jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pei/2017/perdirjen_hubla_nomor_hk._10… ·...

27
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17 JL. MEDAN MERDEKA BAMT No, 8 JAKARTA - 10110 TEL. : 3811308, 3505006, 38'13269, 3447017 38/.2440 PST. : 4213,4227, 4209, 4135 rA : 3U4492,3458540 FAX : 3811786, 3845430, 3507576 PERATUMN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMoR HK. A3,/2 /t6 ,/DJPL - 17 TENTANG LAMBUNG TIMBUL TONGKANG GELADAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan pemuatan, perlu menetapkan peraturan Direktur Jenderal perhubungan Laut tentang Lambung Timbul Tongkang Geladak; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor IZ Tahun 2OOg tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 2OO2 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4222); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republili Indonesia Tahun 2OlO Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lOg) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S20g); 4. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 19T6 tentang Pengesahan " Intemational Conuentioru on Load Linei 1966',; " ,lbnlooll grnol*,rr* *e/a{a*ary gela^htl4nltlar.{,gaditaa*4,1{4aolamafan, Surlarr'

Upload: others

Post on 02-Mar-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BAMT No, 8

JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 38'13269, 344701738/.2440

PST. : 4213,4227, 4209, 4135

rA : 3U4492,3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

PERATUMN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTNOMoR HK. A3,/2 /t6 ,/DJPL - 17

TENTANG

LAMBUNG TIMBUL TONGKANG GELADAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (4)Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 39 Tahun2016 tentang Garis Muat Kapal dan pemuatan, perlumenetapkan peraturan Direktur Jenderal perhubunganLaut tentang Lambung Timbul Tongkang Geladak;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor IZ Tahun 2OOg tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 2OO2tentang Perkapalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO2 Nomor 95, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4222);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan (Lembaran Negara RepubliliIndonesia Tahun 2OlO Nomor 26, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5lOg)sebagaimana telah diubah dengan peraturanPemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor S20g);

4. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 19T6 tentangPengesahan " Intemational Conuentioru on Load Linei1966',;

" ,lbnlooll grnol*,rr* *e/a{a*ary gela^htl4nltlar.{,gaditaa*4,1{4aolamafan, Surlarr'

Page 2: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

5. Keputusan Presiden Noinor 65 Tahun 19gO tentangPengesahan "Intemational Conuentionfor the Safag ifLife at Sea, L924,;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentangOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran NegariRepublik Indonesia Tahun 20i5 Nomor g);

7. Peraturan Presiden Nomor 4O Tahun 2O15 tentangKementerian perhubungan (Lembaran NegariRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri perhubungan Nomor KM. 62 Tahun2O1O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara pelabuhan sebagaimani telah diubahterakhir dengan peraturan Menteri perhubunganNomor PM. 130 Tahun 2O15 (Berita Negara RepulttIndonesia Tahun 2O15 Nomor l4OO);

9. Peraturan Menteri perhubungan Nomor KM. 65 Tahun2O.10 tentarg Organisasi dan Tata Kerja KantorPelabuhan Batam sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 4Z Tahun20tI;

10. Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 34 Tahun2Ol2 .tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesyahbandaran Utama (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2OL2 Nomor 62Zl;

11. Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 36 Tahun2Ol2

- tentar.g Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhin (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)sebagaimana telah diubah dengan peraturan MenteriPerhubungan Nomor pM. l3t Tahun 2015 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 1401);

12. Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 1g9Tahun 2015 tentang Organiiasi dan Tata KerjaKementerian perhubungan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor lS44l sebagaimanatelah diubah dengan peraturan Menteri perhribunganNomor PM. 86 Tahun 2016 (Berita Negara Repu6likIndonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

Page 3: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

13. Peraturan Menteri perhubungan Nomor pM. 89 Tahun2016 tentang Garis Muat dan pemuatan (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 524);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUTTENTANG LAMBUNG TIMBUL TONGKANG GELADAK.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksuddengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenistertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenagamekanik, energi iainnya, ditarik atau ditunda,termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apungdan bangunan terapung yang tidak berpindah-pinaan. -

2. Tongkang Geladak adalah kapal yang mempunyaikategori :

tidak berpenggerak sendiri;tidak berawak;memuat hanya di atas geladak;mempunyai rasio perbandingan lebar/ tinggi 3 ataulebih;

e. tidak mempunyai palka di geladak kecuali bukaankecil untuk lubang lalu orang yang ditutup denganpenutup kedap; dan

f. memiliki koefisien blok O,9 atau lebih.

3. Lambung Timbul (freeboard) adalah jarak vertikal yangdiukur pada tengah kapal dari sisi atas garis geladaklambung timbul ke arah bawah hingga sisi atas garismuat yang ditetapkan.

4. Marka Garis Muat adalah sebuah tanda pada lambungkapal untuk membatasi draft/ sarat maksimum sebuahkapal demi keamanan dan keselamatan kapal sesuaidengan daerah/musim dimana kapal tersebut berlayar.

a,b.c.d.

Page 4: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

5. Stabilitas Kapal adalah 'kemampuan sebuah kapaluntuk kembali ke kedudukan semula setelahmengalami kemiringan oleh gaya-gaya yangditimbulkan oleh kapal itu sendiri dan gaya-gaya dariluar kapal.

6. Stabilitas Positif Kapal adalah stabilitas kapal dimanatitik berat kapal keseluruhan berada di bawah titikMetasentra.

7. Peratran Indonesia adalah laut territorial Indonesiabeserta perairan kepulauan dan perairanpedalamannya.

8. Panjang Ifupal (L) adalah panjang yang diukur paCa960/o d.ari panjang garis air dengan sarat 85% dariukuran dalam yang terkecil diukur dari linggi haluansampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang iniyang lebih besar. Jika kontur bagian depan haluanberbentuk cekung di atas garis air padi SSX dariukuran dalam terkecil, baik ujung depan (fonlardterminal) dari total panjang dan sisi depan linggi haluanberturut-turut harus ditarik dari proyeksi vertikaldengan garis air dari titik terbelakang linggi haluan (diatas garis air). Untuk kapal yang dirancang denganlunas miring (rake of keet), panjang garis air yangdiukur harus sejajar dengan garis air yang telahdirancang.

9. Dalam Terbesar (D) adalah jarak tegak lurrs yangdiukur dari sisi atas lunas ke sisi bawah geladak ataspada bagian samping bagian tengah kapal,

10. Daerah Pelayaran Iokal adalah daerah pelayaran yangmeliputi jarak dengan radius 500 (lima ratus) mil lautdari suatu pelabuhan tertunjuk. Jarak ini diukurantara titik-titik terdekat batas-batas perairanpelabuhan sampai tempat labuh yang lazim. Jikapelabuhan tertunjuk dimaksud terletak pada sungaiatau perairan wajib pandu, maka jarak itu diukur dariatau sampai awak pelampung terluar atau sampaimuara sungai atau batas luar dari perairan wajibpandu.

