implikasi yuridis penerbitan surat keputusan kepala …/implikasi... · jawa tengah no:...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

IMPLIKASI YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

JAWA TENGAH NO: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 TENTANG PENCABUTAN

DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 11 DAN 15

TERHADAP STATUS TANAH SRIWEDARI SEBAGAI ASET

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

RIZHA PUTRI RIADHINI

NIM : E 0008095

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)






PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Oleh :

Rizha Putri Riadhini

NIM : E. 0008095

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juni 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

Lego Karjoko, S.H. , M.H.

NIP. 19630519 198803 1 001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)





TERHADAP STATUS TANAH SRIWEDARI SEBAGAI ASET PEMERINTAH

KOTA SURAKARTA

Oleh :


NIM : E 0008095

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juni 2012

DEWAN PENGUJI

1. Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. : …………………………….

Ketua

2. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. : …………………………….

Sekretaris

3. Lego Karjoko, S.H., M.H. : …………………………….

Anggota Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Rizha Putri Riadhini

NIM : E 0008095

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul

“IMPLIKASI YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA





PEMERINTAH KOTA SURAKARTA” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-

hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi

dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.


yang membuat pernyataan


NIM. E. 0008095


commit to user

v

ABSTRAK

Rizha Putri Riadhini, E0008095. 2012. IMPLIKASI YURIDIS

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH

BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH NO:

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBATALAN

SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 11 DAN 15 TERHADAP STATUS

TANAH SRIWEDARI SEBAGAI ASET PEMERINTAH KOTA

SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses penghapusan Tanah

Sriwedari sebagai aset Pemerintah Kota Surakarta dan legalitas perbuatan hukum

Pemerintah Kota Surakarta setelah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No:

Sk.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai

Nomor 11 dan 15.

Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskiptif

dan teknis atau terapan dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik berupa

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik

pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan

melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang

mendukung, diantaranya UUPA dan peraturan perundang-undangan lain terkait

penghapusan aset tanah dan/atau bangunan dari daftar inventaris Pemerintah Kota

serta melalui cyber media. Penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis

dengan metode silogisme deduksi dan interprestasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dihasilkan simpulan bahwa setelah

penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Jawa Tengah No: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 menyatakan tanah Sriwedari

statusnya menjadi tanah negara, sehingga tanah Sriwedari masih tercatat dalam

neraca aset daerah Kota Surakarta. Alasannya karena tanah Sriwedari sudah lama

dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta. Jika dilakukan penghapusan dari neraca

aset daerah maka diperlukannya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perbuatan Pemerintah Kota Surakarta tidak menghapus tanah Sriwedari dari neraca

aset daerah merupakan perbuatan melawan hukum karena Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No:

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 merupakan pelaksanaan dari putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor 75/G/TUN/2002/PTUN.Smg jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN SBY jo. Putusan

Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125 K/TUN/2004 jo. Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/TUN/

2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga,bertentangan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007. Disamping itu, Pemerintah Kota Surakarta melakukan

penyalahgunaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan Tanah Sriwedari yang

melanggar asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999.

Kata Kunci : Tanah Sriwedari sebagai Aset, Perbuatan Hukum Pemerintah

Kota Surakarta


commit to user

vi

ABSTRACT

Rizha Putri Riadhini, E0008095. 2012. LEGAL IMPLICATIONS FOR ISSUANCE

OF THE DECREE OF THE HEAD OFFICE PROVINCIAL NATIONAL LAND

AGENCY REGION CENTRAL JAVA NO: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 ABOUT

REVOCATION AND CANCELLATION OF CERTIFICATES OF USE NUMBER

11 AND 15 ON THE STATUS OF SRIWEDARI LAND AS SURAKARTA

GOVERNMENT’S ASSET. Faculty of Law Sebelas Maret University.

This study aims to determine the removal process of Sriwedari land as

Surakarta Goverment’s assets and the legality of the Surakarta Government’s

action by issuing the Decree of the Head Office of the National Land Agency of

Central Java Province No.: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 About Revocation and

Cancellation of Certificate of Right to Use No. 11 and 15.

This study uses normative research methods which is prescriptive and

adaptive using legal source materials, including primary legal materials,

secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal materials

collected by library research through collecting the legislation, books, and other

supporting documents, including the principal agrarian legislation (UUPA) and

other legislation related to the removal of land assets and / or the building of the

City Government’s inventory list and cyber media. This paper analyzed by

syllogistic deduction and interpretation method.

Based on this study obtained results that after issuance of the Decree of

the Head Office of the National Land Agency of Central Java Province No.:

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 state that the status of Sriwedari land become the ground

state, so the Sriwedari land still listed on the balance sheet of regional assets of

the city of Surakarta. It’s because the Sriwedari land had long been controlled by

the Surakarta City Government. If removed from the balance sheets of regional

assets, it needs the approval of the Regional Representatives Council. Surakarta

City Government abused the law by not removing Sriwedari land from the

balance sheets of regional asset because the Decree of the Head Office of the

National Land Agency of Central Java Province No.: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 is

an the implementation of Justice Arrange the Effort State of Semarang decision

No. 75/G/TUN/2002/PTUN.Smg juncto High Court Arrange the Effort State of

Surabaya decision No. 122/B.TUN/2003/PT.TUN SBY juncto. Kasasi of Appellate

Court of Republic Of Indonesia decision No. 125 K/TUN/2004 juncto court

rulings legally binding the judicial review decision No. 29 PK/ TUN/ 2007 had

inkracht. Thus, it opposed to Government Regulation No. 6 of 2006 and the

Regulation of the Minister of Home Affairs No. 17 of 2007. Beside that, Surakarta

City Government do the related area finance abuse with the management of

Sriwedari land which opposed rule of law in Law No. 26 Year 1999.

Keywords: Sriwedari Land as Assets, Surakarta City Government Legal Actions


commit to user

vii

MOTTO

Don’t put off until tomorrow what you can do today

(John F. Kennedy)

Kegagalan merupakan awal keberhasilan dan kesuksesan. Kesuksesan mampu

menghapus kegagalan yang bertahun-tahun

(Rizha Putri Riadhini)

Satu-satunya ukuran keberhasilan anda yang jujur adalah apa yang sedang

anda lakukan dibandingkan dengan potensi anda yang sebenarnya

(Paul J.Meyer)

Masalah bukan merupakan beban hidup melainkan pengalaman hidup.

Pengalaman hidup diperoleh darimana kita mampu memecahkan suatu

masalah dalam hidup

(Rizha Putri Riadhini)


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini didedikasikan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan

hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian

Hukum ini .

2. Ayahanda Riyadhi, Ibunda Misni Khaerani dan kakak tercinta Muh.

Afrizal Firmansyah serta adik tercinta Muh.Ardian Ferdiansyah yang

selama ini telah memberi kasih sayang dan doa serta dukungannya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan

hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala

kebaikan Bapak, Ibu, rekan-rekan menjadi amalan dan mendapat balasan

kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa.

4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya dapat

menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul “IMPLIKASI

YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA

TENGAH NO: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 TENTANG PENCABUTAN DAN

PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 11 DAN 15


PEMERINTAH KOTA SURAKARTA”.

Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat

memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. Penulisan hukum ini membahas tentang legalitas perbuatan hukum

Pemerintah Kota Surakarta setelah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor


Sk.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai

Nomor 11 dan 15 terhadap status Tanah Sriwedari sebagai aset Pemerintah Kota

Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak

kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala

masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Penulisan hukum ini dapat selesai maka dengan segala kerendahan hati

penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin

dalam penyusunan penulisan hukum ini.


commit to user

x

3. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas segala bantuan, bimbingan, dan

pengarahannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

4. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik

selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta, atas segala dorongan dan bimbingannya kepada penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah memberikan bekal ilmu kepada

penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

6. Bapak dan Ibu di Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata

Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penulisan hukum

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan

Bapak, Ibu, rekan-rekan menjadi amalan dan mendapat balasan kebaikan dari

Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.


Penulis



commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

v

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI

DAFTAR SKEMA

xi

xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1

10

10

11

12

17

A. Kerangka Teori 19

1. Tinjauan Umum tentang Kedudukan, Kewenangan,

dan Tindakan Hukum Pemerintah 19

2. Tinjauan Umum tentang Barang Milik Daerah

3. Tinjauan Umum tentang Konversi Hak Barat

28

36

4. Tinjauan Umum tentang Cagar Budaya 43

B. Kerangka Pemikiran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Riwayat Penguasaan Taman Sriwedari

2. Proses Penghapusan Tanah Sriwedari Sebagai Aset

45

48


commit to user

xii

Pemerintah Kota Surakarta

3. Legalitas Perbuatan Hukum Pemerintah Kota Surakarta

dalam Memelihara Tanah Sriwedari Setelah Penerbitan

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah

No.: SK/17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan

Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15

62

72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

90

90


commit to user

xiii

DAFTAR SKEMA

Halaman

Skema 1. Skema Kerangka Pemikiran ....................................................... 45


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai kumpulan

peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum

karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang

seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta

menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul kalau hukum itu

diterapkan terhadap peristiwa konkrit (Soedikno Mertokusumo, 2005: 41).

Konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintah dalam menjalankan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan atau dalam rangka merealisir tujuan

negara harus memiliki dasar hukum atau dasar kewenangan. Setiap aktifitas

pemerintah harus berdasarkan hukum dengan istilah asas legalitas

(legaliteitsbeginsel atau wetmatigheid van bestuur), artinya setiap aktifitas

pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan

perundang-undangan yang berlaku tersebut maka aparat pemerintah tidak

memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau

posisi hukum warga masyarakatnya (Indriharto, 1993: 83). Berdasarkan teori

kedaulatan hukum, bahwa pemerintah memperoleh kekuasaannya bukanlah dari

Tuhan, raja, negara, maupun rakyat, akan tetapi berasal dari hukum yang berlaku.

Dengan demikian yang berdaulat di dalam negara adalah hukum. Pemerintah

maupun rakyat memperoleh kekuasaannya dari hukum serta harus tunduk

kepadanya (SF Marbun dkk, 2001:27-28).

Negara hukum bukan hanya sebagai negara yang mempunyai seperangkat

hukum formal. Dasar negara dalam setiap tindakan baik pemerintah dan rakyat

yaitu berdasarkan hukum. Hukum ada karena tiga alasan sebagaimana dinyatakan

oleh Radbruch yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam kehidupan


commit to user

2

negara hukum cita-cita atau tujuan utamanya adalah mendatangkan kesejahteraan

bagi masyarakatnya. Hal ini tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang terdapat empat tujuan nasional yaitu melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial (http://fatahilla.blogspot.com/2010/08/negara-hukum-indonesia.html).

Karakteristik negara hukum Pancasila sebagaimana dalam unsur-unsur

yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut

(http://sukatulis.wordpress.com/2011/09/22/negara-hukum-indonesia/):

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas

kerukunan;

2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan

negara;

3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan

merupakan sarana terakhir;

4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara hukum merupakan salah satu tekad pemerintah sebagai

konsekuensi logis untuk melaksanakan pembangunan nasional dan sebagai salah

satu sarana penegakan keadilan bagi anggota masyarakat. Sebagaimana tertuang

dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut

UUPA) telah mengatur masalah pertanahan di Indonesia sebagai salah satu

peraturan yang harus dipatuhi.

Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan oleh para pihak baik

orang maupun badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah

baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya. Pada hakikatnya,

kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan di bidang pertanahan antara

siapa dengan siapa, antara lain antara perorangan dengan perorangan, perorangan

dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Salah satunya adalah sengketa Tanah Sriwedari, sengketa pertanahan antara

kelompok ahli waris RMT.Wirjodiningrat dengan instansi pemerintah yaitu

Pemerintah Kota Surakarta dan Badan Pertanahan Nasional maupun dengan pihak

lain.

http://fatahilla.blogspot.com/2010/08/negara-hukum-indonesia.html

http://sukatulis.wordpress.com/2011/09/22/negara-hukum-indonesia/


commit to user

3

Tanah Sriwedari yang berada di jalan utama merupakan etalase Kota

Surakarta dan aset bagi masyarakat Kota Surakarta. Tanah Sriwedari adalah

surganya Kota Solo sehingga tidak untuk diubah menjadi bangunan komersial.

Tanah Sriwedari sebagai taman, pustaka, pujangga dan pusat budaya di kota

Surakarta(http://nasional.kompas.com/read/2008/08/06/16443954/taman.sriwedari

.dikembalikan.seperti.aslinya).

Dahulu Tanah Sriwedari bernama Taman Rojo Koyo. Tanah Sriwedari

pada mulanya dibangun dengan tujuan untuk kawasan rekreasi, hiburan dan

tempat peristirahatan bagi keluarga istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Pencetus dibangunnya taman tersebut adalah Sri Susuhunan Pakubuwono X yang

bertahta pada periode tahun 1893 sampai tahun 1939. Dahulu kawasan Tanah

Sriwedari yang dibangun pada tahun 1899 ini juga dikenal dengan sebutan Bon

Rojo (berasal dari istilah Kebon Rojo yang berarti Taman Raja)

(http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/taman).Keberadaan

Tanah Sriwedari saat ini masih terjadi polemik yang beragam, baik dari sudut

pandang ahli waris, budayawan, akademisi, tokoh masyarakat, Badan Pertanahan

Nasional maupun Pemerintah Surakarta.

Tahun 1874, seorang Belanda Johannes Busselar membeli tanah Sriwedari

dengan status Recht van Eigendom dari seorang Belanda lainnya. Tanah itu lantas

dibeli RMT. Wiryodiningrat tahun 1877. Setelah keluar Undang-Undang Pokok

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September tahun 1960, status

kepemilikan tanah didaftarkan kembali namun hanya mendapat status Hak Guna

Bangunan Nomor 22 karena baru didaftarkan tahun 1965. Hal itu merupakan

sengketa berawal

(http://regional.infogue.com/jawa_dialog_sengketa_taman_sriwedari_buntu_).

Pada tahun 1970 ahli waris mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan

Negeri Surakarta yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1970 dengan perkara

nomor 147/1970 dan pada tanggal 29 Agustus 1975 perkara perdata tersebut telah

diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan amar putusannya :

1. Penggugat adalah ahli waris RMT.Wirjodiningrat.

http://nasional.kompas.com/read/2008/08/06/16443954/taman.sriwedari.dikembalikan.seperti.aslinya

http://nasional.kompas.com/read/2008/08/06/16443954/taman.sriwedari.dikembalikan.seperti.aslinya

http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/taman

http://regional.infogue.com/jawa_dialog_sengketa_taman_sriwedari_buntu_


commit to user

4

2. Tanah persil RVE. Nomor 295 dan bangunan adalah milik syah Alm.

RMT.Wirjodiningrat yang belum dibagi waris.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta, pihak tergugat

atau Pemerintah Kota Surakarta melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi

Semarang dengan perkara nomor 26/1978/pdt/PT.Smg dan pada tanggal 6 April

1979 Pengadilan Tinggi Semarang telah memutuskan perkara tersebut dengan

amar putusan tidak menghukum siapapun dan putusan Pengadilan Tinggi

Semarang tersebut berarti para ahli waris RMT.Wirjodiningrat kalah. Selanjutnya

para ahli waris melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke

Mahkamah Agung.

Upaya kasasi yang diajukan oleh para ahli waris membuahkan hasil

dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17

Maret 1983 dengan No. 3000 K/Sip/ 1981 bahwa para tergugat (Pemerintah Kota

Surakarta) untuk membayar ganti rugi dan menyerahkan persil tanah Sriwedari

kepada penggugat (ahli waris RMT.Wirjodiningrat). Pemerintah Kota Surakarta

hanya membayar ganti rugi kepada ahli waris RMT.Wirjodiningrat dan Badan

Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas

nama Pemerintah Kota Surakarta.

Berkaitan dengan terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas

nama Pemerintah Kota Surakarta tersebut, pihak ahli waris RMT.Wirjodiningrat

mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan

menghasilkan putusan dengan perkara nomor 75 G/TUN/2002/PTUN.Smg

dengan amar putusan bahwa menyatakan batal sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan

15 serta memerintahkan tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta )

untuk mencabut sertifikat Hak Pakai 11 dan 15.

Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan

pembatalan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15, pihak Kepala Kantor

Pertanahan Kota Surakarta melakukan upaya hukum banding ke tingkat

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan perkara Nomor

122/B.TUN/2003/PT.TUN Sby. Putusan upaya hukum banding yang dilakukan


commit to user

5

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah menghukum tergugat (para

ahli waris RMT.Wirjodiningrat) untuk membayar biaya perkara.

Para ahli waris RMT.Wirjodiningrat juga melakukan kasasi di tingkat

Mahkamah Agung. Salinan keputusan Mahkamah Agung yang diterima pada

tanggal 13 November 2006. Keputusan Mahkamah Agung yang tertuang dalam

keputusan perkara No.125 K/TUN/2004 tertanggal 20 Februari 2006, antara

Suharni dan sejumlah ahli waris lainnya melawan Kantor Pertanahan Kota

Surakarta, mengabulkan permohonan kasasi serta memerintahkan tergugat

(Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta) untuk mencabut sertifikat Hak Pakai

No.11 dan 15 (Anonim. Soloraya: MA:Tanah Sriwedari milik ahli waris

Wiryodiningrat.13 Desember 2006).

