaitu sektor industri pengolahan yang di dalamnya terdapat industry migas dan non

migas, industri pengolahan memiliki trend naik yaitu 1,479,739.47 pada tahun 2011 lalu menjadi

1,582,300.40 pada tahun 2012 dan naik menjadi 1,682,853.72 pada tahun 2013. Hal yang sama juga

terjadi pada sektor pertanian yang memiliki trend naik yaitu 1.505.754,89 pada tahun 2011 ,

1.557.460,85 pada tahun 2012 dan 1.598.744,25 pada tahun 2013.

0.00500,000.00

1,000,000.001,500,000.002,000,000.002,500,000.003,000,000.003,500,000.00

PDRB KABUPATEN TULUNGAGUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000TAHUN 2011-2013

2011 2012 2013

Terkait dengan UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung, pemerintah kabupaten membagi

UMKM atas 3 skala usaha, yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. Total jumlah UMKM tiap

tahunnya menagalami peningkatan tiap tahun, pada 2011 jumlah UMKM Kabupaten Tulungagung

sebesar 36.950 kemudian pada 2012 meningkat 1,03%. Pada 2013 jumlah UMKM meningkat 1,07%

dari 2012 yaitu sebesar 40.921. Berikut adalah data mengenai keragaman UMKM dari tahun 2011-

2013.

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kab. Tulungagung

Usaha Mikro di Kabupaten Tulungagung masih menjadi usaha terbesar jika dibandingkan dengan

usaha lainnya, pada tahun 2013 ada 31.171 usaha mikro di tulungagung. Usaha kedua ada pada

usaha kecil dengan angka 8.285 usaha pada 2013 dan usaha menengah berada pada jumlah yang

paling sedikit yaitu sebanyak 1.465 usaha pada tahun 2013. 3 usaha ini memiliki kesamaan yaitu

kesamaan terhadap peningkatan yang terjadi dari 2012-2013 yaitu sebesar 1,07% dan kesamaan

yang lainnya adalah kondisi tiap tahun selalu terjadi trend peningkatan di setiap tahunnya dari 2011-

2013 baik mikro, kecil atau menengah. Sumbangan UMKM terhadap jumlah tenaga kerja juga

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah usaha UMKM di Kabupaten

Tulungagung, pada 2011 jumlah karyawan sebesar 177.167 karyawan meningkat 1,01% pada 2012

sebesar 180.418 dan pada 2013 meningkat 1.07% dari 2012 sebesar 193.048.

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

MIKRO

KECIL

MENENGAH

MIKRO KECIL MENENGAH

2013 31,171 8,285 1,465

2012 29,132 7,743 1,369

2011 28,561 7,591 798

Jumlah Usaha Berdasarkan Mikro, Kecil dan Menengah

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kab. Tulungagung

Di Kabupaten Tulungagung, jumlah usaha terbesar masih ada pada skala usaha mikro, namun hal

ini tidak membuat jumlah karyawan mereka menduduki peringkat pertama terbesar, tetapi, usaha

kecil menduduki peringkat pertama terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, pada tabel di atas

tercatat pada tahun 2013 ada 126,786 jumlah karyawan pada skala usaha kecil. Kedua terbesar di

duduki oleh usaha menengah yaitu sebesar 40,906 pada 2013 meskipun jumlah usaha mereka hanya

sebesar 1465 pada 2013. Usaha mikro memiliki jumlah karyawan terendah pada 2013 yaitu sebesar

25.356. usaha mikro umumnya dimiliki dan dijalankan sendiri oleh individu jadi banyak yang tidak

memiliki karyawan, karena alasan itu usaha mikro memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit

dibanding dengan jumlah usahanya.

Dalam upaya mengembangkan ekspor di Kabupaten Tulungagung masih ada kendala yang

dihadapi yaitu masih lemahnya daya saing produk ekspor karena belum sesuai dengan mutu

internasional. Nilai ekspor Kabupaten Tulungagung pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu dari

Rp. 3.108.486.688,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 9.760.575.081, pada tahun 2012.

Sumber: Bapedda Kabupaten Tulungagung

20112012

2,013

23,233 23,697

25,356

116,168 118,491 126,786

37,766 38,230 40,906

Jumlah Karyawan Berdasarkan Skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

MIKRO KECIL MENENGAH

10,783

8173 8,412

3,108

9,761

2008 2009 2010 2011 2012

Nilai Ekspor Kabupaten Tulungagung

Ekspor

Potensi UMKM Kabupaten Tulungagung

Melihat potensi yang dimiliki usaha mikro, kecil dan menengah baik dari aspek besarnya jumlah

maupun luasnya sektor ekonomi yang ditangani, maka peluang tumbuhnya usaha baru dan

pengembangan kewirausahaan dari komunitas UMKM ini menjadi salah satu harapan dalam

menghadapi tantangan kedepan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung sangat beragam.

