implementasi program terpadu …repository.fisip-untirta.ac.id/1290/1/skripsi - copy.pdfimplementasi...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN
SEJAHTERA (P2WKSS) DI KELURAHAN CIKERAI
KECAMATAN CIBEBER KOTA CILEGON
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian Sarjana Strata-1 Konsentrasi
Menajemen Publik pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh :
AMOH HAMROH
6661090173
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG
2013
ABSTRAK
Amoh Hamroh. 6661090173. 2013. Implementasi Program Terpadu Peningkatan
Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Cikerai
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Program StudiIlmuAdministrasi Negara. Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I
: Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. Dosen Pembimbing II : Rahmawati, S.Sos., M.Si.
Kata Kunci: ImplementasiKebijakan, Program Terpadu Peningkatan Peranan
Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya kondisi social masyarakat Kelurahan
Cikerai, infrastruktur yang memprihatinkan, kondisi ekonomi masih rendah, kurangnya
pengembangan potensi perempuan, kurangnya tanggung jawab dari pelaksana program,
dan banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Dengan
tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi P2WKSS di Kelurahan Cikerai Kota
Cilegon. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori implementasi kebijakan
menurut Charles O‟Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode
penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik analisis data penelitian menggunakan
analisis data Prasetya Irawan. Hasil penelitian menunjukan implementasi program
terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehatdan Sejahtera (P2WKSS)
di Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber Kota Cilegon belum berjalan dengan baik.
Karena kurangnya sosialisasi program terpadu P2WKSS dari pihak penyelenggara,
kurang aktifnya koordinasi yang dilakukan pihak BKBPP selaku pengurus program
dengan dinas-dinas terkait, dan kegiatan kurang menyentuh pada SDM masyarakat
khususnya perempuan. Saran dalam penelitian yaitu, meningkatan sosialisasi,
meningkatkan koordinasi antara BKBPP dengan Dinas-dinas terkait, dan
mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM)
Perempuan.
ABSTRACT
Amoh Hamroh. 6661090173. 2013.Implementation of The Increased of Women Role for
Properous and Healthy Family Programin Cikerai, Cibeber Subdistrict Cilegon.
Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Science.
University of Sultan Ageng Tirtayasa. 1st advisor : Dr. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si.
2nd
advisor : Rahmawati, S.Sos., M.Si.
Keywords: Implementation, The Increased of Women Role for Properous and Healthy
Family Programin Cikerai, Cibeber Subdistrict Cilegon
Background research are low social conditions Cikerai village community, Poor
infrastructure, The economic condition was still low, the lack of development of
women's potential, Lack of responsibility of an executor program, and many projects
which do not correspond with the implementation of technical manuals. Research
purposes to see how the implementation of p2wkss in Cikerai, Cibeber Subdistrict
Cilegon. Theory used in research is are theory of implementation by Charles O’Jones
the Organization, interpretation, and application of. The research method used are
qualitative. Research data analysis technique using data analys Prasety aIrawan. The
resultshowed that the Implementation of The Increased of Women Role for Properous
and Healthy Family Programin Cikerai, Cibeber Subdistrict Cilegon. The condition
caused by of the lack of socialization of P2WKSS integrated program Organizer. less
active BKBPP party coordination as the Governing Board of the program to the
Department-related services.and activities are less touched on human society especially
women. The recommendation of research to are improve the socialization, improve
coordination between BKBPP with Service-related services, and to give activity priority
to related to human resources (HR) of women
Bismillahirrahmanirrahim...
Dari semua yang telah kau tetapkan dalam takdir-Mu
Rencana indah yang kau telah siapkan bagi masa depanku penuh harapan
Harapan kesuksesan terpangku di pundak
Sebagai janji kepada mereka....
