interaksi stakeholder dalam perumusan kebijakan parkir ...journal.unair.ac.id/filerpdf/145-155 ahmad...

145

* Mahasiswa S 1 Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Interaksi Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan ParkirBerlangganan di Kabupaten Sidoarjo

Ahmad Mursyid Juhansya*

Abstrak

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakanhal terpenting dari kebijakan publik karena dalam proses perumusan kebijakan terdapat interaksi politikantar stakeholder. Masing-masing stakeholder tersebut memiliki kepentingan yang diperjuangkan denganpada akhirnya terdapat pihak yang menang dan pihak yang kalah. Parkir berlangganan di Sidoarjo telahdilaksanakan secara optimal sejak tahun 2009 dan kemudian pada akhir tahun 2011 Pemkab Sidoarjobersama dengan DPRD Sidoarjo merumuskan kembali kebijakan parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2Tahun 2012Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, datayang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan pada saat penelitian denganstakeholder dalam perumusan kebijakan parkir berlangganan dan hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisiskemudian ditarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perumusan kebijakan parkir berlangganan di Sidoarjoini menunjukkan beberapa temuan data, pertama adalah latar belakang perumusan kebijakan parkirberlangganan di Sidoarjo ini merupakan inisiatif dari eksekutif dengan mempertimbangkan aspekekonomi dalam hal ini sebagai peningkatan PAD dengan mengabaikan tuntutan masyarakat sehinggaperumusan kebijakan parkir berlangganan ini bersifat elitis, yang mana tingkat kepuasan masyarakatrendah. Temuan data yang kedua bahwa parkir berlangganan memberikan sumbangan PAD yang besar bagiKabupaten Sidoarjo akan tetapi masyarakat, juru parkir serta pengusaha parkir di kawasan Sidoarjomerasa dirugikan dengan telah diundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur ketentuantentang parkir berlangganan.Kata Kunci: Stakeholder, Perda, Kepentingan, Parkir berlangganan

AbstractPolicy formulation is one stage in public policy. Policy formulation is the most important stage of public policybecause the policy formulation process there is a political interaction among stakeholders. Each of stakeholderhas interests that fought, in the end there are those who win and those who lose. Parkir berlangganan inSidoarjo has been implemented optimally since2009 and then at the end of 2011 along with the local government of Sidoarjo and DPRD Sidoarjo redefinedparkir berlangganan policy in the Perda No. 2 of 2012 on the Implementation of parking in the district ofSidoarjo.This research used qualitative methods, the data obtained based on interviews and secondary data obtainedduring the research with stakeholders in policy formulation parkir berlangganan and interviews were pro-cessed and analyzed and then draw conclusions to answer the research questions.The results showed that parkir berlangganan policy background in Sidoarjo shows some of the findings ofdata, the first is background of parkir berlangganan policy in Sidoarjo is an initiative of the executive toconsider the economic aspect in this case as an increase in revenue by ignoring the demands of the community,so that formulation of parkir berlangganan policy is use elitist policy model, which is a low level of communitysatisfaction. The finding that the parking data both subscription revenue contributed great for local govern-ment of Sidoarjo, but the community in Sidoarjo, juru parkir in the parkir berlangganan area, and the entrepre-neur of parking in Sidoarjo feel disadvantaged by Perda No. 2 Tahun 2012 which have some parkir beranggananregulations..

Keywords: Stakeholders, Perda, interest, Parkir berlangganan.

Jurnal Politik Muda, Vol. 1, No. 1, Oktober-Desember 2012, hal 145-155146

PENDAHULUANKEBIJAKAN PUBLIK DAN OTONOMIDAERAH

Kebijakan Publik merupakan upaya dariPemerintah guna mengatasi permasalahanyang berkembang serta untuk memenuhikebutuhan publik maupun tuntutan publik.Definisi kebijakan publik tersebutmenggambarkan bahwa objek atau sasarandaripada suatu kebijakan publik adalahmasyarakat/publik. Berkembangnya konsepotonomi daerah membuat masing-masingpemerintahan daerah memiliki peran lebihterhadap pembangunan daerahnya maupunpemenuhan kebutuhan masyarakat. Konsepotonomi daerah menyatakan bahwa masing-masing pemerintah daerah mengurus sendiriurusan rumah tangga daerah masing-masing.Upaya Pemerintah Daerah dalam mengurusurusan daerahnya tersebut memerlukanadanya kebijakan- kebijakan PemerintahDaerah dalam menyelesaikan permasalahanpublik.

Dalam menjalankan fungsipemerintahannya, Pemerintah Daerahmemerlukan sumber dana. Sumber danapemerintah daerah bisa berasal daripendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak danretribusi daerah; bagian dana perimbanganseperti dana bagi hasil, dana alokasi khusus,dan dana alokasi umum; serta lain-lainpendapatan yang sah seperti dana hibah ataudana darurat. Penerapan konsep otonomidaerah membawa konsekuensi yakniPemerintah Daerah tidak lagi bergantungkepada dana bantuan dari Pemerintah Pusatkarena Pemerintah Daerah memiliki peran riilterhadap pelaksanaan pemerintahan di daerahmasing-masing. Sektor pendapatan asli daerah(PAD) merupakan sektor yangmemungkinkan bagi Pemerintah Daerah untukberinovasi guna mendapatkan sumber danayang diperlukan. Saat ini, masing-masingPemerintahan Daerah berupayameningkatkan anggaran pendapatan daerahdari sektor pendapatan asli daerah (PAD)dengan asumsi bahwa tingkat kemandiriansuatu daerah dapat diukur dari tinggirendahnya proporsi pendapatan asli daerahterhadap total penerimaan daerah (TPD).

