inpassing inpassing no.5 th 2019+lampiran.pdf · cara penyesuaian/inpassing serta pelaksanaan tugas...
TRANSCRIPT
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja, pengelolaan karier dan
pengembangan profesionalisme administrator database
kependudukan, perlu mengatur perhitungan kebutuhan
jabatan, persyaratan dan tata cara
penyesuaian/inpassing, serta pelaksanaan tugas jabatan
fungsional administrator database kependudukan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Kebutuhan, Persyaratan dan Tata
Cara Penyesuaian/Inpassing serta Pelaksanaan Tugas
Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
SALINAN
- 2 -
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017Nomor 1833);
- 3 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN
TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR
DATABASE KEPENDUDUKAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
untuk mengelola database kependudukan, jaringan
- 4 -
komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan dan Data
Warehouse.
6. Pejabat Fungsional Administrator Database
Kependudukan yang selanjutnya disebut ADB
Kependudukan, adalah PNS yang diberikan tugas dan
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan
pengelolaan database kependudukan, jaringan
komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan dan Data
Warehouse.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Administrator
Database Kependudukan yang selanjutnya disebut
Instansi Pembina adalah Kementerian yang menangani
urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Instansi Pusat adalah Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi
urusan Administrasi Kependudukan.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil
Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah
kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh ADB Kependudukandalam rangka pembinaan
karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka
kredit minimal yang harus dicapai oleh Administrator
- 5 -
Database Kependudukan sebagai salah satu syarat
kenaikan pangkat dan jabatan.
Pasal 2
(1) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan merupakan
Jabatan Fungsional Keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dari
jenjang terendah sampai jenjang tertinggi terdiri atas:
a. ADB Kependudukan Ahli Pertama;
b. ADB Kependudukan Ahli Muda; dan
c. ADB Kependudukan Ahli Madya.
(3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB II
KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADB KEPENDUDUKAN
Pasal 3
(1) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan per jenjang
jabatan berkedudukan di:
a. unit organisasi yang membidangi kependudukan dan
pencatatan sipil di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri;
b. dinas pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota yang membidangi
kependudukan dan pencatatan sipil; dan
c. unit pelaksana teknis pada dinas yang membidangi
kependudukan dan pencatatan sipil dan kecamatan.
(2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 6 -
Pasal 4
(1) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
untuk pusat dihitung berdasarkan beban kerja yang
ditentukan dari indikator pembagian 5 (lima) wilayah
koordinasi yaitu:
a. wilayah I meliputi Sumatera;
b. wilayah II meliputi Jawa;
c. wilayah III meliputi Kalimantan;
d. wilayah IV meliputi Sulawesi; dan
e. wilayah V meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Bali, Maluku, Maluku Utara, Papua,
dan Papua Barat.
(2) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
untuk daerah provinsi dihitung berdasarkan beban kerja
yang ditentukan dari indikator meliputi:
a. jumlah daerah kabupaten/kota;
b. jumlah penduduk;
c. luas wilayah kerja;
d. letak geografis; dan
e. ketersediaan peralatan SIAK.
(3) Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
untuk daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan
beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
a. jumlah kecamatan;
b. jumlah penduduk;
c. luas wilayah kerja;
d. letak geografis; dan
e. ketersediaan peralatan SIAK.
Pasal 5
(1) Prosedur pengusulan dan penetapan kebutuhan Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan dengan tahapan meliputi:
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi dan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota
menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan;
- 7 -
b. hasil perhitungan diserahkan kepada Instansi Pusat;
c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan;
d. hasil perhitungan diserahkan kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal; dan
e. Menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian
mengajukan usul penetapan kebutuhan Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan kepada Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(2) Dalam hal Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Provinsi dan Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berhalangan sementara atau tetap, usulan diajukan oleh
pelaksana harian atau pelaksana tugas.
(3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, diserahkan kepada Instansi Pusat paling lama
pada bulan November.
Pasal 6
(1) Pengajuan usul penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional
ADB Kependudukan dilakukan secara kumulatif, setelah
menerima usulan dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil
Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan
Disdukcapil Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan
usulan sampai dengan batas waktu bulan November
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), penetapan
kebutuhan ADB Kependudukan yang digunakan untuk
kebutuhan tahun berikutnya tidak dapat diproses.
- 8 -
Pasal 7
Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara bersamaan dengan
penetapan kebutuhan untuk masing-masing Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil
Kabupaten/Kota berdasarkan pertimbangan teknis Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
Pasal 8
(1) PNS yang melaksanakan penyesuaian/inpassing ADB
Kependudukan melakukan uji kompetensi dengan
portofolio.
(2) Persyaratan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan
meliputi:
a. PNS yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas
di bidang Administrasi Kependudukan pada Instansi
Pusat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi serta Disdukcapil Kabupaten/Kota.
b. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa
penyesuaian/inpassing;
c. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan pada masa penyesuaian/inpassing; dan
d. tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan
negara pada masa penyesuaian/inpassing.
Pasal 9
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,
memenuhi syarat:
a. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV);
- 9 -
d. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan
ruang III/a;
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi
data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse
paling sedikit 2 (dua) tahun;
f. SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;
g. usia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk ADB Kependudukan
Ahli Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda; dan
2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk ADB Kependudukan
Ahli Madya;
h. bersedia menandatangani:
1) surat pernyataan telah dan masih menjalankan tugas
sebagai ADB paling sedikit 2 (dua) tahun;
2) surat pernyataan diangkat dalam Jabatan Fungsional
ADB Kependudukan; dan
3) surat pernyataan tidak rangkap jabatan dalam Jabatan
Fungsional lainnya.
Pasal 10
Tata cara penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan
meliputi:
a. pengusulan; dan
b. penetapan.
Pasal 11
(1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a, dilakukan dengan tata cara:
a. untuk pusat diusulkan oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. untuk daerah provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi
- 10 -
kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; dan
c. untuk daerah kabupaten/kota diusulkan oleh Kepala
Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.
(2) Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil
Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau tetap,
usulan diajukan oleh pelaksana harian atau pelaksana
tugas.
(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan melalui pejabat yang membidangi urusan
kepegawaian dengan melampirkan:
a. salinan ijazah Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) yang
telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir
yang telah dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang;
c. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja, yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan masih atau
pernah menjalankan tugas dibidang Administrasi
Kependudukan paling sedikit 2 (dua) tahun;
d. salinan hasil uji kompetensi;
e. salinan penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir
oleh Pejabat Yang Berwenang;
f. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat
dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; dan
g. surat pernyataan:
1) tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin berat;
2) tidak sedang menjalankan tugas belajar; dan
3) tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan
Negara.
