jurusan ilmu hubungan internasional · pdf file... kerusakan hutan yang terjadi di indonesia...

DRAFT REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK DIREKTOR

UN PROGRAM ENVIRONMENTAL CONSERVATION

MATA KULIAH KEBIJAKAN PUBLIK GLOBAL

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UPN “VETERAN” YOGYAKARTA2007

PENGANTAR

Hutan merupakan salah satu lingkungan ekologi yang perlu

dilindungi.Dalam perkembangannya kualitas dan keutuhan ekosistem yang hidup

didalamnya mengalami penurunan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi yang terdiri dari tim ahli yang

bergerak dalam bidang lingkungan khususnya kehutanan mencatat dalam kurun

waktu 6 (enam ) tahun terakhir yaitu pada tahun 2000 sampai dengan 2006 telah

terjadi kerusakan hutan secara ekstrem yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, kerusakan hutan yang terjadi di

Indonesia 80% disebabkan oleh manusia dalam pengelolaan sumber daya hutan

dan 20% sisanya merupakan faktor alam. Tingginya tingkat pembukaan lahan

dengan cara membakar yang dilakukan oleh para pengusaha perkebunan maupun

para pengelola HPH dan penebangan kayu secara ilegal telah membawa dampak

buruk bagi keseimbangan lingkungan. Salah satunya khasus kebakaran hutan yang

terjadi tiap tahunnya di Indonesia menuai keprihatinan masyarakat internasional

karena dampak yang disebabkan bersifat global. Ada kecemasan bahwa kalau

kebakaran dan kerusakan hutan di Indonesia tidak ditangani maka kebakaran yan

sama akan berulang baik di Indonesia maupun di Negara-negarayang memiliki

hutan tropis lainnya.

Meskipun berbagai upaya dari pemerintah telah dilakukan, namun

kebakaran terus terjadi. Masih berlangsungnya kebakaran tersebut disebabkan

karena luasnya hutan yang terbakar sementara kapasitas pemerintah Indonesia

terbatas. Sementara itu tidak ada upaya regional dalam kerangka ASEAN.

Negara-negara Asean menolak untuk ikut mengatasi kebakaran karena mereka

menganggap kebakaran hutan di Indonesia adalah masalah dalam negeri. Padahal

kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di Indonesia sempat dirasakan

oleh beberapa negara Asean.

Dalam pelataran tersebut di atas, keseimbangan lingkungan khususnya

kelestarian hutan harus diperhatikan dalam pengelolannya dan menjadi tanggung

jawab internasional. Karena dampak penurunan kualitas hutan akibat kerusakan

sistem ekologisnya yang disebabkan kesalahan pengelolaan sumber daya hutan

tidak hanya dirasakan pada tingkat lokal saja, melainkan sampai ke tingkat global.

Dalam mencapai tujuan dan menjawab tantangan dari pembangunan yang

berkesinambungan berbasis kelestarian lingkungan. Maka kami selaku Kelompok

Kerja Lingkungan Internasional, telah merumuskan berbagai rekomendasi

kebijakan, dan memberikan berbagai alternatif kegiatan yang mengarah pada

pembangunan berkelanjutan, menyatukan kepedulian lingkungan dan keadilan

sosial. Ditujukan untuk Direktur UN Environmental Program dalam mencegah

kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan hutan yang disebabkan oleh

kebakaran. Semoga rekomendasi ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap

implementasi dari sasaran agenda 21 dalam penanganan lingkungan secara global.

Stockholm, Januari 2007

Eriex Yohanes Prasetyo Chairman Of International

Working Group On Forestry Commision

INTERNATIONAL WORKING GROUP ON FORESTRY

SECTOR ARE :

A. CHAIRMAN : Eriex Yohanes P. ( 151020242 )

B. SECRETARY : Felisya H. J ( 151030177 )

Rika Wisudawati ( 151040133 )

C. GOVERNMENT : Indro Dwi Haryono ( 151030223 )

Erma Safitri ( 151030021 )

Saad Mohamad Alkatiri ( 151030239 )

Nobertus Melky Y. P. ( 151030126 )

D. NGO’s AND THE LOCAL PEOPLES :

Irma Herawati ( 151040038 )

Stephanus Yusup Tri Effendi ( 151040137 )

Dyah Ayu Kusumaningtyas ( 151040142 )

Aryo Rahardi Tyo ( 151040205 )

Sri Mujiyati ( 151040171 )

E. BUSINESSMAN :

Retno Dwi S. ( 151040329 )

Prima Ady ( 151030093 )

F. ENVIRONMENT OBSERVER TEAM :

Felisya H. J. ( 151030177 )

Rika Wisudawati (151040133 )

Eriex Yohanes Prasetyo ( 151020242 )

Kadek ( 151030297 )

Walterius Babo ( 151030236 )

Bregas Pamuji ( 151030058 )

Winda E.U. ( 151030158 )

G. ASEAN :

Ika Damayanti F. N. ( 151030059 )

Sherly M. Doko ( 151030147 )

I. LATAR BELAKANG PEMBUATAN KEBIJAKAN

Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di negeri ini,

terutama pada musim kemarau. Setiap saat pula kita mencari siapa biang keladi

pembakar hutan-hutan tersebut. Ketika disibukkan mencari pelaku, hujan pun

datang dan pencarian masalah pun lalu reda. Sesungguhnya kita bisa belajar dari

seringnya terjadi kebakaran hutan di Indonesia. Data yang dikeluarkan Ditjen

Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan

menyebutkan bahwa kebakaran hutan yang terjadi tahun 1999 mencapai 44.090

hektare, tahun 2001 seluas 14.329,5 hektare, tahun 2002 seluas 35.496,73 hektare

dan tahun 2003 seluas 3.545,45 hektare.

• 56% dari total titik api bulan Juli terjadi pada lahan gambut. Pada 2004,

2005 dan periode Januari – Juni 2006, 49%, 75% dan 66% dari titik api

terjadi pada lahan gambut. Lahan gambut tropis memainkan peranan global

yang krusial dalam penyimpanan karbon dan perbaikan iklim. 13% dari seluruh

tanah gambut Asia Tenggara ada di Riau. Sayangnya, kebakaran hutan dan lahan

cukup parah di lahan gambut Riau setiap tahunnya. Emisi karbondioksida dari

lahan gambut di Asia Tenggara yang diakibatkan oleh praktek manajemen tidak

berkesinambungan (drainase gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan HTI,

pertanian, penebangan tidak berkesinambungan, kebakaran hutan dan lahan)

adalah salah satu sumber terbesar tunggal dari emisi gas rumah kaca secara global,

sepadan dengan 10% rata-rata emisi bahan bakar fosil global lebih dari 10 tahun

lalu. Karena itu, kebakaran pada lahan gambut Riau berandil secara signifikan

bagi pemanasan global dan perlu dihentikan.

.• Titik api pada Juli terdeteksi di dalam kawasan lindung: Suaka Satwa Liar

Rimba Baling, Suaka Satwa Liar Giam Siak Kecil, Taman Nasional Tesso

Nilo. Kawasan-kawasan ini sangat perlu dilindungi dari kebakaran.