Page 5: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

ll.Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah PejabatPemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahliandi bidang keselamatan kapal.

L2,Daetah Pelayaran Kawasan Indonesia adalah daerahpelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi olehgaris-garis yang ditarik dari titik Lintang 10' 00'0O'Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang PantaiMalaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan VietnamSelatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarikantara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon diPhilipina, sepanjang Pantai Selatan Philipina sampaiTanjung San Augustin ke titik Lintang 0O' O0'00" danBujur 140" 00' 00" Tirnur, titik Lintang 02'35' OO'

.selatan dan Bujur 141' OO' OO' Timur ditarik keSelatan hingga ke titik 09' 10' OO" Selatan dan Bujur141' 0O'0O'Timur, ke titik Lintang 10" O0'OO' Selatandan Bujur 14O'O0'00" Timur ke titik Lintang 10" 11'OO" Selatan dan Bujur 121" 0O' OO" Timur, ke titikLintang 09" 30'00" Selatan dan Bujur 105" O0'OO"Timur ke titik Lintang 02' 0O'00" Utara dan Bujur O94'OO' O0" Timur ke titik Lintang 06' 30'00" Utara danBujur O94" 00'00' sampai dengan titik Lintang 10" 00'00" Utara di Pantai Barat Malaysia atau Near CoastqlVogage.

13. Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal yangmelakukan pengaturan kekuatan konstruksi danpermesinan kapal, jaminan mutu material marine,pengawasan pembangunan, pemeliharaan, danperombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

14. Organisasi yang diakui (Recogniz'ed Organization)adalah suatu Organisasi atau badan klasifikasi yangtelah diberikan kewenangan atau pendelegasian olehMenteri melalui suatu perjanjian tertulis dan resmidiantara kedua pihak untuk melakukan survei dansertifikasi kapal atas nama pemerintah RepublikIndonesia sebagaimana persyaratannya diatur dalamIMO Resolution A.739 (18), A. 789(19) dan RO Code.

15. Surveyor adalah personil dari badan klasifikasi atauorganisasi yang diakui yang memiliki kualifikasi danpersyaratan untuk melakukan survei di atas kapal.

Page 6: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

16. Kapal bangunan baru adalah kapal yang peletakanlunasnya atau pada tahap pembangunan yang serupadi.lak-ukan pada atau setelah dikeluarkannya peraturanDirektur Jenderal ini.

17. Kapal bangunan lama adalah kapal selain kapalbangunan baru.

18. Tahap pembangunan kapal adalah terdiri dari:1 t"hap dimulainya proses pembangunan kapal; atauO,tS", dimulainya proses perakitan kapal- sekurang_

kurangnya 50 ton atau satu persen dari estimasiberat dari semua bahan/materi struktur kapal,dipilih yang lebih kecil.

19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat JendealPerhubungan Laut.

2O. Direktur Jenderal adalahPerhubungan Laut.

Direktur Jenderal

nunrffirriLrup

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini hanya berlaku untukTongkang Geladak berbendera Indonesia semua ukurandengan ketentuan :

a- memerlukan dan mengajukan pengurangan besarlambung timbul selain pengurangan lambung timbulsebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari perhitungannormal yang diberikan untuk lambung timbul TongkangGeladak;

b. diklaskan pada Badan Klasilikasi yang diakui; danc. hanya beroperasi di perairan Indonesia.

Page 7: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

pENGo pERAr,o*"f3rl'j*N G *ELADAK

""*0u," j#*ff.ff, tf

"""",o,,",Pasal 3

Untuk pengoperasian Tongkang Geladak yang dilakukanpengurangan lambung timbul yang telah mindapatkanpenetapan dapat beroperasi pada daeiatr sebagai berikut :a. Torigkang Geladak yang. berumu, ;.;;; dengan 15(lima belas) tahun dapat-berlayar p"J" Ji"r"f, pelayarankawasan Indonesia; atau

b. Tongkang Geladak yang berumur lebih dari 15 (limabelas) tahun hanya iapat U..fffi' l.a" daerahpelayaran lokal.

Bagian KeduaGaris Geladak dan Marka Garis Muat

Pasal 4(1) Garis geladak dinyatakan dengan garis horizontal

P^.,1f":1" panlang 3oo mm ltiga'ratu3iiimeter; aanreDar zb mm (dua puluh lima milimeter) yangditempatkan :

a. di tengah panjang kapal pada tiap sisi kapal danl"ejui atasnya tepat pada

"isi atas g.hJak hmbungtimbul; dan

b. di tengah- panjang kapal pada kapal yang mempunyai_teOi ge11!$ yang dibunda rkan' lroind.id. gunuales),tetapi tidak pada sisi- atas geladak lambung timbuidengan syarat bahwa lambuig timbul telan dikoreksisesuai dengan letak garis geladak.

(2) Marka garis muat harus terdiri dari lingkaran dengangaris tengah luar 300 mm (tiga,^t"" -ii?*"ier) dengan|1k'u_-: rIA* (dua putui tima milimete4, hipotl"goreh garls horizontal berukuran panjans 450 mri(em_Fat,ratus lima puluh_ milimeter),'leb"ar Z'S mm lduapuluh llma milimeter) dan sisi atasnya melalui titikpusat lingkaran dan titik pusat lingkaian ditempatkan9r -a."*"1

panjang kapal -dan

p"a", :*.r.lang samai:ig:" tlTbylc .timbut air taut ya.,g dit.ituk^n,drukur vertikal dari sisi atas garis eeladak.

Page 8: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

(3) Garis-garis yang menyd.takan garis muat terdiri darigaris-garis horizontal memiliki fanjang i3O mm lduaratus tiga puluh milimeter), lebar ZS ir* (dua puluhlima milimeter) dan tegak lurus terhadap garis vertikaldengan lebar 25 *-m iaua puluh lima ,i-riii*"t".t y""gdipasang pada jarak SaO mh (lima ratus-Lmpat puluhmilimeter) dari titik pusat lingkaran ke arah haluankapal dan menunjukkan :a. garis muat air taut, flng ditunjukkan oleh tepi atasdari garis yang melal-ui tltik pusat lingt€ran d"rg"r,, simbol huruf L (Laut);b. garis muat air tawar, yang ditunjukkan oleh sisi atas_ dari garis dengan_ sim6ol huruf t f.i, t *"r1;c, garrs muat air laut pengarangan 'freeboard

merupakan pengura-ngan besir tamtung timbul. delBan simbol Lp (l,auipengurangan); dan

d. garis muat air tawar - pengltroigon freeboardr,nerupakan_ pengurangan besir tairUung timbuldengan simbol Tp (Air Tawar pengurangan).

