EVALUASI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONALPENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GIZI BURUK 2005-2009

(Studi Kasus di Puskesmas Wilayah Surabaya Barat)

THE EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION FOR NATIONAL ACT PLANS IN PREVENTING AND TREATING MALNUTRITION 2005-2009

( Case Study in the region Puskesmas west of Surabaya)

Ilham Akhsanu RidloDepartemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,

Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

Less protein energy becomes one of the main problems that affect all age groups in almost all districts or cities in Indonesia. The problems of inadequate nutrition including under weight nutrition and malnutrition is included as urgent matters to be handled immediately. The Government has established a National Plan of Action for the Prevention and malnutrition response 2005-2009. Problems malnutrition is a problem in the health area west of Surabaya. In the year 2006 up to 2007 happen enhanced percentage of children under five (balita) malnutrition in the region Puskesmas west of Surabaya 1,87% to 3,29%.

Goal of this research is to evaluate the implementation of prevention and tackling programs malnutrition in west Surabaya as the National Action Plan of Prevention and tackling malnutrition 2005-2009.

This research is based on the type of research evaluatif using the method observational survey during December 2008. The number of respondents as much as 10 heads and 10 health staff implementing the nutrition in the region west of Surabaya. The object is a document research and prevention programs for malnutrition.

Results of this research is descriptive and quantitative evaluation of the implementation of prevention programs and of malnutrition. The result is the preparation of program planning in general quite good. The obstacle is a cross-sectoral cooperation between the government less and the absence of a specific storage space for storage of malnutrition feed formulation, implementation of the program in general is quite good. The obstacle in the implementation of the program is the number of staff implementing the nutrition less when compared with the load, the level of motivation and participation of cadres Posyandu, cross-sectoral cooperation with government institutions and the private sector. The opportunities in the implementation of the program is the cadres Posyandu knowledge and skills of both, increased cooperation with the private sector and built region hospitals in the area west of Surabaya. Value adequacy of effort as big as 80%. Total value adequacy of performance as big as 78%. Nutrition status monitoring results (PSG) has decreased from year 2007 to year 2008 of 0,43%.

Conclusions from this research that the implementation of prevention programs and malnutrition in the region west of Surabaya, there are several activities that are not run based on the general guidelines the national plan of action for the prevention and tackling malnutrition 2005-2009. Suggested to involve staff in health planning, strengthen cross-sectoral cooperation, make the family aware of nutrition campaigns, and optimize the achievement of program results.

Keywords: evaluation, national action plans, prevention and response, malnutrition

1

2

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 dan Undang-undang nomor 23 tahun tentang kesehatan. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pemerintah wajib memenuhi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan terhadap anak. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang, yaitu kasih sayang dan perlindungan, makanan bergizi seimbang (sejak lahir sampai 6 bulan hanya ASI saja, sesudah 6 bulan sampai 2 tahun ASI ditambah makanan pendamping ASI), imunisasi dasar dan suplementasi kapsul vitamin A, pendidikan dan pengasuhan dini, perawatan kesehatan dan pencegahan kecatatan, cedera dan lingkungan yang sehat dan aman, orangtua berkeluarga berencana (Depkes RI, 2005).

Kurang energi protein (KEP) tetap menjadi salah satu permasalahan utama yang mempengaruhi semua kelompok umur di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia (Atmarita 2005). Prevalensi KEP nyata yang merupakan total dari prevalensi gizi buruk dan gizi kurang menunjukkan angka yang selalu tinggi selama dua dasawarsa terakhir (Susenas 1989-2003).

Masalah gizi buruk walaupun terjadi penurunan dari data total Kota Surabaya dari tahun 2006 sebesar 2,09 % menjadi 1,96 % pada tahun 2007, tetapi jika dilihat ke dalam pembagian per wilayah terdapat peningkatan persentase angka gizi buruk di wilayah Surabaya barat dari 1,87 % pada tahun 2006 menjadi 3,29 % pada tahun 2007 atau telah terjadi peningkatan angka gizi buruk sebesar 1,42 %.