• Blok hutan Tesso Nilo perlu secara resmi diatur dan dilindungi secara

mendesak demi konservasi gajah Sumatra yang langka. Titik-titik api

terkonsentrasi di dua kawasan perambahan tidak sah dan berskala besar, Toro (12

titik api), dan Bukit Kesuma (19), di dalam dua konsesi HPH yang ada serta

Bagan Limau (18 titik api) di dalam Taman Nasional. Pembakaran terbuka dipicu

oleh para perambah dalam upaya membersihkan lahan untuk perkebunan kelapa

sawit.

Di antara delapan blok hutan yang tersisa di Riau, blok Senepis, Libo dan

Tesso Nilo yang parah terkena kebakaran bulan Juli.

Blok hutan Senepis adalah salah satu dari habitat tersisa terakhir bagi Harimau

Sumatra yang terancam punah. Tidak ada banyak masyarakat dan persoalan

perambahan di area, namun banyak titik api muncul di dalam konsesi Hutan

Tanaman Industri di mana pembabatan hutan alam tengah terjadi. Selama Juli

2006, 32 titik api ditemukan di dalam dua konsesi HTI.

Blok hutan Libo adalah habitat tersisa yang penting bagi Gajah Sumatra yang

terancam punah. Ada 332 titik api bulan Juli di atas area 390.000 ha (1 titik api

per 1.200 ha). Libo ditutupi oleh banyak Penebangan Pilihan, konsesi HTI dan

Perkebunan Kelapa Sawit, terkadang tumpang tindih dengan satu sama lainnya.

HPH liar atau pembabatan hutan oleh perusahaan-perusahaan telah merusak blok

hutan ini dengan sangat cepat, diikuti dengan perambahan lewat cara babat-dan-

bakar menggunakan akses jalan yang dibangun perusahaan atau pembalak liar.

Konflik-konflik antara manusia dan gajah terus meningkat, manusia dan gajah

sama-sama menderita.

• 59% dari total titik api bulan Juli terjadi di luar konsesi Hutan Tanaman

Industri (HTI) atau konsesi Perkebunan Kelapa Sawit. Pada 2004, 2005 dan

Januari – Juni 2006, 50%, 43% dan 27% terjadi di kawasan-kawasan

tersebut. Ada tiga kawasan dimana titik api terkonsentrasi di luar konsesi HTI

atau kelapa sawit: Kubu, Mahato dan Ujung Batu.

Kawasan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir: ada sedikit titik api hingga Juni tahun

ini, bagaimanapun, tiba-tiba 321 titik api menutupi lebih dari 80.000 hektare

kawasan rawa gambut di bulan Juli, sepadan dengan 1 titik api per 250 ha. Antara

2002 dan 2005, pembalakan liar berskala besar terjadi di bekas konsesi HPH di

kawasan yang terlantar ini. Konsesi HPH perusahaan telah habis dan Menhut

mengambil lagi izin itu. Menurut citra satelit Landsat, tidak hanya pohon-pohon

besar yang ditebang secara selektif, namun juga pohon-pohon lebih kecil yang

pantas untuk produksi bubur kertas yang dibabat, mengakibatkan, pembabatan

hutan habis di kawasan itu.

Kawasan Mahato, Kabupaten Rokan Hulu: Enam puluh tiga titik api menutupi

satu kawasan 12.000 ha, atau sepadan 1 titik api per 190 ha. Kawasan ini, yang

dulunya Hutan Lindung dari hutan dataran rendah, telah berubah total menjadi

perkebunan kelapa sawit oleh PT. Torganda selama dua tahun, 2002-2004. Survei

2005 oleh tim kajian Wasteland menemukan konflik antara Dinas Kehutanan

Riau, perusahaan kelapa sawit dan masyarakat.

Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu: 105 titik api menutupi 40.000 ha, 1 titik

api 381 ha. Kawasan ini merupakan perkebunan sawit yang berprospek bagus

yang menarik masyarakat untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit.

Kawasan tersisa ini memiliki lereng yang curam dan sebagian tumpang tindih

dengan hutan lindung. Di dalam kawasan, masyarakat menebang, membersihkan,

membakar dan menggarap kawasan untuk perkebunan kelapa sawit.

• 24% dari total titik api bulan Juli terjadi di dalam konsesi Hutan Tanam

Industri. Pada 2004, 2005 dan Januari – Juni 2006, 28%, 36% dan 39%

terjadi di dalam. 26% kebakaran bulan Juli ditemukan di dalam konsesi asosiasi

APP, 17% di dalam konsesi asosiasi APRIL, dan 57% di dalam konsesi yang

terkait dengan APP atau APRIL. Daftar 20 teratas konsesi dengan lebih banyak

titik api pada Juli 2006 menunjukkan bahwa konsesi yang sama memiliki banyak

titik api pada 2004, 2005 dan Januari – Juni 2006 juga. Bekas konsesi PT.

Chandra Dirgantara (37.792 ha), dengan izin yang belum diketahui, antara Suaka

Satwa Liar Kerumutan dan Taman Nasional Bukit Tigapuluh mengandung

kawasan hutan alam yang penting, termasuk di dalam koridor berpotensi satwa

liar di Lanskap Konservasi Tesso Nilo Bukit Tigapuluh. Bagaimanapun, konsesi

ini memiliki jumlah terbesar titik api bulan Juli (59) di antara konsesi HTI di

Riau. Untuk konsesi ini, diduga berasosiasi dengan APRIL.

• 19% total titik api pada Juli terjadi di dalam konsesi Perkebunan Kelapa

Sawit. Pada 2004, 2005 dan Januari – Juni 2006, 23%, 23% dan 40% terjadi

di dalamnya. Kebakaran tiap tahun terjadi berulangkali di musim kering yang

kebanyakan pada lahan gambut milik sejumlah perusahaan seperti PT. Citra

Sumber Sejahtera (APRIL), PT. Mitra Hutani Jaya (APP), PT Ekadura Indonesia

(Astra group), PT Multy Gambut Industry (Banggaya Plan SDN BHD Malaysia),

PT Jatim Jaya Perkasa (Wilmar group) dan PT Murini Samsam (Wilmar group).

Daftar 20 teratas konsesi dengan lebih banyak titik api pada Juli 2006

menunjukkan konsesi yang sama yang memiliki banyak titik api pada 2004 and

2005.

Mengingat luasnya wilayah kebakaran hutan yang menjadi paru-paru

dunia maka perlu kiranya dibuat suatu kebijakan yang dapat dijadikan acuan

untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan yang telah terjadi.

II. AKAR MASALAH / SEBAB KEBAKARAN HUTAN

• Kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam

1. Gejala alam skala global : Kondisi alam yang tidak mendukung, misalnya,

bencana alam, musim kemarau panjang yang membuat areal kehutanan

menjadi begitu panas. kebakaran diperparah dengan adanya musim

kemarau ekstrem yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim EL

Nino, memberikan kondisi yang ideal untuk terjadinya kebakaran hutan

dan lahan.

2. Lahan gambut dapat menjadi bahan bakar yang relatif melimpah sebab,

kekeringan telah menyebabkan air tanah menurun di rawa-rawa air tanah

yang besar di pedalaman. Lantas, lapisan gambut terpapar dan mengering.

