jrrg - .: halaman utama | direktorat kesehatan kerja ... full 2016.pdf · /dsrudq 7dkxqdq...
TRANSCRIPT
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga i
KATA PENGANTAR
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan media yang
digunakan dalam mewujudkan paradigma kepemerintahan yang baik (good
governance) yang salah satu prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas
kepada masyarakat. Dengan adanya Laporan Tahunan ini diharapkan dapat
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
serta dapat mengukur pencapaian kinerja sesuai tujuan dan sasaran Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam mendukung visi dan misi Kementerian
Kesehatan.
Laporan Tahunan ini juga dibuat sebagai bahan evaluasi kegiatan yang telah
dilaksanakan pada Tahun 2016 yang dapat digunakan untuk perencanaan Tahun
2017. Dengan adanya evaluasi pelaksanaan tersebut, diharapkan dapat menjadi
pembelajaran dalam meningkatkan keberhasilan program dan mengantisipasi
kekurangan-kekurangan yang terjadi di Tahun 2016 agar tidak terulang pada Tahun
2017.
Kami menyadari Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna, banyak
keterbatasan dan kelemahan dalam menyusun laporan ini. Oleh karena itu kami
mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan Laporan Tahunan Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat
bagi masyarakat maupun internal Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Akhirnya puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmat-Nya sehingga Laporan Tahunan ini dapat disusun. Tidak lupa kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan
berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.
Jakarta, Januari 2017
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
drg. Kartini Rustandi, M.Kes
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I ANALISA SITUASI AWAL TAHUN ............................................. 1
A. Hambatan Tahun Lalu ............................................................. 2
B. Kelembagaan .......................................................................... 3
C. Sumber Daya .......................................................................... 8
BAB II TUJUAN DAN SASARAN KERJA .............................................. 17
A. Dasar Hukum .......................................................................... 17
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator ................................................ 18
BAB III STRATEGI PELAKSANAAN ...................................................... 20
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ............................. 20
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi ................................ 22
C. Terobosan Yang di Lakukan .................................................. 23
BAB IV HASIL KERJA ............................................................................ 24
A. Pencapaian Tujuan dan Sasaran .......................................... 24
B. Pencapaian Kinerja …………………………………………….. 43
C. Realisasi Anggaran …………………………………………….. 50
BAB V PENUTUP .................................................................................. 57
Lampiran
Lampiran 1. Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja Lampiran 2. Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga Lampiran 3. Realisasi Dana Dekonsentrasi Lampiran 4. Daftar Pegawai Lampiran 5. Laporan Kondisi Barang Milik Negara Lampiran 6. Daftar Target dan Capaian Lampiran 7. Daftar Sasaran Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja Lampiran 8. Daftar Sasaran Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga Lampiran 9. Daftar Sarana Kesehatan TKI per Desember 2016 Lampiran 10. Daftar Pos UKK yang terbentuk di wilayah PPI/TPI
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 1
BAB I
ANALISA SITUASI AWAL TAHUN
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga merupakan unit Eselon II yang berada
dibawah Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan kerja
dan olahraga sesuai dengan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan
pembinaan kesehatan kerja dan olahraga awal tahun ditunjukkan dengan
rangkuman pelaksanaan kegiatan keseluruhan Tahun 2016. Hasil pelaksanaan
kegiatan Tahun 2017 dapat dilihat dari pencapaian indikator Renstra Tahun 2016.
Pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari input sumber daya dan kelembagaan, proses
pelaksanaan kegiatan serta output menghasilkan capaian Indikator Renstra
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga antara lain :
1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
sebanyak 3.475 Puskesmas yang tersebar di 33 provinsi. Indikator tersebut tidak
dapat tercapai dikarenakan program kesehatan kerja masih berada di bawah
struktur organisasi program lain sehingga program kesehatan kerja dan
olahraga belum menjadi program yang prioritas sehingga berdampak terhadap
proses pelaporan yang berjenjang dari Puskesmas, Kabupaten/Kota dan
Provinsi. Dari 34 provinsi terdapat 1 provinsi yang belum melaporkan yaitu
provinsi Sulawesi Barat.
2. Jumlah Pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK.
Indikator Pos UKK sangat berhasil karena dapat melebihi target yang ditetapkan
pada Tahun 2016 yaitu sebesar 355 Pos UKK. Indikator Pos UKK tercapai
melebihi target salah satunya karena adanya komitmen masyarakat dalam
mendukung tercapainya masyarakat pekerja yang sehat dan mandiri.
3. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
sebanyak 100% (95 fasilitas pelayanan kesehatan).
4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebanyak 2.434 Puskesmas dari
target sebanyak 2.926 Puskesmas. Indikator tersebut tidak dapat tercapai
dikarenakan program kesehatan kerja masih berada di bawah struktur
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 2
organisasi program lain sehingga program kesehatan kerja dan olahraga belum
menjadi program yang prioritas sehingga berdampak terhadap proses pelaporan
yang berjenjang dari Puskesmas, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Selain pencapaian indikator, keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari
penyerapan anggaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Pada Tahun 2016,
pagu anggaran Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar Rp
22.111.701.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 20.728.001.677,- (93,74%).
Pencapaian target indikator maupun keuangan Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga didorong oleh beberapa hal yang telah dilakukan seperti penguatan
kebijakan terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga, penguatan SDM Kesehatan Kerja
melalui peningkatan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja, pembinaan
melalui bimbingan teknis ke daerah dan penguatan Sistem Informasi Pencatatan
dan Pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Walaupun telah menunjukkan berbagai capaian hasil, namun dalam pelaksanaanya
kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga di tahun 2016 tidak
terlepas dari adanya berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi.
A. Hambatan Tahun Lalu
Dalam pelaksanaan kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga tidak luput dari
suatu hambatan dan masalah yang harus dihadapi. Berdasarkan analisa
kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat diketahui beberapa hambatan dan
masalah antara lain :
1. Kurangnya komitmen dari pengambil keputsan di daerah terkait program
Kesehatan Kerja dan Olahraga.
2. Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya aktivitas fisik
dan menjaga kebugaran jasmani bagi lanjut usia, anak sekolah, ibu hamil,
pekerja dan jemaah haji.
3. Kurangnya pengetahuan tenaga kesehatan tentang Kesehatan Kerja dan
Olahraga.
4. Tingginya mobilitasi pegawai di daerah, sehingga banyak program Kesehatan
Kerja dan Olahraga yang tidak dapat jalan setelah petugas yang telah dilatih
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 3
di pindah tugas ke tempat lain dan petugas yang baru belum terpapar tentang
Program Kesehatan Kerja dan Olahraga.
5. Kurangnya regulasi dibidang Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dapat
dijadikanpayung hokum dalam implementasi program di lapangan.
6. SDM yang dilatih peningkatan kapasitas belum percaya diri untuk masuk
perusahaan/ sektor formal khususnya PMA mengingat perusahaan tersebut
sudah menerapkan K3 dengan kualifikasi tinggi sesuai dengan buyer.
7. SDM Puskesmas belum memahani kewenangannya sebagai penanggung
jawab kesehatan berdasarkan konsep kewilayahan termasuk bertanggung
jawab pada kesehatan pekerja di dalam perusahaan yang ada di wilayah
kerja Puskesmas.
8. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tenaga pendidik tentang
pentingnya menjalankan kesehatan dan keselamatan serta aktivitas fisik
sebagai bekal anak didik dalam bekerja.
9. Sistem pencatatan dan pelaporan kesehatan kerja belum terintegrasi dengan
SIP.
10. Minimnya alokasi anggaran bahkan tidak adanya dukungan terhadap
Kesehatan Kerja dan Olahraga di puskesmas, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD.
11. Olahraga belum merupakan gaya hidup di masyarakat.
12. Bimbingan teknis dan sistem pelaporan yang belum berjalan berjenjang,
terpadu dan tersistem.
13. Kurangnya buku-buku pedoman Kesehatan Kerja dan Olahraga yang dapat
dijadikan acuan dalam pelaksanaan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
B. Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29
September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sehari-hari
bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan RI.
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 4
evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans,
kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan
surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan
kesehatan olahraga;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan
olahraga;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan
kesehatan olahraga; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terbagi ke dalam 4 (empat)
Subdirektorat dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha. Berikut ini merupakan rincian
tugas dan fungsi dari masing-masing Subdirektorat maupun Subbagian :
1. Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kesehatan okupasi dan surveilans. Dalam melaksanakan tugasnya
Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan
surveilans kesehatan pekerja;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi
dan surveilans kesehatan pekerja;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
okupasi dan surveilans kesehatan pekerja; dan
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 5
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi dan
surveilans kesehatan pekerja.
Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans terdiri atas :
a. Seksi Kesehatan Okupasi
Seksi Kesehatan Okupasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi.
b. Seksi Surveilans Kesehatan Pekerja
Seksi Surveilans Kesehatan Pekerja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
surveilans kesehatan pekerja.
2. Subdirektorat Kapasitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja.
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kapasitas kerja pekerja
dan institusi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kapasitas kerja pekerja
dan institusi;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kapasitas kerja pekerja dan institusi;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapasitas kerja
pekerja dan institusi; dan
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja pekerja
dan institusi.
Subdirektorat Kapasitas Kerja terdiri atas :
a. Seksi Kapasitas Kerja Pekerja
Seksi Kapasitas Kerja Pekerja mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 6
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas
kerja pekerja.
b. Seksi Kapasitas Kerja Institusi
Seksi Kapasitas Kerja Institusi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas
kerja Institusi.
3. Subdirektorat Lingkungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan kerja.
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian
lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian
lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian
lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; dan
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan kerja dan
perlindungan ergonomi.
Subdirektorat Lingkungan Kerja terdiri atas:
a. Seksi Pengendalian Lingkungan Kerja
Seksi Pengendalian Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengendalian lingkungan kerja.
b. Seksi Perlindungan Ergonomi
Seksi Perlindungan Ergonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 7
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
perlindungan ergonomi.
4. Subdirektorat Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan
supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan
olahraga.
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan olahraga
masyarakat dan prestasi;
b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan olahraga
masyarakat dan prestasi;
c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi;
d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
olahraga masyarakat dan prestasi; dan
e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga
masyarakat dan prestasi.
Subdirektorat Kesehatan Olahraga terdiri atas :
a. Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat
Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kesehatan olahraga masyarakat.
b. Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi
Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kesehatan olahraga prestasi.
5. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan
rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik
negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana,
kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 8
C. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
Pegawai di lingkungan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga pada akhir
Desember Tahun 2016 berjumlah 65 orang. Dari jumlah tersebut pegawai
dibagi ke dalam berbagai tingkatan umur, jenis kelamin, pendidikan, status
kepegawaian, golongan dan jabatan :
a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkatan umur
Jumlah pegawai berdasarkan umur pada kelompok umur di bawah 30
sebanyak 24 orang (37%), kelompok umur 31-40 sebanyak 18 orang
(28%), kelompok umur 41-50 sebanyak 11 orang (17%)dan kelompok
umur diatas 50 sebanyak 12 orang (18%) sebagaimana tergambar pada
grafik di bawah ini :
Gambar 1. Jumlah Pegawai Dit. Kesja dan OR Berdasarkan Kelompok Umur
b. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin
Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari 41 orang
dengan jenis kelamin perempuan dan 24 orang dengan jenis kelamin
laki-laki. Berikut ini diagram yang menggambarkan perbandingan
pegawai laki-laki dan perempuan :
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 9
Gambar 2. Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Berdasarkan Jenis Kelamin
c. Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan
Jumlah pegawai berdasarkan Pendidikan terbagi ke dalam 5 kategori
yaitu S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 20 orang, S1 sebanyak 38
orang, D3 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 1 orang.
Gambar 3. Jumlah Pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Berdasarkan Pendidikan
d. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian
Jumlah pegawai Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan
status PNS berjumlah 52 orang sedangkan untuk yang berstatus Non
PNS berjumlah 13 orang. Sehingga total keseluruhan pegawai Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016 berjumlah 65 orang.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 10
Gambar 4. Jumlah Pegawai Direktrat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Berdasarkan Status Kepegawaian
e. Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan dan Golongan
Jumlah pegawai yang sudah berstatus Golongan IV berjumlah 7 orang
dan yang berstatus Golongan III berjumlah 58 orang.
Gambar 5. Jumlah Pegawai Dit. Kesja & OR Berdasarkan Jabatan dan
Golongan
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 11
f. Kekuatan personil masing-masing Subdit di Lingkungan Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga
Bagian dengan jumlah personil terbanyak adalah Sub Bagian Tata
Usaha dengan jumlah personil sebanyak 24 orang karena pegawai
Non PNS dikelola oleh Sub Bagian Tata Usaha. Pegawai Non PNS di
Sub Bagian Tata Usaha bertugas antara lain sebagai pramubakti,
supir, pengelola data Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan
Kerja dan Sekretaris Direktur. Subdit Kesehatan Olahraga memiliki 3
pegawai Non PNS yang memiliki tugas mengelola tempat fitness
Kementerian Kesehatan RI. Subdit Kapasitas memiliki 1 pegawai Non
PNS dengan tugas mengelola tempat memerah ASI Kementerian
Kesehatan RI.