PARKIR BERLANGGANAN DI KABUPATENSIDOARJO

Kabupaten Sidoarjo memiliki inovasiterkait dalam peningkatan pendapatan aslidaerah, salah satunya dilakukan dengankebijakan retribusi parkir berlangganan.Retribusi merupakan pungutan daerah sebagaipembayaran atas pemberian layanan tertentuyang khusus disediakan dan/atau diberikanoleh Pemerintah Daerah untuk kepentinganorang pribadi/badan. Parkir berlanggananadalah penggunaan pelayanan parkir baik ditepi jalan umum maupun di tempat khususparkir yang pembayarannya secaraberlangganan. Pembayaran retribusi parkirberlangganan dilakukan setiap setahun sekalipada bersamaan dengan pembayaran pajakkendaraan bermotor di SAMSAT Sidoarjo.Besaran biaya yang dibayarkan berbeda-bedatergantung pada jenis kendaraan bermotor.

Pada awalnya, Pemerintah KabupatenSidoarjo memangdang bahwa sektor parkirmemiliki potensi menjadi sumber dana yangbagus apabila dikelola sendiri oleh pemerintahsehingga terdapat dua keuntungan yang dapatdirasakan sekaligus, yakni pendapatan bagiKabupaten Sidoarjo yang meningkat sertapenataan parkir yang lebih rapi. Pada tahun2006, Pemerintah Kabupaten Sidoarjomengundangkan Perda Nomor 1 Tahun 2006Tentang Retribusi Parkir, dalam Perda iniditerangkan adanya ketentuan membayarretribusi parkir secara berlangganan.Perumusan Perda Nomor 1 Tahun 2006 inisempat ditentang oleh juru parkir yangbertugas di wilayah Sidoarjo karena akanmematikan pekerjaan mereka, paling tidakpenghasilan mereka akan berkurang daripadasaat pelaksanaan parkir non-berlangganan.Sebagaimana diketahui bahwa untukkendaraan bermotor roda dua pembayaranretribusi parkir berlangganan adalah senilai25ribu rupiah, untuk roda 4 senilai 50ribu ru-piah dan roda lebih dari 4 senilai 60 ribu dandibayarkan tiap tahun dan tidak perlumembayar lagi pada saat parkir di kawasanparkir berlangganan. Juru parkir di kawasanparkir berlangganan diangkat sebagai pegawaiDinas Perhubungan dan sudah mendapatkangaji sekitar 700 ribu rupiah.

Pelaksanaan parkir berlangganan inimemberikan sumbangan pendapatan yangcukup besar terhadap pendapatan asli daerah(PAD) Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan datadari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

147Ahmad Mursyid Juhansya: Interaksi Stakeholder dalam Perumusan Kebijakan Parkir

Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab.Sidoarjo pendapatan dari retribusi parkirberlangganan pada tahun 2011 mencapai Rp20.258.103.000 sedangkan pada tahun 2010mencapai 18 Miliar dan pada tahun 2012sampai dengan tanggal 30 April telah mencapai6 miliar rupiah, dan apabila dibandingkandengan pendapatan parkir konvensional (non-berlangganan) perbedaannya terlihat sangatjauh. Pendapatan parkir konvensional untuktahun 2010 hanya 108 juta rupiah, kemudianpada tahun 2011 hingga 30 April 2012pendapatan dari parkir konvensional hanyamencapai 13 juta rupiah dan 36 juta rupiah.

Pelaksanaan parkir berlanggananmenjadi sorotan dari masyarakat yang merasakurang puas dengan kinerja pelaksana dariparkir berlangganan. Masyarakat Sidoarjomengeluhkan mengenai tingkah laku jukiryang dianggap masih sering memungut biayaparkir meskipun berada di kawasan parkirberlangganan padahal masyarakat telahmembayar sejumlah uang sesuai ketentuansecara berlangganan untuk retribusi parkirsecara berlangganan. Sejumlah masyarakat,LSM, dan beberapa fraksi di DPRD KabupatenSidoarjo mengatakan apabila tidak adaperubahan menjadi lebih baik maka peraturanmengenai parkir berlangganan dicabut saja.

Pihak jukir tidak mau disalahkan terkaitkeluhan masyarakat, kepada Jawa Pos (JawaPos, 6 Januari 2012) mereka mengatakanbahwa pihaknya harus setor kepada pemiliklahan yang masih kerap memintah jatahkarena parkir di lahan yang diklaim sebagaimiliknya tersebut, sehingga jukir-jukir masihharus berbagi dengan pemilik lahan. Salahseorang jukir mengaku setoran kepada pemiliklahan bisa mencapai 3.5 juta per bulan sehinggademi mencukupi target tersebut tidak jarangdia masih harus memungut kembali biayaparkir kepada pengguna parkir di kawasanberlangganan.

Selama kurang lebih enam tahunpelaksanaan parkir berlangganan sejak PerdaNomor 1Tahun 2006 diundangkan, PemerintahKabupaten Sidoarjo kemudian mengundangkankembali Perda Nomor 2 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Parkir di KabupatenSidoarjo. Berbagai stakeholder yang terlibat,mulai dari Pemerintah Kabupaten, PemerintahProvinsi, Polres Sidoarjo, hingga masing-masing SKPD yang terkait dengan parkir

berlangganan merumuskan hingga akhirnyabisa diundangkan Perda Nomor 2 Tahun 2012tersebut. Stakeholder lain yang terkait denganparkir berlangganan, seperti juru parkir danmasyarakat merasa diundangkannya Perdayang mengatur retribusi parkir berlangganantersebut masih bukan solusi terhadappermasalahan parkir berlangganan.

Permasalahan yang terjadi dalampelaksanaan parkir berlangganan danmerugikan bagi objek kebijakan parkirberlangganan ini, yakni masyarakat,mengundang perhatian peneliti untuk mencarijawaban atas latar belakang dari perumusanaturan mengenai parkir berlangganan padaPerda Nomor 2 Tahun 2012 serta interaksiantar stakeholder yang terkait dengan masalahparkir berlangganan ini. Tujuan yangdiharapkan adalah dapat mengetahui latarbelakang diundangkannya aturan mengenaiparkir berlangganan dalam Perda Nomor 2Tahun 2012 serta menemukan interaksi antarstakeholder yang terkait dengan parkirberlangganan.

