BAB IPENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini, pengetahuan kita mengenal kebudayaan Indonesia sangatlah

kurang, anak muda zaman sekarang lebih megetahui tentang moderanisasi

ketimbang tradisional. Pengaruh kebudayaan luar menyebabkan kurangnya

pengetahuan kita mengenai proses kebudayaan tentang ada di Indonesia.

Kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara

menimbulkan hilangnya rasa persatuan kita baik terhadap sesama maupun

Negara. Masing-masing Individu lebih mementingkan kepentingannya sendiri,

tanpa ada rasa peduli terhadap sesamanya.

Sebagai warga Negara Indonesia yang baik, haruslah memiliki rasa

Integrasi nasional. Yaitu suatu sikaf kepedulian terhadap sesama serta memiliki

rasa persatuan yang tinggi, baik terhadap Bangsa Negara, Agama serta

Keluarga.

Dalam makalah ini, kami ingin menjelaskan tantang makna Integrasi

Nasional, serta penyebab terjadinya integrasi nasional dan upaya yang harus

dilakukan dalam integrasi nasional.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah ada, maka rumusan permasalahatan yang

terkait dengan Integrasi Nasional diantaranya :

1. Definisi Integrasi Nasional menurut bahasa?

       2. Bagaimana Gambaran realitas Indonesia yang plural dan multikultural?

3.  Faktor apa saja yang mendorong Integrasi?

4. Faktor apa saja yang dapat menghambat integrasi?

5.  Upaya apa yang harus dilakukan dalam membangun integrasi?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini yang sesuai dari rumusan masalah

diatas,yaitu:

1. Untuk mengetahui pengertian integrasi.

2. Untuk mengetahui gambaran realitas Indonesia yang plural dan multicultural.

3. Untuk mengetahui factor-faktor pendorong integrasi.

4. Untuk mengetahui factor-faktor yang bisa mengancam integrasi.

5. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam membangun integrasi.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan makalah ini diantaranya :

1.  Memperluas cakrawala berfikir kita mengenai masalah-masalah yang ada di

Indonesia.

2.  Sebagai media informasi dalam dunia pendidikan.

BAB IIPEMBAHASAN

A. Pengertian Integrasi Nasional

          Istilah Integrasi Nasional berasal dari dua kata yakni Integrasi dan

Nasional. Menurut istilah Integrasi mempunyai arti sebagai  pembaruan atau

penyatuan, sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat.

Menurut istilah Nasional mempunyai arti sebagai kebangsaan. Yang

meliputi suatu bangsa seperti ciri-ciri nasional, tarian tradisional, perusahaan

nasional. Sehubungan dengan penjelasan kedua istilah diatas, maka integrasi

nasional identik dengan integrasi bangsa yang mempunyai pengertian suatu

proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam suatu

wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Yang harus dapat

menjamin terwujudnya keselarasan dan keseimbangan dalam menapai tujuan

bersama sebagai suatu bangsa.

Integrasi nasional sebagai suatu konsep dalam ikatan  dengan wawasan

kebangsaan dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan pada aliran

pemikiran atau paham integralistik yang berhubungan dengan paham idealisme

untuk mengenal dan memahami sesuatu yang harus dicari kaitannya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti

dua macam, yaitu:

1.  Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok

budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu

identitas nasional.

2.  Secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara

unsur-unsur kebudayaan yang berbeda,

sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat

dan berbangsa.

Perwujudan integrasi nasional masyarakat dan budaya bangsa Indonesia

yang heterogen ( beraneka macam ) itu diungkapkan dalam semboyan

“Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda suku bangsa, agama, budaya

daerah, tetapi tetap satu bangsa.

Istilah Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diungkapkan oleh seorang Empu

terkenal di Kerajaan Majapahit, yaitu Empu Tantular, dalam kitab Sutasoma.

        Di Indonesia istilah integrasi masih sering disamakan dengan istilah

pembauran atau asimilasi, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan.

Integrasi diartikan dengan integrasi kebudayaan, integrasi social, dan pluralisme

social. Sementara pembauran dapat berarti penyesuaian antar dua atau lebih

kebudayaan mengenai beberapa unsur kebudayaan (culutural traits) mereka

yang berbeda atau bertentangan, agar dapat dibentuk menjadi suatu sistem

kebudayaan yang selaras (harmonis).