(4) Identitas otoritas pada marka garis muat harusdicantumkan di bagian sisi lingkiran di atas garishorizontal yang melalui pusat lingkaran, atau diatasdan dibawahnya serta harus terdirl dari tidak lebih 4lempat) initial huruf dengan ukuran hurui tinggi yaitukurang lebih l 15 mm (seiatus lima belas ,rritrrrJt-"ri a"r,lebar 75 mm (tqjuh puluh lima milimeter).

(5) Bentuk garis geladak, dan marka garis muat kapalsebagaimana dimaksud pada ayat (1)Iay"t (2) dan ayat(3) sesuai dengan formai contoh f

'paaa lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalamPeraturan Direktur Jenderal ini.

PENGURANGA* B ES'f3{IJ LAMBUNG TIMBULTONGKANG GELADAK

Pasal 5

(1) Tongkang Geladak yang memiliki akses bukaan yangkecil di geladak lambung timbul yang ditutup deirgaipenutup kedap air yang terbuat dari baja atau materialy_ang sepadan dan kedap cuaca dengan paking terbuatdari karet, dapat diberika., p"rrgrrurr-g"r, tesarlambungtimbul sebesar 2So/o (dua putuh timi per seratus) darlperhitungan sesuai peraturan Menteri yang mengaturgaris muat.

Page 9: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

(2) Pengurangan besar lambung timbul pada TongkangGeladak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. mendapatkan penetapan garis muat sesuaipersyaratan pemenuhan lambung timbul dandinyatakan dalam sertilikat garis muat;

b. kekuatan konstruksi;c. stabilitas kapal utuh (intact stabilitg);d. stabilitas kapal bocor (damage stabititg);e. kapasitas beban geladak (deck load capacity)

termasuk pertimbangan penambahan bebanmuatan akibat air hujan atau air laut pada geladak;dan

f. hasil pemeriksaan kondisi fisik Tongkang Geladak.

(3) Penentuan pengurangan besaran lambung timbulTongkang Geladak sebagaimana dimaksud pada ayat(21 dibatasi sampai dengan nilai lambung timbulminimum (LT min) sebesar = 0.175 * D.

(4) Lambung timbul minimum (LT min) sebagaimanadimaksud pada ayat (3) merupakan minimum lambungtimbul Tongkang Geladak.

(5) D sebagaimana dimaksud pada ayat (3)merupakantinggi Tongkang Geladak.

Pasal 6

Persyaratan kekuatan konstruksi dalam penentuanpengurangan besar lambung timbul terhadap TongkangGeladak sebagaimana dimaksud dalam pasai S ayat (2Jhuruf b sebagai berikut :

a. memiliki perhitungan kekuatan memanjang yangmendapatkan persetujuan dari Badan Klasilikasi yangdiakui; dan

b. pengesahan gambaryang diakui.

konstruksi dari Badan Klasilikasi

Pasal 7

(1) Persyaratan stabilitas kapal utuh (intact stabilitgl dalampenentuan pengurangan besar lambung timbulterhadap Tongkang Geladak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2) huruf c harus memenuhiketentuan kriteria stabilitas kapal utuh.

Page 10: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

(2) Kriteria Stabilitas kapal utuh pada Tongkang Geladaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. luasan di bawah kurva stabilitas sampai dengansudut oleng dimaaa lengan stabilitas mencapai nilaiterbesar tidak boleh kurang dari O.O8 meter radian;

b. rentang minimum stabilitas tongkang geladak tidakkurang dari :

1) untuk panjang kapal (L) sampai dengan 100meter yaitu 20 derajat;

2) untuk panjang kapal (L) lebih dari 100 metersampai dengan 150 meter yaitu 30 - L/ 1O; dan

3) untuk panjang kapal (L) 150 meter atau lebihyaitu 15 derajat.

c. Sudut oleng statis tongkang geladak yangditimbulkan oleh tekanan angin sebesar S4O pascaltidak melebihi setengah freeboard pada kondisipemuatan tersebut. Lengan momen angin diukurdari titik pusat luasan tangkap angin sampaidengan setengah sarat tongkang geladak padakondisi pemuatan tersebut,

(3) Perhitungan stabilitas kapal utuh (intact stabititg)sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatpengesahan dari Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Persyaratan stabilitas kapal bocor (damage stabititg)dalam penentuan pengurangan besar lambung timbulterhadap Tongkang Geladak sebagaimana dimaksudpada Pasal 5 ayat (2) huruf d, harus merrrenuhipersyaratan stabilitas kapal bocor pada sarat yang akanditetapkan apabila salah satu kompartemen atauruangan kosong (uoid space) mengalami kebocoranmaka kriteria stabilitas berikut ini terpenuhi :

a. sudut oleng yang ditimbulkan oleh adanyakebocoran kompartemen atau ruangan kosong yangtidak simetris tidak melebihi 15 (lima belas) derajat;dan

b. tinggi metasentra awal pada kondisi bocor positif.

Page 11: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

(2) Perhitungan stabilitas kapal bocor (damage stabititglsebagaimana dimaksud pada ayat (1), harui mendapiipengesahan dari Direktur Jenderal.

Pasal 9

Persyaratan kapasitas beban geladak dalam penentuanpengurangan besar lambung timbul terhadap TongkangGeladak sebagaimana dimaksud pada pasaf S ayat 1ZJhuruf e sebagai berikut :

a. geladak muatan harus memiliki kekuatan untukmampu menahan beban muatan di geladak;

b. jumlah muatan yang dimuat di atas tongkang geladak'pada sarat tersebut tidak boleh melebihi kapasitasbeban geladak yang diijinkan sebagaimana dinyatakandalam notasi klasifikasi.

Pasal lO

(1) Pemeriksaan dalam rangka pengurangan lambungtimbul tongkang geladak harus sesuai dengaiketentuan dalam Peraturan Menteri perhubungantentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan.

(2) Apabila Pemeriksaan dalam rangka penerbitanSertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementaradilaksanakan oleh surveyor pada organisasi yangdiakui, maka harus dilakukan bersama dengan p+baiPemeriksa Keselamatan Kapal dimana TongkangGeladak itu berada atau pejabat pemeriksaKeselamatan Kapal pada Kantor pusat DirektoratJenderal.