Dengan terjadinya peningkatan balita gizi buruk, maka diperlukan suatu langkah evaluasi terhadap upaya program pencegahan dan penanggulangan balita gizi buruk sehingga dapat diketahui kendala dan faktor apa yang dapat memberikan manfaat lebih baik untuk perencanaan program yang lebih tepat untuk program berikutnya dan tercapainya hasil yang diinginkan. Dengan menelaah latar belakang di atas, maka peneliti berminat untuk mengevaluasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009 dengan melakukan studi kasus di Puskesmas wilayah Surabaya barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif. Rancang bangun penelitian ini bersifat observasional. Unit analisis dalam penelitian ini adalah semua Puskesmas di wilayah Surabaya barat yang berjumlah 10 Puskesmas. Objek penelitian adalah dokumen program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di Puskesmas wilayah Surabaya barat yang meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan hasil cakupan kegiatan. Responden dalam penelitian ini adalah kepala Puskesmas dan petugas pelaksana gizi.

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas wilayah Surabaya barat yaitu Puskesmas Tanjungsari, Puskesmas Simomulyo, Puskesmas Manukan kulon, Puskesmas Balongsari, Puskesmas Asemrowo, Puskesmas Sememi, Puskesmas Benowo, Puskesmas Lontar, Puskesmas Jeruk dan Puskesmas Lidah kulon. Pengambilan data selama 1 bulan yaitu bulan Desember 2008.

Instrumen penelitian yang dipergunakan dengan wawancara (kuesioner) dan check list. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti.

3

HASIL PENELITIANDalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yang mencakup

tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta evaluasi hasil pencapaian program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk.

1. Perencanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukSecara umum pelaksanaan perencanaan dan penanggulangan gizi buruk tergolong

baik. Tahapan yang tidak dilakukan dalam proses perencanaan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk yang berkaitan dengan identifikasi masalah, penentuan prioritas, perencanaan kebutuhan serta perencanaan terhadap evaluasi dikarenakan Puskesmas tidak mempunyai wewenang dari Dinas Kesehatan Kota untuk melakukannya hal ini dikarenakan secara umum program gizi di Kota Surabaya dilaksanakan dengan sistem topdown.

2. Hambatan Perencanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukHambatan dalam perencanaan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk

terletak pada kurangnya kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait. Sehingga keterlibatan penuh antar sektor seperti yang ditunjukkan dalam buku pedoman Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk tidak terjadi. Hambatan yang lainnya terletak pada tidak adanya sarana penyimpanan khusus di Puskesmas untuk menyimpan formula gizi.

3. Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukPelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk yang terdiri dari

revitalisasi Posyandu, revitalisasi Puskesmas, intervensi gizi dan kesehatan, revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) telah dilakukan kecuali promosi keluarga sadar gizi (Kadarzi).

4. Hambatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukHambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan

gizi buruk adalah keterbatasan tenaga pelaksana gizi, tingkat partisipasi dan motivasi kader, dan peranan lintas sektoral.

5. Peluang Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukPeluang yang dapat ditindaklanjuti dalam program pencegahan dan penanggulangan

gizi buruk di wilayah Surabaya barat adalah adanya sektor swasta di wilayah Surabaya barat sehingga selayaknya petugas di Puskesmas dapat menangkap peluang tersebut melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

6. Evaluasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukEvaluasi program dalam pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di Puskesmas

dilakukan oleh Dinas Kesehatan sehingga upaya ini tidak dilakukan oleh Puskesmas.

7. Evaluasi Hasil Pencapaian Program Pencegahan dan Penangulangan Gizi Buruka. Adequacy Of Effort

Adequacy of effort dalam program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dipergunakan untuk menunjukkan berapa banyak jumlah kegiatan telah dilaksanakan bila dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009, dimana hasil perbandingannya dikalikan persen (%).

4

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka Adequacy of effort terhadap pelaksanaan fungsi manajemen program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dilakukan sebagai berikut :1. Jumlah kegiatan yang telah direncanakan sebanyak 20 jenis kegiatan2. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 16 jenis kegiatanMaka, AOE = Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan X 100 %

Jumlah kegiatan direncanakan

= 16 X 100 % 20

= 0,8 X 100 % AOE = 80 %

Memperhatikan hasil perhitungan tersebut dapat diasumsikan bahwa nilai Adequacy Of Effort pelaksanaan fungsi manajemen Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009 di Puskesmas wilayah Surabaya barat sebesar 80 % tergolong baik.

b. Adequacy Of PerformanceAdequacy of performance dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar

pencapaian hasil kegiatan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk bila dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat Adequacy of performance didasarkan pada hasil data pertumbuhan balita pada bulan Desember 2008, dimana pada bulan inilah dapat diketahui keadaan akhir semua balita. Tingkat Adequacy of effort dikategorikan menjadi beberapa pengukuran (K/S, D/S, N/D, N/S, D/K) dan pengukuran BGM/D untuk mengetahui persentase balita dibawah garis merah.