Pada tanggal 22 Maret 2007 Pengadilan Negeri Surakarta memberikan

peringatan (aanmaning) kepada Pemerintah Kota Surakarta, Yayasan

Radyopustoko, Penguasa Keraton dengan berita acara aanmaning Nomor

08/Eks/2007/PN.Surakarta. Terkait dengan putusan kasasi yang menyatakan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk mencabut sertifikat Hak Pakai

No. 11 dan 15 tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta juga melakukan

upaya hukum peninjauan kembali. Putusan peninjauan kembali dengan perkara

nomor 29 PK/TUN/2007 yang diputuskan pada tanggal 17 April 2009

menyatakan menolak peninjauan kembali dari Kepala Kantor Pertanahan Kota

Surakarta dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta

untuk membayar biaya perkara.

Pencabutan dan pembatalan sertifikat hak pakai nomor 11 dan 15 tersebut,

pihak ahli waris RMT.Wirjodiningrat mengajukan permohonan eksekusi

pembatalan dan pencabutan sertifikat hak pakai Nomor 11 dan 15 ke Pengadilan

Tata Usaha Negera Semarang dan dikabulkan dengan penetapan resmi pada

tanggal 19 Desember 2007 nomor 75/Laks.Pts/2002/PTUN.Smg bahwa

memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk melaksanakan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 75

G/TUN/2002/PTUN.Smg tanggal 17 Juni 2003 yang telah dibatalkan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor


commit to user

6

122/B.TUN/2003/PT.TUN Sby tanggal 12 November 2003 dan kasasi dikabulkan

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 125K/

TUN/2004 tanggal 20 Februari 2006.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

75/G/TUN/2002/PTUN.Smg tanggal 17 Juni 2003, jo Putusan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN Sby tanggal 12

November 2003, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125

K/TUN/2004 tanggal 20 Februari 2006, jo Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/TUN/ 2007 tanggal 17 April

2009 telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun pihak Pemerintah Kota

Surakarta melakukan pembangunan pagar dan gapura di atas lahan Tanah

Sriwedari dengan menggunakan anggaran dana APBD pada tahun 2008. Upaya

pembuatan pagar itu sebagai bagian dari program penataan kota, bukan sebagai

upaya menguasai tanah Tanah Sriwedari yang masih dalam sengketa

(http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=180479&actmenu=38).

Kondisi Tanah Sriwedari Solo, Jawa Tengah, yang tidak tertata,

Pemerintah Kota Surakarta merencanakan Tanah Sriwedari dikembalikan seperti

aslinya dan pembangunannya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yang

dilakukan adalah pembangunan pagar dan pintu gerbang dengan dana total Rp1,2

miliar. Dana sebesar Rp1,2 miliar yang disediakan untuk pembangunan pagar dan

pintu gerbang taman tersebut dari APBD tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta,

dan akan dikerjakan awal September 2008 (Anonim. Kompas: Taman Sriwedari

Dikembalikan Seperti Aslinya. 06 Agustus 2008).

Penetapan resmi Nomor 75/Laks.Pts/2002/PT TUN Smg, Badan

Pertanahan Nasional Kota Surakarta melakukan Risalah Pengolahan Data nomor

01/RPD/VI/2008 tanggal 9 Juli 2008. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2008

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta menyetujui pembatalan

sertifikat hak pakai 11 dan 15 Nomor 570/2759/33/2008. Selanjutnya Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan

Risalah Pengolahan Data Nomor 16/RPD/Pbt/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

Berdasarkan Risalah Pengolahan Data Nomor 16/RPD/Pbt/VII/2011, pada tanggal

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=180479&actmenu=38


commit to user

7

20 Juli 2011 Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa

Tengah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK.17/Pbt/BPN.33/2011 tentang

Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak Pakai

No.15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari,

Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, keduanya tercatat atas nama pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan

yang sudah memperoleh kekuataan hukum tetap yang menyatakan status tanah

Sriwedari menjadi tanah negara.

Sengketa berkepanjangan Tanah Sriwedari Solo antara Pemerintah Kota

Surakarta dengan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris usai. Menurut Joko

Widodo, selaku Walikota Surakarta, dengan dikembalikan Tanah Sriwedari

menjadi tanah negara, maka mudah untuk mengajukan hak pengelolaan atas

Tanah Sriwedari. Tanah Sriwedari saat ini menjadi status tanah negara berarti

siapapun berhak atas tanah Sriwedari baik itu Pemerintah Kota Surakarta maupun

ahli waris RMT.Wirjodiningrat

(http://www.detiknews.com/read/2011/07/30/161221/1692933/10/ma-putuskan-

lahan-taman-sriwedari-solo-dikembalikan-ke-negara).

Kebijakan dalam pengelolaan barang, baik barang milik negara maupun

barang milik daerah mengalami perubahan sejak dikeuarkannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini sejalan dengan

perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Local Government has devolved central government authorities and

responsibilities to local governments for all the administrative sectors

except security and defense, foreign policy, monetary and fiscal matters,

justice and religious affairs. The authorities of Kabupaten (regencies) and

Kota (municipalities) cover all the other sectors of administrative

http://www.detiknews.com/read/2011/07/30/161221/1692933/10/ma-putuskan-lahan-taman-sriwedari-solo-dikembalikan-ke-negara



commit to user

8

authority including agriculture (Tomohide Sugino, 2010. Vol. 2(10), pp.

359-367). Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah maka dalam penyelenggaran tugas pemerintah itu diberikan kepada

Pemerintah daerah dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sehingga, dengan adanya desentralisasi diharapkan dalam

penyelenggaran pemerintahan di daerah mampu meningkatkan kesejahteraan.

Local government is defined as government, by popularly elected bodies,

charged with the administration and executive duties in matters

concerning the inhabitants of a particular district or place (Appadorai,

1975). Agagu (1997) conceives the local government as a government at

the grassroots level of administration meant for meeting peculiar needs of

the people. In his analysis, he viewed local government as a level of

government which is supposed to have its greatest impact on the people of

the grassroots (Tolu Lawal and Abegunde Oladunjoye, 2010 : 228-229). Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun

2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah. Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan

keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik

negara(http://manajemenasetpolban.web.id/berita/berita-pemerintahan/30-

inventarisasi-dan-penilaian-barang-milik-daerah-why-not.html).

Tanah Sriwedari merupakan aset Pemerintah Kota Surakarta. Tanah

Sriwedari terdapat beberapa aset yakni Stadion Sriwedari, Museum Radya

Pustaka, dan Gedung Wayang Orang yang dikelola oleh Pemerintah Kota

Surakarta. Pengelolaan aset daerah dilakukan oleh Pemerintah daerah, yaitu

Gubernur, Bupati, atau Walikota. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian

dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah selaku pengelola dan

pengguna Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran yang strategis dalam

pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah agar memiliki nilai operasional dan nilai

http://hukum.unsrat.ac.id/uang/pp_38_2008.pdf

http://manajemenasetpolban.web.id/berita/berita-pemerintahan/30-inventarisasi-dan-penilaian-barang-milik-daerah-why-not.html

http://manajemenasetpolban.web.id/berita/berita-pemerintahan/30-inventarisasi-dan-penilaian-barang-milik-daerah-why-not.html


commit to user

9

ekonomis yang tinggi bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, aset di daerah juga

di tata sedemikian rupa sehingga menjadi lebih baik.

Beberapa aset tersebut menjadikan posisi Tanah Sriwedari adalah milik

publik, ikon kota Solo serta sebagai situs budaya yang dilindungi undang-undang

sehingga menjadi aset negara sekaligus kekayaan budaya bangsa Kota Surakarta.

Aset Tanah Sriwedari menurut Pemerintah Kota Surakarta merupakan ikon

budaya sehingga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya. Hal ini dikarenakan pengelolaan dari Tanah Sriwedari itu

memberikan sumber pendapatan daerah Kota Surakarta dan Tanah Sriwedari yang

berfungsi sebagai tempat kebudayaan Surakarta seperti museum Radyopustoko

dan Gedung Wayang Orang.

Berkaitan dengan penerbitan SK.17/Pbt/BPN.33/2011 yang menyatakan

tanah Sriwedari kembali menjadi status tanah negara berarti pihak Pemerintah

Kota Surakarta maupun pihak ahli waris RMT.Wirjodiningrat berhak atas tanah

Sriwedari, namun Pemerintah Kota Surakarta tidak akan menghapus lahan

Sriwedari dari daftar aset Pemerintah Kota Surakarta. Alasan pihak Pemerintah

Kota Surakarta tidak akan menghapus lahan Sriwedari dari aset daerah

Pemerintah Kota Surakarta karena lahan Sriwedari menjadi ikon budaya Kota

Surakarta dan menjadi ruang publik serta Tanah Sriwedari sebagai jati diri dan

identitas Kota Solo sehingga sebagai pihak yang menguasainya berusaha untuk

mempertahankan Tanah Sriwedari sebagai ikon publik di tengah Kota Surakarta

(Arif M Iqbal. Suara Merdeka: Upaya Penghapusan Aset Pemkot Belum Berjalan

12 Juli 2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis telah meneliti guna penulisan

hukum tentang masalah penghapusan Tanah Sriwedari sebagai aset pemerintah

Kota Surakarta, dalam skripsi yang berjudul:

“IMPLIKASI YURIDIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA


JAWA TENGAH NO:SK.17/Pbt/BPN.33/2011 TENTANG PENCABUTAN



commit to user

10


PEMERINTAH KOTA SURAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu tulisan

ilmiah untuk menentukan hasil dan kualitas penelitian. Berdasarkan deskripsi

latar belakang permasalahan, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini

adalah

1. Bagaimana proses penghapusan tanah Sriwedari sebagai aset Pemerintah Kota

Surakarta?

2. Apakah perbuatan hukum Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan tanah

Sriwedari dapat dibenarkan oleh hukum setelah penerbitan Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No:

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan Dan Pembatalan Sertifikat Hak

Pakai Nomor 11 dan 15?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai, dari

penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti sehingga mampu

menyelesaikan permasalahan yang ada, berdasarkan hal tersebut maka tujuan

penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan objektif penelitian guna penulisan hukum adalah :

a. Untuk memberikan preskripsi mengenai penghapusan tanah Sriwedari

sebagai aset Pemerintah Kota Surakarta.

b. Untuk memberikan preskripsi mengenai perbuatan hukum Pemerintah Kota

Surakarta terkait dengan tanah Sriwedari setelah penerbitan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Jawa Tengah No: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan Dan

Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15.


commit to user

11

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subjektif penelitian guna penulisan hukum adalah :

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis mengenai hukum

nasional dalam bidang Hukum Administrasi Negara khususnya mengenai

sengketa pertanahan lahan sriwedari dan penghapusan tanah Sriwedari

sebagai aset Pemerintah Kota Surakarta setelah Penerbitan Surat Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah

No: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat

Hak Pakai Nomor 11 dan 15.

b. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menerapkan konsep-konsep atau

teori-teori hukum yang diperoleh penulis selama masa perkuliahan guna

menganalisis mengenai penghapusan tanah Sriwedari sebagai aset

Pemerintah Kota Surakarta dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan tanah Sriwedari.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus dapat memberikan manfaat bagi pemecahan masalah

yang diselidiki. Sehingga, perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang

bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus

mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat. Manfaat

penelitian dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum administrasi pada umumnya dan Hukum

Agraria pada khususnya serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap

penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Memberikan penjelasan tentang penghapusan tanah Sriwedari sebagai aset

Pemerintah Kota Surakarta setelah penerbitan Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No:

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat

Hak Pakai Nomor 11 dan 15.


commit to user

12

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan bagi Pemerintah

Kota Surakarta dan Badan Pertanahan Nasional tentang Implikasi Yuridis

Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Jawa Tengah No:Sk.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang

Pencabutan Dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 Terhadap

Status Tanah Sriwedari Sebagai Aset Pemerintah Kota Surakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 :35). Penelitian hukum dilakukan

untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum

merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil

yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya

atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 :41).

Masalah pemilihan metode penelitian menjadi masalah yang sangat

penting dan menentukan dalam suatu penelitian, karena nilai, mutu, dan hasil

penelitian sangat bergantung dan ditentukan oleh metode penelitian yang

digunakan. Peneliti harus cermat dalam memilih dan menggunakan metode

penelitian, agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai.

Berdasar uraian diatas maka untuk memperoleh hasil yang diharapkan

dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian

doktrinal dan penelitian non doktrinal. Penelitian ini, penulis menggunakan

penelitian hukum doktrinal atau disebut juga penelitian hukum yuridis normatif

atau penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif adalah

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini difokuskan untuk


commit to user

13

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif

(Jhony Ibrahim ,2006:295).

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Sebagai

ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-

nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-

norma hukum. Sifat perskriptif ini merupakan hal substansial yang tidak

mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum.

Sedangkan sifat teknis atau terapan menggambarkan bahwa penelitian ini

menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam

melaksanakan suatu aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan

tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai

isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang

digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang

(statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan

komparatif (comparative approach), pendekatan kasus (case approach) dan

pendekatan konseptual (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006 :

93).

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan

(statue approach). Pendekatan perundang-undangan (statue approach)

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan tersebut

melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan

dengan tema sentral penelitian.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang

antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

penelitian yang berwujud laporan, surat kabar harian, dan sebagainya.


commit to user

14

5. Sumber Data

Penelitian normatif sumber data yang digunakan adalah sumber data

sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan primer, sekunder

dan tersier. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104).

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

6) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130).

7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 59).

8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006


commit to user

15

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4609).

9) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok

Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal

Konversi Hak-Hak Barat.

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru

Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menggantikan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

12) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria.

13) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

14) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta

Tahun 2008 Nomor 8).

b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum agraria, karya

ilmiah mengenai penghapusan aset pemerintah, khususnya Pemerintah Kota

Surakarta, dan artikel-artikel.

c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer bahan hukum sekunder, misalnya :

kamus English Dictionary for Advanced Learners maupun Ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_17_2007.doc

http://hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri_152_2004.doc


commit to user

16

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data

pendukung. Studi kepustakaan ini peneliti mengkaji dan mempelajari buku-

buku, arsip-arsip, dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada

hubungannya dengan masalah penelitian.

b. Cyber media

Pengumpulan data melalui internet dengan cara melalui e-mail dan

download berbagai artikel yang berkaitan dengan penghapusan tanah

Sriwedari sebagai aset Pemerintah Kota Surakarta setelah penerbitan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Jawa Tengah No: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan

Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15.

7. Teknik Analisis Data

Suatu penelitian analisis data menjadi suatu bagian yang essensial, analisis

data ini akan menentukan kualitas daripada suatu penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis sumber hukum dengan logika

deduktif. Menurut Johnny Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief

Shidarta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan

dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran

deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum

pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Jhony Ibrahim, 2006 : 249-

250). Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.

Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan

oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan

premis major (pernyataan bersifat umum). Premis major kemudian diajukan

premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu

kesimpulan atau conclusion. Berdasar pada argumentasi hukum, silogisme

hukum tidak sesederhana silogisme tradisional (Peter Mahmud Marzuki, 2006 :

47). Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan

hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum

kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.


commit to user

17

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara

menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan

perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu

menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir

yaitu dengan menarik kesimpulan dari sumber hukum yang diolah, sehingga

pada akhirnya dapat menjawab tentang perbuatan hukum Pemerintah Kota

Surakarta terkait dengan penghapusan tanah Sriwedari sebagai aset Pemerintah

Kota Surakarta setelah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No:

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak

Pakai Nomor 11 dan 15.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan uraian mengenai

susunan dari penulisan hukum itu sendiri yang secara teratur dan terperinci

disusun dalam suatu sistematika sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas

mengenai apa yang ditulis. Setiap bab memiliki hubungan (keterkaitan) satu sama

lain yang tidak dapat dipisahkan.

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dengan

rincian sebagai berikut.

Bab I tentang Pendahuluan terdiri dari Sub Bab A tentang Latar

Belakang Masalah; Sub Bab B tentang Rumusan Masalah; Sub Bab C tentang

Tujuan Penelitian; Sub Bab D tentang Manfaat Penelitian; Sub Bab E tentang

Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan

penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis

data; Sub Bab F tentang Sistematika Penulisan Hukum.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka terdiri dari Sub Bab A tentang Kerangka

Teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang kedudukan, kewenangan dan

tindakan hukum pemerintah; tinjauan umum tentang barang milik daerah; tinjauan

umum tentang konversi hak barat; tinjauan umum tentang cagar budaya. Sub Bab

B tentang Kerangka Pemikiran.


commit to user

18

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Sub Bab A

tentang Riwayat Penguasaan Tanah Sriwedari, Sub Bab B tentang Proses

Penghapusan Tanah Sriwedari Sebagai Aset Pemerintah Kota Surakarta, dan Sub

Bab C tentang Legalitas Perbuatan Hukum Pemerintah Kota Surakarta Terkait

dengan Tanah Sriwedari dapat dibenarkan oleh Hukum dtau Tidak setelah

Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Jawa Tengah No: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang Pencabutan Dan

Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 Dan 15.

Bab IV tentang Penutup yang terdiri dari 2 Sub Bab yaitu Sub Bab A

tentang Kesimpulan atas isu hukum yang diteliti, dan Sub Bab B tentang

Saran.


commit to user

19

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum

Pemerintah

a. Kedudukan Hukum (Rechtpositie) Pemerintah

Pemerintah dalam arti sempit adalah alat perlengkapan negara yang

diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan Undang-Undang yang

hanya berfungsi sebagai badan eksekutif. Pemerintah dalam arti luas adalah

semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara

baik kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.