Menurut pernyataan Kepala Bagian UMKM Kabupaten Tulungagung, Bapak Kustoyo, ada banyak

sekali potensi UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung, sebagai contoh ada dari kerajinan seperti

batik, kemudian ada juga produk makanan dan minuman seperti jamu, lalu yang paling terkenal di

Tulungagung adalah produksi marmer yang sudah sampai ekspor. Potensi-potensi dari UMKM

tersebut yang seharusnya dijaga oleh pemerintah agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus

meningkat sehingga terjadi pembangunan dan pemerataan di Kabupaten Tulungagung.

Keberadaan CSR dan Bantuan Pemerintah

Adanya CSR diharapkan mampu membantu keberlangsungan UMKM dan menambah minat

masyarakat dalam melakukan dan membuka peluang usaha. Di Kabupaten Tulungagung, untuk saat

ini sudah ada program CSR yang masuk namun jumlahnya masih sedikit dan masih jarang UMKM

atau pihak CSR yang melaporkan ke Dinas Koperasi ketika mereka mendapatkan bantuan CSR

tersebut. Bapak Kustoyo mengatakan bahwa,”untuk saat ini program CSR ada dari perusahaan

asuransi JASINDO”. Lebih jauh ia menceritakan bahwa program tersebut tidak memberikan uang saja

tetapi mereka mendirikan sebuah perkampungan yang dinamakan kampong JASINDO, kampong

tersebut dihuni oleh beberapa UMKM yang kemudia terus dikembangkan oleh perusahaan JASINDO

tersebut.

Pemerintah juga membantu melalui penetapan anggaran yang dkhususkan untuk UMKM. Dari

Dinas Koperasi sendiri mereka mendirikan sebuah klinik UMKM di kantor DInas Koperasi sendiri,

dengan tujuan jika para pemilik usaha memiliki kesulitan mereka bisa melakukan konsultasi langsung

ataupun ada pelaku usaha baru yang ingin terjun langsung, mereka dapat merencanakan secara

matang di klinik UMKM tersebut.

Sumber: www.google.com

Gambar 1.1 Klinik UMKM Kabupaten Tulungagung

Berikut adalah kondisi Klinik UMKM di Kabupaten Tulungagung:

Sumber: Dokumentasi Pribadi 2014

Gambar 1.2 Kondisi Klinik UMKM Kabupaten Tulungagung

Hambatan UMKM Kabupaten Malang

a.Hambatan Pengelolaan

Kepala Bidang UMKM Kabupaten Tulungagung, Bapak Kustoyo, menyatakan bahwa Dinas

Koperasi Kabupaten Tulungagung sendiri masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan UMKM, ia

menambahkan bahwa Dinas Koperasi hanya bertugas menangani usaha yang berskala mikro saja,

sisanya skala usaha kecil dan menengah di pegang oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Tulungagung. Untuk usaha mikro sendiri masih banyak sekali kesulitan dalam

mengembangkannya karena banyak sekali hambatan dan mereka yang berusaha di skala usaha

mikro masih dalam hitungan merintis sebuah usaha, sehingga dibutuhkan kerja yang cukup keras

untuk memajukan skala usaha mikro di Kabupaten Tulungagung.

b. Hambatan Modal

Menurut Kepala Bidang UMKM Kabupaten Tulungagung, Bapak Kustoyo, memang sampai sejauh

ini masalah modal dari segi keuangan masih menjadi permasalahan utama dari Kabupaten

Tulungagung. Kurangnya modal membuat para pengusaha ini kesulitan dalam mengembangkan

usahanya, namun, pemerintah tidak hanya diam melihat kondisi ini, pemerintah juga memberikan

alokasi khusus untuk anggaran UMKM, menurut Bapak Kustoyo, anggaran yang diberikan tidak bisa

dikatakan kurang dan tidak bisa dikatakan terlalu banyak, karena ia melihat sektor lain yang harus

dibantu, menurutnya anggaran dari pemerintah ini masih “relatif” dalam arti bagaimana para

pengusaha yang diberikan bantuan ini merasa cukup atau tidak.

c. Hambatan Produksi

Produksi yang dilakukan oleh tiap pelaku usaha memang berbeda-beda, jika ditarik garis lurus

masalah utama dalam produksi adalah kendala pada teknologi, teknologi yang masih terbilang

tradisional menyebabkan produksi para pelaku usaha ini tidak maksimal sehingga tidak bisa

memproduksi dalam skala yang besar.

d.Hambatan Pemasaran

Pemasaran adalah elemen yang sangat penting dalam melakukan usaha, diperlukan modal dan

kreatifitas yang besar dalam melakukan sebuah pemasaran agar tercipta branding yang sangat baik.

Di Kabupaten Tulungagung, Dinas Koperasi sangat yakin jika perkembangan usaha menengah

memiliki pasar yang sangat baik, buktinya seperti batu marmer dan onyx mereka sudah bisa

memasarkannya hingga ke luar negeri. Menurut Bapak Kustoyo, yang butuh dibantu adalah para

pelaku usaha skala mikro yang memiliki budget dan modal yang terbatas dan juga kreatifitas yang

kurang. Seringkali Dinas Koperasi member masukan-masukan terhadap beberapa pelaku usaha agar

mereka mengubah kemasannya supaya dapat bersaing tidak hanya lokal tapi dalam taraf

“setidaknya” nasional.