Total adequacy of performance didapat dari penjumlahan semua tingkat penghitungan (K/S, D/S, D/K, N/D, N/S) dibagi dengan 5 dan dikalikan 100 persen (%). Nilai dari total tersebut menunjukkan seberapa besar pencapaian hasil kegiatan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk bila dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Tingkat keberhasilan adequacy of performance 80 %. Rumus penghitungan total adequacy of performance dapat dijelaskan berikut :

= 3,1166 X 100 %

= 3,1166

X 100 % 5

= 0,7791 X 100 %

= 77,92 Total AOP = 78 %

Memperhatikan hasil perhitungan diatas dapat diasumsikan bahwa nilai adequacy of performance program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Surabaya barat sebesar 78 % tergolong kurang.

c. Hasil Pemantauan Status Gizi Balita di Wilayah Puskesmas Surabaya BaratPemantauan Status Gizi (PSG) tersebut dihitung berdasarkan beberapa

indikator. Indikator tersebut yaitu BB/U (Berat Badan/ Umur), TB/U (Tinggi Badan/Umur), dan BB/TB (Berat Badan/Tinggi Badan). Dalam penghitungan data yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya indikator yang dipakai yaitu

Total Adequacy Of Performance = Nilai (K/S+D/S+D/K+N/D+N/S) X 100 % 5

5

indikator BB/TB (Berat Badan/Tinggi Badan). Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2006-2008 di wilayah kerja Puskesmas Surabaya barat dapat dijelaskan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah balita dan persentase balita gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Surabaya Barat tahun 2006-2008

PEMBAHASANDari hasil penelitian diatas maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :1. Perencanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk

Menurut Supriyanto dan Damayanti (2007) bahwa dalam pendekatan top-down, segala kegiatan dan alokasi biaya untuk masing-masing Puskesmas ditentukan oleh top management (Dinas Kesehatan Kota Surabaya). Keuntungan dari pendekatan top-down adalah proses penyusunan perencanaan, anggaran relatif cepat dan lebih mencerminkan harapan pimpinan. Tetapi kelemahannya, dengan pendekatan top-down ini keterlibatan staf Puskesmas (petugas pelaksana gizi) selaku pelaksana program sangat kurang, sehingga komunikasi dan koordinasi tidak berjalan lancar (Supriyanto dan Damayanti, 2007).

Berdasarkan teori diatas bahwa seharusnya pelaksanaan perencanaan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk diharapkan tidak menerapkan sistem top-

No PuskesmasTahun

2006 2007 2008Jumlah Balita

Gizi Buruk

Jumlah Balita

GiziBuruk

JumlahBalita

Gizi Buruk

n % n % n %1 Tanjungsari 853 9 1,06 1079 1 0,09 889 15 1,692 Simomulyo 1026 14 1,36 4267 108 2,53 3183 169 5,313 Manukan Kulon 3112 68 2,19 2405 185 7,69 4660 162 3,484 Balongsari 975 29 2,97 848 40 4,72 1669 57 3,425 Asemrowo 812 25 3,08 1747 62 3,55 1334 17 1,276 Sememi 3466 59 1,70 1361 26 1,91 2320 42 1,817 Benowo 402 5 1,24 2204 82 3,72 1537 17 1,118 Lontar 864 14 1,62 1010 29 2,87 2466 76 3,089 Jeruk 649 8 1,23 583 4 0,69 537 3 0,5610 Lidah kulon 250 2 0,8 1169 12 1,03 1354 13 0,96

Total wilayah 12409 233 1,87 16673 549 3,29 19949 571 2,86

Sumber : Penentuan Status Gizi Dinas Kesehatan Kota Surabaya tahun 2006-2008

6

down, walaupun sistem tersebut dapat mempercepat penyusunan perencanaan tetapi keterlibatan staf (petugas pelaksana gizi) sangat diperlukan keterlibatannya sehingga pelaksanaan program nantinya dapat berjalan dengan optimal.