- 11 -
Pasal 12
Format Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 huruf h dan Pasal 11 ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf g
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 13
(1) Pengusulan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),
dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja dalam
pangkat terakhir.
(2) Masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dihitung dalam pembulatan
kebawah sebagai berikut:
a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari
1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang dari 1 (satu)
tahun;
b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu)
tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk
dalam kolom 1 (satu) tahun;
c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua)
tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk
dalam kolom 2 (dua) tahun;
d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua)
tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk
dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan
e. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 4 (empat)
tahun lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun atau
lebih.
(3) Masa kerja dalam pangkat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- 12 -
Pasal 14
(1) Penetapan penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,
dilakukan dengan tata cara:
a. jenjang jabatan ADB Kependudukan Ahli Madya
ditetapkan dengan Keputusan Menteri; dan
b. jenjang jabatan ADB Kependudukan Ahli Pertama dan
Ahli Muda ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibuat rangkap 3 (tiga) yang diberikan kepada:
a. instansi yang mengusulkan;
b. PNS yang bersangkutan; dan
c. unit kerja yang membidangi kearsipan.
(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan setelah:
a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. diberikan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan masa
kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.
(4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa
penyesuaian/Inpassing.
(5) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
(1) Keputusan Menteri mengenai penetapan penyesuaian/
inpassing ADB Kependudukan yang disampaikan kepada
PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf b, melalui:
a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil untuk pusat;
- 13 -
b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi untuk daerah provinsi; dan
c. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk daerah
kabupaten/kota.
(2) Tembusan Keputusan Menteri mengenai penetapan
penyesuaian/inpassing ADB Kependudukan disampaikan
kepada:
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/
Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian,
instansi yang mengusulkan;
c. Pejabat Yang Berwenang menetapkan Angka Kredit; dan
d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang
bersangkutan.
BAB IV
PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRASI DATABASE KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Rincian Kegiatan
Pasal 16
ADB Kependudukan melaksanakan tugas sesuai dengan
rincian kegiatan Jabatan Fungsional ADB kependudukan
berdasarkan jenjang jabatan.
Pasal 17
(1) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
menjadi dasar penilaian untuk pemberian Angka Kredit.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilengkapi dengan bukti fisik pelaksanaan rincian
kegiatan.
- 14 -
Pasal 18
Rincian kegiatan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 dan Penjabaran penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Pasal 19
(1) Dalam hal tidak terdapat ADB Kependudukan untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya,
ADB Kependudukan yang berada satu tingkat di atas atau
satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat
melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan
secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang
bersangkutan.
(2) Dalam hal terdapat salah satu jenjang jabatan memiliki
kelebihan volume beban tugas, ADB Kependudukan yang
berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit
kerja yang bersangkutan.
Pasal 20
Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan berdasarkan penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
a. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas satu tingkat
di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka
Kredit setiap butir kegiatan; dan
b. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas satu tingkat
di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit
setiap butir kegiatan.
- 15 -
Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan
Pasal 21
ADB Kependudukan yang akan naik jenjang jabatan harus
melakukan uji kompetensi dengan portofolio.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 22
(1) Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara meliputi:
a. tunjangan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
pada Instansi Pusat; dan
b. kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan pada Instansi Pusat, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan
Disdukcapil Kabupaten/Kota.
(2) Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah provinsi meliputi:
a. tunjangan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi; dan
b. kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi dan Disdukcapil
Kabupaten/Kota.
(3) Pembiayaan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kabupaten/kota meliputi:
a. tunjangan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan
pada Disdukcapil Kabupaten/Kota; dan
b. kegiatan pembinaan Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- 16 -
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 17 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 2019.
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 150.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,
ttd
R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001
- 18 -
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN JABATAN
FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.
FORMAT PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN, SURAT
PERNYATAAN BERSEDIA MENANDATANGANI, MASA KERJA DALAM PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF
DAN RINCIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN
A. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ADB KEPENDUDUKAN
NO DAERAH
JENJANG
JABATAN
KRITERIA
FORMASI
ADB JUMLAH
KAB/KOTA
JUMLAH
PENDUDUK
JUMLAH
KECAMATAN
LUAS
WILYAH KERJA
LETAK
GEOGRAFIS
KETERSEDIAAN
PERALATAN SIAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PROVINSI PERTAMA
MUDA MADYA
2 KAB/KOTA PERTAMA MUDA MADYA
- 19 -
1. Pusat
Kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan untuk Pusat dihitung
berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator pembagian
wilayah, seluruh Indonesia dibagi dalam 5 (lima) wilayah koordinasi yaitu:
a. wilayah I meliputi Sumatera;
b. wilayah II meliputi Jawa;
c. wilayah III meliputi Kalimantan;
d. wilayah IV meliputi Sulawesi; dan
e. wilayah V meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali,
Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2. Tingkat Provinsi
a. jumlah daerah kabupaten/kota kurang dari 10 (sepuluh) dapat
ditempatkan 2 (dua) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi
1 (satu) orang ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda;
b. jumlah daerah kabupaten/kota diantara 10 (sepuluh) sampai dengan 20
(dua puluh) dapat ditempatkan 3 (tiga) orang ADB kependudukan yaitu
dengan komposisi 2 (dua) orang ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang
ADB ahli muda; dan
c. jumlah daerah kabupaten/kota lebih dari 20 (dua puluh) dapat
ditempatkan 4 (empat) orang ADB kependudukan yaitu dengan
komposisi 1 (satu) orang ADB ahli pratama, 2 (dua) orang ADB ahli
muda dan 1 (satu) orang ADB ahli madya.
3. Tingkat kabupaten/Kota ditempatkan ADB kependudukan sesuai dengan
jumlah kecamatan yaitu:
a. jumlah kecamatan kurang dari 25 (dua puluh lima) dapat ditempatkan 2
(dua) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 1 (satu) orang
ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda;
b. jumlah kecamatan lebih dari 25 (dua puluh lima) dapat ditempatkan 3
(tiga) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 2 (dua) orang
ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda; dan
c. jumlah kecamatan lebih dari 50 (lima puluh) dapat ditempatkan 4
(empat) orang ADB kependudukan yaitu dengan komposisi 3 (tiga) orang
ADB ahli pratama dan 1 (satu) orang ADB ahli muda.
- 20 -
B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENANDATANGANI
1. Surat Pernyataan Telah dan Masih Menjalankan Tugas Sebagai ADB
Kependudukan
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama : ….………………………………………………..
NIP. : .…………………………………………………..
Instansi : ….………………………………………………..
Jabatan : ……………………………………………………
(Paling rendah pejabat struktural Eselon II)
Menyatakan Bahwa,
Nama :…………………………………………………….
NIP. : ……………………………………………………
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : …………………………………………………….
