infografis evaluasi paruh waktu rpjmn 2015...
TRANSCRIPT
INFOGRAFISEVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019
Kerja NyataMewujudkan Indonesia yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)
TAHUN 2017
REPUBLIK INDONESIA
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 1
PENGANTAR
Dalam dua tahun pelaksanaan RPJMN 2015-2019, Pemerintah berupaya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, sebagaimana tertuang dalam Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui pelaksanaan Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 telah tergambarkan sejauh mana perkiraan pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional di tahun 2019.
Pencapaian pembangunan hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sebagian telah menunjukkan kemajuan yang berarti, yang ditandai antara lain dengan naiknya peringkat investasi dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang diberikan oleh lembaga internasional yang mempunyai reputasi dan tingkat kredibilitas tinggi. Meski harus diakui bahwa masih terdapat beberapa bidang pembangunan yang memerlukan kerja keras untuk mencapai target. Pelaksanaan RPJMN 2015-2019 tiga tahun mendatang digunakan untuk mempercepat, mempertajam, dan menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum berjalan sesuai rencana.
Perkiraan capaian sasaran pokok RPJMN 2015- 2019 menunjukkan, dari 184 sasaran pokok terdapat 99 sasaran pokok (53,80 persen) sudah tercapai/on track (notifikasi hijau) dan 68 sasaran pokok (36,96 persen) masih memerlukan kerja keras untuk mencapai target 2019 yang telah ditetapkan (notifikasi kuning). Sedangkan 12 sasaran pokok (6,52 persen) diperkirakan sangat sulit tercapai (notifikasi merah) sehingga memerlukan upaya percepatan pencapaian target yang inovatif. Selain ketiga notifikasi tersebut, terdapat 5 sasaran pokok (2,72 persen) yang mendapat notifikasi putih karena masih belum dapat diberikan notifikasi merah/kuning/hijau, yang salah satunya disebabkan ketersediaan data.
Perkiraan Capaian Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019
: > 90% (Hijau) : 60-90% (Kuning) : < 60% (Merah) : Belum dapat diberikan notifikasi (Putih)
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 3
PERKEMBANGAN EKONOMI
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 5
PERKEMBANGAN EKONOMI
Pembangunan ekonomi menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional melalui upaya sungguh-sungguh untuk mendorong peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan efektivitas pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan ekonomi juga disertai upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan. Adapun prioritas pada pembangunan ekonomi meliputi: (1) Pertumbuhan Ekonomi; (2) Kemiskinan; (3) Pengangguran; (4) Moneter; (5) Neraca Pembayaran; (6) Keuangan Negara; (7) Investasi; dan (8) Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.
Upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan ekonomi, khususnya terkait percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain: (1) Mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, dengan menjaga agar inflasi tetap stabil dan rendah, serta perbaikan subsidi dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran; (2) Melakukan reformasi struktural, dengan fokus pada perbaikan iklim investasi dan usaha, serta pasar tenaga kerja; (3) Mempercepat peningkatan infrastruktur baik infrastruktur dasar maupun konektivitas; (4) Merevitalisasi sektor industri pengolahan; (5) Melanjutkan reformasi di sektor keuangan, dengan fokus pada pendalaman pasar keuangan dan peningkatan akses jasa keuangan; (6) Memperbaiki pola penyerapan dan kualitas belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah; (7) Melakukan bauran kebijakan yang efektif antara para pemangku kebijakan ekonomi; dan (8) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi berbagai paket kebijakan ekonomi serta sekaligus melakukan pengendalian agar target pembangunan ekonomi tercapai.
Sementara itu, upaya percepatan peningkatan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB sesuai target RPJMN 2015-2019 yang akan dilakukan adalah: (1) Menyempurnakan sistem informasi perpajakan; (2) Meningkatkan kapasitas SDM perpajakan; (3) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis data perpajakan, serta penegakan hukum secara tegas; (4) Mengoptimalkan PNBP melalui lifting minyak dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNBP, serta penyempurnaan regulasi intensifikasi dan ekstensifikasi PNBP K/L; (5) Meningkatkan efisiensi belanja, baik belanja Pemerintah Pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa melalui sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran untuk memastikan terlaksananya berbagai agenda prioritas nasional; dan (6) Mengembangkan pasar keuangan domestik sebagai sumber pembiayaan dengan risiko yang terkendali.
6 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
PERKEMBANGANEKONOMI
2014 2015 2016
5,01 4,88 5,02
Pertumbuhan PDB (%)
Pertumbuhan ekonomi tetap kuat di tengah tantangan ekonomi global dan ekonomi domestik.
Sumber: RPJMN 2015-2019, BPS
41.91645.141 47.957
Kesejahteraan masyarakat terus meningkat, tercermin dari PDB per
kapita yang terus meningkat.
PDB per Kapita Tahun Dasar 2010 (Rp Ribu)
(Baseline)
(Baseline)
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 7
KEMISKINAN
2014 2015 2016
Tingkat kemiskinan sedikit meningkat pada tahun 2015 karena transisi program-program
penanganan kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Tingkat Kemiskinan Nasional (%)
2014
2014
2015
2015
2016
2016
1,7510,96 11,1310,70
0,44
1,84
0,51
1,74
0,44
(Baseline)
(Baseline)
(Baseline)
Sumber: BPS Sumber: BPS
8 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Pengangguran
5,94%6,18%
5,61%
2014 2015 2016• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
telah berhasil diturunkan, seiring dengan lapangan kerja yang tercipta pada setiap tahunnya.
