jurnal22.pdf

7/21/2019 JURNAL22.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/jurnal22pdf 1/27

ANALISIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI PADA KPRI JUJUR

PEMKAB BINTAN DI TANJUNGPINANG Oleh :

Mustakim

0904 6220 1 231

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji

(UMRAH) Tanjungpinang.

ABSTRAKSI

Penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kinerja koperasi KPRI JUJUR

Pemkab Bintan di Tanjungpinang cukup sehat dinilai dari Aspek Permodalan, Aspek

Kualitas Aktiva Produktiv, Aspek Manajemen, Aspek Efesiensi, Aspek Likuiditas,Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Aspek Jati diri Koperasi.

Dari hasil penelitian, tingkat kesehatan koperasi adalah termasuk pada kategori

“CukupSehat ” dengan total skor 72,7 dari keseluruhan skor 100. Bila dinilai dari penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP memiliki skor 72,7% yang

berada pada range data 60≤ X <80 dengan predikat cukup Sehat.

Kata Kunci : Permodalan, Kualitas Aktiva Produktiv, Manajemen, Efesiensi,Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, Jati diri Koperasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang masalah: Koperasi merupakan suatu wadah untuk memenuhi

kebutuhan anggotanya salah satunya yaitu memberikan modal dengan bunga yang

kecil. Para anggota biasanya memerlukan bantuan berupa modal untuk memulai suatuusaha, dan dengan keikutsertaanny adalam koperasi akan memudahkan mereka

mendapatkan modal namun dengan bunga yang tidak memberatkan anggotanya.

Pembentukan koperasi bertujuan salah satunya yaitu mendorong masyarakat untukmandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga tidak selalu tergantung

atau menggantungkan nasib hidupnya kepada pemerintah. Koperasi diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola keuangan untukmelakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

pasal 1 (satu) ayat 1 (satu), “koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang

perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanyasebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan

bersama di bidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

Koperasi.”Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi menurut

usahanya. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa bagi anggotanya berupa simpanan dan pinjaman.

Kegiatan koperasi simpan pinjam yaitu melakukan pemungutan uang kepada

anggotanya yang dijadikan sebagai modal awal koperasi tersebut. Kemudian modal



tersebut dikelola dan diolah oleh pengurus koperasi dalam melakukan pelayanan jasa

berupa pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.

Koperasi simpan pinjam bisa disebut juga sebagai Banknya masyarakat untukmenyimpan dan meminjam uang sebagai usaha bagi anggotanya. Semakin besar

jumlah simpanan anggota semakin besar pula dana yang bisa dipinjamkan kepada

anggota lain yang membutuhkan. Semakin besar pinjaman yang dilakukan dengan pengembalian sesuai yang diharapkan, maka akan menambah keuntungan bagikoperasi tersebut.

Keuntungan dari kegiatan koperasi salah satunya yaitu dengan pembagian

Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggotanya. SHU yang diberikan koperasi sebagai pelayanan untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi. SHU dibagikan sesuai

dengan besarnya jasa usaha yang diberikan oleh anggota untuk koperasi tersebut.

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi berdasarkan peraturan menteri negara

koperasi dan usaha kecil menengah nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam

koperasi, pasal 2 yaitu: “Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi

bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai,gerakan koperasi, danmasyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan

pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip

kehati- hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakatdisekitarnya.”

Pertumbuhan koperasi tidak hanya dirasakan di masyrakat umum namun juga

berkembang di setiap instansi pemerintahan. Koperasi-koperasi di instansi pemerintahan sering disebut sebagai Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

Salah satu koperasi milik pemerintah yaitu KPRI JUJUR Pemerintah Daerah

Kabupaten Bintan. KPRI JUJUR pemerintah daerah Kabupaten Bintan merupakan

koperasi simpan pinjam yang memberikan pelayanan jasa simpan pinjam kepadaanggota koperasi. Untuk itu peneliti ingin mendalami lebih jauh bagaimana penilaian

kesehatan koperasi pada KPRI JUJUR pemkab Bintan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:

1. Apakah kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang

dinilai dari aspek Permodalan telah berjalan dengan baik ?2. Apakah kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang

dinilai dari aspek Kualitas Aktiva Produktif telah berjalan dengan baik ?


dinilai dari aspek Manajemen telah berjalan dengan baik ?4. Apakah kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang

dinilai dari aspek Efesiensi telah berjalan dengan baik ?

5. Apakah kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinangdinilai dari aspek Likuiditas telah berjalan dengan baik ?


dinilai dari aspek Kemandirian dan Pertumbuhan telah berjalan dengan baik?




dinilai dari aspek Jati Diri Koperasi telah berjalan dengan baik ?


dinilai telah berjalan dengan baik ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengukur tingkatkesehatan dari aspek Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi,

Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jatidiri Koperasi pada KPRI JUJUR

Pemkab Bintan di Tanjungpinang.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.Perekonomian harus dilaksanakan bersama untuk mencapai

kemakmuran rakyat.Hal ini berarti juga bahwa masyarakat mempunyai hak untuk

melakukan usaha bersama dalam mengelola perekonomian untuk kesejahteraanrakyat.Kemakumuran rakyat yang diutamakan bukan kemakmuran diri pribadi.

Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan rakyat berdasar atas kekeluargaan

yaitu dengan mendirikan Koperasi.Koperasi berasal dari kata Co (bersama) danOperation (usaha) yang berarti usaha bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian,

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badanhukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk

menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang

ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.Sedangkan

perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

Rudianto (2010: 3) menjelaskan pengertian koperasi yaitu suatu perkumpulanyang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan

untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan suatu badan hokum

yang memiliki unsur demokrasi berdasarkan asas kekeluargaan, ekonomi, sosial dan

budaya.Usaha koperasi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atau kekayaan,namun juga harus demokratis, ekonomi dan sosialnya di masyarakat terutama

terhadap anggotanya.

penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai koperasi yaitu bahwakoperasi merupakan usaha yang dibentuk dengan sukarela dan adanya kemauan setiap

anggota, yang dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh setiap anggota, mempunyai

tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan pembagian hasil secara adil.

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian,

koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka; b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;



e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota,

pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada

masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan

Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local,

nasional, regional, dan internasional; dang. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan danmasyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Jenis-jenis koperasi menurut Swastha dan Sukatjo (2007: 70), koperasi dapatdigolongkan menurut fungsi-fungsi yang dilakukan ada 3 (tiga) macam koperasi

yaitu:

1. Koperasi ProduksiMemproduksi dan menjual barang secara bersama-sama. Contoh jenis

koperasi yang dapat digolongkan kedalam koperasi produksi adalah: koperasi

kerajinan, koperasi perikanan, koperasi pertanian dan sebagainya.2.

Koperasi Konsumsi

Koperasi yang mempunyai kegiatan di bidang penyediaan barang-barang

yang dibutuhkan konsumen, terutama anggota koperasi.Barang yang dibeli

kemudian dijual kembali dengan harga yang rendah.Contoh koperasikonsumsi adalah PKPN.

3. Koperasi Kredit

Koperasi yang beroperasi di bidang pemberian kredit kepada para anggotadan bukan anggota dengan bunga yang serendah-rendahnya.Sumber dananya

berasal dari simpanan anggota sendiri.Koperasi kredit biasanya disebut

sebagai koperasi simpan pinjam.

Ekuitas koperasi adalah modal yang terdapat pada koperasi. Menurut

Rudianto (2010:6) menyatakan modal koperasi terdiri atas lima yaitu :

1. Modal AnggotaModal anggota ini merupakan modal yang telah diberikan atau

disetorkan anggota kepada koperasi.Modal dilihat dari sudut pandang anggota

disebut dengan simpanan. Simpanan ini terbagi ataas tiga kelompok yaitu:a. Simpanan pokok yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang

harus disetorkan oleh setiapanggota pada waktu masuk menjadi anggota.

Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut

masih menjadi anggota koperasi. b. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh

anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu yang harus dibayarkan oleh

anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis

simpanan wajib anggaran rumah tangga dan keputusan pada rapat anggota.c. Simpanan sukarela yaitu jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau

bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.

Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena



itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota

dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka panjang.

2. Modal SumbanganAdalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang

yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal

sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan. Modal sumbangan dapat diberikan atau dibagikan kepadaanggota apabila koperasi akan dibubarkan.

3. Modal Penyertaan

Adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai denganuang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat

struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4. Cadangan

Adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disishkan oleh koperasiuntuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau

ketetapan rapat anggota.Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan

pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.5. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode

tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh

penghasilan itu.Jumlah SHU tahun berjalan aka terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi

berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di

neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karenasudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana can cadangan.

Laporan keuangan merupakan laporan hasil kegiatan selama satu periode yang

menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha yang dilakukan, program-program yangsudah terlaksana dan arus kas perusahaan secara keseluruhan untuk

dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan koperasi menurut Burhanuddin (2010: 58) adalahinterpretasi kondisi keuangan suatu koperasi selama periode tertentu sehingga fungsi

laporan keungan memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan harus ditulis dan disusun sesuai dengan standarakuntansi.Sedangkan laporan keuangan koperasi harus sesuai dengan standar khusus

akuntansi koperasi.

Standar akuntasi keuangan koperasi berdasarkan PSAK No. 27 adalah sebagai

berikut:1. Laporan keungan koperasi meliputi Neraca, perhitungan hasil usaha, laporan

arus kas dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan perubahan kekayaan

bersih sebagai laporan keuangan tambahan.

2. Perhitungan hasil usaha harus dapat menunjukkan usaha yang berasal darianggota dan bukan anggota.

3. Alokasi pendapatan dan beban kepada anggota dan bukan anggota pada

perhitungan hasil usaha, berdasarkan perbandingan manfaat yang diterimaoleh anggota dan bukan anggota.



4. Laporan keuangan koperasi bukan laporan keuangan konsolidasi dari

koperasi-koperasi.

5. Dalam hal koperasi mempunyai perusahaan dan unit-unit usaha yang beradadi bawah satu pengelolaan maka disusun laporan keuangan konsolidasi atau

laporan keuangan anggota.

Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi: Penilaian kesehatan koperasi

dilakukan berdasarkan pada peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil danmenengah republik indonesia nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008, kemudian

mengalami perubahan pada lampiran 1 yang diatur dalam peraturan menteri negara

koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor

14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas Peraturan menteri negara koperasidan usaha kecil dan menengah Nomor 20/Per/M.UKM/XI/2008 tentang petunjuk

pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

Tujuan dari pedoman penilaian kesehatan koperasi pada pasal 2 permen

K.UKM nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 adalah untuk memberikan pedomankepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KSP dan USP koperasi

dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara

profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepadaanggota dan masyarakat disekitarnya.

Adapun sasaran pedoman penilaian kesehatan KSP dan USP koperasi pada pasal 3

yaitu:1.

Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang sehat dan mantap

sesuai dengan jatidiri koperasi.

2.

Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP koperasi yang efektif, efisien dan

profesional.3. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain

dan atau anggotanya.

Sedangkan pada pasal 4 permen KUKM nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008,

landasan kerja penilaian kesehatan KSP dan USP adalah sebagai berikut:

1. KSP dan USP KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan

jelas menunjukkan perilaku koperasi.

2. KSP dan USP Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri

dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) ataukekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas

menolong diri sendiri ( self help).

3. Maju mundurnya KSP dan USP Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh

anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi ( self responsibility).



4. Anggota pada KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem

kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan

ART KSP atau Koperasi yang menyelenggarakan USP.5. KSP dan USP Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih

besarkepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan

oleh lembaga keuangan lainnya.6. KSP dan USP Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal iniKSP dan USP Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana

dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pinjaman

kepada pihak-pihak tersebut.

Adapun ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi meliputi beberapa aspek,

sebagai berikut:

a) Permodalan b) Kualitas aktiva produktif

c) Manajemen

d)

Efisiensie)

Liquiditas

f) Kemandirian dan pertumbuhan

g) Jatidiri Koperasi

Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan

penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi.Penilaian terhadap aspek dilakukan

dengan menggunakan sistem nilai yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai dengan100. Perincian mengenani bobot setiap aspek yang dinilai serta persyaratan dan tata

cara penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi berdasarkan pada pedoman

penilaian kesehatan koperasi.

Penelitian Terdahulu

1. Analisis Kesehatan Unit Simpan Pinjam (USP) pada KPRI “Sunan Kumbul”

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Peneliti: Lisa Sulistyaningsih, 2013,Universitas Brawijaya.

2. Pengaruh Modal Kerja Dengan Laba Usaha Koperasi pada Koperasi Serba

Usaha Sejati Mulia Jakarta. Peneliti: Anna Nurfarhana, 2013, UniversitasIndraprasta PGRI.

3. Analisis Rasio Likuiditas, Rentabilitas dan Efisiensi Penggunaan Modal Kerja

pada KPRI Madrisantosa Kebumen. Peneliti: Widhi Widyasari, 2011,

Universitas Diponegoro.

Kerangka Teoritis



Kerangka teoritis adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan

dari fakta-fakta, observasi, dan telaah kepustakaan tinjauan pustaka dan landasan

teori.Kerangka teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:

Hipotesis

Hipotesis menurut Jeremy Rumengan (2010: 22) adalah jawaban terhadap

masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi

tingkat kebenarannya.Menurut Duwi Priyatno (2010: 9) hipotesis adalah jawabansementara tentenag rumusan masalah penelitian yang belum terbukti kebenarannya.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1= Kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang dinilai telah

berjalan dengan baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) JUJUR Pemerintah Kabupaten Bintan. Adapun

waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan pada tanggal 3 Maret 2014 sampai

bulan Mei 2014.

Populasi dan Sampel

Aktivitas KPRI JUJUR Pemkab Bintan

Kinerja

Laporan Keuangan KPRI JUJUR Pemkab

Bintan

Pengukuran Kesehatan Koperasi

Hasil Penelitian

Kesimpulan



Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan

dikenai generalisasi hasil penelitian (Priyatno. 2010: 8). Populasi merupakan

keseluruhan objek yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalahKoperiasi Pegawai Republik Indonesia JUJUR Pemerintah Kabupaten Bintan yang

mencakup semua yang akan diteliti.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:118). Adapun sampel yang akan diambil dari populasi yang terdapat pada KPRI JUJUR pemerintah Kabupaten Bintan yaitu

laporan pertanggung jawaban pengurus dari tahun 2009-2013.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu mendeskripsikan dalammemecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Untuk mencapai tujuan penelitian dibutuhkan data yang berhubungan dengan objek

untuk mencari jawaban dari permasalahan. Penelitian ini menggunakan metodewawancara, metode dokumentasi dan kepustakaan.

a. Wawancara

Yaitu peneliti datang langsung ke objek penelitian di KoperiasiPegawai Republik Indonesia JUJUR Pemerintah Kabupaten

Bintangunamencari datadan informasi yang dibutuhkan dengan mengadakan pendekatan dan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di

Koperiasi Pegawai Republik Indonesia JUJUR Pemerintah Kabupaten Bintan

(Pengurus dan Anggota).