Bapak dan Ibu
Kini ku persembahkan skripsi ini
Sebagai ungkapan syukur dan terima kasihku
Untuk semua orang yang ku sayangi
Untuk dosen yang telah berjasa
Untuk Bapak dan Ibu tercinta
Utnuk Kakak dan Adik tersayang
Untuk sahabat terindahku
Terima kasih ku tiada akhir...
Semangatku hanya karena kalian
Apapun akan ku lakukan..
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan
hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini yang berjudul
“Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat
dan Sejahtera (P2WKSS) Di Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber Kota Cilegon
”.
Adapun skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk bisa melakukan
penelitian lapangan yang kemudian akan menjadi skripsi yang merupakan persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
Dalam penyusunan skripsi ini Peneliti melibatkan banyak pihak yang senantiasa
memberikan bantuan, baik berupa pengajaran, bimbingan, dukungan moral dan materil,
maupun keterangan-keterangan yang sangat berguna hingga tersusunnya skripsi ini.
Untuk itu, dengan rasa hormat Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat., M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, juga selaku Dosen Akademik serta
PembimbingI, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi
bimbingan baik bimbingan akademik maupun bimbingan mengenai skripsi ini.
Serta terima kasih pula atas pemberian masukan serta arahannya yang sangat
membantu Peneliti dalam menghadapi masalah-masalah terkait penyusunan
skripsi ini.
3. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwianna W, M.Ikom., Wakil Dekan II Bidang Keuangan danUmum FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FISIP
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Rina Yulianti, S.IP., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Anis Fuad, S.Sos., M.Si., Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing II, terima kasih telah meluangkan
waktunya untuk melakukan sesi bimbingan dan memberikan masukan serta
arahannya yang sangat membantu Peneliti dalam menghadapi masalah-masalah
terkait penyusunan skripsi ini.
9. Ipah Ema Jumiati, M.Si., selaku Dosen Penguji Seminar dan Sidang Skripsi
yang telah menguji serta membimbing penyusunan skripsi sehingga peneliti
dapat dengan mudah menyusun skripsi ini dengan baik.
10. Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si., selaku penguji sidang skripsi yang telah menguji
serta membimbing penyusunan revisi sidang skripsi ini.
11. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang tidak
dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah dan pernah memberikan bekal-
bekal ilmiah kepada peneliti selama proses belajar mengajar.
12. Dra. Hj. Uum Umayah, MM. MH., Kepala Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Cilegon, Bapak Gayatra Lubay, SE
selaku Kepala Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Ibu Evawarni selaku
Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Organisasi Perempuan (BLOP), beserta
jajarannya yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data terkait
penelitian ini.
13. Kepada Kecamatan Cibeber baik Ibu Dra. Lina Komalasari, Kepala Kecamatan
atau Ibu Camat, Ibu Sukamsatun, SE. MM., Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
beserta jajarannya yang telah mempermudah peneliti dalam memperoleh data
yang berkaitan dengan Kecamatan Cibeber.
14. Kepada Kelurahan Cikerai baik Bapak Astari, SE., Lurah atau Kepala Kelurahan
Cikerai beserta Istri dan jajarannya yang bersedia telah membantu memberikan
kemudahan untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan.
15. Kepada Ayahanda Roji Sujai Anwar, Ibunda Jahroh, Kakak Uum Umaroh, serta
adik tersayang Muhammad Bhactiar yang tidak pernah lelah untuk terus
memberikan cinta dan keceriaan serta senantiasa memberikan semangat dan doa
yang begitu tulus.
16. Sahabat tercinta Ari Setiawan, Wiwin Widiyanti, Samsul, Icha, Puput, Heri,
Dewanti, Triana, Winda, Yati, Hafid dan masih banyak lagi yang tidak dapat
disebutkan satu per satu yang dengan senang hati memberikan semangat serta
dukungan kepada Peneliti sehingga Peneliti termotivasi untuk mengerjakan
skripsiini dengan baik dan tidak malas-malasan.
