INDUSTRI GAS NASIONAL

MENUJU KEMATIAN INDONESIA NATURAL GAS TRADER ASSOCIATION

• UU No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

• PP No 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan

Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

• PP No 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Minyak dan Gas

Bumi.

• UU No 30 tahun 2007 tentang Energi.

• Permen No 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Gas Bumi

Melalui Pipa.

• UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan perundang-undangan terkait

hilir gas

Fasilitas Gas Bumi yang Dimiliki Oleh Anggota INGTA

Wilayah Panjang Pipa (KM) Jumlah Badan Usaha

Jawa Barat 176 8

Jawa Timur 117 9

Banten 53 4

Sumatera 119 4

Kalimantan 3.6 1

Total Panjang Pipa 468.6 KM

Fasilitas selain Pipa yang dimiliki oleh Anggota INGTA: 1. CNG Plant 2. LPG Plant 3. Pembangkit Listrik 4. SPBG

Beberapa anggota INGTA turut mengoperasikan jaringan pipa kota (jargas)

Situasi Industri Gas Nasional Daya serap pasar menurun

Penurunan produksi pabrik-pabrik Konversi bahan bakar dari gas ke batu bara

Ketidakstabilan di stakeholder Migas Kasus-kasus korupsi di SKK Migas dan ESDM Sulitnya mendapat kepastian kontrak gas dan

lambatnya pengurusan perizinan Kampanye negatif pihak2 tertentu yang terus

menerus menghembuskan persoalan terkait trader tak berfasilitas

Situasi makro bisnis Migas Penurunan drastis harga minyak

Pukulan telak yang dialamatkan

kepada Industri Gas Nasional

Rencana Pengaturan “Tata Kelola Gas Bumi Nasional”

Pembentukan badan usaha aggregator gas nasional

Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2015: “Ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi nasional.”

Merger/Akuisisi/transfer pengelolaan Pertamina Gas kepada PGN.

• Program pengembangan jaringan gas bumi sesuai RIJTGBN tidak

dijalankan dengan maksimal, sesuai dengan PP No 36 tahun 2004

• Tidak pernah dilaksanakan tender pembangunan pipa transmisi

setelah tahun 2006.

• Tidak adanya kepastian terhadap para pemenang tender

pembangunan jaringan pipa transmisi gas yang tidak

melaksanakan kewajibannya. Contoh kasus :

• Kalimantan - Jawa oleh Bakrie, sejak 27 Juli 2006,

• Gresik- Semarang oleh Pertamina sejak 21 Maret 2006

• Semarang -Cirebon oleh Rekayasa Industri sejak 21 Maret 2006

• Peran Badan Pengatur tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi

dan tugasnya sebagai regulator dalam penerapan tata kelola

Gas Bumi.

• Jangka waktu kontrak

• Kontrak-kontrak gas dengan produsen saat yg di awal bisnis ini

berkembang rata-rata 10 tahun saat ini menjadi sangat pendek, jadi

hanya 2-3 tahun. Jangka waktu yang pendek ini sangat menghambat

trader untuk melakukan pengembangan jaringan pipa /fasilitas lain

yang membutuhkan payback periode rata2 5-7 tahun

Lambatnya pembangunan infrastruktur

Penyebab tingginya harga gas: • Tingginya harga jual gas bumi di hulu mengakibatkan

tingginya harga jual gas bumi di hilir.

• Belum membedakan harga jual gas bumi Aso dan Non Aso

• Pemerintah memperlakukan gas bumi sebagai komoditas dan

target penerimaan negara bukan sebagai penggerak

ekonomi

• mekanisme unbundling • Tidak konsistennya pemerintah dalam pemberlakuan unbundling

sangat mengganggu mekanisme pasar yang berakibat

banyaknya fasilitas terpasang pipa yang tidak bisa dimanfaatkan,

yang berdampak pada biaya angkut/transport gas menjadi

tinggi, yang akhirnya menjadi beban industri pemakai gas. Tidak

konsisten = tidak ada law enforcement

Tuduhan yang dialamatkan kepada trader bahwa trader adalah penyebab

tingginya harga gas, kami bantah dengan tegas.

Rata-rata margin trader gas anggota INGTA saat ini <USD 1 (per

mmbtu).

Bandingkan dengan margin PGN yang rata-rata >USD 2,5 (per

mmbtu).

Tingginya Harga Gas Bumi

• Keberadaan Trader yang tidak berfasilitas terjadi karena

adanya ijin usaha yang diberikan kepada Trader tersebut

dari Pemerintah.

• INGTA mendukung agar Trader diwajibkan memiliki fasilitas.

• Dilihat dari jumlah volume, Trader tidak berfasilitas relatif

sangat kecil dibandingkan dengan Trader yang memiliki fasilitas.