Gambar 6. Kekuatan Personil masing – masing Subdit dan Subbag
g. Jumlah Pejabat Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memiliki pejabat fungsional
pembimbing kesehatan kerja yang melaksanakan tugas-tugas terkait
Kesehatan dan Keselamatan Kerja di tempat kerja. Pejabat fungsional
pembimbing kesehatan kerja ini tersebar di Kementerian dan Dinas
Kesehatan di 34 Provinsi. Berikut ini merupakan rincian pejabat
fungsional pembimbing kesehatan kerja berdasarkan instansi dan
jenjangnya :
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 12
Tabel 1. Rincian Pejabat Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja
No. Instansi Pusat Pertama Muda Madya Jumlah
1 Kementerian Kesehatan 28 19 1 48
2 Kementerian Lain 0 1 0 1
Daerah Pertama Muda Madya Jumlah
1 Sumatera Utara 1 1 0 2
2 Sumatera Barat 7 5 0 12
3 Sumatera Selatan 1 0 1 2
4 Bengkulu 4 3 2 9
5 Lampung 3 3 1 7
6 Kep. Bangka Belitung 7 5 0 12
7 Jawa Barat 8 7 2 17
8 Banten 7 4 0 11
9 Jawa Tengah 0 1 0 1
10 Jawa Timur 9 6 0 15
11 Bali 2 2 1 5
12 Nusa Tenggara Timur 8 0 0 8
13 Nusa Tenggara Barat 2 3 0 5
14 Kalimantan Barat 13 11 0 24
15 Kalimantan Selatan 3 4 1 8
16 Kalimantan Timur 1 1 0 2
17 Sulawesi Selatan 39 12 2 53
18 Sulawesi Tenggara 1 2 0 3
19 Gorontalo 13 2 2 17
Total 157 92 13 262
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang ada di Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
mencakup barang bergerak, yaitu mobil dan motor. Sedangkan untuk barang tidak
bergerak yaitu mesin fotocopy, LCD, camera, handy cam, laptop, scanner, PC,
Server dan peralatan perkantoran lainnya, peralatan pemantauan kualitas kesehatan
lingkungan kerja, kapasitas kerja (Kit K3 Nelayan), kesehatan okupasi dan surveilans
(Sistem Pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga) dan peralatan olahraga
(Peralatan Fitnes), sarana komunikasi dan transportasi serta perangkat pengolah
data elektronik.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 13
Peralatan Kantor dan Pemantauan Kualitas Kesehatan Lingkungan Kerja,
Kapasitas Kerja Kesehatan Okupasi dan Surveilans dan Olahraga
Peralatan kantor Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga dibagi ke dalam
pengawasan tiap-tiap subdit yaitu Subdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans, Subdit
Kapasitas Kerja, Subdit Lingkungan Kerja dan Subdit Olahraga. Sampai dengan
akhir Desember 2016 jenis dan jumlahnya sesuai dengan jumlah pegawai (indeks
pegawai) dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Sehubungan dengan adanya perpindahan
ruangan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga maka terdapat barang – barang
yang sudah tidak terpakai dan rusak berat sehingga pada Tahun 2016 telah
dilakukan penghapusan barang-barang seperti kursi, meja, lemari, LCD, PC,
notebook, printer dan scanner. Barang tersebut telah dikeluarkan dari aplikasi SIMAK
BMN melalui SK nomor HK.02.03/BI.3/0615/2016 tanggal 23 Juni 2016. Peralatan
pemantauan kesehatan lingkungan kerja dan Kapasitas Kerja terdiri dari alat
pengukur udara, cahaya, kebisingan, getaran dan pengukur udara paru (spirometer),
timbangan, dan anthropometer. Mulai Tahun 2013, Subdit Kapasitas Kerja
memfasilitasi pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Peralatan bagi
ibu menyusui seperti alat memompa ASI, sterilisator botol, tas ASI, refrigerator,
dispenser, kit konseling menyusui, sofa dan tempat sampah. Pada Tahun Peralatan
olahraga terdiri dari Peralatan Fitnes seperti Treadmill (diagnostic dan exercise),
Ergocycle (diagnostic dan exercise), Stopwatch, Skinfold Calliper, Handgrip
Dynamometer, Vertical Jump, Pull-Push, Back Leg, Heart Rate Monitor, dan
Metronom. Sedangkan Kesehatan Okupasi dan Surveilans memiliki aplikasi
surveilans (Sistem Pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga).
Sarana Komunikasi dan Transportasi
Sarana komunikasi yang ada di Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari
pesawat telepon 2 (dua) buah, telepon internal 1 (satu) buah, HT 6 (enam) buah,
faksimile 2 buah dan e-mail ([email protected]). Sarana transportasi
yang dimiliki oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah 10 (sepuluh)
buah kendaraan roda empat yang terdiri dari Sedan 2 (dua) buah dan Station Wagon
8 (delapan) buah dan 4 (empat) buah kendaraan roda dua serta kendaraan unit
kesehatan masyarakat 1 (satu) buah. Kendaraan Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga digunakan sebagai alat transportasi kedinasan Direktorat dan juga
digunakan perorangan sebagai alat transportasi struktural.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 14
Perangkat Pengolahan Data Elektronik
Perangkat keras (hardware) terdiri dari komputer PC 53 (lima puluh tiga) buah,
printer 53 (lima puluh tiga) buah, scanner 9 (sembilan) buah, Laptop 11 (sebelas)
buah, Notebook 72 (tujuh puluh dua) buah, 1 (satu) buah electronic document file,
mesin ketik 2 (dua) buah dan mesin foto copy 1 (satu) buah.
Adapun rincian Laporan Barang Milik Negara selengkapnya mengenai jenis, jumlah,
keadaan/kondisi dan perkembangan (tambah/kurang) sarana dan prasarana pada
Tahun 2016.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 15
3. Alokasi Anggaran
Alokasi belanja kegiatan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai dengan
DIPA untuk pusat pada tahun 2016 setelah adanya efisiensi adalah sebesar Rp.
22.111.701.000,- (Dua puluh dua milyar).
Perbandingan alokasi anggaran pada Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
tahun 2015 dengan tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2. Alokasi DIPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2015 dan 2016
Tahun Anggaran Alokasi
(Rp)
2015 42.696.000.000,-
2016 22.111.701.000,-
Perubahan alokasi anggaran yang terjadi pada Tahun 2016 dikarenakan
efisiensi dapat dilihat pada Diagram Pergeseran Anggaran sebagai berikut :
PAGU DIPA SEMULA Rp 39.369.223.000
PAGU DIPA REVISI 1 Rp 39.369.223.000
EFISIENSI 1 (APBN-P) Rp 10.128.041.000
PAGU DIPA REVISI 2 Rp 39.369.223.000
PAGU DIPA REVISI 3 Rp 29.241.182.000
REFOCUSING Rp 7129481000
PAGU DIPA REVISI 4 Rp 22.111.701.000
EFISIENSI 2 Rp 7340000000
PAGU DIPA REVISI 5 Rp 22.111.701.000
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 16
Tabel 3. Histori Perubahan Anggaran Tahun 2016
No Judul Tanggal Penjelasan
1 PAGU DIPA
SEMULA1
7 Desember
2015
DIPA Awal Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga tanggal 7 Desember 2015
2 PAGU DIPA
REVISI 12 2 Februari 2016
DIPA Revisi 1 merupakan revisi pada
nomenklatur satker dan pejabat
perbendaharaannya setelah reorganisasi di
lingkungan Kemenkes
3 EFISIENSI 1
(APBN-P)2 -
Efisiensi dalam rangka APBN-P dengan
cara melakukan selfblocking
4 PAGU DIPA
REVISI 23 26 Mei 2016
DIPA Revisi 2 merupakan revisi pada
halaman IV DIPA yakni penambahan
alokasi output cadangan sebagai proses
APBN-P
5 PAGU DIPA
REVISI 34 22 Juli 2016
DIPA Revisi 3 merupakan revisi pada
halaman IV DIPA yakni penghapusan
alokasi output cadangan
6 REFOCUSING5 -
Alokasi sebagai hasil identifikasi kegiatan
anggaran dalam rangka refocusing
kegiatan Kemenkes
7 PAGU DIPA
REVISI 46 29 Agustus 2016
DIPA Revisi 4 dilaksanakan dalam rangka
refocusing yaitu dengan cara pergeseran
alokasi antar kegiatan dan antar program di
Kemenkes
8 EFISIENSI 2
(SELBLOCKING)7 -
Efisiensi/selfblocking 2 dilaksanakan dalam
rangka tindak lanjut terhadap Inpres No. 8
Tahun 2016 tentang Langkah2
Penghematan Belanja Negara
9 PAGU DIPA
REVISI 56
30 September
2016
DIPA Revisi 5 merupakan penambahan
catatan halaman IV DIPA terkait alokasi
efisiensi/selfblocking 2 (7,340 M)
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 17
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. DASAR HUKUM
Seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada
Bab XII Kesehatan Kerja Pasal 164-166 menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja
ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan
serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja
dilaksanakan untuk melindungi pekerja di sektor formal dan informal. Hal ini berlaku bagi
setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan
pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian
Republik Indonesia. Selain itu pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap masyarakat dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan
dengan sumber daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan.
Bab VI bagian Sembilan pasal 80 dan 81 menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga
ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, peningkatan
derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, sebagai upaya dasar dalam
meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga melalui aktivitas fisik,
latihan fisik, dan olahraga. Upaya kesehatan olahraga lebih mengutamakan pendekatan
preventif dan promotif tanpa mengabaikan pendekatan kuratif dan rehabilitatif yang
penyelenggaraannya oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
Seperti yang tertera pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyatakan bahwa
tantangan pada bidang kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif
dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan
sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan
pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan
disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga
kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam
meningkatkan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan provider (supply side)
dan pengelolaan jaminaan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 18
Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan dibidang kesehatan kerja dan olahraga yang berdampak pada pekerja sehat,
bugar dan produktif, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Hal ini dapat
berdampak terhadap pengurangan kemiskinan dan meningkatkan umur harapan hidup serta
berdaya ungkit terhadap penurunan IMR dan MMR. Begitu pula terhadap pekerja
perempuan dengan adanya upaya kesehatan kerja dan olahraga akan menciptakan pekerja
wanita yang sehat, bugar dan produktif sehingga akan berdampak terhadap peningkatan
kualitas kesehatan pekerja perempuan, bagi pekerja perempuan yang hamil dan mempunyai
anak dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya yang berdampak terhadap
menurunnya angka kematian ibu , bayi dan balita.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 29 September
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan Direktorat Kesehatan Kerja
dan Olahraga, maka pada tahun 2016 Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
menjadi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga yang bertanggung jawab kepada Direktur
Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Tugas pokok Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan
teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan kerja
dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015
tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, maka
pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan Olahraga selain diarahkan untuk mendukung
pencapaian Indikator Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Anak, juga akan lebih
difokuskan pada pencapaian Indikator Kegiatan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR
1. Tujuan
Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit
dan peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang
dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan agar masyarakat hidup
sehat, bugar dan produktif melalui peningkatan upaya kesehatan kerja dan olahraga
seperti peningkatan Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja dasar,
penguatan Pos UKK melalui pembentukan Pos UKK di wilayah PPI / TPI, pemantauan
fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI agar memenuhi standard an peningkatan
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 19
Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok
masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Sasaran
a. Tercapainya persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
pada tahun 2016 sebanyak 50% dari seluruh Puskesmas di Indonesia yaitu sebesar
4.877 Puskesmas (50%).
b. Tercapainya jumlah Pos UKK yang terbentuk didaerah PPI / TPI sebanyak 355 Pos
UKK.
c. Tercapainya presentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi
standar sebanyak 95 sarana kesehatan (100%).
d. Tercapainya persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan keehatan
olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebanyak 30% dari seluruh
Puskesmas di Indonesia yaitu sebesar 2.926 Puskesmas (30%).
3. Indikator
a. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar.
b. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI.
c. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar.
d. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 20
BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN
A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam mencapai tujuan dan sasaran, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
melaksanakan beberapa hal yang mencakup antara lain :
1. Penguatan kebijakan mengenai Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
2. Penguatan fasilitas pelayanan Kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya termasuk
Pos UKK, Klinik Perusahaan) serta rujukan kesehatan kerja dan olahraga (BKKM dan
BKOM).