Secara etimologis, pemerintahan diartikan sebagai tindakan yang terus

menerus (kontinyu) atau kebijaksanaan, dengan menggunakan suatu rencana

maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu, untuk mencapai suatu tujuan

tertentu yang dikehendaki. Pemerintahan juga berarti proses untuk mencapai

beraneka ragam tujuan (negara) (SF Marbun dkk, 2001:82).

Berdasarkan pengertian pemerintahan secara etimologis, pemerintahan

dibagi menjadi dua yaitu (SF Marbun dkk, 2001:82-84):

1) Pemerintahan dalam arti luas

Teori terkait dengan pemerintahan dalam arti luas adalah trias

politica. Menurut Montesquieu memisahkan kekuasaan atau fungsi

pemerintahan negara atas tiga bagian, antara lain: kekuasaan legislatif

(perundang-undangan); kekuasaan eksekutif (pemerintah), kekuasaan

judikatif (peradilan).

Menurut Van Vollenhoven, pemerintah dalam arti luas

(bewindvoering) mencakup empat jenis kekuasaan (fungsi), antara lain:

a) Membuat peraturan (regel-geven);

b) Pemerintah / pelaksana (bestuur);

c) Peradilan (rechtspraak);

d) Polisi (politie).


commit to user

20

Menurut Lemaire, pemerintahan dalam arti luas mencakup lima

fungsi, antara lain :

a) Penyelenggara kesejahteraan umum (bestuurszorg);

b) Pemerintahan dalam arti sempit (bestuur);

c) Peradilan (rechtspraak);

d) Polisi (politie); serta

e) Membuat peraturan (regel-geven).

2) Pemerintahan dalam arti sempit

Menurut Van Poelje, pemerintah dalam arti sempit merupakan

organ/ badan/ alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan

ataupun tugas-tugas memerintah (bestuursfunctie). Menurut

A.M.Donner, pemerintah dalam arti sempit merupakan suatu instansi

yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan (kepentingan)

umum.

Prakteknya pemerintah selain melakukan aktivitas dalam bidang

hukum publik juga terlibat dalam hubungan keperdataan. Pemerintah

sebagai wakil dari jabatan yang tunduk pada hukum publik dan wakil

dari badan hukum yang tunduk pada hukum privat. Keterlibatan

administrasi negara dalam pergaulan hukum keperdataan maupun publik

maka melihat lembaga yang diwakili pemerintah dalam hal ini negara,

provinsi atau kabupaten. Keterlibatan tersebut harus melihat pembagian

dua jenis hukum yaitu kedudukan pemerintah dalam hukum publik dan

kedudukan pemerintah dalam hukum privat.

Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap

yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan

tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau

lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan

negara. Ajaran hukum keperdataan dengan istilah subjek hukum yaitu

pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia dan badan

hukum. Badan hukum publik melakukan itu melakukan perbuatan-

perbuatan publik seperti membuat peraturan (regeling), mengeluarkan


commit to user

21

kebijakan (beleid), keputusan (besluit) dan ketetapan (beschikking),

kedudukannya adalah sebagai jabatan atau organisasi jabatan yang

tunduk dan diatur hukum publik dan diserahi kewenangan hukum publik.

a) Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik.

Perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan.

Dalam konteks hukum administrasi adalah mengetahui organ atau

jabatan pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum yang

bersifat publik. Karakteristik atau ciri-ciri yang terdapat pada jabatan

atau organ pemerintahan sebagai berikut (Ridwan HR, 2006 : 77) :

(1) Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan

tanggung jawab sendiri. Organ pemerintah sebagai pemikul

kewajiban tanggung jawab.

(2) Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan

memepertahankan norma hukum administrasi, organ

pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam

proses peradilan, yaitu dalam hal keberatan, banding atau

perlawanan.

(3) Organ pemerintahan sebagai penggugat apabila tidak puas akan

keputusan hukum.

(4) Organ pemerintahan tidak memliki harta kekayaan sendiri.

Apabila ada putusan hakim berupa denda atau uang paksa yang

dibebankan kepada organ pemerintah atau hukuman ganti

kerugian dari kerusakan, kewajiban membayar dang anti kerugian

itu dibebankan kepada badan hukum (sebagai pemegang harta

kekayaan).

Jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap sementara pejabat

dapat berganti-ganti. Pergantian pejabat tidak mempengaruhi

kewenangan yang melekat pada jabatan. Kewenangan pemerintahan

berupa hak dan kewajiban melekat pada jabatan. Misal adanya

keputusan walikota/ bupati maka berdasarkan hukum keputusan itu


commit to user

22

diberikan oleh jabatan walikota/bupati dan bukan oleh orang yang

pada saat itu diberi jabatan, yaitu walikota/bupati.

b) Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Privat.

Berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kabupaten

adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan

dan pemerintahan. Sedangkan hukum perdata, negara, provinsi dan

kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum yang tindakan

hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Kedudukan pemerintah

bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada hukum

perdata maka pemerintah sebagai wakil dari jabatan.

b. Kewenangan Pemerintah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap

negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem kontinental

salah satu prinsip yang dijadikan dasar adalah asas legalitas. Asas legalitas

dalam gagasan negara hukum liberal memiliki kedudukan sentral, atau

sebagai suatu fundamen dari negara hukum.

Asas legalitas berkaitan erat dengan demokrasi dan gagasan negara

hukum. Gagasan demokrasi menuntut setiap bentuk undang-undang dan

berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan

sebanyak mungkin memerhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara

hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan

pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan

jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar

legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak

rakyat (Ridwan HR, 2006 : 94). Secara normatif, bahwa setiap tindakan

pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun

prakteknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara satu negara dengan

negara lainnya.

R. Wraith (1984) also defines local government as “the act of

decentralizing power, which may take the form of deconcentration or

devolution. Deconcentration involves delegation of authority to field

units of the same department and devolution on the other hand refers


commit to user

23

to a transfer of authority to local government units or special

statutory bodies such as school boards for instance. From this

perceptive, one can see local government as a lesser power in the

national polity. It is an administrative agency through which control

and authority relates to the people at the grassroots or periphery

(D.O. Adeyemo, 2005. 10(2): 77-87).

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki

legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Substansi atas asas legalitas adalah wewenang yaitu kemampuan untuk

melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Kewenangan memiliki

kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum

administrasi.

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas,

berdasarkan prinsip asas legalitas tersirat bahwa wewenang pemerintahan

berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya bahwa sumber

wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara

teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan

tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, mandat, dan delegasi.

Atribusi ialah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat

undang-undang kepada organ pemerintahan, yaitu undang-undang

menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Delegasi berarti

pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi

wewenang kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang

telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri. Mandat adalah

pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk

mengambil keputusan atas namanya.

Wewenang yang diperoleh dengan cara atribusi bersifat asli yang

berasal dari peraturan perundang-undangan. Organ pemerintahan

memperoleh kewenangan secara langsung dari peraturan perundang-

undangan. Penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau

memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan

ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada

penerima wewenang (atributaris).


commit to user

24

Attribution is an authority to make a decision (besluit) that is based

directly from the constitution in the material sense. Other definition

stated that attribution is a process of forming a certain authority and

distributing it to certain organ. The one that could form an authority

are competent organs based on the constitutional regulation. The

formation and distribution of the main authority is usually defined in

the constitution (UUD). The formation of administrative authority is

based in the authority defined by constitutional regulation (Gatot Dwi

Hendro Wibowo, 2006: 2).

Wewenang yang diperoleh dengan cara delegasi, yaitu tidak adanya

penciptaan wewenang, namun hanya pelimpahan wewenang dari pejabat

yang satu kepada pejabat lainnya. Pertanggungjawabannya tidak berada

pada pemberi delegasi (delegans) tetapi beralih pada penerimaa delegasi

(delegataris).

Delegation is a transfer of authority (to create “besluit”) by the

government’s official to other parties and such authority becomes the

responsibility of the particular parties. The one that gives or forward

the authority is called delegans meanwhile the acceptor is called

delegataris (Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2006: 3).

Delegasi kewenangan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (S.F. Marbun

dkk, 2001:80) :

1) Delegasi bersyarat (voorwaardelijke delegatie).

Ketentuan undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak

pemerintah untuk mengadakan atau membentuk suatu peraturan undang-

undang pada saat negara dalam keadaan terdesak (darurat).

2) Delegasi dalam bentuk Undang-Undang Penugasan (machtigingswet).

Undang-Undang Penugasan hanya dicantumkan satu atau dua pasal yang

mengatur mengenai asa-asas pokok, sedangkan pengaturan dan

pengurusan sepenuhnya diserahkan kepada pihak pemerintah.

3) Delegasi dalam bentuk Undang-Undang yang memberikan kerangka dan

batas-batas tertentu (Kaderwet/Raamwetten).

Lembaga legislatif memberikan kerangka dan sendi-sendi secara politis

di dalam undang-undang, sedangkan secara teknis sepernuhnya

diserahkan kepada pihak pemerintah.


commit to user

25

Forwarding an authority in the form of delegation must fulfill the

following requirements (Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2006: 3):

a) Delegation must be definitive, which means that delegans cannot

use the authority that is already being forwarded.

b) Delegation must base on constitutional regulation, which means

delegation is only possible if the provision to conduct such action is

stated in the constitutional regulation.

c) Delegation should not be given to subordinates, which means that

delegation is not allowed in the relation of personnel hierarchy.

d) The obligation to give detail explanation, which means that

delegans could request an explanation concerning the exercise of

such authority.

e) The policy regulation (beleids-regel), which means that delegans

should give instruction concerning the exercise of the authority.

Mandat itu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun

pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang

lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada

pemberi mandat (mandans), tidak beralih kepada penerima mandat

(mandataris). Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris

tetap berada pada mandans

(http://dinulislami.blogspot.com/2009/11/tindakan-pemerintah-dalam-

hukum.html).

Mandate is a forwarding of authority or power to the subordinate.

Mandataris or the one that accept the mandate conducts the authority

not on its own behalf but on the behalf of the mandate giver

(“mandant”), therefore the mandate acceptor does not have an

independent responsibility. The responsibility relies on the hands of

the mandants (Gatot Dwi Hendro Wibowo, 2006: 3-4).

c. Tindakan Pemerintah

Menurut Romeijn, tindak pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau

perbuatan dari satu alat administrasi negara (bestuurs organ) yang

mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum

tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud

menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi (S.F. Marbun

dan Moh Mahfud, 2006: 71).

Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum adalah akibat-akibat

yang memiliki relevansi dengan hukum. Akibat hukum tersebut antara lain:

http://dinulislami.blogspot.com/2009/11/tindakan-pemerintah-dalam-hukum.html

http://dinulislami.blogspot.com/2009/11/tindakan-pemerintah-dalam-hukum.html


commit to user

26

1) Menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan

yang ada;

2) Menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek

yang ada;

3) Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang

ditetapkan.

Tindakan hukum pemerintahan adalah pernyataan kehendak sepihak

dari organ pemerintahan yang membawa akibat pada hubungan hukum atau

keadaan hukum yang ada, kehendak organ tersebut tidak mengandung cacat

berupa kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang), dan

tidak menyimpang atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan

yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal

(nietig) atau dapat dibatalkan (nietigbaar).

Menurut Muchsan, unsur-unsur tindakan hukum pemerintahan sebagai

berikut (Ridwan HR, 2010:116-117):

a) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya

sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan

(bestuursorganen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri.

b) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi

pemerintahan.

c) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan

akibat hukum di bidang hukum administrasi.

d) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan

kepentingan negara dan rakyat.

e) Perbuatan hukum administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan

dengan cara yang telah diatur dan diperkenankan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku (asas legalitas atau wetmagtiheid).

Pemerintah merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum

pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai

tindakan baik tindakan nyata (Feitelijkhandelingen) maupun tindakan

hukum (Rechtshandelingen). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang

tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak

menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan tindakan hukum adalah

tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat


commit to user

27

hukum tertentu. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang

dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang

pemerintahan atau administrasi negara

(http://widyawatiboediningsih.dosen.narotama.ac.id/files/2011/04/BAB-IV-

Kedudukan-Kewenangan-Tindakan-Hukum-Pemerintah.pdf ).

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan

fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan

tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum

yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik. Tindakana hukum

privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum

keperdataan (Ridwan HR, 2006: 117-118).

Tindakan hukum publik itu yang dilakukan oleh pemerintah dalam

menjalankan fungsi pemerintahannya dibedakan antara tindakan hukum

publik yang bersifat sepihak dan tindakan banyak pihak. Tindakan hukum

publik yang bersifat banyak pihak itu berupa peraturan bersama

antarkabupaten atau antara kabupaten dengan provinsi. Sedangkan tindakan

hukum yang bersifat sepihak berupa tindakan yang dilakukan sendiri oleh

organ pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum publik seperti

pemberian izin bangunan dari walikota, pemebrian bantuan (subsidi),

perintah pengosongan bangunan/ rumah dan sebagainya.

Wewenang pemerintahan itu sudah ditentukan masih dijadikan sendi

utama penyelenggaraan pemerintahan maka prinsip tindakan hukum

pemerintahan yang bersifat sepihak tidak dapat dikesampingkan meskipun

tugas-tugas dan pekerjaan pemerintahan dapat dijalankan dengan cara kerja

sama, perjanjian, perizinan, konsesi dan sebagainya.

Urusan pemerintahan dalam prakteknya tidak selalu dijalankan sendiri

oleh pemerintah namun juga dijalankan pula oleh pihak-pihak lain maupun

pihak swasta yang diberikan wewenang untuk menjalankan urusan

pemerintahan. Menurut E.Utrecht cara pelaksanaan urusan pemerintahan,

antara lain (Ridwan HR, 2010:116-125):

(1) Pihak yang bertindak adalah administrasi negara sendiri;


commit to user

28

(2) Pihak yang bertindak adalah subjek hukum / badan hukum lain yang

tidak termasuk administrasi negara dan mempunyai hubungan istimewa

atau hubungan biasa dengan pemerintah;

(3) Pihak yang bertindak adalah subjek hukum lain yang yidak termasuk

administrasi negara dan yang melakukan pekerjaannya berdasarkan

konsesi atau izin (vergunning) yang diberikan oleh pemerintah;

(4) Pihak yang bertindak adalah subjek hukum lain yang tidak termasuk

administrasi negara dan diberikan subsidi pemerintah;

(5) Pihak yang bertindak adalah pemerintah bersama dengan subjek hukum

lain yang bukan administrasi negara dan kedua belah pihak itu

tergabung dalam bentuk kerja sama yang diatur oleh hukum privat;

(6) Pihak yang bertindak adalah yayasan, koperasi yang didirikan oleh

pemerintah atau diawasi pemerintah;

(7) Pihak yang bertindak adalah subjek hukum lain yang bukan

administrasi negara, tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah (delegasi

perundang-undangan).

2. Tinjauan Umum tentang Barang Milik Daerah

a. Pengertian tentang Barang Milik Daerah

Pemerintah daerah memiliki barang dan kekayaan (aset). Pasal 1

angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa ”barang milik

daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelola

barang milik daerah adalah Kepala Daerah yang dibantu oleh Sekretaris

Daerah selaku pengelola; Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit

pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; Kepala SKPD

selaku pengguna; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa

pengguna; Penyimpan barang milik daerah; dan Pengurus barang milik

daerah.


commit to user

29

b. Penggolongan Barang Milik Daerah

Penggolongan barang milik daerah, antara lain (Philipus M.Hadjon

dkk, 2005:187-188):

(1) Barang-barang bergerak terdiri dari:

a) Alat-alat besar seperti : bulldozer, traktor, mesin pengebor tanah,

hijskraan dan alat besar lainnya yang sejenis.

b) Peralatan-peralatan yang berada dalam pabrik, bengkel, studio,

laboratorium, stasiun pembangkit tenaga listrik dan sebagainya

seperti mesin-mesin, dinamo, generator, mikroskoop, alat-alat

pemancar radio, alat-alat pemotretan, lemari pendingin, alat-alat

proyeksi dan lain-lain sebagainya.

c) Peralatan kantor, seperti mesin tik, mesin stensil, mesin pembukuan,

komputer, mesin jumlah, brankas, radio, jam, kipas angin, almari,

meja, kursi, dan lain-lainnya.

d) Semua inventaris perpustakaan dan lain-lain inventaris barang-

barang bercorak kebudayaan.

e) Alat-alat perlengkapan seperti : kapal terbang, kapal laut, bus, truk,

mobil, sepeda motor, scooter, sepeda kumbang, sepeda dan lain-lain.

f) Inventaris perlengkapan rumah sakit, sanatorium, asrama, rumah

yatim, dan atau piatu, koloni penderita penyakit kusta, lembaga

pemasyarakatan dan lain-lain, seperti alat rontgen, mikroskop, alat

kardiologi dan lain-lain.

(2) Barang-barang tidak bergerak, terdiri atas:

a) Tanah-tanah pertanian, perkebunan, lapangan olahraga, dan tanah-

tanah yang belum dipergunakan, jalan-jalan (tidak termasuk jalan

Negara), jembatan ,terowongan, waduk, bangunan irigasi, tanah

pelabuhan, perikanan dan tanah lainnya yang sejenis.

b) Gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor, gudang, pabrik,

bengkel, sekolah, rumah sakit, studio, terminal, laboratorium, dan

gedung lainnya yang sejenis.


commit to user

30

c) Gedung-gedung temapt tinggal tetap atau sementara, seperti : rumah-

rumah tempat tinggal, temapt, peristirahatan, asrama, dan gedung

lainnya yang sejenis.

d) Monument seperti monument alam, monument peringatan sejarah

dan monument lainnya.

