k 10-2 hukum anti trust
TRANSCRIPT
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 11
Hukum Hukum Anti Persaingan CAnti Persaingan Curangurang
Salah satu Undang undang yang Salah satu Undang undang yang dipandang sebagai produk dipandang sebagai produk reformasi Indonesia adalah reformasi Indonesia adalah Undang Undang Persaingan Undang Undang Persaingan
tidak Sehattidak Sehat
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 22
Hukum Hukum Anti Persaingan CAnti Persaingan Curangurang
Undang undang ini dilahirkan Undang undang ini dilahirkan untuk mencegah terjadinya untuk mencegah terjadinya
praktik curang atau tidak sehat praktik curang atau tidak sehat dalam bisnis antar pelaku bisnis dalam bisnis antar pelaku bisnis
dan tindakan curang kepada dan tindakan curang kepada konsumenkonsumen
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 33
Hukum Anti Hukum Anti TTrust,rust, Persaingan CPersaingan Curangurang,, Perlindungan Perlindungan KKonsumenonsumen
PERBANDINGAN
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 44
Kesamaan Kesamaan EEsensi 1:sensi 1:Semua mSemua mengakui engakui bbahwa ahwa
Perbedaan Peran Perbedaan Peran ddan/an/aatau Posisi tau Posisi ddalam Berbisnis alam Berbisnis ddapat Merugikan apat Merugikan Pihak Pihak ddengan Peran/Posisi Lebih engan Peran/Posisi Lebih
LemahLemah
Antara Antara yyang Melakukan ang Melakukan TrustTrust ddan an yyang Tidakang Tidak Antara Antara yyang Curang ang Curang ddan an yyang Tidakang Tidak Antara Produsen Antara Produsen ddan Konsumenan Konsumen
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 55
Pengertian bentuk KecuranganPengertian bentuk Kecurangan
Kesamaan Kesamaan EEsensi 2:sensi 2:
Multi-dimensi;Multi-dimensi; T Tergantung cara ergantung cara melihat, melihat, PPosisi dan osisi dan KKepentinganepentingan
Penyimpangan Etik
Perbuatan Melawan Hukum
Pelanggaran Kontrak
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 66
CARA MENGATASICARA MENGATASI MELARANGMELARANG::
Melarang anti-trust, Melarang anti-trust, melarang berbuat curang, melarang berbuat curang, melarang produsen melarang produsen mempermainkan mempermainkan konsumenkonsumen
MEMPERKUATMEMPERKUAT::
Membatasi anti-trust, Membatasi anti-trust, menanggulangi perbuatan menanggulangi perbuatan curang, melindungi curang, melindungi konsumenkonsumen
Melalui Legislasi yang Tidak Mengintervensi Pasar, Tetapi Mendorong Terciptanya Kompetisi yang Fair,
Efektif Dan Jauh Dari Pelanggaran
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 77
PERSAINGAN USAHAPERSAINGAN USAHADilema Penguasaan dan Distribusi Dilema Penguasaan dan Distribusi
SumberSumber Ekonomi Ekonomi
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 88
• Mengapa bersaing?• Apakah yang menjadi
instrumen persaingan?• Producer or consumer
welfare?• Kriteria pasar persaingan
sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna
• Jenis-Jenis Pasar: monopoli, oligopoli dll
• Perilaku (behavior) dan struktur pasar (market structure) ...... dsb.
• Demand, supply & equilibrium, deadweight loss, barrier to entry (artificial or natural), market power, elasticity of demand & elasticity of price
• Produk substitusi, penentuan pasar geografis
• Monopoli – akibat monopoli (menaikkan harga & membatasi output, social cost of monopoly)
• Oligopoli, kartel (perjanjian) – tacit collusion, price leader, price signalling, oligopolistic interdependence ..... dsb.
