Notulen

WORKSHOP SOSIALISASI DAN PELATIHAN AKSES INFORMASI PUBLIK“JARINGAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2014”

KERJASAMA MEDIA LINTAS KOMUNITAS (MEDIALINK) JAKARTADENGAN KOMUNITAS LOKAL KEBUMEN

Kutosari, 25 dan 26 Agustus 2014

Pukul 08.00 – 09.00 Registrasi Peserta

Pukul 09.00Acara Pembukaan

Di Pandu oleh Bapak Harianto (fasilitator)

Di th 2014 pemerintah akan memberlakukan JKN (Jaringan Kesehatan Nasional) atau Jamkesnas. Sistem ini menjamin masyarakat dalam hal kesehatan, pelayanan kesehatan mestinya terjamin oleh sistem ini. Apa itu isi JKN dan bagaimana sebetulnya nasib warga negara utamanya yang miskin dengan JKN tersebut. Informasi ini yang harus kita ketahui sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dan menggunakan haknya untuk memperoleh jaminan kesehatan. Informasi ini sangat dibutuhkan mengingat JKN tidak hanya untuk warga miskin, tetapi semua warga negara tanpa kecuali.

Komunitas Lokal Kebumen bekerjasama dengan Medialink Jakarta akan mengambil peran berkait dengan sistem akses informasi public tentang kesehatan ini. Karena dengan adanya akses informasi yang terbuka, JKN 2014 akan berjalan sesuai harapan masyarakat. Kerjasama ini, dimulai dengan workshop dan pelatihan pada dua hari ini.

Sebelum acara di mulai, fasilitator menyampaikan urutan acara;

1. Pembukaan2. Sambutan-sambutan3. Inti, Workshop4. Tanya Jawab5. Penutup

1. Acara di buka dengan membaca Basmalah bersama-sama2. Sambutan-sambutan

a. Bapak H. Fadlan, (Sesepuh Desa, mantan Kades)Informasi public adalah hak kita semua untuk tahu, terutama rencana pemerintah menyelenggarakan JKN. Menurut kami, memang untuk sosialisinya sangat minim. Pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ini tentang JKN. Mungkin, harapan pemerintah tidak ada permasalahan. Informasi yang sampai kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan akan sangat penting. Kami sangat mendukung kegiatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

b. Bapak H. Bagio (sesepuh lingkungan)Kami sebagai yang di tua kan, juga sebagai tuan rumah, sangat menyambut bahagia program ini yang di dukung oleh Medialink Jakarta dengan di bantu Pak Hari CS, mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kutosari, umumnya masyarakat Kebumen. Sebagai tuan rumah, kami terbuka dan bahagia bilamana disini di jadikan tempat berdiskusi bersama warga, baik hari ini maupun pertemuan-pertemuan selanjutnya.

Selanjutnya, Fasilitator meperkenalkan personal dari MediaLink Jakarta mulai dari Mas Ahmad Faisol (direktur MediaLink), Mas Laeli Qomarullaili (Manajer Program), Mas Lintar (staf Medialink).

Waktu diberikan kepada Medialink (Ahmad Faisol)

Pukul 09.15Ahmad Faisol (MediaLink) menjadi narasumber acara workshop dengan perkenalan gambaran umum;

a. Hari ini kita akan melaksanakan workshop, berkait dengan pelaksanaan Sitem Jaminan Sosial Nasioan di 2014, informasi ini sangat penting untuk di cari bersama-sama semua yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

b. MediaLink, merupakan perkumpulan teman-teman seperti wartawan, media informasi dan lain-lain, membentuk wadah bernama media lintas komunikaksi disingkat Medialink. Di harapkan mampu menangkap informasi yang beredar, di gunakan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, dan masyarakat memperoleh manfaatnya. Nanti bisa bapak-ibu bisa cerita di sini. Info apa saja tentang JKN 2014, dari mana saja info tersebut, apakah info itu sudah mampu untuk menyelesaikan sektor kesehatan masyarakat di wilayah sini atau belum.

c. Program ini kami sebut program akses informasi komunita (ASIK), hak informasi masyarakat sebagai hak dasar, bagaimana masyarakat punya keberanian dan kemampuan untuk memperoleh informasi tersebut.

d. Di Kebumen, kami bekerjasama dengan Pak Harianto dkk dari K3D, bagaimana menginformasikan agar 2014 hak-hak masyarakat Kebumen khusunya di wilayah Kutosari bisa di miliki

e. Kami bebgerapa kali datang ke Kebumen untuk melakukan beberapa reseachf. 2007 kami melakukan penelitian perda Kebumen tentang partisipasi dan transparansig. Kemudian, meneliti tentang bagaimana pemerintah kebumen melaksakan perda transparansi

dan partisipasi pada tahun selanjutnyah. Kami memliih Kebumen, pada program tahun 2013 ini, untuk bersama-sama menggali, apa yang

kita butuhkan untuk kita mendapatkan manfaat isu jaminan kesehatan nasional mulai tahun 2014 nanti.

i. Mengapa kami memilih isu JKN 2014, kami juga banyak terlibat dalam hal informasi kesehatan. Seperti di Tangerang, Palu dan Sidoarjo. Ada beberapa pelajaran yang dapat di bagi untuk warga Kebumen,- Pemda di sana kebanyakan belum menyediakan jaminan kesehatan secara menyeluruh dan

terbuka, Pemda hanya mau member informasi kepada orang-orang yang berani bertanya. Kalau ada masalah, yang di selesaikan ya untuk orang yang bertanya itu, atau untuk orang yang dia bawa.

- Di Porong, peserta Jamkesamas hanya 4 orang. ada kelompok masyarakat yang menanyakan hal tersebut. Tepatnya, di Besuki Timur, semua usul untuk di masukkan ke dalam Jamkesmas. Akhirnya yang di usulkan itulah, Alhamdulillah diterima masuk menjadi peserta.

