isi fix inklusi

8/18/2019 Isi Fix Inklusi

1/24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk

menjamin keberlangsungan hidupnya. Memberikan pendidikan yang

berkualitas untuk semua anak merupakan tantangan yang paling berat dan

sekaligus merupakan isu sangat penting dalam dunia pendidikan. Oleh

karena itu, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang

bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali mereka yang

berkebutuhan khusus. Masyarakat dunia juga memiliki peran penting dalam

penyelenggaraan pendidikan dengan menggelar konferensi di hailand tahun

!""# yang mempersoalkan tentang pendidikan dasar bagi semua anak.

Puncak dari konferensi ini adalah lahirnya deklarasi tentang pendidikan untuk

semua $Education for All %.

Pedidikan untuk semua dimaksudkan bahwa pendidikan bersifat

uni&ersal, tidak hanya bagi anak'anak normal tetpi juga anak'anak yang

berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus dianggap berbeda dengan

anak normal. (a dianggap sosok yang tidak berdaya sehingga perlu dibantu

dan dikasihani. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar. )etiap anak

mempunyai kekurangan dan kelebihan. )elama ini anak'anak berkebutuhan

khusus mengikuti pendidikan yang sesuai dengan kelainannya. )ecara tidak

disadari akan membangun tembok eksklusifisme bagi anak'anak

berkebutuhan khusus, hal itu ternyata telah menghambat proses saling

mengenal antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus. Akibatnya

dalam interaksi sosial di masyarakat anak berkebutuhan khusus menjadi

kelompok yang tersingkirkan. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan

kehidupan kelompok anak berkebutuhan khsusus. )ementara anak

1


2/24

berkebutuhan khsusus sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian

yang integral dari kehidupan mayarakat disekitarnya. Anak berkebutuhan

khusus memerlukan perhatian, baik itu dalam bentuk perhatian kasih sayang,

pendidikan, maupun dalam berinteraksi sosial. *engan demikian, ia akan

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

*isadari bahwa kelainan seorang anak memiliki tingkatan dari ringan

sampai berat, dari kelainan tunggal, ganda, hingga kompleks yang berkaitan

dengan emosi, fisik, psikis, dan sosial. +eadaan ini jelas memerlukan

pendekatan khusus dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak

berkebutuhan khusus tersebut yang tidak memungkinkan datang ke sekolah

reguler, sehingga diperlukan sekolah yang khusus menangani anak'anak

berkebutuhan khusus. Akan tetapi, sistem pendidikan di (ndonesia belum

mengakomodasi keberagaman, sehingga menyebabkan munculnya

segmentasi lembaga pendidikan yang berdasarkan pada perbedaan agama,

etnis, dan perbedaan kemampuan mental maupun fisik yang dimiliki oleh

siswa. )egmentasi penyelenggaraan pendidikan ini menghambat para siswa

untuk dapat belajar menghormati realitas keberagaman dalam masyarakat.

Bersamaan dengan berkembangnya tuntutan kelompok anak

berkebutuhan khusus dalam menyuarakan hak'haknya dan para praktisi

pendidikan luar biasa yang menyelenggarakan konferensi pendidikan luar

biasa $)pecial eeds -ducation% di )alamanca, )panyol tahun !"" yang

menghasilkan Pernyataan )alamanca $)alamanca )tatement%, pendidikan

inklusif $(nclusi&e -ducation% mulai diperkenalkan secara meluas ke berbagai

negara. )elain Pernyataan )alamnca, kesepakatan (nternasional yang

mendorong terwujudnya sistem perndidikan inklusif adalah /on&entional on

the 0ight of Person with *isabilities and optinal Protocol yang disahkan pada

Maret 1##2. Pada pasal 1 dalan kon&ensi ini dijelaskan bahwa setiap

negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif di

2


3/24

setiap tingkatan pendidikan. Adapun tujuannya adalah untuk mendorong

terwujudnya partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan

masyarakat. amun, dalam kenyataanya sistem pendidikan inklusif

khususnya di (ndonesia masih menyisakan persoalan antara pihak

pemerintah dengan praktisi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu

dokumen'dokumen kebijakan (nternasional sebagai landasan pelaksanaan

pendidikan inklusif bagi anak'anak berkebutuhan khusus.

B. 0umusan Masalah!. Apa yang dimaksud pendidikan untuk semua3

1. Apa sajakah peraturan standar PBB tentang persamaan kesempatanbagi penyandang disabilitas3

4. Apa sajakah Pernyataan )alamanca3. Apa sajakah kon&ensi hak penyandang disabilitas3

/. ujuan Penulisan!. Menjelaskan pengertian pendidikan untuk semua.1. Mengetahui peratura standar PBB tentang persamaan kesempatan

bagi penyandang disabilitas.4. Mengetahui pernyataan )alamanca.