Pohon yang kebanyakan memiliki perakaran dangkal mengering dan

tumbang. Baik gambut kering maupun kayu mati akhirnya merupakan

bahan bakar yang efektif bagi penyebaran api pada permukaan dan di atas

tanah. Api yang berkobar pada gambut dan batu bara di hutan rawa

gambut akhirnya menyebar ke daerah-daerah hutan lainnya.

• Kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia

1. Alih fungsi hutan / pembukaan lahan untuk perkebunan, pertanian,

pemukiman, transmigrasi, dll dengan menggunakan api yang tidak

terkendali. Ini merupakan penyebab utama dari kebakaran hutan yang

terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran

terhadap kelestarian lingkungan. Terutama karena kurangnya pengetahuan

mengenai pentingnya hutan bagi kehidupan.

2. Kompleksitas jaring kemiskinan, persoalan pembangunan dan tata

kepemerintahan. Faktor tata laksana pemerintah yang kurang serasi serta

potensi penyebab konflik ditengah masyarakat adalah ketidak adilan dalam

alokasi hasil SDA yang dibagikan penduduk asli setempat, pendatang dan

pabrik yang melakukan investasi di wilayah tersebut. Tidak jarang

dilaporkan bahwa reaksi masyarakat terhadap ketidakadilan itu adalah

melakukan pembakaran dengan sengaja dalam upaya mencapai hak

mereka.

3. Illegal logging yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang tidak

bertanggung jawab merupakan salah satu penyebab kebakaran hutan.

Karena sisa-sisa penebangan hutan tersebut dapat menjadi salah satu bahan

bakar potensial yang memperpanjang usia kebakaran hutan yang terjadi.

4. Titik api yang menyebar ke daerah yang sulit dijangkau manusia membuat

penanganan kebakaran hutan menjadi lambat dan menyebar ke wilayah

yang belum terbakar.

5. Sistem pengelolaan hutan yang belum menyentuh akar permasalahan

ekologi, social dan ekonomi yang terjadi di kawasan hutan itu sendiri dan

hal ini yang kurang dicermati oleh pihak masyarakat, pemerintah, ataupun

lembaga internasional yang konsern terhadap kehutanan Indonesia.

III. DAMPAK KEBAKARAN HUTAN

A. Dampak Lingkungan

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan terhadap ekologi dan lingkungan

adalah sbb.

1. Hilangnya sejumlah spesies

Kebakaran bukan hanya meluluh lantakkan berjenis-jenis pohon

namun juga menghancurkan berbagai jenis habitat satwa lainnya.

Umumnya satwa yang ikut musnah ini akibat terperangkap oleh asap

dan sulitnya jalan keluar, karena api telah mengepung dari segala

penjuru.

Berdasarkan data dari ProFauna yang berkantor pusat di Malang, Jawa

Timur, hewan-hewan endemic yang terkena dampak akibat kebakaran

hutan di Kalimantan antara lain Orang Utan Kalimantan (Pongo

pygmaeus), Owa Kalimantan (Hylobates sp), Lutung Merah

Kalimantan (Presbytis rubicund) dan berbagai jenis burung yang

habitatnya di hutan tropis Kalimantan.

Sedangkan untuk yang di Sumatera, beberapa hewan endemic seperti

Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatraensis), Owa Sumatera

(Hylobates sp) dan berbagai jenis burung asli hutan Sumatera, juga

terkena dampaknya.

Kebakaran yang melanda Taman Nasional Tanjung Putting (TNTP) di

Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu, setidaknya 3.000 Orang

Utan yang menghuni kawasan tersebut terancam.

Data yang ada menunjukkan bahwa kawasan TNTP juga dihuni

Bekantan (Nasalis larvatus), Owa-owa (Hylobates agalis albirbaris),

dan Beruang Madu (Helarcatos malayanos). Selain itu juga terdapat

setidaknya 38 jenis Mamalia termasuk sembilan jenis Primata, 16 jenis

Reptilia, dan 218 jenis Burung.

2. Ancaman erosi

Kebakaran yang terjadi di lereng-lereng pegunungan atau pun di

dataran tinggi akan memusnahkan sejumlah tanaman yang juga

berfungsi menahan laju tanah pada lapisan atas untuk tidak terjadi

erosi. Pada saat hujan turun dan ketika run off terjadi, ketiadaan akar

tanah – akibat terbakar- sebagai pengikat akan menyebabkan tanah ikut

terbawa oleh hujan ke bawah yang pada akhirnya potensial sekali

menimbulkan bukan hanya erosi tetapi juga longsor.

3. Perubahan fungsi pemanfaatan dan peruntukan lahan

Hutan sebelum terbakar secara otomatis memiliki banyak fungsi.

Sebagai catchment area, penyaring karbondioksida, maupun sebagai

mata rantai dari suatu ekosistem yang lebih besar yang menjaga

keseimbangan planet bumi. Ketika hutan tersebut terbakar, fungsi

catchment area tersebut juga hilang dan karbondioksida tidak lagi

disaring namun melayang-layang di udara. Dalam suatu ekosistem

besar, panas matahari tidak dapat diserap dengan baik karena

hilangnya fungsi serapan dari hutan yang telah terbakar tersebut. Hutan

itu sendiri mengalami perubahan peruntukan menjadi lahan-lahan

perkebunan dan kalau pun tidak, maka hutan akan menjadi padang

ilalang yang akan membutukan waktu lama untuk kembali pada

fungsinya semula.

4. Penurunan kualitas air

Kebakaran hutan memang tidak secara signifikan menyebabkan

perubahan kualitas air. Kualitas air yang berubah ini lebih diakibatkan

faktor erosi yang muncul di bagian hulu. Ketika air hujan tidak lagi

memiliki penghalang dalam menahan lajunya maka ia akan membawa

seluruh butir tanah yang ada di atasnya untuk masuk ke dalam sungai-

sungai yang ada. Akibatnya adalah sungai menjadi sedikit keruh. Hal

ini akan terus berulang apabila ada hujan di atas gunung atau pun di

hulu sungai.

5. Terganggunya ekosistem terumbu karang

Hal ini lebih disebabkan faktor asap. Tebalnya asap menyebabkan

matahari sulit untuk menembus dalamnya lautan. Pada akhirnya hal ini

akan membuat terumbu karang dan beberapa spesies lainnya menjadi

sedikit terhalang untuk melakukan forosintesa.

6. Sedimentasi di aliran sungai

Tebalnya Lumpur yang terbawa erosi akan mengalami pengendapan di

bagian hilir sungai. Ancaman yang muncul adalah meluapnya sungai

bersangkutan akibat erosi yang terus menerus.

7. Deforestasi dan degradasi hutan

Dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan antara

lain terjadinya penurunan jumlah hutan yang signifikan di dunia.

8. Menipisnya lapisan ozon

Kebanyakan hutan yang terbakar adalah hutan di lahan gambut yang

mempunyai kontribusi yang besar dalam pengurangan emisi karbon.

Kebakaran lahan gambut dalam jumlah yang besar ini mengakibatkan

peningkatan jumlah emisi karbon yang selanjutnya akan berdampak

pada penipisan lapisan ozon.