Jabatan : …………………………………………………….
Telah dan masih menjalankan tugas sebagai ADB Kependudukan paling
kurang selama 2 (dua) tahun, untuk dapat diinpassing kedalam Jabatan
Fungsional ADB Kependudukan.
……………, …………….
Mengetahui
Pejabat Pembina Kepegawaian, Yang Membuat Pernyataan,
(…………………………………) (……………..………………….)
NIP. ………………………….. NIP. …………………………..
- 21 -
2. Surat Pernyataan Diangkat Dalam Jabatan Fungsional ADB
Kependudukan
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama : ……………………………………………….…..
NIP. : …………………………………………….……..
Unit Kerja : …………………………………………….……..
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : …………………………………………….……..
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bertangggung jawab dalam menjalankan tugas ADB Kependudukan.
Demikian surat penyataan ini saya buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
……………, …………….
Mengetahui,
Pejabat Pembina Kepegawaian, Yang membuat pernyataan,
(……………………………..) (………………………….)
NIP. ……………………….. NIP. ……………………..
- 22 -
3. Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan Dalam Jabatan Fungsional
Lainnya
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan dibawah ini,
Nama : ………………………………………………………..
NIP. : ………………………………………………………..
Unit Kerja : ………………………………………………………..
Pangkat/Gol. Ruang/ TMT : …………………………….…………………………..
Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa,
Nama : …………………………………………………………
NIP. : …………..…………………………………………….
Unit Kerja : …………..…………………………………………….
Pangkat/Gol. Ruang/TMT : ….…….……………………………………….………
Yang bersangkutan:
1. Tidak sedang menjalani/ dijatuhi hukuman disiplin berat;
2. Tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
3. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.
Demikian suratpernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
……………, …………….
Pejabat Pembina Kepegawaian,
(………………….…………….)
- 23 -
C. MATRIKS MASA KERJA DALAM PANGKAT DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING
NO GOLONGAN
RUANG
IJAZAH/STTB YANG
SETINGKAT
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
< 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4
TAHUN/LEBIH
1 III/a Sarjana (S1)/Diploma IV 100 112 125 137 148
2 III/b Sarjana (S1)/Diploma IV 150 162 174 186 197
Magister (S2) 150 163 177 188 199
3 III/c
Sarjana (S1)/Diploma IV 200 224 247 271 294
Magister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 228 251 275 298
4 III/d
Sarjana (S1)/Diploma IV 300 322 345 368 391
Magister (S2) 300 325 347 370 393
Doktor (S3) 300 327 349 372 395
5 IV/a
Sarjana (S1)/Diploma IV 400 434 468 502 536
Magister (S2) 400 437 471 505 539
Doktor (S3) 400 440 474 508 542
6 IV/b
Sarjana (S1)/Diploma IV 550 584 618 652 686
Magister (S2) 550 587 621 655 689
Doktor (S3) 550 590 624 658 692
7 IV/c
Sarjana (S1)/Diploma IV 700 737 768 702 736
Magister (S2) 700 738 771 705 739
Doktor (S3) 700 740 774 798 742
- 24 -
D. RINCIAN KEGIATAN JENJANG JABATAN
1. Pendidikan
Pendidikan dalam Jabatan Fungsional Administrator Database
Kependudukan meliputi:
a. Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah seorang Administrator
Database Kependudukan telah lulus dalam pendidikan formal di
perguruan tinggi yang diakui Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ijazah yang dapat dinilai
adalah ijazah yang diperoleh melalui proses pendidikan yang
dikeluarkan dari perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi dari
dalam negeri atau luar negeri.
Pendidikan formal dan memperoleh gelar/ ijazah yang dinilai adalah
paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang ilmu komputer
dan kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi
Pembina.
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh perguruan tinggi
yang mengeluarkan ijazah atau pejabat yang
berwenang.
Pemberian angka kredit:
1) Ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) dinilai 100 (seratus) angka
kredit;
2) Ijazah Magister (S-2) dinilai 150 (seratus lima puluh) angka kredit;
dan
3) Ijazah Doktor (S-3) dinilai 200 (dua ratus) angka kredit.
Contoh:
a) Freddy Luturkey, Amd., memiliki ijazah Diploma IV (DIV)
bidang ilmu komputer. Ijazah yang bersangkutan diberi nilai
100 (seratus) angka kredit.
b) Tatan Rahmawan, S.Kom. memiliki ijazah Sarjana (S1) bidang
komputer. Ijazah yang bersangkutan diberi nilai 100 (seratus)
angka kredit.
4) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang komputer yang
diperoleh setelah menduduki jabatan fungsional Administrator
Database Kependudukan, diberikan angka kredit sebesar angka
- 25 -
kredit gelar/ ijazah yang baru dikurangi angka kredit dari ijazah
sebelumnya yang sudah diperhitungkan pada saat menduduki
jabatan Administrator Database Kependudukan.
Contoh:
a) Hastria Dwi Restusari, S.Kom. Jabatan Administrator Database
Kependudukan Pertama/Jabatan Administrator Database
Kependudukan Ahli Pertama memiliki ijazah Sarjana (S1)
bidang komputer dan sudah dinilai serta dicantumkan dalam
keputusan kepangkatan/jabatan terakhir.
b) Suri Handayani, S.Kom., M.Kom. yang bersangkutan
melanjutkan pendidikan Magister (S-2) bidang komputer. Pada
saat pengangkatan pertama dalam jabatan Administrator
Database Kependudukan yang bersangkutan telah
menggunakan ijazah Sarjana (S-1) bidang komputer dengan
angka kredit 100 (seratus), maka angka kredit untuk ijazah
Magister (S-2) yang diperolehnya adalah 150 (seratus lima
puluh) – 100 (seratus) = 50 (lima puluh) angka kredit.
5) Pendidikan formal lebih tinggi dalam bidang lain yang diperoleh
setelah menduduki jabatan fungsional Administrator Database
Kependudukan, ijazahnya diperhitungkan sebagai unsur
penunjang.
Contoh:
Atiek Meikhurniawati, S.Kom, M.Kom. jabatan Administrator
Database Kependudukan Pertama/Jabatan Administrator
Database Kependudukan Ahli Pertama memiliki ijazah Sarjana
(S1) bidang komputer, kemudian melanjutkan pendidikan Magister
(S-2) bidang ilmu teknologi informasi. Ijazah Magister (S-2)
Teknologi Informasi yang telah didapatkan dinilai sebagai unsur
penunjang sebesar 10 (sepuluh) angka kredit.
6) Pendidikan formal Sarjana (S-1) bidang lain yang sudah digunakan
untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Administrator
Database Kependudukan, ditambah ijazah Sarjana (S-1) bidang
komputer. Sarjana (S-1) bidang komputer dinilai sebagai unsur
utama dari pendidikan setara dengan Diklat yang lamanya lebih
dari 960 (Sembilan ratus enam puluh) jam sebesar 15 (lima belas)
angka kredit.
- 26 -
Contoh:
a) Endang Ertika, S.Sos., S.Kom. menjadi Administrator Database
Kependudukan Pertama/Jabatan Administrator Database
Kependudukan Ahli Pertama dengan pendidikan Sarjana (S-1)
bidang sosial dan lulus Diklat Fungsional Administrator
Database Kependudukan. Sambil bekerja, yang bersangkutan
mendapatkan beasiswa mengikuti program pendidikan Sarjana
(S-1) bidang komputer. Ijazah Sarjana (S-1) bidang komputer
yang diperoleh tersebut diperhitungkan sebagai diklat yang
setara dengan diklat lebih dari 960 (Sembilan ratus enam
puluh) jam yaitu sebesar 15 (lima belas) angka kredit sebagai
unsur utama dari pendidikan.
b) Acik Veriati, S.Psi., M.Si. jabatan Administrator Database
Kependudukan Pertama/Jabatan Administrator Database
Kependudukan Ahli Pertama yang telah bekerja di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang,
pengangkatan pertama kali dalam jabatanfungsional
Administrator Database Kependudukan menggunakan
pendidikan Magister(S-2) bidang lain ditambah diklat
fungsional Administrator Database Kependudukan. Untuk
meningkatkan kemampuannya yang bersangkutan mengikuti
pendidikan Magister (S-2) bidang sosial. Ijazah yang
diperolehnya diperhitungkan sebagai diklat yang setara dengan
diklat lamanya lebih dari 960 (Sembilan ratus enam puluh
enam) jam sebesar 15 (lima belas) angka kredit.
7) Angka kredit dari pendidikan formal yang belum pernah
digunakan, dapat diajukan untuk kenaikan jabatan/pangkat yang
bersangkutan meskipun ijazah tersebut diperoleh sebelum periode
penilaian prestasi Administrator Database Kependudukan.
Contoh:
a) Dra. Herna Lusy, MM., Jabatan Administrator Database
Kependudukan Pertama/Administrator Database
Kependudukan Ahli Pertama mengikuti pendidikan Magister (S-
2) bidang sosial dan lulus pada tanggal 1 Juli 2016.
b) Pada Agustus 2016 yang bersangkutan mengajukan angka
kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat periode Oktober 2016
- 27 -
tanpa mengajukan ijazah Magister (S-2) karena ijazah baru
dapat diambil pada Desember 2016.
c) Oleh karena ijazah Magister (S2) belum diajukan dalam
penilaian pada periode di atas, ijazah tersebut dapat diajukan
pada periode penilaian berikutnya dan diberi angka kredit
sesuai dengan ketentuan.
2. Pengelolaan Administrasi Database Kependudukan
a. Instalasi Statis dan Mobile:
Intalasi Statis dan Mobile adalah melakukan Instalasi Aplikasi SIAK
pada perangkat statis dan mobile di pusat, provinsi, kab/kota dan
kecamatan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan Instalasi dan Konfigurasi aplikasi SIAK pada server di
dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Pertama/ADB Kependudukan Ahli Muda;
angka kredit: 0. 02)
Satuan hasil : laporan
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK
kategori 1 dan 2.
2) Melakukan Instalasi dan Konfigurasi aplikasi SIAK konsolidasi
pada server di dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Pertama / ADB Kependudukan Ahli
Muda; angka kredit: 0. 02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK
kategori 1 dan 2.
3) Melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP-el pada server di
Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Pertama / ADB Kependudukan Ahli Muda;
angka kredit: 0. 02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi KTP-el
kategori 1 dan 2.
- 28 -
4) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
pada server di dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Madya; angka kredit: 0. 04)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (trouble
shooting) aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.
5) Melakukan Penanganan gangguan (troubeleshooting) aplikasi SIAK
Konsolidasi pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis
kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya angka kredit;
0.04)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan (trouble
shooting) aplikasi SIAK konsolidasi kategori 1 dan 2
6) Melakukan Instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el
pada Client di dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Pertama angka kredit 002)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil intalasi dan konfigurasi aplikasi
perekaman KTP-el kategori 1 dan 2.
7) Melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP-el
pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 3 dan 4
(ADB Kependudukan Ahli Pertama; angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi Aplikasi
Pencetakan KTP-el kategori 3 dan 4.
8) Melakukan Pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
perekaman pendaftaran pendaftaran penduduk pada client di
Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB
Kependudukan Ahli Muda; angka kredit: 0.03).
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK
Perekaman Pendaftaran Penduduk kategori 2 dan 3.
9) Melakukan pengaturan (setting dan konfigurasi) Aplikasi SIAK
Pencetakan pendaftaran Penduduk pada Client di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Muda, angka kredit: 0.03).
- 29 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting dan konfigurasi)
aplikasi SIAK pencetakan pendaftaran penduduk
kategori 2 dan 3.
10) Melakukan pengaturan seting dan konfigurasi aplikasi SIAK
perekaman pencetakan Pencatatan Sipil pada client di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan
Ahli Muda, angka kredit: 0.03).
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : hasil pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi
SIAK Perekaman Pencatatan Sipil kategori 2 dan 3.
11) Melakukan Pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pencetakan Pencatatan Sipil pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Muda, angka kredit: 0.04)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting dan konfigurasi)
aplikasi SIAK Pencetakan pencatatan Sipil kategori
1 dan 2.
12) Melakukan Pengaturan (setting dan konfigurasi ) aplikasi SIAK
pengarsipan Dokumen pendaftaran penduduk pada client di dinas
dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
Ahli Muda, angka kredit: 0.03).
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting dan konfigurasi)
aplikasi SIAK pengarsipan Dokumen pendaftaran
Penduduk kategori 1 dan 2.
13) Melakukan pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada client di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Muda, angka kredit: 0.03).
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting dan konfigurasi)
aplikasi SIAK pengarsipan dokumen pencatatan
sipil kategori 2 dan 3.
- 30 -
14) Melakukan pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
Pelaporan pendaftaran penduduk pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Muda, angka kredit: 0.03).
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting dan konfigurasi)
aplikasi SIAK pelaporan pendaftaran penduduk
kategori 2 dan 3.
15) Melakukan pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
pelaporan Pencatatan Sipil pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Muda, angka kredit: 0.04).
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting dan konfigurasi)
aplikasi SIAK pelaporan pencatatan sipil kategori 2
dan 3.
16) Melakukan pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
pelaporan statistik pendaftaran peduduk pada client di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Muda, angka kredit: 0.02).
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting dan Konfigurasi)
aplikasi SIAK statistik pendaftaran penduduk
kategori 2 dan 3.
17) Melakukan pengaturan (setting dan konfigurasi) aplikasi SIAK
statistik Pencatatan Sipil pada client di Dinas dan Unit Pelayanan
Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda, angka
kredit: 0.02).
Satuan hasil : laporan
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting dan konfigurasi)
aplikasi SIAK statistic pencatatan sipil kategori 2
dan 3.
18) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi
perekaman KTP-el pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis
kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan ADB
Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.02).
- 31 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) aplikasi perekaman KTP-el kategori
2 dan 3.
19) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3
(ADB Kependudukan Ahli Muda dan ADB Kependudukan Ahli
Madya, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) aplikasi perekaman KTP-el kategori
2 dan 3.
20) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
Perekaman pendaftaran penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Apikasi SIAK perekaman
pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.
21) Melakukan penanganan gangguan (troubeleshooting) aplikasi SIAK
pencetakan pendaftaran penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda
dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Apikasi SIAK perekaman
pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.
22) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
Perekaman pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda
dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Apikasi SIAK perekaman
pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.
- 32 -
23) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
Pencetakan pendaftaran penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Apikasi SIAK perekaman
pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.
24) Melakukan penanganan gangguan (troubeleshooting) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen pendaftaran penduduk pada client di dinas
dan unit pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya; angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Apikasi SIAK Pengarsipan
Dokumen pendaftaran penduduk kategori 1 dan 2.
25) Melakukan penanganan gangguan (troubeleshooting) aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada client di dinas dan
unit pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya; angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Aplikasi SIAK Pengarsipan
Dokumen pencatatan sipil penduduk kategori 1 dan
2.
26) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
Pelaporan pendaftaran penduduk pada client di dinas dan unit
pelayanan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Aplikasi SIAK Pelaporan
pendaftaran pendudukkategori 1 dan 2.
- 33 -
27) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) aplikasi SIAK
Pelaporan Pencatatan Sipil pada client di dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda
dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Aplikasi SIAK Pelaporan
pencatatan sipil penduduk kategori 1 dan 2.
28) Melakukan penanganan gangguan (troubeleshooting) aplikasi SIAK
Statistik pendaftaran penduduk pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda
dan Ahli Madya, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Apikasi SIAK statistik pendaftaran
penduduk kategori 1 dan 2.
29) Melakukan penanganan gangguan (troubeleshooting) aplikasi SIAK
Statistik pencatatan sipil pada client di Dinas dan Unit Pelayanan
Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli
Madya; angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) Aplikasi SIAK Statistik pencatatan
sipil penduduk kategori 1 dan 2.
30) Melakukan pemantauan dan pemelihaaraan Aplikasi Perekaman
KTP-el pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1
dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama; angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi pencetakan KTP-el kategori 1 dan 2.
31) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan Aplikasi Pencetakan
KTP-el pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1
dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi Pencetakan KTP-el kategori 1 dan 2.
- 34 -
32) Melakukan pemantauan dan pemelihaaraan Aplikasi SIAK
perekaman pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis
Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit:
0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk
kategori 1 dan 2.
33) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan Aplikasi SIAK
perekaman pendaftaran penduduk pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk
Kategori 1 dan 2.
34) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
perekaman pendaftaran penduduk pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk
kategori 1 dan 2.
35) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
pencetakan pendaftaran penduduk pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama; angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk
kategori 1 dan 2.
36) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
perekaman Pencatatan Sipil pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0.03)
- 35 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi SIAK perekaman pendaftaran penduduk
kategori 1 dan 2.
37) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
pencetakan Pencatatan Sipil pada client di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi SIAK pencetakan pendaftaran penduduk
kategori 1 dan 2.
38) Melakukan Pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada client di dinas
dan pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama; angka kredit: 0.30)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi SIAK pengarsipan dokumen pendaftaran
pendudukkategori 1 dan 2.
39) Melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK
pengarsipan dokumen Pencatatan Sipil pada client di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan
aplikasi SIAK pengarsipan Dokumen Pencatatan
Sipil Kategori 1 dan 2.
b. Jaringan Komunikasi Data
Jaringan Komunikasi Data adalah melakukan Instalasi jaringan
komunikasi data di Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan Instalasi dan Konfigurasi jaringan komunikasi data
pada server di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli pratama, angka kredit: 0. 03)
- 36 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan instalasi dan konfigurasi jaringan
komunikasi data pada server di dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
2) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
pratama, angka kredit: 0. 03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan instalasi dan konfigurasi jaringan
komunikasi data pada server untuk pendaftaran
penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis
kategori 1 dan 2.
3) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0. 03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan
pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis
kategori 1 dan 2.
4) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk Pelaporan pendaftaran penduduk di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
pratama, angka kredit: 0. 03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan
pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan
teknis kategori 1 dan 2.
5) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0. 03)
Satuan hasil : laporan.
- 37 -
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan
pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis
kategori 1 dan 2.
6) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0. 03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik
pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan
teknis kategori 1 dan 2.
7) Melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data
pada client untuk statistik pencatatan sipil di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0. 03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik
pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis
kategori 1 dan 2.
8) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) jaringan
komunikasi data pada client untuk pendaftaran penduduk di
Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0. 03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubeleshooting) jaringan komunikasi data pada
client untuk pendaftaran penduduk di dinas dan
unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
9) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan pendaftaran
penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.
02)
- 38 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubeleshooting) jaringan komunikasi data pada
client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di
dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
10) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di
dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0. 02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubeleshooting) jaringan komunikasi data pada
client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas
dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
11) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik pendaftaran
penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.
02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) jaringan komunikasi data pada
client untuk statistik pendaftaran penduduk di
dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
12) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan pencatatan sipil di
Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0. 02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan
(troubleshooting) jaringan komunikasi data pada
client untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas
dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
- 39 -
c. Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Data Base Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melakukan
Instalasi jaringan komunikasi data di Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan
Kecamatan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan Instalasi dan Konfigurasi jaringan komunikasi data
pada server di dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli pratama, angka kredit: 0. 03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan
komunikasi data pada server di dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
2) Melakukan instalasi dan konfigurasi database KTP-el pada server
Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi dan konfigurasi database KTP
el kategori 1 dan 2.
3) Melakukan penanganan gangguan (troubleshooting) database SIAK
pada server dinas dan unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.05)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan ganguan (trouble-
shooting) database SIAK kategori 1 dan 2.
4) Melakukan upaya Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1
dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.05)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil penanganan gangguan(trouble-
shooting) database SIAK kategori 1 dan 2.
5) Melakukan upaya peningkatan unjuk kerja (performance) database
SIAK pada server Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan
3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit:
0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil peningkatan unjuk kerja
(performance) database kategori 2 dan 3.
- 40 -
6) Melakukan upaya peningkatan unjuk kerja (performance) database
KTP-el pada server dinas dan unit pelayanan teknis kategori 2
dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Muda dan Ahli madya; angka
kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil peningkatan unjuk kerja (performance)
database KTP-el kategori 2 dan 3.
7) Melakukan pengelolaan dan penyajian database SIAK di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Muda dan Ahli madya; angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengelolaan dan penyajian
database SIAK kategori 2 dan 3.
8) Melakukan pengelolaan dan penyajian database KTP-el di Dinas
dan Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan
Ahli Muda dan Ahli Madya, angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengelolaan dan penyajian
database KTP-el kategori 2 dan 3.
9) Melakukan pencadangan (backup) database SIAK di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pencadangan (backup) data base
SIAK kategori 2 dan 3.
10) Melakukan pencadangan (backup) database KTP-el di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Pratama, angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pencadangan (back up) database
KTP-el kategori 2 dan 3.
- 41 -
11) Melakukan pemulihan (recovery) database SIAK di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli
Muda dan Ahli Madya; angka kredit: 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pemulihan (recovery) database SIAK
kategori 2 dan 3.
12) Melakukan pendampingan teknis operasional aplikasi SIAK di
Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Madya, angka kredit: 0.04)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pendampingan teknis operasional
aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.
13) Melakukan Analisis dan usulan pengembangan fasilitas aplikasi
SIAK kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli madya; angka
kredit: 0.04)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil analisis dan usulan pengembangan
fasilitasi aplikasi SIAK kategori 1 dan 2.
14) Melakukan sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil
sinkronisasi dari pembersihan dari pusat kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil sinkronisasi dan pelayanan dengan
data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh pusat
kategori 1 dan 2.
15) Melakukan pembersihan data pelayanan dari data ganda dan
anomaly kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan Ahli pratama;
angka kredit: 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pembersihan data pelayanan dari
data ganda dan anomaly.
16) Melakukan koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota
lain yang berkaitan dengan konsolidasi data kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit:
0.01)
- 42 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan koordinasi dengan pusat dan/atau
kabupaten/kota lain yang berkaitandengan
konsolidasi data.
17) Menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang
diperintahkan pimpinan kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit: 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : penyajian data sesuai kebutuhan yang
diperintahkan pimpinan kategori 1 dan 2.
3. Verifikasi (Uji) hasil Instalasi
a. Aplikasi SIAK adalah merupakan aplikasi SIAK pada server di dinas
dan unit dan unit pelayanan teknis pelayanan teknis di Pusat,
Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK pada server
di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi
SIAK kategori 1 dan 2.
2) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK konsolidasi
pada server di Dinas kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli
pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi
SIAK konsolidasi kategori 1 dan 2.
3) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP-el pada
server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP-el
kategori 1 dan 2.
- 43 -
4) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el
pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit
0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi
perekaman KTP-el kategori 1 dan 2.
5) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-
el pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda: angka kredit
0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi
pencetakan KTP-el kategori 1 dan 2.
b. Jaringan Komunikasi Data adalah hubungan satu titik dengan titik
yang lain yang menghubungkan jaringan antara Pusat, Provinsi,
Kab/Kota dan Kecamatan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-
el pada client di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit
0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi
pencetakan KTP el kategori 1 dan 2.
2) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit
Pelayanan TeknisKategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli
pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan
komunikasi data pada client untuk pendaftaran
penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis
kategori 1 dan 2.
- 44 -
3) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pencatatan sipil di Dinas dan Unit Pelayanan
Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli pratama dan
Ahli Muda: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan
komunikasi data pada client untuk pencatatan Sipil
di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1
dan 2.
4) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di Dinas dan
Unit Pelayanan TeknisKategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli
pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan
pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan
Teknis kategori 1 dan 2.
5) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data
pada client untuk pelaporan pencatatan Sipil penduduk di Dinas
dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan
komunikasi data pada client untuk pelaporan
pencatatan Sipil di Dinas dan Unit Pelayanan
Teknis kategori 1 dan 2.
6) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data
pada client untuk statistik pendaftaran penduduk di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli
pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik
pendaftaran penduduk di Dinas dan Unit Pelayanan
Teknis kategori 1 dan 2.
- 45 -
7) Melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data
pada client untuk Statistik pencatatan Sipil penduduk di Dinas
dan Unit Pelayanan TeknisKategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
ahli pratama dan Ahli Muda: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan
komunikasi data pada client untuk statistik
pencatatan Sipil di Dinas dan Unit Pelayanan
Teknis kategori 1 dan 2.
c. Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah data yang
dipergunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan di Pusat,
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Aplikasi SIAK
a) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK pada
server di Dinas atau Unit Pelayanan Teknis kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK di
Dinas dan Unit Pelayanan Teknis kategori 1
dan 2.
b) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK
konsolidasi pada server di Dinas atau unit pelayanan teknis
Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit
0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi aplikasi
SIAK konsolidasi kategori 1 dan 2.
c) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi KTP-el pada
server di Dinas atau unit pelayanan teknisKategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi aplikasi
KTP-el kategori 1 dan 2.
- 46 -
d) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi perekaman
KTP-elpada server di Dinas atau unit pelayanan teknis
Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit
0.03)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi aplikasi
perekaman KTP-el kategori 1 dan 2.
e) Melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi pencetakan
KTP-elpada server di Dinas atau unit pelayanan teknis
Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit
0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi aplikas
pencetakan KTP-el kategori 1 dan 2.
2) Jaringan Komunikasi Data:
a) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori
1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan simulasi atas hasil instalasi jaringan
komunikasi data pada server di Dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
b) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk pendaftaran penduduk di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
ahli madya: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi
jaringan komunikasi data pada client untuk
pendaftaran penduduk di Dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
c) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk pencatatan Sipil di Dinas dan Unit
Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli
madya: angka kredit 0.02)
- 47 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi
jaringan komunikasi data pada client untuk
pencatatan Sipildi Dinas dan unit pelayanan
teknis kategori 1 dan 2.
d) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk pelaporan pendaftaran penduduk di
Dinas dan Unit Pelayanan Teinis Kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi
jaringan komunikasi data pada client untuk
pelaporan pendaftaran penduduk di Dinas dan
unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
e) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk pelaporan pencatatan Sipil di Dinas dan
Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
ahli madya: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi
jaringan komunikasi data pada client untuk
pelaporan pencatatan Sipil di Dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
f) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada client untuk Statistik pendaftaran penduduk di
Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan ahli madya: angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi
jaringan komunikasi data pada client untuk
statistik pendaftaran penduduk di Dinas dan
unit pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
g) Melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi
data pada clientuntuk Statistik pencatatan Sipil di Dinas dan
Unit Pelayanan TeknisKategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan
ahli madya: angka kredit 0.02)
- 48 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi
jaringan komunikasi data pada client untuk
statistik pencatatan Sipil di Dinas dan unit
pelayanan teknis kategori 1 dan 2.
3) Database Kependudukan dan Pencatatan sipil:
a) Melakukan simulasi atas hasil instalasi database SIAK pada
server di Dinas dan Unit Pelayanan Teknis Kategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi
database SIAK kategori 1 dan 2.
b) Melakukan simulasi atas hasil instalasi database KTP-el pada
server di Dinas dan Unit Pelayanan TeknisKategori 1 dan 2
(ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil simulasi atas hasil instalasi
database KTP-el kategori 1 dan 2.
4. Instalasi aplikasi Pemanfaatan Data Werehouse (DWH) Aplikasi yang
dipergunakan untuk instalasi data werehouse di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota.
a. Aplikasi Data werehouse (DWH) adalah aplikasi data werehouse
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan instalasi aplikasi dan konfigurasi data werehouse di
server Dinas Provinsi Kategori 1 dan 2 (ADB Kependudukan ahli
Pratama, angka kredit 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi aplikasi dan konfigurasi data
werehouse kategori 1 dan 2.
2) Melakukan instalasi aplikasi dan konfigurasi data werehouse di
server Dinas kabupaten/Kota Kategori 3 dan 4 (ADB
Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit 0.01)
- 49 -
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil instalasi aplikasi dan konfigurasi data
werehouse kategori 3 dan 4.
3) Melakukan implementasi aplikasi data werehouse Kategori 3 dan 4
(ADB Kependudukan Ahli Pratama, angka kredit 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil implementasi aplikasi data werehouse
kategori 3 dan 4.
4) Melakukan operasionalisasi aplikasi data werehouse Antara dinas
kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi dengan instansi
pengguna Kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan ahli Pratama dan
ahli muda : angka kredit 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil operasionalisasi aplikasi data
werehouse antara dinas kependudukan dan
pencatatan sipil provinsi dengan instansi pengguna
kategori 2 dan 3.
5) Melakukan operasionalisasi aplikasi data werehouse antara
Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan instansi
pengguna Kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan ahli Pratama dan
ahli muda : angka kredit 0.01)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil operasionalisasi aplikasi data
werehouse atara Disdukcapil provinsi dan
kabupaten/kota dengan instansi pengguna kategori
2 dan 3.
b. Jaringan Komunikasi Data.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan pengaturan (setting) jaringan komunikasi data
Kategori 2 dan 3 (ADB Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli
Muda, angka kredit 0.06)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting) jaringan
komunikasi data kategori 2 dan 3.
- 50 -
2) Melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka
perbaikan jaringan komunikasi data Kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan ahli Pratama dan ahli muda : angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil hasil pengaturan (setting) jaringan
komunikasi data kategori 1 dan 2.
3) Melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka
perbaikan jaringan komunikasi data Kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Pratama dan Ahli Muda, angka kredit 0.02)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil pengaturan (setting) jaringan
komunikasi data kategori 1 dan 2.
c. Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan koordinasi penyelesaian data penduduk yang tidak
sesuai dengan data werehouse kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.05)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil koordinasi penyelesaian data
penduduk kategori 1 dan 2.
2) Melakukan verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak
sesuai dengan data werehouse Kategori 1 dan 2 (ADB
Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.05)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil koordinasi penyelesaian data
penduduk kategori 1 dan 2.
3) Menyusun laporan hasil koordinasi verifikasi dan validasi data
penduduk yang tidak sesuai dengan data werehouse kategori 1
dan 2 (ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit 0.06)
Satuan hasil : laporan.
Bukti fisik : laporan hasil koordinasi verifikasi dan validasi data
penduduk yang tidak sesuai dengan data werehouse
kategori 1 dan 2.
- 51 -
5. Pengembangan Profesi.
a. Pengembangan Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang Pengelolaan
Administrasi Kependudukan yang dipublikasikan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Dalam Bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional Kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 12,5)
Satuan hasil : buku.
Bukti fisik : buku.
2) Dalam Masalah ilmiah yang diakui oleh LIPI ; Kategori 1,2,3 dan 4
(semua jejaring : angka kredit 6)
Satuan hasil : naskah.
Bukti fisik : naskah kategori 1, 2, 3 dan 4.
b. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penilaian pengkajian survey,
dan evaluasi dibidang pengelolaan administrasi kependudukan yang
tidak di publikasikan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Dalam bentuk buku, kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring: angka
kredit 8)
Satuan hasil : buku.
Bukti fisik : buku.
2) Dalam Majalah, kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring: angka kredit
4)
Satuan hasil : makalah.
Bukti fisik : makalah kategori 1,2 3 dan 4.
c. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah dengan gagasan sendiri dibidang pengelolaan administrasi
kependudukan yang tidak dipublikasikan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Dalam Bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional, kategori 1,2,3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 12,5)
Satuan hasil : buku.
Bukti fisik : buku kategori 1,2,3 dan 4.
2) Dalam Bentuk majalah ilmiah yang diakaui oleh LIPI, Kategori
1,2,3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 6)
Satuan hasil : naskah.
Bukti fisik : naskah kategori 1,2,3 dan 4.
- 52 -
d. Membuat karya tulis/karya imliah berupa tinjauan atau ulasan
ilmiah dengan gagasan sendiri dibidang pengelolaan administrasi
kependudukan yang tidak dipublikasikan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Dalam Bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional, kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 12,5)
Satuan hasil : buku.
Bukti fisik : buku kategori 1, 2, 3 dan 4.
2) Dalam Bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional, kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 12,5)
Satuan hasil : buku.
Bukti fisik : buku kategori 1, 2, 3 dan 4.
e. Membuat tulisan ilmiah popular dibidang pengelolaan administrasi
kependudukan yang disebarluaskan melalui media , kategori 1, 2, 3
dan 4 angka kredit 2 bukti fisik buku; dan
f. Menyampaikan prasarana berupa berupa tinjauan, gagasan dan atau
ulasan ilmiah dibidang pengelolaan administrasi kependudukan pada
pertemuan ilmiah, kategori 1, 2, 3 dan 4 angka kredit 2,5 bukti fisik
naskah.