Dengan demikian Integrasi nasional dapat diartikan penyatuan  bagian-bagian

yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh,

atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi

suatu bangsa (ICCE,2007). Masalah integrasi nasional di Indonesia  sangat

kompleks  dan multidimensional. Untuk mewujudkan deperlukan keadilan

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku,

agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya upaya membangun

keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya

membangun dan membina stabilitas politik disamping upaya lain seperti

banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan

mekanisme parlemen.

Dengan demikian upaya integrasi nasional dengan strategi yang mantap perlu

dilakukan terus agar terwujud integrasi bangsa Indonesia yang diinginkan. Upaya

pembangunan dan pembinaan integrasi nasional ini perlu, karena pada

hakikatnya integrasi nasional tidak lain menunjukkan tingkat kuatnya kesatuan

dan persatuan bangsa yang diinginkan (Mahfud, 1993). Pada akhirnya persatuan

dan kesatuan bangsa inilah yang dapat lebih menjamin terwujudnya negara yang

makmur aman dan tenteram. Jika melihat konflik yang terjadi di Aceh, Ambon,

Kalimantan Barat, dan Papua merupakan cermin dari belum terwujudnya

integrasi nasional yang diharapkan selama ini.

Jika pada masa Orde Baru, ancaman terbesar bagi integrasi nasional

cenderung datang dari akumulasi kekecewaan daerah terhadap pusat, atau

konflik yang bersifat  vertical, maka dewasa ini, kekerasan dan konflik horizontal

menjelma menjadi ancaman serius bagi integrasi nasiona. Kuatnya tradisi

dominasi kekuatan politik otoriter selama 32 tahun sebagai pemaksa utama

integrasi nasional menimbulkan kekhawatiran besar atas kemampuan bangsa ini

untuk secara demokratis mengelola perbedaan dan mengatasi konflik internal.

Untuk keluar dari berbagai komplikasi permasalahan mengenai konflik dan

integrasi nasional, perlu deteliti sisi lain dari konflik menurut Dahrendorf, yaitu

bahwa konflik juga dilihat sebagai mekanisme alamiah dalam konteks

rekonstruksi social untuk mencari keseimbangan baru dalam masyarakat.

Karenanya, jika mengacu kepada sisi tersebut, analisis terhadap, konflik

kekerasaan yang kini terjadi dapat diarahkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur

disintegrasi, serta kemudian menghilangkan unsure-unsur tersebut guna

mencapai keseimbangan baru baru. Unsur-unsur disintegratif yang paling

menonjol dewasa ini seperti yang telah diurai diatas adalah menonjolnya sifat

ekstrimitas, deficit kepercayaan social dan ambruknya nilai-nilai kemanusiaan.

Unsur-unsur disintegratif  tersebut hanaya dapat dihilangkan dengan cara

melakukan proses transformasi konflik, yaitu menyalurkan energy negatif 

kepada saluran-saluran alternatif yang akan mengelola konflik tersebut.

Karenanya, untuk mengatasi komplikasi antara konflik kekerasan, politik identitas

dan konsolidasi demokrasi, diperlukan komitmen politik dari para elit politik untuk

memulai suatu projek jangka panjang, merumuskan suatu cetak biru mengenai

strategi dan taktik proses nation building untuk membangun kultur baru bangsa

yang mengapresiasi perbedaan sebagai modal social dan mencetak generasi

yang terinspirasi oleh kata-kata bijak dai Voltaire (1694-1778): I datest what you

say but will defend to the death your right to say it.

B. Gambaran Realitas Indonesia yang Plural dan Multikultural

Manusia hidup dalam reliatas yang plural, hal yang sama juga pada

masyarakat Indonesia yang majemuk (plural society). Corak masyarakat

Indonesia adalah berBihneka Tungal Ika, bukan lagi keanekaragaman suku

bangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang

berada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk, seperti

Indonesia dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam

masyarakat.