B. DAMPAK EKONOMI

Terdapat beberapa dampak ekonomi dari kebakaran hutan termasuk asap yang

dihasilkannya, antara lain :

1. Hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di

dalam hutan maupun di lingkungan sekitar hutan itu

sendiri

Sejumlah masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari

hasil hutan tidak mampu melakukan aktivitasnya. Asap yang

ditimbulkan dari kebakaran tersebut sedikit banyak mengganggu

aktivitasnya yang secara otomatis juga ikut mempengaruhi

penghasilannya. Setelah kebakaran usai pun dipastikan bahwa

masyarakat kehilangan sejumlah areal dimana ia biasa mengambil

hasil hutan tersebut, seperti rotan, karet, dsb.

2. Terganggunya aktivitas dan penurunan produktivitas

Adanya gangguan asap secara otomatis juga mengganggu aktivitas

yang dilakukan manusia sehari-hari. Misalnya pada pagi hari sebagian

orang tidak dapat melaksanakan aktivitasnya karena sulitnya sinar

matahari menembus udara yang penuh asap. Demikian pula terhadap

banyak aktivitas yang menuntut manusia untuk berada di luar ruangan.

Adanya gangguan asap akan mengurangi intensitas dirinya untuk

beradas di luar ruangan.

Munculnya asap juga menghalangi produktivitas manusia. Walaupun

kita bisa keluar dengan menggunakan masker, tetapi sinar matahari di

pagi hari tidak mampu menembus ketebalan asap yang ada. Secara

otomatis waktu kerja seseorang pun berkurang karena harus menunggu

sedikit lama agar matahari mampu memberikan sinar terangnya.

Ketebalan asap juga memaksa orang menggungakan masker yang

sedikit banyak mengganggu aktivitasnya sehari-hari.

Hal tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya pemasukan yang

diterima oleh individu.

3. Menurunnya devisa negara

Turunnya produktivitas secara otomatis mempengaruhi perekonomian

mikro yang pada akhirnya turut mempengaruhi pendapatan negara.

4. Dampak terhadap perhubungan dan pariwisata

Tebalnya asap juga mengganggu transportasi udara. Sering sekali

terdengar sebuah pesawat tidak bisa turun di satu tempat karena

tebalnya asap yang melingkupi tempat tersebut. Sudah tentu hal ini

akan mengganggu bisnis pariwisata karena keengganan orang untuk

berada di tempat yang dipenuhi asap. Hal ini akan mengakibatkan

pendapatan di bisnis pariwisata akan menurun.

C. DAMPAK SOSIAL

Dampak sosial yang diakibatkan dari kebakaran areal hutan adalah sbb :

1. Terganggunya kesehatan

Peningkatan jumlah asap secara signifikan menjadi penyebab utama

munculnya penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan). Gejala bisa

ditandai dengan rasa sesak di dada dan mata agak berair.

2. Peningkatan jumlah Hama

Sejumlah spesies dikatakan sebagai hama bila keberadaan dan

aktivitasnya mengganggu proses produksi manusia. Bila tidak

“mencampuri” urusan produksi manusia maka ia akan tetap menjadi

spesies sebagaimana spesies yang lain. Sejumlah spesies yang

potensial untuk menjadi hama tersebut selama ini berada di hutan dan

melakukan interaksi dengan lingkungannya membentuk rantai

kehidupan. Kebakaran yang terjadi justru memaksanya terlempar dari

rantai ekosistem tersebut. Dan dalam beberapa kasus ‘ia’ masuk dalam

komunitas manusia dan berubah fungsi menjadi hama dengan merusak

proses produksi manusia yang ia tumpangi atau dilaluinya. Hama itu

sendiri tidak harus berbentuk kecil. Gajah dan beberapa binatang

bertubuh besar lainnya ‘harus’ memorakmorandakan kawasan yang

dilaluinya dalam upaya menyelamatkan diri dan dalam upaya

menemukan habitat barunya karena habitat lamanya telah musnah

terbakar.

D. DAMPAK TERHADAP HUBUNGAN ANTAR NEGARA

Asap yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut sayangnya tidak mengenal

batas administratif. Asap tersebut justru terbawa angin ke negara tetangga

sehingga sebagian negara tetangga ikut menghirup asap yang ditimbulkan dari

kebakaran di negara Indonesia. Akibatnya adalah hubungan antara negara menjadi

terganggu dengan munculnya protes keras dari Malaysia dan Singapura kepada

Indonesia agar kita bisa secepatnya melokalisir kebakaran hutan agar asap yang

ditimbulkannya tidak semakin tebal.

IV. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN PEMERINTAH DAN

NGO’s

Untuk menangani masalah kebakaran hutan di Indonesia berbagai upaya yang

telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah :

1. Penambahan personil keamanan hutan, dengan penambahan personil yang

memadai diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan

2. Undang-undang No 41 tahun 1999 Tentang kehutanan.

3. Undang-undang No 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan

lingkungan hidup.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tata hutan dan penyusunan

rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan

hutan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2003 Tentang Perusahaan umum

kehutanan negara (perum perhutani).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian

urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada daerah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh NGO’s, diantaranya :

1. NGo sudah memberikan surat terbuka kepada pemerintah melalui salah

satu surat kabar harian berskala nasional.

2. Kami juga telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat adat dan

masyarakat sekitar wilayah konservasi mengenai pentingnya menjaga

hutan dan bahayanya melakukan pembukaan lahan dengan menggunakan

api.

3. NGo telah melakukan penyelidikan-penyelidikan mengenai kecurangan-

kecurangan yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah

diberikan konsensi oleh pemerintah.

4. Mengajukan surat pengaduan ke kepolisian dan melaporkan pihak-pihak

yang telah melakukan illegal loging.

Dari upaya – upaya penyelamatan hutan seperti yang telah disebutkan

sebelumnya,hambatan – hambatan yang muncul antara lain adalah:

1. hutan yang begitu luas, sementara jumlah personil pengamanan hutan

yang sangat terbatas dengan sarana dan prasarana yang serba ke kurangan.

2. Anggaran yang sangat minim untuk pemeliharaan dan pemeliharaan hutan.

3. banyak pengusaha dan masyarakat lebih memilih cara membakar area

hutan untuk membuka lahan baru ketimbang cara lain yang legal

4. kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting hutan sebagai

penyimbang ekosistem.

5. sering terjadi kebakaran hutan di wilayah-wilayah yang sulit di jangkau

oleh petugas penyelamat hutan.

V. USULAN KEBIJAKAN UMUM DARI KELOMPOK KERJA

• Pencabutan izin pengolahan hutan bagi pengusaha yang terbukti

melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pencabutan ijin pengelolan hutan bagi pengusaha-

pengusaha diharapkan dapat meminimalisir kerusakan hutan yang

diakibatkan oleh kebakakran hutan.

• Menetapkan peraturan tentang kriteria penebangan pohon dimana hanya

pohon-pohon besar yang telah berumur puluhan tahun dan setiap satu

pohon yang ditebang diwajibkan mengganti dengan melakukan

penanaman bibit minimal 10 bibit pohon.

Hal ini sebagai upaya regenerasi hutan demi kelestarian hutan.

• Memperketat syarat-syarat pemberian izin HPH bagi pengusaha yang

melakukan usaha pengelolaan hutan.

Memperketat syarat-syarat ijin HPH merupakan suatu bentuk preventif

penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan hutan.