Trader tidak Berfasilitas

• Penjualan bertingkat terjadi dikarenakan tidak

diterapkannya skema open access sesuai dengan PP No

36 th 2004, Permen No 19 th 2009.

• Belum dilaksanakannya kewajiban Unbundling antara

usaha pengangkutan dan niaga Gas Bumi sesuai dengan

Permen No.19 th 2009.

• Dengan adanya potensi resiko investasi, operasional yang

tinggi dalam pembangunan fasilitas pipa gas bumi,

terkadang diperlukan adanya “penjualan bertingkat”

antar trader yang memiliki fasilitas.

• INGTA mendukung pelarangan penjualan bertingkat yang

dilakukan oleh Trader tidak berfasilitas.

Penjualan Bertingkat

Lampiran

Peraturan perundang-undangan terkait hilir gas

• Pasal 3 poin b “menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian

pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel

yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,

sehat da transparan.”

• Pasal 3 poin d “mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan

nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional , regional dan

internasional

• Pasal 7 ayat 2 “Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar,

sehat dan transparan”

UU Migas No 22 tahun 2001

• Pasal 2 “kegiatan usaha hilir dilaksakan oleh Badan Usaha yang telah

memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan

melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

• Bab 3 Izin Usaha Pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 19

• Bab 5 Pengangkutan “Pada Pasal 26 sampai dengan Pasal 36

PP Hilir Migas No 36 tahun 2004

• Pasal 20 Ayat (2): Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah

diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan

daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat,

khususnya sumber energi terbarukan.

• Pasal 20 Ayat (3): Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk

memperoleh energi dari sumber energi setempat.

• Pasal 21 Ayat (1) Butir C: Pemanfaatan energi dilakukan berdasarkan asas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan

masyarakat dan peningkatan kegiatan ekonomi di daerah penghasil sumber

energ

UU Energi No 30 tahun 2007

• Pasal 14

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk

menguasai produk sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produk barang dan atau jasa tertentu yang

mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian

langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau

merugikan masyarakat”

• Pasal 19 Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama

pelaku usaha lain,yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

berupa :

a) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha

yang sama pada dasar bersangkutan; atau

b) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan

hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau

c) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada dasar bersangkutan;

atau

d) Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

• Pasal 25 Pelaku usaha di larang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk :

a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau

menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi

harga maupun kualitas; atau

b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau

c) Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar

bersangkutan

UU No 5 Tahun 1999 tentang “Larangan Praktek Monopoli”

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN PT PGN Tbk - Tahun 2012 sd SEPT 2015

( Dalam US$ ) - Sumber : Laporan Keuangan PT PGN Tbk ke Bursa Efek Indonesia

KETERANGAN 2012 2013 2014 Sep-15

PENJUALAN BERSIH 2,580,234,140

3,001,516,630

3,408,590,061 2,138,234,252

HARGA POKOK PENJUALAN (1,107,842,836)

(1,583,854,969)

(1,943,781,510) (1,435,346,094)

LABA KOTOR / GROSS MARGIN 1,472,391,304

57% 1,417,661,661

47% 1,464,808,551 43% 702,888,158 33%

BIAYA OPERASI 453,907,944

484,309,228

482,749,613 280,462,734

BIAYA LAINNYA DAN PAJAK 103,984,676

101,219,711

233,774,856 117,881,567

LABA BERSIH / NET MARGIN 914,498,684

35% 832,132,722

28% 748,284,082 22% 304,543,857 14%

Oil & Gas News PGN to be appointed as sole operator gas pipelines Monday, November 23, 2015 - 09:48AM GMT+7 State Minister of State-Owned Enterprises Rini Soemarno said that the

ministry plans to appoint state-controlled gas distribution company PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) to become the sole operator of gas pipelines in the country. She was quoted by Koran Tempo as saying Monday that under the plan,

PGN will takeover the pipelines owned by PT Pertamina Gas, a subsidiary of state-owned oil and gas firm PT Pertamina, either through acquisition or lease.She added that by appointing PGN as the sole operator of gas pipelines, duplication of gas pipeline project can be avoided. “We hope this synergy will improve gas connection directly to the consumers,” Rini said. The paper also quoted Pertamina President Director Dwi Soetjopto as

saying that the pipeline merger will increase gas distribution to consumers, and help reduce maintenance cost, which in turn can lower toll fee for gas distribution via pipeline by 20-40 percent. Edwin Hidayat Abdullah, a deputy at the Office of the State Minister of

State-Owned Enterprises, said that try out for the combination of PGN’s and Pertamina’s pipelines will start early next year.(*) Sumber: Jakarta Post