Masyarakat yang plural merupakan “belati” bermata ganda dimana

pluralitas sebagai rahmat dan sebagai kutukan. Pemahaman pluralitas sebagai

rahmat adalah keberanian untuk memerima perbedaan. Menerima perbedaan

bukan hanya dengan kompetensi ketrampilan, melainkan lebih banyak terkait

dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh.

Sedangkan pluralitas sebagai kutukan akan menimbulkan sikap penafian

terhadap yang lain, baik individu ataupun kelompok, karena dianggap berbeda

dengan dirinya, dan perbedaan dianggap menyimpang atau salah. Penafian

terhadap yang lain, pada hakekatnya adalah pemaksaan keseragaman dan

menghilangkan keunikan jati diri yang lain, baik individu atau komunitas.

Menurut Suparlan yang mengutip dari Fay,  Jary dan J. Jary dalam acuan

utama masyarakat yang multikultural adalah multikulturalisme, yakni sebuah

ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam  kesedrajatan baik

secara individu ataupun secara kebudayaan.

Multikulturalisme secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950 di

Kanada. Menurut longer oxford directionary istilah “multiculturalme” merupakan

deviasi kata multicultural kamus ini meyetir dari surat kabar di Kanada, Montreal

times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat

multicultural dan multilingual.

Multikulturalisme ternyata bukanlah pengertian yang mudah. Dimana

mengandung dua pengertian yang kompleks, nyaitu “multi” yang berarti plural

dan“kulturalisme” berisi tentang kultur atau budaya. Istilah plural mengandung

arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan sekedar pengakuan akan

adanya hal yang berjenis-jenis tetapi pengakuan tersebut memiliki implikasi

politis, sosial, ekonomi dan budaya. Dalam pengertian tentang multikulturalisme

memiliki dua ciri utama yakni :

1.    kebutuhan terhadap pengakuan (the need of recognition).

2.    legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya.

Masyarakat yang  adil bukanlah hanya menjamin the greatest good for the

greates number yang terkenal dengan prinsip demokrasi. Filsafat Rawls

menekankan arti pada self interest dan aspirasi pengenal dari seseorang.

Manusia dilahirkan tanpa mengetahui akan sifat-sifatnya, posisi sosialnya,

dan keyakinan moralnya, maka manusia tidak mengetahui posisi

memaksimalkan kemampuannya. Maka Rawls mengemukakan dua prinsip

yakni :

1.  Setiap manusia harus memiliki maksimum kebebasan individual dibandingkan

orang lain.

2.  Setiap ketidaksamaan ekonomi haruslah memberikan keuntungan kemungkinan

bagi yang tidak memperoleh keberuntungan.

            Menurutnya institusional yang menjamin kedua prinsip tersebut adalah

demokrasi konstitusional.

Azyumardi Azra mengatakan, bahwa konsep kerangka masyarakat

multikultural dan multi kulturalisme secara subtantif tidaklah terlalu baru di

Indonesia dikarenakan jejaknya dapat ditemukan di Indonesia, dengan prinsip

negara ber-Bhenika Tunggal Ika, yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah

masyarakat multikultural tetapi masih terintregrasi ke-ikaan dan persatuan.

Walaupun multikulturalisme telah digunakan oleh para pendiri bangsa

dalam rangka mendisein kebudayaan bangsa Indonesia, tetapi bagi orang 

Indonesia multikulturalisme adalah konsep yang  asing. Konsep multikulturalisme

tidaklah sama dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau

kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena konsep

multikulturalisme menekankan keanekaragaman dan kesederajatan.

Multikulturalisme harus mau mengulas berbagai permasalahan yang

mengandung ideologi, politik, demokrasi, penegakan hukum, keadialan,

kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti golongan minoritas,

prinsip-prinsip etika dan moral dan peningkatan mutu produktivitas.

Multikulturalisme bukanlah sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi

yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai etika tegaknya demokrasi,

HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakat. multikulturalisme sebagai ideologi

tidaklah berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme

memerlukan konsep bangunan untuk dijadikan acuan guna memahami

mengembangluaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memahami

multiklturalisme, diperlukan landasan pengetahuan berupa konsep-konsep yang

relevan  dan mendukung serta keberadaan berfungsinya multikulturalisme dalam

kehidupan.

