iom indonesia kerjasama iom - polri

4
2 1 IOM INDONESIA KERJASAMA IOM - POLRI KERJASAMA IOM - POLRI ISSUE 5 OKTOBER 2014 Materi Publikasi IOM- POLRI 2006-2014 Reformasi Polisi Melalui Pemolisian Masyarakat Penguatan Kapasitas bagi Penegak Hukum di Indonesia HAL 1 Memberantas Penyelundupan Manusia di Garis Depan Penguatan Kapasitas Polisi Wanita Indonesia HAL 3 Rekam Jejak Pelatihan IOM/ Polri HAL 4 HAL 2 Penguatan Kapasitas bagi Penegak Hukum di Indonesia IOM Indonesia menandatangani Pengaturan Teknis tentang Kerjasama dalam Pengembangan Kapasitas bagi Penegak Hukum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang merupakan angkatan kepolisian terbesar ketiga di dunia. Upacara penandatanganan diadakan pada tanggal 22 September 2014, di Markas Besar Polri di Jakarta, dengan Denis Nihill, Chief of Mission IOM Indonesia dan Jenderal Sugeng Priyanto, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, sebagai penandatangan. Pengaturan Teknis ini akan menjadi cetak biru bagi kerjasama masa kini dan akan datang antara IOM-Polri yang terpusat pada pengembangan program, pendidikan, pelatihan dan bantuan teknis. Secara khusus, upaya- upaya pengembangan kapasitas IOM-Polri akan berfokus untuk: (a) mengembangkan kemitraan antara penegak hukum dan masyarakat setempat dalam memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang; (b) memperkuat kurikulum dari fasilitas pendidikan dan pelatihan terkait untuk topik- topik yang menjadi perhatian bersama dan menyangkut keamanan masyarakat; (c) membangun struktur manajemen dan pelaksanaan polisi masyarakat, dengan fokus pada daerah-daerah yang terkena dampak penyelundupan manusia dan perdagangan orang; (d) mengembangkan materi pendukung informasi audio-visual yang terkait dengan polisi masyarakat dan peranannya dalam pemberantasan penyelundupan manusia dan pencegahan perdagangan orang; dan (e) merancang dan mengembangkan program pelatihan yang tepat sasaran dan tepat guna dalam rangka mencegah dan mendeteksi kejahatan transnasional. Kemitraan antara IOM dengan INP dimulai pada tahun 2003. Dengan ditandatanganinya Pengaturan Teknis ini, maka kerjasama yang sedang berlangsung saat ini dan yang akan dilangsungkan di masa yang akan datang akan secara langsung merespon Grand Strategi Polri 2005-2025. Edisi kali ini akan menampilkan berita tentang hubungan kerjasama antara IOM Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia, yang digambarkan dalam kemitraan program yang berkelanjutan terkait pemolisian masyarakat, penyelundupan manusia, dan pembangunan kapasitas bagi polisi wanita. Baik IOM maupun Polri senantiasa meraih keuntungan bersama dari kerjasama ini, yakni melalui pengembangan ketrampilan serta pengetahuan dan kemampuan teknis untuk menjangkau penerima bantuan di berbagai level di seluruh Indonesia. Jenderal Sugeng Priyanto (kiri) dan Dennis Nihill (Kanan), Chief of Mission IOM Indonesia di upacara penandatanganan

Upload: votram

Post on 14-Jan-2017

241 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: iom indonesia kerjasama iom - polri

