jdih.sangihekab.go.id · created date: 9/3/2016 4:53:23 pm
TRANSCRIPT
BUPATI KEPULAUAN SANGIHEPROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR :r. TAHUN 2016
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- Menimbang : a.
Mengingat 1.
b.
C.
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
bahwa se$uai ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OAT tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daera.h, maka Laporan Keuangan
disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan;
bahwa penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan
keuangan merupakan persyaratan yang harus
dipenuhi SKPDlUnit Keda yang menerapkan PPK-
BLUD;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 18.22)';
-2-
2. Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 19gq Nsmor 75' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385U;
Undang,-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor a2861;
3.
4.
5.
Undang-Undang
Perbendaharaan
Indonesia Tahun
Negara RePublik
Nomor 1" Tahun 2AA4 tentang
Negara (Lembaran Negara Republik
2AA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 4355);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab
Keuangan Negara (l'embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66' Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126' Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a+38);
7. Undang:Undang Nomor 36 Tahun 2OAg tentang
Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nornor 144, Tarsbahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2AOg tentang
RumahSakit{LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2OAg Nomor 153, ?ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5A721;
-3-
g. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523ah
10" Undang-Undang Nomor 23 Tahun zAH tentang
Pemerintahan Daerah {trmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
lembaranNegaraRepubliklnd'onesiaNomor5587}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 584, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun ?005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(tembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomot 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53aO);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2oo5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
a57Bl;
-4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
PenSrglsnggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraTahun2oo5Nomor165,TambahanLembaran
Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2047 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Frovinsi dan Pemerintahan
DaerahKabupaten/Kota{LernbaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2aa7 Nomor 82, Tambahan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraT3T|;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Repubtik indonesia Tahun 2aa7 Nomor 89, TambaJaan
LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora7all;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2o1O tentang
standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor L23,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 24ffi tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
?alaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di
Provinsi sulawesi utara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 167, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 201O tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubal:an
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
201.A tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemenntah;
-5
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2OA7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Froduk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2O361;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Keq'a Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan l,embaga i''ain
Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor
16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Nomor 7 Tahun 2Al4 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor L6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, kmbaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan
Sangihe {Lemharan Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2A14 Nomor 7);
-6-
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe
Nomor 5 Tahun 2AOg tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2oa9 Nomor
s);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44
Tahun 2OO8 tentang Uraian Tugas Rumah Sakit
Umum Daeratr Liun Kendage Tahuna (Berita Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 20OB Nomor
44],.
25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23
Tahun 2O1O tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2O1O Nomor 23);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANGBADAN LAYANAN UMUMKEPULAUAN SANGIHE.
KEBIJAKAN AKUNTANSIDAERAH KABUPATEN
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
-1-
4.
5.
6.
rat-
B.
Perang}<atdaerahadalahunsurpembantukepaladaerahdalampenyelenggafaanpemerintahandaerahyangterdiridarisekretariat
daerah,sekretariatDPRD,dinasdaerah,lembagateknisdaerah'lembaga lain, dan kecamatan'
SatuanKerjaPerangkatDaerahyangselanjutnyadisebutSKPDadalah
organisasiperangkatdaerahdilingkunganPemerintahKabupatenKepulauansangiheyangmembawahiunitkerjayangmenerapkanPPK-BLUD.
BadanI-a.yananUmumDaerahyangselanjutnyadisingkatBLUD,adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan
kerjaperangkatdaerahdilingkunganPemerintahKabupatenKepulauan sangihe yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
ddualtanpamengutamakar:-mencarikeuntungarrdandalammelakukankegiatannyadidasarkanpadaprinsipefisiensidanproduktivitas-
Akuntasi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran'
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kajadian keuangan'
penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan'
Kerangka Konseptual Akuntansi BLUD adalah prinsip-prinsip yang
mendasari penyusunan dan pengembangan stadar Akuntansi BLUD
bagi Komite standar Akuntasi BLUD dan merupakan rujukan penting
bagi Kornite standar Akuntansi BLUD, penyusun laporan keuangan'
dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang
belum diatur secara jelas dalam Pernyataan standar Akuntansi BLUD'
standar Akuntaansi BLUD adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang
diterapkan dalam menyusull dan menyajikan laporan keuangan
BLUD.
10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian iaporan
keuagan.
9.
-B-
1 1. Sistem Akuntansi BLUD adalah serangkaian prosedur manual
maupunyBlgterkomputerisasimulaidaripengumpulandata,
trrencatatan,pengikthisarandanpelaporanposisikeungandanoprasikeungan BLUD.
l2.PolaPengelolaanKeuanganBadanLayananUmumDaerahyangselanjutnyadisingkatPPK-BLUD,adalahpolapengelolaankeuangan
yangmemberikanfleksibilitasberupakeleluasaanuntukmenerapkanpraktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanall
kepadamasyarakatdalamrangkamemajukankesejahteranumumd.anmencerd'askankehidupanbangsa,sebagaipengecualialldariketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya'
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah BLUD yang selanjutnya disebut SKPD
BLUD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerapkan PPK-BLUD'
14. Unit kerja BLUD pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya
disebut Unit Kerja BLUD adalah Unit Kerja pada organisasi perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang
meruPakan PPK-BLUD'
15. Pegawai Negeri Sipil yang seianjutnya disingkat PNS adalah pegawai
negeri pada organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
KabuPaten KePulauan Sangihe'
16. Dewan Pengawas adalah Organisasi yang bertugas melakukan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD'
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD'
adalah kepala perangkat daerah yang mernpunyai tugas
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis
adalah dokumen iima tahunan yang memuat visi, misi, program
strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan
operasional BLUD.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe.
-9-
2o. Tim Anggaran adalah rim Anggaran Pemerintah Daerah/TApD
ssfoagaimana dimaksud dalarn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor
13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA, adalah Rencana Kerja
dan Anggaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah
dokumen perencanaan bisnis dan pengganggaran tahun anggaran
yang berisi prograrn, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selaqjutnya disebut DPA,
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi aruskas, jumlah dan kualitas barang danfatau jasa yang akan dihasilkandan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggararl
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
26.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas danalancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan
operasional BLUD.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangkapelayanan kepada masyarakat.
28. Basis akrual adaiah basis akuntansi yang mengakui pengaruhtransaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa ituterjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima ataudibayar.
-10-
29. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelengg€rra,an fungsi organisasi
berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
30. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang
diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan
yang diberikan kepada masyarakat, hasil keda BLUD dengan pihaklarn dan/atau hasil usaha lainnya.
31. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD
pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari
aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
BAB IIKEBIJAKAN AKUNTANSI
Pasal 2
(U Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Menerapkan
Standar Akuntansi Keuangan berbasis Akrual.
(2) Standar Akuntansi Keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi
Keuangan.
Pasal 3
Kebiiakan Akuntansi Badan l.ayanan Umum Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
- Ll-
BAB IIIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan'
Agar setiap orang dapat mengetahuinya' memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Kabupaten KePulauan Sangihe'
Diundangkan di Tahuna
Pada tansgal 22 Febr,reri 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEDIJTIN RO
BERITA DAERAH KABUPATEN
NOMOR 14
pengundangarl
Berita Daerah
DitetaPkan di Tahunapada tanggal 22 Februari 201 6
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
HIRO uSHONAPES MAKAGANSA
KEPULAUAN SANGIHE,
RING
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016