• Menetapkan Tarif pajak yang tinggi bagi pengusaha yang melakukan

usaha pengelolaan hutan. Upaya pemberian tarif pajak yang tinggi

merupakan salah satu sumber devisa bagi pemerintah.

Adanya tarif pajak yang tinggi yang diberikan kepada pengusaha oleh

pemerintah dimaksudkan untuk membatasi jumlah perusahaan yang akan

mengelola sumber daya hutan.

• Membentuk tim independen untuk investigasi lapangan dan menindak

tegas perusahaan pelaku (antara lain dengan pencabutan ijin, pemberian

sanksi dan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kebakaran hutan sesuai

dengan undang-undang dan melakukan penegakan hukum yang sejati.

Adanya pembentukan tim independent diharapkan dapat menjadi referensi

silang untuk mengevaluasi berbagai dampak positif maupun negatif dalam

pengelolaan sumber daya hutan.

• Menghentikan pemberian insensif kebijakan dan finansial yang merusak

hutan alam dengan mencabut seluruh ijin pemanfaatan kayu (IPK).

Dengan menghentikan insentif kebijakan dan finasial kepada pengusaha

yang terbukti melakukan pembakaran hutan diharapkan pengusaha lebih

bertanggung jawab atas lahan yang terbakar.

• Moratorium/jeda penebangan hutan untuk menyelamatkan generasi yang

akan datang.

Kebijakkan pemerintah mengenai moratorium atau jeda penebangan

merupakan langkah preventif untuk menjaga keseimbangan dalam

pemanfaatan sumber daya hutan.

• Peningkatan tekanan internasional dan penguatan kapasitas lembaga

pemerintah untuk menegakan hukum zero burning yang ada bagi

perusahaan. Penyediaan insentif untuk tidak melakukan pembakaran.

• Klarifikasi kepemilikan lahan – masyarakat, negara, dan industri - untuk

mendorong pengelolaan lahan basah yang lestari.

Dengan adanya klarifikasi kepemilikan lahan yaitu masyarakat adat,

negara dan industri diharapkan pengelolaan hutan yang bekesinambugan

dapat terwujud.

• Pengembangan mata pencaharian alternatif yang berkelanjutan bagi

masyarakat sehingga mengurangi penggunaan api. Pengembangan

kemitraan yang setara antara pemerintah / perusahaan dan masyarakat

dalam pembangunan lahan basah. Pengalihan pertanian tanaman setahun

menjadi perkebunan/agroforestry (dalam kemitraan dengan

perusahaan)untuk meningkatkan taraf hidup dan menghindari pembakaran

tahunan. Pemilihan tanaman keras yang cocok.

• Mengusulkan pada anggota-anggota ASEAN untuk menjadikan masalah

kebakaran hutan sebagai masalah bersama anggota ASEAN.

Mengingat kebakaran hutan mempunyai dampak negatif dan bersifat

transboundary maka diperlukan adanya kerjasama tingkat regional dalam

upaya menjaga kelestarian hutan khususnya akibat kebakaran hutan.

• Inisiatif kebijakan yang ditujukan untuk menangani masalah-masalah yang

berhubungan dengan kebakaran perlu memperhitungkan biaya maupun

manfaat yang terkait dengan penggunaan api, dan juga distribusinya.

• Penilaian ekonomi terhadap berbagai kebijakan yang ditujukan untuk

menangani masalah deforestasi dan degradasi hutan atau pencemaran

kabut asap, harus memperhatikan penyebab dan dampak yang berbeda.

• Berbagai insentif yang dihadapi para pemegang HPH untuk

menginvestasikan dana pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu

dipahami.

• Masalah pencemaran kabut asap memang perlu diatasi, tetapi masalah

kebakaran yang mengakibatkan deforestasi dan degradasi hutan juga perlu

ditangani karena juga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan.

• Penelitian dan pengkajian kebijakan di masa datang harus ditujukan untuk

meningkatkan pemahaman tentang kerusakan fungsi hutan sebagai akibat

kebakaran, supaya dapat mengestimasi berbagai kisaran potensi kerugian

yang timbul karena pencemaran kabut asap.

• Indikator ekonomi dan juga lingkungan perlu diperhitungkan dalam

pengembangan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menekan

dampak kebakaran dan pencemaran kabut asap.

• Untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih baik, diperlukan

penelitian untuk menilai arela hutan berakses rendah (menggunakan

parameter konservatif mengenai akses manusia), arela hutan primer dan

hutan sekunder yang kondisi lingkungannya berpotensi signifikan

meningkatkan resiko kebakaran.

• Diperlukan adanya suatu kajian untuk menjelaskan kontribusi relatif dari

berbagai kegiatan terhadap pencemaran kabut asap.

• Pengelolaan dan akhirnya regenerasi atau restorasi lahan gambut

diperlukan untuk mencegah pencemaran udara yang signifikan.

• Kesenjangan pengetahuan pada tingkat tertentu pembuat kebijakan

(kabupaten dan propinsi), perlu diisi untuk mengembangkan respon

kebijakan yang tepat.

• Adanya tindakan penghukuman yang jelas, misalnya perusahaan yang

memanfaatkan kebakaran secara illegal harus dituntut, dan jika ternyata

bersalah denda yang dikenakan harus cukup berat sehingga dapat

menjerakan perusahaan lain.

• Mengingat kontribusi lahan gambut dalam emisi karbon, perlu

dipertimbangkan apakah konservasi lahan gambut harus dimasukkan

dalam periode komitmen kedua dari Protokol Kyoto.

• Masyarakat adat harus diberikan pengarahan dan penyuluhan mengenai

bahaya kebakaran hutan dan alternatif teknologi tentang cara pembukaan

lahan tanpa api. Karena selama ini masyarakat adat selalu menggunakan

api dalam setiap usahanya untuk membuka hutan yang akan digunakan

sebagai lahan pertanian dimana hal ini semakin memperparahkebakaran

hutan di Indonesia.

• Masyarakat adat berhak mendapatkan insentif dan kompensasi berupa

layanan kesehatan, pendidikan, infrastuktur dan lapangan pekerjaan akibat

pembakaran hutan yang terbukti dilakukan secara sengaja sesuai dengan

peratuan perundangan yang berlaku.

Karena dengan kebakaran hutan tersebut wilayah masyarakat adat semakin

mengecil, disamping itu lapangan pekerjaan masyarakat adat yang

sebagian besar adalah mengelola hasil-hasil hutan juga turut berkurang

makamerupakan hal yang wajar jika masyarakat mendapatkan kompensasi

dan insetif tersebut.

• Pembuatan perjanjian antara pengusaha, pemerintah dan masyarakat adat

untuk setiap pembukaan lahan, sebagai bukti tertulis.

Sehingga ketika terjadi pelanggaran terdapat kejelasan mengenai apa yang

dilanggar dan siapa saja yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran

tersebut.

• Masalah kebakaran hutan harus dipandang sebagai persoalan global,

sehingga dampak yang diakibatkan menjadi tanggung jawab seluruh

anggota ASEAN.

• Lebih mengefektifkan peran ASEAN dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan di tingkat regional melalui LITBANG dan peningkatan

anggaran dana terhadap upaya penanggulangan kebakaran hutan, serta

memberikan sanksi berupa denda kepada negara yang terbukti melakukan

pelanggaran.