Ceck List !!! PERMASALAHAN PERSAINGANPERMASALAHAN PERSAINGAN
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 99
Biasanya perusahaan monopoli memproduksi suatu produk Biasanya perusahaan monopoli memproduksi suatu produk dengan jumlah yang kurang dari dengan jumlah yang kurang dari demanddemand di pasar, sehingga di pasar, sehingga
unit cost menjadi lebih tinggiunit cost menjadi lebih tinggi
Adanya kecenderungan misalokasi sumber dayaAdanya kecenderungan misalokasi sumber daya
Diperlukan Diperlukan costcost dalam mencegah/mematikan kompetitor; dalam mencegah/mematikan kompetitor; misal melakukan usaha misal melakukan usaha entry deterringentry deterring
Diperlukan Diperlukan costcost untuk melobi pihak otoritas dan legislator untuk melobi pihak otoritas dan legislator untuk terus menjaga kehidupan bisnis yang tidak fairuntuk terus menjaga kehidupan bisnis yang tidak fair
MONOPOLIMONOPOLIdan Pemborosandan PemborosanSullivan & Harrison, 1989Sullivan & Harrison, 1989
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1010
The Sherman Act, 1890The Sherman Act, 1890MelarangMelarang monopoli yang nyata, percobaan memonopoli dan monopoli yang nyata, percobaan memonopoli dan
kesepakatan untuk bersama-sama memonopolikesepakatan untuk bersama-sama memonopoli
The Clayton Act, 1914The Clayton Act, 1914MelarangMelarang mer mergger yang mengubah struktur dan ukuran bisnis, er yang mengubah struktur dan ukuran bisnis,
sehingga menciptakan monopoli dan mengurangi kompetisisehingga menciptakan monopoli dan mengurangi kompetisi
Federal Trade Commission Act, 1914Federal Trade Commission Act, 1914Mengatur tentang kesempatan bagi perusahaan yang dirugikan oleh Mengatur tentang kesempatan bagi perusahaan yang dirugikan oleh
perusahaan lain sebagai akibat perbuatan anti kompetisi guna perusahaan lain sebagai akibat perbuatan anti kompetisi guna menuntut kerugian ke pengadilan federalmenuntut kerugian ke pengadilan federal
Regulasi Regulasi Anti-TrustAnti-Trustdi ASdi AS
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1111
Mentargetkan mencegah praktek-praktek berlebihan Mentargetkan mencegah praktek-praktek berlebihan yang berhubungan dengan pemikatan konsumen yang berhubungan dengan pemikatan konsumen
maupun pembatasan akses konsumen atas maupun pembatasan akses konsumen atas informasiinformasi
Mencegah monopoliMencegah monopoli
Mencegah pengekangan (Mencegah pengekangan (restraintrestraint) terhadap ) terhadap perdaganganperdagangan
Program Program Anti-Trust Common LawAnti-Trust Common Law di Inggrisdi Inggris
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1212
INSTITUSI PENGAWASINSTITUSI PENGAWAS
Persaingan UsahaPersaingan Usaha
Federal Trade CommissionFederal Trade Commission dandan Divisi Anti Trust Divisi Anti Trust Departemen Kehakiman Departemen Kehakiman ((ASAS))
KartelamtKartelamt ((JermanJerman)) European CommissionEuropean Commission ((EUEU))
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Pengawas Persaingan Usaha ((IndonesiaIndonesia))
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1313
PERSAINGAN CURANG:PERSAINGAN CURANG:Praktek Bisnis Curang, Persaingan Tidak Sehat, Kegiatan Praktek Bisnis Curang, Persaingan Tidak Sehat, Kegiatan Pemasaran Tidak Jujur, Praktek Pemasaran Tidak Jujur, Praktek Tidak Tidak Halal Halal ddalam Bisnisalam Bisnis
Lebih mudah mengenali yang curang, tidak sehat Lebih mudah mengenali yang curang, tidak sehat atau tidak jujur guna menentukan mana yang tidak atau tidak jujur guna menentukan mana yang tidak
curang, sehat dan jujur (Lubis, 1993)curang, sehat dan jujur (Lubis, 1993)
Seringkali diluar jangkauan hukum: benar secara Seringkali diluar jangkauan hukum: benar secara legal tetapi tetap terasa tidak adil; pelakunya merasa legal tetapi tetap terasa tidak adil; pelakunya merasa
lumrah melakukannya lumrah melakukannya
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1414
Penghadangan Lawan Penghadangan Lawan ppada Tingkat Inputada Tingkat Input Mengadakan gangguan pada pemasokan bahan baku kompetitor, Mengadakan gangguan pada pemasokan bahan baku kompetitor, pembajakan sumber daya manusia, penguasaan jaringan usaha dari pembajakan sumber daya manusia, penguasaan jaringan usaha dari