- Dari sini kami mendorong agar masyarakat tentang informasi ini agar tahu dan bisa mengambil manfaatnya, tidak sekedar tahu tetapi mau memanfaatkannya.

j. Tentang infonrmasi ini yang tahu belum banyak atau belum merata, sehingga kami perlu juga melakukan penyebarluasan informasi JKN ini.

k. Kondisi yang umum dimana-mana, Jika masyarakat ingin tahu maka masyarakat harus tanya sendiri. Sistem pemerintahan yang baik, masyarakat yang tidak bertanya pun harus tahu, pemerintah harus aktif menginformasikan. Nah bagaimana agar sistim ini terbuka, inilah yang mau kita bahas dalam workshop kali ini.

l. Metode kali ini, kami berharap sharing bukan ceramah. Pengalaman dari bapak-ibu semua untuk bahan kami, agar bagaimana memperoleh informasi dan dapat digunakan oleh bapak ibu semua.

Pukul 09.30Fasilitator memandu sesi sharing, dengan membagikan regulasi kesehatan tentang Buku saku, BPJS Kesehatan. Peserta diminta menyampaikan pengalaman-pengalamannya tentang jaminan kesehatan yang sudah di alami dan berkaitan dengan rencana JKN 2014, informasi apa yang telah di dapat.

Shering peserta;

Bapak H. Bagio, (sesepuh lingkungan)

1. Informasi JKN saya dapat dari Bapak Harianto dalam rapat RT, dan ngobrol-ngobrol santai. Di 2013, banyak warga yang kami data, pernah disampaikan kepada bu bidan Mba Endah (Puskesmas), setelah beberapa lama ternyata banyak warga yang tidak katut (tercantum), terutama di lingkup sini. Kami tidak tahu ini kesalahan dari mana, BPS atau siapa. Balsem juga demikian, sama seperti Jamkesmas. Dalam pendataan JKN nantinya lingkup RT, mohon ada tanda misalnya setiker di rumah seperti keterangan sudah di daftar masalah JKN. Kemungkinan kalau sudah ada stiker, tidak meleset.

2. Pengalaman saya mendapat pelayanan kesehatan. Saya jadi peserta askes, kebetulan saya sekarang PNS yang sudah pensiun. Punya kart askes. Sebelum pensiun saya terserang gula, efeknya adalah mata. Saya sudah operasi. Namun operasi itu hanya ada sedikit tempat, di RSUD, eye center, dan di RS Purbowangi. Saya memilih di Eye center. Di tawari taripnya, tarip rendah, sekitar 6 jt. kelas menengah 7-9 juta, VIP 9-12 jt. Saya memilih yang cepat, 12, 5 jt -25 jt. Habis 30 jt. Setelah mengurus administrasi, di askes di layani, diminta 1 bulan menunggu. Hanya 750 ribu yang turun. 32 tahun saya mengabdi dan gaji di potong untuk iuran Askes dapetnya hanya segitu, sangat tidak seimbang.

3. Mudah-mudahan Medialink bisa mengusulkan, orang seperti saya ini dan yang lainnya, minimal ya setengah harga yang kami keluarkan, sykur-syukur tidak mengeluarkan biaya.

Tanggapan balik nara sumber, Ahmad Faisol, Ada beberapa masalah yang mulai muncul;

1. Masalah siapa yang terdata dan tidak2. Pendataan mestinya ada tandanya misalnya stiker tanda terdata, agar warga tahu bahwa dirinya

sudah terdata3. Informasi tentang jaminan kesehatan itu sendiri, di masyarakat masih sangat kurang, baik soal

Jamkesmas dan JKN mendatang.

Nara sumber kembali menyerahkan kesempatan kepada peserta untuk shering;

Bapak Awaludin, Guru1. Kami tahu JKN ini Dari televisi, dan acara ini2. Kami ingin tahu, kalau ada masalah kesehatan baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan

sekitar, harus mengadu ke siapa.3. Kalau masalah jaminan kesehatan semua melebur ke JKN, ini bagiamana seperti kami ini? Ikut

yang ditanggung pemerintah atau yang tidak di tanggung?

Vovianto W, (Pemuda)1. Pengalaman kami kuliah di UGM, memberikan jaminan kesehatan. Tiap semester mahasiswa di

tarik Rp. 40.000 untuk iurannya. Tapi jaminan kesehatan di UGM cukup bagus. Dia punya lembaga sendiri untuk kesehatan. Selama jadi mahasiswa, jaminan kesehatan disana gratis. Kalau ada rujukan misalnya ke RS Sarjito, itu Cuma memberikan 25 persen dari biaya keseluruhan. Ini sangat membantu sekali.

2. Kami ingin lebih jelas tentang isu JKN ini sistemnya seperti apa?

Ibu Paryono, ( PKK )

1. Masyarakat kadang tidak tahu kalau dia miskin atau tidak, sehingga perlu data yang jelas dan di ketahui oleh yang bersangkutan.

2. Faktanya, untuk pelayanan kesehatan, orang kaya yang berani, malah bisa dapat jaminan kesehatan.

3. Kondisi seperti ini yang salah siapa?

Slamet Khumdari1. Memiliki kartu Jamkesmas/Jamkesda, kadang mayarakat takut, tidak dilayani di RS. Masyarakat

yang ngurus sendiri ke dinas kesehatan, baru di layani di RS2. Orang miskin juga ada yang susah ngurus SKTM di Balai desa, puskesmas terus RS. Kadang yang

beranilah yang di perhatikan.3. Data yang tidak tepat, yang harusnya dapat tidak dapet dan sebaliknya.4. Keluhan masyarakat ini, harus di tindak lanjuti agar tidak sebatas sosialisasi.