KAJIAN TEORIFORMULASI KEBIJAKAN: MODEL ELIT &MODEL RASIONAL KOMPREHENSIF

Mengenai perumusan kebijakan publik,peneliti memaparkan dua macam model dalamperumusan kebijakan yang mungkindigunakan perumusan Perda Nomor 2 Tahun2012, yakni formulasi kebijakan menggunakanmodel elit dan menggunakan model rasional-komprehensif.

Model elit dalam formulasi kebijakanberangkat dari teori elit yang menyatakanbahwa kebijakan publik merupakan refleksidari kepentingan para elit pembuat kebijakan.Menurut model elit bahwa kebijakan publikyang mencerminkan nilai-nilai kepentinganrakyat hanyalah mitos dan bukan merupakanrealitas kehidupan masyarakat demokrasi.Thomas R. Dye mengatakan bahwamasyarakat memiliki perilaku apatis dantidak memiliki informasi yang cukupmengenai kebijakan publik, sehingga yangterjadi adalah opini-opini yang dikeluarkanoleh para elit pembuat kebijakan yangmendorong masyarakat beropini mengenaipermasalahan dan kebijakan yang diperlukan


yang berarti bahwa para elit membentuk opinimasyarakat dan bukan opini masyarakatmembentuk opini elit pembuat kebijakan.Semakin tinggi kadar elit dalam suatu kebijakansemakin besar pula keresahan masyarakatterhadap suatu kebijakan.

Model yang kedua adalah model rasionalkomprehensif, yang menggambarkan bahwapara elit pembuat kebijakan cenderungmemperhitungkan untung-rugi dalampelaksanaan sebuah kebijakan. Semakin besardampak kerugian dalam pelaksanaan suatukebijakan maka kecil kemungkinan kebijakantersebut akan diundangkan. Salah satu elemendalam model perumusan kebijakan rasional-komprehensif ini adalah mengenai kalkulasiuntung-rugi penerapan suatu kebijakan sertapemilihan terhadap kebijakan yang dirasamemberikan dampak keuntungan lebih besardaripada alternatif kebijakan lainnya.

PEMBAHASANPARKIR BERLANGGANAN DALAM PERDANOMOR 2 TAHUN 2012

Pelaksanaan parkir berlangganan diKabupaten Sidoarjo yang menimbulkangejolak di beberapa golongan stakeholder,terutama masyarakat, merupakan akibat dariadanya tarik menarik kepentingan antarastakeholder yang terkait dengan retribusiparkir berlangganan. Kebijakan publik dapatdipahami sebagai sarana untuk perebutansumber-sumber kekuasaan (politik, ekonomiserta berbagai sumber lainnya yang bisadiperebutkan dalam perumusan kebijakan).Kebijakan pembayaran retribusi parkirsecara berlangganan oleh PemerintahKabupaten Sidoarjo merupakan saranaperebutan sumber-sumber kekuasaantersebut antar masing-masing stakeholder.Stakeholder yang terkait dalam parkirberlangganan antara lain adalah PemkabSidoarjo, DPRD Kabupaten Sidoarjo,masyarakat Sidoarjo serta juru parkir kawasanparkir berlangganan, akan tetapi adanya MoUantara Pemkab Sidoarjo dengan DispendaJatim dan Polres Sidoarjo menggambarkanbahwa tidak hanya Pemkab, DPRD,masyarakat serta jukir yang menjadi stake-holder dalam pelaksanaan parkir berlangganan.

Perumusan kebijakan publik merupakanproses politik dimana dalam proses tersebutterdapat kepentingan masing-masing stake-

holder yang harus diamankan sehinggaterdapat interaksi kepentingan antar stake-holder yang terlibat sehingga pada hasilperumusan nanti akan ada pihak/stakeholderyang dikompromi kepentingannya sehinggaakhirnya tidak puas dalam arti lain ialah siapayang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

Parkir berlangganan telah memilikipayung hukum sejak tahun 2006, atau sejakPerda Nomor 1 tahun 2006 diundangkannamun, menurut paparan dari pihak DinasPerhubungan Sidoarjo, pelaksanaan parkirberlangganan mulai diselenggarakan secaraoptimal sejak tahun 2009 karena upaya babatalas babat alas yang menemui kendala karenasolidnya sistem pemilik lahan yang sudah sejaklama berlangsung. Berbagai permasalahanyang terdapat selama kurang lebih 3 tahun darilama pelaksanaan parkir berlangganan diakuioleh pihak Dinas Perhubungan menghadapibanyak kendala, baik itu mengenai pungutanliar oleh juru parkir maupun tuntutan darimasyarakat agar tidak diwajibkan dalammembayar dalam arti lain, masyarakatdiperbolehkan memilih membayar retribusiparkir secara berlangganan atau tidak.

Berbagai penjelasan dikemukakanoleh masing-masing stakeholder dansemua stakeholder sepakat bahwa perumusanparkir berlangganan dalam Perda Nomor 2tahun 2012 ini dipengaruhi oleh factorekonomi, yakni PAD yang besar bagiKabupaten Sidoarjo yang nantinya akandigunakan untuk pembangunan daerah. Aspek-aspek lain seperti aspek politik ditengaraimasih ada, misalnya dengan memanfaatkanmomentum penolakan beberapa fraksi diDPRD terhadap parkir berlangganan yang getolmengatakan menolak parkir berlanggananhanya ketika berada di depan media sebagaibentuk pencitraan terhadap partai mereka jugamengenai pembangunan yang bisa dilakukanPemkab dengan peningkatan PAD dari sectorparkir berlangganan. Selain itu masih ada aspeksosial dan aspek lingkungan, seperti pembinaanjukir agar lebih sejahtera dan teratur dengandiangkat menjadi pegawai Dinas Perhubunganyang menerima gaji tetap setiap bulannya sertatata kota yang lebih teratur dengan pelaksanaanparkir berlangganan.