21

IOM INDONESIAKERJASAMA IOM - POLRI

K E R J A S A M A I O M - P O L R I

I S S U E 5 O k T O B E R 2 0 1 4

Materi Publikasi IOM-POLRI 2006-2014

Reformasi Polisi Melalui Pemolisian Masyarakat

Penguatan Kapasitas bagi Penegak Hukum di Indonesia

Hal 1

Memberantas Penyelundupan Manusia di Garis Depan

Penguatan Kapasitas Polisi Wanita Indonesia

Hal 3

Rekam Jejak Pelatihan IOM/Polri

Hal 4Hal 2

Penguatan Kapasitas bagi Penegak Hukum di Indonesia

IOM Indonesia menandatangani Pengaturan Teknis tentang Kerjasama dalam Pengembangan Kapasitas bagi Penegak Hukum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang merupakan angkatan kepolisian terbesar ketiga di dunia. Upacara penandatanganan diadakan pada tanggal 22 September 2014, di Markas Besar Polri di Jakarta, dengan Denis Nihill, Chief of Mission IOM Indonesia dan Jenderal Sugeng Priyanto, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, sebagai penandatangan.

Pengaturan Teknis ini akan menjadi cetak biru bagi kerjasama masa kini dan akan datang antara IOM-Polri yang terpusat pada pengembangan program, pendidikan, pelatihan dan bantuan teknis. Secara khusus, upaya-upaya pengembangan kapasitas IOM-Polri akan berfokus untuk: (a) mengembangkan kemitraan antara penegak hukum dan masyarakat setempat dalam memerangi penyelundupan manusia dan perdagangan orang; (b) memperkuat kurikulum dari fasilitas pendidikan dan pelatihan terkait untuk topik-

topik yang menjadi perhatian bersama dan menyangkut keamanan masyarakat; (c) membangun struktur manajemen dan pelaksanaan polisi masyarakat, dengan fokus pada daerah-daerah yang terkena dampak penyelundupan manusia dan perdagangan orang; (d) mengembangkan materi pendukung informasi audio-visual yang terkait dengan polisi masyarakat dan peranannya dalam pemberantasan penyelundupan manusia dan pencegahan perdagangan orang; dan (e) merancang dan mengembangkan program pelatihan yang tepat sasaran dan tepat guna dalam rangka mencegah dan mendeteksi kejahatan transnasional.

Kemitraan antara IOM dengan INP dimulai pada tahun 2003. Dengan ditandatanganinya Pengaturan Teknis ini, maka kerjasama yang sedang berlangsung saat ini dan yang akan dilangsungkan di masa yang akan datang akan secara langsung merespon Grand Strategi Polri 2005-2025.

Edisi kali ini akan menampilkan berita tentang hubungan kerjasama antara IOM Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia, yang digambarkan dalam kemitraan program yang berkelanjutan terkait pemolisian masyarakat, penyelundupan manusia, dan pembangunan kapasitas bagi polisi wanita. Baik IOM maupun Polri senantiasa meraih keuntungan bersama dari kerjasama ini, yakni melalui pengembangan ketrampilan serta pengetahuan dan kemampuan teknis untuk menjangkau penerima bantuan di berbagai level di seluruh Indonesia.

Jenderal Sugeng Priyanto (kiri) dan Dennis Nihill (Kanan), Chief of Mission IOM Indonesia di upacara penandatanganan

Page 2: iom indonesia kerjasama iom - polri

2 K E R J A S A M A I O M - P O L R I

Materi Publikasi IOM-Polri 2006-2014

Reformasi Polisi Melalui Pemolisian Masyarakat

Dengan dukungan dana dari Pemerintahan Belanda dan Uni Eropa, IOM Indonesia dan Polri melalui Lembaga Pendidikan Polisi, Baharkam dan Divisi Pembinaan Masyarakat (Binmas) – dan bekerjasama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) – menyelenggarakan sebuah proyek yang bertujuan membangun kemitraan antara penegak hukum dengan masyarakat.

Di bawah payung strategis perpolisian masyarakat, IOM dan mitra-mitranya berkeinginan untuk menciptakan ikatan yang mendalam antara penegak hukum dengan komunitas di mana

terdapat komitmen bersama untuk melayani – demi mencari solusi bersama terhadap isu-isu keamanan di masyarakat. Untuk meningkatkan dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan polisi serta menciptakan rasa saling percaya, kerangka kerja polisi - masyarakat yang dikembangkan oleh Polri terbingkai dalam serangkaian tema dan unsur yang saling berkaitan sebagai berikut: penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pengarusutamaan gender, dan partisipasi masyarakat sipil.