Nara sumber, Ahmad faisol, memberikan tanggapan balik;Beberapa permasalahan yang muncul lagi;

1. Masalah pendataan yang tidak tepat2. Masalah pelayanan askes maupun non askes (SKTM)3. Pelayanan bagus bagi orang yang berani dan tahu aturan. Yang tidak tahu peraturan apalagi

tidak berani, tidak dilayani dengan baik.4. Ada hal penting, biar masyarakat berani, kira-kira apa yang harus di lakukan?

Shering kembali;Pak Awaludin, Guru

1. Orang tidak punya kartu Jamkesmas, masa bisa di pinjam orang lain. Ini riil terjadi.2. Pengelolaan kartu, harus juga mestinya diawasi. Sehingga yang berhak bisa menggunakannya

dan yang tidak berhak yang tidak mendapat pelayanan gratis.

Ibu Muhlisin (Posyandu)1. Ada warga yang mau berobat, minta rujukan dari desa belum bisa. Ini bagaimana?2. Di posyandu biasanya Cuma penimbangan dan imunisasi bayi, acara seperti ini jarang.

H Bagio (sesepuh lingkungan)1. Kegiatan posyandu kebetulan ada di sini. Ada bidan desa di dampingi perawat. Kegiatan

penimbangan, penambahan gizi dan sebaganya, tetapi dananya dari warga. Bukan bantuan dari dinas. Burjo, agar-agar, di berikan. Yang nimbang di tarik Rp. 1000. Misalnya hari itu butuhnya Rp. 40.000, sedangkan dapatenya Rp. 50.000, sisanya itu untuk kas.

2. Dari puskesmas, tentang JKN 2014 tidak ada yang menyampaikan hal itu.3. Posyandu juga ada kegiatan lansia misalnya untuk tensi, darah, keluhan, nanti di kasih obat oleh

bidan4. Pernah terjadi, ada orang tua balita sakit. Tidak dapat jamkesmas. Di sarankan untuk meminta

SKTM. Di puskemas di suruh ke BPS, untuk mengecek terdaftar jamkesmas atau tidak. Ini kan kasihan. Harusnya lembaga kesehatan sudah punya informasi data peserta.

5. Masalah KB. PLKB tidak pernah hadir di sini. Padahal setiap bulan ada blangko untuk mengisi data itu, di setorkan ke puskesmas. PLKB tidak aktif seperti tidak ada petugasnya.

Nara sumber, Ahmad Faisol, menanggapi;1. Rata-rata warga bingung masalah pendataan peserta yang tidak jelas2. Masalah pelayanan juga tidak di ketahui warga.

Fasilitator, Bapak Harianto, menambahkan1. Saya tertarik pertanyaan Mas Slamet, apakah ini hanya sebatas sosialisasi, atau bagaimana?

Kami kira justru inilah workshop dan pelatihan ini agar tidak sebatas sosialisasi. Tapi nanti bersama-sama kita akan membentuk sebuah perkumpulan agar manfaat dari jaminan kesehatan kedepan bisa kita nikmati dan memperjuangkan untuk warga di sekeliling kita.

2. Di Kebumen pernah ada warga kena Katara. Dia peserta jamkesmas. Mbah bera namanya. Kondisi dia, tidak ada yang memperhatikan baik dari pejabat maupun institusi kesehatan. Kami sms, kepada Eksekutif Kebumen, kemudian dari pejabat tersebut di teruskan ke dinas/puskesmas. Langsung di tangani. Jadi, peserta kadang tidak tahu bagaimana memanfaatkan kartu tersebut. Ini juga problem yang harus di cari solusinya.

Nara sumber, Ahmad Faisol, melanjutkan kembali;1. Sosialisasi harusnya di lakukan oleh dinas kesehatan/pemerintah.2. Medialink pernah bertemu audiensi dengan staf Kemenkes/Kemenkominfo. Mendiskusikan

nanti sistem jaminan kesehatannya itu bagaimana.3. Display LCD. Nara sumber menjelaskan tentang peta jalan (Pelaksanaan jaminan kesehatan

nasional sesuai UU BPJS). Peserta memperhatikan paparan nara sumber.4. Display tentang “sekilas isu akses informasi pada SJSN 2014” media link. Peserta memperhatikan

paparan nara sumber, dan memperhatikan materi yang sama yang telah di pegangnya.5. Bagaimana pendataan peserta? Ini seperti yang di keluhkan bapak-ibu tadi.6. Pendataan itu kemungkinan akan sama dengan penerima bantuan BLSM, 78 juta. Walaupun

dalam iklan menteri kesehatan menyatakan 90 juta lebih. Tapi ini masih belum jelas tentang data tepatnya. Belum ada sinergitas soal pendataan jaminan social dan jaminan kesehatan yang berbeda-beda.

7. Kriteria yang baku, tentang pendataan peserta jamkesmas sementara ini kemungkinan memakai TNP2K 2011 atau hasil PPLS 2011, sama saja ini.

8. Pelayanan dan tarif, akses peserta terhadap layanan kesehatan dan obat, ini paling sering terjadi dimana-mana, tidak hanya di Kebumen.

9. Tidak tahu jenis dan kapasitas pelayanan yang tidak disampaikan dengan terbuka.10. Kalau sistem nya masih seperti di atas, ya 2014 masih belum ada perubahan, tentunya akan

banyak masalah.11. Mungkin yang akan di hadapi masyarakat pada pelaksanaan JKN 2014, masih sama dengan

Jamkesmas 201312. JKN 2014, tentang kepesertaan semua warga negara wajib mengikutinya. Ada PBI dan non PBI,

PBI (tidak iuran), Non PBI harus iuran. Nah, untuk peserta Jamkesmas, kira-kira akan menjadi PBI, tidak iuran, di tanggung pemerintah.