Akar dari multikulturalisme adalah kebudayaan. Kebudayaan yang

dimasudkan disini adalah konsep kebudayaan yang tidak terjadi pertentangan

oleh para ahli, dikarenakan multikulturalisme merupakan sebuah alat atau

wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Oleh karena

itu kebudayaan harus dulihat dari perfektif fungsinya bagi manusia.

C. Faktor-Faktor pendorong  Integrasi

Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut:

a. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.

   b. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia

sebagaimana    dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

c. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia,

sebagaimana  dibuktikanperjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi

kemerdekaan.

d. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana

dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.

e. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi

Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan

Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.

f.  Adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila, dengansemboyan

Bhinneka Tunggal Ika.

g. Pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian

bangsa Indonesia secara turun temurun.

D.Faktor-faktor penghambat integrasi

      Adapun factor-factor penghambat integrasi,sebagai berikut:

a. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor

kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa

daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya.

b. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi

oleh lautan luas.

c. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang

merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari

dalam maupun luar negeri.

d. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil

pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di

masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme

dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa.

e. Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang

menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya

suku bangsa lain.

f. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang

tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun

kontak tidak langsung.

g.Kontak langsung, antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak

tidak langsung, antara lain melalui media cetak (majalah, tabloid), atau media

elektronik (televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau

fasilitas lengkap). 

E. Upaya Membangun Integrasi

Menurut Liddle, suatu integrasi nasional yang tangguh hanya dapat

berkembang apabila[1][2] :

1.   Sebagian besar anggota Masyarakat bangsa bersepakat tentang batas – batas

territorial dari Negara sebagai suatu kehidupan politik dimana mereka menjadi

warganya.

2.   Sebagian anggota masyarakat bangsa bersepakat mengenai struktur

pemerintahan dan aturan-aturan dari pada proses politik  yang berlaku bagi

seluruh masyarakat diatas wilayah Negara.

Dengan perkataan lain, suatu integrasi nasional yang tangguh

akan berkembang di atas konsensus nasional mengenai batas-batas suatu

masyarakat tersebut. Dan harus memiliki :

1.   Kesadaran dari sejumlah orang bahwa mereka bersama-sama merupakan

warga dari suatu bangsa.

2.   konsensus nasional mengenai bagaimana suatu kehidupan bersama sebagai

bangsa harus diwujudkan atau diselenggarakan.

Konsensus nasional mengenai bagaimana kehidupan bangsa harus

diwujudkan atau diselenggarakan  untuk sebagian harus kita temukan dalam

proses pertumbuhan pancasila  sebagai dasar falsafah atau ideology Negara.

Secara yuridis-formal, pancasila sebagai dasar falsafah Negara. Pada tingkat

yang sangat umum telah diterima sebagai kesepakatan nasional serta lahir

bersamaan dengan kelahiran Negara republic Indonesia sebagai Negara yang

merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain.  Di dalam kenyataan, pancasila

menjadi akar dalam sejarah pertumbuhan gerakan nasionalisme.

Bangsa Indonesia sebetulnya dapat belajar dari pengalaman negara-

negara lain dan dari negara kita sendiri tentang akibat menguatnya

primordialisme, sehingga keberadaan dan penguatan lembaga-lembaga

integrative seperti sistem pendidikan nasional, birokrasi sipil dan militer, partai-

partai politik (ideology nasionalisme yang dapat menjembatani perbedaan etnik

yang tajam, Sedangkan partai etnik tidak berhasil) harus tetap dilaksanakan

dengan mengingat bahwa hal ini adalah sebagai konsekuensi dari masyarakat

kita yang majemuk.