• Bekerjasama dengan elemen-elemen terkait untuk menyelenggarakan

pendidikan dan sosialisasi usaha penmanfaatan hutan dengan prinsip

kelestarian hutan kepada seluruh pihak-pihak yang bersangkutan dalam

usaha menjaga hutan.

Sehingga usaha pemanfaatan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan

penanggulangan kebakaran hutan menjadi tanggung jawab bersama.

• Bekerjasama dengan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk upaya

pencegahan kebakaran hutan.

Karena dengan adanya koordinasi dalam menyediakan fasilitas

pencegahan kebakaran hutan diharapkan dapat eminimlisir dampak dari

kebakaran hutan.

• Pemberian sarana early warning system sebagai upaya penanggulangan

kebakaran hutan.

Dengan demikian kebakaran hutan tersebut dapat langsung dipadamkan

tanpa sempat menjalar ke wilayah lain.

• HPH yang terbukti membakar hutan secara land cleaning yang bukan

wilayah konsesinya maka diwajibkan untuk membangun kembali ¾ hutan

yang terbakar.

Sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang terbukti

melakukan pelanggaran. Dan membuat pengusaha lain yang

ininmelakukan pelanggaran tersebut berpikir dua kali sebelu melakukan

tindak pelanggaran.

DRAFT REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK DIREKTOR

UN PROGRAM ENVIRONMENTAL CONSERVATION

” MENJAGA KELESTARIAN HUTAN DARI KERUSAKAN UNTUK

MENJAGA DEGRADASI LINGKUNGAN SECARA GLOBAL“

Tujuan : Meningkatkan Kesadaran dan Tanggung Jawab Terhadap

Kerusakan Lingkungan

Rekomendasi tingkat Internasional :

• Menyusun pedoman aspek-aspek penting mengenai kelestarian lingkungan

khususnya hutan sebagai tanggung jawab internasional dengan membuat

kebijakan secara internasional guna mencegah kerusakan hutan tanpa

menghilangkan kedaulatan suatu negara.

• Melindungi kelestarian hutan secara global dengan membentuk cagar-

cagar untuk diaplikasikan ditingkat regional dan nasional.

Rekomendasi tingkat regional :

• Mengadopsi kebijakan internasional dalam pencegahan

kerusakan hutan ditinggkat regional.

• Membentuk cagar-cagar hutan ditingkat regional untuk

melindungi kerusakan hutan dan sebagai aplikasi dari tingkat

internasional.

Rekomendasi tingkat Nasional :

• Mengadopsi berbagai kebijakan baik dari tingkat internasional maupun

tingkat regional dan diimplementasikan dalam kebijakan nasional

disesuaikan dengan karakter dan kondisi budaya lokal yang ada.

• Membentuk kawasan cagar di tingkat nasional sebagai satu kesatuan

cagar-cagar lain baik ditingkat regional dan internasional.

” MEMANFAATKAN HUTAN LESTARI SEBAGAI MODEL

PENGELOLAAN LAHAN DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN UNTUK

KEPENTINGAN GLOBAL “

Tujuan 1 : Meningkatkan Dukungan dan Keterlibatan Masyarakat Lokal.

Rekomendasi tingkat Internasional :

• Menyusun pedoman aspek-aspek penting mengenai pengelolaan hutan

lestari, termasuk penyelesaian konflik, ketentuan bagi keuntungan lokal,

dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan

tanggung jawab pengelolaan.

Rekomendasi tingkat Regional :

• Mengindentifikasikan dan menelaah faktor-faktor yang menyebabkan

degradasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak

lestari di tingkat regional.

• Survei kepedulian berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan mereka

secara penuh dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai

pengelolaan dan pemanfaatan hutan lestari di tingkat regional.

Rekomendasi tingkat Nasional :

• Survei kepedulian berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan mereka

secara penuh dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan lestari.

• Mengembangkan insentif bagi konservasi dan pemanfaatan sumberdaya

hutan yang berkelanjutan, dan mengembangkan mata pencaharian

alternatif bagi masyarakat lokal apabila kegiatan-kegiatan yang ada

terbatas atau dilarang di dalam zona cagar hutan.

Tujuan 2 : Menjamin Adanya Keselarasan dan Interaksi Antar Elemen

Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Secara Lestari.

Rekomendasi untuk tingkat Internasional :

• Menyusun program-program untuk melindungi kelestarian hutan dengan

cara mengamkapanyekan dampak negatif atas kerusakan hutan.

Mempromosikan arti penting kelestarian hutan untuk keseimbangan dan

kelangsungan hidup.

Rekomendasi untuk tingkat Nasional :

• Memasukkan kelestarian hutan ke dalam rencana untuk

mengimplementasikan sasaran-sasaran pemanfaatan berkelanjutan dari

Agenda 21 dan konvensi-konvensi kelestarian lingkungan hidup.

• Membuat dan mengeluarkan kebijakan dalam perencanaan yang efektif

dan membentuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan

mekanisme yang berlaku.

• Mengindentifikasikan dan menelaah faktor-faktor yang menyebabkan

kerusakan lingkungan hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang

tidak lestari.

• Mengevaluasi produk-produk alami dan jasa lingkungan kemudian

memanfaatkan evaluasi tersebut untuk mempromosikan penghasilan yang

berwawasan lingkungan dan secara ekonomi berkesinambungan bagi

masyarakat lokal.

• Menjamin bahwa keuntungan yang diperoleh dan pemanfaatan sumber

daya hutan dibagi dengan adil dan merata kepada para pemangku

kepentingan, misalnya perolehan dari karcis masuk, penjualan produk-

produk alam atau kerajinan tangan, pemanfaatan teknik konstruksi dan

tenaga kerja lokal, dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang

berwawasan lestari ( terutama kehutanan )

• Membentuk jaringan konsultasi lokal yang terdiri dari para pemangku

kepentingan bidang ekonomi dan sosial, termasuk seluruh pihak yang

memiliki kepentingan (misalnya kelompok bisnis, pertanian, kehutanan,

perburuan, penyedia air, pariwisata, rekreasi, penelitian).

Tujuan 3 : Mengintegrasikan Cagar Hutan Dalam Rencana Pembangunan

Regional.

Rekomendasi untuk tingkat Regional :

• Menyelenggarakan forum-forum pertemuan dan mengembangkan lokasi-

lokasi percontohan untuk mengamati masalah-masalah sosial-ekonomi dan

lingkungan yang terdapat di daerah dan bagi pemanfaatan

keanekaragaman hayati yang penting bagi daerah tersebut secara lestari.


• Memasukkan cagar hutan lestari ke dalam kebijakan pembangunan daerah

dan ke dalam proyek perencanaan tataguna lahan.

• Memacu sektor-sektor yang berperan dalam pemanfaatan lahan yang

berdekatan dengan kawasan cagar hutan lestari untuk mengadopsi

kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan pemanfaatan lahan secara

berkelanjutan.

“ MEMANFAATKAN CAGAR HUTAN LESTARI UNTUK PENELITIAN,

PEMANTAUAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN “

Tujuan 1 : Meningkatkan Pengetahuan Tentang Interaksi Antara Manusia

dan Lingkungan Hutan Lestari.