13. Medialink dengan komunitas Kebumen, Pak Hari CS, posisinya adalah untuk membantu dan mendorong menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat. Jadi, kami mendukung agar masyarakat mendapatkan hak-haknya di sector pelayanan kesehatan. Kami berharap, nanti perkumpulan ini juga mampu mengakses informasi lainnya di luar sector kesehatan.

Fasilitator, Bapak Harianto, menambahkan;1. Display data Jamkesmas dengan LCD. Tentang hasil pendataan PPLS 2011. Misalnya Pak Suroso,

sudah menjadi peserta Jamkesmas, apakah akan otomatis menjadi peserta JKN atau tidak. Ini yang perlu diupayakan. Apakah kita hanya diam, atau bagaimana. Semua warga Negara, wajib menjadi peserta BPJS kesehatan. Kita semua (komunitas) memiliki tanggungjawab ini. Kalau yang sudah menjadi data peserta jamkesmas, ini harus kita kawal agar otomatis menjadi peserta PBI pada JKN 2014 besok. Bagaimana dengan yang belum, kalau memang layak mendapat jaminan kesehatan dan masuk PBI, ya kenapa tidak kita usulkan menjadi peserta PBI.

2. Display, tentang PBI jaminan kesehatan. PP 101 tahun 2012. Peserta yang Non PBI, wajib iuran, untuk kelas 3 minimal 22.000

3. PPLS tahun 2011, regulasi PP 101 tahun 2012, bahwa peserta BPJS kesehatan mengacu pada hasil PPLS th 2011. Artinya peserta jamkesmas tahun 2013 ini otomatis menjadi peserta PBI pada JKN 2014.

4. Persoalanya, keluraga yang tidak masuk PPLS 2011, bagaimana? Sedangkan dia mestinya masuk menjadi PBI?

5. Sosialisasi seepti ini, dalam rangka juga untuk menampung saudara-saudara kita memperoleh hak yang semestinya/sama.

6. Komunitas ini bersama Medialink, besok akan menfasilitasi setiap 2 mingguan yaitu ada pertemuan rutin dengan badan publik yang berkaitan dengan jaminan kesehatan 2014.

7. Fasilitas JKN 2014 sangat luar biasa. Di jamkesmas, ada beberapa obat harus biaya sendiri. Di JKN berbeda, semua di tanggung, walau fasilitas di kelas 3. Inilah bedanya Jamkesmas dengan JKN.

8. Untuk Non PBI atau peserta yang membayar iuran ke BPJS kesehatan, layanan kesehatan bebas memilih. Kelas 1, iurang 60 ribu perorang sampai kelas 3 yang iuran 22 ribu. Tinggal memilih.

Nara sumber, Ahmad faisol, melanjutkan;1. Bagaimana agar kelompok masyarakat tidak mengalami persoalan ketika harus di pindah

menjadi PBI dan mendapat haknya.2. Kemudian non PBI bisa mendapat layanan sesuai kemampuan iurannya.3. Bagaimana caranya? 4. Medialink ingin memperkenalkan sebuah alat untuk bersama namanya akses informasi berbasis

komunitas, tenantg JKN apa yang harus dilakukan.

5. Kami mengajak, agar masyarakat menggunakan hak untuk memperoleh informasi publik, dari lembag pemerintah baik di desa sampai pusat ,sesuai dengan UUD KIP, tentang keterbukaan informasi publik.

6. Seharusnya bapak ibu memeproleh informasi mana peserta yang gratis mana yang bayar7. Bapak-ibu boleh memminta secara langsung/tidak langsung/mengundang, informasi tentang

layanan kesehatan kepada institusi terkait.

Nara sumber menegaskan; yang setidaknya dilakukan adalah;

1. Kita bsia dialog infoprmasi public dengan mengundang perwakilan institusi2. Identifikasi data, kemana informasi dapat di peroleh?3. Audiensi ke DPRD dan badan publik4. Medialink berkerja sama dengan komunitas, untuk melakukan/megawal hal tersebut tadi. Di

Jakarta akan melakukan sesuatu untuk mensinergikan yang dilakukan di Kebumen, Wonosobo, Porong, dan Lumajang, mendorong untuk dilakukan perubahan kebijakan di level pemerintahan puisat. Yaitu untuk 1. Layanan informasi. 2. Layanan peramasalahnya

Nara sumber member kesempatan kepada peserta untuk merespon;Respon peserta,

H. Bagio, (sesepuh lingkungan)1. Peserta PBI dan Non PBI. Seandainya yang iuran tidak masuk peserta JKN, saya kira masyarakat akan marah. Saya usul, ada pembaharuan data. Mudah-mudahan kedepan semuanya mendapat JKN bagi yang belum masuk seperti dalam Jamkesmas.2. Pengalaman yang saya alami dalam layanan kesehatan, untuk biaya paling tidak bisa cair satu bulan atau dua bulan sebelumnya bila mana akan menggunakan hak layanan kesehatan, jadi sudah tahu gambarannya.3. Data juga harus di perbaiki, barangkali data yang dahulu tidak begitu valid dengan kondisi warga.

Fasilitator, Bapak Harianto,1. Display mataeri pada LCD, tentang jaminan cakupan jaminan kesehatan pemeliharaan

kesehatan pada masyarakat miskin. Jamkesams, di biayai oleh pusat APBN. Yang tidak masuk Jamkesmas, masuk Jamkesda yang di biayai oleh APBD. (Peserta memperhatikan regulasi yang ada pada layar).

Bang Panjaitan (peserta bertanya);1. Saya usul, yang menjadi peserta di sini harus menjadi peserta JKN 2014 semua.