(3) Pada saat pemeriksaan awal dalam rangkapengurangan lambung timbul tongkang geladak,kondisikondisi berikut harus dipenuhi yaitu:a. pemeriksaan pelat lambung dan pelat geladak dari

tongkang geladak harus dilakukan di atas dok,apabila diperlukan maka dilakukan pengujianketebalan pelat dan dipastikan dalam kondisi baik;

Page 12: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

b. terkait. dengan evaluasi kekuatan memanjangsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) hlrui1_ T*a pengukuran ketebalan pelat dan strukturdilakukan terhadap minimal S 6iga1 potongan1glintang yatfi 2 (dua) posisi dilakulian p-aaa ieaO.4L tengah kapal dan I (satu) posisi dilakukanpada area antara O.4L dan O.SL tengah kapal;c. semua kompartemen /ruang kosong harus dibukadan aman untuk dimasuki sebium dilakukanpemeriksaaan dari dalam;

d. semua kompartemenf ruang kosong harus diperiksabagian-bagiannya dari dalam;

e. sekat-sekat kedap air baik melintang dalmemanjang beserta penguatannya harus di- eriksadan harus dalam kondisi baik. Jika diperlukanmaka pengujian ketebalan pelat harus diiakukan;dan

f. penutupan lubang lalu orang harus diperiksakekedapannya.

TATA CARA PENERBITi$?J*,,",*, GARIs MUAT

Sertifi katNr"ior,.Blti#"1f; i,Xh"orsementara

Pasal 11

(1) Sertilikat Nasional Garis Muat Kapal Sementarasebagaimana dimaksud dalam pasal 1O ayat (2), dapatdiperoleh oleh pemilik atau operato, kupui

'denlanmengajukan permohonan kepada Direktjr Jenderalatau .kepada Organisasi yang diakui (Recognized"Organization) dengan melampirkan :a. salinan surat ukur kapal;b. salinan surat tanda kebangsaan kapal;c, sa-linan sertifikat nasionaf garis muai kapal untuk. k1p"l bangunan larrra (existing shipl;d. salinan sertifikat klasifikasi;e. salinan gambar rancang bangun, yang telah- mendapat persetqiuan dari Direktur Jenderal;f. salinan bul<:r:, intact stabilitg d,an damage stabititg

yang telah mendapat persetujuan dari DirektuiJenderal;

Page 13: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

(2)

(3)

g. salinan perhitungan kekuatan memanjang kapalyang telah mendapat persetujuan dari- BadanKlasilikasi yang diakui;

h. salinan gambar konstruksi kapal yang telahmendapat persetujuan dari Badan fhjifikasi yangdiakui; dan

i. laporan pemeriksaan pertama kondisi frsik kapaltongkang geladak.

Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan olehDirektur Jenderal.

Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapalsebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) daiatdilaksanakan oleh Organisasi yang diakui (iecognized.Organization) setelah mendapat persetujuan dariDirektur Jenderal.

Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), d,at ayat{3). berlaku_ untuk jangka waktu paling lama S (tiga)bulan dari tanggal pemeriksaan aan tiaat aLpaidiperpanjang.

Bentuk, isi dan susunan Sertifikat Nasional Garis MuatKapal Sementara sesuai dengan format contoh 2 padaLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat KapalSementara disertai dengan penerbitan InstruksiPemasangan Marka Garis Muat Kapal oleh DirekturJenderal atau oleh Organisasi yang diakui (Recognized.Organization).

Format Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat Kapalsesuai dengan format contoh 3 pada Lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturanDirektur Jenderal ini.

Pemasangan Marka Garis Muat Kapal hai-usdilaksanakan sebelum habis masa berlakunya sertifikatnasional garis muat kapal sementara.

(4)

(s)

(6)

(71

(8)

Page 14: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

(9) Pemasangan Marka Garis Muat Kapal harus sesuaidengan Instruksi Pemasangan Marka

-Garis Muat Kapal

dan mendapat pengawasan dari pejabat pemeriksaKeselamatan Kapal Direktur Jenderal dimana kapat ituberada serta dibuatkan berita acaranya.

(10) Dalam hal Sertifikat Nasional Garis Muat KapalSementara diterbitkan oleh Organisasi yang diakui(fec-oOnized Organization) maka pemasangan Markalaris Muat Kapal harus diawasi oleli SurveyorOrganisasi yang. diakui (Recognized. Organization) d.anPejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal DiiekturJenderal dimana kapal itu berada seita dibuatkanberita acaranya.

(11) Bentuk, isi dan susunan Berita Acara pemasanganmarka garis muat kapal sesuai dengan format contoh 4pada Lampiran yang merupakan bagran tidakterpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

sertitkat i.Iff:'ffi [XX]loo,", Kapar

Pasal 12

(1) Sebelum masa berlaku sertilikat nasional garis muatkapal sementara habis masa berlakunya, pemilik kapalatau operator kapal harus segera mengqiulianpermohonan untuk penerbitan Sertifikat Nasional GarisMuat Kapal kepada Direktur Jenderal atau Organisasiyalg diakui (Recognized Organization) denganmelampirkan:a. salinan surat ukur kapal;b. salinan surat tanda kebangsaaan kapal;c. salinan sertifikat nasional garis muat kapal untuk

bangunan lama (eisting shipj;d. salinan sertilikat nasionil garis muat kapal

sementara;e, salinan sertifikat klasifikasi;f. salinan gambar rancang bangun, yang telah

mendapat persetqjuan dari Direktur Jenderal;g. salinan buku intact stabilitg dan damage stabilitg

yang telah mendapat persetujuan dari DirekturJenderal;

h. salinan perhitungan kekuatan memanjang kapalyang telah mendapat persetujuan dari BadanKlasifikasi yang diakui;

Page 15: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

i. salinan gambar konstruksi kapal yang telahmendapat persetujuan dari Badan Klasifikisi yangdiakui;salinan laporan pemeriksaan kondisi fisik kapaltongkang geladak;salinan Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat

J.

k.Kapal; dan

1. salinan Berita Acara pemasangan Marka Garis MuatKapal.

(21 Sertilikat Nasional Garis Muat Kapal sebagaimanadimaksud pada ayat (l) diterbitkan oleh birekturJenderal dan berlaku untuk jangka waktu paling lama5 (lima) tahun dari tanggal pemeriksaan dan dilakukanpengukuhan (end.orsement) setiap tahunnya olehpejabat pemeriksa keselamatan kapal.

(3) Penerbitan Sertifikat Nasional Garis Muat Kapalsebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) daiatdilaksanakan oleh Organisasi yang diakui (iecognized.Organization) setelah mendapat persetujuan- dariDirektur Jenderal.