KEPENTINGAN PARA STAKEHOLDERDinas Perhubungan sebagai Pihak

eksekutif tentu berkepentingan terhadappelaksanaan parkir berlangganan karenasumbangan dana yang menjanjikan dari sectorini sehingga pihak Dinas perhubunganmenjanjikan pelayanan yang lebih baik terkaitdengan parkir berlangganan. Perda nomor 2Tahun 2012 yang dianggap masyarakat tidaksesuai dengan keinginan masyarakat menurutDinas Perhubungan dirasa sebagai tuntutankarena adanya UU No. 28 Tahun 2009 yang jugadiamini oleh pihak DPPKAD Sidoarjo sertaKetua Pansus retribusi parkir, Adhi Samsetyo.

Pihak DPRD Sidoarjo yang padaawalnya banyak yang tidak setuju mengenaipelaksanaan parkir berlangganan ketikadikonfirmasi mengatakan hal yang sama.Menurut Adhy Samsetyo, sikap awa dewansemuanya sama, tidak setuju denganpelaksanaan parkir berlangganan akan tetapibeliau mengatakan bahwa adanya MoU antaraPemkab Sidoarjo, Dispenda Jatim serta PolresSidoarjo mengakibatkan DPRD tidak punyapilihan lain sehingga mau tidak mau Perdatersebut digedok. Selain itu, DPRD pada saat itumenangani berbagai macam Perda yangmenuntut untuk segera disahkan, sebagaicatatan bahwa terdapat 10 Raperda yangmenunggu untuk disahkan sehingga DPRDtidak bisa focus terhadap masalah parkirberlangganan saja. DPRD juga mengatakanbahwa sebenarnya Perda tersebut bukanmerupakan Perda yang diinginkan melainkanPerda inisiatif dari eksekutif.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwakebijakan public merupakan saranaperebutan sumber-sumber kekuasaan baik ituaspek ekonomi, politik maupun aspek-aspeklainnya. Pada kasus parkir berlangganan diSidoarjo ini, para pengusaha yang bergerak dibidang parkir merupakan pihak yangdikalahkan kepentingannya denganpelaksanaan kebijakan parkir berlangganan.Pelaksanaan parkir berlangganan yang diaturdan dikelola oleh Pemerintah berartimematikan sumber pendapatan parapengusaha parkir. Salah seorang pengusahaparkir yang juga anggota DPRD, UnggulPrabowo, mengatakan bahwa domain-domainyang bisa dikelola oleh masyarakat sebaiknyapemerintah tidak perlu ikut campur dancukup bertindak sebagai pengawas saja.

Menurut beliau Pemkab Sidoarjo terlihat lucuapabila terlibat persaingan yang berujung padakompetisi menang-kalah denganmasyarakatnya sendiri.

Stakeholder yang juga merupakan objekkebijakan dan merasa paling dirugikan adalahmasyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjomenyerap sumber daya dari masyarakat akantetapi tidak melakukan pelayanan yangmaksimal untuk memenuhi tuntutanmasyarakat yang menginginkan adanyaperbaikan. Pihak DPRD dalam setiapkesempatan bertemu konstituennya dalamprogram jaring aspirasi masyarakat selaludikeluhkan mengenai parkir berlangganan.Begitu pula kolom pengaduan dari PemkabSidoarjo maupun Dinas Perhubungan yangselalu dibanjiri dengan tuntutan dan aspirasimasyarakat mengenai parkirberlangganan. Diundangkannya Perda Nomor2 tahun 2012 ini ternyata dianggap merugikanbagi masyarakat, karena tidak adanyaperubahan/perbaikan terkait dengan parkirberlangganan. Tuntutan untuk mencabutaturan tentang parkir berlangganan ataupunsekedar mensunnahkan pembayaranretribusi parkir secara berlangganan tidaksecara tegas diakomodir dalam Perdatersebut, sehingga masyarakat merasa akantetap membayar dan tidak menikmati fasilitasdengan kata lain dirugikan.

Juru Parkir tidak mau disalahkan terkaitcomplain dan tuntutan masyarakat mengenaipelaksanaan parkir berlangganan. Para jukirmenilai bahwa mereka tidak memaksa bagipengguna parkir di kawasan berlanggananuntuk membayar akan tetapi apabila ada yangmember mereka menerima. Penuturanberbeda diberikan oleh salah seorang jukir dikawasan Jl. Gajah Mada, jukir ini mengaminibahwa tidak memaksa pengguna jasa parkiruntuk membayar akan tetapi mereka“berusaha untuk dibayar”. Usaha tersebutdilakukan misalnya dengan menarik simpatipengguna jasa parkir seperti memberikan alaspada jok sepeda motor yang sedang parkir.

Para jukir ini sepakat bahwa pelaksanaanparkir berlangganan merugikan mereka,alasannya jelas pendapatan mereka yang turun.Sebulan para jukir ini digaji 700 ribu rupiahnamun mereka masih harus membaginyadengan pemilik lahan/bos mereka. Bagi hasilantara jukir dengan pemilik lahan tadi juga


masih belum cukup, para jukir ini juga mengakugaji mereka kerap dipotong oleh pihak Dinas.Para juru parkir ini juga menuturkan bahwadalam rapat ataupun pembahasan mengenaiparkir berlangganan, mereka tidak pernah tahukarena yang dipanggil oleh SKPD merupakanbos/pemilik lahan mereka

Stakeholder selajutnya adalah DispendaJatim dan Polres Sidoajo. Dispenda Jatimmenyediakan tempat bagi pembayaranretribusi parkir berlangganan sedangkanPolres membantu dan mengawal pelaksanaanparkir berlangganan di Sidoarjo. Dua stake-holder ini mendapatkan dana bagi hasil daripelaksanaan parkir berlangganan masing-masing 13% untuk Dispenda Jatim serta 5%untuk Polres Sidoarjo.