(3) Barang persediaan, yakni barang yang disimpan dalam gudang, veem,

atau di tempat penyimpanan lainnya.

c. Perolehan Barang Milik Daerah

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,

perolehan barang milik daerah meliputi:

1) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;

2) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau

d) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Asas-asas

dalam pengelolaan barang milik daerah, antara lain: asas fungsional; asas

kepastian hukum; asas transparansi; asas efisiensi; asas akuntabilitas; asas

kepastian nilai.

(1) Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah

dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh

kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala

Daerah sesuai fungsi, wewenangdan tanggungjawab masing-masing;

(2) Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus

dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

(3) Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik

daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh

informasi yang benar;


commit to user

31

(4) Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar

barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar

kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

(5) Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik

daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

(6) Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah

serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Sebagaimana dikutip oleh Philippa Venning terkait dengan prinsip

akuntabilitas,

“Accountability” can be defined in a host of different ways but will be

used for the purposes of this article to refer to how people can hold

their political representatives responsible for the way in which their

decisions and activities impact upon them (Blair, 2000, p. 24).

Technically, accountability denotes a relationship between a bearer of

a right or a legitimate claim and the agents or agencies responsible

for fulfilling or respecting that right… [it] is a two-way relationship of

power. It denotes the duty to be accountable in return for the

delegation of a task, a power or a resource. (Lawson and Rakner,

2005, p. 9) (Philippa Venning, 2009. Vol.1. Hal:4).

Pengelolaan dari barang milik daerah itu dilakukan oleh Kepala

Daerah yang terdiri dari Gubernur/Bupati/ Walikota. Kepala Daerah sebagai

pengelola yang dibantu oleh perangkat-perangkat dalam pengelolaan barang

milik daerah yang terdiri dari :

a) Sekretaris Daerah selaku pengelola;

b) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola barang milik

daerah selaku pembantu pengelola;

c) Kepala SKPD selaku pengguna;

d) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;

e) Penyimpan barang milik daerah; dan

f) Pengurus barang milik daerah.


2007 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah,

pengelolaan barang milik daerah meliputi:


commit to user

32

(1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam

rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah

memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar

barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

(2) Pengadaan;

Pengadaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil

atau tidak diskriminatif dan akuntabel.

(3) Penggunaan;

Status penggunaan barang daerah ditetapkan oleh bupati/

walikota. Barang milik daerag dapat ditetapkan status penggunaannya

untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat

daerah untuk dikelola oleh pihak lain dalam rangka menjalankan

pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja

perangkat daerah yang bersangkutan.

(4) Pemanfaatan;

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah

yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan

kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama

pemanfataan dan bangun serah guna atau bangun serah guna dengan

tidak mengubah status kepemilikan.

(5) Pengamanan dan pemeliharaan;

Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Pengamanan

barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan

fisik, dan pengamanan hukum. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

bahwa pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan


commit to user

33

Barang (DKPB). Biaya pemeliharaan barang milik negara/daerah

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(6) Penilaian;

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan

neraca pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(7) Penghapusan;

Penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:

(a) Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa

pengguna. Penghapusan dilakukan dalam hal barang milik daerah

dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau

kuasa pengguna. Penghapusan tersebut sesuai dengan Pasal 54 ayat

(3) bahwa penghapusan berdasar Keputusan pengelola atas nama

Kepala Daerah.

(b) Penghapusan dari daftar barang milik daerah. Penghapusan

dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih

kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.

Penghapusan tersebut sesuai dengan Pasal 54 ayat (4) bahwa

penghapusan berdasar Keputusan Kepala Daerah. Penghapusan

dengan alasan pemusnahan itu dilakukan karena :

1. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat

dipindahtangankan; atau

2. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemindahtanganan;

Bentuk-bentuk dari pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas

penghapusan barang milik daerah meliputi : penjualan, tukar-menukar,

hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah.

(9) Penatausahaan;

Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Kuasa pengguna barang/pengguna barang harus melakukan pendaftaran

dan pencatatan barang milik negara/daerah ke dalam Daftar Barang


commit to user

34

Kuasa Pengguna (DBKP)/Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut

penggolongan dan kodifikasi barang.Pengguna barang melakukan

inventarisasi barang milik negara/daerah sekurang-kurangnya sekali

dalam lima tahun. Laporan Barang Milik Negara/Daerah (LBMN/D)

digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah

pusat/daerah.

(10) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan

barang milik negara/daerah. Menteri Dalam Negeri menetapkan

kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan barang milik

daerah sesuai dengan kebijakan.Pengguna barang melakukan

pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan,

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan

barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.

e. Penghapusan Barang Milik Daerah Karena Putusan Pengadilan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan adalah tindakan

menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan

surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna

dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Penghapusan barang milik Negara/ Daerah dapat dilakukan sewaktu-

waktu sehingga hapusnya barang milik Negara/Daerah tersebut akan

menimbulkan akibat hukum bagi status barang. Perubahan status hukum

terhadap barang Negara/Daerah adalah setiap tindakan hukum dari

Pemerintah/Daerah sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan status

kepemilikan atas barang. Perubahan status hukum dapat terjadi dengan (S.F.

Marbun dan Moh.Mahfud, 2006: 128-129):


commit to user

35

(1) Penghapusan barang;

(2) Penjualan barang.

Penghapusan barang milik daerah sesuai dengan Pasal 53 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan barang daerah itu meliputi

penghapusan dari daftar barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna yang

dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah.

Penghapusan juga dilakukan dari Daftar Barang Milik Daerah yang

dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penghapusan barang milik daerah dari Daftar Barang Milik Daerah

karena sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan. Terjadinya

pemusnahan itu disebabkan tidak dapat digunakan, tidak dapat

dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan. Pemusnahan itu

dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah

mendapat persetujuan Kepala Daerah, dan pelaksanaan pemusnahan

tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan

kepada Kepala Daerah.


2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdapat

pengecualian terhadap tanah atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu:

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan

e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-

undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak

secara ekonomis. Alasan penghapusan barang milik daerah disebabkan karena :

a) adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

sudah tidak ada upaya hukum lainnya (inkracht) dilakukan secara


commit to user

36

langsung oleh pengguna barang berdasarkan dokumen putusan

pengadilan.

b) Adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Daerah dengan pengecualian

sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah.

c) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut

sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah.

d) Adanya pemusnahan. Hal ini dikarenakan barang milik daerah sudah

tidak dapat digunakan, dimanfaatkan maupun dipindahtangankan karena

pertimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Tinjauan Umum Tentang Konversi Hak Barat

Konversi hak-hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah

sehubungan dengan berlakunya UUPA. Hak-hak atas yang yang ada sebelum

berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam

UUPA (Effendi Perangin, 1994:145).

Politik hukum pemerintah Hindia Belanda mengakibatkan hukum tanah

menganut sistem dualistik. Sebelum berlaku UUPA, dalam hukum tanah

dikenal dua kelompok hak atas tanah, meliputi (S.F. Marbun dan Moh.Mahfud,

2006: 151):

a. Hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Hukum Barat, yang disebut dengan

Hak Barat. Hukum tanah barat yang bersumber pada pokok-pokok

ketentuannya terdapat dalam buku II KUHPerdata yang merupakan hukum

yang tertulis dan bersifat individualitik. Individualistik itu berpangkal dan

berpusat pada hak individu atas tanah yang semata-mata bersifat pribadi.

Hak tanah barat meliputi: RvE (Rechts van Eigendom/Hak Eigendom), RvO

(Rechts van Opstal/Hak Guna Bangunan), Erfpacht (Hak Guna Usaha),

Servitut (Hak Numpang Karang).

b. Hak-hak atas tanah yang tunduk kepada Hukum Adat, yang disebut dengan

Hak Indonesia. Hukum tanah adat yang bersumber pada hukum adat yang

tidak tertulis, meliputi hak handarbeni (hak milik), hak hanggaduh


commit to user

37

(mengurusi tanah orang lain), hak magersari (ngindung), tanah titisara

(tanah Kas Desa), tanah pakuncen (tanah yang dikuasakan kepada pengurus

kuburan di tanah milik raja), tanah perdikan (tanah bebas pajak), tanah

kuburan dan lainnya.

Setiap hak atas tanah yang ada sebelum UUPA berlaku, baik hak barat

dan hak Indonesia, oleh ketentuan-ketentuan konversi UUPA diubah menjadi

salah satu hak-hak atas tanah yang disebut dalam Hukum Tanah yang baru.

Pada prinsipnya bahwa hak yang lama diubah menjadi hak yang baru yang

sama atau wewenang pemegang hak sama. Pada garis besarnya, hak-hak yang

memberi wewenang yang sama atau hampir sama dengan hak milik menurut

UUPA, dikonversi menjadi hak milik.

Hak-hak lama yang dikonversi menjadi (Effendi Perangin, 1994:146-

147):

1) Hak milik: hak eigendom, agrarisch eigendom, hak milik (adat), jasan,

andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan,

landerijenbezitrecht, altijddurende, erfpacht, hak usaha atas bekas tanah

partikelir, hak gogolan yang bersifat tetap, wewenang nganggo run

temurun.

2) Hak Guna Usaha : hak erfpacht untuk perkebunan besar.

3) Hak Guna Bangunan Hak postal dan hak erfpacht untuk perumahan.

4) Hak Pakai : vruichtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam,

bantuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pitungwas, gogolan yang bersifat

tidak tetap, Hak eigendom kepunyaan negara-negara asing, jika tanahnya

dipergunakan untuk gedung kedutaan atau rumah kepala perwakilannya.

Berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun

1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok

Agraria,

Orang-orang Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960

berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak

eigendom dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang

kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) yang bersangkutan

untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraanya tersebut.


commit to user

38

Apabila pemilik hak eigendom terbukti kewarganegaraan Indonesia

tunggal dicatat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, baik pada asli maupun

salinan aktanya sebagai telah dikonversi menjadi hak milik. Pemilik dalam

jangka waktu setelah enam bulan tidak membuktikan kewarganegaraan

Indonesia tunggal maka hak eigendom tersebut oleh Kepala Kantor

Pendaftaran Tanah dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka

waktu 20 tahun.

Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960

tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, jika

sebelum tanggal 24 September 1960 pihak yang tidak memenuhi syarat secara

sah telah melepaskan hak bersamanya itu kepada pihak lain, apabila belum

didaftarkan sebagaimana mestinya maka hak eigendom tersebut dikonversi

menjadi hak milik.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960

tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria,

Ketentuan tersebut juga berlaku jika hak eigendom tersebut merupakan

warisan yang belum terbagi dan belum diadakan baliknama sebagai

pemiliknya adalah seorang yang tidak memenuhi syarat untuk

mempunyai hak milik. Maka untuk dapat dikonversi menjadi hak milik,

pihak yang besangkutan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 24

September 1960 harus minta kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

agar dilakukan pencatatan dan/atau baliknama. Jika sesudah jangka

waktu 6 bulan tersebut lampau belum diajukan permintaan maka hak

eigendom dikonversi menjadi hak guna bangunan.

Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria,

Hak opstal dan erfpacht atas tanah-tanah eigendom sebagai yang

dimaksud dalam Pelita 1 ayat 4 Ketentuan-Ketentuan Konversi Undnag-

Undnag Pokok Agraria dicatat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan, setelah ada ketegasan

bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik.

Hak erfpacht yang sudah habis janka waktunya tidak dikonversi dan

hapusnya hak tersebut dicatat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah

pada asli aktanya. Apabila berupa tanah perumahan hak erfpacht

dikonversi menjadi hak guna bangunan, apabila berupa tanah pertanian

hak erfpacht dikonversi menjadi hak guna usaha. Hak guna bangunan dan

hak guna usaha jangka waktunya 20 tahun.


commit to user

39

Hak gebruik dan vruchtgebruik dikonversi menjadi hak pakai yang

dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan

mencatatnya pada akta aslinya (Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2

Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok

Agraria).

Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, konversi

hak-hak agrarisch eigendom menjadi hak milik, hak guna bangunan dan hak

guna usaha. Konversi tersebut dilaksanakan dengan membuat buku tanah hak

milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha yang berasal dari konversi hak

agrarisch eigendom tersebut menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri

Agraria Nomor 9 Tahun 1959.

Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang

Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, hak

gogolan, hak sanggan, dan hak pekulen yang bersifat tetap menjadi hak milik.

Bersifat tetap apabila para gogol terus menerus mempunyai tanah gogolan yang

sama dan jika meninggal dunia gogolannya jatuh kepada ahli warisnya yang

tertentu.

Hak guna bangunan dan hak guna usaha yang berasal dari konversi

menurut ketentuan-ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang

dipunyai oleh orang asing, dalam waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 24

September 1960 harus dipindahkan kepada warganegara Indonesia atau badan

hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia ataupun jika yang mempunyainya itu berkedudukan di Indonesia

dapat pula dilepaskan untuk diganti dengan hak pakai atau hak sewa.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru

Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat,

Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi

hak Barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada

tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-


commit to user

40

Undang Nomor 5 tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang

bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah

Asal Konversi Hak-Hak Barat, penggunaan, penguasaan dan pemilikannya

ditata kembali dengan memperhatikan :

a) masalah tata guna tanahnya;

b) sumber daya alam dan lingkungan hidup;

c) keadaan kebun dan penduduknya;

d) rencana pembangunan di daerah;

e) kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah/penghuni

bangunan.

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang

Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah

Asal Konversi Hak-Hak Barat,

Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan

atau menggunakan sendiri tanah/bangunan, akan diberikan hak baru atas

tanahnya, kecuali apabila tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek

pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum.

Apabila tanah yang diberikan atas hak atas tanah tersebut digunakan

untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2)

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok

Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi

Hak-Hak Barat, yaitu digunakan untuk kegiatan pembangunan maka pemegang

hak diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia

Penaksir sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979

tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru

Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, ditetapkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai

Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak

Barat bahwa dalam Pasal 2 menjelaskan dalam penentuan kembali peruntukkan

dan penggunaan tanah perlu memperhatikan kesesuaian fisik tanahnya dengan


commit to user

41

usaha-usaha yang akan dilakukan di atasnya dan rencana-rencana

pembangunan di daerah demi kelestarian sumber daya alam dan keselamatan

lingkungan hidup. Penentuan kembali tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam

Negeri.

Apabila setiap orang dan badan hukum yang mempunyai hak guna usaha,

hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah asal konversi hak barat masih

memerlukan tanah maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan

hak baru dan disertai dengan syarat-syaratnya terpenuhi. Permohonan hak atas

tanah baru wajib diajukan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pada

tanggal 24 September 1980. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-

Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal

Konversi Hak-Hak Barat.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak

Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, jika tidak ada pihak yang

memenuhi syarat maka peruntukkan dan penggunaan tanah yang bersangkutan

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan Undang-

Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang

berhak atau kuasanya, menurut pertimbangan-pertimbangan teknis tata guna

tanah serta rencana pembangunan di daerah yang bersangkutan, diperlukan

untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan kepentingan umum, dapat

diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak yang secara nyata menguasai dan

menggunakan secara sah.

Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak

barat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan

Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat dapat

diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya apabila:

(1) dipenuhinya syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3;

(2) tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas

pemegang haknya;


commit to user

42

(3) tidak seluruhnya diperlukan untuk proyek-proyek bagi penyelenggaraan

kepentingan umum;

(4) diatasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami

atau digunakan sendiri;

(5) diatasnya berdiri suatu bangunan milik bagi pemegang hak, yang didiami

atau digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemilik bangunan atau

bekas pemegang hak.

Terkait dengan pemberian hak atas tanah baru maka diselesaikan

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, maka

untuk melengkapi keterangan dengan keterbatasan bahan-bahan yang

diperlukan guna mengambil keputusan sehingga Kepala Kantor Agraria

Kabupaten/Kotamadya atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pemeriksaan

setempat, dengan membuat risalah pemeriksaan tanah.

Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang

Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas

Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, tanah-tanah bekas hak guna bangunan

dan hak pakai asal konversi hak barat tersebut tidak dapat diberikan dengan

hak baru kepada pemegang haknya, selama tidak diperlukan untuk proyek bagi

penyelenggaraan kepentingan umum, dapat diberikan dengan suatu hak kepada

pihak yang secara nyata menguasai dan menggunakan secara sah pada saat

diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979

tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru

Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Jika diatas tanah-tanah tersebut

terdapat bangunan milik bekas pemegang hak, maka pemohon hak baru wajib

menyelesaikan soal bangunan itu dengan pemegang hak yang bersangkutan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan

Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat,

Pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah bekas konversi hak barat

yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan

Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, selama

belum diselesaikan menurut ketentuan pasal-pasal di atas, wajib

memelihara tanah/bangunan dan lain-lain yang ada diatasnya secara baik.


commit to user

43

4. Tinjauan Umum Tentang Cagar Budaya

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar

Budaya, bahwa :

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda

cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar

budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah,

ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui

proses penetapan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya, bahwa benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda

buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau

kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan

erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwa

bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam

atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding

dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar

Budaya Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki

dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya,

Kriteria benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda

cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya antara

lain:

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan,

agama, dan/atau kebudayaan; dan

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan sebagaimana diatur dalam



commit to user

44

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya,

bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar

budaya:

(1) dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya.

(2) apabila jumlah dan jenis benda cagar budaya, bangunan cagar

budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya tersebut

telah memenuhi kebutuhan negara.

(3) kepemilikan dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-

menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan

pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.