Fasilitator menanggapinya;1. Kami akan menfasilitasi, apa yang di butuhkan komunitas untuk menghadapi JKN 2014 besok

baik tentang data-data maupun kebutuhan kumpul-kumpul komunitas. 2. Kami mendorong kegiatan ini, komunitas untuk memiliki akses informasi tentang layanan

kesehatan dan kemana harus mengadu.

Respon peserta,Bapak Awaludin (Guru)

1. Database, yang masuk PBI mengacu hasil pendataan PPLS 2011. Apa itu berarti sudah di tutup?, bagaimana yang tidak masuk data tersebut?

Fasilitator;

Jumlah Jamkesmas 86.400. 000. Dalam peta jalan pelaksanaan JKN 2014, ada sekitar 96 juta PBI, ada 12 juta yang belum masuk secara nasional. Besok juga diberi kesempatan untuk update data setiap 6 bulan sekali. Nah, disinilah masyarakat harus tahu dan mengawalnya.

Nara sumber Ahmad faisol;1. Data yang belum selesai di pindahkan, berapa plot yang masuk bagi peserta bebas iuran. BLSM

kemarin datanya mencapai 76 juta. Apakah di buka ruang untuk update data agar data JKN akurat. Informasi ini juga harus kita cari dan bagaimana tehnisnya.

2. BPJS kesehatan akan tidak serta merta memindah data jamkesmas menjadi peserta PBI 2014, tetapi secara bertahap. Pemerintah belum menetapkan jumlahnya secara pasti. Karena 17 kementerian belum menentukan jumlahnya. Karena data kemiskinan berbeda-beda. Nah, kita komunitas harus aktif meminta pembaharuan data besok pada perjalanan kedepan.

3. Jamkesmas tetap berlaku 2014, karena BPJS bertahap memasukkan peserta PBI. Askes dulu, baru peserta Jamkesmas. Pendataan dan peleburan peserta ini prosesnya sampai 2019.

4. 6 bulan ini, kita haraus memanfaatkan ruang waktu agar data dan jaminan kesehatan bisa berjalan semestinya.

Respon pesertaBapak Awaludin (Guru)

1. Disini muncul pertanyaan pendataan agar betul-betul akurat, bagaimana?

Nara sumber, Ahmad faisol;1. Belum jelasnya data kemiskinan dengan data kesehatan.2. Tugas kami adalah memantau agar masyarakat tidak kehilangan haknya3. Data BPJS kesehatan, tahapannya mulai 2014 sampai 20194. Kita bersama-sama mengawal pelaksanaan ini. Kita mencari informasi dan memberikan

informasi data peserta yang mestinya masuk agar haknya tidak hilang untuk mendapat layanan dan fasilitas kesehatan.

Narasumber menegaskan;Yang dilakukan kedepan setidaknya adalah;

1. Mengundang badan publik yang menangani data (BPS), audiensi atau rembukan.2. Bagaimana kita mengusulkan/tuntutan ke dinas terkait keterbukaan informasi tentang

layanan dan fasilitas kesehatan3. Mendorong badan publik aktif memberikan informasi dan mendorong Komunitas aktif

mencari informasi serta memanfaatkan informasi tersebut.

Respon peserta;Bang Panjaitan

1. Yang di biaya oleh pemerintah, individu, swasta, misalnya kita sakit sampai puluhan dan ratusan juta ini Bagaimana?

2. Berapa kurun waktunya kepesertaan ini, seumur hidup atau bagaimana?

Nara sumber menjawab;

1. Nah disini perlunya menghadirkan pejabat publik yang terkait, besok pada 6 bulan ini2. Display regulasi pada layar tentang, UU No 40 th 2014 pasal 22. Yang di tanggung BPJS hanya

yang di tetapkan peemrintah, yang tidak tercantum berarti, nambah mbayar sendiri. Misalnya yang di tanggung 5 orang untuk satu keluarga, selebihnya berarti bayar. Kemudian yang tidak amsuk PBI, ya harus bayar iuran ke BPJS kesehatan daerah nanti.

3. Perlu pertemuan dengan dinkes tentang batasan pembiayaan layanan kesehatan, inilah salah satu kegiatan komunitas kedepan.

Fasilitator; 1. Menjelaskan yang ada di buku saku BPJS Kesehatan, mulai dari manfaat peserta dan keluarga,

bahan medis, ambulan dan sebagainya. Fasilitator mengajak kepada peserta untuk membuka materi buku saku yang diterimanya, dan meminta untuk membaca dan mempelajarinya di rumah agar lebih memahami.

Respon peserta;Bang Panjaitan;

1. Ketika pengalaman saya mengantar adik yang sakit, adik adalah peserta jamkesmas, ketika konsulatsi ke RS ketika kecelakaan, saya bilang ini peserta jamkesmas, di jawab agar ke Purwokerto karena melihat pasien di rujuk kesana.

2. RSU mana yang menangani Jamkesmas dan kedepan RSU mana yang untuk JKN, negeri atau swasta, atau di semua tempat rumah sakit?

Fasilitator;1. Kembali mendisplay, buku saku BPJS kesehatan, peserta sudah memegang bukunya, layanan

kesehatan yang di jamin dan tidak di jamin. Fasilitator mengajak kembali untuk membaca dan memahami bersama yang ada dalam buku saku BPJS kesehatan.

Fasilitator mengakhiri sesi workshop hari pertama.Pukul 12.00 WIB, isoma.

Pukul 13.00 WIBPembentukan Komunitas

Dalam proses usulan nama dan coordinator komunitas, muncul nama;

KoordinatorMas Nanang di bantu Mas Andri.

Sedangkan Nama Komunitas,Menyusul.

Pukul 13.30. WIBWorkshop hari pertama di tutup, peserta kembali kerumah masing-masing.