Dengan target hingga 26,562 desa di provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Aceh, Papua dan Maluku (sekitar 33% dari keseluruhan jumlah desa

di Indonesia) – IOM bekerja erat dengan sejumlah pemangku kepentingan dan kelompok-kelompok target di tingkat lokal seperti: Sekolah Polisi Negara, polisi desa (Bhabinkamtibmas), Polres, Polsek, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, pemimpin tradisional, Ombudsman, tentara, akademisi, gubernur, dan anggota parlemen setempat.

Dari sejak digulirkannya proyek ini pada tahun 2003, IOM memberikan dukungan atas pembentukan polisi masyarakat melalui: (a) pembentukan forum polisi masyarakat di tingkat pedesaan; (b) pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum; dan (c) penyelenggaraan aktivitas pengembangan kapasitas bagi para personil penegak hukum.

1. Manual Pelatihan Pemolisian Masyarakat (2006)

Buku Manual tentang Pemolisian Masyarakat bagi pelatih.

2. Pelatihan Gender Dalam Kepolisian (2009)

Buku panduan tentang isu-isu penting terkait Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam kepolisian

3. Buku Panduan Polri tentang Hak Asasi Manusia (2009)

Buku manual tentang pendekatan HAM dalam kegiatan kepolisian.

4. Buku Petunjuk tentang Penyelundupan Manusia bagi Petugas (2009)

Instruksi praktis terkait penanganan awal kasus penyelundupan manusia. Buku saku ini juga diproduksi dalam bentuk digital.

5. Buku Panduan Polri tentang Perpolisian Masyarakat (2010)

Buku berisikan instruksi praktis Polmas bagi petugas lapangan.

6. Petunjuk Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana Terkait Lainnya (2012)

Buku referensi yang bersifat komprehensif, dengan topik meliputi pencegatan, penyelidikan dan penuntutan kasus penyelundupan manusia. Buku ini dirancang bagi kepala kantor instansi pemerintah yang relevan di tingkat nasional, daerah dan provinsi.

7. Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (2012)

Buku panduan bagi penanganan kasus penyelundupan manusia. Dirancang bagi pegawai pemerintah di tingkat kota/kabupaten.

8. Buku Saku Penanganan Intersepsi Penyelundupan Manusia (2012)

Buku kecil berisikan petunjuk singkat terkait proses penanganan kasus dan koordinasi antar lembaga terkait penyelundupan manusia. Dirancang bagi petugas garis depan.

9. Buku Catatan Pelatih tentang Penyelundupan Manusia (2013)

Kompilasi bahan-bahan presentasi dari pelatihan Peningkatan Kesadaran Petugas Garis Depan (Frontline Officers Awareness Training, disingkat FLOAT).

10. Buku Pintar Bhabinkamtibmas (2014)

Buku referensi utama bagi kegiatan operasional Bhabinkamtibmas.

Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat di Jayapura

Page 3: iom indonesia kerjasama iom - polri

43

Memberantas Penyelundupan Manusia di Garis Depan

Penguatan Kapasitas Polisi Wanita Indonesia

Dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada, IOM Indonesia dan Polri melalui Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menyelenggarakan sebuah program pengembangan kapasitas polisi garda depan dalam rangka meningkatkan keterampilan mereka sebagai penangan pertama (first responder) dalam kasus penyelundupan manusia.