• Perlu kerja keras untuk mencapai target TPT pada tahun 2019 sebesar 4-5 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)Penyediaan Lapangan Kerja (Orang)
N/A 191.173 3.592.774
2014 (Baseline) 2015 2016
(Baseline)
5,946,18
5,61
Sumber: BPS
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 9
8,36%
3,35%3,02%
2014 2015 2016
MONETER
Inflasi (% YoY)
Nilai Tukar (Rp/USD)
$
$Rp
£££
£
€€
€€$
Rp. 11,866/usd
Rp. 13,390/usdRp. 13,307/usd
2014 2015 2016
• Inflasi terkendali pada level yang rendah sesuai rentang target RPJMN dan RKP.
• Stabilitas inflasi didukung oleh eratnya koordinasi antar sektor dan tersedianya pasokan pangan yang memadai.
Nilai tukar Rupiah cenderung terdepresiasi, terutama dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global, pengurangan Quantitative Easing oleh The Fed, serta penurunan harga komoditas dunia.
8,36
3,35 3,02
11.866
13.390 13.307
(Baseline)
(Baseline)
Sumber: Bappenas
10 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
6,45 bulan
7,39 bulan8,41 bulan
2014 2015 2016
2014 2015 2016
£ ¥£ ¥¥$
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 11
REALISASI INVESTASI (PMA & PMDN) REALISASI APBN (PMA & PMDN)
PERKEMBANGAN EKONOMI, KETENAGAKERJAAN, DAN KEMISKINANCAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN
5.03 11.97 8.99 3,11 0.21
1,146.87 1,240.42 1,284.97 1.472,71
571.92398.59 255.63 261.98
260,24
146.121,550.49 1,508.02 1,555.93
1,736.06
2014 2015 2016 2017*
Rp Tr
iliun
Hibah Perpajakan PNBP Pendapatan Negara dan Hibah
Jun
PENDAPATAN NEGARA
BELANJA NEGARA
1,203.58 1,183.30 1,154.02 1.366,96
498.56
573.70 623.14 710.26766,34
394.761,777.28 1,806.44 1,864.28
2,133.30
2014 2015 2016 2017*
Rp Tr
iliun
Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dana Desa Belanja Negara
Jun
Hingga Juni 2017, defisit anggaran mencapai
Rp. 175.05 Tatau
-1.29persen PDB
DEFISIT APBNLangkah pemerintah dalam
menerapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran, tercermin dari
realisasi subsidi energi yang terus mengalami penurunan
menjadi Rp106,79 triliun atau turun 10,33 persen dari
realisasi tahun 2015.
SUBSIDI ENERGIDana transfer khusus
nonfisik mengalami pening-katan sebesar 29,82 persen
dari realisasi tahun 2016 atau menjadi Rp115,11
triliun. Secara umum, dana transfer khusus nonfisik lebih
ditujukan untuk layanan pendidikan di daerah.
DAK NON FISIK
$
$
KONTRIBUSI PMA & PMDN (PERSEN)
0
20
40
60
80
100
Kontribusi PMDN Kontribusi PMA
33,71 32,90 35,28
66,29 67,10 64,72
307,02
156,13
365,95
179,47
396,64
216,23
NILAI PMA DAN PMDN (TRILIUN)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
PMDN PMA
2014 2015 2016
2014 2015 2016
*) Juni 2017
Sumber: BKPM
Sumber: BKPM
Sumber: BKPM
Sumber: BKPM
12 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
Dalam Pembentukan PDB
Dalam Investasi
Dalam Ekspor Non Migas
2014
2014
20142015
2015
20152016
2016
2016
7,71 2,12
5,22
7,32 3,49
4,78
N/A N/A
N/A
(Data Sangat Sementara)(Data Sangat Sementara)
(Data Sangat Sementara)
(Baseline) (Baseline)
(Baseline)
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, Bank Indonesia
Pertumbuhan Kontribusi UMKM dan Koperasi (%)
13Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
15Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Pembangunan manusia dan masyarakat merupakan penjabaran dari Nawacita 5, 7, dan 8 dengan prioritas pada pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan masyarakat, serta perumahan dan permukiman. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia Indonesia unggul, tangguh, berperilaku positif dan konstruktif dengan menjadikan peningkatan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi serta pembangunan mental dan karakter sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.
Upaya perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan manusia dan masyarakat, meliputi: (1) Kependudukan dan keluarga berencana, antara lain: (a) Meningkatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi; (b) Menguatkan sumber daya manusia (SDM) pelayanan keluarga berencana (KB) melalui pelatihan dan sertifikasi; dan (c) Mengembangkan Kampung KB untuk mengintegrasikan layanan KB dengan layanan sektor terkait lainnya; (2) Pendidikan, antara lain: (a) Memutakhirkan data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyusun mekanisme pemanfaatan dana KIP; dan (b) Menyusun peta mutu satuan pendidikan sebagai dasar pelaksanaan intervensi terpadu untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan secara signifikan; (3) Kesehatan, dengan melakukan upaya percepatan pencapaian pada target yang perlu kerja keras seperti angka kematian bayi, prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, dan kepesertaan penduduk dalam jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dengan meningkatkan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta sosialisasi dan pendampingan akreditasi pelayanan kesehatan; (4) Pembangunan masyarakat, antara lain: (a) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keragaman; (b) Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek berbasis budaya dengan senantiasa mengedepankan akal budi, nalar kemanusiaan, dan merawat nilai-nilai luhur budaya bangsa; serta (5) Perumahan dan permukiman, antara lain: (a) Menggalang potensi sumber daya dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat; (b) Melakukan penataan regulasi iklim investasi yang menarik bagi dunia usaha, termasuk pengembangan skim pembiayaan alternatif, pengurangan regulasi pasar pembiayaan perumahan, serta penyempurnaan pola subsidi.
16 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Keberhasilan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) diukur dari menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk, menurunnya angka kelahiran total/total fertility rate (TFR), dan meningkatnya angka kesertaan ber-KB/contraceptive prevalence rate (CPR).
Kependudukan dan keluarga berencana
Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (%)
Total Fertility Rate (Anak)
Contraceptive prevalence rate (CPR) suatu cara (all methods) (%)
2014(Baseline)
2014(Baseline)
2014(Baseline)
2015
2015
2015
2016
2016
2016
1,49(2000-2010)
2,6(SDKI 2012)
60,64(Susenas 2014)
2,34(Sensus 2010)
61,90(SDKI 2012)
1,43(Supas 2015)
2,28(Supas 2015)
59,98(Susenas 2015)
1,43(Supas 2015)
2,34(Survei RPJMN 2015)
60,80(Survei RPJMN 2016)
17Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
PENDIDIKAN
Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)
Rata-rata angka melek aksara
penduduk usia diatas 15 tahun
(%)
2014 (Baseline)
Ac 12
3B
2015
2016
8,20
8,25
8,36
94,10
2015
95,20
2016
95,38
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B
Persentase SMP/MTsberakreditasi minimal B
Persentase SMA/MAberakreditasi minimal B
68,70 2014(Baseline)
2015
2016
63,90
69,59
2014
2014
2015
2015
2016
2016
62,50
73,50
63,87
67,15
61,45
63,05
2014 2015 2016
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin
dan 20% penduduk terkaya
0,85 0,91 0,94
2014 2015 2016
Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk
termiskin dan 20% penduduk terkaya
0,53 0,64 0,66
2014 (Baseline)
(Baseline)
(Baseline)
(Baseline)
(Baseline)
Sumber: BPS, Kemendikbud, Kemenag
18 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
2014 (Baseline)
2014 (Baseline)
1.015 1.179 1.6182015
2015
2016
2016
Pemenuhan Tenaga Kesehatan (Puskesmas)
Akreditasi Puskesmas(Kecamatan)
Ketersediaan Obatdan Vaksin di Puskesmas
(%)
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan terus mening-kat menjadi 1.618 puskesmas pada tahun 2016.
KESEHATAN
2014 (Baseline) 2015 2016
0 93 1.308
Sebanyak 1.308 kecamatan dari 182 kabupaten/kota telah memiliki minimal satu puskesmas tersertifikasi akreditasi pada akhir tahun 2016
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tingkat ketersediaan 20 jenis obat esensial di puskesmas meningkat dari 79,4 persen pada tahun 2015 menjadi 81.57 persen pada akhir tahun 2016
75,50 79,38 81,57
Sumber: Kemenkes
19Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
2014
20132013
2014
KESETARAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Perbedaan/kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil,
ditunjukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
2014(Baseline)
2014(Baseline)
2015 20152016 2016
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
90,19
70,6890,34
70,4691,03 70,8391,25 70,98
Sumber: Kementerian PPPA, BPS
20 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Perlindungan ANAK
1
2
3
Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang menginisiasi kabupaten/kota menuju layak anak (KLA).
Forum anak berfungsi sebagai wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak.
Pada tahun 2016 dikembangkan Telepon Sahabat Anak (TeSA) yaitu saluran telepon yang beroperasi selama 24 jam 7 hari untuk menerima berbagai aduan terkait kekerasan terhadap anak (Kemensos).
Kabupaten/Kotayang MenginisiasiKota Layak Anak
(kabupaten/kota)
Pembentukan Forum Anak
239
2014 2015 2016
264307
Sumber: Kementerian PPPA
2015
2016
33 provinsi267 kabupaten/kota300 kecamatan
34 provinsi377 kabupaten/kota506 kecamatan
21Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Indeks Pembangunan Manusia
pembangunan MASYARAKAT
2014(Baseline)
2016
2015
Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)dicapai melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, serta upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
73,80
75,30
74,80
68,90*
70,19*
69,55*
Target
Metode Lama Metode Baru
Realisasi
*) IPM dihitung dengan metode baru, yaitu komponen melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah dan nilai indeks IPM dihitung dengan rata-rata geometrik (IPM lama dihitung dengan rata-rata aritmatik)
22 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Fasilitasi penyediaan
hunian layak(unit)
Fasilitasi peningkatan
kualitas rumah tidak layak huni
(unit)
172.820N/A
61.489N/A
325.608
158.370
20152014 (Baseline)
2016
Perumahan AIR MINUM DAN SANITASI
68,11 70,97 71,14
20152014(Baseline)
2016
Akses Air Minum Layak
(%)
Akses Sanitasi (Air Limbah)
(%)69,40 73,60 76,37
Sumber: Kementerian PU & Pera, BPS
PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
23Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
Pembangunan sektor unggulan merupakan penjabaran Nawacita 1, 6, dan 7, dengan prioritas pada: (1) Kedaulatan pangan, (2) Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, (3) Kemaritiman dan kelautan, dan (4) Pariwisata dan industri. Pembangunan sektor unggulan menekankan kepada penguatan sektor domestik yang menjadi keunggulan komparatif Indonesia dan diarahkan untuk mendorong perekonomian nasional sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Upaya perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan sektor unggulan antara lain: (1) Kedaulatan pangan, meliputi: (a) Meningkatkan kapasitas produksi pertanian, baik jumlah maupun kualitas produk; dan (b) Meningkatkan efektivitas distribusi pangan; (2) Ketahanan air, antara lain: (a) Memanfaatkan alternatif sumber air; (b) Memprioritaskan ketahanan air dalam pembangunan nasional; dan (c) Melakukan percepatan ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk dengan melakukan persiapan dan percepatan penyusunan desain jaringan irigasi yang memanfaatkan tampungan air dari waduk percepatan pembangunan waduk; (3) Kedaulatan energi melalui pemanfaatan dan perluasan sumber-sumber energi serta peningkatan efisiensi produksi; (4) Mempercepat upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui: (a) Instrumen dan regulasi untuk mendukung pengurangan timbulan sampah dan pengendalian limbah B3; (b) Pembenahan dan penyempurnaan keterwakilan data dalam indikator IKLH untuk memastikan kualitas data dan keakuratan sumber data; dan (c) Pengembangan IKLH yang ideal dan terstruktur dengan indikator yang mendekati kondisi di lapangan; (5) Kemaritiman dan kelautan, antara lain: (a) Mempercepat diplomasi dan perundingan batas maritim; dan (b) Meningkatkan ketaatan pelaku usaha perikanan; (6) Pariwisata, difokuskan pada: (a) Peningkatan infrastruktur destinasi wisata unggulan, dan (b) Perbaikan tata kelola pembangunan pariwisata yang menyeluruh dan terpadu; (7) Industri manufaktur, antara lain: (a) Akselerasi penguatan dan pendalaman struktur industri; (b) Mempercepat hilirisasi industri, khususnya, industri kimia dasar, logam dasar, dan aneka industri; (c) Menyediakan skema pembiayaan khusus bagi pengembangan industri; (d) Meningkatkan kerja sama antarlitbang industri dengan pelaku industri; serta (8) Infrastruktur dan konektivitas, antara lain: (a) Akselerasi pembangunan infrastruktur melalui peningkatan efektivitas tata kelola pembangunan infrastruktur dan konektivitas, terutama peningkatan kemitraan usaha antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta; (b) Menjamin ketersediaan pembiayaan; dan (c) Melakukan percepatan pencapaian pembangunan jalur kereta api termasuk jalur ganda dan reaktivasi, berbasis kepada prioritas tinggi dan optimalisasi skema pendanaan non-APBN untuk mendukung kawasan strategis dan jalur utama logistik serta transportasi umum massal perkotaan.
25Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
26 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Kedaulatan Pangan
Peningkatan terjadi karena peningkatan luas panen dan produktivitas hasil dari kegiatan Upaya Khusus (UPSUS).
Juta Ton
Padi Jagung Sapi Ikan
Juta Ton
Sumber: BPS, Kementan, KemenKKP
Ribu Ton Juta Ton
79,14 560
10,76
10,87
11,8123,16
76,23 54021,35
70,60 452,7019,10
Capaian produksi daging sapi tahun 2016 belum mencapai target karena masih sedikitnya jumlah sapi indukan produktif.
Peningkatan produksi ikan berasal dari peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya (diluar lumpur laut).
2016
2015
2014
(Baseline)
27Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Ketahanan Air
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di das dan KPH (Ha)2014 : 500.0002015 : 239.2872016 : 1.499.287
Baseline
Baseline
Kapasitas Air Baku Nasional (m3/dtk)
2014 : 51,44 2015 : 6,972016 : 6,15
Ketersediaan Air Irigasi Bersumber dari Waduk (%)
2014 : 112015 : 112016 : 11
Baseline
Sumber: KemenLHK, Kemen PUPera
Rehabilitasi Hutan dan Lahan di DAS dan KPH (Ha)
28 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
2016
2015
2014
Minyak Bumi(Ribu BM/hari)
Penurunan Produksi minyak bumi dikarenakan
sumur-sumur minyak mengalami penurunan
produksi (sudah tua)Sumber: KemenESDM
(Baseline)
Penurunan produksi gas bumi dikarenakan belum
optimalnya beberapa lapangan gas yang baru
berproduksi
Pembangunan jargas untuk rumah tangga merupakan bagian dari
diversifikasi energi dari BBM ke gas dan mengoptimalkan pemanfaatan
gas dalam negeri
Gas Bumi(Ribu SBM/hari)
Jaringan Gas Kota(Sambungan Rumah)
829
779
818
1.189
1.184
1.224
297.636
323.863
200.000
Kedaulatan EnergiProduksiTahun Infrastruktur Energi
Penurunan produksi minyak bumi dikarenakan
sumur-sumur minyak mengalami penurunan
produksi (sudah tua)
29Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Kemaritiman dan kelautanKetaatan Pelaku Usaha Perikanan
(juta ton)
2016 6,83
2015 6,50
6,48
(juta ton)
(juta hektar)
16,67
15,64
2016
2015
14,36
(%)
79,85
83
2016
2015
2014(Baseline)
2014(Baseline)
2014(Baseline)
52
Produksi Hasil Kelautan dan Perikanan
Perikanan Tangkap
Perikanan Budidaya
Luasan Kawasan Konservasi
Ketaatan pelaku usaha perikanan
meningkat mencapai target seiring dengan
upaya pemberian IUU Fishing
Sumber: KemenKKP
Peningkatan rehabili-tasi kawasan pesisir
dan laut melalui penambahan luasan kawasan konservasi
perairan dalam pengelola tata ruang, konservasi , danreha-bilitasi pesisir dan laut
serta wisata bahari
17,98
17,30
16,40
2016
2015
2015
Upaya
(1) Meningkatkan ketatanan pelaku usaha perikanan.
(3) Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi kawasan pesisir secara efektif.
(2) Meningkatkan produksi hasil kelautan dan perikanan.
30 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Perhitungan Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2016 yang menjadi salah satu komponen perhitungan IKLH hanya menggunakan data tutupan hutan saja, dimana luas hutan tiap tahunnya berkurang
Pada akhir RPJMN2015-2019 penurunan emisi GRK akan mendekati 26 persen di 5 sektor prioritas (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, indutri, dan limbah).
Pelestarian Sumber daya alam, Lingkungan Hidup, dan pengelolaan Bencana
Upaya Terobosan :1. Peningkatan kualitas metode
perhitungan IKLH. 2. Penguatan sistem data
informasi kebencanaan.3. Peningkatan kapasitas
masyarakat dan kewilayahan 4. Penguatan pelaksanaan
RAN-GRK dan RAD GRK.
IKLH Emisi GRKIndeks Kualitas Lingkungan Hidup Emisi Gas Rumah Kaca
2016 63,14 (angka sementara)
N/A
7,2 (nonhutan dan lahan)
15,5%
2015 64,84
2014 63,42
(Baseline)
2015-2019
31Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
5.434
81,5 88,3 91,16
5.613 5.647
(Baseline)
2014
Infrastruktur dan Konektivitas
1. Rasio Elektrifikasi (%)Pembangunan ketenagalistrikan sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur Nasional
Pembangunan jaringan jalan tol dan jalur kereta api ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan jalur logistik dalam mendukung peningkatan daya saing
3 Pembangunan Jalur KA Ganda dan Reaktivasi (Km)
2. Pembangunan Jalan Tol-kumulatif (Km)
2015 2016
807 939 983
32 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Industri manufaktur
Pertumbuhan Industri pengolahan dipengaruhi fluktuasi harga komoditas dunia
Akselerasi industri manufaktur diharapkan mampu mendorong penyediaan lapangan kerja berkualitas
Sumber: Kemenperin, BPS
2014(Basel ine )
2015 2016
4,7
20,7
N/A
4,3
21,0
4,3
20,5
1.464 1.746
Kontribusi PDB industri Pengolahan
Pertumbuhan PDB industri Pengolahan
Penambahan jumlah Industri berskala Menengah dan Besar (kumulatif)
(%)
Juta orang
Unit
Akselerasi industri manufaktur diharapkanmampu mendorong penyediaan lapangan kerja berkualitas
33Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
Pariwisata
Kontribusi terhadap PDB Nasional
(Baseline)Realisasi
Pembangunan pariwisata mendorong penciptaan lapangan kerja sebesar 11,40 juta orang (2015)
Penerapan pendekatan baru dalam promosi wisata difokuskan pada negara-negara potensial, seperti negara-negara di Asia dan timur tengah
Pendapatan sektor pariwisata bertumpu pada jumlah wisatawan nusantara meningkat konstan dalam sepuluh tahun terakhir.
Wisatawan Mancanegara
Wisatawan Nusantara
2014
2015
2016(%)
(Juta Orang)
(Juta Kunjungan)
4,204,20
4,00
2015
2016
10,40
12,00
2015
2016
255
263
9,00
250
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 35
PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 37
PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN
Pemerataan dan kewilayahan merupakan penjabaran Nawacita 3, 5, dan 6, dengan prioritas: (1) Wilayah desa; (2) Wilayah pinggiran; (3) Luar Jawa; dan (4) Kawasan Timur. Upaya pemerataan dan kewilayahan diperlukan dalam rangka menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan antarwilayah
Tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (1) Pemerataan, meliputi: (a) Memperbaiki standar pelayanan minimal (SPM); (b) Memperbaiki desain sekaligus menyiapkan exit strategy program penanggulangan kemiskinan; (c) Memperbaiki kebijakan dan perluasan jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) Pengembangan Wilayah, meliputi: (a) Mengembangkan komoditas unggulan; (b) Mempermudah akses UKM terhadap modal dan teknologi; (c) Menyediakan dana pembangunan infrastruktur dan SDM; (3) Pembangunan Desa: (a) Melakukan pendampingan dan pelatihan aparat desa; (b) Mempercepat penyelesaian masterplan kawasan perdesaan; dan (c) Menyusun standardisasi pengukuran tingkat perkembangan desa.
Selanjutnya, langkah strategis untuk percepatan pemerataan pembangunan antarwilayah di luar Jawa dan Bali dilakukan melalui pengembangan potensi ekonomi yang berbasis kepada pemanfaatan keunggulan kompetitif sumber daya alam bernilai tambah dengan fokus pengembangan pada industri dalam arti luas seperti industri perkebunan, industri pertambangan, industri kelautan, dan industri pariwisata di berbagai pulau pada kawasan unggulan. Selain itu, peningkatan arus investasi langsung (foreign direct investment/FDI) terus didorong agar mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan pemerataan pertumbuhan di luar Jawa dan Bali. Dukungan ketersediaan infrastruktur dan energi yang memadai menjadi prasyarat guna akselerasi pemerataan pembangunan antarwilayah di luar Jawa dan Bali.
38 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN 2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
AKSES AIR MINUM
AKSES SANITASI LAYAK
Pemerintah terus mengupayakan kepemilikan akte kelahiran bagi seluruh anak terutama pada kelompok miskin dan rentan usia 0-17 tahun agar dapat terlindungi hak-haknya dan terlayani kebutuhan dasarnya.
Akses air minum layak bagi masyarakat miskin dan rentan terutama di wilayah perdesaan, daerah kepulauan senantiasa sitingkatkan sehingga mendukung peningkatan kualitas hidup.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi layak sebagai pendukung aspek kehidupan yang layak bagi masyarakat miskin dan rentan telah berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)Untuk memastikan akses kesehatan masyarakat miskin dan rentan, pemerintah terus meningkatkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN sesuai dengan target pemerintah untuk memperluas cakupan PBI hingga 100% (40% penduduk terbawah tercakup semua) di tahun 2019.
68,16 %
55,70 %
20,24 %
86,00 %
71,59 %
59,22 %
46,63 %
85,92 %
74,06 %
60,01 %
52,39 %
88,03 %
ANTAR KELOMPOK PENDAPATAN
Baseline
Baseline
Baseline
Baseline
Sumber : BPJS, BPS
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 39
JAWA
SUMATERA
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH TINGKAT KEMISKINAN PER WILAYAH
PENGEMBANGAN WILAYAH
TINGKAT PENGANGGURAN PER WILAYAH
BALI-NUSA TENGGARA
KALIMANTAN
SULAWESI
MALUKU
PAPUA
4,60 % 20142014 2014 BaselineBaseline Baseline
20162016 201620152015 2015
11,20 % 5,00 %3,50 % 11,55 % 5,51 %
4,29 % 11,03 % 5,43 %
5,60 % 10,80 % 6,50 %5,50 % 10,67 % 6,40 %
5,61 % 10,09 % 6,16 %
5,90 % 14,40 % 2,90 %10,30 % 15,47 % 3,14 %
5,85 % 14,71 % 3,02 %
3,30 % 6,60 % 4,60 %1,30 % 6,42 % 5,07 %
1,74 % 6,18 % 5,51 %
6,90 % 11,70 % 4,60 %8,20 % 11,32 % 4,98 %
7,42 % 10,97 % 4,21 %
6,10 % 14,30 % 6,20 %5,70 % 14,32 % 6,23 %
5,77 % 14,01 % 5,79 %
4,30 % 29,40 % 3,50 %6,80 % 27,65 % 3,89 %
7,86 % 27,63 % 4,18 %
Ekonomi KTI secara keseluruhan tahun 2016
tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun
2015 yang disebabkan oleh turunnya produksi
pertambangan utama seperti minyak bumi di
Kalimantan, nikel di Sulawesi, dan tembaga di
Nusa Tenggara.
Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan
struktur sosial dalam masyarakat miskin yang
kurang mampu memanfaatkan pengelola
sumber daya alam yang tersedia
Tingginya tingkat pengangguran di beberapa
wilayah ini menunjukkan peningkatan
angkatan kerja baru di daerah tersebut tidak
mampu diserap oleh lapangan kerja yang
tersedia
20142014 2014
20142014 2014
20142014 2014
20142014 2014
20142014 2014
20142014 2014
20162016 2016
20162016 2016
20162016 2016
20162016 2016
20162016 2016
20162016 2016
20152015 2015
20152015 2015
20152015 2015
20152015 2015
20152015 2015
20152015 2015
BaselineBaseline Baseline
BaselineBaseline Baseline
BaselineBaseline Baseline
BaselineBaseline Baseline
BaselineBaseline Baseline
BaselineBaseline Baseline
40 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
20.432**)
50.763**)
-
**)
**)
***)
**)
**)
14
pembangunan desa dan kawasan perdesaan
Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa
Meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa
menguatkan 39 pusat pertumbuhan keterkaitan kota dan desa
2014 (Baseline) 2015 2016
• Pengalokasian Dana Desa: Rp20,76 triliun (2015) dan Rp46,9 triliun (2016)
• Pelatihan Calon Pelatih kepada 147.325 aparatur kecamatan dan desa
• Pendampingan Desa pada 74.754 desa sebanyak 29.927 orang
*) Jumlah desa tertinggal dan berkembang (Pada tahun baseline 2014) sebagaimana tertuang dalam Indeks Pembangunan Desa.
**) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi mengingat data yang diperlukan menggunakan data Potensi Desa yang dikeluarkan BPS setiap 3 tahun sekali dan tidak dapat dirinci per tahun
***) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi karena pedoman umum pembangunan kawasan perdesaan baru disahkan pada awal tahun 2016 dan menjelang akhir tahun 2016 Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah sedang menyelesaikan 14 dokumen masterplan pengembangan kawasan perdesaan.
• Penyusunan masterplan atau rencana pembangunan 14 kawasan perdesaan prioritas nasional.
P u s a t P e r t u m b u h a n ( K a w a s a n )
D e s a
Upaya Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 41
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
Pengembangan
Pusat Ekonomi
Perbatasan
(Pusat Kegiatan
Strategis
Nasional/PKSN)
2014 (Baseline)
2014 (Baseline)
2014 (Baseline)
3
111
12
2015
2015
2015
2
50
12
2016
2016
2016
5 (PKSN DARAT)
78
12
7
2016
Peningkatan
keamanan dan
kesejahteraan
masyarakat
perbatasan
01 PKSN
PLBN
Lokpri Kecamatan
PPKT
02
s a s a r a n
s a s a r a n
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat kegiatan ekonomi kawasan yang terintegrasi dengan lokasi prioritas (lokpri) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dalam satu satuan Kawasan Perbatasan untuk dapat merangsang pertumbuhan ekonomi kawasan.
PLBN dimaksudkan untuk menangani kegiatan ilegal di Kawasan Perbatasan Negara dan dapat menjadi pintu gerbang aktivitas sosial ekonomi masyarakat dengan negara tetangga.
Melalui pembangunan lokpri diharapkan dapat membuka isolasi kecamatan-kecamatan terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kawasan Perbatasan Negara.
Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak hanya berbasiskan keamanan melalui pembangunan sarana prasarana pertahanan, tetapi juga diarahkan pada pembangunan pusat kegiatan ekonomi berbasis komoditas kelautan.
42 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
59,23%
59,88%
60,51%
2014
2015
2016
(Baseline) (Baseline)2014
2015
2016
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal
persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
rata-rata indeks pembangunan manusia (ipm) di daerah tertinggal
Upaya pencapaian target penurunan persentase penduduk miskin di daerah
tertinggal dilakukan melalui beberapa kegiatan, diantaranya:
1. Pembangunan Rumah Khusus MBR; 2. Akses Permodalan Usaha; dan
3. Fasilitas Komunitas Adat Terpencil
Upaya pencapaian target peningkatan IPM di Daerah Tertinggal dilakukan
melalui beberapa kegiatan, diantaranya: 1. Distribusi Guru garis Depan;
2. Distribusi Guru SM3T; 3. Pembarian Tunjangan Khusus guru; 4.
Pembangunan Asrama Siswa dan Guru; 5. Distribusi Nusantara Sehat; dan
6. Peningkatan Puskesmas Rawat Inap dll.
Upaya pencapaian target peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi di
daerah tertinggal dilakukan melalui beberapa kegiatan: 1. Pengembangan
produk unggulan kabupaten (Aquaculture/Agriculture estate); 2. Fasilitas
pemasaran komoditas unggulan daerah tertinggal; 3. Fasilitas permodalan
UMKM; 4. Penguatan kapasitas Tenaga Kerja/Pelaku Usaha; dan 5. Bantuan
input produksi.
18,00%
18,77%
17,54%
20145,99%
6,55%
N/A
2015
2016
(Baseline)
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 43
kawasan ekonomi khusus di luar Jawa
pembangunan KPBPB sebagai pemacu investasi
2014
2014(Baseline)
(Baseline)
4
2015
2015
4
2016
2016
4
7 7
9
PEMBANGUNAN pusaT-pusat pertumbuhan ekonomidi luar jawa
Permasalahan utama dalam pengembangan KEK adalah ketersediaan lahan (clear dan clean), komitmen daerah, dan ketersediaan anchor industrinya.
Lokasi KPBP 1 berada di provinsi Aceh yaitu KPBPB Sabang dan 3 berada di Provinsi Kep. Riau yaitu KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun. Realisasi Investasi PMA Batam (LKPM) pada tahun 2016 sebesar USD 392,19 juta.
44 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
PEMBANGUNAN KAWASAN PERKOTAAN
KAWASAN METROPOLITAN
2014 (Baseline) 2015 2016
KOTAbelum optimal perannya
1)
2)
N/A4)3)
KOTA
KAWASAN METROPOLITAN
KOTA
KOTA
KAWASAN METROPOLITAN
CATATAN:
1) Usulan baru sudah diakomodasi masih dalam tahap kajian.2) Layanan yang menjadi indikator optimalisasi yang digunakan sekarang adalah sektor perumahan dan permukiman, sedangkan untuk sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi akan ditambahkan kemudian.3) Tambahan satu target sesuai arahan Presiden: Sofifi.4) Kegiatan lanjutan, kegiatan masih difokuskan untuk pembangunan fisik dua kota baru yang sudah diselesaikan masterplan dan Detail Engineering Design (DED).
KOTA
KOTA
Pembangunan Metropolitan di luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi
Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa
Pembangunan Kota Baru publik sebagai pusat pertumbuhan dalam upaya mendukung pemerataan pembangunan
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 45
PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 47
PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN
Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan merupakan penjabaran Nawacita 1, 2, dan 4, yang meliputi: (1) Kepastian dan penegakan hukum; (2) Keamanan dan ketertiban; (3) Politik dan demokrasi; dan (4) Tata kelola dan reformasi birokrasi. Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan menjadi kondisi perlu dalam pelaksanaan pembangunan yang berkualitas.
Langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan meliputi: (1) Politik dan demokrasi meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat; (2) Penegakan hukum, antara lain: (a) Memberantas mafia peradilan; (b) Menegakkan hukum tindak pidana korupsi secara masif, perbankan, dan pencucian uang; (c) Mempercepat integrasi pengelolaan data informasi antarinstitusi penegak hukum, dan (d) Mempercepat proses penyusunan peraturan perundangan dan aturan pelaksanaan undang-undang terkait secara keseluruhan utamanya hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara; (3) Tata kelola dan reformasi birokrasi, antara lain: (a) Memperkuat pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi, dan (b) Mempercepat pelaksanaan penerapan standar pelayanan publik; (4) Pertahanan dan keamanan, antara lain: (a) Mendorong adanya kontrak jangka panjang antara user dan industri pertahanan dalam negeri, dan (b) Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan rehabilitasi penyalahguna narkoba; (5) Memperkuat tata kelola pemerintah daerah, antara lain: (a) Meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran di daerah, dan (b) Mempercepat penetapan kerangka regulasi tentang SPM.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus dilakukan, khususnya di kabupaten/kota agar target tingkat kepatuhan K/L dan daerah atas UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik (zona hijau) yang ditetapkan di tahun 2019 dapat tercapai. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui: (1) Percepatan pembentukan unit pengelolaan pengaduan di lingkungan penyelenggara pelayanan publik; (2) Percepatan penanganan laporan pengaduan masyarakat melalui upaya integrasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik K/L dan daerah dengan LAPOR!-SP4N; dan (3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.
48 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
POLITIK DANDEMOKRASIDemokrasi Indonesia secara umum stabil pada level yang cukup tinggi
Salah satu tantangan terbesar adalah melakukan proses demokrasi internal dalam partai politik dan meningkatkan perbaikan proses politik melalui perbaikan peraturan perundangan bidang politik agar tercapai peningkatan kinerja lembaga perwakilan dan pemda yang lebih aspiratif terhadap kepentingan publik di seluruh daerah di Indonesia.
Indeks Demokrasi Indonesia
63,72
73,04 72,82
2014(Baseline)
2015 2016
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 49
PENEGAKANHUKUM
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)Indeks Pembangunan Hukum
0,31
0,48
0,57
2014(Baseline)
2015 2016
Capaian (Angka Indeks)Skala 0 s/d 1 semakin naik semakin baik
2014(Baseline)
2015
3,61 3,59
Capaian (Angka Indeks)Skala 0 s/d 5 semakin tinggi semakin anti korupsi
2016
NA
50 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
tata kelola danreformasi birokrasi Kementerian/Lembaga
2014 (Baseline)
2015
2016
47,00
86,84
92,68
Provinsi2014 (Baseline)
2015
2016
NA
8,82
38,24
Kabupaten/Kota2014 (Baseline)
2015
2016
NA
9,60
37,29
Untuk mencapai target di 2019, kedepan kualitas RB perlu ditingkatkan, utamanya pada: (i) komitmen pimpinan untuk terus melakukan dan mengelola perubahan; (ii) penguatan organisasi dan tata laksana yang mampu meningkatkan efektivitas kinerja instansi dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Sumber: Kemenpan-RB
Persentase Instansi Pemerintahan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas) (%)
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 51
PERTAHANAN DANKEAMANAN
Tingkat Pemenuhan MEF (Minimum Esential Force)
Kontribusi Industri Pertahanan Dalam Negeri Terhadap MEF
Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba
0,05 0,02
2014(Baseline)
2015 201628,10
36,44
44,66
2014 2015 2016
21,30
37,50
46,00
2014 2015 2016
0,01
Sumber: Kemhan, BNN
(Baseline)(Baseline)
52 Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019
penguatan tata kelolapemerintah daerah
Rata-rata ketergantungan dana transfer
kabupaten/kota (%)
Rata-rata ketergantungan dana transfer provinsi (%)72,20
67,73 67,29
2014 (Baseline)
2015 2016
53,85
27,68
35,70
2014 (Baseline)
2015 2016
2014 (Baseline)
2015
2016
35,50
60,66
72,27
PTSP kondisi mantap (%)
Sumber: Kemendagri, BKN
Infografis Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 53