. Mengetahui kon&ensi hak penyandang disabilitas.

*. Manfaat Penulisan

Makalah ini memberikan pengetahuan lebih mengenai dokumen'dokumen

kebijakan (nternasional sebagai landasan pendidikan inklusif, yang mana

merupakan suatu sistem layanan pendidikan khusus yang mensyaratkan

agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah terdekat di kelas

biasa bersama teman'teman seusianya. Pembaca dapat lebih mengetahui

dan memahami apa isi dalam dokumen'dokumen atau aturan'aturan yang

melandasi pelaksanaan pendidikan inklusif tersebut, sehingga dapat

menerapkannya dalam kehidupan sehari'hari.

3


4/24

BAB II

PEMBAHASAN

4


5/24

A. Pendidikan untuk )emua

)etiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali

anak'anak yang berkebutuhan khusus. 5ingga kini, sebanyak !# juta anak'

anak usia sekolah di (ndonesia terancam untuk tidak memperoleh akses

pendidikan pada usianya. +elompok anak'anak yang tumbuh dan

berkembang karena cacat fisik, cacat mental, tinggal didaerah perbatasan,

serta rumah tangga khusus, serta korban bencana. *ari kelompok anak'anak

yang kurang beruntung itu, yang paling banyak ditemukan masalahnya

adalah anak'anak yang tinggal di daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan

wilayah pesisir, atau yang dinyatakan sebagai kelompok daerah 6alciltas.

aksiran angka putus sekolah pada daerah kelompok itu bisa di atas 1#

persen. Persoalan utama anak'anak usia sekolah pada daerah 6alciltas

adalah terancamnya akses untuk mengecap pendidikan. Bisa karena kondisi

ekonomi yang terpaksa bekerja, jarak tempuh kesekolah, atau

ketidaksediannya tenaga pengajar $guru%. )elain dari itu, angka

ketidaklulusan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tinggal

pada daerah yang akses akan fasilitas pendidikannya mudah dan baik.

7ika kondisi ini dibiarkan, maka dalam jangka panjang akan sulit

dituntaskan wajib belajar " tahun di (ndonesia dan pencapaian target

uni&ersal education sesuai consensus yang dibangun dalam komitmen M*6s

juga akan sulit dicapai. Angka terakhir menunjukkan bahwa angka partisipasi

murni $APM% usia )* kisaran "89, sementara untuk APM jenjang pendidikan

)MP sebesar 889. +ontribusi anak berkebutuhan khusus dan pelayanan

khusus diperkirakan sebagai factor sulitnya dicapai target uni&ersal

pendidikan. sisa waktu untuk mencapai komitmen itu tinggal 4 tahun lagi dari

sekarang.

5


6/24

:paya untuk mencapainya selama ini sebenarnya telah dilakukan

dengan berbagai kreati&itas dan fokus. Persoalannya adalah strategi

pelayanan pendidikan untuk pencapaian basic uni&ersal education adalah

dengan menggunakan strategi dan cara'cara yang kon&ensional. Metoda

manajemen pendidikan tanpa membedakan perbedaan lokasi, kondisi social

budaya dan kesulitannya tidaklah bisa dilanjutkan, kecuali dirancang sesuai

dengan karakter masyarakat setempat.

Model yang biasa digunakan adalah dengan penyediaan guru di

sekolah, menyediakan fasilitas kelas, buku, termasuk sekolah satu atap

antara pendidikan )* dan )MP, yang dianggap dan diterapkan

pengembangan model sekolah kecil. Pendekatan penyediaan layanan untuk

komunitasnya melalui pendekatan penyediaan, supply side approach, sering

tidak efektif. )elain dari mutu pendidikan yang diperoleh adalah terbatas,

tingkat keberlanjutan pendidikan juga mengalami persoalan. 7ika secara

nasional angka partisipasi murni pendidikan APM untuk jenjang.

Oleh karena itu, pendidikan inklusi memegang peranan penting dalam

mengatasi permasalahan tersebut. ;enomena pendidikan inklusif merujuk

pada kebutuhan pendidikan semua anak dengan fokus spesifik pada mereka

yang rentan terhadap marjinalisasi dan pemisahan. Pendidikan inklusif berarti

sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang keadaan

fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya.