hulu hingga hilirhulu hingga hilir
Penghadangan Lawan Penghadangan Lawan ppada Tingkat Prosesada Tingkat ProsesMengadakan penurunan struktur biaya dengan cara pelipatgandaan Mengadakan penurunan struktur biaya dengan cara pelipatgandaan
jumlah produksi guna mencapai tingkat economies of scale serta jumlah produksi guna mencapai tingkat economies of scale serta pemanfaatan lingkup atau scope produksi sejenispemanfaatan lingkup atau scope produksi sejenis
Penghadangan Lawan Penghadangan Lawan ppada Tingkat Outputada Tingkat OutputPenguasaan channel control, jalur tata niaga, penggunaan strategi Penguasaan channel control, jalur tata niaga, penggunaan strategi
periklanan yang eksploitatifperiklanan yang eksploitatif
PolaPola B Bersaing “ersaing “MMenyimpangenyimpang” ” DDewasa iniewasa ini (Martani Husaini, 1993)(Martani Husaini, 1993)
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1515
Pasal-pasal Pasal-pasal yyang Mengatur ang Mengatur PERSAINGAN CURANGPERSAINGAN CURANG
Pasal 382 Bab XXV Pasal 382 Bab XXV KUHPidanaKUHPidana
Unsur-unsurnya adalah: Unsur-unsurnya adalah: perbuatan curang harus perbuatan curang harus berlangsung di bidang berlangsung di bidang perdagangan/usaha, perdagangan/usaha, bertujuan menyesatkan bertujuan menyesatkan masyarakat atau orang masyarakat atau orang tertentu dan tertentu dan menimbulkan kerugian menimbulkan kerugian bagi pesaingnyabagi pesaingnya
Ruang hukum sempitRuang hukum sempit
Pasal 1365-1366 Pasal 1365-1366 KUHPerdataKUHPerdata
Tentang kewajiban setiap Tentang kewajiban setiap orang atau pelaku usaha orang atau pelaku usaha memberikan ganti rugi memberikan ganti rugi kepada orang yang kepada orang yang mengalami kerugian akibat mengalami kerugian akibat kelalaian atau akibat kelalaian atau akibat perbuatan melawan perbuatan melawan hukumnyahukumnya
Ketentuan dirasakan terlalu Ketentuan dirasakan terlalu luas dan meninggalkan luas dan meninggalkan beban pembuktian beban pembuktian
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1616
Dilahirkan pada awal era Reformasi, bersemangat populis
Pemerintah mengusulkan UU Persaingan Tidak Sehat, DPR menambahkan kata ‘Anti Monopoli’
Paradigma Dekonsentrasi - (belakangan dijalankan secara tidak konsisten)
Untuk BUMN, terjadi konsentrasi
UU ANTI MONOPOLI DAN UU ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT PERSAINGAN TIDAK SEHAT
No. 5/1999No. 5/1999
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1717
Asas Asas ddan Tujuanan Tujuan UU No. 5/1999 UU No. 5/1999Pasal 2
Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseim-bangan
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.
Pasal 3Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk:
a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama
bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1818
• Prinsip Larangan terhadap Perilaku (restrictive business practices) – perjanjian atau tindakan
• Larangan terhadap Struktur Pasar (market structure restraint) –
• UU No 5/1999 menggunakan pendekatan keduanya dengan penekanan pada restrictive
business practice
• Hambatan yang sifatnya VERTIKAL dan HORIZONTAL
• Prinsip Larangan terhadap Perilaku (restrictive business practices) – perjanjian atau tindakan
• Larangan terhadap Struktur Pasar (market structure restraint) –
• UU No 5/1999 menggunakan pendekatan keduanya dengan penekanan pada restrictive
business practice
• Hambatan yang sifatnya VERTIKAL dan HORIZONTAL
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 1919
PendekatanPendekatan Perse IllegalPerse Illegal dandan
Rule of ReasonRule of Reason ddalamalam Hukum Persaingan Hukum Persaingan
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2020
Apabila suatu aktivitas jelas maksud/tujuannya mempunyai akibat MERUSAK PERSAINGAN, maka
hakim tidak perlu harus mempermasalahkan masuk-akal atau tidaknya dari peristiwa yang sama (analogi) sebelum menentukan bahwa peristiwa yang tersebut
merupakan pelanggaran hukum persaingan
Misalnya: secara universal penetapan harga (price fixing)
Pendekatan
PersePerse IllegalIllegal
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2121
Pendekatan Rule of Reason :
Menyatakan suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya .
Pertimbangan/Alasan lainnya: • Ekonomi
• Keadilan
• Efisiensi
• Perlindungan terhadap golongan ekonomi tertentu
• Fairness
• Pembuktian yang rumit
• dll
Pendekatan Rule of Reason
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2222
•…….sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum ( Pasal 1 ayat 2) •…. Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4)• …sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7, 21, 22,23)•….sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 8) •.. sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9)• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11,12,13,16,17,19)• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 14)• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 18,20,26)• …yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28, ayat 1)• …dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 ayat 2)• Lihat & perhatikan Pasal 10 ayat 2 tentang Boykot : …. Sehingga perbuatan tersebut: merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain……dst
•…….sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum ( Pasal 1 ayat 2) •…. Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4)• …sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal 7, 21, 22,23)•….sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 8) •.. sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 9)• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 11,12,13,16,17,19)• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (Pasal 14)• ..yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 18,20,26)• …yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28, ayat 1)• …dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 ayat 2)• Lihat & perhatikan Pasal 10 ayat 2 tentang Boykot : …. Sehingga perbuatan tersebut: merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain……dst
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2323
BENTUK HAMBATANBENTUK HAMBATANdalam Persaingan
• Non price restraint (hambatan dalam bentuk bukan harga)
• Price restraint (hambatan harga)
• Ancillary restraint (Tambahan)
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2424
HAMBATAN HAMBATAN VERTIKALVERTIKAL (Vertical Restraint)
HAMBATAN HAMBATAN VERTIKALVERTIKAL (Vertical Restraint)
•Hubungan antara pelaku dengan pelaku Hubungan antara pelaku dengan pelaku usaha yang merupakan suatu jaringan usaha yang merupakan suatu jaringan
proses produksiproses produksi• upstream atau downstream production upstream atau downstream production
•Dapat terjadi dalam satu perusahaanDapat terjadi dalam satu perusahaan• Dapat terjadi antara produser dengan Dapat terjadi antara produser dengan
distributor atau dealerdistributor atau dealer
•Hubungan antara pelaku dengan pelaku Hubungan antara pelaku dengan pelaku usaha yang merupakan suatu jaringan usaha yang merupakan suatu jaringan
proses produksiproses produksi• upstream atau downstream production upstream atau downstream production
•Dapat terjadi dalam satu perusahaanDapat terjadi dalam satu perusahaan• Dapat terjadi antara produser dengan Dapat terjadi antara produser dengan
distributor atau dealerdistributor atau dealer
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2525
Hambatan HorizontalHambatan Horizontal (Horizontal Restraint)
• Hubungan antara pelaku dengan pelaku pesaingnya yang sejajar
• Terjadi dalam suatu industri yang sama• Umumnya paling sering bersifat anti
persaingan
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2626
Supplier Supplier Supplier
Manufakture Manufakture Manufakture
Wholesaler Wholesaler Wholesaler
Distributor Distributor Distributor
Retailer Retailer Retailer
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2727
PERJANJIANPERJANJIAN, , adalah :adalah :suatu perbuatan satu atau lebih pelaku suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulisbaik tertulis maupun tidak tertulis
Definisi “ Definisi “ Perjanjian ” ”UU No. 5/1999 Pasal 1(7)UU No. 5/1999 Pasal 1(7)
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2828
StStrruktur dan uktur dan MMateri UU No.5/1999ateri UU No.5/1999::
- - PerPerjanjianjanjian yang Dilarang yang Dilarang
- - PerPerbuatanbuatan yang Dilarang yang Dilarang
- - Posisi DominanPosisi Dominan
Pengecualian – lihat Pasal 33 UUD’1945Pengecualian – lihat Pasal 33 UUD’1945Pasal 50 tentang perbuatan, perjanjian serta pelaku Pasal 50 tentang perbuatan, perjanjian serta pelaku