IMPLIKASI POLITIK PARKIRBERLANGGANAN

Berkaitan dengan penyelenggaraanparkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjosudah barang tentu menimbulkan dampakyang beragam baik dampak sosial, ekonomihingga dampak politik. Penyelenggaraan parkirberlangganan di Kabupaten Sidoarjo mulaidilaksanakan secara efektif pada 2009,setidaknya itulah yang diceritakan olehKepala UPT Parkir Dinas PerhubunganKabupaten Sidoarjo, Abu DardakPerumusanPerda Nomor 2 Tahun 2012 TentangPenyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjomemiliki beberapa implikasi terhadap parastakeholder yang terlibat baik terlibat padasaat perumusan hingga pelaksanaan parkirberlangganan di Kabupaten Sidoarjo.Implikasi yang terjadi dengandiundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012apabila mengacu pada pelaksanaan parkirberlangganan selama tiga tahun pelaksanaanberdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2006 adalahpeningkatan pendapatan asli daerah (PAD).Bahkan mungkin karena dianggap sangatpotensial dan menguntungkan daripadapenyelenggaraan parkir non-berlanggananmaka seperti ada kesan bahwa parkirberlangganan ini digandoli oleh PemerintahKabupaten Sidoarjo.

Sehingga dengan penyelenggaraan selamakurang lebih tiga tahun tersebut kemudianPerda retribusi parkir dianggap layak dikaji.Selain itu adanya tuntutan dari masyarakat yangbanyak mengeluh terkait dengan pelayanan

yang diberikan dalam penyelenggaraan parkirberlangganan dan kemudian ditambah denganadanya UU Nomor 28 Tahun 2009 kemudianPerda mengenai retribusi parkir dibahaskembali sehingga kemudian Perda Nomor 2Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Parkir diKabupaten Sidoarjo diundangkan. PerumusanPerda Nomor 2 Tahun 2012 tersebut akanmenimbulkan implikasi-implikasi terhadappelaksanaan parkir berlangganan danimplikasi tersebut diantaranya adalah

PENINGKATAN PADSebagaimana telah dijelaskan pada sub

bab sebelum-sebelumnya bahwa latarbelakang perumusan parkir berlanggananyang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012ini banyak pihak yang telah diwawancaraimengatakan latar belakang ekonomi dengankata lain aspek yang dipertimbangkan dandijadikan sebagai acuan perumusan parkirberlangganan ini adalah mengenai penyerapanpendapatan asli daerah. Perhitungan iniberdasarkan pelaksanaan parkir berlangganandi Sidoarjo sejak tahun 2009 bahwa tiaptahunnya pendapatan asli daerah dari sektorretribusi parkir meningkat dan bahkanperbandingan dengan sektor parkir non-berlangganan selisih sangat jauh.

Diundangkannya pasal yang mengaturtentang parkir berlangganan pada PerdaNomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telahdijelaskan memiliki latar belakang ekonomiyang sangat kuat, dimana ada kesan bahwaPemerintah Kabupaten Sidoarjo berat untukmencabut parkir berlangganan karena potensipendapatan asli daerah yang bisa didapatkandengan pelaksanaan parkir berlangganan,sehingga implikasi yang ada dengandiundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012salah satunya adalah peningkatan pendapatanasli daerah. Tanggapan Pemerintah KabupatenSidoarjo dari pihak eksekutif tercermin ketikapeneliti bertanya kepada kepala UPT ParkirDinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjomengenai bagaimana tanggapan beliaumengenai parkir berlangganan. Beliaumenjelaskan bahwa pelaksanaan parkirberlangganan memberikan sumbangan yangcukup signifikan terhadap pendapatan aslidaerah (PAD). Sehingga Pemkab Sidoarjomemiliki pendapatan asli daerah yang lebih


besar dari pelaksanaan parkir berlangganandibandingkan dengan pelaksanaan parkir non-berlangganan di Kabupaten Sidoarjo.sebagaimana diungkapkan beliau.

Berdasarkan penjelasan mengenai stake-holder parkir berlangganan diatas kemudiandapat disimpulkan bahwa latar belakangperumusan parkir berlangganan dalam PerdaNomor 2 Tahun 2012 lebih kental pada factorekonomi dimana pihak Pemkab Sidoarjoterkesan mengejar nominal PAD namunmengabaikan hak-hak masyarakat yang sudahmembayarkan kewajiban mereka setiaptahunnya. Aspek-aspek lain seperti politikdan sosial juga turut mewarnai kebijakanparkir berlangganan ini. Aspek politik adalahbagaimana pencitraan yang dilakukan olehsebagian fraksi di DPRD yang hanya getolmengatakan menolak parkir berlangganan didepan media namun berbeda sikap pada saatrapat serta bagaimana upaya pembangunanyang bisa dilakukan oleh Pemkab denganpeningkatan PAD dari sector parkirberlangganan. Aspek sosial bisa digambarkanbagaimana pembinaan yang dilakukan olehPemkab terhadap juru parkir di Sidoarjo. Aseklainnya bisa berupa penataan lingkungan yangdiharapkan dengan pelaksanaan parkirberlangganan agar lebih teratur dalam tata kota.