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan Kemitraan Lintas Program/Lintas Sektor/Perusahaan dan praktisi.
5. Penguatan kesehatan kerja dan olahraga di daerah.
6. Penerapan kesehatan olahraga untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mendukung
upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
Kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut terbagi ke dalam
berbagai kegiatan utama, diantaranya yaitu:
- Penguatan peraturan terkait Kesehatan Kerja :
1. Permenkes Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit
Akibat Kerja.
2. Permenkes Nomor 57 Tahun 2016 tentang RAN Pengendalian Dampak Kesehatan
Akibat Pajanan Merkuri.
3. Permenkes Nomor 48 tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran.
- Penyusunan NSPK Kesehatan Kerja dan Olahraga :
1. Kurikulum dan Modul TOT Diagnosis PAK
2. Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Kerja Dasar
3. Kurikulum Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam bidang Kesehatan
Nelayan dan Penyelam
4. Kurikulum dan Modul K3 RS
5. Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Olahraga
6. Kurikulum dan Modul Kesehatan Olahraga
7. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja dan Draft Permenkes
8. Pedoman Pengendalian Pajanan Pestisida di Lingkungan Kerja, terkait PP 50
tentang SMK3
9. Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri, terkait Konvensi Minamata
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 21
10. Pedoman Ergonomi Perkantoran
11. Pedoman Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja
12. Pedoman Teknis K3RS
13. Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Olahraga
14. Kurikulum dan Modul Kesehatan Olahraga
15. Pedoman Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja dan Draft Permenkes
16. Pedoman Pengendalian Pajanan Pestisida di Lingkungan Kerja, terkait PP 50
tentang SMK3
17. Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri, terkait Konvensi Minamata
18. Pedoman Ergonomi Perkantoran
19. Pedoman Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja
20. Pedoman Teknis K3RS
21. Pedoman Kesehatan Olahraga
- Penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Kerja serta penguatan
dan pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kerja.
- Pembaruan kurikulum dan modul TOT Kesehatan Kerja, TOT Diagnosis Penyakit.
- Sosialisasi Kesehatan Pengemudi.
- Penyusunan Permenkes dan Kepmenkes di bidang Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- Pengembangan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GPPSP) ditempat kerja.
- Workshop Kesehatan Olahraga bagi Tenanga Kesehatan Puskesmas.
- Penyebaran Media KIE Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- Dukungan terhadap pekerja nelayan melalui pemberian peralatan K3 Nelayan.
- Bimbingan teknis serta fasilitasi dan evaluasi dana dekonsentrasi dalam mendukung
percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah.
- Pembudayaan aktivitas fisik menuju sehat dan bugar.
- Pembinaan ruang ASI di Kementerian Kesehatan.
- Pelayanan kesehatan reproduksi di tempat kerja.
- Pertemuan koordinasi teknis kesehatan kerja dan olahraga.
- Pembinaan Kantin Kementerian Kesehatan.
- Bimtek sarana kesehatan pemeriksa kesehatan CTKI.
- Penghargaan terhadap perusahaan yang melaksanakan GP2SP.
- Pengukuran kebugaran jasmani aparatur sipil.
- Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- Surveilans / Pemantauan keafiatan (Wellness) di tempat kerja dan surveilans
pemeriksaan kesehatan pengemudi.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 22
- Pencetakan media dan pencetakan buku (Buku Permenkes Pos UKK, Lembar Balik Pos
UKK, Buku Panduan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Buku Saku Pos UKK, Permenkes
Pos UKK, Permenkes RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Perkantoran, Permenkes RI Tahun Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja, Pedoman tatalaksana Intoksikasi
Merkuri, Pedoman Kesehatan Lingkungan Kerja, Pedoman Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Puskesmas, Pedoman Manajemen Risiko, Pedoman Penggunaan
Pestisida yang aman bagi pengguna dan petugas kesehatan, Pedoman Ergonomi
Perkantoran dan Permenkes RI Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional
Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri).
B. HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN
Masalah dan hambatan dalam pencapaian tujuan kesehatan kerja dan olahraga berasal dari
faktor internal dan eksternal (faktor dalam dan luar) maupun faktor langsung dan tidak
langsung. Masalah dan hambatan tersebut terutamanya adalah :
1. Kurangnya komitmen para pengambil keputusan terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga
di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Terbatasnya tenaga Kesehatan Kerja dan Olahraga yang memahami upaya yang harus
dilakukan dalam implementasi program kesehatan kerja dan olahraga baik di pusat
maupun di daerah.
3. Program Kesehatan Kerja dan Olahraga belum dianggap sebagai program yang penting
dalam imlpementasi program Kementerian Kesehatan di lapangan, yang dapat
mendukung pencapaian target program.
4. Turn over sumber daya manusia yang terlatih cukup tinggi di daerah.
5. Regulasi terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga masih sangat kurang.
6. Olahraga belum merupakan gaya hidup di masyarakat.
7. Sistem pencatatan dan pelaporan Kesehatan Kerja dan Olahraga baru dibangun dan
belum terintegrasi dengan SIP sehingga data tentang penyakit akibat kerja dan
kecelakaan kerja belum bisa diperoleh dari semua Puskesmas sedangkan untuk
kesehatan olahraga sudah terintegrasi dengan SIP tetapi masih belum mendapat
perhatian dari Dinas Kesehatan Provinsi / Kabupaten / Kota.
8. Terbatasnya pengolahan data di lingkup Kesehatan Kerja dan Olahraga.
9. Pengelola program Kesehatan Kerja dan Olahraga belum semuanya tersosialisasi
dengan baik sehingga mulai dari pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan Kesehatan
Kerja dan Olahraga masih berbeda-beda atau bahkan belum dilaksanakan oleh daerah.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 23
10. Kurang pekanya Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota terhadap berbagai dampak
kesehatan lingkunga kerja yang berdampak kepada pekerja dan masyarakat sekitar,
misalnya: kurangnya pengawasan Penambang Emas Skala Kecil yang menggunakan
merkuri, pestisida pada petani, dll.
11. Koordinasi yang belum terbentuk dengan baik dengan LS terkait terutama dalam hal
TKI, implementasi GP2SP dan Kesehatan Pengemudi (yang merupakan bagian dari
Road Safety).
12. Pengadaan APD dan Kit Kebugaran memerlukan dasar hokum, sehingga pengadaan
dilaksanakan awal Maret 2017.
C. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN
Bersamaan dengan berbagai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan
kesehatan kerja dan olahraga seperti tersebut di atas, beberapa upaya terobosan telah
dilakukan sehingga pencapaian indikator kesehatan kerja dan olahraga dapat tercapai.
Upaya terobosan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Percepatan penyusunan peraturan dan kurikulum modul pelatihan.
2. Sosialisasi Peregangan di tempat Kerja.
3. Pengembangan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) di tempat kerja.
4. Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan Kerja.
5. Pembudayaan aktivitas fisik menuju sehat dan bugar.
6. Pembinaan ruang ASI di Kementerian Kesehatan.
7. Peningkatan kesehatan kelompok rentan (Nelayan).
8. Pemberian penghargaan Mitra Bakti Husada bagi perusahaan yang melaksanakan
pelayanan kesehatan reproduksi.
9. Penyelenggaraan lomba K3 Perkantoran sebagai langkah penerapan Permenkes 48
tahun 2015.
10. Penyelenggaraan Kajian intoksikasi merkuri pada daerah Pertambangan Emas Skala
Kecil.
11. Melakukan review program kesehatan kerja berdasarkan Country Review Global Plan
Workers health di Indonesia.
12. Melakukan pembinaan teknis dengan cara mengumpulkan pemangku kepentingan di
daerah dalam rangka penyebarluasan informasi Direktorat Kesehatan Kerja di
Indonesia.
13. Melakukan penyusunan pedoman-pedoman atau Peraturan Menteri Kesehatan
kesehatan kerja yang strategis terkait isu dan besarnya masalah yang dihadapi.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 24
BAB IV
HASIL KERJA
A. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Selama tahun anggaran 2016, terdapat pencapaian dari hasil beberapa kegiatan pokok
yang mendukung program menghadapi isu-isu penting tentang gizi kurang dan gizi buruk,
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Kegiatan
tersebut difokuskan sasaran pekerja, khususnya pekerja perempuan dan upaya peningkatan
kesehatan dan kebugaran pada masyarakat. Selain itu juga menitikberatkan pada
peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan kerja serta kebugaran
jasmani pekerja.
Pencapaian tujuan dan sasaran hasil kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga Tahun 2016 berdasarkan indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga 2015-
2019 dan kegiatan pokok sesuai Tupoksi secara rinci diuraikan di bawah ini :
1. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja
Komponen kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dilihat dari Tupoksi Direktorat
Kesehatan Kerja berada di 4 sub direktorat, yaitu Subdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans,
Subdit Kapasitas Kerja, Subdit Lingkungan Kerja dan Subdit Kesehatan Olahraga.
Kegiatan pada Subdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans terdiri dari 15 kegiatan, yaitu:
1. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Kesehatan Kerja;
2. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Kerja;
3. Penyusunan Kurikulum dan Modul ToT Penyakit Akibat Kerja;
4. Sosialisasi Kesehatan Kerja bagi Pengemudi;
5. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja;
6. Penyusunan NSPK tentang Tenaga Kerja Indonesi (TKI);
7. Penyusunan Profil Kesehatan Kerja dan Olahraga;
8. Penyusunan Pedoman Pneumokoniosis;
9. Pertemuan Koordinasi Komite TKI;
10. Sosialisasi Kebijakan Kesehatan Okupasi dan dan Surveilans;
11. Workshop Penguatan Kesehatan di Sarkes Pemeriksaan CTKI;
12. Fasilitasi Pembinaan Pasca Pelatihan PAK;
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 25
13. Bimbingan Teknis Sarana Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan;
14. Surveilans/Pemantauan Keafiatan (Wellness) di Tempat Kerja;
15. Surveilans Pemeriksaan Kesehatan Pengemudi.
Hasil kegiatan di atas secara rinci dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.
Tabel 4. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kesehatan Okupasi dan
Surveilans
N
o
Kegiatan Sub
Kegiatan
Input Output Outcome Benefits Impact
1 Fasilitasi
Penyusunan
Kebijakan
Kesehatan Kerja
- Fasilitasi
penyusun
an
kebijakan
kesehatan
kerja
- Narasumber: Lintas
program terkait,
Struktural Dit. Kesja
dan OR, Dinkes
Provinsi
- Biaya: 19.825.000
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode yang
digunakan paparan,
diskusi, tanya jawab
dan rencana tindak
lanjut
- Permenkes
No.56 Tahun
2016 tentang
Penyelenggaraa
n pelayanan
penyakit akibat
kerha
- Adanya acuan
penyelenggaraan
Pelayanan PAK
baik bagi pekerja
formal dan informal
- Diagnosis
dan
pencegan
PAK pada
pekerja
- Terdapatnya
data PAK di
Indonesia
- Pekerja sehat
dan produktif
2 Penyusunan
Rencana Aksi
Nasional
Kesehatan
Kerja
- Rapat
persiapan
- Pertem
uan
penyusun
an,
pembaha
san dan
internalisa
si RAN
Kesjaor
2016-
2019
- Konsult
an
- Narasumber:
konsultan dan pakar,
- Biaya : 113.939.000
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab,
jasa konsultan dan
rencana tindak lanjut
- Draft RAN
Direktorat
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Adanya Acuan
penyelenggaraan
Kesehatan Kerja
- Acuan
Pelaksanaa
n program
Kesehatan
Kerja
- Pekerja sehat,
bugar dan
produktif
3 Penyusunan
Kurikulum dan
Modul ToT
Penyakit Akibat
Kerja;
- Rapat
persiap
an,
pertem
uan
pemba
hasan,
- Jasa
konsult
- Narasumber :
Struktural Dit. Kesjaor
- Biaya: 141.460.000
- Material : LCD
Proyektor dan
screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab
dan rencana tindak
- Kurikulum
pelatihan ToT
PAK
- Modul pelatihan
ToT PAK
-
Meningkatnya
kompetensi dokter
di faskes primer dan
sekunder untuk
mendiagnosis PAK
- Pencegaha
n PAK pada
pekerja
- Tersedianya
data PAK di
Indonesia
- Pekerja sehat
dan produktif
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 26
an lanjut, kunjungan
lapangan ke
perusahaan
4 Sosialisasi
Kesehatan Kerja
bagi Pengemudi
- Rapat
persiap
an
- Pertem
uan
sosialis
asi
- Narasumber:
Struktural Dit. Kesjaor
- Biaya : 179.241.000
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : ceramah
tanyajawab, diskusi
- Pemeriksaan
kesehatan
………pengemu
di
- Pengemudi laik
kerja
- Pengemudi sehat
Pengemudi
laik kerja
- Turunnya
angka
kecelakaan
lalu lintas
terutama saat
libur panjang
(mudik
lebaran, libur
natal dan
tahun baru)
5 Penyusunan
Pedoman
Pemeriksaan
Kesehatan pada
Pekerja;
- Review
pedom
an
- Jasa
konsult
an
- Narasumber :
struktural Dit
Kesehatan Kerja dan
olahraga
- Biaya : 203.668.000
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode yang
digunakan paparan,
diskusi, tanya jawab
dan rencana tindak
lanjut, kunjungan ke
BKKM
- Draft
permenkes
Pemeriksaan
Kesehatan pada
Pekerja
- Adanya acuan bagi
tempat kerja dalam
memberikan
pemeriksaan
kesehatan bagi
pekerja
- Tidak
adanya
diskriminasi
di tempat
kerja karena
status atau
masalah
kesehatan
- Pekerja sehat,
bugar dan
produktif
6 Penyusunan
NSPK tentang
Tenaga Kerja
Indonesi (TKI);
Pertemuan
penyusunan
dan
pembahasa
n
- Narasumber :
struktural Dit
Kesehatan Kerja
dan olahraga
- Biaya : 93.317.000
- Material : LCD
Proyektor dan
screen
- Metode yang
digunakan
paparan, diskusi,
tanya jawab dan
rencana tindak
lanjut finalsisasi
NSPK TKI
- Draft
Permenkes
Pelayanan
Kesehatan TKI
- Adanya acuan dan
dasar hukum bagi
petugas kesehatan
dalam memberikan
pelayanan
kesehatan bagi TKI
-
- Tidak
adanya
pemulangan
TKI karena
masalah
kesehatan
- TKI sehat
sejak sebelum
berangkat, di
negara
penempatan
dan saat
pulang ke
Indonesia.