usaha yang dikecualikan dari UU usaha yang dikecualikan dari UU Pasal 51 – BUMN ditetapkan dengan UUPasal 51 – BUMN ditetapkan dengan UU
Monopoli alamiah (Monopoli alamiah (natural monopoly)natural monopoly)
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 2929
UNDANG-UNDANG NO. 5/1999UNDANG-UNDANG NO. 5/1999 TENTANGTENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHATSEHAT
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3030
Substansi UU No.5/1999:
• Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4 – 16)
• Perbuatan yang Dilarang (Pasal 17 – 24)
• Posisi Dominan (Pasal 26-29)
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3131
Oligopoli Oligopoli (P(Paassal al 4)4) Penetapan Harga Penetapan Harga – – Price Fixing Price Fixing (P(Pasal asal 55))
Penetapan Harga – Penetapan Harga – DDiskriminasi iskriminasi HHarga arga (Pasal (Pasal 66)) Penetapan Penetapan HHarga dibawah arga dibawah HHarga arga PPasar asar (pasal (pasal 77))
Penetapan harga jual kembali (Penetapan harga jual kembali (Resale Price Maintenance) (Resale Price Maintenance) (Pasal Pasal 8)8) Pembagian Wilayah Pembagian Wilayah (P(Paassal al 9)9)
Pemboikotan Pemboikotan (P(Paassal al 10)10) Kartel Kartel (P(Paassal al 11)11) TrustTrust (P(Paassal al 12)12)
Oligopsoni Oligopsoni (P(Paassal al 13)13) Integrasi Vertikal Integrasi Vertikal (P(Paassal al 14)14)
Perjanjian TertutupPerjanjian Tertutup – – Closed/Tying Agreement Closed/Tying Agreement (P(Paassal al 15)15) Perjanjian dPerjanjian dengan engan Pihak Luar Negeri Pihak Luar Negeri (P(Paassal al 16)16)
Perjanjian DILARANGPerjanjian DILARANG
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3232
Monopoli Monopoli (P(Paassal al 17)17) Monopsoni Monopsoni (P(Pasal asal 18)18)
Penguasaan Pasar Penguasaan Pasar (P(Pasal asal 1919)) Menjual Menjual RRugi ugi (Pasal (Pasal 2020))
Melakukan Melakukan KKecurangan Biaya Produksi ecurangan Biaya Produksi (Pasal (Pasal 21)21) Persekongkolan TPersekongkolan Tender ender ((Collusive TenderingCollusive Tendering/Bid /Bid RiggingRigging) ) (P(Pasal asal 2222)) - - Lihat petunjuk KPPU mengenai Lihat petunjuk KPPU mengenai
Persekongkokolan TenderPersekongkokolan Tender Persekongkolan Mendapatkan Informasi Rahasia Persekongkolan Mendapatkan Informasi Rahasia
(Pasal (Pasal 2323)) Persekongkolan Menghambat Produksi/Pemasaran Persekongkolan Menghambat Produksi/Pemasaran
(Pasal (Pasal 24)24)
Perbuatan/Kegiatan Perbuatan/Kegiatan
DILARANGDILARANG
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3333
Keadaan dimana Keadaan dimana PELAKU USAHAPELAKU USAHA [psl 1 (4)] : [psl 1 (4)] :
o Tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan pangsa pasar yang dikuasai,
o …..Pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi…dalam kemampuan keuangan,
o Akses pada pasokan dan pasar,
o Kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang/jasa tertentu
POSISI DOMINANPOSISI DOMINAN
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3434
Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar
satu jenis barang/jasa tertentu; satu jenis barang/jasa tertentu;
Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu
jenis barang/jasa tertentujenis barang/jasa tertentu
Kriteria mKriteria memiliki emiliki
““Posisi DominanPosisi Dominan””, jika , jika [psl 25 (2)][psl 25 (2)] ::
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3535
Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh
barang/ jasa yang bersaing dalam harga dan kualitas;barang/ jasa yang bersaing dalam harga dan kualitas;
Membatasi pasar dan perkembangan teknologi; Membatasi pasar dan perkembangan teknologi;
Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutanpesaing untuk memasuki pasar bersangkutan
PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINANPENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN
((llangsung maupun tidak langsung),angsung maupun tidak langsung), dilarangdilarang [psl 25 (1)][psl 25 (1)] ::
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3636
Jabatan Rangkap (Direksi atau KomisarisJabatan Rangkap (Direksi atau Komisaris – – Pasal Pasal 26);26);
Pemilikan Saham Mayoritas Pemilikan Saham Mayoritas (P(Pasalasal 27); 27);