Perlunya lembaga-lembaga pemersatu melalui state building.     Adapun

uraian secara singkat tentang lembaga pemersatu yang dimaksud tersebut

adalah sebagai berikut :

1.    Birokrasi Sipil dan Militer

Lembaga integrative yang paling dominant dan paling penting yang mutlak

diperlukan adalah kekuatan militer (TNI), yang jika diperlukan dapat memakai

penguasaan dan monopolinya atas alat-alat kekerasan (alat peralatan perang –

alat utama sistem persenjataan) untuk mempertahankan dan bahkan untuk

membangun negara bangsa. Dalam kerangka pemikiran tradisional bahkan

gejala universal kaum militer di dunia, peranan militer sebagai benteng terakhir

(mean of the last resort) mempertahankan kebutuhan negara bangsa. Hal ini

dapat dilihat sikap keras dari militer terhadap gerakan-gerakan separatis maupun

kedaerahan (primodialisme).

Selain birokrasi militer, proses state building juga mencakup birokrasi sipil

yang mempunyai tugas utama menarik pajak dan menyediakan bahan Pokok

khususnya bahan Makanan (aparatur pajak sebagai bentuk yang paling

tradisional dari demokrasi). Penyediaan bahan Makanan harus tersedia dengan

cukup untuk mencegah terjadinya “huruhara kelaparan pangan” atau food riots.

Indonesia juga pernah mengalami food riots yang menyebabkan runtuhnya

pemerintahan orde baru tahun 1998 akibat krisis moneter Sejak tahun 1997.

Krisis pangan dan moneter juga meruntuhkan pemerintahan di Muangthai dan

Korea Selatan, Sedangkan yang selamat hanya Malaysia di bawah PM Mahathir

Mohammad.

Birokrasi militer dan sipil di Indonesia sudah berkembang pesat dan

mengalami kemajuan baik dari segi jumlah, kualitas, jenjang pangkat maupun

penempatan jabatan eselon Pimpinan serta sumber etnik rekrutmen. Dari segi

etnik, baik TNI maupun Polri dan PNS baik Pusat maupun daerah sudah meliputi

semua etnik group yang ada, sehingga melambangkan Bhineka Tunggal Ika.

2.    Partai Politik.

Dalam sejarahnya Partai Politik merupakan alat mobilisasi vertical yang

lebih cepat dibandingkan dengan birokrasi nasional baik birokrasi sipil maupun

militer. Dengan sistem Pemilu di Indonesia sekarang merupakan gabungan dari

sistem distrik dan sistem proposional, sehingga perwakilan daerah dan etnik

terwakili. Maka partai politik mampu menjadi alat integrasi bangsa untuk

menekan perlawanan etnik yang minoritas).

3.    Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional menjadi alat integrasi nasional terutama

karena sifatnya yang menciptakan elite nasional yang kohesif. Pendidikan

nasional mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi, menjadi alat pemersatu baik

melalui kurikulum nasiional, bahasa pengantar maupun sistem rekrutmen siswa,

mahasiswa maupun tenaga pengajar yang bersifat nasional. Dalam suasana

otonomi daerah sekarang ini diusahakan adanya ujian lokal tetapi yang

berstandar nasional, demikian juga walaupun ada ide untuk menambah muatan

kurikulum lokal/kedaerahan, namun tetap kurikulum inti mengajarkan ilmu sosial

dan humaniora yang bersifat integratif dan nasional.

Sifat integratif lainnya adalah pemakaian bahasa pengantar yakni bahasa

Indonesia sebaga bahasa nasional disamping penggunaan bahasa lokal/daerah

yang diberlakukan untuk pendidikan tingkat SD/SLTP. Cara ini akan

memudahkan integrasi ke dalam sistem nasional dan sosialisasi yang sama

untuk seluruh warga negara.

Sedangkan alat integrasi yang lain adalah rekrutmen siswa, mahasiswa

dan tenaga pengajar yang bersifat nasional dan multi etnik, sehingga terjadi

proses komunikasi, sosialisasi, asimilasi dan kulturasi dari berbagai etnik di

kalangan siswa, mahasiswa dan tenaga pengajar..

4.    Kemajuan Komunikasi dan Transportasi.

Peranan media masa nasional seperti koran, majalah, TVRI, RRI cukup

penting di Indonesia sebagai alat integrasi nasional. Banyak koran maupun

media masa lainnya yang terbit di Jakarta tetapi penyebarannya menjangkau

sampai ke seluruh kabupaten-kabupaten, begitu juga koran lokal yang mampu

menembus pasar ke daerah lainnya. Alat komunikasi lainnya adalah telepon,

yang mengalami perkembangan pesat sejak pemerintahan orde baru sampai

sekarang.