2. Hambatan Perencanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukMenurut pedoman Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penangulangan Gizi

Buruk 2005-2009 (2005) masalah gizi buruk merupakan masalah yang kompleks karena penyebabnya multi faktor dan multi dimensi. Oleh karena itu pencegahan dan peanggulangan gizi buruk memerlukan keterlibatan berbagai sektor dengan melakukan koordinasi antar sektor termasuk dengan masyarakat dan dunia usaha di setiap tingkat administratif dengan prinsip kemitraan.Berdasarkan teori tersebut Puskesmas wilayah Surabaya barat hendaknya berperan aktif merangkul sektor-sektor terkait (Kelurahan, Pemerintah Kota, PKK, LSM) untuk bersama-sama melakukan koordinasi dengan terstruktur untuk merencanakan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk sehingga pelaksanaan program dapat berjalan baik.

Menurut pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pengelolaan makanan tambahan (2005) bahwa dibutuhkan tempoat penyimpanan khusus untuk penyimpanan asupan dengan kriteria kebersihan tempat, banyaknya tumpukan maksimal 12 karton, ruangan kedap air dan terbebas dari binatang pengerat dan kecoa, penyimpanan dikelompokkan sesuai dengan jenis asupan formula, First In First Out (FIFO), tidak boleh dicampur dengan bahan berbahaya. Selayaknya dibutuhkan tempat penyimpanan khusus sesuai dengan kriteria tersebut dalam penyimpanan asupan formula gizi buruk agar dapat menjaga keutuhan dan keamanan bahan asupan gizi buruk untuk diberikan pada kelompok sasaran.

3. Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukPelaksanaan revitalisasi Posyandu, revitalisasi Puskesmas, intervensi gizi dan

kesehatan, revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) telah dilakukan kecuali promosi keluarga sadar gizi (Kadarzi) yang belum dilakukan karena program ini belum mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan untuk dilaksanakan di Puskesmas.

Selayaknya Dinas Kesehatan Kota Surabaya melakukan langkah teknis pada program keluarga sadar gizi karena keberadaan program tersebut akan mendukung upaya pencepaian hasil keseluruhan dari program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk secara umum.

4. Hambatan Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukHambatan ini berpengaruh terhadap optimalisasi program sehingga mutlak diperlukan

langkah-langkah untuk mengatasi keterbatasan tenaga pelaksana gizi dan usaha peningkatan partisipasi dan motivasi kader sebagai pelaksana utama dalam peningkatan usaha untuk menekan gizi buruk.

Diketahui bahwa jumlah tenaga pelaksana gizi pada masing-masing Puskesmas di wilayah Surabaya barat adalah 1 orang. Sehingga beban kerja yang berat dirasakan oleh petugas yang mungkin terjadi karena kekurangan tenaga tersebut, maka hendaknya Puskesmas wilayah Surabaya barat menambah petugas sebanyak 1 orang tenaga pelaksana program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk. Atau jika tidak dimungkinkan dengan mengoptimalkan bantuan kader aktif pada wilayahnya.

Motivasi adalah upaya untuk menimbulkan rangsangan, dorongan dan ataupun pembangkit tenaga pada seseorang dan ataupun sekelompok masyarakat tersebut mau berbuat dan bekerjasama secara optimal melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan

7

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Azwar, 1996). Hal ini perlu dicermati agar peran kader Posyandu dapat ditingkatkan. Disamping pelatihan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh Puskesmas Wilayah Surabaya Barat maka perlu dilakukan suatu terobosan kegiatan tambahan yang dapat memberikan motivasi untuk para kader yaitu reward. Keanggotaan kader Posyandu bersifat sukarela dari masyarakat, maka reward sangat penting diberikan. Misalnya dengan memberikan aprisiasi yang lebih bagi kader yang aktif berupa penghargaan khusus.

Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk memerlukan keterlibatan berbagai sektor dengan melakukan koordinasi antar sektor termasuk dengan masyarakat dan dunia usaha di setiap tingkat administratif dengan prinsip kemitraan (Depkes RI, 2005). Oleh karena itu perlu ditinjau dan ditegaskan lagi hubungan lintas sektoral yang kurang baik tersebut dengan secara intensif mengadakan pertemuan lintas sektoral pada tingkat administratif (Puskesmas dengan Kelurahan / Kecamatan) agar lebih menjalin hubungan dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk. Karena pada hakekatnya masalah gizi buruk merupakan tanggungjawab semua sektor.