7 Penyusunan
Profil Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
-Rapat
persiapan
- Pertemuan
penyusunan
- - - - -
8 Penyusunan
Pedoman
Pneumokoniosis
;
Konsultan - Narasumber :
struktural Dit
Kesehatan Kerja
dan olahraga
- Biaya : 49.390.000
- Pedoman
surveilans
pneumokoniosis
- Adanya acuan
dalam
melaksanakan
pneumokonioses
- Terlatihnya
dokter
dalam
diagnosis
Pnemokoni
- Adanya data
pneumokonio
sis di
Indonesia
- Pekerja
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 27
- Material : LCD
Proyektor dan
screen
- Metode yang
digunakan
paparan, diskusi,
tanya jawab dan
rencana tindak
lanjut pembahasan
dengan organisasi
profesi
osis khususnya di
pertambanga
n menjadi
sehat, bugar
dan produktif.
9 Pertemuan
Koordinasi
Komite TKI;
Pertemuan
koordinasi
- Narasumber :
struktural Dit
Kesehatan Kerja
dan olahraga
- Biaya : 155.541.000
- Material : LCD
Proyektor dan
screen
- Metode yang
digunakan
paparan, diskusi,
tanya jawab dan
rencana tindak
lanjut pertemuan
rutin untuk
membahas
permasalahan TKI
- Adanya solusi
terhadap
permasalahan
kesehatan TKI
- Laporan komite
pelayanan TKI
- Evaluasi
program
pelayanan
kesehatan TKI
- Selesainya masalah
kesehatan dan
pelayanan
kesehatan TKI
secara
komprehensif
- ditutupnya
Sarkes
pemeriksa
kesehatan
CTKI yang
bermasalah
- adanya
koordinasi
program
untuk
meningkatk
an
kesehatan
TKI
- Peningkatan
kualitas
pelayanan
kesehatan
TKI
-
10 Sosialisasi
Kebijakan
Kesehatan
Okupasi dan
dan Surveilans;
- Biaya : 3.910.000 - Tersosialisasiny
a Permenkes
mengenai PAK
dan K3
- - - Peserta
Sehat, Bugar
dan produktif
11 Workshop
Penguatan
Kesehatan di
Sarkes
Pemeriksaan
CTKI;
Pertemuan
Koordinasi
- Narasumber :
struktural Dit
Kesehatan Kerja
dan olahraga, lintas
sector dan lintas
program
- Biaya : 572.719.000
- Material : LCD
Proyektor dan
screen
- Metode yang
digunakan
paparan, diskusi,
tanya jawab dan
rencana tindak
lanjut pertemuan
- Komitmen
sarana
kesehatan
pemeriksaan
CTKI untuk
memberikan
pelayanan yang
sesuai dengan
Permenkes
No.29 Tahun
2013 tentang
penyelenggaraa
n pelayanan
pemeriksaan
kesehatan CTKI
- Pelayanan
kesehatan di sarkes
pemeriksa
kesehatan TKI
memberikan
pelayanan
kesehatan sesuai
dengan Permenkes
No.29 Tahun 2013
tentang
penyelenggaraan
pelayanan
pemeriksaan
kesehatan CTKI
- Sark
es
pemeriksa
CTKI yang
sesuai
standart
- Peningkatan
kualitas
pemeriksaan
kesehatan
CTKI
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 28
rutin untuk
membahas
permasalahan TKI
12 Fasilitasi
Pembinaan
Pasca Pelatihan
PAK;
- - - - -
13 Bimbingan
Teknis Sarana
Kesehatan
Pemeriksaan
Kesehatan;
Bimbingan
teknis
perjalanan
dina
- Perjalana Dinas
- Biaya : 200.816.000
- Metode yang
digunakan Walk
through Survey serta
diskusi dan tanya
jawab
- - Komitmen
sarana
kesehatan
pemeriksaan
CTKI untuk
memberikan
pelayanan
yang sesuai
dengan
Permenkes
No.29 Tahun
2013 tentang
penyelenggar
aan pelayanan
pemeriksaan
kesehatan
CTKI
- Pelayanan
kesehatan di
sarkes pemeriksa
kesehatan TKI
memberikan
pelayanan
kesehatan sesuai
dengan
Permenkes
No.29 Tahun
2013 tentang
penyelenggaraan
pelayanan
pemeriksaan
kesehatan CTKI
- Sarkes
pemeriksa
CTKI yang
sesuai
standart
- TKI sehat
sejak sebelum
berangkat, di
negara
penempatan
dan saat pulang
ke Indonesia.
14 Surveilans/Pem
antauan
Keafiatan
(Wellness) di
Tempat Kerja
- - - - -
15 Surveilans
Pemeriksaan
Kesehatan
Pengemudi;
Pemeriksaa
n kelaikan
pengemudi
di 2 terminal
dan 2 PO
Bus
- Perjalanan dinas
- Biaya : 115.192.000
- Pertemuan dalam
ruangan
- Konsumsi
- Terpantaunya
status
kesehatan
pengemudi
- Pengemudi laik
kerja
- Pengemudi sehat
dan selamat
- Diketahuiny
a kelaikan
pengemudi
- Turunnya
angka
kecelakaan
lalu lintas
terutama saat
libur panjang
(mudik
lebaran, libur
natal dan
tahun baru)
Kegiatan pada Subdit Kapasitas Kerja terdiri dari 6 kegiatan, yaitu :
1. Penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja.
2. Review kurikulum dan modul ToT kesehatan kerja.
3. Finalisasi modul pelatihan bagi petugas kesehatan dalam bidang kesehatan nelayan dan
penyelam.
4. Penguatan implementasi GP2SP di tempat kerja.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 29
5. Pertemuan tim Pembina/tim penilai angka kredit jabatan fungsional PKK.
6. Pembinaan ruang ASI di Kementerian Kesehatan.
7. Pembinaan Kantin di Kementerian Kesehatan.
8. Penghargaan MBH bagi perusahaan yang melaksanakan GP2SP.
Hasil kegiatan di atas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel 5. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Subdit Kapasitas Kerja
No. Kegiatan Sub
Kegiatan
Input Output Outcome Benefit Impact
1 NSPK
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olah Raga
Penyusunan
standar
kompetensi
jabatan
fungsional
pembimbing
kesehatan
kerja
- Biaya Rp. 9,557,841
- Material : LCD,
Laptop
- Metoda: diskusi dan
tanya jawab
- Narasumber :
PAKKI, struktural
kesjaor, BPSDMK
- 3 kali rapat
- 1 laporan
kegiatan
- Tersedianya standar
uji kompetensi
jabfung kesja
- Tersedianya soal uji
kompetensi jabfung
kesja
- Untuk
mengukur
kualitas dan
sebagai bahan
kenaikan
jenjang jabfung
PKK
- Jabfung PKK yang
memiliki
kompetensi yang
terstandar
2 NSPK
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olah Raga
Review
kurikulum
dan modul
ToT
kesehatan
kerja
- Biaya Rp.
206,992,700
- Material : LCD,
Laptop
- Metoda: diskusi dan
tanya jawab
- Narasumber:
Perdoki, PAKKI,
FKM UI, Dit.
Kesjaor
- 3 kali rapat
- 1 laporan
kegiatan
- 1 Kurikulum ToT
kesja
- 1 Modul ToT
Kesja
- Tersedianya
kurikulum ToT
pelatihan kesja
- Tersedianya Modul
ToT pelatihan kesja
- Sebagai acuan
dalam
pelaksanaan
ToT kesehatan
kerja
- Petugas
kesehatan yang
bisa melatih
kesehatan kerja
- Petugas
kesehatan yang
terlatih kesehatan
kerja dasar
3 NSPK
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olah Raga
Finalisasi
modul
pelatihan
bagi petugas
kesehatan
dalam bidang
kesehatan
nelayan dan
penyelam
- Biaya Rp.
184,014,655
- Material : LCD,
Laptop
- Metoda: diskusi dan
tanya jawab
- Narasumber
Perdokla, Perdoki,
Struktural Kesjaor
- 4 kali rapat
- 1 laporan
kegiatan
- Tersedianya
kurikulum pelatihan
tenaga kesehatan
dalam bidang
nelayan dan
penyelam
- Tersedianya modul
pelatihan tenaga
kesehatan dalam
bidang nelayan dan
penyelam
- Sebagai acuan
dalam
pelaksanaan
pelatihan
kesehatan
nelayan dan
penyelam
- Petugas
kesehatan yang
terlatih bidang
kesehatan
nelayan dan
penyelam
4 NSPK
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olah Raga
Penguatan
implementasi
GP2SP di
tempat kerja
- Biaya Rp.
35,146,000
- Material: LCD,
Laptop
- Metoda: diskusi dan
tanya jawab
- 4 kali rapat
- 1 laporan
kegiatan
- 1 draft
kesepakatan
bersama GP2SP
- Tersedianya
peraturan terkait
GP2SP
- Terkoordinasinya
kegiatan GP2SP
dengan lintas sektor
- Sebagai acuan
dalam
pelaksanaan
GP2SP
- Kegiatan
GP2SP yang
- Pekerja
perempuan yang
sehat dan
produktif
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 30
dan lintas program terintegrasi
dengan lintas
sektor dan lintas
program
5 NSPK
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olah Raga
Pertemuan
tim
Pembina/tim
penilai angka
kredit jabatan
fungsional
PKK
- Biaya Rp.
89,321,000
- Material: LCD,
Laptop
- Metoda: diskusi dan
tanya jawab
- 2 kali rapat
- 1 laporan
kegiatan
- 13 laporan
penilaian angka
kredit
- Terkoordinasnya tim
penilai jabfung PKK
- Ternilainya angka
kredit jabfung PKK
- Sebagai bahan
perencanaan
dan evaluasi tim
penilai jabfung
PKK
- Sebagai dasar
untuk menilai
kinerja jabfung
PKK
- Kebijakan terkait
dengan jabfung
PKK yang terukur
- Jabfung PKK yang
memiliki
kompetensi dan
kinerja sesuai
dengan standar
6 Bimbingan
Teknis dan
Evaluasi
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Pembinaan
ruang ASI di
Kementerian
Kesehatan
- Biaya Rp.
93,022,700
- Material: LCD,
Laptop
- Metoda: diskusi dan
tanya jawab
- Narasumber:
Perinasia, Dit
kesjaor dan Dit. Gizi
Masyarakat
- 2 kali seminar
ASI
- 1 kali lomba ibu
dengan ASI
- 1 laporan
kegiatan
- Terbinanya ibu hamil
dan menyusui di
lingkungan
kementerian
kesehatan
- Meningkatnya
pengetahuan
pegawai
perempuan
kemenkes
dalam
pengelolaan
ASI ditempat
kerja
- Meningkatkan
cakupan ASI
eksklusif bagi
pegawai
perempuan
kemkes
- Meningkatkan
kesehatan anak
pegawai
perempuan
kemenkes
- Menurunkan
angka absen
akibat masalah
kesehatan anak
7 Bimbingan
Teknis dan
Evaluasi
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Pembinaan
Kantin di
Kementerian
Kesehatan
- Biaya Rp.