$armansyah, 1##4%. ;ilosofi pendidikan inklusi adalah mengakui bahwa

setiap manusia mempunyai keunikan atau perbedaan dan keunikan atau

perbedaan itu harus diakomodir dalam pendidikannya. Pelaksanaan

pendidikan inklusif memerlukan penyesuaian'penyesuaian dan fleksibilitas di

berbagai bidang di antaranya, fleksibilitas kurikulum, strategi pembelajaran,

sistem e&aluasi, materi pelajaran, dan lain'lain. *engan demikian, tidak ada

alasan peserta didik yang memiliki kecacatan tingkat berat sekalipun yang

6


7/24

tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. )ekolah reguler dengan

orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi

diskriminasi, menciptakan komunikasi ramah, membangun suatu masyarakat

inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua. Penerapan sistem

pendidikan inklusi ditujukan untuk pengembangan kebijakan, pengembangan

kurikulum, pelatihan guru, kapasitas bangunan atau lokal, dan keterlibatan

masyarakat serta kerjasama dengan pihak'pihak terkait. Prinsip inklusif

pertama kali diadopsi pada kon&erensi dunia di )alamanca tentang

pendidikan kebutuhan khusus tahun !"". (nti dari pendidikan inklusif adalah

hak asasi manusia atas pendidikan yang dituangkan dalam *eklarasi 5ak

Asasi Manusia tahun !"" yang sama pentingnya adalah hak anak agar tidak

didiskriminasi, hal ini dimuat dalam artikel 1 +on&ensi 5ak Anak $PBB, !"8"%.

*alam pendidikan inklusif dikenal istilah dan konsep


8/24

yang sama, saling tolong menolong sam berbagai pengalaman, mempunyai

rasa memiliki pengalaman keberhasilan, sehingga mampu mengembangkan

sikap toleransi dan sikap empati. *alam kegiatan pembelajaran, guru sebagai

fasilitator dan moti&ator, sehingga dapat menyerahkan tugas dan tanggung

jawab kepada anak itu sendiri dan mendorong terjadinya pembelajaran aktif

untuk semua anak.

Menurut Miriam * )kjorten hal yang harus diupayakan guru dalam

pelaksanaan pendidikan inklusi ramah terhadap pembelajaran, yaitu?

!. Menunjukkan perasaan positif, tunjukkan bahwa anda menyayangi

semua anak.1. Menyesuaikan dnegan kondisi anak dan ikuti keinginan mereka,

membahas tentang hal'hal yang berkaitan dengannya dan upaaan

untuk bisa berdialog dengan ekspresi, perasaan, teratur dan suara

yang ramah.4. Berikan pengakuan dan pujian dari hal'hal yang dilakukan anak,

bantu anak untuk memfokuskan perhatiannya sehingga anda dapat

bersama'sama berkembang di dalam lingkungan sendiri.. 7elaskan secara logis dan praktis tentang pengalaman anak di dunia

luar dengan menggambarkan hal'hal yang dialami bersama'sama dan

tunjukkan perasaan antusias.@. 7abarkan dan jelaskan tentang hal'hal yang anda alami bersama'

sama anak, bantu anak untuk mengontrol sendiri degan menetapkan

batasan dengan cara positif mengarahkannya, memberikan alternatif

dan dengan merencanakan berbagai hal secara bersama'sama.

B. Peraturan )tandar PBB entang Persamaan +esempatan Bagi

Penyandang *isabilitas

+onferensi tahun !""# di hailand dengan nama he 7omitien orld

/onference on -ducation for All, yang diikuti oleh hampir seluruh anggota

8


9/24

PBB dan beberapa organisasi di bawah naungan PBB $:-)/O,

:(/-;,5O dll%, serta Lembaga )wadaya Masyarakat $L)M% nasional dan

internasional, telah berhasil memunculkan konsep pendidikan untuk semua.

5asil dari konferensi tersebut merupakan dokumen internasional pertama

yang menjadi rujukan hukum munculnya pemikiran pendidikan inklusi

dikemudian hari. 5asil dari konferensi itu sendiri pada kenyataannya belum

termasuk untuk anak'anak berkebutuhan khusus. Mengingat hasil konferensi

itu maka memunculkan pemikiran kritis dari organisasi penyandang cacat dan

anak berkebutuhan khusus serta didukung beberapa negara. +emudian

mereka membuat suatu konferensi dengan landasan konferensi sebelumnya

ditambah dengan Peraturan )tandar tentang +esamaan +esempatan untuk

Orang'Orang Penyandang /acat $PBB,!""4%.

Persamaan kesempatan bagi penyandang cacat dipandang sebagai

sebuah keniscayaan di tengah'tengah masyarakat dunia. *itilik dari tata

dunia baru dalam hal persepsi dan perlakukan terhadap penyandang cacat,

obsesi dunia yang diintroduksi PBB ini adalah proses yang sejatinya

membuahkan adaptasi yang cerdas yang menyebabkan berbagai sistem

yang terdapat di tengah masyarakat dan lingkungan, seperti sistem

pelayanan, kegiatan sosial, informasi dan dokumentasi yang dapat dinikmati

oleh semua orang khususnya para penyandang cacat.