(4) pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar

budaya, dan/atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau

tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah,

atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil

alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara diwariskan,

dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan

atau putusan pengadilan.

Penghapusan cagar budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional

hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli

Cagar Budaya di tingkat Pemerintah. Penghapusan Cagar Budaya dilakukan

dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan

dokumen yang menyertainya.


penghapusan cagar budaya dari Register Nasional Cagar Budaya

dilakukan apabila Cagar Budaya:

a. musnah;

b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan,

apabila ditemukan kembali cagar budaya wajib dicatat ulang ke dalam

Register Nasional Cagar Budaya;

c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan

keasliannya; atau

d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.


commit to user

45

B. Kerangka Pemikiran

Ragaan 1. Skema Kerangka Pemikiran

Premis Mayor

a. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)

b. UU No. 28 Tahun 1999

c. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20

tahun 2001

d. UU No. 1 Tahun 2004

e. UU No. 32 Tahun 2004

f. UU No.11 Tahun 2010

g. PP No. 24 Tahun 1997

h. PP No. 6 Tahun 2006

i. KepPres No. 32 Tahun 1979

j. Permendagri No. 3 Tahun 1979

k. Permendagri No. 17 Tahun 2007

l. PerMen. Agraria No. 2 Tahun 1960

m. PerMen.Agraria/

Kepala BPN No. 9 Tahun 1999

n. Perda Kota Surakarta No. 8 Tahun 2008

o. SK.17/Pbt/BPN.33/2011

a. SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang

Pencabutan dan Pembatalan

Sertifikat Hak Pakai Nomor 11

dan 15

a. proses penghapusan tanah

Sriwedari sebagai aset

Pemerintah Kota Surakarta

b. perbuatan hukum Pemerintah

Kota Surakarta terkait dengan

penghapusan tanah Sriwedari

sebagai aset Pemerintah Kota

Surakarta setelah penerbitan

SK Kepala Kantor Wilayah

BPN Prov.Jawa Tengah No:

Sk.17/Pbt/BPN.33/2011

c.

Premis Minor

a. proses penghapusan tanah Sriwedari

sebagai aset Pemerintah Kota Surakarta

b. perbuatan hukum Pemerintah Kota

Surakarta terkait dengan penghapusan

tanah Sriwedari sebagai aset Pemerintah

Kota Surakarta setelah penerbitan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN

Provinsi Jawa Tengah No:

SK.17/Pbt/BPN.33/2011

Kesimpulan

Cacat Hukum atau Tidak perbuatan

Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan

penghapusan tanah Sriwedari sebagai aset

Pemerintah Kota Surakarta setelah

penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor

Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah No:

SK.17/Pbt/BPN.33/2011


commit to user

46

Keterangan:

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur pemikiran penulis dalam

menelaah dan menjabarkan serta menemukan jawaban atas permasalahan hukum

yang terkait dengan implikasi yuridis penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor



Pakai Nomor 11 dan 15 terhadap status tanah Sriwedari sebagai aset Pemerintah

Kota Surakarta.

Salah satu aset daerah Pemerintah Kota Surakarta adalah taman Sriwedari.

Taman Sriwedari yang berada di jalan utama merupakan etalase Kota Surakarta

dan aset bagi masyarakat Kota Surakarta serta ikon budaya Kota Surakarta.

Taman Sriwedari saat ini telah menjadi tanah sengketa antara Pemerintah Kota

Surakarta, Ahli Waris KRMT.Widyoningrat maupun Badan Pertanahan Nasional

Surakarta. Adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

75/G/TUN/2002/PTUN.Smg tanggal 12 Juni 2002, jo Putusan Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN Sby tanggal 12

November 2003, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125

K/TUN/2004 tanggal 20 Februari 2006, jo Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/TUN/ 2007 tanggal 15 April

2009 telah memiliki kekuatan hukum tetap serta dikeluarkannya Keputusan

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai

No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No.15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjen Slamet

Riyadi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, keduanya

tercatat atas nama pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sebagai

pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuataan hukum tetap

yang menyatakan status tanah sriwedari menjadi tanah negara.

Sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor


No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No.15/Sriwedari maka tanah Sriwedari kembali


commit to user

47

menjadi status tanah negara, namun Pemerintah Kota Surakarta tidak akan

menghapus lahan Sriwedari dari daftar asetnya. Alasan pihak Pemerintah Kota

Surakarta tidak akan menghapus lahan Sriwedari dari aset daerah Pemerintah

Kota Surakarta karena lahan Sriwedari menjadi ikon budaya Kota Surakarta dan

menjadi ruang publik serta Tanah Sriwedari sebagai jati diri dan identitas Kota

Solo sehingga sebagai pihak yang menguasainya berusaha untuk mempertahankan

Tanah Sriwedari sebagai ikon publik di tengah Kota Surakarta.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlunya dilakukan

pengkajian mengenai tata cara dan legalitas perbuatan hukum Pemerintah Kota

Surakarta dalam melakukan penghapusan tanah Sriwedari sebagai aset Pemerintah

Kota Surakarta setelah penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 Tentang

Pencabutan Dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15.


commit to user

48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Riwayat Penguasaan Tanah Sriwedari

Dahulu Tanah Sriwedari bernama Taman Rojo Koyo. Tanah Sriwedari pada

mulanya dibangun dengan tujuan untuk kawasan rekreasi, hiburan dan tempat

peristirahatan bagi keluarga istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pencetus

dibangunnya taman tersebut adalah Sri Susuhunan Pakubuwono X yang bertahta pada

periode tahun 1893 sampai tahun 1939. Dahulu kawasan Tanah Sriwedari yang

dibangun pada tahun 1899 ini juga dikenal dengan sebutan Bon Rojo (berasal dari

istilah Kebon Rojo yang berarti Taman Raja)

(http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/taman). Keberadaan

Tanah Sriwedari saat ini masih terjadi polemik yang beragam, baik dari sudut

pandang ahli waris, budayawan, akademisi, tokoh masyarakat, Badan Pertanahan

Nasional maupun Pemerintah Surakarta.

Tahun 1874, seorang Belanda Johannes Busselar membeli tanah Sriwedari

dengan status Recht van Eigendom (hak milik) dari seorang Belanda lainnya. Tanah

itu kemudian dibeli Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat tahun 1877. Bukti hak

atas tanah atas bidang tanah tersebut dalam persil Recht van Eigendom (RvE)

Verponding No.95 beserta bangunan yang ada di atasnya terletak di Kalurahan

Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta adalah Akte Assisten Resident

Surakarta (Gerechtelijke Authentieke Akte) tertanggal 5 Desember 1877 Nomor 59

atas nama Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat yang diterbitkan atas dasar jual

beli tersebut dilaksanakan di hadapan notaris bernama Pieter Jacobus Serle dengan

akte jual beli tertanggal 13 Juli 1877 Nomor 10 dan dibayar dengan lunas.

Luas dan batas atas bidang tanah tersebut dalam persil Recht van Eigendom

(RvE) Verponding Nomor 295, berdasarkan pta minuut Kelurahan Sriwedari Blad 10

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran

Tanah Surakarta seluas ± 99.889 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

http://www.kerajaannusantara.com/id/surakarta-hadiningrat/taman


commit to user

49

- Sebelah utara : Jl. Brigjen Slamet Riyadi.

- Sebelah Timur : Jl. Musium.

- Sebelah Selatan : Jl. Teposanan/ Jl. Kebangkitan Nasional.

- Sebelah Barat : Jl. Bhayangkara/Jl. Mangunjayan.

Bidang tanah persil Recht van Eigendom (RvE) Verponding Nomor 295

beserta bangunan di atasnya di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota

Surakarta dikuasai oleh Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat sebagai tempat

pesanggrahan dan tempat beristirahat beliau beserta keluarga. Pada tahun 1905

hingga tanggal 16 Agustus 1945, sebidang tanah tersebut beserta bangunan diatasnya

dipinjam dan dipergunakan sebagai Gedung Museum Yayasan RadyaPustaka dan

Taman Hiburan Sriwedari.

Pada tanggal 30 Juli 1917 Raden Mas Tumenggung Wirjodiningrat meninggal

dunia, meninggalkan beberapa ahli waris dan harta warisan di antaranya persil Recht

van Eigendom (RvE) Verponding Nomor 295 yang dikenal dengan Taman Sriwedari

dan bangunan yang berdiri di atasnya yang belum dibagi waris. Ahli waris RMT.

Wirjodiningrat bahwa pada tahun 1965 ahli waris mengajukan permohonan turun

waris kepada Kantor Agraria Surakarta dari tanah RvE Verponding Nomor 295 atas

nama Almarhun RMT.Wirjodiningrat kepada para ahli warisnya yang sah tetapi terbit

sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22 atas nama 72 orang ahli waris dengan luas

34.250 m2 namun ahli waris juga tetap tidak bisa menguasai tanah tersebut. Hal itu

merupakan sengketa berawal

(http://regional.infogue.com/jawa_dialog_sengketa_taman_sriwedari_buntu_).

Pada tahun 1965 sebidang tanah tersebut beserta bangunannya tanpa

persetujuan ahli waris RMT. Wirjodiningrat telah dikuasai oleh Pemerintah Kota

Surakarta dan Yayasan Radya Pustaka yang dipergunakan sebagai Museum Radya

Pustaka dan Taman Hiburan Sriwedari. Ahli waris Almarhum RMT. Wirjodiningrat

dan sebagai pemilik sah atas tanah Sriwedari beserta bangunan maka ahli waris

RMT.Wirjodiningrat pada tanggal 24 September 1970 telah mengajukan gugatan

perdata kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta, Yayasan Radyapustaka dan

http://regional.infogue.com/jawa_dialog_sengketa_taman_sriwedari_buntu_


commit to user

50

Penguasa Keraton sebagai Tergugat ke Pengadilan Negeri Surakarta dan gugatan

aquo terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 147/1970. Perdata dan perkara

tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 29 Agustus 1975

dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan sebagian gugat Penggugat.

- Menetapkan hukumnya Penggugat adalah salah seorang ahli waris almarhum

RMT. Wirjodiningrat.

- Menetapkan hukumnya tanah persil Recht Van Eigendom (RvE) Verp. No.

295 dan bangunan rumah gedung yang berdiri diatasnya sebagaimana lebih

jelas diuraikan dalam surat gugat adalah hak milik RMT. Wirjodiningrat dan

merupakan barang peninggalan yang belum dibagi waris.

- Menetapkan hukumnya Tergugat masing-masing tidak berhak menguasai

dan menempati (occuperen) tanah dan rumah tersebut.

- Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mengaku memperoleh hak supaya

mengosongkan tanah dan rumah ini kepada Penggugat guna dibagi waris

diantara semua ahli waris RMT.Wirjodiningrat, jika perlu dengan bantuan

alat kekuasaan Negara ataupun supaya tergugat-tergugat secara tanggung

menanggung mengganti dan membayar kepada Penggugat uang harganya

tanah dan rumah tersebut ataupun menyerahkan kepada Penggugat untuk

dimiliki tanah dan rumah lain yang senilai, dengan ketentuan bilamana

antara kedua pihak tidak dapat dicapai persetujuan mengenai harga ataupun

rumah penggantinya termaksud, harga ataupun tanah dan rumah ini supaya

ditentukan oleh sebuah panitia terdiri dari tiga orang yang diangkat oleh

pihak Penggugat ssatu orang oleh Tergugat oleh Pengadilan satu orang.

- Menentukan waktu penyerahan tanah rumah terperkara ataupun jumlah uang

harganya atau tanah dan rumah penggantinya, selama-lamanya empat bulan

terhitung mulai hari ini dan paling lambat pada tanggal 30 Desember 1975,

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II supaya tiap bulan masing-

masing membayar uang ganti rugi kepada Penggugat, uang sejumlah

Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 25.000,00 (dua

puluh lima rupiah) terhitung sejak dimasukkannya gugatan perkara ini

yaitu tanggal 27 Oktober 1970 sampai penyerahan tanah dan rumah

terperkara ataupun harganya/tanah dan rumah penggantinya oleh

Tergugat kepada Penggugat.

- Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

perlawanan permohonan banding atau kasasi.


commit to user

51

- Menghukum Tergugat secara tanggung menanggung supaya membayar

biaya-biaya perkara ini hingga hari ini dihitung sejumlah Rp. 7.689 (tujuh

ribu enam ratus delapan puluh Sembilan rupiah).

- Menolak gugatan selebihnya atau selainnya.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut diatas, pihak

tergugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan

perkara nomor 26/1978/pdt/PT.Smg dan pada tanggal 6 April 1979 Pengadilan Tinggi

Semarang telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding Tergugat I dan II/

Pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Surakarta tertanggal 29 Agustus

1975 No. 147/1970 Pdt. yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIRI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan

Tergugat II/ Pembanding;

- Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua

tingkatan yang dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp. 7.980,-

(tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- Memerintahkan mengirim salinan resmi surat putusan beserta berkas perkara

ini kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surakarta.

Berdasarkan putusan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Semarang

dengan perkara nomor 26/1978/pdt/PT.Smg tersebut selanjutnya para ahli waris

melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Upaya kasasi yang diajukan oleh para ahli waris RMT. Wirjodiningrat

membuahkan hasil dan diputus di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Nomor: 3000 K/Sip/ 1981 tertanggal 17 Maret 1983 yang amar putusannya

berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;


commit to user

52

- Menetapkan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari

Almarhum RMT.Wirjodiningrat;

- Menyatakan bahwa almarhum RMT.Wirjodiningrat berhak atas persil

sengketa yaitu tanah Hak Guna Bangunan No. 22 Sertifikat No. 887/1965

bekas Recht Van Eigendom Verponding No. 295 dan rumah gedung yang

berdiri di atasnya yang merupakan harta peninggalan yang belum dibagi

waris sampai dengan saat berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut pada

tanggal 23 September 1980.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada

Penggugat masing-masing Tergugat I sebesar Rp. 20.550.000 ditambah Rp.

8.925.000 = Rp. 29.475.000 dan Tergugat II sebesar Rp. 6.875.000 ditambah

Rp. 2.975.000 = Rp. 9.850.000 untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris

almarhum RMT. Wirjodiningrat.

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat-Tergugat dan juga

orang-orang dan atau badan-badan yang turut menempati dengan izin

Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan persil dan gedung sengketa

kepada Penggugat tidak dapat diterima.

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

- Menghukum Penggugat untuk Kasasi dan Tergugat dalam kasasi akan

membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan

tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi masing-masing

secara separo-separo, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap, Para

Penggugat telah dinyatakan sebagai salah seorang ahli waris dari almarhum RMT.

Wirjodiningrat dan almarhum RMT. Wirjodiningrat berhak atas persil obyek

sengketa sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang

amarnya berbunyi: “Menyatakan bahwa almarhum RMT.Wirjodiningrat berhak atas

persil sengketa yaitu tanah Hak Guna Bangunan No. 22 Sertifikat No. 887/1965

bekas Recht van Eigendom No. 295 dan rumah gedung yang berdiri diatasnya yang

merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris sampai dengan saat

berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut pada tanggal 23 September 1980”. Atas

dasar putusan kasasi tersebut pihak Pemerintah Kota Surakarta hanya membayar

ganti rugi atas uang sewa kepada ahli waris Almarhum RMT. Wirjodiningrat.

Sebelumnya, pada tanggal 5 September 1980 pihak ahli waris Almarhum.

RMT. Wirjodiningrat mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan No. 22 karena


commit to user

53

lama berlakunya Hak Guna Bangunan itu 20 tahun, sehingga Hak Guna Bangunan

Nomor 22 itu berakhir pada tanggal 23 September 1980 sebagaimana tertera dalam

sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 22. Upaya ahli waris Almarhum

RMT.Wirjodiningrat mengajukan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan

tidak mendapat respon dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Berkaitan dengan itu

Pemerintah Kota Surakarta mengajukan permohonan hak atas tanah Sriwedari kepada

Kantor Pertanahan Kota Surakarta sehingga terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan

sertifikat Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta. Penerbitan dua sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 tersebut menurut

ahli waris Almarhum RMT. Wirjodiningrat melawan hukum karena sebagaimana

tertera dalam putusan kasasi Nomor: 3000 K/Sip/ 1981 tertanggal 17 Maret 1983,

salah satu amar putusannya menyatakan bahwa almarhum RMT.Wirjodiningrat

berhak atas persil sengketa yaitu tanah Hak Guna Bangunan No. 22 Sertifikat No.

887/1965 bekas Recht van Eigendom Nomor 295 dan rumah gedung yang berdiri

diatasnya yang merupakan harta peninggalan yang belum dibagi waris sampai dengan

saat berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut pada tanggal 23 September 1980.

Penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 tidak mempunyai dasar hukum dan

ahli waris tidak pernah mengalihkan hak atas tanah Sriwedari kepada Pemerintah

Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Berkaitan dengan terbitnya sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, pihak ahli waris

RMT.Wirjodiningrat pada tanggal 11 November 2002 telah mengajukan gugatan

pembatalan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan sertifikat Hak Pakai nomor 15 kepada

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Gugatan pembatalan atas kedua sertifikat

hak pakai tersebut terdaftar dalam register perkara No: 75/G/TUN/2002/PTUN.Smg

dan telah diputus pada tanggal 17 Juni 2003 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;


commit to user

54

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan batal :

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor : 11, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan

Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa tengah, atas nama

Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;



Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :







- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.524.000 (satu juta lima ratus dua puluh empat).