(4) Organisasi yang diakui (Recognized Organization) yangtelah menerbitkan Sertilikat Garis Muat 'liapalsebagaimana dimaksud pada ayat (3) *".11Umenyampaikan laporan setiap bulan kepada DirekiurJenderal,

Bentuk, isi dan susunan Sertifikat Nasional Garis MuatKapal sesuai dengan format contoh 5 pada Larelpiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal ini.

Dalarn hal Sertifikat Nasional Garis lr'Iuat Kapalditerbitkan oleh Organisasi yang diakui (Recognbed.Organiz,ationl maka dilakukan pengukuhan(endorsement) setiap tahunnya oletr, 6r*"yo,Organisasi yang diakui (Recognized Organization).

Pengukuhan (endorsemenQ setiap tahun SertifikatNasional Garis Muat Kapal sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (6) dilaksanakan dalam jangkawaktu 3 (tiga) bulan sebelum sampai dengan sesudahtanggal ulang tahun sertifikat.

(s)

(6)

(7)

Page 16: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

(8) Dalam hal pemeriksaan pembaharuan dilaksanakan 3(tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya SertifikatNasional Garis Muat Kapal yang lama, mika sertifkatNasional Garis Muat Kapal yang barr berlaku sejaktanggal selesainya pemeriksaan pembaharuan tersebutsampai dengan paling lama S (lima) tahun dari tanggalmasa berlakunya Sertifikat Nasional Garis Muat Ki[alyang lama.

(9) Dalam hal pemeriksaan pembaharuan dilaksanakansetelah habis masa berlakunya Sertifikat Nasional GarisMuat Kapal yang lama, maka sertilkat Nasional GarisMuat Kapal yang b_a.g berlaku sejak tanggal selesainyapemeriksaan pembaharuan tersebut sampai denganpaling lama 5 (lima) tahun dari tanggal *is"berlakunya Sertifikat Nasional Garis Muat kapal yangIama.

(10) Dalam hal pemeriksaan pembaharuan dilaksanakanlebih dari 3 (tiga) bulan sebelum habis masaberlakunya Sertilikat Nasional Garis Muat Kapal yanglama, maka Sertifkat Nasional Garis Muat Xapaf yan!baru

_ berlaku sejak tanggal selesainya pemeriksaai

pembaharuan tersebut sampai dengan paling lama 5(lima) tahun dari tanggai selesainya -

pemeriksaanpembaharuan.

(11) Dal1m hal pemeriksaan pembaharuan telahdilaksana-kan dan Sertilikat yang baru belum dapatditerbitkan sebelum habis masa berlakunya SertifiLatNasional Garis Muat Kapal yang lama, rnaka pejabatPemeriksa Kesclamatan atau Surveyor yangmelaksanakan pemeriksaan pembaharuan tersebutdapat memperpanjang masa berlaku Sertilikat NasionalGarie Lfuat Kapal yang iama tidak lebih dari 5 (lima)bulan ciengan mcngukuhkannya pada sertilikat' dandengan catatan tidak terdapat perombakan/perubahanpada struktur/konstruksi kapal, pertengkapan, tatasusunan, material, dan ukuran yang dapatmemepengaruhi besar iambung timbul kapal.

Page 17: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

:

';I

BAB VIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Direktur Perkapalan dan Kepelautan melakukanpembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaanPeraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal.ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapatperubahan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di JAKARTApada tanggal (6 lonl Lol?

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

ttd

Ir. A. TONNY BUDIONO, MMPembina Utama Madya (IV/d)NrP. 19580713 r98603 1001

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:1. Menteri Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut;7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;8. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;9. Kepala Kantor Pelabuhan Batam;1O P.ara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

:i

KEPALABAGIAN HUKUM '

PcmblnrTt I(Mb)NIP.lffio2l3 lD403l00r

lti,

Page 18: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

I,AMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN LAUTNoMoR....t/.6.... l.o. z/ t / tG / APL - t 7TENTANG LAMBUNG TIMBUL TONGKANG GELADAK

w@Gambar Marka Garis Muat

frtEI:IF

#!o-

-f-

ItrtutoIE+;;

XAPAL

,r(-

AT

l2s i

GARIS MUMARI{A

.,, ,

--_-l

I

J---ri---l---a----f

trl!

Contoh 1

BEIVTUI( GII,RIS GEI"ADAT( DAIT

ri.iI l' 300 i

-

lll i

EEhlEr'i"l -l-------------- ililili

+#

Page 19: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

Contoh 22a. Format Sertifikat Nasional Garis Mqat Kapal Sementara Yang

Diterbitkan Oleh Direktur Jenderal

REPUBI,IX TNDONESIA

SERTIFII(AT I{ASIOI{AL CARI8 MUAT XAPAI, SEMNNTARAI{IHUSUS UNTT'IT I{APAI TCIIiIGX,AI{G GELADAIT

Sesuai DenganPeraturatl Menteri Perhubungatr Nomor PM. 39 Tahun 2016 tentang Caris Muat KaPal dan Pemuatan

danPeraturan Direktur Jenderal Pcrhubungan Laut Nomor..................... Tentang Lafibung Timbul Toflgkaog Geladak

NamaKapal iPelabuh6nPendaftaran iPanjang Kapal sesuai :

Pa8al 1 (9)

Diterbitkan di

Tahun PembangunanTona6c KotorJcnis Ihpal

Tcpi ata6 gad6 gcladak yang merupakan titik tolak pcngukuran lambung-timbul tedetak ........,...,.'. ..,..,....... .. . ... nlmdi .......................... ,'.,.........pad4 sisi kapal

Lambung Timbul deri siri AtaB Garis Gelada& ke GariE Muat Air r,aut (L)

lambung fimbul dari siEi Atas Gari! celadak ke Garis Muat Air Laut Pengurangan (LB

Kedudukaa garis muat 3egads dengan sisi atas ga.ris yang melelui Pusat lingkarar.

Pengurangan Lambung Timbul untuk Ar Tawa! untuk semua Lat rbung Timbul I

mmmm

...........,..,... mm

ETP

]]-*

uG,,-1-,Tanggal Petr,eriksaan Peatai,ra atau berkala : ..................

Yo-llg bertanda tangan di bawah ini menerangkan, bahwa kapal telah diperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan diatas serta marka garis muat ditetapkan seslai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 39 Tahun 2016 tentangCaris Muat Kapal ds]rr Pemuatan, datr Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor'.,,...,,........,.... .. ... tentangLambung Timbul Tongksng Gel,adak.

Sertifikat ini berla.Lu sampai pemeriksaan pembaharuan berikutnya, tetapi paling larnbat sarnpai dengan: . ,

,Pada Tanggal

A.N. }'ENTERI PERHUBUNGANDIREKIUR JENDERAL PERHUBUNGAN ],AUTDIREKTUR PERKAPAI,AN DAN KEPEI,AUTAN

xx)oo(x)o(xxxx)o(xxx)o(xxx.Pangkat da11 Golongan

NIP. ...,...................

;j-Pembatasaa Daerah Operasional Kapal Sesuai Pasal 1 (11) atau (12) dan Pasal 3 Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Laut Nomor .........,.....,...

Page 20: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

2b. Format Serlifikat Nasional Garis MuatDiterbitkan oleh Organisasi Yang DitunjukRO)

Kapal Sementara yang(Re cog nized Org anization/

RTPUBLIK INDOIIESIA

SERTIFIXAT ITASIOITAL GARIA MUAT KAPAL SEMENTARA!|HUAUA UI{AI'K BAPAL ?ONGITAI|O OELADAIT

DAERAH PBLAYANAIlvo- ....--....-........-

ditcrbitlan berdasarkan kctcntuanPcraturan Mentcri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2016 tcntang Garis Muat Kapal dan Pemuatan

daaPeraturart Dircktur Jcndcral Pcrhubungan Laut Nomor..,,.,.....,....,,... Tentang Lambung Timbul Tongkaag Geladak

Atas Nama Pemerintah Republik lndonesiaoleh

NAMA ORGANISASI YANG DITUNJUK (FECOGNEED ORGANEAI'ION/ Rq

Nafta Kapal :

PelabuhanPendaltaran :

Panjarg Kapal Sesuai :

Pasal 1 (9)

Tepi atas garis geladalyang merupakan titik toLak pengukursn larnbung-timbul terletak .-.,

Tahun Pembaagunaa :

?onase Kotor :Jenis Kapal : TIPE "B'

............. -...... pada sisi kapal......^. mrn

Lambung Timbul dari Sisi Atas Garis celadak ke ca.ris Muat Air Laut (L)

l,ambung Timbul dari Sisi Atas caris celadak ke Garis Muat Air Laut Pengurangan (LP)

Kedudukan garis muat s a.ris deflgan sisi atas garis yang melalui pusat lingkaran.

Pengurangan Lambung Timbul untuk Air Tawar untuL Semua Larnbung Timbul :

-

mmmm

Tanggal Pemeriksaan Pertar1a atau berkala : .....-..,..,.....,

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, baiwa kapal telah aiperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan diatas serta marka garis muat ditctapkan sesuai dengaa Peraturen Menteri Perhubungan PM 39 Taiun 2016 tentangcaris Muat Kapa.l dan Pemuatan, yang diatur lebih lanjut Calam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor........-...............,,... tentang Lanbung Timbul Tol.gkang Oeladak.

Sert-ilikat ini berlaktr sampai pemeriksaar pembaharuan berikutnya, tetapi pa-ling lafibat sampai denga[: .

Diterbitken di , Pada Tanggal

DIREKTUR UTAIANAMA ORGANISASI YANG DITUNJUK (Rg

xxxxxrc<xxxxxxxxxx)ogxx

") Pembatasan Daerah Operasioaal Kapal Sesuai Pasal 1 {I1) atau {12) dan Pasal 3 Peraturan Dircktur Jenderal

Ketetanean :

#+ adalah Tanda identitas organisasi yang din$juk lRecogflizad orga.nization/ Ro) Penerbit sertilikat

Page 21: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

Contoh 33a. Format Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat Kapal Yang

Diterbitkan Oleh Direlrtur Jenderal

IIIISTRUKSI PEMA,AAIGA]C MARITA GARIS MUAT KAP.AL

Kepada :

Yth. Pemilik Kapal/calangan Kapal

d,

xo(xx)oo<xxx)oooo(

Sehubungan dengan ditetapka.nnya Besar Nilai Lambung Timbul Kapal yang dituangkan pada Sertifikat NasionalCaris Muat Kapal Sementara Nomor diterbitkan tanggal

.-,..,.,.........,.,, bersama ini disa$paika! Marka Ga.ris Muat Kapa.l yang dipasang harus sesuaidengan Marka dalam instruksi pemasangan ini untuk kapal berikut :

NamaKapal .: XXXXXXXXIO(XX)O(XXPelabuhanPendaftaran : XXXXXX)OC(XXX)O<XXPanjang Kapal (L) 'r i XXXXXX)O(XXXXXXXXTahunPembangunan : X)O(XXXTO(XXXX.XXXXTornase Kotor : X)OO(XXJOOO@QO(XX GTJenis Napal : TIPE "8"

Catata,r !

L,Pernilik/ ga.langar kapal Wejtbmenyampaikan Instruksi ini kepadaSyahbandar/ Pejabat Pem€riksaKeselamata, Kapal setempat dimanaI(apal akan melakukal PemasanganMarka Gaiis Muat l(apal.

2, Pemasangan Marka Garis Muat Kapalharus diawaei olel:, Mo.rine I4EE ectoratau Pcjabat Pemeriksa Kes.la-rnatanKapal Syaibandar Setempat dandibuatkan Berita Acara PemaaanganMarka Oa.ris Muat Xapal,

3. Haoya garis muat yang dihitamka!yang dipaseng dikapal.

4.Titik pusat lingkaran harusditcinpatkan di pcrt ,ngallan panjangkapal dengan jarak vertikal dan tepiatas garis gcladak sebcsar lambungtiabul air laut.

5. Marka harus dipasang secara tetapdengan cara dilas (pada kedua sisikapal) dan harus keiihatan jelasdengan diberi wama putih di atasdasar warna gelap atau dicat hitarndengan warna dasar terang.

Tepi atas garis geladal<, daii mana lambung timbul ini diukur berada ....,....,..... mm, di

Jakarta, ..................,.....,..,.20...,A.N. MENTERI PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN L.AUTDTREKTUR PERKAPALAN DAN KEPEI,AU?AN

xx)ooooqxxxloofix)oo(xxxPangkat daJr Golongan

*) Sesuai Pasal 1 (9) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

fiE9P

Page 22: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

3b. Format Instruksi Pemasangan Marka Garis Muat Kapal YangDiterbitkan Oleh Organisasi Yang Ditunjuk (RECOGNUDDoRGANTZATTON/ ROI

Keteranqan :

#+ adalah Tanda identitas Organisasi yang ditunjuk (fecognized OrganizationJ RO) Penerbit Sertiiikat

Tonnase KotorJenis Kapal

IITSTRUKSI PTMASAITGA1T MARI(A GARIS MUAT KAPAL

Kepada :

Yth. Pcmilik (apal/Calangaa Kapal

di

xxxxxxxxxxxxxrgx

Sehubungan dengan ditetapkannya Besa-r Nilai Lambung Timbul Kapal yang dituangkan pada Sertifikat NasionalGaris Muat Kapal Sementara Nomor diterbitkafl tanggal

bersama ini disampaikan Marka Garis Muat Kapal yang dipasang harus sesuaidengaa Marka dalam instruksi pemasangan ini untuk kapal berikut :

Narna Kapal : XXXX)OOgXXxx)oo<x Catatan :1. Pemilik/ galangar kapal ItrJlD

menyampaikan tnstruksi ini kepadaSyahbandar/ Pejabat PemeriksaKeselamatan Kapal setempat dimanaKapal akan melakukan PemasanganMark.a Garis Muat Kapal.