Hari KeduaSenin, 26 Agustus 2013

Pukul 08.00 – 09.00 WIBRegistrasi Peserta

Pukul 09.00 WIBPelatihan Akses Informasi Publik

Fasilitator, Bapak Harianto Muqaddimah (tahmid, shalawat dan penghormatan) Fasilitaor menyampaikan review workshop hari pertama dengan singkat;

1. Masyarakat belum tahu tata cara prosedur pelaksanaan jaminan kesehatan2. Hak-hak layanan kesehatan belum di ketahui, baik fasiliats apa saja dan batas-batasnya.3. RTL kedepan, warga bisa bertanya langsung dengan beberapa pihak, kami akan menfasilitasi

kebutuhan kegiatan dari komunitas ini, mulai dari misalnya pendataan kami akan menghadirkan BPS, tentang kesehatan menghadirkan Puskesmas, RSUD, dinas kesehatan dan dinas terkait lainnya sesuai kebutuhan informasi komunitas.

Fasilitator memberikan kesempatan waktu kepada Medialink, Ahmad Faisol.

Pukul 09.20Nara sumber, Ahmad faisol.

Ini adalah hari kedua bertemu, setelah hari kemarin. Forum hari ini berbentuk melingkar, kami berharap agar forum ini lebih komunikatif.

Hari kemarin bapak ibu sudah berbagi pengalaman tentang kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan, sampai proses pendataan peserta. Kemarin juga muncul, layanan kesehatan akan lebih diperhatikan untuk orang yang punya akses, berani. Ada informasi yang tidak sampai kepada masyarakat. Padahal, informasi itu hak masyarakat.. Kami mempunyai alat, bagaimana akses informasi public itu. Kalau nanti sudah tahu, sehingga dapat memanfaatkan informasi tersebut. Siapa yang gratis, siapa yang mbayar, kalau sudah di ketahui, warga tidak perlu bingung.

Padahal jaminan masyarakat untuk mendapat informasi tentang kesehatan (JKN) maupun sebleumnya (Jamkesmas) adalah hak masyarakat. Demikian pula untuk jenis informasi public lainnya.

Nara sumber mendisplay UU No 14 tahun 2008 tentang informasi public (KIP)Kami tidak akan menyampaikan pasal perpasal, tetapi akan menyampikan latar belakang dan inti materinya saja. Di sahkan pada bulan April 2008 dan berlaku 1 Mei 2010. UU ini mengatur masyarakat dapat mencari, memeproleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dari lembaga public, lembaga pemerintah, maupun lembaga yang mengumpulkan dana dari amsyarakat. Pemerintah pusat sampai desa, harusnya menyediakan informasi yang di butuhkan masyarakat.

Pelaksanaan UU ini belum terlalu bagus, pertengahan 2013 menurut Kominfo, baru 30 persen pemda yg sdh melaksanakan UU ini. Bagaimana dengan kebumen? Sebelum UU ini ada, Kebumen sudah memiliki perda partisipasi tahun 2004, dan menjadi perconotohan untuk dating ke Kebumen untuk meneliti bagaimana pelaksanaannya.

Banyak UU di Indoensia, yang menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi. Pada kesempatan ini akan sedikit mengupas inti UU KIP ini.

Display pada layar LCD UU KIP. Tentang siapa badan publik itu?. Jenis informasi, menggunakan informasi.

Pada prinsipnya ini prosedur formal bila mana mau menggunakannya. Tetapi bapak ibu juga bisa menggunakan prosedur sendiri yang seperti biasa di lakukan masyarakat.

- Alur permohonan informasi yang ada di UU KIP1. Datang ke lembaga publik2. Di sana akan di terima pejabat pengelola informasi3. Tinggalkan surat permohonan mendapat informasi, 7 sampai 10 hari akan di beri tahu di beri

atau tidak4. Jika tidak di beri, bisa banding ke lembaga atasannya5. Banding ke komisi informasi yang ada di propinsi maupun di pusat

- Alternatif non prosedural, bapak ibu bisa melakukan cara di luar peraturan UU KIP;1. Kumpulkan brosur lembaga publik2. Cek websitenya3. Bertanya langsung4. Membaca media masa

- Memanfaatkan informasi

1. Mendiskusikan bagaimana mendapat manfaat, jangan di komuniats sendiri, sebarkan dengan getok tular, menulis di papan penguman yang dapat di lihat warga, melalui sms. Komunitas dan di luar komunitas mestinya juga mendapat pengetahuan yang sama.

2. Mampu bersuara, beraspirasi, baik tentang data yang tidak tepat sasaran dari BPS, kemensos, maupun data dari kementerian lainnya.- Menyampaikan ke lembaga terkait- Kerjasama dengan media massa

3. Sebarkan melalui media sosial, internet, online, blog, face book, twitter, dan lain-lain. Kasus-kasus yang ada di tulis. Banyak media untuk menyuarakan aspirasinya. Ada juga, kultur kita kalau bareng-bareng itu berani, tokoh masyarakat biasanya berani. Komunitas ini juga harus berani untuk membuka akses informasi. Sehingga tidak hanya golongan tertentu yang tahu informasi publik. Kuncinya adalah tahu dan mau memanfaatkan informasi yang di dapat, agar warga mendapat manfaatnya.

Pukul 10.00 WIBFasilitator, memberikan waktu untuk Kades Kutosari untuk sambutan (Kades baru bisa hadir di hari kedua).

Kepala Desa KutosariKepala desa menyampaikan dukungannya untuk Medialink dan Fasilitator, Bapak Hari CS. Harapan kami, kutosasri sehat semua dengan adanya program ini.

Fasilitator,“orang miskin boleh sakit tapi tidak boleh membayar rumah sakit”, harapan fasilitator program ini bisa berjalan lancAr dan ada program lanjutan misalnya, mengawal data-data untuk perbaikan kepesertaan.