• Memanfaatkan Jaringan Cagar Hutan Dunia untuk melakukan penelitian

komparatif tentang lingkungan dan sosial-ekonomi, termasuk penelitian

jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk

menyelesaikannya.

• Memanfaatkan Jaringan Cagar Hutan Dunia untuk program penelitian

internasional yang berkaitan dengan topik-topik seperti keanekaragaman

hayati, desertifikasi, siklus air, ethnobiologi, dan perubahan global.

• Memanfaatkan Jaringan Cagar Hutan Dunia untuk program kerjasama

penelitian pada tingkat regional dan internasional, seperti yang terdapat di

wilayah belahan bumi selatan, Asia Timur dan Amerika Latin.

• Mendorong pengembangan sarana yang inovatif, penelitian antar disiplin

ilmu untuk cagar hutan lestari, termasuk sistem-sistem model yang

fleksibel untuk mengintegrasikan data sosial, ekonomi dan ekologi.

• Mengembangkan pusat informasi untuk sarana penelitian dan metodologi

bagi cagar hutan lestari.

• Mendorong adanya interaksi antara Jaringan Cagar Hutan Dunia dan

berbagai jaringan penelitian dan pendidikan lainnya, dan memfasilitasi

pemanfaatan cagar hutan lestari untuk proyek-proyek kerjasama di bidang

penelitian antara universitas dan lembaga-lembaga pendidikan dan

penelitian, pada sektor swasta maupun publik, dan organisasi non

pemerintah maupun pada tingkat pernerintah.


• Mengintegrasikan cagar hutan lestari dengan program penelitian ilmiah

nasional dan regional, dan menghubungkan kegiatan-kegiatan penelitian

tersebut ke dalam kebijakan nasional dan regional tentang konservasi dan

pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk tingkat masing-masing cagar :

• Memanfaatkan cagar hutan lestari untuk penelitian dasar dan terapan,

terutama proyek-proyek yang mempunyai fokus tentang masalah-rnasalah

lokal, proyek-proyek antar disiplin ilmu yang mengintegrasikan ilmu

pengetahuan alam dan ilmu sosial, dan proyek-proyek yang melibatkan

rehabilitasi ekosistem yang mengalami kerusakan, konservasi tanah serta

pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam.

• Mengembangkan sistem pengolahan data untuk kepentingan penelitian dan

pemantauan dalam pengelolaan cagar hutan lestari.

Tujuan 2 : Meningkatkan Kegiatan Pemantauan.


• Memanfaatkan Jaringan Cagar Hutan Dunia di tingkat internasional,

regional, nasional dan lokal, sebagai prioritas jangka panjang pemantauan

kawasan untuk program-program internasional yang memfokuskan pada

topik-topik seperti sistem observasi ekosistem daratan, perubahan global,

keanekaragaman hayati, dan kelestarian hutan.

• Mendorong pemakaian protokol-protokol baku untuk meta-data

mengenai deskripsi flora dan fauna, untuk memfasilitasi pertukaran

informasi, aksesibilitas dan pemanfaatan informasi ilmiah yang dihasilkan

dari cagar hutan lestari.


• Mendorong partisipasi cagar hutan lestari dalam program nasional

mengenai pemantauan ekologi dan lingkungan serta pengembangan

hubungan antara cagar hutan lestari dan lokasi pemantauan dan jaringan

lainnya.


• Memanfaatkan cagar untuk melakukan inventarisasi fauna dan flora,

mengumpulkan data ekologi dan sosial-ekonomi, melakukan observasi

meteorologi dan hidrologi, mengkaji dampak polusi, dan sebagainya,

untuk kepentingan ilmiah dan sebagai dasar pengelolaan kawasan.

• Memanfaatkan cagar sebagai tempat eksperimen untuk pengembangan dan

pengujian berbagai metode dan pendekatan untuk evaluasi dan

pemantauan keanekaragaman hayati, pelestarian dan kualitas kehidupan

mahluknya.

• Memanfaatkan cagar untuk mengembangkan indikator pelestarian (dalam

arti ekologi, ekonomi, sosial dan institusional) untuk berbagai kegiatan

produktif.

• Mengembangkan sistem pengolahan data untuk pemanfaatan hasil

penelitian dan pemantauan dalam pengelolaan cagar hutan lestari.

Tujuan 3 : Meningkatkan Pendidikan, Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.


• Memfasilitasi tukar menukar pengalaman dan informasi antar cagar hutan

lestari, yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan tenaga sukarela

dan masyarakat dalam pengelolaan cagar hutan lestari .

• Mempromosikan pengembangan system komunikasi untuk menyebarkan

informasi mengenai cagar hutan lestari dan pengalaman di lapangan.

Rekomendasi untuk tingkat regional

• Mendorong partisipasi cagar hutan lestari dalam berbagai jaringan dan

program internasional, untuk mempromosikan keterkaitan antara

pendidikan dan kesadaran masyaraka dalam tingkat regional


• Memasukkan informasi mengenai konservasi dan pemanfaatan lestari,

yang diterapkan pada cagar hutan lestari dalam program-program sekolah

dan buku panduan mengajar, serta melalui berbagai media.

• Mendorong partisipasi masyarakat lokal, murid-murid sekolah dan

pemangku kepentingan lain dalam berbagai program pendidikan dan

pelatihan dan dalam kegiatan- kegiatan penelitian dan pemantauan dalam

cagar hutan lestari.

• Membangun pusat informasi pengunjung mengenai cagar hutan lestari,

kepentingannya bagi konservasi dan pemanfaatan lestari keanekaragaman

hayati, dampak sosial-budayanya, dan program-program pendidikan dan

sumber dayanya.

• Mempromosikan pusat-pusat pendidikan ekologi dalam setiap cagar hutan

lestari sebagai sarana untuk pendidikan murid-murid sekolah dan

kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Tujuan 4 : Meningkatkan Kegiatan Pelatihan Untuk Para Pakar Dan Manajer.


• Memanfaatkan Jaringan Cagar Hutan Lestari Dunia untuk mendukung dan

mendorong peluang-peluang pelatihan dan program internasional.


• Memanfaatkan cagar hutan lestari untuk pelatihan lapangan dan kegiatan-

kegiatan seminar nasional, regional dan lokal.


• Menentukan pelatihan yang dibutuhkan oleh para manajer cagar hutan

lestari dalam abad ke 21 dan mengembangkan model program pelatihan

untuk topik-topik tertentu seperti bagaimana merencanakan dan

menerapkan program inventarisasi dan pemantauan di cagar hutan lestari,

bagaimana menganalisa dan menelaah kondisi sosial-budaya, bagaimana

menyelesaikan konflik, dan bagaimana mengelola bersama sumber daya di

dalam suatu ekosistem.

Dalam implementasi lokal / tingkat Daerah :

• Mendorong penyelenggaraan pelatihan dan peluang kerja yang sesuai

untuk masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lain supaya dapat

sepenuhnya berpartisipasi dalam program-program inventarisasi,

pemantauan dan penelitian di cagar hutan lestari.