5. Peluang Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukDalam hal kerjasama lintas sektoral, di wilayah Surabaya barat merupakan wilayah

industri dan perumahan tingkat atas. Sehingga petugas Puskesmas dan kader Posyandu diharapkan dapat menangkap peluang ini untuk mengajak sector swasta terlibat dalam program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) badan usaha terhadap lingkungan sekitarnya

6. Evaluasi Program Pencegahan dan Penanggulangan Gizi BurukMenurut Supriyanto dan Damayanti (2003) menjelaskan bahwa evaluasi bertujuan

untuk memperbaiki kebijaksanaan pelaksanaan program dan perencanaan yang akan datang serta memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Dan dalam pendekatan top-down, segala kegiatan dan alokasi biaya untuk masing-masing Puskesmas ditentukan oleh top management (Dinas Kesehatan Kota Surabaya).

Pelaksanaan evaluasi ini perlu dikaji ulang karena untuk menimbulkan sense of belonging di lini Puskesmas maka hendaknya proses evaluasi terhadap program yang dilakukan Puskesmas harus dievaluasi sendiri kemudian hasilnya dapat diserahkan ke Dinas Kesehatan sebagai bahan pertimbangan kebijakan selanjutnya.

7. Evaluasi Hasil Pencapaian Program Pencegahan dan Penangulangan Gizi BurukMemperhatikan hasil perhitungan nilai adequacy of effort pelaksanaan fungsi

manajemen Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009 di Puskesmas wilayah Surabaya barat sebesar 80 % tergolong baik, hal ini dapat dijelaskan bahwa sebanyak 20 variabel kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009 sebanyak 16 variabel kegiatan telah dilaksanakan dalam program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk. Hal ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan penambahan sebesar 20 % atau perlu melaksanakan 4 kegiatan agar semua kegiatan yang direncanakan terealisasi. Sehingga peran petugas Puskesmas khususnya petugas pelaksana gizi perlu dimotivasi agar kekurangan dari kegiatan akan dilaksanakan.

Memperhatikan hasil perhitungan nilai adequacy of performance program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Surabaya barat sebesar 78 % tergolong kurang. Hal ini dibandingkan dengan tingkat keberhasilan 80 %. Kekurangan pencapaian tingkat adequacy of performance ini diasumsikan disebabkan oleh tingkat nilai N/S yang sedikit atau hanya sebesar 35,41 % dan tingkat nilai N/D sebesar 59,73 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian banyaknya balita yang naik berat badan

8

pada Puskesmas wilayah Surabaya barat memberikan pengaruh yang besar terhadap total kecukupan performa (penampilan) dalam program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk. Usaha untuk menaikan berat badan pada keseluruhan balita di wilayah Surabaya barat harus lebih mendapat perhatian dari pihak Puskesmas wilayah Surabaya barat karena pencapaian jumlah balita yang naik berat badan sangat berpengaruh pada proses penilaian dalam evaluasi khususnya dalam penilaian kecukupan penampilan atau adequacy of performance.

Dari tabel 1 dapat dijelaskan bahwa jumlah balita di wilayah Puskesmas Surabaya barat dari tahun 2006-2008 cenderung terus naik. Dari data tersebut maka data diasumsikan telah terjadi kenaikan jumlah kelahiran bayi pada kurun waktu 2006-2008. Sehingga pemerintah terkait hendaknya dapat melihat hal ini sebagai suatu tantangan untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah penduduk yang secara langsung juga berkaitan dengan penanganan balita gizi buruk. Dan terjadi kenaikan jumlah balita dengan kasus gizi buruk di wilayah Surabaya barat dari kurun 2006 sampai dengan 2008. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah balita dengan kasus gizi buruk di wilayah Puskesmas Surabaya barat dari tahun 2006-2008 mengalami cenderung mengalami kenaikan jumlahnya. Masalah balita gizi buruk tiap tahun mengalami peningkatan karena berkaitan dengan bertambahnya jumlah balita tiap tahun. Jumlah balita ini mengalami kenaikan tanpa disertai dengan langkah antisipasi terhadap penanganan gizi buruk akan mengakibatkan kenaikan jumlah baliat gizi buruk tiap tahunnya. Serta terjadi kenaikan persentase jumlah kasus balita dengan kasus gizi buruk di wilayah Surabaya barat dari kurun 2006 sampai dengan 2007 dan terjadi penurunan persentase jumlah kasus gizi buruk dari kurun waktu 2007 sampai dengan 2008 . Persentase balita gizi buruk ini didasarakan dari jumlah balita gizi buruk terhadap jumlah seluruh balita. Pada tahun 2006 persentase balita gizi buruk sebesar 1,87 %, pada tahun 2007 sebesar 3,29 % dan pada tahun 2008 sebesar 2,86 %. Pada kurun waktu 2006 hingga 2007 terjadi peningkatan persentase balita gizi buruk sebesar 1,42 %, dan pada kurun waktu 2007 hingga 2008 terjadi penurunan persentase balita gizi buruk sebesar 0,43 %. Pada penjelasan sebelumnya maka dapat diartikan bahwa penurunan persentase gizi buruk ini lebih disebabkan oleh peningkatan jumlah balita sehingga angka kenaikan jumlah balita gizi buruk tertutupi dengan angka jumlah balita. Hal ini mengakibatkan persentase menjadi berkurang. Untuk lebih mengoptimalkan penanganan terhadap masalah gizi buruk pada balita hendaknya jangan selalu dilihat angka persentasenya saja tetapi juga harus dilihat tren kenaikan kasus balita gizi buruk tiap tahun.