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukansebagai dasar untuk mengadakan penelitian selanjutnya, yakni data Neraca,

Laporan Laba/Rugi dan buku keuangan lainnya di Koperiasi PegawaiRepublik Indonesia JUJUR Pemerintah Kabupaten Bintan selama 5 (lima)

tahun.c. KepustakaanSetiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari

perpustakaan, studi pustaka merupakan metode informasi yang diperolehdengan mencari dan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan

pembahasan,kemudian dicatat dan dipelajari untuk dijadikan data tambahan.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi-informasi yang menunjang

tema dan judul yang disajikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data (Sugiyono, 2010: 225).Data sekunder diperoleh dari pengambilan dokumentasi objek penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh bersumber dari koperasi yaitu

berupan laporan pertanggungjawaban pengurus tahunan dimulai dari periode

2009 sampai dengan 2013.

Analisis penilaian kesehatan koperasi dilakukan berdasarkan Peraturan



Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor

14/Per/M.KUKM/XII/2009. Adapun bobot dan aspek penilaian koperasi

adalah sebagai berikut:

NoAspek yang

KomponenBobot

Dinilai Penilaian1 Permodalan 15

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 6

Modal Sendirix 100%

Total Aset

b.Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang 6

Beresiko

Modal Sendirix 100 %

Pinjaman diberikan yang beresiko

c. Rasio kecukupan modal sendiri 3

Modal Sendiri tertimbangx 100%

ATMR

2 Kualitas Aktiva Produktif 25

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume 10

pinjaman diberikan

Volume pinjaman pada anggotax 100%

volume pinjaman

b. Rasio Risiko pinjaman bermasala terhadap pinjaman yang 5

Diberikan

Pinjaman Bermasalahx 100%

Pinjaman yang Diberikan

c. Rasio Cadangan Resiko terhadapa pinjaman bermasalah 5

Cadangan Resikox 100%Pinjaman

Bermasalah

catatan : cadangan resiko adalah cadangan tujuan resiko

+ penyisihan penghapusan pinjaman

d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang 5

diberikan

Pinjaman yang beresikox 100%

Pinjaman yang diberikan



3 Manajemen 15a. Manajemen Umum 3

b.Kelembagaan 3

c. Manajemen

Permodalan 3

d. Manajemen Aktiva 3

e. Manajemen Liquiditas 3

4 Efisiensi 10

a. Rasio Beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto 4

Beban operasi

anggota x 100%Partisipasi Bruto

catatan : beban operasi anggota adalah beban pokok

ditambah dengan beban usaha bagi anggota +

beban

perkoperasian. Untuk USP Koperasi beban

perkoperasian dihitung secara proporsional

b. Rasio beban usah terhadap SHU kotor 4

Beban Usahax 100%

SHU Kotor

c. Rasio Efisiensi

Pelayanan2

Biaya Karyawanx 100%

Volume Pinjaman

5 Likuiditas 15

a. Rasio Kas 10

Kas + Bankx 100%

Kewajiban Lancar

b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 5

Pinjaman yang

diberikan x 100%

Dana Yang diterima

catatan : dana yang diterima adalah total pasiva selain

hutang biaya SHU yang belum dibagi



6 Kemandirian dan Pertumbuhan 10

a.Rentabilitas Aset 3

SHU Sebelum pajakx 100%

Total aset

b. Rentabilitas modal sendiri 3

SHU Bagian anggotax 100%

total modal sendiri

c. Kemandirian operasional pelayanan 4

Partisipasi Nettox 100%

Beban Usaha + beban perkoperasian

catatan : beban usaha adalah beban usaha bagi anggota

7 Jatidiri Koperasi 10

a. Rasio Partisipasi bruto 7

Partisipasi brutox 100%

Partisipasi bruto + pendapatan

b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) 3

PEAx 100%

Simpanan pokok + simpanan wajib

PEA = MEPPP + SHU Bagian anggota

Jumlah 100

Tabel 1 : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Cara Penilaian untuk Memperoleh Angka Skor1. Permodalan

a. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkansebagai berikut :

i. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset yang lebih kecil atau sama

dengan 0% diberikan nilai 0.

ii.

Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 denganmaksimum nilai 100.

iii. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4%

nilai dikurangi 5.

iv. Nilai dikalikan bobot sebesa 6% diperoleh skor permodalan.

Berikut tabel standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total

aset adalah sebagai berikut :



Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor

0 ≤ X < 20 25 6 1,50

20 ≤ X < 40 50 6 3,00

40 ≤ X < 60 100 6 6,00

60 ≤ X < 80 50 6 3,00

80 ≤ X ≤ 100 25 6 1,50

Tabel 2 : Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap total aset

b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresikoUntuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang

beresiko, ditetapkan sebagai berikut :

i. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang bersiko lebih

kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.ii. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai tambah 1 dengan nilai

maksimum 100.

iii. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% maka diperoleh skor permodalan.