17. Teman-teman kelas A Reguler 2009 yang biasa kita sebut dengan “PEDES
JUDES”, terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan motivasi serta
keceriaan selama peneliti berkuliah di Kampus ini.
18. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Administrasi Negara angkatan
2009, yang dengan tulus dan senang hati memberikan semangat serta dukungan
kepada Peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
19. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu, terima kasih
telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi
ini.
Peneliti menyadari bahwa skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan,
dikarenakan keterbatasan ilmu Peneliti. Oleh karena itu, Peneliti dengan rendah hati
memohon maaf atas kekurangan dan kelemahan yang terdapat dalam skripsi ini, Peneliti
berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan
penelitian ini.
Serang, Oktober2013
Amoh Hamroh
DAFTAR ISI
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS ............................................................
LEMBAR PESETUJUAN ......................................................................................
ABSTRAK ................................................................................................................
LEMBAR PERSEMBAHAN .................................................................................
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
DAFTAR TABEL ................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakangMasalah ..................................................................... 1
1.2 IdentifikasiMasalah .......................................................................... 16
1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah
1.3.1. Pembatasan Masalah ............................................................ 16
1.3.2. RumusanMasalah ................................................................. 16
1.3.3. Maksud dan TujuanPenelitian .............................................. 17
1.4. Kegunaan Penelitian ........................................................................ 17
1.5. Sistematika Penulisan ...................................................................... 18
BAB II DESKRIPSI TEORI
2.1 Deskripsi Teori
2.1.1. Implementasi Kebijakan ........................................................ 21
2.1.2. Model Implementasi Kebijakan ............................................. 27
2.1.3.Kebijakan Publik ..................................................................... 34
2.1.4.Pemberdayaan Perempuan ...................................................... 35
2.1.5.Konsep P2WKSS .................................................................... 39
2.2 Kerangka Berfikir ............................................................................ 40
2.3 Asumsi Dasar .................................................................................. 43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 MetodePenelitian .............................................................................. 44
3.2 InstrumenPenelitian .......................................................................... 45
3.3 TeknikPengumpulanData.................................................................. 46
3.4 Informan Penelitian........................................................................... 47
3.5 TeknikAnalisis Data ......................................................................... 50
3.6 Uji Keabsahan Data .......................................................................... 53
3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................ 54
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Deskripsi Kelurahan Cikerai .................................................... 56
4.1.2 Definisi Program Terpadu P2WKSS ....................................... 62
4.2 Deskripsi Data dan Analisis Data
4.2.1 Deskripsi Data.......................................................................... 65
4.2.2 Informan Penelitian.................................................................. 67
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian
4.3.1 Implementasi Program Terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon .......................................... 69
4.3.1.1 Organisasi .................................................................. 70
4.3.1.2 Interpretasi.................................................................. 114
4.3.1.3 Penerapan .................................................................. 131
4.4 Pembahasan
4.4.1 Analisis Peneliti Tentang Hasil Penelitian ........................... 163
4.4.1.1 Organisasi ................................................................... 164
4.4.1.2 Interpretasi.................................................................. 165
4.4.1.3 Penerapan ................................................................... 167
BAB V KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan ........................................................................................ 172
5.2 Saran .................................................................................................. 174
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. v
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1Daftar Instansi yang terkait dan kegiatan dalam program terpadu P2WKSS di
Kota Cilegon ...................................................................................... 4
Tabel 1.2Lokasi P2WKSS tahun 2009-2013 ........................................................ 6
Tabel 1.3 Keadaan Keluarga Masyarakat Kelurahan Cikerai ............................ 7
Tabel 1.4 Jumlah RTS Kecamatan Cibeber tahun 2011-2012 ............................. 9
Tabel 1.5Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingat Pendidikan ......................... 10
Tabel 1.6 Jenis pekerjaan penduduk Kecamatan Cibeber ................................. 12
Tabel 3.1InformanPenelitian ................................................................................ 48
Tabel 3.2Jadwal Penelitian ................................................................................... 54
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Kelurahan Cikerai Menurut Jabatan .......................... 57
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Cikerai Tahun 2012 ............................... 60
Tabel 4.3 InformanPenelitian ............................................................................. 67
Tabel 4.4 Rekapitulasi dari pembahasan ............................................................ 170
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Turunan dari Kebijakan Publik ......................................................... 25
Gambar 2.2 Tahapan kebijakan publik ................................................................ 26
Gambar 2.3 Model Implementasi Donald Van Meter dan Van Horn ................. 28
Gambar 2.4 Model Direct and Indirect of Implementation (Edward III) ........... 29
Gambar 2.5 Model Implementasi Grindle ........................................................... 33
Gambar 2.6 Kerangka pikir pemberdayaan perempuan ...................................... 37
Gambar2.7 Kerangka Berfikir ............................................................................. 42
Gambar 3.1Proses Analisis Data .......................................................................... 50
Gambar 4.1Struktur Organisasi Kelurahan Cikerai .............................................. 57
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera (P2WKSS) adalah program yang ditujukan bagi peningkatan sumber daya
manusia khusus pada perempuan untuk dapat lebih berperanan dan lebih memiliki
kapabilitas terutama dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera. Program ini
merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber
daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat
sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat desa dan/atau kelurahan, dengan
perempuan sebagai penggeraknya. Sejak mulai dicanangkannya pada tahun 1979,
program ini tercantum dalam program kerja di Departemen/LPND, di berbagai
departemen dan lembaga non-departemen yang menangani program Peningkatan
PerananWanita (P2W) dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi
masing-masing, serta peranan aktif dari gerakan PKK dengan partisipasi berbagai
potensi swasta dan LSM lainnya.
Dalam pelaksanaannya, P2WKSS sempat tidak berjalan dengan
diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang mengakibatkan masalah kelembagaan dan
jaringan di Daerah yaitu dimana yang dulu program tersebut diselenggarakan oleh
pemerintah pusat berubah menjadi diselenggarakan oleh pemerintah daerah, khususnya
yang menangani pemberdayaan perempuan dan anak.Walaupun terjadi ketidakjelasan
pada program P2WKSS, program tersebut masih tetap dilaksanakan di beberapa
wilayah termasuk di Provinsi Banten.
Adapun yang menjadi landasan yuridis dari program terpadu P2WKSS di
Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasal 28, Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat
(4)
2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Kekeluargaan Sejahtera (Lembar Negara
RI Tahun 1992 No. 35, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3475)
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahuun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
6. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
No. 4437)
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Convenant On Economic, Social and Curtural Rights
10. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Convenant On Civil and Political Rights
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI
Tahun 2000 No. 54 Tambahan Lembaran Negara No. 3952)
12. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009
13. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan ; (Revisi atas PerPres Nomor 54 Tahun 2005)
14. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
di Daerah
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 463/KEP. 181-HUK/2007 tentang :
Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Binaan Pelaksanaan Program Terpadu
P2WKSS di Provinsi Banten Tahun 2007-2011.
( Sumber : Petunjuk Teknis P2WKSS Kota Cilegon Tahun 2013 )
Di Provinsi Banten, program ini mulai digulirkan sejak tahun 2001 dengan
ruang lingkup Desa/Kelurahan yang termasuk kategori daerah rawan sosial ekonomi,
pendidikan, kesehatan atau kondisi lainnya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Gubernur sebagai penanggung jawab program tersebut pada tingkat Provinsi.
Sedangkan dalam wilayah Kota/Kabupaten, yang menjadi penanggung jawab program
adalah Walikota/Bupati. Salah satu wilayah yang melaksanakan program terpadu
P2WKSS di Provinsi Banten yaitu Kota Cilegon.