SIMPULAN DAN SARANDari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan

pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di wilayah Puskesmas Surabaya barat tergolong baik tetapi masih harus ditingkatkan. Terutama pelaksanan perencanaan dan evaluasi perlu ditinjau ulang sehingga peran petugas di Puskesmas dapat dioptimalkan. Adequacy of effort sebesar 80 % tergolong baik, dan total adequacy of performance yang terdiri dari tingkat nilai K/S, D/S, D/K, N/D, N/S sebesar 78 % tergolong kurang serta hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) mengalami penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2008 sebesar 0,43 %.

Disarankan untuk lebih melibatkan petugas pelaksana gizi di Puskesmas dalam perencanaan dan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan gizi buruk, mempererat kerjasama dengan instansi terkait (lintas sektoral) dan swasta, memberikan perhatian pada usaha peningkatan motivasi petugas pelaksana gizi dan kader Posyandu dan aspek non manajerial dalam program.

KEPUSTAKAAN

9

1. Almatsier, Sunita. 2005.Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

2.Atmarita 2005. 'Nutrition Problems in Indonesia', paper presented to An Integrated

International Seminar and Workshop on Lifestyle - Related Diseases. Gajah Mada University. Yogyakarta

3. Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan.Binarupa Aksara. Jakarta4. Depkes RI. 2005. Pedoman Umum Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009.Departemen Kesehatan RI. Jakarta5. Depkes RI.1992. Pedoman Pemantauan Status Gizi (PSG) melalui Posyandu.Dit Jen

Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Jakarta6. Depkes RI.2002. Petunjuk Teknis Pengelolaan Makanan Pendamping ASI Program

JPS-BK.Dit Jen Pembinaan Kesehatan Masyarakat. Jakarta7. Dinkes Jatim.2005. Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengelolaan

Makanan Pendamping Air Susu Ibu Tahun 2005.Dinas Kesehatan Jawa Timur.Surabaya

8. Gibson, R 2005. Principles of Nutritional Assessment. Second Edition edn. Oxford University Press. New York.

9. Jamison, DT, Breman, JG, Measham, AR, Alleyne, G, Claeson, M, Evans, DB, Jha, P, Mills, A, Musgrove, P 2006. Priorities in Health, The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington.

10. Majid, Nehru'arsyul. 2007. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberantasan Penyakit Kusta di Puskesmas Lamongan. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya.

11. McMahon, Rosemary.1999. Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer.Penerbit EGC. Jakarta

12. Prayitno, Subur. 1997. Dasar-dasar AKM. Airlangga University Press.Surabaya13. Supariasa, I.D.N. 2002. Penentuan Status Gizi. Penerbit EGC. Jakarta.14. Supriyanto, S, Damayanti, NA. 2007. Perencanaan dan Evaluasi. Airlangga

University Press. Surabaya15. Trihono. 2005. Manajemen Puskesmas Berbasis Paradigma Sehat. Sagung Seto.

Jakarta16. Wijono, Djoko.1999. Manajemen Umum Pelayanan Kesehatan. Airlangga University

Press. Surabaya.