PELAYANAN PUBLIKImplikasi berikutnya adalah mengenai

pelayanan publik yang diberikan, lebih baikatau justru makin tidak baik. Sebagaimanadiketahui bahwa pelayanan oleh juru parkirmerupakan faktor yang banyak dikeluhkanoleh masyarakat karena masih seringnyamasyarakat pemilik kendaraan bermotorberplat nomor W Sidoarjo ditarik ongkosparkir lagi meskipun telah membayar secaraberlangganan selama setahun. Dansebagaimana banyak disuarakan olehmasyarakat dan beberapa informan bahwaparkir berlangganan ini merupakan programyang bagus karena seharusnya lebihmenguntungkan masyarakat karena biayayang dikeluarkan lebih murah dan bisa lebihhemat akan tetapi pelaksanaan di lapanganiniah yang kemudian dituntut oleh masyarakatagar Perda mengenai parkir berlangganan inidicabut saja karena masyarakat masih harusmembayar kepada jukir ketika parkir dikawasan parkir berlangganan. Masyarakat

sendiri memandang bahwa pelayanan jukirdi kawasan parkir berlangganan ini akantetap menarik ongkos parkir dan jukir jugasempat memaparkan bahwa sebenarnyamereka tidak memaksa menarik akan tetapimengharapkan adanya keikhlasan daripengguna parkir karena bayaran mereka yanghanya 700 ribu rupiah, itupun belum termasukpotongan serta setoran kepada pemilik lahansehingga jukir tersebut mau tidak mauberusaha untuk membuat para penggunaparkir tersebut merasa kasihan, salah satucaranya adalah dengan menaruh kardus di atasjok motor kendaraan yang parkir. Sementaramenurut Adhi Samsetyo, jukir itu sebenarnyatidak maksa untuk bayar ongkos parkir, namunmasyarakat dianggap oleh beliau ewoh-kepeweoh sehingga kalo tidak memberidengan sendirinya masyarakat penggunaparkir berlangganan merasa tidak enak karenasanksinya tegas dari Pemerintah. Sementaramenurut Pak Unggul Prabawa yangmerupakan mantan pengusaha swastapengelola parkir di Kabupaten Sidoarjo, bahwadi Indonesia terdapat budaya sungkan sehinggamasyarakat merasa tidak enak apabila tidakmember kepada jukir dan beliau jugamenanyakan apakah jukir ini dilibatkan padasaat perumusan. Apakah jukir ini juga ditanyamengenai keinginannya dengan pelaksanaanparkir berlangganan, minta gaji berapasehingga bila ditanya dan dipenuhi keinginantersebut mungkin jukir juga akan memberikanpelayanan yang baik. Sebenarnya jukir inimerasa dirugikan dengan pelaksanaan parkirberlangganan karena pendapatan merekaberkurang apabila dibandingkan denganpelaksanaan parkir non-berlangganan,sehingga karena yang berlaku saat ini adalahparkir berlangganan, para jukir ini hanya bisamengharapkan keikhlasan para penggunaparkir mengingat mereka juga harusmembiayai keluarga dan dengan gaji 700riburupiah yang belum termasuk potongan dansetoran untuk pemilik lahan maka sisanyatinggal sedikit sekali, dengan kata lain jukir inidirugikan dengan adanya parkir berlangganan.Masyarakat sendiri sebagai pihak yangmengeluhkan bahwa mereka dirugikan olehpelayanan jukir juga merupakan pihak yangdirugikan dengan adanya parkir berlangganan,hal ini sebenarnya berkaitan dengan rasasungkan, rasa tidak enak terhadap jukir dan


demi keamanan juga. Padahal masyarakat inisetiap tahunnya sudah membayar sejumlahyang ditentukan dalam Perda namun dilapangan masyarakat tidak mendapatkan hak-hak yang dijanjikan.

TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDERPerumusan parkir berlangganan dalam

Perda Nomor 2 Tahun 2012 kemudian akanmembawa implikasi terhadap tingkatkepuasan masing-masing stakeholder. Di satusisi Pemerintah Kabupaten diuntungkandengan banyaknya pendapatan asli daerah(PAD) yang masuk dari retribusi parkirkhususnya dari sektor parkir berlangganandan menurut Pemerintah Kabupaten bahwanantinya yang diuntungkan tetap saja adalahmerupakan masyarakat karena tingginya PADakan digunakan sebagai pembangunan diSidoarjo. Perda Nomor 2 Tahun 2012 yangsudah diundangkan dianggap menguntungkanPemkab karena banyaknya pendapatan yangmasuk ke kas daerah akan tetapi parkirberlangganan yang sebenarnya bisamenguntungkan masyarakat ternyatadianggap merugikan masyarakat.

Pelaksanaan parkir berlanggananmenimbulkan gejolak di kalangan masyarakat,dengan pelaksanaan parkir berlangganan yangberlangsung kurang lebih tiga tahunan sejaktahun 2009 masyarakat banyak mengeluhkantentang adanya tarikan ganda dari jukir. Jadijukir dianggap tidak melayani dengan baikdengan menarik kembali ongkos parkir dikawasan parkir berlangganan sehinggamasyarakat yang sudah memberikankontribusinya berupa pembayaran retribusisetiap setahun sekali merasa dirugikan.Meskipun tidak semua jukir itu memaksa mintaongkos parkir berlangganan, namun memangterdapat semacam budaya sungkanmasyarakat Indonesia kepada jukir sehinggamereka member jukir secara terpaksa karenauntuk keamanan juga. Sehingga dengandiundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012yang masih mengatur ketentuan pembayaranretribusi parkir secara berlangganan membuatmasyarakat ini tidak puas.

Ketidakpuasan masyarakat ini berimbaskepada sikap DPRD Kabupaten Sidoarjo terkaitmasalah parkir berlangganan. Pihak DPRDSidoarjo sebagaimana diungkapkan melaluiKetua Pansus I, Adhi Sasmsetyo, mengatakan

bahwa DPRD tidak menyetujui masalah parkirberlangganan, akan tetapi beliau mengatakanbahwa masalah perumusan kebijakan parkirberlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun2012 itu diatur dalam UU Nomor 28 Tahun2009 bahwasannya boleh membayar secaralangsung/karcis dan boleh secaraberlangganan, lebih lanjut beliaumenambahkan bahwa masalah perumusanparkir berlangganan dalam Perda Nomor

2 Tahun 2012 dikarenakan telah adanyaMoU antara Pemkab Sidoarjo, DinasPendapatan Provinsi Jawa Timur dan PolresSidoarjo yang berlaku selama 10 tahun akantetapi, pihak DPRD terus mengawasi kinerjadari pelayanan yang diberikan DinasPerhubungan dan bila tidak ada perbaikanpihak DPRD siap mencabut pasal/ketentuantersebut.