Rasio Modal

(dinilai dalam %)Nilai

Bobot

(dinilai dalam %)Skor

0 < x < 10 0 6 0

10 < x < 20 10 6 0,6

20 < x < 30 20 6 1,2

30 < x < 40 30 6 1,8

40 < x <50 40 6 2,4

50 < x < 60 50 6 3,0

60 < x < 70 60 6 3,6

70 < x < 80 70 6 4,2

80 < x < 90 80 6 4,8

90 < x < 100 90 6 5,4

≥ 100 100 6 6,0

Tabel 3 : Standar perhitungan skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan

yang beresiko

c. Rasio Kecukupan Modal Sendirii. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri

tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) dikalikan

dengan 100%

ii. Modal tertimbanga dalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP /

USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.iii. ATMR adalah jumlah hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP

koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.iv. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil

perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot resiko

masing-masing komponen aktiva.



v. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara

membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan

100% .

Rasio Modal (%) Nilai Bobot (%) Skor

≤ 4 0 3 0,00

4 < X ≤ 6 50 3 1,50

6 < X ≤ 8 75 3 2,25

>8 100 3 3,00

Tabel 4 : Standar perhitungan rasio kecukupan modal

2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4(empat)

rasio, yaitu:

a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman

diberikan.

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggotaterhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Rasio(%) Nilai

Bobot(%) Skor

<2525<X<50

50<X<75

>75

050

75

100

1010

10

10

0,005,00

7,50

10,00

Tabel 5: Standar Perhitungan Skor RasioVolume Pinjaman pada Anggota

terhadap Total Pinjaman Diberikan.

b.

Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan.

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap

pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagaiberikut:i. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai

berikut:

1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar(PKL)2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)

3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet(Pm)

ii. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

RPM = (50% xPKL) +(75% xPDR) +(100xPm)Pinjamanyang diberikan

Perhitungan penilaian:

1) Untuk rasio 45% atau lebih diberinilai 0;

2) Untuk setiap penurunan rasio1% dari 45% nilai ditambah 2, denganmaksimum nilai100;

3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor



Rasio(%) Nilai Bobot(%) Skor

30 25 5 1,25

26 – 30 50 5 2,50

21 – <26 75 5 3,75

<21 100 5 5,00

Tabel 8: standar perhitungan rasio pinjaman berisiko

3. Manajemen

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi

pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap

jawaban pertanyaan“ya”).

b.

Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan“ya”).

c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap

jawaban pertanyaan“ya”).d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban

pertanyaan“ya”).

e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan“ya”).

JumlahJawabanYa Skor

1 0 25

2 0 50 3 0 75 4 1 00 5 1 25 6 1 50 7 1 75 8 2 00 9 2 25

10 2 50 11 2 75 12 3,00

Tabel 9: Standar Perhitungan ManajemenUmum

JumlahJawabanYa Skor 1 0 50 2 1 00 3 1 50 4 2 00 5 2 50 6 3 00

Tabel 10: Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan



JumlahJawabanYa Skor 1 0,60 2 1,20 3 1,80 4 2,40 5 3,00

Tabel 11: Standar Perhitungan ManajemenPermodalan

Tabel 12: Standar Perhitungan ManajemenAktiva

JumlahJawabanYa Skor 1 0 60 2 1 20 3 1 80 4 2 40 5 3 00

Tabel 13:Standar Perhitungan ManajemenLikuiditas

4. Efisiensi

a.

Efisiensi dihitung rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto.Caraperhitunganrasiobebanoperasianggotaataspartisipasibrutoditetapkan

sebagai berikut:i. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberinilai 0 dan untuk

rasio antara 95 persen hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya

setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai

dengan maksimum nilai 100.ii. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

RasioBebanOperasi

Anggotaterhadap

PartisipasiBruto(%) Nilai

Bobot

(%) Skor

>100 0 4 1 95 <x < 100 5

4 2

90 <x < 95 7

4 3

0<x<90 100 4 4 Tabel 14: Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi

Bruto

b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

JumlahJawabanYa Skor 1 0 30 2 0 60 3 0 90 4 1 20 5 1 50 6 1 80 7 2 10 8 2 40 9 2 70

10 3 00



i. Untuk rasio lebih dari 80% diberinilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio

20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

ii. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperole hskor penilaian:

Rasio BebanUsaha

terhadap SHUKotor (%) Nilai Bobot % Skor

>80 25 4 1 60 <x < 80 50 4 2

40 <x < 60 75 4 3

0<x<40 100 4 4

Tabel 15: Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

c. Rasio efisiensi pelayananPerhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan

membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan ditetapkan

sebagai berikut:

i.

Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1

persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai100.

ii. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

RasioEfisiensi

Staf(Persen) Nilai

Bobot (%) Skor

<5 100 2 2,0

5<x<10 75 2 1,5

10<x < 15 50 2 1,0

>15 0 2 0,0Tabel 16: standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan

5. LikuiditasLikuiditas dihitung melalui pengukuran rasio pinjaman diberikan

terhadap dana yang diterima. Pengukuran rasio pinjaman terhadap danayang diterima ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap

kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum100.

b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Rasio

Pinjaman (%) Nilai

Bobot

(%) Skor

<60 25 5 1,25

60< x<70 50 5 2,50

70< x<80 75 5 3,75

80< x<90 100 5 5

Tabel 17: Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yangDiterima



6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan dihitungmenggunakan rasio rentabilitas modal sendiri. Perhitungannya sebagai berikut:

a.

Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25,untuk setiap kenaikan rasio 1 % nilai ditambah 25 sampai denganmaksimum100.

b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Rasio

Rentabilitas

Ekuitas (%) Nilai

Bobot

(%)Skor

< 3 25 3 0,75

3< x< 4 50 3 1,50

4< x< 5 75 3 2,25

> 5 100 3 3,00

Tabel 18: Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

7. Jati Diri Koperasi

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam

melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik.Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan

partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang

ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberinilai 25 dan untuk setiap kenaikanrasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari

75% nilai maksimum 100.

b.

Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian

Tabel 19: Standar perhitungan partisipasi bruto

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen

sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 7, diperoleh skor

keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkatkesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam 5 golongan yaitu sehat,

cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat. Penetapan

predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Rasio

Partisipasi

Bruto(%) Nilai

Bobot

(%) Skor

<25 25 7 1,75

25 <x < 50 50 7 3,50,

50 <x < 75 75 7 5,25

>75 100 7 7



Tabel 20. Tabel Penetapan Kesehatan Koperasi

PEMBAHASANPermodalan

a. Tingkat Kesehatan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Pada rasio modal sendiri terhadap total asset pada Koperasi Pegawai

Republik Indonesia JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012, dari hasil perhitunganrasio diperoleh yaitu 79,91% yang terletak di rasio modal 60≤ x <80 artinya

bahwa modal sendiri yang dimiliki oleh KPRI JUJUR Pemkab Bintan mampu

mendukung pendanaan terhadap total aset dengan skor 3 untuk skala 1,5sampai 6,00.

b. Tingkat Kesehatan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang

Beresiko

Pada rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012, dari perhitungan rasio

diperoleh yaitu 60,88% yang terletak di rasio modal 60< x<70 artinya bahwa

modal sendiri yang dimiliki oleh KPRI JUJUR Pemkab Bintan mampumendukung pendanaan terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dengan

skor 3,6 untuk skala 0 sampai dengan 6.

c. Tingkat Kesehatan Rasio Kecukupan Modal SendiriPada rasio kecukupan modal sendiri pada KPRI JUJUR Pemkab

Bintan tahun 2012, dari perhitungan rasio diperoleh yaitu 10,13% yang

terletak di rasio modal >8%artinya bahwa modal sendiri yang dimiliki oleh

KPRI JUJUR Pemkab Bintan tingkat kecukupannya tinggi, dengan skor 3

untuk skala 0 sampai dengan 3.

ASPEK SKOR bobotPersentase

(%)

PERMODALAN 15a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total

Asset3,00 6

b.Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjamandiberikan yang beresiko

3,606

9,6

SKOR PREDIKAT

80< x < 100 SEHAT

60< x < 80 CUKUP SEHAT

40< x < 60 KURANG SEHAT

20< x < 40 TIDAK SEHAT

< 20 SANGAT TIDAK SEHAT



c.Rasio Kecukupan Modal 3,00 3

Tabel 21. Hasil penilaian kinerja dari aspek permodalan

Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman

DiberikanRasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman

Diberikan pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012, dari perhitunganrasio diperoleh yaitu 100% yang terletak di rasio > 75% artinya rasio volume

pinjaman anggota terhadap total volume pinjaman diberikan oleh KPRI

JUJUR Pemkab Bintanhanya kepada anggota koperasi sehingga 100 % total

pinjaman diberikan kepada anggota. b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan pada

KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012, dari perhitungan rasio diperoleh

yaitu 13,70% yang terletak di rasio 10<x≤20% artinya bahwa resiko

pinjaman bermasalah pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan tergolong kecil,dengan skor 3 untuk skala 0 sampai dengan 5.

c. Rasio Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman BermasalahRasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah pada KPRI

JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012, dari perhitungan rasio diperoleh yaitu

102,88 % terletak pada rasio 90<x≤100 dengan skor 5. Bahwa cadanganresiko terhadap resiko pinjaman yang diberikan sangan sehat. Cadangan

yang diberikan lebih besar karena termasuk cadangan umum, sehingga

resiko pinjaman bermasalah bisa diatasi secepatnya.

d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikanRasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan pada

KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012, perhitungan rasio diperoleh nilai13,70% yang terletak pada rasio <21 %. Bahwa pinjaman yang beresikoterhadap pinjaman yang diberikan mempunyai skor 5, artinya pinjaman

beresiko masih kecil terhadap pinjaman yang diberikan.


(%)

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIFa. Rasio volume pinjaman pada

anggota terhadap total volume pinjaman diberikan

b. Rasio resiko pinjaman bermasalah

terhadap pinjaman diberikanc.

Rasio cadangan resiko terhadapresiko pinjaman bermasalah

d. Rasio pinjaman yang beresiko

terhadap pinjaman yang diberikan

10

3

5

5

2510

5

5

5

23

Tabel 22. Hasil penilaian kinerja dari aspek Kualitas Aktiva Produtif



Manajemen

a. Manajemen Umum

Manajemen umum pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan memiliki 12 pertanyaan dengan jawaban “ya” sebanyak 10 dengan skor 2,50, artinya

manajemen umum KPRI JUJUR Pemkab Bintan digolongkan sehat.

b.