20,063,278 - Material: LCD,
Laptop
- Metoda: diskusi dan
tanya jawab
- Narasumber:
Struktural kesjaor,
Biro Umum
- 2 Rapat di kantor
- 1 kali sosialisasi
- 2 kali pembinaan
- 1 paket APD
penjamah
makanan
- Terbinanya penjamah
makanan di kantin
kementerian
kesehatan
- Meningkatkan
pengetahuan
penjamah
makanan dalam
hygiene dan
sanitasi
- Makanan kantin
yang higienis
- Terhindarnya
pegawai
kemenkes dari
penyakit akibat
makanan dari
kantin
8 Bimbingan
Teknis dan
Evaluasi
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Penghargaan
MBH bagi
perusahaan
yang
melaksanaka
n GP2SP
- Biaya Rp.
48,081,500
- Material: LCD,
Laptop
Metoda: diskusi
dan tanya jawab
- 2 kali rapat
- 1 laporan
kegiatan
- Adanya
penghargaan bagi
perusahaan yang
peduli terhadap
kesehatan
reproduksi
pekerjanya.
- Meningkatnya
akses dan kualitas
pelayanan
kesehatan usia
kerja di tempat
kerja
- Meningkatnya
pelayanan
kesehatan
reproduksi di
tempat kerja
- Meningkatnya
kesehatan
pekerja
terutama
pekerja
perempuan
- Pekerja yang
sehat
- Menurunnya
angka kematian
Ibu dan anak
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 31
Kegiatan pada Subdit Bina Lingkungan Kerja terdiri dari 10 kegiatan, yaitu:
1. Melakukan Penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan RI bidang Lingkungan Kerja
2. Melakukan penyusunan berbagai pedoman terkait lingkungan kerja yaitu: Pedoman
Ergonomi Perkantoran; Pedoman Penggunaan Pestisida yang aman bagi pengguna
dan petugas kesehatan; Pedoman Tatalaksana Intoksikasi Merkuri; Pedoman
Kesehatan Lingkungan Kerja; Pedoman K3 Puskesmas; Pedoman Manajemen Risiko
K3 di fasilitas pelayanan kesehatan
3. Melakukan berbagai kajian terkait penguatan standarisasi basis data dalam
pengembangan program lingkungan kerja, kajian yang dilakukan pada tahun 2016.
4. Merancang pembentukan pusat keracunan nasional di bidang kesehatan
5. Penyelenggaraan seminar dalam rangka penyampaian hasil kajian dan sosialisasi
teradap adanya pedoman ataupun permenkes
6. Pembinaan Teknis dan Narasumber
7. Penyelenggaraan Kegiatan Jasa Konsultan dan pengadaan
8. Pencetakan Buku
9. Orientasi kesehatan kerja dan olahraga dilaksanakan di beberapa propinsi termasuk
didalamnya ada Dinas Kesehatan Propinsi dan puskesmas.
10. Melakukan pelatihan kesehatan kerja dan olahraga pada Provinsi Binaan Subdit
Lingkungan Kerja.
Namun secara garis besar perencanaan keuangan, kami akan membagi ke dalam 3 bagian
yaitu sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Lingkungan Kerja
No. Kegiatan Sub Kegiatan Input Output Outcome Benefit Impact 1 Penyusunan
Regulasi Penyusunan Rancangan PMK K3 Perkantoran
- Kontributor: LP/ LS, pakar, akademisi, Anggota Profesi, , Dinkes, RS dan RSCM.
- Metode: Paparan, Diskusi, Tanya Jawab
- Media: LCD, Proyektor, screen
- Biaya:
PMK 48 Tahun 2016 tentang K3 Perkantoran
- Terlaksananya Regulasi regulasi terkait K3 di Perkantoran, RS, Lingkungan Kerja dan terkait RAN Pengendalian Dampak Kesehatan akibat Merkuri
- Pekerja bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja
- Turunnya angka kecelakaan dan kesakitan akibat kerja
Meningkatkan jumlah pekerja, sehat, bugar dan produktif Penyusunan
Rancangan PMK RAN Merkuri
PMK 57 Tahun 2016 tentang RAN Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri
Penyusunan Rancangan PMK K3RS
PMK 66 Tahun 2016 tentang K3RS
Penyusunan Rancangan PMK Standar dan Keslingja
PMK 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Keslingja
2 Pedoman Penyusunan Pedoman Ergonomi Perkantoran
Pedoman Ergonomi Perkantoran
Terinformasikannya pedoman-pedoman terkait ergonomic perkantoran, pestisida, tatalaksana
- Pekerja bisa mendapatkan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja
Meningkatkan jumlah pekerja, sehat, bugar dan produktif
Penyusuna Pedoman
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 32
n Pedoman Penggunaan Pestisida yang aman bagi pengguna dan petugas kesehatan
Penggunaan Pestisida yang aman bagi pengguna dan petugas kesehatan
merkuri, kesehatan lingkungan kerja, pedoman K3 Puskesmas dan Manajemen Risiko
- Turunnya angka kecelakaan dan kesakitan akibat kerja
Penyusunan Pedoman Tatalaksana Intoksikasi Merkuri
Pedoman Tatalaksana Intoksikasi Merkuri
Penyusunan Pedoman Kesehatan Lingkungan Kerja
Pedoman Kesehatan Lingkungan Kerja
Penyusunan Pedoman K3 Puskesmas
Pedoman K3 Puskesmas
Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko K3 di fasyankes
Pedoman Manajemen Risiko K3 di fasyankes
Kajian Kajian Epidemigenetic Merkuri di Kabupaten Sumbawa dan Lombok Barat
Kajian Epigenetic merkuri di Kabupaten Lebak Banten tahun 2016
2. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Olahraga
Pada tahun 2016, kegiatan Kesehatan Olahraga terdiri dari 8 kegiatan, yaitu:
1. Penyusunan NSPK kesehatan olahraga masyarakat
2. Revisi NSPK Kesehatan Olahraga
3. Penyusunan peraturan Menteri Kesehatan RI kesehatan olahraga
4. Sosialisasi dan advokasi kesehatan olahraga
5. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen kesehatan
6. Pembinaan kebugaran jasmani pegawai kementerian kesehatan
7. Pelaksanaan pengukuran kebugaran jasmani aparatur sipil Negara
8. Dukungan event olahraga bidang kesehatan
Gambaran hasil kegiatan di atas dapat digambarkan dalam tabel 7 berikut ini.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 33
Tabel 7. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kesehatan Olahraga
NO KEGIATAN SUB KEGIATAN INPUT OUTPUT OUTCOME BENEFITS IMPACT
1
Dokumen
kebijakan
teknis,
pedoman,
standar,
kriteria, modul
yang tersusun
Penyusunan
NSPK
kesehatan
olahraga
masyarakat
- Narasumber : PDSKO
- Biaya : 246.588.200
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab
- 1 laporan kegiatan
- Tersedianya
Kurikulum
Modul
(kurmod) TOT
Pembinaan
kebugaran
jasmani
- Petugas
kesehatan
olahraga
mengetahui cara
pengukuran
kebugaran
jasmani
- Meningkatkan derajat
kesehatan
2
Dokumen
kebijakan
teknis,
pedoman,
standar,
kriteria, modul
yang tersusun
Revisi NSPK
kesehatan
olahraga
- Narasumber : PDSKO
- Biaya : 23.372.200
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab
- 1 laporan kegiatan
- Tersedianya
Pedoman
Kesehatan
Olahraga
- Petugas
kesehatan dapat
memahami dan
melaksanakan
upaya kesehatan
olahraga dengan
baik dan benar
- Meningkatkan derajat
kesehatan
3
Dokumen
kebijakan
teknis,
pedoman,
standar,
kriteria, modul
yang tersusun
Penyusunan
Permenkes
kesehatan
olahraga
- Narasumber : PDSKO
- Biaya : 81.000.500
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab
- 1 laporan kegiatan
- Tersedianya
Permenkes
tentang
Kesehatan
Olahraga
- Petugas
kesehatan dapat
memahami dan
melaksanakan
upaya kesehatan
olahraga dengan
baik dan benar
- Meningkatkan derajat
kesehatan
4
Dokumen
kegiatan
koordinasi,
sosialisasi,
advokasi
- Sosialisasi dan
advokasi
kesehatan
olahraga
- Narasumber : ASKI,
PDSKO, UNJ
- Biaya : 213.848.900
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab
- 1 kali laporan
kegiatan
- Tersosialisasi
kesehatan
olahraga
dalam
pengukuran
kebugaran
jasmani
- Petugas
kesehatan
olahraga
mengetahui cara
pengukuran
kebugaran
jasmani
- Meningkatnya derajat
kesehatan
5
Tenaga
kesehatan
yang
ditingkatkan
kapasitasnya
Peningkatan
kapasitas teknis
dan manajemen
kesehatan
- Narasumber : PTM,
Puskeshaji, PDSKO
- Biaya : 249.646.600
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab,
praktek pengukuran
kebugaran jasmani
- 1 laporan kegiatan
- Terselenggara
nya workshop
bagi tenaga
kesehatan
dalam rangka
pembinaan
kebugaran
jasmani calon
jemaah haji
- Jamaah haji yang
diukur dapat
diketahui masalah
kesehatannya dari
awal
- Meningkatkan derajat
kesehatan dan
kebugaran jasmani
calon jemaah haji
6
Dokumen
kegiatan
koordinasi,
sosialisasi,
advokasi
- Pembinaan
kebugaran
jasmani
pegawai
kementerian
kesehatan RI
- Narasumber : UNJ,
PSIKO UI, ASKI,
PDSKO
- Biaya : 620.847.000
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab
- 1 kali laporan
kegiatan
- pegawai
kementerian
kesehatan
tentang
kesehatan
olahraga
- Pegawai
kementerian
kesehatan
meningkat
kebugaran
jasmaninya
- Meningkatnya derajat
kesehatan
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 34
7
Dokumen
kegiatan
koordinasi,
sosialisasi,
advokasi
- Pelaksanaan
Pengukuran
kebugaran
jasmani
aparatur sipil
negara
- Kerja sama dengan
UNJ, PSIKO UI, ASKI,
PDSKO, UPK
- Biaya : 284.257.400
- Material : Panggung,
sound system, meja
dan kursi
- Metode :
pemberdayaan
masyarakat
- 1 kali laporan
kegiatan
- Jumlah pegawai
yang mengikuti
kebugaran jasmani
terprogram : 893
orang
- pegawai
kementerian
kesehatan
tentang
kesehatan
olahraga
- Pegawai
kementerian
kesehatan
meningkat
kebugaran
jasmaninya
- Meningkatnya derajat
kesehatan
8
Dokumen
kegiatan
koordinasi,
sosialisasi,
advokasi
Dukungan
event
olahraga
bidang
kesehatan
- Kerja sama dengan
Ditjen Pelayanan
Kesehatan,
Kementerian Pemuda
dan Olahraga RI
- Biaya : 377.238.128
- Material : LCD
Proyektor dan screen
- Metode : paparan,
diskusi, tanya jawab
- 1 kali laporan
kegiatan
- Terlaksananya
dukungan
bidang
kesehatan
pada event
olahraga PON
2016, TAFISA
GAMES 2016,
dan
Persiapan
Asian Games
2018.
- Terlaksananya
kesehatan
olahraga sesuai
kaidah kesehatan
- Meningkatnya derajat
kesehatan
3. Kegiatan Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen meliputi 7 kegiatan, yaitu:
1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Direktorat.
2. Alat Pendukung Pengolah Data.
3. Fasilitasi dan evaluasi dana dekonsentrasi.
4. Bimbingan teknis (perjalanan pimpinan).
5. Pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan Kerja dan Olahraga.
6. Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Kesehatan Kerja dan Olahraga.
7. Pertemuan Dukungan Peningkatan Kinerja Kesehatan Kerja.
Rincian tentang hasil kegiatan di atas dapat digambarkan dalam tabel 8 di bawah ini :
Tabel 8. Hasil Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen
NO. OUTPUT KOMPONEN INPUT OUTPUT OUTCOME BENEFITS IMPACT
1 SDM yang
ditingkatkan
kapasitasnya
dalam
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Peningkatan
Kapasitas dan
Kapabilitas
Internal
Direktorat
- Narasumber :
Struktural Dit.
Kesehatan Kerja
dan OR
- Biaya :
467.517.050
- Material : LCD
Projector dan
1 laporan
- Terlaksananya
kegiatan dalam
rangka
konsolidasi
internal Direktorat
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
- Peningkatan
kemampuan,
keterampilan dan
merubah sikap.