Penggabungan, Peleburan Dan Penggabungan, Peleburan Dan Pengambilalihan Pengambilalihan (P(Pasal asal 28 & 29)28 & 29)
POSISI DOMINANPOSISI DOMINAN dapat terjadidapat terjadi,, melalui: melalui:
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3737
Dari ‘Dari ‘product outproduct out’ menjadi ‘’ menjadi ‘market inmarket in’’ – memproduksi barang – memproduksi barang dan jasa dengan menguji aspek keamanan dan jasa dengan menguji aspek keamanan dandan perlindungan perlindungan
konsumenkonsumen
Dari ‘Dari ‘let consumer bewarelet consumer beware’ (atau ’ (atau caveat emptorcaveat emptor) menjadi ‘) menjadi ‘let let producer bewareproducer beware’’ (atau (atau caveat venditorcaveat venditor) – agar produsen ) – agar produsen
yang justru harus berhati-hati sebelum melepas produkyang justru harus berhati-hati sebelum melepas produk
Dari hak-hak konsumen menjadi Dari hak-hak konsumen menjadi hak-hak hukum konsumenhak-hak hukum konsumen – memberi legal basis bagi masyarakat konsumen untuk – memberi legal basis bagi masyarakat konsumen untuk
menuntut hakmenuntut hak
Paradigma Paradigma UU PERLINDUNGAN UU PERLINDUNGAN
KONSUMEN KONSUMEN NNo. 8/1999o. 8/1999
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3838
Tahap Pra-transaksi KonsumenTahap Pra-transaksi KonsumenVital bagi konsumen memperoleh informasi atau keterangan yang Vital bagi konsumen memperoleh informasi atau keterangan yang
benar, jelas dan jujur serta akses untuk mendapatkannya dari pelaku benar, jelas dan jujur serta akses untuk mendapatkannya dari pelaku usaha yang beritikad baik dan bertanggungjawabusaha yang beritikad baik dan bertanggungjawab
Tahap Transaksi KonsumenTahap Transaksi KonsumenSaat terjadi proses peralihan kepemilikan barang daSaat terjadi proses peralihan kepemilikan barang dann/atau jasa, maka /atau jasa, maka
semua klausula baku atau perjanjian dengan syarat-syarat yang ditentukan semua klausula baku atau perjanjian dengan syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa membicarakan materianya secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa membicarakan materianya
dengan konsumen, batal demi hukumdengan konsumen, batal demi hukum
Tahap Purna-transaksi KonsumenTahap Purna-transaksi KonsumenApabila informasi (lisan atau tertulis) dari baApabila informasi (lisan atau tertulis) dari bararang dan/atau jasa ng dan/atau jasa
yang disediakan oleh pelaku usaha sesuai dengan pengalaman konsumenyang disediakan oleh pelaku usaha sesuai dengan pengalaman konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk, maka dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk, maka
konsumen akan puas.konsumen akan puas. Bila tidak puas dan terjadi gugatan, maka bukan Bila tidak puas dan terjadi gugatan, maka bukan penggugat yang wajib membuktikan ketidaksesuaian yang terjadi,tetapi penggugat yang wajib membuktikan ketidaksesuaian yang terjadi,tetapi
pelaku usahalah yang wajib membuktikan ketiadaan unsur kesalahan yang pelaku usahalah yang wajib membuktikan ketiadaan unsur kesalahan yang dilakukannyadilakukannya
PERLINDUNGAN berbasis PERLINDUNGAN berbasis Tahapan Transaksi KonsumenTahapan Transaksi Konsumen
iwan r: Hukum dan Eika Bisnisiwan r: Hukum dan Eika Bisnis 3939
Adanya Badan Penyelesaian Sengketa Adanya Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKonsumen
Antara pelaku usaha dan konsumenAntara pelaku usaha dan konsumen Dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrasiDengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrasi
Adanya Gugatan KelompokAdanya Gugatan Kelompok Gugatan kelompok atau Gugatan kelompok atau clasclasss action action harus diajukan oleh konsumen yang benar- harus diajukan oleh konsumen yang benar-
benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, antara lain adanya bukti benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, antara lain adanya bukti transaksitransaksi
Bandingkan dengan UU no. 24/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Bandingkan dengan UU no. 24/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengartikan hak gugatan perwakilan sebagai “hakmengartikan hak gugatan perwakilan sebagai “hak kelompok kecil masyarakat untuk kelompok kecil masyarakat untuk
bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan…”bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan…”
HAL SPESIFIKHAL SPESIFIK dalam UU no. 8/1999dalam UU no. 8/1999