Manajemen KelembagaanManajemen kelembagaan pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan memiliki 6 pertanyaan dengan jawaban “ya” sebanyak 3 dengan skor 1,50, artinya

manajemen umum KPRI JUJUR Pemkab Bintan digolongkan cukup sehat.

c. Manajemen PermodalanManajemen permodalan pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan memiliki 5

pertanyaan dengan jawaban “ya” sebanyak 5 dengan skor 3,0, artinya

manajemen umum KPRI JUJUR Pemkab Bintan digolongkan sangat sehat.

d. Manajemen AktivaManajemen aktiva pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan memiliki 10


manajemen umum KPRI JUJUR Pemkab Bintan digolongkan sehat.e.

Manajemen Likuiditas

Manajemen umum pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan memiliki 5


manajemen umum KPRI JUJUR Pemkab Bintan digolongkan sehat.


(%)

MANAJEMENa. Manajemen umum

b. Manajemen kelembagaan

c. Manajemen permodalan

d.

Manajemen aktivae.

Manajemen likuiditas

2,5

1,5

3

2,103

153

3

3

33

12,10

Tabel 23. Hasil penilaian kinerja dari aspek Manajemen

Efisiensi

a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi BrutoRasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada KPRI JUJUR

Pemkab Bintan tahun 2012, perhitungan rasio yaitu 11,21% terletak pada rasio

0<x<90. Bahwa beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto sangat kecilsehingga tergolong sehat dengan skor 4.

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Penilaian kesehatan rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada KPRIJUJUR Pemkab Bintan tahun 2012, dari perhitungan rasio diperoleh yaitu74,57% yang terletak pada rasio 60 <x < 80, artinya beban usaha terhadap

SHU kotor memperoleh skor 2 untuk skala 1 sampai dengan 4 yaitu tergolong

cukup sehat.

c. Rasio efisiensi PelayananPada rasio efisiensi pelayanan pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan tidak

memiliki karyawan, pelayanan dilakukan oleh pengurus langsung sehingga



hanya diberikan honor bagi pengurus. Perhitungan rasionya yaitu 1,36%

terletak pada rasio <5. Bahwa rasio pelayanan sangat sangat efisien dengan

skor 2.


(%)

EFISIENSIa. Rasio biaya operasional pelayananterhadap partisipasi bruto

b. Rasio beban usaha terhadap SHU

kotorc. Rasio efisiensi pelayanan

4

22

104

4

2

8

Tabel 24. Hasil penilaian kinerja dari aspek Efesiensi

Likuiditas

a. Rasio Kas

Rasio kas pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan diperoleh perhitungan yaitu

107% terletak pada rasio >20. Bahwa rasio kas pada KPRI JUJURmemperoleh nilai skor 2,5 yang berarti digolongkan sangat sehat.

b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterimaPenilaian kesehatan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang

diterima pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan diperoleh perhitungan yaitu 94,62

% yang terletak pada rasio 80< x<90. Bahwa rasio pinjaman yang diberikan

terhadap dana yang diterima sangat sehat dengan skor 5.


(%)

LIKUIDITASa. Rasio kas

b.

Rasio pinjaman yang diberikanterhadap dana yang diterima

2,5

5

1510

5

7,5

Tabel 25. Hasil penilaian kinerja dari aspek Likuiditas

Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012

diperoleh perhitungan yaitu 4,71% yang terletak pada rasio < 5. Bahwa rasiorentabilitas aset KPRI JUJUR digolongkan belum sehat dengan skor nilai

0,75.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Pada rasio rentabilitas modal sendiri KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun2012 diperoleh perhitungan 2,36% yang terletak pada rasio < 3%. Bahwa

rasio rentabilitas modal sendiri digolongkan belum sehat dengan nilai skor

0,75.c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan pada KPRI JUJUR Pemkab

Bintan tahun 2012 diperoleh perhitungan 146,80% yang terletak pada rasio >



100 %. Bahwa rasio kemandirian operasional pelayanan digolongkan sangat

sehat dengan nilai skor 4.


(%)

KEMANDIRIAN DAN

PERTUMBUHANa. Rasio rentabilitas aset b. Rasio rentabilitas modal sendiri

c. Rasio kemandirian operasional

pelayanan

0,75

0,75

4

10

334

5,5

Tabel 26. Hasil penilaian kinerja dari aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.

Jati Diri

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012

diperoleh perhitungan 86,68% terletak pada rasio >75 %. Bahwa rasio partisipasi bruto digolongkan sehat dengan nilai skor 7.

b. Rasio Promosi Ekonomi AnggotaRasio promosi ekonomi anggota pada KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun

2012 diperoleh perhitungan 3,63 %, terletak pada rasio <5 %. Bahwa rasio

promosi ekonomi anggota KPRI JUJUR digolongkan belum sehat dengan skor

0,00.


(%)

JATIDIRI KOPERASIa. Rasio partisipasi bruto

b.