Prinsip persamaan hak mengandung arti bahwa kebutuhan'kebutuhan

setiap indi&idu itu sama pentingnya, dan kebutuhan'kebutuhan tersebut harus

dijadikan sebagai dasar perencanaan masyarakat di mana pun juga dan

kapan pun jua. )emua sistem sumber harus dimanfaatkan sedemikian rupa,

sehingga menjamin agar setiap indi&idu memperoleh kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi. (tulah esensi peraturan standar tentang persamaan

kesempatan bagi para penyandang cacat yang dihasilkan oleh resolusi PBB

omor 8"C tahun !""4.

9


10/24

)elain itu, peraturan standar ini juga pertama'tama mengintroduksi

konsep'konsep fundamental dalam kebijakan mengenai kecacatan. Lima

konsep dasar yang diintroduksi terdiri dari disability, handicap, pencegahan,

rehabilitasi, dan persamaan kesempatan. *iyakini bahwa persepsi

masyarakat terhadap masalah kecacatan dan penyandang cacat akan

tergantung kepada kejelasan pemahaman terhadap konsep'konsep ini.

a. Disability, dinyatakan sebagai kondisi keterbatasan kemampuan yang

diakibatkan kekurangan'sempurnaan fisik, intelektual atau

pengindraan, ataupun sebagai akibat dari kondisi'kondisi medis atau

penyakit mental tertentu pada orang perorang.b. Handicap, dinyatakan sebagai kondisi kehilangan atau keterbatasan

kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan di tengah'

tengah masyakarakat sebagaimana laDimnya manusia normal $pada

tingkat yang sama dengan orang lain%c. pencegahan. Pencegahan dimaknai sebagai tindakan yang ditujukan

untuk menghindari kemungkinan terjadi, atau mencegah terjadinya

kecacatan $impairment%, baik fisik, intelektual, psikiatrik atau indra. 7ika

lebih dirinci lagi, pencegahan dapat dibagi dua bagian tindakan.

Pertama pencegahan primer, atau mencegah agar kecacatan tidak

mengakibatkan keterbatasan kemampuan yang permanen.

Pencegahan yang lain ditujukan untuk menghindari kondisi disability

$pencegahan sekunder%. Pencegahan tidak selalu menghasilkan

secara maksimal apa yang dibutuhkan. :ntuk itu konsep rehabilitasi

menjadi amat penting

d. 0ehabilitasi diartikan sebagai suatu proses yang ditujukan untukmemungkinkan para penyandang cacat mencapai dan

mempertahankan tingkat tertentu dari kemampuan'kemampuan fisik,

pengindraan, intelektual, psikiatrik dan atau kemampuan sosialnya

secara optimal. Melalui rangkaian tindakan rehabilitasi mereka

10


11/24

diharapkan dapat memiliki cara untuk mengubah kehidupannya ke

tingkat kemandirian yang lebih tinggi.

Peraturan )tandar tentang Persamaan +esempatan bagi para

Penyandang /acat $!""4% intinya terdiri dari peraturan' peraturan yang

mengatur semua aspek hak penyandang cacat. Peraturan C memfokuskan

pada pendidikan, dan selaras dengan dokumen 7omtien, pendidikan bagi

para penyandang cacat harus merupakan bagian integral dari pendidikan

umum, dan bahwa negara seyogyanya bertanggung jawab atas pendidikan

bagi penyandang cacat. erlalu sering pendidikan untuk penyandang cacat

diselenggarakan oleh lembaga swasta, sehingga EmembebaskanF pemerintah

dari tanggung jawabnya. Peraturan C mempromosikan Pendidikan (nklusif

$disebut pendidikan integrasi pada masa itu%. Berikut adalah isi peraturan

tersebut?

• egara seyogyanya menjamin bahwa pendidikan bagi penyandang

cacat merupakan bagian yang integral dari system pendidikan.

• Paragraf !? Para pejabat pendidikan umum bertanggung jawab atas

para penyandang cacat.

• Paragraf 1? Pendidikan di sekolah umum seyogyanya menyediakan

layanan pendukung yang tepat.

• Paragraf C? egara seyogyanya? a% memiliki kebijakan yang jelas, b%

memiliki kurikulum yang fleksibel, c% menyediakan materi yang

berkualitas, dan pelatihan guru dan dukungan yang berkelanjutan.

• Paragraf 2? Program rehabilitasi berbasis masyarakat seyogyanya

dilihat sebagai pelengkap bagi pendidikan integrasi.