Waktu di serahkan kepada Medialink kembali,Nara sumber Melanjutkan kembali paparannya.

Mencari dan Memanfaatkan informasi itu hak bapak ibu. Bapak ibu juga nantinya bisa melakukan usulan pembaharuan data. Karena data BPS sering tidak sama dengan faktanya dan dengan data kementerian lainnya.

Mengenai informasi yang di dapat komunitas nantinya juga harus di sebarkan di sekeliling lingkungan, jangan pelit-pelit informasi yang di peroleh.

1. Getok tular personal, bisa juga pada kumpulan forum2. Melalui sms, kalau memungkinkan dan sanggup biayanya. Kalau ini harus tahu nomer hp warga

semua.3. Kotak pengaduan (kotak) atau sms center misalnya di kantor Kepala Desa.

Medialink, nantinya berencana akan memberikan pelatihan bagaimana produksi informasi seperti media-media informasi dengan tehnologi di atas. Kami berharap, yang muda-muda bisa melakukan ini.

Pukul 10.15Tanggapan peserta.

Bapak fadlan,Pengalaman jadi kepala desa 14 tahun, untuk penyebaran informasi kadang tidak mulus ke masyarakat. Apa informasinya yang tidak menarik, apa masyarakatnya yang tidak antusias. Misalnya kalau acara sosialisasi biasanya masyraakat males datang. Kemudian kalau ada acara, masyarakat kadang tidak aktif bicara. Biasanya kalau blok tertentu aktif, kadang bantuan desa mengalir ke blok tersebut. Dan sebaliknya.

Nara sember, Ahmad Faisol;Bilamana masyarakat kurang aktif, ini perlu di pikirkan pemerintah desa bagaimana caranya, pemerintah desa harus lebih aktif memberikan informasi. Misalnya melalui sms, ini kalau mampu. Problem yang di sampaikan bapak Fadlan adalah problem umum di Indonesia. Nah, posisi kita, membantu menyebarluaskan informasi tersebut agar lebih cepat sampai kepada masyarakat. Bila perlu bisa buat poster di tempel di banyak tempat.

Jika pemerintah sudah menyampaikan informasi, ibarat kewajiban sudah gugur. Tinggal masyarakat mau memanfaatkannya apa tidak?. Nah salah satu caranya nanti akan di rembug komunitas dua mingguan besok.

Akses informasi itu ada dua hal penting;1. Mendorong pemerintah untuk memberikan informasi

2. Informasi tersebut mau di apakan? Di manfaatkan apa tidak?

Medialink melaksanakan program seperti ini di empat daerah, Kebumen, Wonosobo, Lumajang, Sidoarjo. Pengalaman masing-masing kabupaten akan kami sebarlauskan ke masing-masing daerah, agar tukar pengalaman dan saling belajar. Bentuknya newslatter akan kami kirim ke sini agar bisa di baca. Di komunitas sendiri, juga nulis untuk di sebarluaskan di seluruh warga.

Respon pesertaBapak kartiko,Hal semacam ini saya selaku warga sangat respon. Warga, ibarat kalau dapet (terdata) pasti mau. Nah, kalau tidak paham tujuan acara seperti inilah yang harus di pahamkan?

Nara sumber, Ahmad faisol;Medialink, bukan lembaga kesehatan. Tetapi lembaga informasi, membantu menyampaikan informasi ke masyarakat. 2014, jaminan sosial akan melebur menjadi BPJS. Semua warga masyarakat wajib ikut asuransi di JKN ini.

Intinya di JKN adalah ada dua, ada yang di tanggung negara, ada yang membayar. Pilihannya hanya dua, dibayarkan atau membayar. Hal seperti ini perlu di informasikan kepada masyarakat agar masyarakat betul-betul mendapat hak-haknya. Banyak persoalan mengenai jaminan kesehatan di tahun ini. Misalnya mengenai kejelasan jumlah data, kesesuaian antara data Jamkesmas, Jamkesda, BLSM, Raskin, KPS dan sebagainya.

Ada waktu untuk memperbaharui kepesertaan setiap 6 bulan. JKN 2014 akan segera berjalan. Nanti di cari tahu, pembaharuan datanya bagaimana dan kapan?

Sasaran Medialink, di komunitas, kalau program ini sudah jalan ya silahkan di manfaatkan untuk program lain tidak hanya sektor kesehatan saja.

Pada zaman Orba, ada program bagus misalnya kementerian penerangan, dulu ada program (Jupen-Juru penerangan), pemutaran film dan sebagainya. Ini bagus tetapi entah kenapa di hilangkan.

Medialink di tingkat pusat, akan mendorong pemerintah agar lebih banyak menyediakan akses informasi.

Respon peserta;Bapak H Bagio,Kami sangat bersukur, hari kemarin kita sepakat di bentuk komunitas. Nah, nanti jangan lupa untuk di bentuk nama dan kepengurusannya.

Informasi yang kami dengar yang ada di RW 4, sudah ketahuan KK dan anggotanya, kami berharap akan ada perbaruan data. Misalnya yang dapat Jamkesmas dan tidak mendapat di kelompokkan. Agar betul-betul tepat datanya. Jangan sampai ketinggalan tidak masuk Jamkesmas maupun JKN. Yang layak mendapat JKN, jangan sampai ketinggalan. Kami minta dari pihak desa, untuk mendukung pembentukan komunitas local, saya usul nama “pondok Asem” atau nanti apa namanya. Kami berharap para pemuda dan remaja bisa kompak. Mudah-mudahan tujuan kita untuk mengentaskan kemiskinan dan kesehatan bisa terwujud. Jangan sampai juga komunitas ini diprotes warga, sehingga kegiatan dua mingguan besok bisa dilakukan untuk berdialog dengan instansi terkait.