Pihak jukir sendiri merasa denganpelaksanaan parkir berlangganan sebenarnyamereka dirugikan karena dari segipendapatan mereka hanya bergantung padagaji dari Dinas Perhubungan dan keikhlasanpara pengguna jasa parkir berlangganan.Padahal gaji jukir selama sebulan menurutketerangan Dinas Perhubungan sekitar700ribu rupiah namun berdasarkan penuturansalah satu jukir di kawasan Gajah Madamengatakan bahwa itu belum termasukpotongan yang ada di Dinas Perhubungan danjuga setoran kepada pemilik lahan. Oleh karenaitu, juru parkir ini termasuk pihak yangdirugikan dengan dirumuskannya Perda parkirberlangganan.

Begitu juga dengan pengusaha-pengusahapengelola parkir. Diundangkannya Perda yangmengatur parkir berlangganan berartimengehentikan usaha mereka untuk bisnis disektor parkir. Padahal menurut Pak Unggul,salah satu mantan pengusaha pengelola parkirdi Sidoarjo, Pemerintah tidak perlumenyerobot apa yang bisa dilakukan olehmasyarakat, peran Pemerintah sebaiknyalebih kepada membina saja. Menurutnya lucukalau Pemerintah bersaing dengan rakyatnya.

IMPLIKASI TEORIKebijakan parkir berlangganan

merupakan kebijakan lama yang diatursebelumnya dalam Perda nomor 1 Tahun 2006dan dilaksanakan secara efektif sejak 2009.Pelaksanaan parkir berlangganan selama


kurang lebih tiga tahun tersebut menimbulkangejolak di masyarakat. Masyarakat mengeluhkarena jukir di kawasan parkir berlanggananmasih kerap memungut biaya parkir meskipunparkir di kawasan parkir berlangganan akantetapi, pembahasan Raperda tentang retribusiparkir pada akhir 2011 ternyatamenghasilkan Perda Nomor 2 Tahun 2012yang mengatur kembali ketentuan mengenaipembayaran retribusi parkir secaraberlangganan.

Perumusan kebijakan parkirberlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun2012 ini dipahami oleh PemerintahKabupaten Sidoarjo sebagai upayameningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)Kabupaten Sidoarjo dengan beberapa upayapeningkatan kinerja yang dijanjikan oleh pihakDinas Perhubungan akan tetapi perumusankebijakan parkir berlangganan dalam PerdaNomor 2 Tahun 2012 ini tidak sesuai dengantuntutan dari masyarakat yang dirugikan olehberlakunya parkir berlangganan. Dari sinipeneliti menemukan adanya keterkaitan antaramodel perumusan parkir berlangganan dalamPerda Nomor 2 Tahun 2012 dengan teori elitdalam perumusan kebijakan.

Model elit dalam formulasi kebijakan inididasarkan pada teori elit yang mengatakanbahwa semua lembaga politik dan lembagamasyarakat lainnya tidak bisa dielakkan dandidominasi oleh sekelompok individu yangsangat kuat, yang memanipulasi instrument-instrumen kekuasaan bagi kepentingan mereka.Kebijakan publik dianggap sebagai produk elityang merupakan refleksi dari nilai-nilaikepentingan mereka.

Dalam kasus parkir berlangganan diSidoarjo ini kemudian peneliti menangkapbahwa perumusan parkir berlangganan inisesuai dengan formulasi kebijakanmenggunakan model elit bahwa perumusankembali parkir berlangganan dalam PerdaNomor 2 Tahun 2012 bahwa kebijakan inihanya merupakan produk elit yangmerefleksikan kepentingan kaum elit dalamhal ini pihak yang yang diuntungkan dengandiundangkannya Perda ini seperti PemkabSidoarjo, Dispenda Jatim dan Polres Sidoarjosedangkan kepentingan masyarakatdikalahkan. Semakin elit suatu modelkebijakan maka tingkat kepuasan masyarakatakan semaking rendah. Selain itu, perumusan

parkir berlangganan dalam Perda Nomor 2Tahun 2012 ini juga sesuai dengan modelrasional-komprehensif dimana dalam modelrasional komprehensif ini dijelaskan parapembuat kebijakan lebih termotivasi padakepentingan pribadi maupun kelompokdaripada kepentingan masyarakat dan jugaperumusan kebijakan dalam model rasional-komprehensif ialah berdasarkan hitung-hitungan untung dan rugi daripada penerapansuatu kebijakan dalam masyarakat.Berdasarkan keterangan dan data yang didapatbahwa Pemkab Sidoarjo

menganggap dengan parkir berlanggananmasyarakat lebih diuntungkan dengan biayayang lebih murah serta dampak kepada PADmeningkat secara signifikan.

KESIMPULANAdapun kesimpulan yang dapat diambil

dari penelitian yang telah dilakukan olehpeneliti di lapangan. Pertama, latar belakangperumusan kembali kebijakan parkirberlangganan dalam Perda Nomor 2 Tahun2012, terdapat beberapa macam faktor. Faktorekonomi merupakan faktor yang palingdiperhitungkan karena perumusan parkirberlangganan ini adalah mengenai perebutansumber ekonomi dari lahan parkir antaraPemkab Sidoarjo dengan pihak swasta sertaupaya dari Pemkab Sidoarjo untukmendapatkan PAD yang tinggi daripenyelenggaraan parkir berlangganan. Faktorberikutnya adalah faktor hukum dimanaadanya UU Nomor 28 Tahun 2009 TentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah dirasasebagai suatu tuntutan bagi PemerintahKabupaten Sidoarjo untuk mengundangkanPerda Nomor 2 Tahun 2012 KabupatenSidoarjo serta adanya MoU, antara PemkabSidoarjo, Dispenda Jatim serta Polres Sidoarjoyang berlaku 10 tahun mengakibatkanketentuan mengenai parkir berlangganankembali dimuat dalam Perda Nomor 2 Tahun2012 Kabupaten Sidoarjo.