- Produktivitas pegawai
bertambah dan
pekerjaan dapat
terselesaikan dengan
baik.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 35
Olahraga Screen
- Metode: paparan,
diskusi, tanya
jawab
2 Dukungan
sarana dan
prasarana
pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Alat
pendukung
pengolah data
- Biaya:
193.616.896
1 paket - Terlaksananya
pengadaan paket
alat pengolah
data direktorat
- Tersedianya peralatan
pengolah data
Direktorat Kesja dan
Olahraga
- Meningkatnya fasilitas
perkantoran untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan di
kantor
3 Bimbingan
teknis dan
evaluasi
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Fasilitasi dan
evaluasi dana
dekonsentrasi
- Narasumber :
Struktural Dit.
Kesja dan OR
- Biaya: 50.405.700
- Material : LCD
Projector dan
Screen
- Metode: paparan,
diskusi dan tanya
jawab
- Bimtek Entry
Point CTKI (2
provinsi, 2
Kabupaten/kot
a)
- Bimtek
Sarkes
Pemeriksaan
Kesehatan TKI
(4 provinsi, 4
Kabupaten/kot
a)
- Pengukuran
Kebugaran
Jasmani
Pegawai
Kemenkes
(2000 orang)
- Pelaksanaan
Latihan Fisik
Terporgram di
Kementerian
Kesehatan RI
- Dukungan
Event
Olahraga
Bidang
Kesehatan (2
provinsi)
- Terfasilitasinya
dan
terevaluasinya
dana
dekonsentrasi di
daerah tahun
2015
- Puskesmas yang
dapat diakses dalam
pelayanan Kesehatan
Kerja di kawasan
industri sebanyak
3.465 Puskesmas
- Puskesmas yang
dapat diakses dalam
pelayanan kesehatan
olahraga sebanyak
2.342 Puskesmas.
- Meningkatnya derajat
kesehatan pekerja
melalui pengendalian
penyakit akibat kerja.
- Diperolehnya data
realisasi dana dekon di
daerah
4 Laporan
pembinaan
teknis,
supervisi,
monitoring
dan
pendampinga
n
Bimbingan
teknis
(perjalanan
pimpinan)
- Narasumber :
Struktural Dit.
Bina Kesehatan
Kerja dan OR
- Biaya :
1.270.635.256
- Material : LCD
Projector dan
Screen
34 Laporan
- Terbinanya
Puskesmas
sehingga
meningkatnya
pengetahuan
mengenai
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
- Puskesmas yang
dapat diakses dalam
pelayanan Kesehatan
Kerja di kawasan
industri sebanyak
3.465 Puskesmas
- Puskesmas yang
dapat diakses dalam
pelayanan kesehatan
- Meningkatnya derajat
kesehatan pekerja
melalui pengendalian
penyakit akibat kerja.
- Diperolehnya data
penyakit akibat kerja
dan data kecelakaan
akibat kerja.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 36
- Metode: paparan,
diskusi, tanya
jawab
olahraga sebanyak
2.342 Puskesmas..
5 Sistem
Informasi dan
Surveilans
Pembinaan
Upaya
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
Pemeliharaan
Sistem
Informasi
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
- Narasumber :
Struktural Ditjen
Bina Gizi dan KIA
- Biaya: 80.080.455
- Material : LCD
Projector dan
screen
- Metode: paparan,
diskusi dan tanya
jawab
1 laporan
- Adanya
koordinasi teknis
bagi penanggung
jawab, pengelola
dan petugas
kesehatan kerja
dan olahraga
seluruh Dinas
Kesehatan
Provinsi di
Indonesia
- Meningkatnya
pengetahuan
kesehatan kerja di
seluruh Dinas
Kesehatan Provinsi di
Indonesia
- Meluasnya
pengetahuan mengenai
kesehatan kerja sampai
ke seluruh Dinas
Kesehatan Provinsi di
Indonesia
6 Administrasi
Kegiatan
Penyusunan
Kegiatan dan
Anggaran
Kesehatan
Kerja dan
Olahraga
- Narasumber :
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Kesehatan
Masyarakat
- Biaya:48.350.000
- Material : LCD
Projector dan
Screen
- Metode: paparan,
diskusi dan tanya
jawab
1 laporan
- Terlaksananya
kegiatan dan
anggaran
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
- Tersedianya dokumen
laporan kegiatan dan
anggaran Kesehatan
Kerja dan Olahraga
- Pelaksanaan kegiatan
pembinaan upaya
kesehatan kerja dan
olahraga serta
dukungan manajemen
secara efektif dan
efisien
7 Administrasi
Kegiatan
Pertemuan
Dukungan
Peningkatan
Kinerja
Kesehatan
Kerja
- Narasumber :
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Kesehatan
Masyarakat
- Biaya:
659.567.700
- Material : LCD
Projector dan
Screen
Metode: paparan,
diskusi dan tanya
jawab
1 laporan
- Terlaksananya
kegiatan
Kesehatan Kerja
dan Olahraga
- Tersedianya dokumen
laporan kegiatan
Kesehatan Kerja dan
Olahraga
- Pelaksanaan kegiatan
pembinaan upaya
kesehatan kerja dan
olahraga serta
dukungan manajemen
secara efektif dan
efisien
Dari pelaksanaan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga di tahun 2016 berdasarkan
masukan/input tersebut di atas, dihasilkan keluaran/output yang dibagi kedalam beberapa
output besar, output tersebut antara lain :
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 37
A. NSPK Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Tahun 2016, Direkorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah menghasilkan 3
Permenkes, 6 kurmod, 7 pedoman, 9 rancangan permenkes / kepmenkes dan
produk lainnya terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga berjumlah 7 dokumen. Berikut
merupakan rincian penyusunan NSPK Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Tahun 2016 :
Tabel 9. Rincian penyusunan NSPK Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Tahun 2016
No Kegiatan Output Judul
1 Permenkes 3 1 Permenkes No. 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Penyakit Akibat Kerja
2 Permenkes No. 57 Tahun 2016 tentang RAN Pengendalian
Dampak Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri
3 Permenkes No 48 tahun 2016 tentang Standar K3 Perkantoran
2 Kurmod 6 1 Kurikulum dan Modul TOT Diagnosis PAK
2 Kurikulum dan Modul ToT Kesehatan Kerja Dasar
3 Kurikulum Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam
bidang Kesehatan Nelayan dan Penyelam
4 Kurikulum dan Modul K3 RS
5 Kurikulum dan Modul TOT Kesehatan Olahraga
6 Kurikulum dan Modul Kesehatan Olahraga
3 Pedoman 7 1 Pedoman Pemeriksaan Kesehatan pada Pekerja dan Draft
Permenkes
2 Pedoman Pengendalian Pajanan Pestisida di Lingkungan
Kerja, terkait PP 50 tentang SMK3
3 Pedoman Tata Laksana Intoksikasi Merkuri, terkait Konvensi
Minamata
4 Pedoman Ergonomi Perkantoran
5 Pedoman Manajemen Risiko Kesehatan di Tempat Kerja
6 Pedoman Teknis K3RS
7 Pedoman Kesehatan Olahraga
4 Rancangan
Permenkes/
Kepmenkes
9 1 Rancangan Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan TKI
2 Rancangan Peraturan Bersama tentang GP2SP
3 Rancangan Permenkes tentang Standar APD Pekerja
Perikanan, Pertanian dan Sektor Informal Lain
4 Rancangan Permenkes tentang Standar NAB Lingkungan Kerja
Industri
5 Rancangan Permenkes tentang Standar K3RS terkait dengan
Akreditasi K3RS
6 Rancangan Permenkes tentang Kesehatan Olahraga
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 38
7 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Kerja
8 Rancangan Permenkes tentang Kesehatan Pelaut
9 Rancangan Permenkes tentang Pemeriksaan Kesehatan
Pekerja
5 Lainnya 7 1 Rencana Aksi Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
2 Instrumen Pelayanan Kesehatan TKI di Sarana Kesehatan,
Tempat Penampungan dan Entry Point
3 Draft Uji Kompetensi Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja
4 Naskah Akademik tentang Kajian Rencana Pembentukan Balai
Kesehatan Kerja dan Olahraga
5 Naskah Akademik tentang Kajian NAB Kesehatan Lingkungan
6 Naskah Akademik tentang Kajian Intoksikasi Merkuri Pada
Pekerja Usia Reproduktif Yang Terpajan Merkuri di Lingkungan
Kerja
7 Kajian Pneumoconiosis
B. SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
Dalam rangka mendukung kegiatan pengukuran kebugaran jasmani jemaah haji untuk
mengetahui kemampuan fisik jemaah sehingga dapat disusun program latihan fisik yang
sesuai dengan kondisi fisik medisnya. Oleh karena itu Direktorat Kesehatan Kerja dan
Olahraga menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen
Kesehatan (Workshop Kesehatan Olahraga bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas).
Peserta yang mengikuti Pertemuan Workshop Kesehatan Olahraga bagi Tenaga
Kesehatan Puskesmas, perwakilan tenaga kesehatan di dinas kesehatan provinsi, dinas
kesehatan Kabupaten/Kota atau pengelola program kesehatan olahraga di 5 provinsi
terpilih sebanyak 35 orang. Kegiatan dalam workshop tersebut antara lain mengikuti
praktik pengukuran kebugaran jasmani dengan metode Rockport dan melakukan
pemeriksaan kesehatan. Pengukuran kebugaran jasmani dilakukan pada 35 petugas
kesehatan dan 76 orang calon jemaah haji. Hasil pengukuran Kebugaran Jasmani
terhadap 35 orang (laki-laki 12 orang, perempuan 23 orang) dengan tingkat kebugaran
dengan kategori Baik (3 orang), Cukup (17 orang), Kurang (13 orang), Kurang sekali (1
orang) dan Gagal (1 orang). Hasil pengukuran jemaah haji sebanyak 76 jemaah dengan
kategori Baik (1 orang), Cukup (28 orang), Kurang (37 orang), Kurang sekali (2
orang) dan Gagal (8 orang).
C. Dukungan Sarana dan Prasarana Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Alat Pendukung Pengolah Data
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 39
Sehubungan dengan adanya reorganisasi mengakibatkan bertambahnya pegawai
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga. Maka diperlukan adanya pengadaan Alat
Pengolah Data sesuai dengan kebutuhan tersebut.
- Pengadaan Peralatan K3 Nelayan
Paket K3 Nelayan berisi Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi pekerja nelayan
dan penyelam dan memberikan sosialisasi terhadap pekerja akan pentingnya
melindungi diri sewaktu bekerja untuk mengurangi angka kesakitan pada pekerja
nelayan dan penyelam. Alat Pelindung Diri ini berisi antara lain kacamata, jaket
pelampung, sarung tangan, topi nelayan, jas hujan dan kacamata selam. Paket ini
diberikan kepada 10 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yaitu Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas
Kesehatan Kabupaten Sambas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Dinas
Kesehatan kabupaten Minahasa, Dinas Kesehatan kabupaten Minahasa Utara,
Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Halmahera Selatan.
- Pencetakan Buku dan Media KIE
Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai lingkungan kerja
melalui media cetak, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah mencetak buku
dan poster antara lain : Permenkes RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, Pedoman Kesehatan Lingkungan
Kerja (Bagi Petugas Kesehatan), Pedoman Penggunaan Pestisida Secara Aman dan
Sehat di Tempat Kerja Sektor Pertanian (Bagi Petugas Kesehatan), Permenkes RI
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak
Kesehatan Akibat Pajanan Merkuri, Poster Ayo Terapkan 5R di Tempat Kerja, Poster
Sehat di Tempat Kerja dan Poster K3 Perkantoran.
D. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Penghargaan Mitra Bakti Husada kepada tempat kerja yang melaksanakan Gerakan
Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) telah dilaksanakan mulai Tahun 2010.
Direkorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memberikan sertifikat kepada perusahaan
yang melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP). Pada
Tahun 2016, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga memberika sertifikat kepada
19 perusahaan yang berasal dari 17 Kabupaten/Kota sebagai bentuk apresiasi atas
pelaksanaan GP2SP di perusahaan. Berikut daftar perusahaan yang diberikan
penghargaan Mitra Bakti Husada :
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 40
Tabel 10. Daftar Perusahaan mendapat Mitra Bakti Husada
NO NAMA PROVINSI KABUPATEN/KOTA NAMA PERUSAHAAN
1 Lampung 1 Lampung Tengah 1 PT. Great Giant Pineapple
2 Bangka Belitung 2 Bangka 2 PT. Gunung Maras Lestari
3 Belitung 3 PT. Agro Makmur Abadi
3 Kep. Riau 4 Batam 4 PT. Excelitas Technologies
4 Jawa Barat 5 Purwakarta 5 PT. Einstreind
6 Bandung Barat 6 PT. Ultrajaya Milk
5 Jawa Tengah 7 Semarang 7 PT. Nesia Pan Pacific Knit
8 Sukoharjo 8 PT. Dan Liris
9 Purbalingga 9 PT. Sung Shim Internasional
6 Jawa Timur 10 Pasuruan 10 PT. Indofood CBP Sukses Makmur
11 PT. Jatim Autocomp Indonesia
11 Batu 12 PT. Mutiara Indah Sejahtera
7 Banten 12 Tangerang 13 PT. Freetrend
8 NTB 13 Sumbawa 14 PT. Newmont Nusa Tenggara
9 Kalimantan Tengah 14 Kotawaringin Timur 15 PT. Mustika Sembuluh
16 PT. Windu Nabatindo Lestari
15 Lamandau 17 PT. Nirmala Argo Lestari
16 Gunung Mas 18 PT. Mulia Sawit Agro Lestari
10 Kalimantan Timur 17 Balikpapan 19 PDAM Kota Balikpapan
- Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melaksanakan Lomba Ibu dan ASI
Eksklusif terhadap pegawai Kementerian Kesehatan maupun istri pegawai
Kementerian Kesehatan. Lomba ini bertujuan untuk memberikan perlindungan
kesehatan terhadap pegawai hamil dan menyusui di lingkungan Kantor Kementerian
Kesehatan RI dan untuk memberikan penghargaan dan motivasi bagi pegawai di
Kementerian Kesehatan RI. Komponen yang dinilai antara lain Karakteristik umum,
dokumen dan data keluarga, riwayat pemberian ASI dan Makanan Pendamping ASI,
kegiatan ibu menyusui ditempat kerja, tumbuh kembang, pola pemberian makanan
pendamping ASI yang sudah diberikan, riwayat imunisasi, status gizi, penilaian
intelegensia. Jumlah peserta sebanyak 35 orang, lolos administrasi 33 orang
dilanjutkan Seleksi penilaian. Pemenang Lomba Ibu dengan ASI Eksklusif Juara 1,
Naura (13 bulan), putri Nur Khairunisa dari unit kerja Direktorat Pelayanan
Kesehatan Tradisonal, Juara 2, M. Raditya Habibi Kembe (12 bulan) putra Sri Dwi
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 41
Astuti dari unit kerja Biro Kepegawaian; Juara 3, Reyner Gibran Al-Baihaki (16 bulan)
putra Novi Wilianti dari unit kerja Direktorat Gizi Masyarakat; Juara Harapan 1,
Febrian Febrizano (11 bulan) putra Nadia Hapsaridari unit kerja Biro Hukum dan
Organisasi; Juara Harapan 2, Fatihadziq Aulia Mahfud (11 bulan) putra Awallokita
Mayangsari dari unit kerja Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; Juara
Harapan 3, Ali Abdullah Javas (8 bulan 9 hari) putra Diara Oktania dari unit kerja
Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian. Pemenang mendapatkan hadiah
berupa piagam penghargaan dan tabungan pendidikan dari BNI.
- Pada Tahun 2016, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melaksanakan
pengukuran terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kesehatan
yang berjumlah 936 orang dari total pegawai 8 satker pusat (Sekretariat Jenderal,
Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan,
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
Kesehatan) berjumlah 10.283 orang.
Tabel 11. Hasil Tes Kebugaran Jasmani Tahun 2016
Unit Kerja Ikut Tes Jumlah Pegawai
Sekjen 328 2304
Itjen 51 320
Kesmas 422 517
P2P 2 4471
Yankes 94 543
Farmalkes 26 266
BPPK 4 1373
BPPSDM 9 489
TOTAL 936 10283
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 42
Gambar 7. Persentase Pegawai yang mengikuti Tes Kebugaran Jasmani
Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa presentase pegawai yang mengikuti tes kebugaran
terbanyak ada pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dengan presentase
sejumlah 81,62%.
Gambar 8. Hasil tes kebugaran jasmani dengan kategori baik
Hasil test kebugaran dengan kategori baik terbanyak ada pada Badan Litbang dengan hasil
25% dari jumlah yang mengikuti tes kebugaran mendapatkan hasil baik.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 43
E. Sistem Informasi dan Surveilans Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga telah melaksanakan
pemeriksaan kesehatan pengemudi (pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan
amfetamin, kadar alkohol, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran tinggi dan berat
badan serta Indeks Massa Tubuh (IMT)) sebagai bentuk komitmen Direktorat
Kesehatan Kerja dan Olahraga terhadap kesehatan pengemudi serta dalam rangka
menurunkan tingkat Kecelakaan Akibat Kerja (KAK). Pemeriksaan ini dilaksanakan di
2 (dua) terminal dan 2 (dua) PO yang bertempat di Garut dan Klaten. Pemeriksaan di
Garut dilaksanakan terhadap 45 orang supir bis dan di Klaten dilaksanakan terhadap
70 orang supir bis dengan hasil pemeriksaan kesehatan diketahui bahwa terdapat
pengemudi yang menderita hipertensi, diabetes melitus dan kelebihan berat badan.
4. Manfaat (Benefit)
Secara umum, kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga memiliki manfaat,
diantaranya adalah:
a. Puskesmas yang telah melaksanakan kesehatan kerja sebanyak 3.475 Puskesmas.
b. Puskesmas yang dapat diakses dalam pelayanan kesehatan olahraga sebanyak 2.434
Puskesmas.
c. Jumlah Pos UKK yang dapat diakses oleh pekerja dikawasan PPI / TPI sebanyak 374
Pos UKK.
d. Jumlah fasilitas pemeriksaan TKI yang memenuhi standar sebanyak 95 sarana
kesehatan. Hasil selengkapnya terdapat dalam lampiran.
5. Dampak (Impact)
Kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga dapat berdampak pada:
a. Meningkatnya derajat kesehatan pekerja melalui pengendalian penyakit akibat kerja.
b. Diperolehnya data penyakit akibat kerja dan data kecelakaan akibat kerja.
c. Meningkatnya produktivitas pekerja.
d. Menurunnya angka kecelakaan kerja dan angka cedera olahraga.
e. Meningkatnya kebugaran jasmani.
B. PENCAPAIAN KINERJA
Indikator luaran kegiatan kesehatan kerja dan Olahraga pada tahun 2016 adalah:
1. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar sebanyak
3.475 Puskesmas.
2. Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 44
3. Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar sebanyak 95
(100%) sarana kesehatan.
4. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebanyak 2.434 Puskesmas.
Target dan indikator kegiatan pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga tahun 2015-
2019 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 12. Indikator Kesehatan Kerja dan Olahraga, Definisi Operasional serta Target
Capaian Tahun 2015-2019
INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL 2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
Puskesmas yang
menyelenggarakan
kesehatan kerja
dasar
Puskesmas yang
menyelenggarakan
Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3)
Internal dan atau, layanan
kesehatan terhadap pekerja
di wilayah kerjanya.
40% 50% 60% 70% 80%
Jumlah pos UKK
yang terbentuk di
daerah PPI / TPI
Jumlah pos UKK yang
dibentuk dan dibina
masyarakat yang difasilitasi
oleh Puskesmas.
230
355
480
605
730
Persentase fasilitas
pemeriksaan
kesehatan TKI yang
memenuhi standar
Rumah sakit atau klinik
utama yang ditetapkan
menteri kesehatan dan telah
dibina oleh kementerian
kesehatan yang dapat
menyelenggarakan
pemeriksaan kesehatan
calon TKI sesuai standar
pemeriksaan yang
ditetapkan oleh Peraturan
Menteri Kesehatan RI.
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
kegiatan kesehatan
Puskemas yang
menyelenggarakan upaya
kesehatan olahraga melalui
pembinaan kelompok
20% 30% 40% 50% 60%
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 45
olahraga pada
kelompok
masyarakat di
wilayah kerjanya
olahraga dan pelayanan
kesehatan olahraga di
wilayah kerjanya.
Pada tahun 2016 capaian indikator persentase puskesmas yang menyelenggarakan
kesehatan kerja dasar tidak dapat mencapai target, capaian yang didapat sebanyak 3.475
Puskesmas (35,63%) dari target sebanyak 4.877 Puskesmas (50%). Capaian tersebut
diperoleh dari data puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja yang terdapat di 33
provinsi yang melaporkan. Terdapat 1 provinsi yang tidak melaporkan kesehatan kerja yaitu
provinsi Sulawesi Barat. Dari seluruh 34 Provinsi. Provinsi dengan jumlah Kab/Kota yang
melaksanakan kesehatan kerja sebanyak 50% atau lebih berjumlah 17 Provinsi. Capaian
indikator kesehatan kerja per provinsi selengkapnya tergambar dalam grafik dan tabel
berikut ini :
Gambar 9. Jumlah Kabupaten / Kota yang Melapor Kesehatan Kerja Tahun 2016
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 46
Gambar 10. Jumlah Puskesmas yang Melapor Kesehatan Kerja Tahun 2016
Berdasarkan Laporan Bulanan Kesehatan Kerja (LBKP) dapat diperoleh 6 (enam) jenis data
kesehatan kerja dan dengan definisi operasional, sebagai berikut:
1. Pekerja sakit yang dilayani
2. Kasus penyakit umum pada pekerja
3. Kasus diduga penyakit akibat kerja pada pekerja
4. Kasus penyakit akibat kerja pada pekerja
5. Kasus kecelakaan akibat kerja pada pekerja
6. Jumlah Pos UKK Masyarakat Nelayan dan lainnya
Pada tahun 2016, diperoleh data LBKP (Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja) dari
provinsi dengan rincian data kesehatan kerja (terlampir) sebanyak 5.913.698 kunjungan
pekerja sakit yang dilayani, 4.750.673 kunjungan kasus penyakit umum, 1.246.123
kunjungan kasus diduga PAK, 144.062 kunjungan kasus PAK dan 61.234 kunjungan kasus
kecelakaan akibat kerja yang berasal dari 33 provinsi kecuali Sulawesi Barat. Berikut grafik
data LBKP pada tahun 2016 :
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 47
Gambar 11. Data Laporan Bulanan Kesehatan Pekerja Tahun 2016
Perbandingan kasus PAK dan KAK pada pekerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016
mengalami penurunan, hal ini merupakan bukti keberhasilan program Kesehatan Kerja dan
Olahraga dalam mengurangi penyakit pada pekerja.
Gambar 12. Perbandingan PAK dan KAK Tahun 2015 dan 2016
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 48
Indikator jumlah Pos UKK Nelayan pada Tahun 2016 mencapai 374 Pos UKK. Jumlah ini
meningkat dibandingkan dengan jumlah Pos UKK pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 243
Pos UKK dengan kenaikan sebesar 53.91%.
Gambar 13. Kenaikan Jumlah Pos UKK Nelayan dibandingkan Tahun 2015
Indikator persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
berjumlah 95 faskes sesuai dengan jumlah sarkes yang telah diakreditasi oleh Direktorat
Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dibina oleh Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga.