Proyek ini – Pelatihan Peningkatan Kewaspadaan Polisi Garda Depan tentang Penyelundupan Manusia (Frontline Officers’ Awareness Training on People Smuggling for Indonesia/FLOAT) bertujuan untuk: (a) meningkatkan kewaspadaan polisi garda depan tentang isu-isu terkait operasional penyelundupan manusia; (b) memberdayakan para polisi dalam rangka menjalankan mandat dan tugas-tugas khusus mereka di garda depan; dan (c) memperkuat kapasitas institusional Polri dalam rangka pemberantasan penyelundupan manusia. Kegiatan pelatihan FLOAT terpusat pada tema-tema sebagai berikut: koordinasi penanganan kasus penyelundupan manusia,

penanganan korban, hard skills (investigasi dan patroli), dan soft skills (keterampilan komunikasi dan manajemen kasus).

Dengan kemitraan strategis FLOAT pada tingkat nasional dan lokal, sebuah model praktik terbaik pengembangan kapasitas telah dihasilkan dan diterapkan di 33 propinsi di seluruh Indonesia. Sebagai langkah pertama, dengan menggunakan pendekatan top-down, FLOAT melatih sejumlah polisi pelatih dari tiap provinsi. Para polisi pelatih di tingkat daerah dan propinsi ini kemudian akan meneruskan pelatihan kepada para perwira polisi garda depan dengan dukungan dari IOM. Hingga saat ini, Polri memiliki 500 polisi pelatih yang akan menyelenggarakan pelatihan sendiri. Bersama dengan sejumlah kegiatan pelatihan lainnya, FLOAT telah berhasil melatih sekitar 25% dari setengah juta petugas polisi di Indonesia.

K E R J A S A M A I O M - P O L R I

Dengan dukungan dana dari Pemerintah Kanada dan partisipasi aktif Canadian Border Services Agency (CBS), IOM dan Kepolisian Republik Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan pelatihan bagi Polisi wanita (Polwan) di 14 propinsi. Rangkaian pelatihan ini berfokus pada konsep pemolisian proaktif dan preventif – meliputi sejumlah tema yang terkait dengan mandat kepolisian, antara lain: (a) pemeliharaan ketertiban dan keamanan; (b) penegakan hukum; dan (c) perlindungan dan pelayanan rakyat. Pelatihan ini terdiri dari 14 sesi dan diharapkan akan menjangkau sekitar 1,200 polisi wanita pada akhir tahun 2014.

Polri membuka kuota untuk merekrut 17,000 perwira polisi baru tiap tahunnya. Pada tahun 2013, persentase kuota rekrutment polisi wanita hanya berkisar di angka 3%. Persentase ini, secara

menakjubkan, meningkat menjadi 43% pada tahun 2014. Menyadari bahwa pemerintah Indonesia menginginkan agar angkatan polisi lebih mencerminkan masyarakat, pelatihan Polwan oleh IOM menopang arah kebijakan Polri dalam menguatkan peranan perempuan di dalam kepolisian.

Pelatihan ini terdiri dari 14 sesi dan diharapkan akan menjangkau sekitar 1,200 polisi wanita pada akhir tahun 2014.

Pelatihan Polwan, Pontianak, Kalimantan Barat, 22 Mei 2014

Hingga saat ini, Polri memiliki 500 polisi pelatih yang akan menyelenggarakan pelatihan sendiri.

Page 4: iom indonesia kerjasama iom - polri

14 K E R J A S A M A I O M - P O L R I

For further information, please contact:IOM in Indonesia

Steve Hamilton, Deputy Chief of MissionSampoerna Strategic Square, North Tower Floor 12A

Jl Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930, IndonesiaTel +62.21.5795.1275 Fax +62.21.5795.1274

The batik fabric design used in the IOM Indonesia newsletter banner is courtesy of Batik Kebon Indah – an IOM livelihood beneficiary under the Java Reconstruction Fund Programme in 2008-2011.

Kebon was among 4,300 micro and small enterprises (MSE) in the earthquake-affected provinces of Yogyakarta and Central Java, assisted by IOM Indonesia. The Indonesian Batik is designated by

UNESCO as a Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Beyond supporting the revitalization of local economic development in areas of high migration pressure at post-disaster, IOM

Indonesia has also contributed to the preservation of Indonesia’s greatest cultural heritage.