6. Penterjemahkan/penyediaan buku dan bahan-bahan lain dibidang
pengelolaan administrasi kependudukan.
a. Menerjemahkan/menyadur dibidang pengelolaan administrasi
kependudukan yang dipublikasikan dalam bentuk buku.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 7)
Satuan hasil : buku
Bukti fisik : buku kategori 1, 2, 3 dan 4.
2) Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang,
Kategori 1, 2, 3 dan 4 (Semua Jejaring: angka kredit 3,5)
Satuan hasil : buku
Bukti fisik : naskah kategori 1, 2, 3 dan 4.
- 53 -
b. Menerjemahkan/menyadur dibidang pengelolaan administrasi
kependudukan yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Dalam bentuk buku kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka
kredit 3)
Satuan hasil : buku.
Bukti fisik : buku kategori 1, 2, 3 dan 4.
2) Dalam makalah kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka
kredit 3,5)
Satuan hasil : makalah.
Bukti fisik : makalah kategori 1, 2, 3 dan 4.
c. Membuat Abstrak tulisan ilmiah bidang pengelolaan administrasi
kependudukan yang dimuat dalam penelitian, kategori 2 dan 3 ADB
Kependudukan semua jejaring angka kredit 3;
d. Penerjemah /Penyaduran buku dan bahan lain di bidang pengelolaan
administrasi kependudukan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Menerjemahkan /menyadur dibidang administrasi kependudukan
yang dipublikasikan dalam bentuk buku
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
a) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional kategori 1 dan 2 (pembimbing semua jejaring: angka
kredit 7)
Satuan hasil: buku
Bukti fisik : buku kategori 1 dan 2.
b) Dalam makalah ilmiah yang oleh instansi yang berwenang
kategori 1 dan 2 (semua jejaring : angka kredit 1, 2)
Satuan hasil: makalah
Bukti fisik : makalah kategori 1 dan 2.
2) Menerjemahkan /menyadur dibidang administrasi kependudukan
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku:
a) Dalam bentuk buku kategori 1 dan 2 (pembimbing semua
jejaring : angka kredit 3)
Satuan hasil: buku
Bukti fisik : buku kategori 1 dan 2.
- 54 -
b) Dalam bentuk makalah kategori 1 dan 2 (Semua Jejaring :
angka kredit 1,5)
Satuan hasil: makalah
Bukti fisik : makalah kategori 1 dan 2.
e. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang pengelolaan administrasi
kependudukan yang dimuat dalam penelitian kategori 1 dan 2 ADB
Kependudukan semua jaringan angka kredit 6 satuan hasil tiap
lembar; dan
f. Penyusunan Buku pedoman /ketentuan pelaksanaan /ketentuan
teknis dibidang pengelolaan administrasi kependudukan
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Menyusun dan atau menyempurnakan standar bidang pengelolaan
administrasi kependudukan kategori 1 dan 2 ADB Kependudukan
semua jaringan angka kredit 6 satuan hasil standard;
2) Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman bidang
pengelolaan administrasi kependudukan kategori 1 dan 2 ADB
Kependudukan semua jaringan angka kredit 6 satuan hasil
pedoman; dan
3) Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk teknis bidang
pengelolaan administrasi kependudukan kategori 1 dan 2 ADB
Kependudukan semua jaringan angka kredit 3 satuan hasil juknis.
7. Penunjang Tugas Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan.
a. Pengajar /Pelatih dibidang administrasi kependudukan
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan dibidang
administrasi kependudukan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan dibidang
administrasi kependudukan, kategori 1 dan 2 ADB Kependudukan
semua jenjang angka kredit 0,15 satuan hasil 2 jam pelajaran; dan
b. Peran Serta dalam bimbingan teknis/seminar /lokakarya konferensi
di bidang administrasi kependudukan:
1) Mengikuti bimbingan teknis/seminar /lokakarya sebagai
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
a) Pemrasaran kategori 1 dan 2 (pembimbing Semua Jejaring:
angka kredit 3)
- 55 -
Satuan hasil: kali.
Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.
b) Pembahas/Moderator/Narasumber kategori 1 dan 2 (Semua
Jejaring : angka kredit 1)
Satuan hasil: kali.
Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.
c) Peserta kategori 1 dan 2 (Semua Jejaring: angka kredit 1)
Satuan hasil: kali.
Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.
8. Mengikuti delegasi ilmiah.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
1) Ketua kategori 1 dan 2 (pembimbing semua jejaring: angka kredit 1,5)
Satuan hasil : kali.
Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.
2) Anggota kategori 1 dan 2 (semua jejaring : angka kredit 1)
Satuan hasil : kali.
Bukti fisik : kali kategori 1 dan 2.
9. Keanggotaan dalam organisasi.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
a) Ketua/Wakil Ketua kategori 1 dan 2 (pembimbing semua jejaring :
angka kredit 1,5)
Satuan hasil : tahun.
Bukti fisik : tahun kategori 1 dan 2.
b) Anggota kategori 1 dan 2 (Semua Jejaring : angka kredit 1)
Satuan hasil : tahun.
Bukti fisik : tahun kategori 1 dan 2.
10. Keanggotaan Dalam Tim Penilai.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
Menjadi anggota Tim penilai kinerja Jabatan Pengelola ADB
Kependudukan, kategori 1 dan 2 angka kredit 0.04, satuan hasil
DUPAK.
- 56 -
11. Memperoleh Tanda.
Tanda Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
a) 30 (tiga puluh) Tahun; Kategori 1 ,2, 3 dan 4 (pembimbing semua
jejaring : angka kredit 3)
Satuan hasil : kali.
Bukti fisik : kali kategori 1, 2, 3 dan 4.
b) 20 (dua puluh) Tahun; Kategori 1 ,2, 3 dan 4 (semua jejaring :
angka kredit 2)
Satuan hasil : kali.
Bukti fisik : kali kategori 1, 2, 3 dan 4.
c) 10 (sepuluh ) Tahun; lKategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka
kredit 1)
Satuan hasil : kali.
Bukti fisik : kali kategori 1, 2, 3 dan 4.
12. Memperoleh gelar Kesarjanaan.
Sub unsur ini terdiri atas butir kegiatan sebagai berikut:
a) Doktor S3 kategori 1, 2, 3 dan 4 (pembimbing semua jejaring : angka
kredit 15)
Satuan hasil : ijazah.
Bukti fisik : ijazah kategori 1, 2, 3 dan 4.
b) Magister S2 kategori 1, 2, 3 dan 4 (semua jejaring : angka kredit 10)
Satuan hasil : ijazah.
Bukti fisik : ijazah kategori 1, 2, 3 dan 4.
c) Sarjana S1 kategori 1, 2, 3 dan 4 (Semua Jejaring : angka kredit 5)
Satuan hasil : ijazah.
Bukti fisik : ijazah kategori 1, 2, 3.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,
ttd
R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001