2. Pemasangan Marka Garis Muat Kapalharus diawasi ole}l MdritE Inspectotatau Pejabat Pemeriksa KeselarnatanKapal Syahbanda.r Setempat dandibuatkai Berita Aca-ra PemasanganMarka Garis Muat Kapal.

3. Hanya gaiis muat yang dihitamkanyang dipasang dikapal.

4,Titik pusat lingkaran harusditempatkan di pertengahan panjangkapal dengaa jarali vertikal Can tepiatas garis geladak seberar lambungtimbul air laut.

5. Marka harus dipasang s.cara tetapdengan cara dilas (pada kedua sisikapal) dan harus kelihatan jelaodengan diberi warna putih di atasdasar waina gclap atau dicat hitamdengan wa.rna dasar teralg,

PelabuhanPendaftaran : XXXXX)<IQ(X)OOOO<XX

Panjang Kapal (L) * ) : XX)OOO<XXXXXX)O(XXTahunPembangunan : XXX)OOQO(XXXX)O(XX

Tepi atas garis geladak, dari mana lahbung timbul ini diukur berada ............--. mm, di

Jakarta, .................-..-..--....2O....DIRE(TUR UTA A

NAMA ORGANISASI YANG DITUNJUK (No)

xxxxxxxxxxxxoc)<Io<xxx

*) Sesuai Pasal 1 (9) Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ,.........,........ Tent rg LambungTimbul Tongkaag Geladak

: XXXXXXX)O(XXXTOOO(GTi TIPE "B"

Page 23: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

Contoh 44a. Format Berita Acara Pemasangan Marka Garis Muat Kapal Yang

Diterbit-i<an Oleh Direktur Jenderal

BERITA ACARA PEMASAilGAN MARKA GARIS MUAT KAPALNomor...,..........

Nama kapalPemilik KapalGalangan/ Perusahaan PemasangPejabat Pemeriksa Keselamatan KapalTempat Felal<sanaan

yang bertanda tangan ditlawah ini menyatakan bahwa pada hari.,..,........,..,.......tan99a1............. tela-h dilaksanakan Pe?nasa.ngan Marka Garis Muat Kapalsesuai dengan Instruksi Pemasangan Garis Muat KapalNomor.............. tangga1............. yangditerbitkan oleh..................

Marka garis muat kapal sesuai dengan Pefaturan Direktur Jendera.I PerhubungaJr LautNomor,..........................tentang Lambung Timbul Tongkang Geladak, diukur dari tepi sisiatas garis geladak:

LPTP

mmmmmmmm

Tepi atas garis geladal< dimana marka garis muat ini diukur berada ...............,.mmdi ..................... ............ pada sisi kapal.

Titik pusat lingkaran berada mm di belakang / depan *l gading/ fmm,e tlotnor. . . . . . .

Pemtltk Kalral cafalgan/ Peru.e.hsan PeJdM Pe,r,.''lks.tPemalarg Keseldmo,o,n K.rrt.!l

(....................................)(.........................-..........)(..................,..................)NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Page 24: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

4b. Format Berita Acara PemasanganDiterbitkan Oleh OrganisasiORGANUATION/ ROI

Marka Garis Muat Kapal YangYang Ditunjuk (RECOGNUED

BER"ITA ACARA PEMASAITGAIT MARI(A GARIS MUAT XAPALNomor.,,,,..,......

Nama kapalPemilik KapalGa-langan/ Perusahaan PemasangPejabat Pemeriksa Keselamatan KapalSuruegor of Reagnized OrganizationTempat Pelaksanaan

yang bertanda tangan ditrawah ini menyata-kan' bahwa pada hari.......tanggal............. telah dilaksanakan Pemasangan Marka Garis Muat Kapalsesuai dengan Instruksi Pemasa-ngan Garis Muat KapalNomor.....,........ tanggal...,..j:..,.. yangditerbitkan oleh.

Marka garis muat kapal sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan LautNomor....................,......tentang Lambung Timbul Tongkang Geladak, diukur dari tepi sisiatas garis geladal:

mmmmmmm1!I

Tepi atas garis geladak dimana marka garis muat ini drukur berada .................mmdi ,......,............ pada sisi kapal.

Titik pusat lingkaran berada ............... mm di belakang/ depan *l gadinglframe nor@r.,,.,,.

Poalu& Kapal GalangBs/ Porl!'alaa.n Eantelor oI Recognlred. Pdabat Pe,,nEi*sd.Pemasang Orga,.lzlltlon ) Keselo,mat,,'i^ Napdl

NIP.

*) Coret yartg tidak perlu

T=LPTP

Page 25: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

Contoh 55a. Format Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal yang Diterbitkan Oleh

Direktur Jenderal

halarnan 1 SertifikatREPUBI,IX IITDOI{ESIA

SERTIFIIIAT ITASIOITAL GARIS MUAT XAPAf,IIHUSUS UI{TUB IIAPAL TONGIIAITG GELADAK

DAERS'{ PELAYABSI|IVo. .....,.........,.....,....

Sesuai DenganPcraturan Mentcri Perhubungan Nomor pM, 39 Tahun 2016 tcutang oaris Muat Kapal dan pemuatan

yang Diatur Lebih Lanjut dalamPeraturan Direktur Jendera, Perhubungan Laut Nomor,.................,.. Tcnta.ng l,ambung Tirnbul Tongkang Geladak

Nama Kapal I

Pelabuhan Pendaftaran iPanjang Kepal Sesua.i :

Tahun P.mbangunanTonase Kotorarenis Ihpal

:GT: TIPE "t}"

Pasal I (10)

Tepi atas garis geladak yang merupakan titik tolak pengukuran larnbung-timbul terletak ........,...-.......................... lnmdi ...,.................,.,.. ............pada sisi kapal

Lambung Timbul dari Sisi Atas Garis celadak ke caris Muat Air Laut (L)tambung Timbul dari Sisi Atas caris celadak ke ca.ris Muat Air Laut pengurangan (LR

Kedudukar garis muat segaris dengar sisi atas garis yang melalui pusat lingkarao.