11


12/24

• Paragraf 8? *alam hal di mana system persekolahan umum tidak

secara memadai memenuhi kebutuhan semua penyandang cacat,

pendidikan luar biasa dapat dipertimbangkan. *alam hal'hal tertentu

pendidikan luar biasa mungkin pada saat ini merupakan bentuk

pendidikan yang paling tepat untuk siswa'siswa tertentu.

• Paragraf "? )iswa tunarungu dan tunarungu'netra mungkin akan

memperoleh pendidikan yang lebih tepat di sekolah khusus, kelas

khusus atau unit khusus.

/. +onferensi *unia )alamanca

Pendidikan anak berkebutuhan khusus dimana menghasilkan

kerangka kerja mengenai penyediaan akses dan standadisasi kualitas

pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Memberikan pendidikan yang berkualitas untuk semua anak

merupakan tantangan yang paling berat dan sekaligus merupakan isu yang

sangat penting dalam dunia pendidikan. Menyadari hal in i masyarakat duniamenyelenggarakan konferensi internasional di 7omtien hailand tahun !""#

yang mempersoalkan pendidikan dasar untuk semua anak. Puncak dari

konferensi ini adalah lahirnya deklarasi tentang pendidikan untuk semua

$education for all%. +onferensi ini menyimpulkan antara lain ?

!. +esempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas atau

banyak orang yang belum mendapatkan akses pendidikan

1. +elompok tertentu yang terpinggirkan seperti penyandak cacat $disa

bled%, etnis minoritas, suku terasing, dan sebagainya masih

terdiskriminasikan dari pendidikan bersama.

12


13/24

Meskipun demikian implementrasi hasil dari konferensi ini belum

memuaskan, khususnya yang terkait dengan para penyandang cacat. Para

praktisi pendidikan luar biasa menyelenggarakan konferensi pendidikan luar

biasa $ special needs education% di )alamanca, )panyol tahun !"" yang

menghasilkan pernyataan )alamanca $)alamanca )tatement%. *alam

pernyataan salamanca inilah pendidikan inklusif $inklusif education% mulai

diperkenalkan secara meluas keberbagai negara.

Adapun isi pernyataan salamanca sebagai berikut ?

!. +ami, para delegasi konferensi dunia tentang pendidikan kebutuhan

khusus yang mewakili "1 pemerintah dan 1@ organisasi internasional,

yang berkumpul disini )alamanca, )panyol, dari tanggal 2'!# juni

!"", dengan ini menegaskan kembali komitmen kami terhadap

pendidikan untuk semua, mengakui perlunya dan mendesaknya

memberikan pendidikan bagi anak, remaja dan orang dewasa

penyandang kebutuhan pendidikan khusus didalam sistem pendidikan

reguler, dan selanjutnya dengan ini menyetujui kerangka aksi

mengenai pendidikan kebutuhan khusus dengan semangatnya bahwa

ketetapan'ketetapan serta rekomendasi'rekomendasinya diharapkan

akan dijadikan pedoman oleh pemerintah serta organisasi.

1. +ami meyakini dan menyatakan bahwa ?

• )etiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan

dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan

tingkat pengetahuan yang wajar.

• )etiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan

kebutuhan belajar yang berbeda'beda.

13


14/24

• )istem pendidikan seyogyanya dirancang dan program pendidikan

dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik

dan kebutuhan tersebut.

• Mereka yang menyandang kebutuhan khusus harus memperoleh

akses kesekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam

rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi

kebutuhan'kebutuhan tersebut.)ekolah reguler dengan orientasi

inklusif tersebut merupakan alat yang paling efektif untuk mengurangi

sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangunmasyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semuaG lebih

jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang lebih

efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada

akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan.

4. +ami meminta perhatian semua pemerintah dan mendesak ?

• Memberi prioritas tertinggi pada pengambilan kebijakan dan

penetapan anggaran untuk meningkatkan sistem pendidikannya agar

dapat menginklusikan semua anak tanpa memandang perbedaan'

perbedaan ataupun kesulitan'kesulitan indi&idual mereka

• Menetapkan prinsip pendidikan inklusif sebagai undsang'undang atau

kebijakan sehingga semua anak ditempatkan disekolah reguler kecuali

bila terdapat alasan yang sangat kuat untuk melakukan lain

• Mengembangkan proyek percontohan dan mendorong pertukaran

pengalaman dengan negara'negara yang telah berpengalaman yang

menyelenggarakan sekolah inklusif

14


15/24

• Menetapkan mekanisme partisipasi yang terdesentralisasi untuk

membuat perencanaan, memantau dan menge&aluasi kondisi

pendidikan bagi anak serta orang dewasa penyandang kebutuhan

khusus

• Melakukan upaya lebih besar dalam merumuskan dan melaksanakan

strategi identifikasi dan penanggulangan dini, maupun dalam aspek'

aspek &okasional dari pendidikan inklusif

• *emi berlangsungnya perubahan sistemik, menjamin agar program

pendidikan guru, baik pendidikan para dinas maupun dalam dinas,

membahas masalah pendidikan kebutuhan khusus di sekolah inklusif.