Putusan 75/G/TUN/2002/PTUN.Smg bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

yang mengabulkan gugatan pembatalan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15, pihak

Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta melakukan upaya hukum banding ke

tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan perkara Nomor

122/B.TUN/2003/PT.TUN Sby. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

telah memutus permohonan banding atas perkara tersebut pada tanggal 12 November

2003 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

75/G/TUN/2002/PTUN Smg. tanggal 17 Juni 2003 yang dimohonkan

banding. MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari Tergugat/ Pembanding; DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;


commit to user

55

- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara ini dalam

kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan

perkara Nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN Sby. yang menyatakan gugatan

Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima maka Penggugat yaitu ahli waris RMT.

Wirjodiningrat telah melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik

Indonesia dengan register perkara nomor: 125-K/TUN/2004. Berdasarkan pengajuan

upaya hukum kasasi tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus

perkara nomor: 125-K/TUN/2004 pada tanggal 20 Februari 2006 dengan amar

putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

1. SUHARNI, 2. SAYID GITO ADMODJO, 3. Ray. IMRAMINAH

SUGIANTO, 4.ALIEBRAM, 5. ARIANTO, 6. Ir. ISSOESETIYO, 7.

RM.SURYADI, 8. Ray.KUSAMSIATI TJOKRO K tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tanggal 12 November 2003 Nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN.Sby; MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


1. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan






- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:





commit to user

56




- Menghukum Termohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan

sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan perkara Nomor 125-

K/TUN/2004 tertanggal 20 Februari 2006, antara Suharni dan sejumlah ahli waris

lainnya melawan Kantor Pertanahan Kota Surakarta, mengabulkan permohonan

kasasi serta memerintahkan tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta)

untuk mencabut sertifikat Hak Pakai No.11 dan 15 (Anonim. Soloraya: MA:Tanah

Sriwedari milik ahli waris Wiryodiningrat.13 Desember 2006).

Pada tanggal 22 Maret 2007 Pengadilan Negeri Surakarta memberikan

peringatan (aanmaning) kepada Pemerintah Kota Surakarta, Yayasan Radyopustoko,

Penguasa Keraton dengan berita acara aanmaning Nomor 08/Eks/2007/PN.Surakarta.

Terkait dengan putusan kasasi yang menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Surakarta untuk mencabut sertifikat Hak Pakai No. 11 dan 15 tersebut, Kepala Kantor

Pertanahan Kota Surakarta juga melakukan upaya hukum peninjauan kembali.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125-

K/TUN/2004 tertanggal 20 Februari 2006, Kantor Pertanahan Surakarta sebagai

pihak yang kalah telah mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan

Kembali dengan register perkara Nomor: 29-PK/TUN/2007. Pada tanggal 17 April

2009 permohonan Peninjauan Kembali dengan register perkara Nomor : 29-

PK/TUN/2007 diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar

putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

tersebut;

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,00

(dua juta lima ratus ribu rupiah).


commit to user

57

Pencabutan dan pembatalan sertifikat hak pakai nomor 11 dan 15 tersebut,

pihak ahli waris Alm. RMT.Wirjodiningrat mengajukan permohonan eksekusi

pembatalan dan pencabutan sertifikat hak pakai Nomor 11 dan 15 ke Pengadilan Tata

Usaha Negera Semarang dan dikabulkan dengan penetapan resmi nomor

75/Laks.Pts/2002/PTUN Smg tertanggal 19 Desember 2007 yang isinya antara lain:

- Mengabulkan Permohonan Para Penggugat;

- Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk

melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No:

75/G/TUN/2002/PTUN.Smg tertanggal 17 Juni 2003 yang telah dibatalkan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No:

122/B.TUN/2003/PT.TUN.SBY tanggal 12 November 2003 dan Kasasi

yang dikabulkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125-

K/TUN/2004 tertanggal 20 Februari 2006.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

75/G/TUN/2002/PTUN.Smg tanggal 17 Juni 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN SBY tanggal 12

November 2003 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125

K/TUN/2004 tanggal 20 Februari 2006 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/TUN/ 2007 tanggal 17 April 2009 telah

memiliki kekuatan hukum tetap, namun pihak Pemerintah Kota Surakarta melakukan

pembangunan pagar dan gapura di atas lahan Tanah Sriwedari dengan menggunakan

anggaran dana APBD pada tahun 2008. Upaya pembuatan pagar itu sebagai bagian

dari program penataan kota, bukan sebagai upaya menguasai tanah Tanah Sriwedari

yang masih dalam sengketa

(http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=180479&actmenu=38).

Kondisi Tanah Sriwedari Solo, Jawa Tengah, yang tidak tertata, Pemerintah

Kota Surakarta merencanakan Tanah Sriwedari dikembalikan seperti aslinya dan

pembangunannya dilakukan secara bertahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah

pembangunan pagar dan pintu gerbang dengan dana total Rp1,2 miliar. Dana sebesar

Rp1,2 miliar yang disediakan untuk pembangunan pagar dan pintu gerbang taman

tersebut dari APBD tahun 2008 Pemerintah Kota Surakarta, dan akan dikerjakan awal

http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=180479&actmenu=38


commit to user

58

September 2008 (Anonim. Kompas: Taman Sriwedari Dikembalikan Seperti Aslinya.

06 Agustus 2008).

Penetapan resmi Nomor 75/Laks.Pts/2002/PT TUN Smg, Badan Pertanahan

Nasional Kota Surakarta melakukan Risalah Pengolahan Data nomor

01/RPD/VI/2008 tanggal 9 Juli 2008. Berdasarkan pada putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor 75/G/TUN/2002/PTUN.Smg tanggal 17 Juni 2003 jo

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya nomor

122/B.TUN/2003/PT.TUN SBY tanggal 12 November 2003 jo Putusan Kasasi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125 K/TUN/2004 tanggal 20 Februari

2006 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

29 PK/TUN/ 2007 tanggal 17 April 2009 yang berkekuatan hukum tetap bahwa

menyatakan batal dan mencabutnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan Sertifikat

Hak Pakai Nomor 15. Pada dasarnya pembatalan hak atas tanah itu meliputi

pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah. Keputusan pemberian

hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 104

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

dan Hak Pengelolaan.

Pembatalan hak atas tanah karena terdapat cacat hukum secara administratif

dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau

melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, permohonan pembatalan

hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan


commit to user

59

hukum tetap dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Kepala Kantor Wilayah

atau melalui Kepala Kantor Pertanahan.

Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2008 Kepala Kantor Badan Pertanahan

Nasional Surakarta menyetujui pembatalan sertifikat hak pakai 11 dan 15 Nomor

570/2759/33/2008. Selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Risalah Pengolahan

Data Nomor 16/RPD/Pbt/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011. Berdasarkan Risalah

Pengolahan Data Nomor 16/RPD/Pbt/VII/2011, pada tanggal 20 Juli 2011 Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor SK.17/Pbt/BPN.33/2011

tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak

Pakai No.15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari,



yang sudah memperoleh kekuataan hukum tetap memutuskan:

KESATU: Mencabut dan membatalkan:

a. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan



b. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 15, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan



Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta terletak di Jl. Brigjend Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari,

Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan

menyatakan sertifikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak

atas tanah yang sah.

KEDUA: Mengembalikan statusnya menjadi:

- Tanah negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 22/Sriwedari seluas ±

34.250 m2

dan tanah negara seluas ± 3.900 m2

untuk tanah bekas Hak

Pakai No. 15/Sriwedari.

- Tanah negara seluas ± 61.379 m2

untuk tanah bekas Hak Pakai No.

11/Sriwedari;


commit to user

60

KETIGA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk:

a. Mencatat batalnya:

1) Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan






Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surakarta sebagaiman dimaksud pada diktum

PERTAMA dalam daftar umum dan daftar isian lainnya yang ada

pada administrasi pendaftaran serta mematikan buku tanahnya.

b. Menarik dari peredaran:







Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum

PERTAMA dan apabila penarikan sertifikat tidak dapat

dilaksanakan agar dapat diumumkan dalam Surat Kabar Harian

yang beredar di wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya atas biaya

pemohon.

Berdasar pada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.17/Pbt/BPN.33/2011 maka status tanah Sriwedari

saat ini menjadi tanah negara. Sengketa berkepanjangan Tanah Sriwedari Solo antara

Pemerintah Kota Surakarta dengan pihak yang mengklaim sebagai ahli waris usai.

Menurut Joko Widodo, selaku Walikota Surakarta, dengan dikembalikan Tanah

Sriwedari menjadi tanah negara, maka mudah untuk mengajukan hak pengelolaan

atas Tanah Sriwedari. Tanah Sriwedari saat ini menjadi status tanah negara berarti

siapapun berhak atas tanah Sriwedari baik itu Pemerintah Kota Surakarta maupun

ahli waris

RMT.Wirjodiningrat(http://www.detiknews.com/read/2011/07/30/161221/1692933/1

0/ma-putuskan-lahan-taman-sriwedari-solo-dikembalikan-ke-negara).




commit to user

61

Tanah Sriwedari yang saat ini berstatus tanah negara, pihak ahli waris terus

melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya kembali atas tanah Sriwedari

tersebut dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kota Surakarta

terkait dengan pengosongan Sriwedari. Gugatan perdata dengan register perkara

nomor 31/Pdt.G/ 2011 /PN. Ska tertanggal 17 November 2011 dengan amar putusan

sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I; DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tidak dapat diterima; DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi

secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

ditetapkan sebesar Rp. 756.000, - (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Terkait dengan putusan 31/Pdt.G/ 2011/PN. SKA tertanggal 17 November

2011, ahli waris alm. RMT. Wirjodiningrat mengajukan upaya hukum banding.

Hingga saat ini kuasa hukum penggugat belum mengajukan memori banding yang

memuat alasan diajukannya banding. Tanah Sriwedari merupakan ikon budaya kota

Surakarta. Tanah Sriwedari juga merupakan aset Pemerintah Kota Surakarta dan

masih masuk dalam daftar inventaris barang milik daerah Kota Surakarta. Tanah

Sriwedari terdiri dari bangunan Museum Radya Pustaka, gedung wayang orang, dan

berbagai sarana rekreasi dan hiburan rakyat. Tanah Sriwedari yang diatasnya berdiri

bangunan-bangunan tersebut telah mempunyai nilai ekonomis yang mampu

memberikan pendapatan daerah kota Surakarta. Tanah Sriwedari masih terdaftar

sebagai aset Pemerintah Kota Surakarta, meski sudah ada putusan Pengadilan Tata


commit to user

62

Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan hak pakai (HP) Pemerintah Kota

Surakarta.

B. Proses Penghapusan Tanah Sriwedari Sebagai Aset Pemerintah Kota

Surakarta

Aset merupakan sumber pendukung dalam pembangunan dan sebagai daya

dukung dalam setiap organisasi pemerintah. Sebagai daya dukung dalam setiap

pemerintah baik itu pusat maupun daerah serta adanya desentralisasi urusan

pemerintahan/ kewenangan antar tingkatan pemerintah sehingga diperlukannya

pengaturan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terkait dengan

desentralisasi maka ditetapkan peraturan pengelolaan barang milik negara/daerah

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah. Adapun kebijakan teknis secara khusus dalam

pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penjelasan Umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Barang

Milik Daerah itu terdiri dari :

1. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/

pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

2. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah

lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan

adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau

Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran

Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

Adapun kegiatan pengelolaan barang milik daerah itu antara lain: perencanaan

kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;

penggunaan; penatausahaan; pemanfataan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian;


commit to user

63

penghapusan; pemindahtanganan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

pembiayaan; dan tuntutan ganti rugi. Kegiataan pengelolaan itu harus dilaksanakan

secara maksimal agar mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan

pendapatan asli daerah.

Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) sebagai pemegang kekuasaan

barang milik daerah. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan barang milik

daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaannya dibantu oleh:

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola, sebagai koordinator dibantu oleh asisten yang

membidangi melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah, bertugas dan

bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara

pembina, pengelola dan pengguna barang/kuasa pengguna barang;

b. Asisten yang membidangi dibantu oleh Pembantu Pengelola bertanggungjawab

atas terlaksananya tertib pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana kerja

Pemerintahan Daerah, standarisasi harga dan bertanggungjawab atas

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah; dan

c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna bertugas dan

bertanggungjawab atas perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,

penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan/perbaikan, pengamanan dan

pengawasan barang dalam lingkungan wewenangnya.

Tiap daerah memiliki barang milik daerah baik itu bergerak maupun tidak

bergerak. Barang daerah tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga diperlukannya

suatu kebijakan dalam pengelolaannya salah satunya Kota Surakarta. Kebijakan

dalam pengelolaan barang milik daerah itu diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang milik daerah Kota Surakarta salah satunya Tanah Sriwedari yang

terletak di Jalan Brigjend Slamet Riyadi Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan,

Kota Surakarta. Tanah Sriwedari dikenal sebagai ikon budaya dan sarana kepentingan

publik Kota Surakarta. Akan tetapi Tanah Sriwedari merupakan barang milik daerah


commit to user

64

yang telah menuai sengketa pertanahan antara ahli waris alm. RMT. Wirjodiningrat,

Pemerintah Kota Surakarta, Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan pihak lainnya.

Tanah Sriwedari yang dikenal dengan Kebon Raja merupakan suatu kawasan

wisata yang berada ditengah-tengah Kota Surakarta yang dilengkapi dengan hiburan

kesenian klasik, film dan jenis hiburan dalam pementasan wayang orang Sriwedari.

Tanah Sriwedari juga dilengkapi sebuah bangunan museum dengan berbagai koleksi

benda-benda peninggalan sejarah yang dikenal dengan Museum Radya Pustaka.

Tanah Sriwedari tersebut tidak hanya sebatas pada seni budaya tetapi juga di bidang

olahraga dengan dibangunnya Stadion Sriwedari yang dibangun pada tahun 1933.

Pengembangan Tanah Sriwedari sebagai kawasan wisata dan menyediakan ruang

publik bagi masyarakat Kota Surakarta khususnya, oleh Pemerintah Kota Surakarta

melengkapi dengan membangun Pujasari, Restoran Boga, Taman Hiburan Rakyat

(THR), bioskop dan gedung Graha Wisata Niaga. Pengelolaan Tanah Sriwedari itu

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta (Sugiarti, 2009. Vol

2. No 3 : 204-207).

Tanah Sriwedari sebagai ikon kepentingan publik tersebut telah terjadi

sengketa sejak tahun 1965 berawal sejak terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan

Nomor 22 atas nama ahli waris Alm. RMT. Wirjodiningrat dan Tanah Sriwedari

dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pada tanggal 24 September 1970 ahli waris

Alm. RMT. Wirjodiningrat mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Daerah

Kotamadya Surakarta, Yayasan RadyaPustaka dan Penguasa Keraton selaku Tergugat

dengan register perkara nomor 147/1970 dan pada tanggal 29 Agustus 1975 diputus

dengan amar putusan bahwa:

- Menetapkan hukumnya tanah persil Recht Van Eigendom (RVE) Verp. No.

295 dan bangunan rumah gedung yang berdiri diatasnya sebagaimana lebih

jelas diuraikan dalam surat gugat adalah hak milik RMT. Wirjodiningrat dan

merupakan barang peninggalan yang belum dibagi waris.

- Menetapkan hukumnya Tergugat masing-masing tidak berhak menguasai

dan menempati (occuperen) tanah dan rumah tersebut.


commit to user

65

- Menghukum Tergugat dan siapa saja yang mengaku memperoleh hak supaya

mengosongkan tanah dan rumah ini kepada Penggugat guna dibagi waris

diantara semua ahli waris RMT.Wirjodiningrat.

- Menentukan waktu penyerahan tanah rumah terperkara ataupun jumlah uang

harganya atau tanah dan rumah penggantinya, selama-lamanya empat bulan

terhitung mulai hari ini dan paling lambat pada tanggal 30 Desember 1975,

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II supaya tiap bulan masing-masing

membayar uang ganti rugi kepada Penggugat, uang sejumlah Rp. 75.000,00

(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima rupiah)

terhitung sejak dimasukkannya gugatan perkara ini yaitu tanggal 27 Oktober

1970 sampai penyerahan tanah dan rumah terperkara atauapun

harganya/tanah dan rumah penggantinya oleh Tergugat kepada Penggugat.

Atas dasar putusan Pengadilan Negeri Kota Surakarta dengan register perkara

nomor 147/1970 tersebut, pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding ke

Pengadilan Tinggi Semarang dengan perkara nomor 26/1978/pdt/PT.Smg yang

diputus pada tanggal 6 April 1979 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Surakarta tertanggal 29 Agustus

1975 No. 147/1970 Pdt. yang dimohonkan banding.

Upaya kasasi dilakukan oleh ahli waris Alm. RMT. Wirjodiningrat dan

diputus di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 3000

K/Sip/1981 pada tanggal 17 Maret 1983 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa almarhum RMT.Wirjodiningrat berhak atas persil

sengketa yaitu tanah Hak Guna Bangunan No. 22 Sertifikat No. 887/1965

bekas Recht Van Eigendom Verponding No. 295 dan rumah gedung yang

berdiri diatasnya yang merupakan harta peninggalan yang belum dibagi

waris sampai dengan saat berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut pada

tanggal 23 September 1980.

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi kepada

Penggugat masing-masing Tergugat I sebesar Rp. 20.550.000 ditambah Rp.

8.925.000 = Rp. 29.475.000 dan Tergugat II sebesar Rp. 6.875.000 ditambah

Rp. 2.975.000 = Rp. 9.850.000 untuk dibagi-bagikan kepada ahli waris

almarhum RMT. Wirjodiningrat.

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat-Tergugat dan juga

orang-orang dan atau badan-badan yang turut menempati dengan izin

Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan persil dan gedung sengketa

kepada Penggugat tidak dapat diterima.


commit to user

66

Berdasar pada putusan kasasi dengan Nomor 3000 K/Sip/1981 pada tanggal

17 Maret 1983 , Pemerintah Kota Surakarta hanya membayar ganti rugi atas uang

sewa kepada ahli waris Alm. RMT. Wirjodiningrat. Pada tanggal 5 September 1980

ahli waris Alm. RMT. Wirjodiningrat mengajukan perpanjangan akan tetapi

menimbulkan permasalahan kembali dengan dikeluarkannya sertifikat Hak Pakai

Nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15 atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta merupakan

perbuatan melawan hukum maka ahli waris RMT. Wirjodiningrat mengajukan

gugatan PTUN pada tanggal 11 November 2002 dengan register perkara Nomor

75/G/TUN/2002/PTUN.Smg dengan amar putusan sebagai berikut :








- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :







Kantor Pertanahan Kota Surakarta menanggapi atas putusan dengan register

perkara Nomor 75/G/TUN/2002/PTUN.Smg melakukan upaya hukum banding ke

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan perkara nomor

122/B.TUN/2003/PT.TUN Sby yang diputus pada tanggal 12 November 2003 dengan

amar putusan,

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

75/G/TUN/2002/PTUN Smg. tanggal 17 Juni 2003 yang dimohonkan

banding.


commit to user

67

Tindak lanjut dari putusan banding tersebut ahli waris Alm. RMT.

Wirjodiningrat mengajukan kasasi dengan perkara nomor 125-K/TUN/2004 yang

diputus pada tanggal 20 Februari 2006 bahwa:

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tanggal 12 November 2003 Nomor 122/B.TUN/2003/PT.TUN.Sby.

Berdasarkan pada putusan nomor 125-K/TUN/2004, Kepala Kantor

Pertanahan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali nomor 29-

PK/TUN/2007 yang diputus pada tanggal 17 April 2009 dengan amar putusan,

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

tersebut.

Penerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 11 dan 15, pada tahun 2002 diajukan

gugatan oleh ahli waris RMT. Wirjodiningrat telah memperoleh putusan yang

berkekuatan hukum tetap dalam Putusan PTUN Semarang tanggal 17 Juni 2003 No.

75/G/TUN/2002/PTUN.Smg jo. Putusan PT TUN Surabaya tanggal 12 November

2003 No. 122/B.TUN/2003/PT.TUN.Sby jo. Putusan MARI tanggal 20 Februari 2006

No. 125 K/TUN/2004 jo Putusan MARI tanggal 17 April 2009 No. 29

PK/TUN/2007, dengan amar putusan:

- Menyatakan batal:







- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:








commit to user

68

Putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut menjadikan dasar untuk

diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK. 17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan

Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 11/Sriwedari dan Hak Pakai No. 15/Sriwedari


Kota Surakarta, Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat

II Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum

tetap.

Penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK. 17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan

Pembatalann sertifikat Hak Pakai No. 11/Sriwedari dan Hak Pakai No. 15/Sriwedari


Kota Surakarta, Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat

II Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum

tetap tersebut terdapat salah satu klausul yaitu:

- Mengembalikan statusnya menjadi:

a. Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 22/ Sriwedari seluas ±

34.250 m2


untuk tanah bekas Hak

Pakai No. 15/Sriwedari.

b. Tanah Negara seluas ± 61.379 m2


11/Sriwedari.

Berdasarkan SK. 17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan Pembatalan

sertifikat Hak Pakai No. 11/Sriwedari dan Hak Pakai No. 15/Sriwedari terletak di

Jalan Brigjend Slamet Riyadi Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota

Surakarta, Keduanya tercatat atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum

tetap yang memutuskan dikembalikannya Hak Pakai No. 11 dan Hak Pakai No. 15

menjadi status tanah negara tersebut berarti siapapun berhak atas Tanah Sriwedari

baik itu Pemerintah Kota Surakarta maupun ahli waris RMT. Wirjodiningrat.


commit to user

69

Tanah Sriwedari sebagai salah satu aset tidak bergerak Pemerintah Kota

Surakarta yang tercatat dalam neraca aset daerah Kota Surakarta. Status Tanah

Sriwedari adalah sebagai tanah negara sebagaimana sesuai dengan penerbitan SK.

17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan Pembatalan sertifikat Hak Pakai No.

11/Sriwedari dan Hak Pakai No. 15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjend Slamet

Riyadi Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Keduanya tercatat

atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sebagai pelaksanaan

putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tindak lanjut Pemerintah

Kota Surakarta terhadap Tanah Sriwedari sebagai aset tidak bergerak dan berstatus

tanah negara tetap mencatat sebagai aset pemerintah Kota Surakarta dalam neraca

aset daerah. Tanah Sriwedari setelah penerbitan SK. 17/Pbt/BPN.33/2011 tersebut

tetap dikuasai oleh Pemerintah kota Surakarta karena telah bertahun-tahun tanah

Sriwedari dalam penguasaannya. Pengelolaan dari tanah Sriwedari dilakukan oleh

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana fungsi dari tanah Sriwedari sebagai

ikon publik di Kota Surakarta. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

(1) Barang milik negara/daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama

Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Barang milik negara/daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti

kepemilikan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/pemerintah daerah yang

bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah maka Pemerintah Kota Surakarta

melakukan pendaftaran hak atas tanah terhadap Tanah Sriwedari yang berstatus

sebagai Tanah Negara tersebut.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang

Pendaftaran tanah, Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara

yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Maksud dari tidak dipunyai

dengan sesuatu hak atas tanah berarti tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak


commit to user

70

yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara,

hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf.

Tanah bekas Hak Pakai Nomor 11 dan Hak Pakai Nomor 15 kembali menjadi

status tanah negara, apabila dihubungkan dengan pengertian Pasal 1 angka 3

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Tanah

Sriwedari saat ini tanah tanpa hak atas tanah sehingga siapa pun berhak mengajukan

hak atas tanah atas tanah Sriwedari dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah

nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pengelolaan Tanah Sriwedari sebagai salah satu barang milik daerah

Pemerintah Kota Surakarta yaitu melakukan penghapusan Tanah Sriwedari dari daftar

barang pengguna. Penghapusan merupakan salah satu kegiatan pengelolaan barang

milik daerah. Pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang

untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola

dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.

Penghapusan barang milik daerah adalah suatu tindakan penghapusan barang

Pengguna/Kuasa Pengguna dan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik

Daerah. Penghapusan barang milik Daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah

dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat

persetujuan DPRD. Akan tetapi, terdapat pengecualian yaitu tidak memerlukan

persetujuan dari DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah. Alasan penghapusan barang milik daerah adalah adanya putusan

pengadilan yang berkekuataan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya

(inkracht), adanya persetujuan dari dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan adanya dokumen baru yang diberikan kepada orang lain.


commit to user

71

Alasan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna atau

daftar kuasa pengguna karena,

1) adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak

ada upaya hukum lainnya (inkracht) dilakukan secara langsung oleh pengguna

Barang berdasarkan dokumen putusan penggadilan;

2) adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengecualian:

a) sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b) harus dihapuskan karena anggaraan untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran;

c) diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d) diperuntukkan bagi kepentingan umum;

e) dikuasai oleh daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki

kekuataan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

3) Adanya dokumen baru yang diberikan kepada pihak lain.

Berdasarkan alasan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

tetap, maka Tanah Sriwedari perlu diadakan penghapusan dari daftar inventaris

barang milik daerah sebagaimana pelaksanaan dari Penerbitan


No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No.15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjen Slamet

Riyadi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, keduanya tercatat

atas nama pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, sebagai pelaksanaan

putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuataan hukum tetap yaitu putusan

peninjauan kembali dengan register perkara nomor 29 PK/TUN/ 2007 tanggal 17

April 2009. Sehingga, penghapusan terhadap Tanah Sriwedari yang tercatat dalam

neraca aset daerah tidak diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Penerbitan SK.17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan Pembatalan

Sertifikat Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No.15/Sriwedari terletak di Jalan


commit to user

72

Brigjen Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta,

keduanya tercatat atas nama pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tidak

membuat Pemerintah Kota Surakarta melakukan tindakan penghapusan sebagai salah

satu kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Pelaksanaan penghapusan tidak semata-

mata dihapus dari neraca aset daerah melainkan juga diperlukannya persetujuan dari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada saat ini pemeliharaan Tanah Sriwedari dengan

melakukan beberapa revitalisasi berupa pemagaran, pembenahan sarana Stadion

Sriwedari untuk kepentingan olahraga masyarakat, misal penarikan uang sewa dari

bangunan Graha Wisata dan lainnya. Akibat dari dikeluarkannya

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 tentang pencabutan dan pembatalan sertifikat Hak Pakai

nomor 11 dan 15 dengan klausul Tanah Sriwedari dikembalikan menjadi status tanah

negara, saat ini Pemerintah Kota Surakarta mengajukan permohonan hak atas tanah

baru kepada Kantor Pertanahan Kota Surakarta berdasarkan pada Pasal 33 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

C. Legalitas Perbuatan Hukum Pemerintah Kota Surakarta dalam Memelihara

Tanah Sriwedari Setelah Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor



Pakai Nomor 11 dan 15.

Tanah Sriwedari merupakan salah satu ikon publik yang berada di tengah-

tengah Kota Surakarta. Tanah Sriwedari yang pada awalnya merupakan tempat

peristirahatan kerajaan Surakarta yang kemudian oleh Pakubuwono X berubah

menjadi taman Kota Surakarta yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Penguasaan oleh Pemerintah Kota Surakarta tersebut menimbulkan sengketa yang

berkepanjangan antara ahli waris Alm. RMT. Wirjodiningrat dengan Pemerintah Kota

Surakarta.

Tanah Sriwedari selama penguasaan oleh Pemerintah Kota Surakarta tersebut

telah dibangunnya beberapa bangunan yaitu Museum Radya Pustaka yang


commit to user

73

dipergunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah, Stadion Sriwedari

yang dibangun pada tahun 1933 dan dipergunakan oleh publik untuk melakukan

aktivitas olahraga, Gedung Wayang Orang Sriwedari adalah sebuah gedung

menyajikan seni pertunjukan wayang orang. Selain itu, untuk menunjang

pemanfaatan Tanah Sriwedari untuk kepentingan umum maka oleh Pemerintah Kota

Surakarta membangun Pujasari, restoran Boga, Taman Hiburan Rakyat, bioskop dan

gedung Graha Wisata Niaga (Sugiarti, 2009. Vol 2 No.3 : 204-207).

Barang merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta faktor penunjang dalam pembangunan

khususnya bagi daerah yang mampu memberikan kontribusi berupa pendapatan asli

daerah. Barang tersebut dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada daerah maka

perlu dilakukan pengelolaan barang milik negara daerah secara baik dan benar.

Kebijakan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah mengalami perubahan

sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Hal ini sejalan dengan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di

daerah yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara dengan adanya desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom (daerah) untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka ditetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah. Peraturan secara khusus kebijakan teknis dalam pengelolaan barang

milik daerah ditetapkan pengelolaan barang milik daerah ditetapkan Peraturan


commit to user

74

Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

Penjelasan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang

berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu

yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan

tumbuhtumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Barang milik

daerah sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:

1. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/

pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD)/Instansi/lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

2. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik

Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Pengelolaan dan

anggaran dibebankan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik

Daerah.


Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala Daerah sebagai

pemegang kekuasaan dalam pengelolaan barang milik daerah yang dibantu oleh

Sekretaris Daerah selaku pengelola; Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit

pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola; Kepala SKPD selaku

pengguna; Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna; Penyimpan

barang milik daerah; dan Pengurus barang milik daerah.

Tanah Sriwedari merupakan salah satu barang milik daerah yang masuk

dalam daftar barang pengguna dan daftar inventaris barang milik daerah. Tanah

Sriwedari dari daftar barang pengguna tersebut Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)

sebagai pengguna serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengguna terkait dengan penggunaan Tanah

Sriwedari sebagai kawasan wisata. Pengelolaan dari Tanah Sriwedari dilakukan oleh


commit to user

75

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini sesuai dengan pemanfaatan Tanah

Sriwedari sebagai kawasan wisata di tengah serta sebagai ikon publik Kota Surakarta.

Pengelolaan Tanah Sriwedari sebagai kawasan wisata tersebut oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata menarik retribusi dari obyek-obyek yang potensial

mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah di kawasan tersebut.

Tanah Sriwedari hingga bertahun-tahun menjadi tanah sengketa antara

penguasa yaitu Pemerintah Kota Surakarta dengan ahli waris RMT. Wirjodiningrat.

Penguasaan Tanah Sriwedari oleh Pemerintah Kota Surakarta menurut ahli waris

RMT. Wirjodiningrat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga oleh ahli waris

RMT. Wirjodiningrat mengajukan gugatan baik gugatan secara perdata maupun

secara tata usaha negara. Gugatan perdata atas sengketa Tanah Sriwedari tersebut

terkait dengan pengosongan lahan Tanah Sriwedari yang kemudian berdasarkan

putusan Pengadilan Negeri Kota Surakarta dengan Nomor Register Perkara No.

31/Pdt.G/ 2011 /PN. SKA tertanggal 17 November 2011 dengan amar putusan bahwa

menolak gugatan penggugat (ahli waris RMT. Wirjodiningrat). Alasan dari penolakan

gugatan penggugat oleh Majelis Hakim, Asra, S.H. menilai jika gugatan ahli waris

Wirjodiningrat yang dilayangkan pada Februari lalu sama dengan gugatan yang

dilakukan ahli waris pada 1970 (nebis in idem). Menurut hakim, obyek yang

disengketakan pada dua persidangan itu sama yaitu tanah Recht van Eigendom (RVE)

yang telah dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 22. Obyek gugatan

kedua persidangan juga sama, yaitu ahli waris Wirjodiningrat melawan Pemkot

Surakarta (http://news.detik.com/read/2011/11/17/191832/1769745/10/pengadilan-

taman-sriwedari-solo-tetap-dikelola-pemerintah?n991102605).

Satu sisi ahli waris RMT. Wirjodiningrat mengajukan gugatan Tata Usaha

Negara yang kemudian mempunyai putusan yang berkekuatan hukum berdasar

putusan peninjauan kembali dengan register perkara nomor 125-K/TUN/2004 pada

tanggal 20 Februari 2006 bahwa menyatakan batal dan memerintahkan kepada

Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Surakarta) untuk mencabut:

http://news.detik.com/read/2011/11/17/191832/1769745/10/pengadilan-taman-sriwedari-solo-tetap-dikelola-pemerintah?n991102605

http://news.detik.com/read/2011/11/17/191832/1769745/10/pengadilan-taman-sriwedari-solo-tetap-dikelola-pemerintah?n991102605


commit to user

76

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 11, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan,

Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa tengah, atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta;

2. Sertifikat Hak Pakai Nomor: 15, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan,

Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa tengah, atas nama Pemerintah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan dari putusan peninjauan kembali yang

berkekuatan hukum tetap tersebut diterbitkannya SK.17/Pbt/BPN.33/2011 tentang

Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak Pakai




yang sudah memperoleh kekuataan hukum tetap. Berdasarkan surat keputusan

tersebut terdapat salah satu klausul yang menyebutkan,

Mengembalikan statusnya menjadi:

- Tanah negara Bekas Hak Guna Bangunan No. 22/Sriwedari seluas ±

34.250 m2


untuk tanah bekas Hak Pakai

No. 15/Sriwedari.

- Tanah negara seluas ± 61.379 m2


11/Sriwedari;

Pengertian tanah negara menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara atau tanah yang

dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak

atas tanah. Tanah negara itu berarti bahwa tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak

atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah

negara, hak pengelolaan serta tanah ulayat dan tanah wakaf.

Tanah negara itu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (B.F. Sihombing, 2005: 79-

80 ) :

a. tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara, dalam pengertian hak

menguasai dari negara untuk mengatur bumi, air dan ruang angkasa serta


commit to user

77

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada suatu tingkatan tertinggi

dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang

mempunyai kewenangan sebagaimana diatura dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan

bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang

angkasa.

b. tanah negara yang dimiliki oleh pemerintah yaitu tanah-tanah yang diperoleh

pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan nasionalisasi, pemberian,

penyerahan sukarela maupun melalui pembebasan tanah dan berdasarkan akta-

akta peralihan hak.

c. tanah negara yang tidak dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat, badan hukum

swasta dan badan keagamaan atau badan sosial serta tanah-tanah yang dimiliki

oleh perwakilan negara asing.


Sertifikat Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No.15/Sriwedari terletak di

Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota

Surakarta, keduanya tercatat atas nama pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta, sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh

kekuataan hukum tetap dengan klausul dikembalikannya tanah bekas Hak Pakai

Nomor 11 dan Hak Pakai Nomor 15 menjadi status tanah negara maka siapapun baik

Pemerintah Kota Surakarta maupun ahli waris RMT. Wirjodiningrat berhak

mengajukan hak atas tanah atas Tanah Sriwedari tersebut. Saat ini Pemerintah Kota

Surakarta telah mengajukan hak atas tanah baru atas Tanah Sriwedari (Bambang Aris

Sasongko. 2011. Solopos: Pemkot Ajukan HP Baru Atas Tanah Sriwedari). Hal ini

http://www.solopos.com/2011/solo/pemkot-solo-ajukan-hp-baru-atas-tanah-sriwedari-109412


commit to user

78

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk melakukan penataan Tanah

Sriwedari yang terhambat karena sengketa hukum. Penataan Tanah Sriwedari tersebut

dilakukan karena Tanah Sriwedari masuk dalam daftar invetaris barang milik daerah

Pemerintah Kota Surakarta dan daftar barang pengguna. Adanya penerbitan

SK.17/Pbt/BPN.33/2011 tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melakukan pendaftaran

hak atas tanah terhadap Tanah Sriwedari berdasarkan pada Pasal 33 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah.