Fasilitator;

Mari kita bersama mengupayakan, memperjuangkan bersama agar datanya akurat. Peserta Jamkesmas, 2014 akan bermigrasi menjadi JKN, 1465 jiwa peserta Jamkesmas di Kutosari, hasil PPLS 2011. PP 101, database, penetapan jumlah PBI JKN 2014, menggunakan hasil PPLS 2011. Pihak desa nanti kita beri salinan data tersebut, bila mana belum punya. Di Kutosasri, Jamkesmas mayoritas dukuh Tembono. Yang belum, kami berharap Kepala desa memperjuangkan, nanti kita bantu.

Nanti pada diskusi dengan Dinkes misalnya, kita dapat bertanya langsung peserta Jamkesmas siapa saja, cocok tidak dengan data yang kita punya. Yang belum masuk data inilah yang harus kita perjuangkan bersama. Seperti di Sidoarjo, satu desa di masukkan semua tanpa kecuali, itu karena peran aktif dari masyarakat.

Januari 2014, sudah di mulai pendataan. Di Indoensia banyak data, ada raskin, PNPM, BPS, BLSM, berbeda-beda, sumbernya dari mana?

Strategi mencari informasi dengan instansi, yang sudah kami lakukan itu dengan tahu aturan mainnya, agar instansi tidak bisa mengelak dari paertauran yang ada. Itu bisa di terapkan di komunitas nanti.

Kami berharap desa Kutosari menajdi desa percontohan di Kebumen ini, menyuarakan persoalan JKN. Jangan sampai ada peserta yang tercecer. Di pemerintahan desa yang lalu, sudah ada tinggalan data peserta Jamkesmas, di pemerintahan sekarang salah satu tugasnya untuk tinggalan- dengan memperjuangkan warga yang belum masuk data Jamkesmas atau JKN.

Kami juga berharap, Pemerintah desa dapat menyebarluaskan informasi ini sekaligus ada komunitas yang kritis terhadap persoalan data kesehatan ini. Mengapa demikian?, Tahun 20014, tahun yang rawan dalam persoalan pendataan, jadi harus betul-betul tepat datanya.

Fasilitator memperjelas untuk membentuk Komunitas, waktu di serahkan kepada Koordinator Mas Nanang dan H Bagio selaku kesepuhan.

Mas Nanang (coordinator komunitas);Untuk saya, program JKN sangat baru, kami berharap bapak ibu sekalian bisa membantu, barangkali ada yang lebih tahu tentang JKN ini. Ya nanti kita prakteknya bersama-sama.

Pada dua hari ini tentang JKN masih tahap dasar, atau umum. Tahapan selanjutnya, nanti kami berharap di bimbing dari medialink dan Pak Hari CS.

H Bagio, (sesepuh komunitas)Mengingat waktu sudah siang, kami berharap cepat di bentuk kami punya usul nama, yaitu;

“Pondok Asem”

Untuk susunan kepengurusan bisa;

PenasehatKepala Desa

Pembimbing (Tokok Masyarakat)Bp H BagioBp H fadlan

KetuaMas Nanang

Anggota; Dari berbagai unsur, kami telah mendata sekitar ada 35 orang yang bisa terlibat. Posyandu, PKK, pemuda, remaja/pemuda dll.

Ada gambaran kedepan untuk komunitas ini;1. Langkah pertama, data Jamkesmas yang belum masuk, di usulkan melalui RT, FC KK untuk RW 4

melalui RT masing-masing. RT nanti di bawa forum pertemuan dua mingguan. 2. Di inventaris, nanti yang layak kita usulkan. Misalnya pekerjaan kok pengusaha, ya tidak perlu

lah di usulkan. 3. Kami berharap komunitas ini aktif dan kompak. Tidak ramai di awal saja, tapi terus aktif sampai

tujuan kita berhasil.4. Mudah-mudahan komunitas ini akan merubah budaya yang kurang baik di sini dan menjaga

yang sudah baik di kutosari ini. 5. Komunitas ini kami berharap, juga membahas tidak hanya kesehatan saja, tetapi urusan lain

seperti lingkungan, sampah dan lain-lain.

Fasilitator menambahkan;Soal komunitas, selama 6 bulan kegiatan ada support dana untuk kegiatan. Misalnya untuk penggandaandokumen/informasi dan lain-lain. Kemudian, soal bandwitsh untuk internat, untuk kegiatan Insya Allah ada dari Medialink melalui perantara kami.

Menambahkan soal kebingungan warga soal iuran non PBI bagaimana tehnisnya ada dalam buku saku BPJS, silahkan untuk di baca dan di pahami, sehingga nanti buku saku tersebut juga bisa menjawab pertanyaan warga lain yang bertanya.

Kepala Desa menambahkan;Kami menyambut baik komunitas ini, mungkin nanti akan bertambah RT lain. Mudah-mudahan berjalan lancar.

Medialink, Ahmad Faisol menegaskan;Kami bertujuan mendorong masyarakat, agar masyarakat bsia menjalankan sendiri. untuk legalitas saya kira mengalir saja. Ini kan hanya sebuah perkumpulan, kita tidak ingin membentuk ormas. Tetapi, untuk legalitas umumnya seperti stempel sebagai legalitas kami mendukungnya.

Pukul. 12.00Penutupan

Fasilitator menutup acara dengan mengucapkan terima kasih kepada peserta yang telah hadir, dan berharap agar kegiatan ini bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat.

Catatan;1. Peserta hari pertama sebanyak 26 orang2. Peserta hari kedua sebanyak 30 orang.

Catatan hal penting; Jamkesmas menuju JKN1. Point tentang kepesertaan jamkesmas, pendataan, criteria, bagaimana yang tdk masuk data.2. Tentang informasi seputar jamkesmas, termasuk soal kejelasan Kartu3. Seputar layanan kesehatan