Kedua, mengenai implikasi politik dariperumusan kebijakan parkir berlangganandalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 terhadappara stakeholder. Diundangkannya Perda yangmengatur tentang parkir berlanggananmemiliki implikasi terhadap masing-masingstakeholdernya. Pemkab Sidoarjo misalnyamendapatkan sumber ekonomi yang besar


jumlahnya demikian halnya dengan DispendaJatim serta Polres Sidoarjo yang mendapatkanbagi hasil dari pemungutan retribusi parkirberlangganan, sedangkan dengandiundangkannya Perda Nomor 2 Tahun 2012yang mengatur ketentuan parkir berlanggananbagi masyarakat berdasarkan tingkat kepuasanmasyarakat mengatakan tidak puas denganpenyelenggaraan parkir berlangganan danapabila disuruh memilih masyarakat lebihmemilih tidak menggunakan parkirberlangganan sedangkan juru parkir kawasanparkir berlangganan juga merasa pendapatanmereka berkurang dengan berlakunya parkirberlangganan. Implikasi bagi pihak swastaparkir di Kabupaten Sidoarjo seperti CV.Hastinapura adalah pihak swasta kehilangansumber-sumber ekonomi yang dulunyamerupakan sumber bagi mereka sehingga kinipihak swasta pengelola parkir hanya dapatmengelola parkir di Sidoarjo apabila memilikilahan milik privat untuk dikelola dandampaknya sebagai pihak yang kalah, CV.Hastinapura saat ini tutup/bubar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budiardjo, Miriam, (1991). Dasar-Dasar IlmuPolitik. Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama. Budiwinarno, (2008). KebijakanPublik: Teori dan Proses. Yogyakarta:Media Pressindo

Dunn, William, (1998). Pengantar AnalisaKebijakan Publik. Yogyakarta : edisi IIGajah Mada

University Press

Horrison, Lisa, (2007). Metodologi PenelitianPolitik. Jakarta : Kencana Pernada Group

Mantra, Ida Bagus, (2004). Filsafat Penelitiandan Metode Penelitian Sosial.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nugroho, Riant (2003). Kebijakan Publik :Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.PT. Elex

Media Komputindo.

Parson, Wayne, (2006). Public Policy :Pengantar Teori dan Praktik AnalisisKebijakan. Jakarta: Kencana Presada Me-dia Group

Suyanto, Bagong dan Sutinah, (2005). MetodePenelitian Sosial: Berbagai Alternatif

Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group

Wibawa, Samodra, (2011). Politik PerumusanKebijakan Publik. Yogyakarta: GrahaIlmu.

Artikel Berita Koran:

Dishub segera perbaiki sistem (2012, 3Januari). Jawa Pos, hal. 33.

Jangan wajibkan parkir berlangganan: sikaptiga fraksi di DPRD Sidoarjo (2012, 11Januari).

Jawa Pos, hal. 37.

Jukir pun diperas: per bulan setor Rp 3,6 juta(2012, 6 Januari). Jawa Pos, hal. 33.

Pemkab-polres harus berani tegas: agar parkirberlangganan dinikmati masyarakat(2012, 9

Januari). Jawa Pos, hal. 33.

Tentukan stop atau lanjut: polres siap bantuamankan parkir berlangganan (2012, 4Januari).

Jawa Pos, hal. 33.

InternetChandra (2010, 14 Juni). Prinsip-Prinsip Re-

inventing Government Menurut DavidOsbourne.

Diakses pada tanggal 19 april 2012 darichandrayudiana.blogspot.com/2010/06/prinsip- prinsip-reinventing-government.html

Interaksi (2012, 8 Juni). Wikipedia [on-line].Diakses pada tanggal 19 April 2012 dari

id.wikipedia.org/wiki/Interaksi

Meuthia. (2012, Januari). OptimalisasiPendapatan dari Retribusi Parkir di


Sidoarjo. Kompasiana [on-line].Diakses pada tanggal 14 April2012 dari http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2012/01/06/optimalisasi-pendapatan-dari-

retribusi-parkir-di-sidoarjo/

Parkir Berlangganan Jadi Polemik (2011, 28Desember). Lantas Polri [on-line].Diakses pada tanggal 14 April 2012 darihttp://lantas.polri.go.id/wps/portal

Pemangku Kepentingan (2011, 31 Oktober).Wikipedia [on-line]. Diakses pada tanggal19 April

2012 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan

Rouf, Abdul. (2011, Desember). Jatah DispendaJatim dan Polres Disunat. Seputar Indone-sia [on-line]. Diakses padatanggal 14 April 2012 darihttp://www.seputar- indonesia.com/edisicetak/content/view/449908/

Peraturan Perundang-undanganPeratutan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor

2 Tahun 2012, Tentang PenyelenggaraanParkir di

Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47Tahun 2011, Tentang Persetujua KerjaSama Fasilitasi Pemungutan RetribusiParkir Berlangganan Pada KantorBersama Kantor Bersama SamsatDengan Pemerintah Kabupaten/Kota DiJawa Timur.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun2009, Tentang Pelayanan Parkir olehPemerintah

Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/1163/404.1.3.2/2010, TentangKawasan Parkir

Berlangganan di Kabupaten Sidoarjo Tahun2010

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor1 Tahun 2006, Tentang Retribusi Parkir

Rancangan Peraturan Daerah KabupatenSidoarjo Nomor Tahun 2011, TentangRetribusi Parkir di Tepi Jalan Umum danRetribusi Tempat Khusus Parkir.

interaksi stakeholder dalam perumusan kebijakan parkir ...journal.unair.ac.id/filerpdf/145-155 ahmad...

Documents