. +ami juga meminta perhatian masyarakat internasionalG secara khusus

kami meminta perhatian ?

• Pemerintah'pemerintah internasional dan lembaga'lembaga

pendanaan internasional agar mendukung pendekatan pendidikan

inklusif serta mendukung pengembangan pendidikan kebutuhan

khusus sebagai bagian yang integral dsari semua porogram

pendidikan.

• Organisasi'organisasi non pemerintah yang terlibat dalam

perencanaan nasional dan penyaluran pelayanan agar memperkuat

kerja samanya dengan badan'badan internasional pemerintah dan

e&aluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan kebutuhan khusus

secara inklusif.

• :-)/O, sebagai lembaga perserikatan bangsa'bangsa yang

menangani pendidikan agar menjamin bahwa pendidikan kebutuhan

khusus selalu merupakan bagian dari setiap diskusi mengenai

15


16/24

pendidikan untuk semua, agar memobilisasi dukungan dari organisasi'

organisasi profesi keguruan mengenai poenyelenggaraan pendidikan

kebutuhan khusus, agar menstimulasi masyarakat akademis untuk

meningkatkan penelitian dan jaringan kerja dalam upaya

mengimplementasikan deklarasi ini, agar memobilisasi dana melelui

perluasan program penyelenggaran sekolah'sekolah inklusif dan

program dukungan masyarakat dalam rencana jangka menengah

$!""C'1##1%, yang akan memungkinkan diluncurkannya proyek

perintis guna mempertunjukkan pendekatan'pendekatan baru dalam

upaya penyebarluasan informasi, serta untuk mengembangkan

indikator'indikator mengenai perlunya pendidikan kebutuhan khusus

dan penyelenggaraannya.

*. +on&eksi 5ak Penyandang *isabilitas

5ak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat

pada diri manusia, bersifat uni&ersal dan langgeng sehingga itu harus

dilindungi, dihormat, dan dipertahankan. egara 0epublik (ndonesia adalah

negara yang berdasarkan Pancasila dan :ndang':ndang *asar egara

0epublik (ndonesia ahun !"@ yang menghormati dan menjunjung tinggi

harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak

asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas

perlu ditingkatkan. *alam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan

memenuhi hak'hak penyandang disabilitas Pemerintah 0epublik (ndonesia

telah membentuk berbagai peraturan perundang'undangan yang mengatur

mengenai pelindungan terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah

0epublik (ndonesia telah menandatangani /on&ention on the 0ights of

Persons with *isabilities $+on&ensi mengenai 5ak'5ak Penyandang

*isabilitas% pada tanggal 4# Maret 1##2 di ew >ork. Berdasarkan

pertimbangan tersebut perlu mengesahkan Convention on the Rights of

16


17/24

Persons with Disabilities $+on&ensi mengenai 5ak'5ak Penyandang

*isabilitas% dengan :ndang':ndangG

!. Pasal @ ayat $!%, Pasal !!, Pasal 1#, dan Pasal 18 ( ayat $1% :ndang'

:ndang *asar egara 0epublik (ndonesia ahun !"@G

1. :ndang':ndang omor 42 ahun !""" tentang 5ubungan Luar

egeri $Lembaran egara 0epublik (ndonesia ahun !""" omor !@C,

ambahan Lembaran egara 0epublik (ndonesia omor 4881%G

4. :ndang':ndang omor 1 ahun 1### tentang Perjanjian

(nternasional $Lembaran egara 0epublik (ndonesia ahun 1###

omor !8@, ambahan Lembaran egara 0epublik (ndonesia omor

#!1%G

. :ndang':ndang omor !2 ahun 1##4 tentang +euangan egara

$Lembaran egara 0epublik (ndonesia ahun 1##4 omor 2,

ambahan Lembaran egara 0epublik (ndonesia omor 18C%G

egara 0epublik (ndonesia yang berdasarkan Pancasila dan :ndang'

:ndang *asar egara 0epublik (ndonesia ahun !"@ menghormati

dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 5ak asasi

manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri

manusia, bersifat uni&ersal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati,

dan dipertahankan oleh egara 0epublik (ndonesia, sehingga

perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok

rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Pada tanggal !4 *esember 1##C Majelis :mum Perserikatan Bangsa'

Bangsa telah mengeluarkan 0esolusi omor AC!!#C mengenai Convention

on the Rights of Persons with Disabilities $+on&ensi tentang 5ak' 5ak

Penyandang *isabilitas%. 0esolusi tersebut memuat hak'hak penyandang

17


18/24

disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah'langkah untuk menjamin

pelaksanaan kon&ensi ini.