• Mendorong program-program pelatihan untuk masyarakat lokal dan unsur-unsur lokal lainnya (seperti pengambil keputusan, tokoh masyarakat, dan mereka yang bekerja di bidang produksi, alih teknologi, dan program pengembangan masyarakat) sehingga dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan cagar hutan lestari.

“ MENERAPKAN KONSEP CAGAR HUTAN LESTARI “

Tujuan 1 : Mengintegrasikan Fungsi Cagar Hutan Lestari.


• Mengidentifikasi dan mempublikasikan contoh (dari model atau contoh

ilustratif) cagar hutan lestari, yang pengalarnan-pengalamannya dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak lain, di tingkat nasional, regional dan

internasional.


• Memberikan arahan/saran dalam elaborasi dan tinjauan periodik

mengenai strategi dan rencana kerja nasional pengelolaan cagar hutan

lestari.

• Mengkoordinasi pembentukan forum-forum dan mekanisme pertukaran

informasi bagi para manajer cagar hutan lestari.

• Menyiapkan dan menyebarkan informasi tentang bagaimana

mengembangkan rencana-rencana pengelolaan atau kebijakan untuk cagar

hutan lestari.

Rekomendasi untuk tingkat nasional :

• Menjamin bahwa setiap cagar hutan lestari memiliki kebijakan

pengelolaan atau perencanaan yang efektif dan otoritas yang sesuai atau

mekanisme untuk melaksanakannya.

• Mendorong inisiatif sektor swasta untuk membangun dan memelihara

kegiatan-kegiatan yang selaras dengan lingkungan dan kondisi sosial di

zona-zona yang sesuai di cagar hutan lestari dan sekitarnya sehingga

menstimulus pembangunan masyarakat.

• Mengembangkan dan secara periodic meninjau strategi dan rencana kerja

nasional untuk cagar hutan lestari; strategi ini harus berusaha mencari nilai

tambah cagar hutan lestari yang dikaitkan clengan kebijaksanaan nasional

lainnya untuk bidang konservasi.

• Membentuk forum-forum dan mekanisme pertukaran informasi lainnya

untuk para manajer cagar hutan lestari.

• Menyiapkan pedoman mengenai masalah-masalah pengelolaan di cagar

hutan lestari, termasuk metode untuk menjamin partisipasi masyarakat

lokal, studi kasus dari berbagai macam pengelolaan, dan teknik

penyelesaian konflik.

Dalam implementasi lokal / tingkat Daerah :

• Mengidentifikasi dan memetakan berbagai zona cagar hutan lestari dan

menentukan statusnya tersebut.

• Mempersiapkan, melaksanakan dan memantau rencana pengelolaan secara

menyeluruh atau kebijakan yang mencakup semua zona-zona di cagar

hutan lestari.

• Menentukan dan menetapkan mekanisme kelembagaan untuk mengelola,

mengkoordinasi dan mengintegrasikan berbagai program kegiatan cagar.

• Menjamin bahwa masyarakat lokal dapat berpartisipasi dalam perencanaan

dan pengelolaan cagar hutan lestari.

• Mendorong inisiatif sektor swasta untuk membangun dan memelihara

kegiatan yang sesuai dengan pelestarian lingkungan dan kondisi sosial di

cagar dan sekitarnya.

Tujuan 2 : Memantapkan Jaringan Cagar Hutan Lestari Dunia.


• Memfasilitasi penyediaan sumber daya yang memadai untuk implementasi

Kerangka Hukum Jaringan Cagar Hutan Lestari Dunia.

• Memfasilitasi kegiatan mengenai tinjauan periodik oleh setlap negara atas

cagar Hutan Lestarinya, sebagaimana yang diharuskan oleh Kerangka

Hukum Jaringan Cagar Hutan Lestari Dunia, dan membantu negara-negara

tersebut dalam upaya membuat cagar hutan lestari mereka berfungsi.

• Mendukung fungsi Badan Penasehat untuk Cagar Hutan Lestari dan

mempertimbangkan sepenuhnya serta memanfaatkan sepenuhnya

rekomendasi dan pengarahan mereka.

Rekomendasi tingkat Regional :

• Memimpin pengembangan komunikasi antar cagar hutan lestari, dengan

memperhatikan kemampuan komunikasi dan teknik mereka, dan

memperkuat jaringan regional atau tematik yang telah ada dan

direncanakan.

• Mengembangkan hubungan dan kemitraan yang kreatif dengan jaringan

lain atau kawasan yang dikelola dengan konsep yang serupa, dan dengan

organisasi kepemerintahan dan non-pemerintah internasional dengan

tujuan yang selaras dengan cagar hutan lestari.

• Mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama antar cagar hutan lestari dan

mendorong cagar lintas batas.

• Meningkatkan peranan cagar hutan lestari dengan menyebarkanluaskan

bahan-bahan informasi, mengembangkan kebijakan komunikasi, dan

mengedepankan peran mereka sebagai anggota Jaringan Cagar Hutan

Lestari Dunia.

• Sedapat mungkin, mengupayakan pemasukan cagar hutan lstari ke dalam

proyek-proyek yang didanai oleh organisasi bilateral atau multilateral.

• Membuat standar dan metodologi untuk mengumpulkan dan menukar

berbagai data dan membantu aplikasinya melalui Jaringan Caga Hutan

Lestari.

Rekomendasi untuk tingat Nasional :

• Memobilisasi dana dan sektor swasta dari para pengusaha, LSM dan

yayasan untuk kepentingan cagar hutan lestari.

• Memfasilitasi penyediaan sumber daya yang memadai untuk implementasi

Kerangka Hukum Jaringan Cagar Hutan Lestari Dunia.

• Mengembangkan mekanisme di tingkat nasional untuk mengarahkan dan

mengkoordinasikan cagar hutan lestari dan mempertimbangkan

sepenuhnya dan memanfaatkan rekomendasi dan petunjuknya.

• Menyusun suatu evaluasi status dan pengelolaan setiap cagar hutan lestari

dari suatu negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Kerangka

Hukum, dan menyediakan sumber daya yang sesuai untuk mengatasi

berbagai kekurangan.

• Mengembangkan hubungan dan kemitraan yang kreatif dengan jaringan

lain atau kawasan yang dikelola dengan serupa dan dengan organisasi-

organisasi pemerintah dan non-pemerintah internasional dengan tujuan

yang sama dengan cagar hutan lestari.

• Mencari peluang-peluang untuk mendukung kerjasama antara cagar hutan

lestari dan membangun cagar hutan lestari lintas batas, bila memadai.

• Meningkatkan peran lebih cagar hutan lestari dengan menyebarkanluaskan



Lestari Dunia.

• Memasukan cagar hutan lestari dalam proposal-proposal untuk

mendapatkan dana dari mekanisme sumber pendanaan internasional dan

bilateral, termasuk dari Global Environment Facility.

• Memobilisasi dana dari sektor swasta, para pengusaha, LSM dan yayasan

untuk kepentingan cagar hutan lestari.


• Meningkatkan peranan cagar hutan lestari dengan menyebarluaskan



Lestari Dunia.

• Memobilisasi dana dari sektor swasta dari para pengusaha, LSM dan

yayasan untuk kepentingan cagar hutan lestari.

jurusan ilmu hubungan internasional · pdf file... kerusakan hutan yang terjadi di indonesia...

Documents