Rasio PEA

7

0

107

3

7

Tabel 27. Hasil penilaian kinerja dari aspek Jatidiri Koperasi

Berdasarkanhasil dari penilaian pada semua aspek kesehatan KPRIJUJUR Pemkab Bintan tahun 2012, selanjutnya akan dihitung tingkat

kesehatan koperasi secara keseluruhan untuk mengetahui apakah koperasi

tersebut berpredikat sehat atau belum.

Berikut tabel hasil penilaian kesehatan koperasi pada KPRI JUJURPemkab Bintan tahun 2012.


(%)

PERMODALAN 15

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset 3,00 6

b.Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan

yang beresiko 3,60 6

9,6

c.Rasio Kecukupan Modal 3,00 3

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIFe. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap

10 2510



total volume pinjaman diberikan

f. Rasio resiko pinjaman bermasalah terhadap

pinjaman diberikang. Rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman

bermasalah

h.

Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

3

5

5

5

5

5

23

MANAJEMEN

f. Manajemen umumg. Manajemen kelembagaan

h. Manajemen permodalan

i. Manajemen aktiva

j. Manajemen likuiditas

2,51,5

3

2,10

3

15

33

3

3

3

12,10

EFISIENSId. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap

partisipasi brutoe. Rasio beban usaha terhadap SHU kotorf. Rasio efisiensi pelayanan

4

22

104

42

8

LIKUIDITAS

c. Rasio kasd. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana

yang diterima

2,55

15

105

7,5

KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHANd.

Rasio rentabilitas aset

e. Rasio rentabilitas modal sendiri

f. Rasio kemandirian operasional pelayanan

0,75

0,75

4

103

3

4

5,5

JATIDIRI KOPERASIc. Rasio partisipasi bruto

d. Rasio PEA

7

0

107

3

7

TOTAL 72,7 100 72,7

PREDIKAT CUKUP SEHAT

Tabel 20: Hasil penilaian kinerja KPRI JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012

Secara keseluruhan dapat dinilai dari seluruh aspek kinerja Koperasi Pegawai

Republik Indonesia JUJUR Pemkab Bintan tahun 2012 adalah termasuk pada kategori“cukup sehat ” dengan total skor 72,7 dari keseluruhan skor 100. Bila dinilai dari

penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP memiliki skor 72,7% yang berada pada range data 60≤ X <80 dengan predikat cukup Sehat.



PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

KesimpulanBerdasarkan hasil dari keseluruhan perhitungan dan pembahasan bab 4

dengan menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia nomor 14/per/M.KUKM/XII/2009 adalah :1. Kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang cukup sehatdinilai dari aspek Permodalan.

2. Kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang cukup sehat

dinilai dari aspek Kualitas Aktiva Produktif.3. Kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang cukup sehat

dinilai dari aspek Manajemen.


dinilai dari aspek Efesiensi.5. Kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang cukup sehat

dinilai dari aspek Likuiditas.

6.

Kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang cukup sehatdinilai dari aspek Kemandirian dan Pertumbuhan.


dinilai dari aspek Jati Diri Koperasi.

8. Kinerja koperasi KPRI JUJUR Pemkab Bintan di Tanjungpinang dinilai telah berjalan dengan baik.

Tingkat kesehatan koperasi adalah termasuk pada kategori “Cukup Sehat ”dengan total skor 72,7 dari keseluruhan skor 100. Bila dinilai dari penetapan predikat

tingkat kesehatan KSP dan USP memiliki skor 72,7% yang berada pada range data

60≤ X <80 dengan predikat cukup Sehat.

Saran

Hendaknya pihak pengelola dan pengurus KPRI JUJUR Pemkab Bintan untuk

dapat terus meningkatkan kinerja sehingga grafik tingkat kesehatan koperasi dapat terusmeningkat dari cukup sehat menjadi sehat. Penilaian kesehatan koperasi sangat

penting dilakukan untuk melihat bagaimana hasil kinerja pengelola dan pengurus

koperasi sehingga koperasi tersebut dapat terus berkembang dan dapat mengurangiresiko yang akan terjadi.

75



DAFTAR PUSTAKA

Burhanuddin S. 2010. Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi.

Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Edisi Kedua. Yogyakarta: Erlangga.

Iskandar,MSoesilo.2008. DinamikaGerakanKoperasiIndonesia. Jakarta:

Wahana Semesta Intermedia.

Kartasapoetra, et al. 2007. Koperasi Indonesia. Jakarta: Bina Adi Aksara

dan Rineka Cipta.

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia. 2008. Buku pedoman Perpajakan Bagi Koperasi.

Jakarta.

Munawir. 2007. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data dengan SPSS.Yogyakarta: MediaKom.

Rudianto. 2010. Akuntansi Koperasi Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.

Rumengan, Jeremy. 2010. Metode Penelitian dengan SPSS. Batam:

Uniba Press.

Subandi. 2011. Ekonomi Koperasi. Jakarta: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”. Bandung: Alfabeta.

Swastha, Basu dan Sukatjo, Ibnu. 2007. Pengantar Bisnis Modern. Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia nomor 14/per/M.KUKM/XII/2009 tentang Pedoman penilaiankesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

jurnal22.pdf

Documents