Pengurangan Lambuag Timbul untuk Air'lavrar. untuk Semua Lambung Timbul :

-IIT

Diterbitkan di ,Pada Tanggal

mmmm

?P

:L_.",e*-1-.

Tanggal pemeriksaan pertama atau berkala : ..,....,......,...

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, bahwa kapal telah diperiksa dan lambung timbul yang dinyatakan diatas seita marka gaii6 huat ditetapkan seruai dengan Peratu.an Menteri Pe.hubungan PM 39 Tahun 2016 tentaneGaris Muat Kapal dan Pemuatan, yang diatur let'ih lanjut dalam Perarui'an Direldur Jelderal Perhubungan LautNomor,.......-.................... tentang l,arnbung Tirnbul Tongkarg celadak.

sertilikat td be.laku sarDpai perr,eriksaan pembairaruan berikutnya, tetapi paling lambat sampai dengan: . .

A.N. MENTERI PERHUBUNCANDIREKTUR JENDEML PERHUBUNGAN I,AI.,r?DIREKIUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

xxxxx&ofixxxxxxxooqxxPangkat dan Golongan

{-Pembatasan Daerai Operasional Kapa.l Sesuai Pasal 1 (i 1) atau (12) darr Pasal 3 Peraturan Dilektur JenderalPerhubungafl Laut Nomor,.,.,.,.,.,.,,,,...

/PENCUI(UHAII...

Page 26: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

halaman 2 sertilikatPEITGI'KI'HAIY IIITTT,I{ PEMEiUKSAAIC TAHUITAIT

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksan berkala seperti disyaratkan oleh Pasal 11 daii Peraturan Peraturan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor .....,.......,...,. ini memenuhi ketentuan

Pemerikeaaa Tqhuoan I hanr. dilaksanakan pada tangtd . ...-..,,,., s.d. .....,,...,

PEUBRIKBAAN TAHUIIAI| I Tcmpat

Tanggal

Tanda fangan

Nama

Pemeriksaan Tahunan ll harus dilaksanakan pada tangga.l . ...,....,,., s.d.

PTf ERIKSAA.II TAHUITA.II

Tanggal :

TanqaTanga! :

Nama :

Pemeriksaan Tahunan lll harus dilaksanakan pada taltggal ,, ,.......,...,.,,. s.d, ..,,..

PE ERIXA.ITN ?AHUIIAII III Tempat

Tanggal

Tanda Tangan

Nama

Pemer-iksaan Tahunan Iv harus dilaksanakan pada tanggal .. ,........., s,d. .,..........

PEUERIKSAA.I{ TAIIUT{A.IT IV Tempat

Tanggal

Tanda Tangan

Nama

Karena Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor .,..,...,...... telah dipenuhi, maka masa berlaku sertifikat

ini sesuai dengan Pasal .......,. diperpanjang sampai dengan...,.,

Tempat : ....,.....,..,.,.,.,.,,,, ,Taiggal ...,....,.........,..,.,......,......,,.,,,..,20.,,..,..

W

xxxxx]oooofix)o(xxrco(xxxPaogkat dan Golongan

NIP. .......................

Catatan :

1. Jika suatu kapal bertolak dari pelabuhan yaag terletak di sungai atau perairan pedalaman, pemuataa lebih dalam

diperbolehkar sesuai dengar berat bahan dan sefirua bahan lain yang perlu uotuk pernakaian antam pelabuhan

tolak dan laut.

2. iika suatu kapal berada dalam air tau'ar dengan berat jenis 1.O (satu), garis muat bersangkutan bdleh terbenam

sejumlah penyesuaian untuk air tawar seperti diperlihatkan diatas. Jika berat jenis tidak sama dengon 1.O (satu)

penyesuaian harus dibuat sebandiog dengan perMaan antara 1,O25 daa beratjenis yang sebenarnya.

Page 27: jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2017/PERDIRJEN_HUBLA_NOMOR_HK._10… · Created Date: 6/20/2017 10:02:11 PM

halaoa.n 2 SertifikatPENGI'I(UIIAN I'NTI'K PEMERIKSAAN TAHUNAN

Dengan ini diryatalan bahwa pada pemeriksa! berkala sepert-i dis/aratlan oleh Pasal 1l dad Peraturan PeratularDilelitur Jenderal Perhubungan Laut Nomor ................... ini memenuhi ketentuan

Pemeriksaan Tqhunan I harus dilaksarrakan pada tanggal .......... .. s.d. ......................

PEMERIXSAAN TAHI'NAN I Tempat

Tanggal

Tanda Tangarr

Nama

Pemeriksaan Tahuoal II harus dilaksanakan pada tanggal .. ....-..... s.d. .....,........

PDMDRIKSAAN TAIII'NAJT II Tempat i

Tanggal i

Tanda TalganNama

Pemeriksaa! Tahunaa IV harus dilaksanalan pada taiggal .. .......... s.d. ..........,...

Pemeriksaar Tahunan IU harus dilaksanakan pada tanggsl .. ......... s.d. ,.............

Tanggal

Tanda Tangan

Nama

PEMERIIISAAN TAIIUNAN Iv Tempat :

Tanggal l

Tempat : .........................

Talda Tangan

Nama

,Tangga.l .............................................,20........

rooo<xxxxxxxxxxxxxxx

Karena PeraturaJr Dir.ktrr Jenderal

ini sesuai dengan Pasal ......... diperpanjang sampai dengan ....

xxxxxxxxxxxxxxxxxPangkat dan Golongan

NtP. .......................

Catatan :

1. Jika suatu kapal bertolak dari pelabuhan yang terletak di sungai atau perailar pedalaman, pemuatan lebih dalam

diperbolehlan sesuai dengan berat baha! dan s€mua bahan lain yang perlu untuk pema-kaian antara pelabuhan

tola.k dan laut.

2. Jika suatu kapal berada dalam air tawar dengan berat jenis 1.0 (satu), garis muat bersangkutan boleh terbenam

sejuDlah penyesuaian untuk air tawa-r seperti diperlihatkan diatas. Jika berat jenis tidak sama dengan 1.0 (satu)

penyesuaia! harus dibuat sebanding dengan perbedaan antara 1.025 dan berat jenis yang sebenarrrya.

I' Salinan sesuai dcngan aslinys ''

KEPALA BAGIAN HUKUM

r.aEnsTIAN Str,MSlPcublnr Tlg I (IV/b)

NIP.lm02l3l9r403 I 001

DIRTKTI'R JENDERAL PERHUBT]NGAN LAUT

ttd

Ir. A. TONY BUDIONO. MM.Pembina Utama Madya (IV/d)NrP. 19580713 198603 r 001

Lw