Isu StrategisUU Minerba dan Keberpihakan

Terhadap Pembangunan Daerah

Isu – isu strategis UU minerba1. Penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) – (pasal 169).

2. Pengolahan dan Pemurunian Mineral di dalam Negeri– (pasal 170).

3. Rekonsiliasi Kuasa Pertambangan ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) – (Pasal 112 PP. No. 23/2010).

4. Wilayah Pertambangan (WP) – (pasal 9, 10, 11, 12 dan 130).

5. Keberpihakan UU Minerba terhadap Pembangunan Daerah – (pasal 106, 107, 108 dan 124)

6. Keberkanjutan pembangunan daerah pasca tambangdan pemulihan lingkungan – (pasal 95, 96, 97, 98, 99, 100 dan 101)

1. Penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan PerjanjianKarya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Isu – Isu Penting:

1. Penciutan luas wilayah kerja.

- 25.000 Ha untuk IUP operasi produksi mineral logam(pasal 53)

- 15.000 Ha untuk IUP operasi produksi batubara (pasal 62)

2. Perubahan kontrak menjadi IUP (pasal 169 ayat b)

3. Peningkatan Penerimaan Negara/Royalty (pasal 169 ayat c)

4. Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Mineral didalamnegeri (pasal 170)

5. Kewajiban divestasi (pasal 102, 103 dan 104)

6. Kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangandalam negeri (pasal 106)

2. Pengolahan dan pemurnian mineral didalam negeri

a. Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai

tambah sumber daya mineral dan/atau batubara - (Pasal

95 huruf c)

b. Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai

tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam

pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian,

serta pemanfaatan mineral dan batubara - (Pasal 102)

c. Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib

melakukan pengolahan dan pemurnian hasil

penambangan di dalam negeri – (pasal 103 ayat 1)

3. Rekonsiliasi kuasa pertambangan ke izinusaha pertambangan

PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara Pasal 112 mengamanatkan bahwa KuasaPertambangan harus disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan(IUP) selambatnya tanggal 1 Mei 2010

Status Rekonsiliasi

IUP CLEAR AND CLEAN (CNC) : 5120

IUP NON CLEAR AND CLEAN : 5533

KRITERIA IUP CNC:

1. Tidak bermasalah secara administrasi

2. Tidak ada tumpang tindih

KRITERIA IUP Non CNC:

1. IUP terbit setelah 30 April 2010

2. Tumpang tindih sama komoditi

3. Tumpang tindih beda komoditi

4. Tumpang tindih lintas kewenangan

5. Dokumen pendukung tidak lengkap

6. Koordinat tidak sesuai dengan SK

7. KP yang belum menyesuaikan menjadi IUP

4. Wilayah Pertambangan (WP)

Menurut hasil keputusan MK bahwa:

1. Wilayah Pertambangan ditentukan olehPemerindah Daerah.

2. Perlunya meminta pendapatan Masyarakatdalam menentukan wilayahpertambangan.

5. Keberpihakan UU Minerba terhadapPembangunan Wilayah

1. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat (pasal 106)

2. Saat tahap operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal (pasal 107)

3. Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional seperti konsultasi dan perencanaan (pasal 124)

4. Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (pasal 108)

6. Keberkanjutan pembangunan daerahpasca tambang dan pemulihan lingkungan

1. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) –pasal 95 dan 96.

2. Menjamin standart baku mutu lingkungan– pasal – pasal 97 dan 98.

3. Rencana reklamasi, rencanapascatambang dan dana jaminanreklamasi dan jaminan pascatambang –pasal 99 dan 100.