Indikator persentase puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada
kelompok masyarakat di wilayah kerjanya tidak dapat tercapai yaitu sebanyak 2.434
Puskesmas (24,95%) dari target sebanyak 2.926 Puskesmas (30%). Indikator ini didapat
dari Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga yang dilaporkan oleh 26 provinsi. Dari 26
provinsi tersebut, provinsi dengan jumlah Puskesmas yang mencapai target 30% berjumlah
10 provinsi.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 49
Gambar 14. Jumlah Kabupaten / Kota yang Melapor Kesehatan Olahraga Tahun 2016
Gambar 15. Jumlah Puskesmas yang Melapor Kesehatan Olahraga Tahun 2015
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 50
Laporan Bulanan Kesehatan Olahraga (LBKO) diperoleh 2 (dua) data kesehatan olahraga
berupa:
1. Pendataan kelompok olahraga
2. Pembinaan kelompok olahraga
3. Pelayanan Kesehatan Olahraga
C. REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran tahun 2016 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mencapai sebesar
93,74%. Untuk belanja barang, dari pagu Rp 21.596.226.000,- terserap sebesar Rp
20.220.794.326,- (93,63%). Sedangkan belanja modal dapat terserap Rp 507.207.351,-
(98,40%) dari pagu yang tersedia Rp. 515.475.000,- seperti disajikan dalam tabel di bawah
ini :
Tabel 13. Alokasi DIPA Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Serta Penyerapan Biaya Tahun 2016
Anggaran Alokasi
(Rp)
Penyerapan Penyerapan + Efisiensi
Rp % Rp %
DIPA Dit. Kesja
dan OR Rp 22.111.701.000,- Rp 12.996.849.314,- 58,78 Rp 20.728.001.677 93,74
1. Belanja Barang Rp 21.596.226.000,- Rp 12.550.541.963,- 58,11 Rp 20.220.794.326 93,63
2. Belanja Modal Rp 515.475.000,- Rp 446.307.351,- 58,78 Rp 507.207.351 98,40
Persentase realisasi anggaran Direktorat Kesehatan Kerja tahun 2016 disajikan dalam
gambar berikut :
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 51
Gambar 16. Presentase Realisasi DIPA
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Rincian alokasi anggaran per kegiatan dan penyerapannya disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 14. Realiasasi Anggaran Per Output Tahun 2016
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
Kode
Output Nama Output Pagu Realisasi %
2089.030 NSPK Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja
dan Olahraga 9.907.887.000 9.904.651.373 50,54
2089.031
SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
790.000.000 789.998.650 90,78
2089.032
Dukungan Sarana dan Prasarana
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan
Olahraga
1.420.000.000 1.397.386.805 55,09
2089.033 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pembinaan
Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 5.279.735.000 5.228.021.048 66,83
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 52
2089.034 Sistem Informasi dan Surveilans Pembinaan
Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga 370.750.000 361.592.964 76,58
2089.035 Dukungan Layanan Manajemen 4.343.329.000 3.046.350.837 69,97
Jumlah 22.111.701.000 20.728.001.677 93,74
Tabel 15. Realiasasi Anggaran Per Komponen Kegiatan Tahun 2016
Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga
No. Komponen Kegiatan Anggaran Realisasi %
Realisasi
Kegiatan Pembinaan Kesehatan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olahraga
A.Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja 22.111.701.000 20.728.001.677 93,74
1. Kegiatan Kesehatan Okupasi dan Surveilans
1) Fasilitasi penyusunan kebijakan
kesehatan kerja 19.825.000 19.825.000 100,00
2) Penyusunan rencana aksi nasional (RAN)
kesehatan kerja dan olahraga 113.939.000 113.938.400 100,00
3) Penyusunan kurikulum dan modul TOT
diagnosis penyakit akibat kerja 141.460.000 140.999.000 99,67
4) Sosialisasi kesehatan kerja bagi
pengemudi 179.241.000 178.862.800 99,79
5) Penyusunan pedoman pemeriksaan
kesehatan pada pekerja 203.668.000 203.667.500 100,00
6) Penyusunan nspk tentang tenaga kerja
indonesia (TKI) 93.317.000 93.317.000 100,00
7) Penyusunan profil kesehatan kerja dan
olahraga 16.170.000 16.170.000 100,00
8) Penyusunan pedoman pneumokoniosis 49.390.000 49.390.000 100,00
9) Pertemuan koordinasi komite TKI 155.541.000 155.541.000 100,00
10) Sosialisasi kebijakan kesehatan okupasi
dan surveilans 3.910.000 3.909.100 99,98
11) Workshop penguatan petugas kesehatan
di sarkes pemeriksaan CTKI 572.719.000 572.717.947 100,00
12) Bimbingan teknis sarana kesehatan
pemeriksa kesehatan CTKI 200.816.000 196.068.400 97,64
13) Penghargaan mitra bakti husada kepada 53.282.000 53.278.386 99,99
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 53
tempat kerja yang melaksanakan gerakan
pekerja perempuan sehat produktif
(GP2SP)
14) Fasilitasi pembinaan pasca pelatihan
diagnosis penyakit akibat kerja (PAK) 2.621.000 2.621.000 100,00
15) Surveilans/pemantauan keafiatan
(wellness) di tempat kerja 1.246.000 1.246.000 100,00
16) Surveilans program kesehatan kerja 96.151.000 96.151.000 100,00
17) Surveilans pemeriksaan kesehatan
pengemudi 115.192.000 106.454.509 92,41
2.Kegiatan Kapasitas Kerja
1) Penyusunan standar kompetensi jabfung
kesehatan kerja 9.558.000 9.557.841 100,00
2) Review kurikulum dan modul TOT
kesehatan kerja 255.517.000 255.515.427 100,00
3) Pekan kesehatan kerja 539.800.000 539.800.000 100,00
4) Penguatan implementasi GP2SP di
tempat kerja 35.146.000 35.146.000 100,00
5)
Pertemuan tim pembina/tim
penilai/perhitungan angka kredit jabfung
pembimbing kesehatan kerja
89.321.000 89.321.000 100,00
6) Pencetakan buku terkait materi orientasi
kesehatan kerja dan olahraga 152.000.000 136.900.000 90,07
7) Pengadaan peralatan K3 nelayan 189.343.000 189.343.000 100,00
8) Penguatan kapasitas kerja di kementerian
kesehatan 174.075.000 172.920.000 99,34
9) Pembinaan ruang asi di kementerian
kesehatan 145.674.000 133.565.200 91,69
10) Pembinaan kantin kementerian kesehatan 30.214.000 29.313.878 97,02
11) Sekretariat jabatan fungsional
pembimbing kesehatan kerja 109.347.000 104.347.000 95,43
3.Kegiatan Lingkungan Kerja
1) Penyusunan pedoman pengendalian
pajanan pestisida di lingkungan kerja 48.510.000 48.510.000 100,00
2) Penyusunan pedoman tata laksana
intoksikasi merkuri 221.950.000 221.949.500 100,00
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 54
3) Penyempurnaan rencana aksi merkuri 174.562.000 174.560.500 100,00
4) Review pedoman ergonomi perkantoran 186.109.000 186.099.500 99,99
5) Pengembangan persyaratan kesehatan
lingkungan kerja industri 57.693.000 57.664.500 99,95
6) Review pedoman manajemen risiko
kesehatan di tempat kerja 48.835.000 48.834.500 100,00
7) Kajian persyaratan / nilai ambang batas
lingkungan kerja 184.505.000 184.470.000 99,98
8) Penyusunan NSPK K3 di faskes,
perkantoran dan sektor informal 147.675.000 147.675.000 100,00
9) Penyusunan permenkes dan kepmenkes
di bidang lingkungan kerja 281.435.000 281.435.000 100,00
10)
Finalisasi modul pelatihan bagi petugas
kesehatan dalam bidang kesehatan
nelayan dan penyelam
184.017.000 184.015.155 100,00
11)
Kajian intoksikasi merkuri pada pekerja
usia reproduktif yang terpajan merkuri di
lingkungan kerja
244.035.000 241.725.000 99,05
12)
Pertemuan koordinasi dan sosialiasi di
bidang pengendalian lingkungan kerja
dan ergonomi
195.810.000 195.808.900 100,00
13)
Pencetakan buku dan poster
pengendalian lingkungan kerja dan
perlindungan ergonomi
217.650.000 217.650.000 100,00
14) Pencetakan buku dan media KIE 45.895.000 44.764.909 97,54
15) Pendampingan kesehatan lingkungan di
fasilitas kesehatan 162.055.000 161.555.200 99,69
16) Implementasi upaya k3 perkantoran 33.601.000 33.601.000 100,00
B.Kegiatan Upaya Kesehatan Olahraga
1) Penyusunan nspk kesehatan olahraga 246.589.000 246.588.203 100,00
2) Revisi nspk kesehatan olahraga 23.373.000 23.372.200 100,00
3) Penyusunan permenkes kesehatan
olahraga 81.001.000 81.000.500 100,00
4) Sosialisasi dan advokasi kesehatan
olahraga 213.850.000 213.848.900 100,00
5) Peningkatan kapasitas teknis dan 249.647.000 249.646.600 100,00
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 55
manajemen kesehatan olahraga
6) Pembinaan kebugaran jasmani pegawai
kementerian kesehatan RI 662.797.000 653.947.000 98,66
7) Pelaksanaan pengukuran kebugaran
jasmani aparatur sipil negara 306.184.000 303.548.900 99,14
8) Dukungan event olahraga bidang
kesehatan (nasional/internasional) 380.611.000 377.238.128 99,11
C.Kegiatan Direktorat dan Dukungan
Manajemen
1)
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas
internal direktorat kesehatan kerja dan
olahraga
467.518.000 467.517.050 100,00
2) Alat pendukung pengolah data 200.000.000 193.616.896 96,81
3) Fasilitasi dan evaluasi dana
dekonsentrasi 50.406.000 50.405.700 100,00
4) Bimbingan teknis (perjalanan pimpinan) 1.283.076.000 1.270.635.256 99,03
5)
Pemeliharaan sistem informasi kesehatan
kerja dan olahraga serta jabfung
pembimbing kesehatan kerja
80.500.000 80.080.455 99,48
6) Administrasi kegiatan 3.418.051.000 2.122.750.637 62,10
7) Pertemuan dukungan peningkatan kinerja
kesehatan kerja dan olahraga 810.400.000 808.722.200 99,79
8) Penyusunan kegiatan dan anggaran
kesehatan kerja dan olahraga 114.878.000 114.878.000 100,00
D.Efisiensi
1) Efisiensi 7.340.000.000 7.340.000.000 100,00
Berdasarkan tabel di atas, realisasi keseluruhan anggaran kegiatan kesehatan kerja dan
olahraga tahun 2016 sebesar Rp 20.728.001.677,- (Dua puluh milyar tujuh ratus dua puluh
delapan juta seribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau sebesar 93,74%.
Kegiatan dengan realisasi anggaran yang kecil adalah administrasi kegiatan, hal ini
dikarenakan tidak terserapnya honor pengelola anggaran akibat penurunan alokasi
anggaran, tidak terserapnya pengalokasian rapat karena sulit menyelaraskan waktu
pelaksanaan rapat dan diprioritaskan kegiatan yang lebih besar terlebih dahulu.
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 56
Dana dekonsentrasi digunakan untuk mendukung tercapainya Kesehatan Kerja dan
Olahraga. Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan dana dekonsentrasi sebagai dana
untuk melakukan pembinaan Kesehatan Kerja dan Olahraga ke puskesmas sehingga
membantu berjalannya program Kesehatan Kerja dan Olahraga di daerah. Berikut
merupakan grafik realisasi dana dekonsentrasi tahun 2016:
Gambar 17.
Realisasi Dana Dekonsentrasi per Provinsi
Tahun 2016
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 57
BAB V
PENUTUP
Indikator Renstra Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri dari 4 indikator. Keempat indikator
tersebut antara lain persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar,
jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI, persentase fasilitas pemeriksaan
kesehatan TKI yang memenuhi standar dan persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya. Dari keempat
indikator tersebut terdapat dua indikator yang tidak tercapai yaitu persentase Puskesmas
yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dengan capaian 3.475 Puskesmas (35,63%)
dari target 4.877 Puskesmas (50%) dan persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya dengan
capaian 2.434 Puskesmas (24,95%) dari target 2.926 Puskesmas (30%). Capaian indikator
jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI sebanyak 374 Pos UKK dari target 355
Pos UKK dan persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar
sebanyak 95 sarana kesehatan (100%).
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar tahun 2016
tersebar pada 267 Kabupaten/Kota dari total 514 Kabupaten/Kota. Terdapat 1 provinsi yang
tidak melaporkan yaitu provinsi Sulawesi Barat. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya yang
berjumlah 2.434 Puskesmas tersebar di 205 Kabupaten/Kota dari total 514 Kabupaten/Kota.
Pencapaian indikator Renstra tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, baik di pusat
maupun daerah. Faktor pendukung tercapainya target indikator Renstra Kesehatan Kerja
dan Olahraga diantaranya adalah dukungan pendanaan di pusat dan daerah melalui dana
dekonsentrasi setiap tahun dan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang
difokuskan pada pencapaian indikator Renstra kesehatan kerja dan olahraga, diantaranya
adalah orientasi kepada kepala/pengelola program kesehatan kerja dan olahraga di
Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam bidang kesehatan kerja dan
Olahraga serta pendampingan dan pembinaan berjenjang ke dinas kesehatan Provinsi,
dinas kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
Dalam rangka menunjang keberhasilan program kesehatan kerja dan olahraga beberapa hal
perlu dikembangkan, antara lain perlunya peningkatan dukungan pengambil kebijakan di
pusat maupun di daerah, pemantapan regulasi di bidang kesehatan kerja dan olahraga,
pemahaman dan persepsi yang sama terhadap program kesehatan kerja dan olahraga,
Laporan Tahunan Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 58
peningkatan kompetensi SDM dan sumber daya, peningkatan pemberdayaan masyarakat,
peningkatan kerja sama lintas program dan lintas sektor, pelayanan kesehatan kerja dan
olahraga yang mudah terakses serta ketersediaan data dan informasi kesehatan kerja dan
olahraga.
Walaupun belum menjadi indikator prioritas, kegiatan pembinaan upaya kesehatan kerja dan
olahraga turut berperan dalam mendukung pencapaian pada indaktor program Kesehatan
Masyarakat serta indikator utama kementerian melalui sasaran kegiatan pada kelompok
pekerja dan dengan berbagai pengembangan kegiatan, seperti kesehatan reproduksi di
tempat kerja, pembinaan Pos UKK di kawasan PPI / TPI, pelayanan kesehatan kerja bagi
CTKI serta program kebugaran anak sekolah, para pekerja dan jemaah haji.