Pemerintah (ndonesia telah menandatangani Convention on the

Rights of Persons with Disabilities $+on&ensi mengenai 5ak'5ak

Penyandang *isabilitas% pada tanggal 4# Maret 1##2 di ew >ork.

Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan egara (ndonesia

untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak'hak

penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi

kesejahteraan para penyandang disabilitas.

*alam upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi

hak'hak penyandang disabilitas, Pemerintah (ndonesia telah membentuk

berbagai peraturan perundang'undangan yang mengatur pelindungan

terhadap penyandang disabilitas. Berbagai peraturan perundang'undangan

tersebut antara lain?

!. :ndang':ndang omor ahun !"2" tentang +esejahteraan Anak.

1. :ndang':ndang omor ahun !""2 tentang Penyandang /acat.

4. :ndang':ndang omor 4" ahun !""" tentang 5ak Asasi Manusia.

. :ndang':ndang omor 14 ahun 1##1 tentang Perlindungan Anak.

@. :ndang':ndang omor 18 ahun 1##1 tentang Bangunan 6edung.

C. :ndang':ndang omor !4 ahun 1##4 tentang +etenagakerjaan.

2. :ndang':ndang omor 1# ahun 1##4 tentang )istem Pendidikan

asional.

8. :ndang':ndang omor 4 ahun 1##@ tentang )istem +eolahragaan

asional.

18


19/24

". :ndang':ndang omor 14 ahun 1##2 tentang Perkeretaapian.

!#.:ndang':ndang omor !2 ahun 1##8 tentang Pelayaran.

!!. :ndang':ndang omor ! ahun 1##" tentang Penerbangan.

!1.:ndang':ndang omor !! ahun 1##" tentang +esejahteraan )osial.

!4.:ndang':ndang omor 11 ahun 1##" tentang Lalu Lintas dan

Angkutan 7alan.

!.:ndang':ndang omor 1@ ahun 1##" tentang Pelayanan Publik.

!@.:ndang':ndang omor 4C ahun 1##" tentang +esehatan.

!C.:ndang':ndang omor !4 ahun 1#!! tentang Penanganan ;akir

Miskin.

Pokok'Pokok (si +on&ensi :ndang':ndang 0epublik (ndonesia

omor !" ahun 1#!! tentang pengesahan CONEN!"ON ON !HE R"#H!$

O% PER$ON$ &"!H D"$A'"("!"E$ $+on&ensi Mengenai 5ak'5ak

Penyandang *isabilitas%

!. Pembukaan

Pembukaan berisi pengakuan harga diri dan nilai serta hak yang sama

bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik,

mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui

hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif

berdasarkan kesamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi

berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai

yang melekat pada setiap orang.

19


20/24

1. ujuan

ujuan kon&ensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan

menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua

penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang

disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan )inherent dignity*+

4. +ewajiban egara

+ewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam +on&ensi,

melalui penyesuaian peraturan perundang'undangan, hukum dan

administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang'

undangan, kebiasaan dan praktik'praktik yang diskriminatif terhadap

penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi

penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan,

kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan

teknologi, informasi dan komunikasi.

. 5ak'hak Penyandang *isabilitas

)etiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia,

bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena'mena, serta

memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan

fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. ermasuk didalamnya

hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka

kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

@. (mplementasi dan Pengawasan asional

egara Pihak harus menunjuk lembaga pemerintah yang menangani

masalah penyandang disabilitas yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan

20


21/24

+on&ensi ini, dan membangun mekanisme koordinasi di tingkat pemerintah

untuk memfasilitasi tindakan tersebut.

C. Laporan egara Pihak dan Peran +omite Pemantau +on&ensi 5ak'

5ak Penyandang *isabilitas

egara Pihak wajib membuat laporan pelaksanaan +on&ensi ini 1

$dua% tahun setelah kon&ensi berlaku, dan laporan selanjutnya paling lambat

setiap $empat% tahun atau kapan pun jika diminta +omite Pemantau

+on&ensi 5ak'5ak Penyandang *isabilitas melalui )ekretaris 7enderal

Perserikatan Bangsa'Bangsa. +omite Pemantau +on&ensi 5ak'5ak

Penyandang *isabilitas membahas laporan yang disampaikan oleh egara

Pihak dan memberikan pertimbangan mengenai cara dan sarana

meningkatkan kapasitas nasional untuk pelaksanaan +on&ensi ini. +omite

juga melakukan kerja sama internasional dan koordinasi dengan +omite

Pemantau (nstrumen 5ak Asasi Manusia (nternasional dan badan'badan

Perserikatan Bangsa'Bangsa lainnya.

BAB III

PENUTUP

A. +esimpulan

!. )etiap manusia berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali

anak'anak yang berkebutuhan khusus. ;enomena pendidikan inklusif

21


22/24

merujuk pada kebutuhan pendidikan semua anak dengan fokus

spesifik pada mereka yang rentan terhadap marjinalisasi dan

pemisahan.

1. Prinsip persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas

mengandung arti bahwa kebutuhan'kebutuhan itu sama pentingnya

dan kebutuhan tersebut harus dijadikan sebagai dasar perencanaan

masyarakat dimana pun dan kapan pun. (nti dari Peraturan standar

PBB tentang Persamaan +esempatan bagi Penyandang *isabilitas

$!""4% adalah peraturan'peraturan yang megatur semua aspek

penyandang disabilitas.

4. Pernyataan )alamanca berisi para delegasi konferensi menegaskan

kembali komitmen terhadap pendidikan untuk semua baik anak,

remaja dan orang dewasa penyandang kebutuhan pendidikan khusus

didalam sistem pendidikan reguler, meyakini dan menyatakan bahwa

setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan

dan harus diberi kesempatan, sistem pendidikan seyogyanya

dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan

memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan

tersebut, mereka harus memperoleh akses kesekolah reguler yang

harus mengakomodasi, meminta perhatian semua pemerintah dan

mendesak untuk memberi prioritas tertinggi pada pengambilan

kebijakan dan penetapan anggaran, menetapkan prinsip pendidikan

inklusif sebagai undsang'undang atau kebijakan, dan meminta

perhatian masyarakat internasional.

. /on&ention on the 0ights of Persons with *isabilities $+on&ensi

mengenai 5ak'5ak Penyandang *isabilitas% pada tanggal 4# Maret

22


23/24

1##2 di ew >ork merupakan upaya melindungi, menghormati,

memajukan, dan memenuhi hak'hak penyandang disabilitas.

B. )aran

Pendidikan inklusi merupakan suatu sistem layanan pendidikan

khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani

di sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman'teman seusianya. Baik

orang tua anak'anak yang berkebutuhan khusus, masyarakat, dan

pemerintah harus memiliki peran serta dalam memberikan pendidikan yang

sesuai dengan kebutuhan mereka, karena pendidikan ditujukan tidak hanya

bagi anak'anak normal, tetapi juga untuk semua khususnya anak'anak

berkebutuhan khusus. Pembaca diharapkan mampu mengaplikasikan

pengetahuan yang didapat dalam makalah ini. Penulis menyadari bahwa

materi yang disampaikan dalam makalah ini belum sempurna. +ritik dan

saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan

makalah ini

DAFTAR PUSTAKA

A.+.Mudjito, 5ariDal, -lfrindi. Pendidian "nlusif . Baduose Media.

7uang )unanto. Pendidian "nlusif . Pendidikan Luar Biasa ;akultas

(lmu Pendidikan :ni&ersitas Pendidikan (ndonesia.

23


24/24

+osasih,-. 1#!1. /ara bijak Memahami Anak Berkebutuhan +husus.

Bandung? >rama idya.

Mudjito. 1#!4.Pendidian "nlusif 'erbasis $eolah. 7akarta? +ementrian

Pendidikan dan +ebudayaan *irektorat 7enderal Pendidikan *asar

*irektorat Pembinaan P+L++ *iknas.

.Praptiningrum. 1#!#. %eno-ena Penyelenggaraan Pendidian "nlusif

'agi Ana 'erebutuhan .husus. Hol.2 o.1.

)tubbs, )ue . 1##1 . "nclusive Education &here !here Are %ew Resources+

http?eenet.org.ukresourcesdocs(-91#few91#resources91#Bahas

a.pdf . *iakses tanggal 1 )eptember 1#!@ !4?#2 (A

:ndang':ndang 0epublik (ndonesia omor !" ahun 1#!! tentang

Pengesahan Convention On !he Rights Of Persons &ith

Disabilities+

:ndang':ndang *asar 0epublik (ndonesia ahun !"@.

>uwono, (man dan utomo. 1#!@. . Banjarmasin ? Pustaka Banua.

24
http://eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%20Bahashttp://eenet.org.uk/resources/docs/IE%20few%20resources%20Bahas

isi fix inklusi

Documents