Tanah negara dalam arti sempit harus dibedakan dengan tanah-tanah yang

dikuasai oleh Departemen-Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintah Non-

Departemen lainnya dengan hak pakai, serta merupakan aset atau bagian dari

kekayaan negara yang penguasaannya ada pada Menteri Keuangan. Penguasaan tanah

negara dalam arti publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ada pada

Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pengelolaan barang milik daerah di Kota Surakarta diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah. Barang milik daerah berupa Tanah Sriwedari tersebut masih masuk dalam

daftar inventaris sehingga mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Hal ini sebagai konsekuensi dari penguasaan Tanah

Sriwedari oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagai salah satu barang milik daerah

Kota Surakarta yang mampu memberikan kontribusi pada pendapatan daerah melalui

retribusi dari obyek-obyek yang potensial di kawasan Tanah Sriwedari.




Surakarta, keduanya tercatat atas nama pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II

Surakarta tidak membuat Pemerintah Kota Surakarta melakukan tindakan

penghapusan sebagai salah satu kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Pasal 1


commit to user

79

angka 34 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah,

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar

barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang

untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola

dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

penguasaannya.

Alasan tidak dilakukan penghapusan dari daftar inventaris barang milik

daerah karena Tanah Sriwedari masih dalam penguasaan Pemerintah Kota Surakarta

karena sebagai ikon publik di Kota Surakarta. Barang milik daerah apabila akan

dilakukannya penghapusan diperlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.


Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah

Asal Konversi Hak-Hak Barat, Pihak-pihak yang secara nyata menguasai tanah-tanah

bekas konversi hak Barat yang dimaksud dalam peraturan ini, selama belum

diselesaikan menurut ketentuan pasal-pasal diatas, wajib memelihara tanah,

bangunan, dan lain-lain yang ada diatasnya secara baik. Berdasarkan pada Pasal 15

tersebut pihak yang secara nyata menguasai tanah bekas konversi hak barat maka

wajib memelihara. Terkait dengan tanah Sriwedari, bahwa Pemerintah Kota Surakarta

masih menguasai tanah Sriwedari meskipun diterbitkannya SK.17/Pbt/BPN.33/2011


Pakai No.15/Sriwedari dengan alasan tanah Sriwedari menjadi aset daerah Kota

Surakarta sehingga dipelihara oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pemeliharaan tanah

Sriwedari oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan melakukannya revitalisasi

sejumlah bangunan di tanah Sriwedari.

Penguasaan atas Tanah Sriwedari oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan

perbuatan melawan hukum dikarenakan status hukum tanah Sriwedari itu menjadi

tanah negara, dimana tanah yang tidak dilekati oleh hak atas tanah sebagaimana

tertera dalam SK.17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat


commit to user

80

Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No.15/Sriwedari terletak di Jalan Brigjen

Slamet Riyadi, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sehingga

penguasaan atas Tanah Sriwedari tanpa dilandasi hak maka melawan hukum,

perbuatan melawan hukum tersebut juga terkait dengan perbuatan hukum Pemerintah

Kota Surakarta yang melakukan revitalisasi di kawasan Taman Sriwedari, sebagai

contoh pembangunan gazebo untuk menyediakan ruang publik dalam pementasan.

Perbaikan Stadion Sriwedari sebagai sarana olahraga masyarakat khususnya

masyarakat Kota Surakarta. Perbuatan hukum Pemerintah Kota Surakarta dalam

melakukan revitalisasi tersebut tidak mempunyai dasar hukum.




Surakarta tersebut merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, dan sebagai salah satu alasan perlu diadakannya

penghapusan barang milik daerah yaitu adanya putusan pengadilan hukum yang tetap

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan tetapi, Pemerintah

Kota Surakarta tidak menghapus Tanah Sriwedari dari neraca aset daerah sehingga

perbuatan hukum Pemerintah Kota Surakarta yang tidak menghapus dari neraca aset

negara merupakan perbuatan melawan hukum karena tanah Sriwedari merupakan

tanah negara bukan tanah aset pemerintah Kota Surakarta. Alasan penghapusan

barang milik daerah atas dasar pelaksanaan dari putusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap, sehingga tidak diperlukannya persetujuan dari Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah.

Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan meskipun perbuatan tersebut

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun perbuatan tersebut


commit to user

81

dianggap tercela karena tidak sesuai dengan keadilan atau norma kehidupan sosial

dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Terkait dengan Tanah

Sriwedari tersebut, pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum karena

bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan SK.17/Pbt/BPN.33/2011


Pakai No.15 dimana terdapat klausul dikembalikannya status Tanah Srwiedari

menjadi tanah negara.

Satu sisi Pemerintah kota Surakarta merupakan salah satu aparatur negara

yang perlu menjunjung tinggi penyelenggaran negara yang bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme. Pemerintah sebagai salah satu aparatur negara harus menaati dan tunduk

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas. Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap

kebijakan Penyelenggara Negara.

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan

negara.

3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum

dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

4. Asas Keterbukaan adalah asas yan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak

dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan


commit to user

82

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Status Tanah Sriwedari menjadi tanah negara sebagaimana tertuang dalam


No.11/Sriwedari dan Hak Pakai No.15. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tanah Negara merupakan tanah yang

langsung dikuasai oleh negara yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Akan tetapi, tanah Sriwedari saat ini menjadi aset Pemerintah Kota Surakarta. Terkait

dengan asas-asas pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Pemerintah

Kota Surakarta melanggar asas kepastian hukum karena Pemerintah Kota Surakarta

melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Taknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun

1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru

Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Pemerintah Kota Surakarta menjadikan tanah Sriwedari menjadi aset

Pemerintah Kota Surakarta dan masih mendapatkan anggaran dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta. Terkait dengan pengertian Tanah Negara

dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak atas

tanah. Pemerintah Kota Surakarta menguasai tanpa alas hak dan melakukan

penyalahgunaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan tanah Sriwedari tanpa

alas hak dengan melakukan revitalisasi bangunan di tanah Sriwedari dengan

menggunakan keuangan daerah sebagaimana anggaran yang dianggarkan oleh

Pemerintah Kota Surakarta. Penyalahgunaan keuangan daerah tersebut, Pemerintah

Kota Surakarta melakukan tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsur tindak pidana

korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme, yaitu :


commit to user

83

a. Perbuatan melawan hukum oleh seseorang maupun badan hukum;

b. Merupakan penyalahgunaan wewenang;

c. Merugikan negara atau perekonomian negara;

d. Memperkaya diri sendiri, maupun korporasi;

e. Perbuatan curang atau sengaja curang.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan

pembangunan beberapa bangunan di tanah Sriwedari salah satu upaya dari

pengelolaan tanah Sriwedari sebagai aset Pemerintah Kota Surakarta. Akan tetapi,

perbuatan Pemerintah Kota Surakarta melakukan pembangunan bangunan seperti

gazebo tidak mempunyai alas hak karena tanah Sriwedari menjadi tanah Negara,

tanah tanpa dilekati suatu hak atas tanah.

Hak bangsa dan hak menguasai dari negara, tidak ada tanah yang merupakan

res nullius, yang setiap orang dengan leluasa dapat menguasai dan menggunakannya.

Menguasai tanah tanpa ada landasan haknya yang diberikan oleh Negara atau tanpa

izin pihak yang mempunyainya tidak dibenarkan sehingga dapat diancam dengan

sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya (Boedi Harsono, 2003 :

275-276).

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, saat itu luasnya lahan pertanahan

yang tidak terukur maka tanah hanya dapat dikuasai secara ipso facto. Artinya, tanah

dipandang dikuasai apabila secara nyata tanah dimaksud ditempati, dimanfaatkan,

diusahakan, dan dirawat oleh pemukim dan penggarapnya untuk kesejahteraan

manusia. Semakin lahan pertanahan dimaksud ditempati, diolah, dan dimanfaatkan

secara nyata, maka hak penguasaan atas tanah akan semakin menguat. Sebaliknya

semakin ditelantarkan, maka penguasaan dimaksud akan semakin mengabur. Jika

demikian, hak individual itu kembali tertransformasi menjadi tanah bebas (Ade

Saptomo, September 2004. Vol. 1, No. 2: 207-218).

Penguasaan secara yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan

memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang


commit to user

84

dihaki. Tetapi penguasaan dapat pula diartikan memberi kewenangan untuk

menguasai tanah yang dihaki secara fisik, tetapi pada kenyataannya penguasaan fisik

dilakukan oleh pihak lain. Atau tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain

tanpa hak (Boedi Harsono, 2003: 23).

Ruang lingkup hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah sebagai

lembaga hukum dan hubungan hukum konkret. Hak penguasaan atas tanah

merupakan suatu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang

atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Ketentuan-ketentuan hukum

tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, antara

lain:

a) Mengatur nama atau penyebutan pada hak penguasaan tersebut;

b) Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk

diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya;

c) Mengatur hal-hal mengenai subyeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang

haknya dan syarat-syarat bagi penguasaannya;

d) Mengatur hal-hal mengenai tanahnya;

Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret, jika

telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya dan orang atau badan

hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak. Ketentuan-ketentuan hukum tanah

yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret,

antara lain:

(1) Penciptaanya menjadi suatu hubungan hukum yang kongkrit, dengan nama atau

sebutan yang dimaksudkan diatas;

(2) Pembebanannya dengan hak-hak lain;

(3) Pemindahan kepada pihak lain;

(4) Hal-hal mengenai hapusnya;

(5) Hal-hal mengenai pembuktian (Boedi Harsono, 2003 : 25-27).

Perspektif secara yuridis, perbuatan hukum penguasaan berbeda dengan

pemilikan. Konsep yuridis penguasaan memilik dimensi tertinggi tidak sekedar dan


commit to user

85

sebatas pada wujud milik, tetapi penguasaan itu melahirkan wewenang mengatur dan

menentukan. Perbuatan hukum penguasaan dalam segi hukum administrasi negara

adalah perbuatan bersegi satu dari negara, bahwa perbuataan ini tidak membutuhkan

persetujuan lembaga manapun karena tercipta atribusi dalam peraturan perundang-

undangan. Sedangkan pemilikan memiliki dimensi hubungan keperdataan yang tidak

mempunyai makna perbuataan hukum publik. Sebagai bagian dari aturan hukum

perdata, hak milik tidak melahirkan wewenang publik karena sifatnya yang lahir

karena status hukum seseorang yang otonom.

Demi tertib administrasi, barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan

perlu dilakukan pengurusan secara administratif guna memberikan kepastian dan

perlindungan hukum atas pengelolaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan. Apabila pihak Pemerintah Kota Surakarta yang berhak atas Tanah

Sriwedari tentu diikuti oleh bukti-bukti yang mendukung hak-hak penggunaan

maupun pemanfataan atas tanah. Perlindungan dan kepastian hukum kepada

pemegang hak atas tanah dapat diberikan melalui pendaftaran tanah sebagaimana

diatur dalam Pasal 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. sehingga pemegang

hak atas tanah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan dan/atau

penguasaan.

Upaya tertib administrasi dengan dilakukannya pendaftaran tanah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah diperlukannya bukti-bukti pemilikan yang diatur dalam Pasal 24

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama

pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut

kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan

pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis

yang dimaksudkan dapat berupa:

a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings

Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa

hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings

Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai


commit to user

86

tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau

c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan

Swapraja yang bersangkutan; atau

d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri

Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau

e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik

sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban

untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua

kewajiban yang disebut di dalamnya; atau

f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda

kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau

g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya

belum dibukukan; atau

h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai

dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau

i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang

tanahnya belum dibukukan; atau

j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang

diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding

Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;

atau

l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan

Pajak Bumi dan Bangunan; atau

m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-

ketentuan Konversi UUPA.

Apabila ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berkaitan dengan bukti

kepemilikan tidak ada maka dapat digantikan dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat

menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1), baik yang

berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal

demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti

kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah

dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. Pembukuan hak menurut ayat ini

harus memenuhi syarat sebagai berikut :


commit to user

87

a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan

secara nyata dan dengan itikat baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih

secara berturut-turut;

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu

tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat

dipercaya;

d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan

keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang

disebutkan di atas;

f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya

dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan

oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh

Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

Terkait dengan status hukum hak atas tanah Sriwedari yang dikembalikan

menjadi status tanah negara, maka demi tertib administrasi maka harus dilakukan

pendaftaran tanah dengan disertai bukti-bukti penguasaan sebagaimana diatur dalam

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah apabila bukti-bukti kepemilikan tidak ada. Akan tetapi bukti kepemilikan oleh

pihak Pemerintah Kota Surakarta tidak mempunyai hal ini dikarenakan sertifikat Hak

Pakai Nomor 11 dan Hak Pakai Nomor 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta

sudah dicabut dan dibatalkan dengan SK.17/Pbt/BPN.33/2011 tentang Pencabutan

dan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.11/Sriwedari dan Hak Pakai




yang sudah memperoleh kekuataan hukum tetap.

Tanah Sriwedari sebagai ikon budaya di Kota Surakarta. Tanah Sriwedari dan

aspek pendukungnya masuk dalam kategori benda cagar budaya, sehingga perlu

dilindungi dan dilestarikan. Aspek pendukung tersebut meliputi : patung-patung yang

tersimpan dalam Museum Radya Pustaka, stadion, gedung wayang orang (Anisaul


commit to user

88

Karimah. Joglosemar. Budayawan: Kembalikan Sriwedari ke Rakyat !. 18 Maret

2011).

Terkait dengan Tanah Sriwedari sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, maka harus

memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya,

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,

dan/atau kebudayaan; dan

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Tanah Sriwedari disebut sebagai ikon budaya karena Tanah Sriwedari itu

dahulu merupakan tanah peristirahatan Keraton Surakarta, yang diatas Tanah

sriwedari tersebut berdiri bangunan-bangunan berupa Museum Radya Pustaka yang

berguna untuk menyimpan benda-benda bersejarah, Stadion Sriwedari sebagai sarana

untuk olahraga, Gedung wayang orang merupakan bangunan yang digunakan oleh

masyarakat khususnya masyarakat Kota Surakarta untuk mengapresiasikan kesenian

wayang orang. Pada saat ini pengelolaan dari Tanah Sriwedari itu berada dalam

Pemerintah Daerah Kota Surakarta beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Pengelolaan dari tersebut karena

tujuan dari Tanah Srwiedari tersebut digunakan sebagai tempat Pariwisata yang

dilengkapi wahana Taman Hiburan Rakyat, Graha Wisata, serta sebagai temapat

kebudayaan dengan didirikan bangunan berupa Museum Radya Pustaka yang

menyimpan koleksi-koleksi benda-benda bersejarah, Gedung Wayang Orang sebagai

tempat mengapresiasikan kesenian wayang orang di Kota Surakarta.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya,

Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang

berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda,

bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau

yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.


commit to user

89

Museum sebagai tempat menyimpan benda bersejarah koleksi benda-benda

kuno. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar

Budaya,

koleksi adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah

kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting

bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi,

dan/atau pariwisata.

Konsekuensi dari Tanah Sriwedari sebagai Cagar Budaya maka perlu

dilakukannya pendaftaran sehingga tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya

berhak memperoleh jaminan hukum berupa (Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya):

(1) surat keterangan status Cagar Budaya; dan

(2) surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah. Bukti yang sah,

antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan

surat wasiat yang disahkan oleh notaris.


commit to user

90

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan,

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Tengah Nomor : SK. 17/Pbt/BPN.33/2011, Pemerintah Kota

Surakarta sebagai pengelola dari Tanah Sriwedari tidak menghapus tanah

Sriwedari dari neraca aset daerah Kota Surakarta dengan alasan tanah

Sriwedari telah dikuasai selama bertahun-tahun. Jika akan menghapus Tanah

Sriwedari dari neraca aset daerah Kota Surakarta diperlukannya persetujuan

dari Dewan Perwakilan Daerah.

2. Tindakan Pemerintah kota Surakarta yang tidak melakukan penghapusan atas

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Tengah Nomor : SK. 17/Pbt/BPN.33/2011 merupakan perbuatan melawan

hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 dan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.

Pemerintah Kota Surakarta juga melakukan penyalahgunaan keuangan daerah

terkait dengan pengelolaan Tanah Sriwedari yang melanggar asas kepastian

hukum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Surakarta merupakan aparatur negara yang harus tunduk dan

taat pada hukum sehingga Tanah Sriwedari dihapus dari daftar neraca aset

daerah Kota Surakarta dan menghentikan pengelolaan terhadap Tanah

Sriwedari. Demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance)

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang


commit to user

91

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme

2. Penguasaan atas Tanah Sriwedari tersebut oleh Pemerintah Kota Surakarta

harus berdasarkan pada alas hak yang sah sehingga mempunyai kekuatan

hukum dan kepastian hukum sebagaimana sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

implikasi yuridis penerbitan surat keputusan kepala …/implikasi... · jawa tengah no:...

Documents