Perkembangan yang cepat dalam bidang transportasi mengakibatkan

terjadinya mobilitas geografis penduduk dapat lebih cepat, aman, nyaman, dan

murah. Bentuk mobilitas penduduk dapat transmigrasi, migrasi maupun turisme

baik antar daerah, nasional, regional bahkan global. Meningkatnya kegiatan

mobilitas penduduk dan turisme nasional maupun lokal membawa dampak

memperkuat rasa kesatuan dan kebangsaan.

BAB IIIPENUTUPAN

A. Kesimpulan

1. Integrasi nasional adalan suatu konsep dalam ikatan  dengan

wawasankebangsaan dalam Negara Kesatuan Indonesia yang berkandaskan

pada aliran pemikiran atau paham integralistik yang berhubungan dengan paham

idealism untuk mengenal dan memahami sesuatu yang harus dicari kaitannya.

2.  Masyarakat yang plural adalah “Belati” bermata ganda dimana pluralitas sebagai

rahmat dan sebagai kutukan.

 3.  Multikulturalisme adalah sebuah ideologiakan yang mengakui dan

mengagungkan perbedaan dalam  kesedrajatan baik secara individu ataupun

secara kebudayaan.

4. Faktor-faktor yang dapat mengancam integrasi Nasional adalah

Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki tentag sejarah-sejarah

Indonesia. Hilangnya rasa cinta tanah Air. Tidak ada rasa berkorban terhadap

sesama. Bahkan hilangnya rasa hormat terhadap symbol-simbol Negara (Garuda

pancasila) dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

5.  Upaya membanguan integrasi adalah perlu adanya kesadaran dari setiap

masyarakat serta upaya perlunya kesadaran dari setiap masyarakat akan hak

dan kewajibannya sebagai warga.

B. Saran

1.  Diharapkan bagi masyarakat khususnya mahasiswa dapat memahami Integrasi

Nasional.

2.  Perlu diadakannya pembahasan yang lebih lanjut agar informasi yang diperoleh

lebih lengkap dan komprehensif bagi pengembangan ilmu

Transcript of INTEGRASI NASIONAL1. Apa definisi Integrasi Nasional?2. Bagaimana pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural? 3. Strategi Integrasi apa yang tepat untuk masyarakat Indonesia?4. Bagaimana kondisi Integrasi di Indonesia?5. Bagaimana upaya perwujudan integrasi dengan Bhinneka Tunggal Ika?

1.2 Rumusan Masalah2.1 Pengertian Integrasi NasionalMenurut Howard Wrigins (1996), integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa1.3 Tujuan

1. Mengemukakan pentingnya integrasi dalam masyarakat Indonesia yang plural.2. Memilih strategi integrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia.3. Mendukung integrasi di Indonesia melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

2.2 Pentingnya Integrasi untuk Bangsa Indonesia yang PluralMasyarakat hidup dalam reliatas yang plural, hal yang sama juga pada Masyarakat Indonesia yang majemuk (Plural

Society). Dengan istilah yang digunakan oleh Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordialKelompok 1:Arofian H.Gyza IradatiNisrin Rusydina R.Damalia Yunis P.INTEGRASI NASIONAL2. PEMBAHASANKondisi perbedaan dalam masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud terkait dengan beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut secara garis besar meliputi faktor historis, faktor ekologis, dan faktor perubahan sosial budaya.Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. 2.3 Strategi IntegrasiDisini akan dijelasakan ketiga strategi-strategi tersebut, yaitu:2.3.1 Strategi Asimilasi2.3.2 Strategi Akulturas2.3.3 Strategi Pluralis2.4 Kondisi Integrasi Bangsa IndonesiaSaat ini kondisi integrasi di Indonesia belum sepenuhnya baik, dengan banyaknya peristiwa yang menunjukkan gejala-gejala adanya disintegrasi bangsa,seperti konflik antar pemeluk agama, konflik antar etnis/ras, konflik antar kelompok politik, dan antar ideology.2.5 Upaya Pewujudan Integrasi di Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika