isi makalah pengling udah jadi
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari
dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur,
dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap
waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Oleh karena itu,
faktor-faktor tersebut menimbulkan permasalahan kependudukan seperti
masalah jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga
menimbulkan banyak pertanyaan apa yang menjadi penyebab
permasalahan tersebut. Hal ini menjadi suatu tugas pemerintah dalam
mengatasi masalah kependudukan.
Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara
keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti
pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.
1.2 Tujuan
Mengetahui jumlah penduduk dari tahun ke tahun.
Mengetahui dampak dari permasalahan kependudukan yang terjadi di
Indonesia.
Mengetahui upaya penanggulangan dari permasalahan kependudukan
yang terjadi di Indonesia.
Mengetahui dinamika dan jumlah penduduk Indonesia.
1
1.3 Rumusan Masalah
Batasan permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini
dirumuskan sebagai berikut :
Apa saja yang menjadi masalah kependudukan di Indonesia saat ini ?
Apa dampak dari masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia ?
Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah
kependudukan ?
Bagaimana cara mengukur jumlah penduduk beserta dinamikanya?
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Permasalahan Kependudukan di Indonesia, Dampak, dan Upaya
Penanggulangannya
2.1.1 Kuantitas penduduk
Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kuantitas adalah masalah
kependudukan dalam hal jumlah. Permasalahan yang terkait dengan
kuantitas penduduk, dampak, dan upaya penanggulangannya, secara
singkat diuraikan berikut ini.
a. Jumlah Penduduk
Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk
yang besar (mencapai 203.456.000 berdasarkan sensus penduduk tahun
2000 dan sensus penduduk pada tahun 2010 mencapai 237.556.363 orang,
yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan), maka
tidak heran jika Indonesia dianggap sebagai pasar yang menjanjikan bagi
kalangan dunia usaha. Sebenarnya, jumlah penduduk yang besar
merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut
dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada merupakan sumber daya
manusia yang berkualitas, namun jika sumber daya manusia yang
berkualitas tersebut jumlahnya terbatas, maka banyaknya jumlah
penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini
dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan dari manusia yang tidak
produktif terhadap manusia yang produktif. Indonesia telah mengadakan
sensus sebanyak enam kali sejak tahun 1945 hingga tahun 2010.
Perkembangan jumlah penduduk sejak sensus pertama hingga terakhir
(2000) dapat dilihat pada tabel disamping.
3
Tabel. Banyaknya Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Sensus
Penduduk
NoTahun
Pelaksanaan
Jumlah
Penduduk
1 1961 97.100.000
2 1971 119.208.000
3 1980 147.490.000
4 1990 179.322.000
5 2000 203.456.000
6 2010 237.556.363
Sumber : Prof. Ida Bagoes Mantra, Ph.D dan BPS 2001, 2010
Saat ini, besarnya jumlah penduduk Indonesia menempati urutan
pertama di antara Negara-negara ASEAN, menempati urutan ke tiga di
Benua Asia setelah RRC dan India, serta menempati urutan ke empat
dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. (hingga tahun 2004)
Kenaikan jumlah penduduk di tiap Negara tersebut secara otomatis
mempengaruhi banyaknya jumlah penduduk dunia. Kondisi ini merupakan
bentuk dinamika penduduk dunia.
4
Dampak
Jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak dari tahun ke tahun
tentunya menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi
Indonesia. Beberapa dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari
banyaknya jumlah penduduk, antara lain :
meningkatnya kebutuhan akan berbagai fasilitas sosial;
meningkatnya persaingan dalam dunia kerja sehingga mempersempit
lapangan dan peluang kerja;
meningkatnya angka pengangguran (bagi mereka yang tidak mampu
bersaing); serta
meningkatnya angka kriminalitas.
Upaya Penanggulangan
Berikut ini beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam
upaya mengatasi masalah jumlah penduduk.
Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan
nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB
melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada
pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak.
Pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di Indonesia selama tiga
dekade terakhir telah mencegah kelahiran sebanyak 80 juta jiwa
sehingga menjadi prestasi membanggakan (Menurut Kepala Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief).
Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur
serta menetapkan tentang batas usia nikah.
Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/ABRI hanya sampai
anak kedua.
5
b. Pertumbuhan Penduduk
Seperti halnya Negara-negara berkembang pada umumnya, Negara kita
senantiasa mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun.
Hal ini berarti Indonesia mengalami laju pertumbuhan penduduk. Laju
pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,48 persen per tahun. Namun,
jika diperhatikan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari periode ke
periode cenderung mengalami penurunan. Perhatikan tabel di bawah ini.
Tabel. Laju Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun
1971-2010 (Persen)
Tahun Laju Pertumbuhan (%)
1961-1971 2,10
1971-1980 2,32
1980-1990 1,97
1990-2000 1,35
2000-2010 1,48*
Sumber : Kumpulan Data Kependudukan – BKKBN Tahun 2001, 2010
Keterangan: *) pertumbuhan penduduk sementara
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2000-2010 sebesar
1,48 persen pertahun. Artinya bahwa setiap tahunnya antara tahun 2000
sampai 2010 jumlah penduduk Indonesia bertambah sebesar 1,48
persennya. Dengan jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa tersebut,
membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk terbanyak setelah RRC,
India dan Amerika Serikat.
Dampak
Permasalahan kependudukan yang ditimbulkan dari pertumbuhan
penduduk memiliki kesamaan dengan permasalahan yang ditimbulkan
dari banyaknya jumlah penduduk.
6
Upaya Penanggulangan
Adapun usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan laju
pertumbuhan penduduk antara lain sebagai berikut.
Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi
akseptor Keluarga Berencana.
Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang
pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat
dihambat.
Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari
6 tahun menjadi 9 tahun.
c. Persebaran/Kepadatan Penduduk
Persebaran penduduk erat kaitannya dengan tingkat hunian atau
kepadatan penduduk Indonesia yang tidak merata. Sekitar 60 % penduduknya
tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas ± 6,9 % dari luas wilayah
daratan Indonesia. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk atau population
density dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk
dengan luas daerah atau wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas
tertentu. Kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi 3 macam, berikut ini.
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Lahan Pertanian
Dapat dibedakan atas :
Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah
penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan
pertanian.
Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah
penduduk total (baik yang bermata pencaharian sebagai petani
ataupun tidak) dengan luas lahan pertanian.
Kepadatan Penduduk Umum (Aritmatik)
7
Merupakan perbandingan antara jumlah penduduk total (tanpa
memandang mata pencaharian) dengan luas wilayah (baik lahan pertanian
atau tidak). Untuk perhitungan kependudukan di Indonesia, kita
menggunakan perhitungan kepadatan penduduk umum (aritmatik).
Kepadatan Penduduk Ekonomi
Adalah besarnya jumlah penduduk pada suatu wilayah
didasarkan atas kemampuan wilayah yang bersangkutan. Kepadatan
penduduk di tiap-tiap wilayah Indonesia tidaklah sama, hal ini tentu
saja menimbulkan permasalahan kependudukan. Permasalahan ini
terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sosial, kesempatan
kerja, stabilitas keamanan, serta pemerataan pembangunan.
Kepadatan penduduk berdasarkan provinsi dan pulau dapat dilihat
pada tabel disamping !
8
Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah tiga
provinsi dengan urutan teratas yang berpenduduk terbanyak, yaitu
masing-masing berjumlah 43.021.826 orang, 37.476.011 orang, dan
32.380.687 orang. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan
wilayah yang terbanyak penduduknya di luar Pulau Jawa, yaitu
sebanyak 12.985.075 orang. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk
Indonesia adalah sebesar 124 orang per km². Provinsi yang paling
tinggi kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta, yaitu
sebesar 14.440 orang per km². Provinsi yang paling rendah tingkat
kepadatan penduduknya adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar
8 orang per km².
Informasi kepadatan penduduk tiap daerah perlu diketahui
untuk mengetahui ada tidaknya gejala kelebihan penduduk
(overpopulation), untuk mengetahui pusat-pusat aglomerasi
penduduk, serta untuk mengetahui penyebaran dan pusat-pusat
kegiatan ekonomi maupun budaya. Informasi-informasi tersebut
9
pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar perencanaan
pembangunan di tiap-tiap daerah.
Dampak
Pemusatan penduduk pada daerah tertentu (terutama di kawasan
perkotaan dan pusat-pusat kegiatan) akan menimbulkan berbagai
permasalahan kependudukan, antara lain :
munculnya kawasan-kawasan kumuh kota dengan rumah-rumah
yang tidak layak huni;
sulitnya persaingan di dunia kerja, sehingga menyebabkan
merebaknya sektor-sektor informal, seperti pedagang kaki lima,
pengamen, dan sebagainya yang terkadang keberadaannya dapat
mengganggu ketertiban;
turunnya kualitas lingkungan; serta
terganggunya stabilitas keamanan.
Upaya Penanggulangan
Adapun usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi dampak
ketidakmerataan penduduk meliputi hal-hal berikut ini.
Melaksanakan program transmigrasi.
Melaksanakan program pemerataan pembangunan dengan
cara mendistribusikan perusahaan industri di pinggir kota
(dekat kawasan pedesaan) di pulau-pulau selain Pulau
Jawa.
10
Melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat
hingga pelosok desa, sehingga pelayanan kebutuhan sosial
ekonomi masyarakat desa dapat dipenuhi sendiri dan
dapat mencegah atau mengurangi arus urbanisasi.
2.1.2 Kualitas Penduduk
Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah
kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya
manusia. Di Indonesia, masalah kualitas yang terjadi, antara lain, dipengaruhi
oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia,
rendahnya taraf kesehatan sehingga kesemuanya itu pada akhirnya mengarah
pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.
a. Masalah Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk.
Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi
pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum, tingkat
pendidikan penduduk Indonesia masih relatif rendah. Akan tetapi, tingkat
pendidikan masyarakat tersebut senantiasa diupayakan untuk selalu
ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Hal-hal yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan di negara
Indonesia, antara lain :
1) Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan,
sehingga mereka tidak perlu sekolah terlalu tinggi (khususnya untuk
anak perempuan).
2) Rendahnya penerimaan perkapita, sehingga orang tua tidak mampu
menyekolahkan anaknya lebih lanjut atau bahkan tidak disekolahkan
sama sekali.
3) Kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di
pedesaan dan daerah-daerah terpencil.
11
4) Keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam
mengusahakan program pendidikan yang terjangkau.
Dampak
Rendahnya tingkat pendidikan penduduk akan berdampak
pada kemajuan penduduk tersebut dalam memahami dan
menghadapi kemajuan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Penduduk yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah
memahami dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan
zaman, sehingga mereka akan lebih produktif dan inovatif.
Upaya Penanggulangan
Untuk menyikapi hal-hal tersebut, pemerintah telah
mengambil upaya dalam memperluas dan meratakan pendidikan,
diantaranya dengan jalan berikut.
Menggalakan program wajib belajar 9 tahun.
Mendorong kesadaran masyarakat yang mampu atau
badan-badan masyarakat untuk menjadi orang tua
asuh bagi anak-anak kurang mampu.
Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi yang
kurang mampu.
Membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non
formal (seperti kursus-kursus keterampilan)
sehingga dapat memperkaya kemampuan atau
kualitas seseorang.
12
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok
daerah. Pengembangan sistem pendidikan nasional
saat ini telah dipertegas dalam Undang-Undang No
2 Tahun 1989, sehingga diharapkan mampu
mempertegas arah pembangunan yang dilakukan
pemerintah dalam upaya mencerdaskan bangsa.
b. Masalah Kesehatan
Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator kualitas produk
suatu negara. Dalam hal ini, tingkat kesehatan dapat diindikasikan dari
angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, kecukupan gizi
makanan, dan usia harapan hidup.
1) Angka kematian bayi di Indonesia masih relatif tinggi,
meskipun terus menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun
1971, angka kematian bayi mencapai 218 tiap 1.000
kelahiran, akan tetapi pada tahun 1990, angka kematian
bayi telah menurun menjadi 8 tiap 1.000 kelahiran.
Menurunnya angka kematian bayi ini di dukung oleh
meningkatnya derajat kesehatan dan gizi ibu. Kondisi ini
juga berpengaruh terhadap angka kematian ibu melahirkan
yang cenderung menurun dari tahun ke tahun.
2) Tingkat ketercukupan gizi masyarakat juga mulai
meningkat. Saat ini, pemerintah melalui Departemen
Kesehatan menetapkan standart ketercukupan gizi, yaitu
2.400 kalori/hari/kepala keluarga. Artinya, suatu keluarga
dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi angka
ketercukupan kalori tersebut.
3) Angka harapan hidup adalah diperkirakan rata-rata umur yang dapat
dicapai penduduk suatu negara. Angka ini di Indonesia cenderung
mengalami peningkatan, dari 45,73 tahun pada tahun 1971 menjadi
13
65,43 tahun pada tahun 2000. Akan tetapi, angka tersebut masih
tergolong relatif rendah, karena negara-negara lain dapat mencapai 70
bahkan lebih dari 80 tahun.
Dampak
Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat akan
memunculkan serangkaian dampak yang berhubungan dengan
kualitas sumber daya manusia. Generasi yang tidak ketercukupan
gizi tentu akan memiliki kondisi fisik dan psikis yang kurang bila
dibandingkan dengan generasi yang terpenuhi gizinya.
Upaya Penanggulangan
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam
meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya ditempuh melalui
langkah-langkah berikut ini.
Menjalin kerja sama dengan badan kesehatan dunia (WHO)
dalam mengadakan program kesehatan, misalnya pelaksanaan
Pekan Imunisasi Nasional, standarisasi obat dan makanan,
serta peningkatan gizi masyarakat.
Melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, baik
dengan kemampuan sendiri ataupun melalui kerja sama dengan
luar negeri (misalnya dengan menjalin kerja sama dengan
badan pembangunan dunia/UNDP). Salah satu contoh program
14
peningkatan kualitas lingkungan yang telah dan masih
dilakukan adalah Kampoong Improvement Programme (KIP).
Meningkatkan program pemerataan kesehatan dengan cara
melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi
tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis
lainnya hingga ke pelosok desa.
Menghimbau penggunaan dan penyediaan obat-obat generik
bermutu sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya
melalui program asuransi kesehatan keluarga miskin
(Askeskin) untuk keluarga miskin (prasejahtera)
c. Rendahnya Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita adalah banyaknya pendapatan kotor
nasional dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan perkapita
mencerminkan tingkat kemakmuran suatu negara.
Pendapatan perkapita negara Indonesia masih tergolong rendah,
data tahun 2002 menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia mencapai
2.800 dollar Amerika Serikat. Diantara negara-negara anggota ASEAN
saja, Indonesia menempati urutan keenam setelah Singapura, Brunei
Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Keadaan ini
menggambarkan bahwa tingkat kehidupan masyarakat Indonesia masih
didominasi masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera dengan
tingkat penghasilan yang relatif rendah. Kondisi semacam ini dapat
disebabkan keadaan sumber daya alam yang tidak merata ditiap daerah.
Dampak
Rendahnya pendapatan perkapita akan berdampak pada
kelangsungan pelaksanaan pembangunan suatu negara. Beberapa rencana
pembangunan akan sulit diwujudkan karena pemerintah tidak memiliki
anggaran yang cukup untuk membiayai pelaksanaan pembangunan.
15
Akibatnya keadaan negara menjadi statis, tidak berkembang karena tidak
mengalami kemajuan.
Upaya Penanggulangan
Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendapatan penduduk,
pemerintah telah melakukan beberapa langkah, antara lain meliputi hal-hal
berikut ini.
Memberikan subsidi keluarga miskin melalui berbagai
program sosial.
Memberi keringanan biaya pendidikan dan kesehatan untuk
masyarakat kurang mampu.
Meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota.
Memberikan modal atau pinjaman lunak dan pelatihan
kepada para
pengusaha mikro dan pengusaha kecil agar dapat bertahan atau dapat
lebih berkembang.
Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial, misalnya
penyediaan air bersih, WC umum, perbaikan lingkungan, ataupun
saran sanitasi lainnya.
Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan
penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan dalam suatu
negara. Hal ini dikarenakan penduduk merupakan titik sentral dari seluruh
kebijakan dan program pembangunan yang sedang dan akan dilakukan
oleh pemerintah. Dengan kata lain, dalam konsep pembangunan,
penduduk adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan. Sebagai objek
pembangunan, manusia bertindak sebagai pelaku dan pelaksana
pembangunan. Adapun sebagai objek pembangunan, penduduk merupakan
sarana pembangunan.
Permasalahan penduduk di Indonesia baik dari jumlah penduduk
(kuantitas) maupun mutu (kualitas) merupakan suatu masalah yang
dilematis dan kontradiktif. Di satu sisi jumlah penduduk yang besar
merupakan modal dan potensi yang dapat meningkatkan produksi nasional
16
apabila dapat dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja yang efektif
sehingga sangat menguntungkan bagi usaha pembangunan di segala
bidang. Sebaliknya penduduk dengan mutu dan kualitas yang rendah tidak
mampu bersaing karena minimnya kesempatan kerja yang tersedia, akan
menjadi beban dan penghambat pembangunan. Oleh karena itu, sebagai
subjek pembangunan, penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga
mampu menjadi motor penggerak dan modal dasar pembangunan. Selain
itu, pembangunan juga harus dikembangkan dengan memperhitungkan
kondisi dan kemampuan penduduk sehingga penduduk dapat berpartisipasi
aktif dalam dinamika pembangunan.
2.2 Dinamika dan Pengukuran Kependudukan
Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika
kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi
penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat
kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.Analisis kependudukan dapat
merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang
didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau
etnisitas tertentu.
2.2.1 Definisi
Demografi berasal dari Bahasa Yunani
Demos : Rakyat , Grafein : Menulis
17
demografi = tulisan tulisan tentang rakyat/penduduk ( ilmu
kependudukan)
a. Menurut Donald J Boque :
Ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang
besar, komposisi dan distribusi penduduk beserta perubahannya
sepanjang masa, melalui bekerjanya lima komponen demografi
yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan,
migrasi dan mobilitas sosial.
b. Philip M. Hauser dan Duddley Duncan
Ilmu yg mempelajari jumlah, sebaran teritorial, dan komposisi
penduduk; serta perubahan penduduk karena fertilitas, mortalitas,
migrasi, dan mobilitas sosial.
2.2.2 Variabel utama demografi
Kelahiran (natalitas)
Kematian (death/mortalitas)
Migrasi (perpindahan)
Ketiga Variabel ini akan mempengaruhi keadaan dan komposisi
penduduk (umur dan jenis kelamin).
2.2.3 Sumber data kependudukan :
a. Sensus De Jure
Pada metode ini, pencatatan penduduk dilakukan oleh
petugas hanya untuk penduduk yang secara resmi tercatat dan
tinggal sebagai penduduk di daerah tersebut pada saat
dilakukannya sensus, sehingga dapat dibedakan antara penduduk
asli yang menetap dan pendudk yang hanya tinggal untuk
sementara waktu atau yang belum terdaftar sebagai penduduk
18
setempat. Dengan menggunakan sensus de jure, penduduk yang
belum secara resmi tercatat sebagai penduduk di daerah tersebut
tidak disertakan dalam perhitungan. Di Indonesia, pada umumnya
sensus penduduk dilakukan dengan metode cansaver denagn
mengombinasikan antara sensus de facto dan sensus de jure. Bagi
mereka yang bertempat tinggal tetap dipakai cara de jure,
sedangkan untuk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah
dengan cara de facto.
Sensus penduduk perlu dilakukan agar pemerintah memiliki
data kependudukan yang up to date (sesuai perkembangan zaman),
sehingga pemerintah dapat mengetahui perkembangan jumlah
penduduk, mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk, mengetahui
persebaran dan kepadatan penduduk, mengetahui komposisi
penduduk (berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur,
mata pencaharian, dan sebagainya), mengetahui arus migrasi serta
merencanakan pembangunan sarana dan prasarana sosial sesuai
dengan kondisi kependudukan daerah.
Sensus Penduduk (SP).
Indonesia telah melakukan sensus pada tahun ’71, ’80, ’90,
2000, 2010 (SP71, SP80, SP90, dan SP2000, SP2010)
Survey penduduk, yaitu diantaranya :
- SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) pada tahun 1985
dan 1995.
- Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional)
- SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga)
- SDKI (Survei demografi dan Kesehatan Indonesia)
Sensus Penduduk Indonesia 2010
Sensus Penduduk Indonesia 2010 (disingkat SP2010) adalah
sebuah sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) di Indonesia pada tanggal 1 Mei - 15 Juni 2010.
Awalnya sensus ditargetkan selesai pada 31 Mei 2010. Namun
19
pada tanggal 31 Mei 2010, BPS memperpanjang waktu sensus
penduduk Indonesia sampai tanggal 15 Juni 2010. Ada
beberapa daerah yang sudah menyelesaikan sensus sebelum
tanggal 31 Mei, ada juga yang selesai sebelum 15 Juni. Sumber
lainnya menyatakan bahwa sensus penduduk secara resmi
berakhir pada 30 Juni 2010.
Sensus ini menggunakan teknologi Intelligent
Character Recognition/ Optical Mark Reader (ICR/OMR).
Dalam sensus ini akan diajukan 43 pertanyaan mengenai:
kondisi dan fasilitas perumahan dan bangunan tempat tinggal,
karakteristik rumah tangga dan keterangan individu anggota
rumah tangga.
BPS mengumumkan jumlah penduduk Indonesia tahun
2010 lebih banyak dari 237 juta orang namun tidak akan
melebihi 238 juta orang.
Hasil sensus
Menurut publikasi BPS pada bulan Agustus 2010, jumlah
penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus ini adalah
sebanyak 237.556.363 orang, yang terdiri dari
119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan.[13]
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49
persen per tahun.
20
Distribusi penduduk Indonesia:
Pulau Persentase
Jawa 58%
Sumatera 21%
Sulawesi 7%
Kalimantan 6%
Bali dan Nusa
Tenggara6%
Papua dan Maluku 3%
Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah tiga
provinsi dengan urutan teratas yang berpenduduk
terbanyak, yaitu masing-masing berjumlah 43.021.826
orang, 37.476.011 orang, dan 32.380.687 orang.
Sedangkan Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah
yang terbanyak penduduknya di luar Pulau Jawa, yaitu
sebanyak 12.985.075 orang.
Rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah
sebesar 124 orang per km². Provinsi yang paling tinggi
kepadatan penduduknya adalah Provinsi DKI Jakarta,
yaitu sebesar 14.440 orang per km². Provinsi yang paling
rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Provinsi
Papua Barat, yaitu sebesar 8 orang per km².
Tabel 1
21
Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Sensus
Penduduk Tahun 1971, 1980, 1990,2 000 dan 2010 (Juta
Jiwa)
Tahun 1971 1980 1990 2000 2010
Jumlah
Penduduk119,2 147,5 179,4 205,1 237,6*
Keterangan: *) Jumlah penduduk tahun 2010 yang
disajikan ini merupakan data sementara hasil SP2010 yang
dibacakan oleh Presiden SBY dalam pidato kenegaraan 16
agustus 2010. Data final hasil SP2010 kemungkinan besar
baru di lansir tahun 2011.
Tabel 2
Laju Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk Indonesia
Tahun 1971-2010 (Persen)
Tahun
Laju
Pertumbuhan
(%)
1961-1971 2,10
1971-1980 2,32
1980-1990 1,97
1990-2000 1,35
2000-2010 1,48*
Keterangan: *) pertumbuhan penduduk sementara
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2000-2010
sebesar 1,48 persen pertahun. Artinya bahwa setiap
22
tahunnya antara tahun 2000 sampai 2010 jumlah penduduk
Indoneisa bertambah sebesar 1,48 persennya.
Dengan jumlah penduduk sebesar 237,6 juta jiwa tersebut,
membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk terbanyak
setelah RRC, India dan Amerika Serikat.
Logo Sensus Penduduk Indonesia 2010
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lhokseumawe, Petugas Cacah Lapangan (PCL) dari Badan
Pusat Statistik Kota Lhokseumawe melakukan pendataan
penduduk pada hari pertama perdana ke rumah Walikota
Lhokseumawe Munir Usman di jalan Kenanga No.1
Gampong Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, Sabtu (1/5)
b. Registrasi Penduduk
23
Selain melalui sensus data kependudukan juga dapat
diperoleh melalui registrasi. Sistem registrasi penduduk merupakan
suatu system registrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah
setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal atau perubahan
pekerjaan. Tujuan registrasi penduduk yaitu sebagai suatu catatan
resmi dari peristiwa tertentu dan sebagai sumber yang berharga
bagi penyusunan yang langsung dapat digunakan dala proses
perencanaan kemasyarakatan.
Di Indonesia, sistem registrasi tidak dilakukan oleh satu
departemen tetapi oleh beberapa departemen. Misalnya, peristiwa
kelahiran dicatat oleh Departemen Dalam Negeri, kematian oleh
Departemen Kesehatan, migrasi penduduk oleh Departemen
Kehakiman. Data-data tersebut kemudian dihimpun oleh Badan
Pusat Statistik dan diterbitkan dalam seri registrasi penduduk.
misalnya : Akte Kelahiran, Akta Nikah, Pembuatan KTP.
Seiring dengan waktu untuk mengetahui keadaan penduduk
mengalami perubahan. Info kependudukan berkaitan dengan
keakuratan data, data kependudukan yang tidak akurat
menyebabkan informasi yang dihasilkan salah. Padahal data
tersebut digunakan sebagai perencanaan pembangunan.
24