Untuk pelaksanaannya di Kota Cilegon, program terpadu P2WKSS ini
dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)
yang bekerjasama dengan berbagai instansi lainnyayaitu Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (DKCS), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Pertanian dan Kelautan
(Disperla), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Ketahanan Pangan (BMKP), Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota,
Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota. Program kegiatan dari instansi-instansi tersebut
yaitu pada tabel 1.1 sebagai berikut :
Tabel 1.1
Daftar Instansi yang terkait dan kegiatan dalam program terpadu P2WKSS di
Kota Cilegon
Instansi Kegiatan
1. Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan
Perempuan (BKBPP)
Pelatihan jasa boga, pelatihan menjahit, pelatihan perawatan tubuh,
pelatihan etnik, contoh rumah sehat, kebun contoh, bantuan peralatan
rumah tangga, bantuan pot, penyuluhaan Bina Keluarga Balita, Bina
Keluarga Lansia, Bina Keluagra Remaja, pelayanan Keluarga
Berencana (KB) dan promosi KB, pembinaan posyandu, pembinaan
Gerakan Sayang Ibu (GSI), pembentukan Pusat Pelayanan dan
Perlindungan Keluarga Cilegon (P3KC), dan pembinaan tentang
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (DKCS)
Sosialisasi pencatatan kelahiran dan pendaftaran penduduk, dan
pelayanan sidang kolektif penetapan pengadilan negeri bagi
kelahiran di atas 1 tahun.
3. Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker)
Pelatihan menjahit, usaha mandiri, dan padat karya infrastuktur.
4. Dinas Pertanian dan Kelautan
(Disperla)
Pengembangan dan pemanfaatan pekarangan, pengembangan dan
pengelolaan Bina Usaha Peternakan.
5. Dinas Sosial (Dinsos) Kelompok Usaha Bersama, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, rumah
tidak layak huni, Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.
6. Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan
Pangan (BPMKP)
Biaya operasional Bantuan Masyarakat Langsung, pendampingan
pola padat karya, pendampingan Beras Miskin (Raskin), Beras
Miskin Daerah (Raskinda), sosialisasi/penyuluhan Warung teknologi,
pendataan Teknologi Tepat Guna, peningkatan pengetahuan
kemampuan dan keterampilan wirausaha baru dan pembentukan
kelompok pola Gramin Bank, bimbingan Usaha Mitra Binaan,
penyuluhan pemberdayaan masyarakat, dan ketahanan pangan.
7. Dinas Kebersihan Gerobak sampah dan tong sampah.
8. Dinas Tata Kota Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
9. Badan Lingkungan Hidup
(BLH)
Bantuan bibit tanaman, pembinaan kelompok tani tentang penanaman
dan upaya pelestariannya, dan drum sampah.
10. Dinas Pendidikan (Dindik) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program kesetaraan
paket B (setara SMP) dan paket C (setara SMA), program keaksaraan
fungsional, dan program keterampilan.
11. Dinas Kesehatan (Dinkes) Pembinaan Kesehatan ibu dan Anak (KIA) / KB di Polindes,
Posyandu, dan Poskesdes, bantuan material stimulan jamban
keluarga, kelurahan siaga aktif, penyuluhan kesehatan, survey rumah
tangga ber-PHBS, dan penjaringan kesehatan anak SD,SMP, dan
SMA.
12. Kementerian Agama Penilaian keluarga sakinah teladan tingkat Kota, pembinaan calon
pengantin, dan pelatihan memandikan jenazah.
Sumber : Petunjuk Pelaksanaan program terpadu P2WKSS 2013
Program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon mulai berlangsung pada tahun 2009
dengan di tetapkannya Keputusan Walikota Nomor 147.14/Kep.350-org/2009 mengenai
Penetapan Lokasi Kelurahan Binaan Untuk Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan
Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Di Kota Cilegon Tahun
2009-2013, dengan kriteria sebagai berikut :
a. Sasaran program terpadu P2WKSS adalah perempuan dengan tingkat
kesejahteraan tergolong rendah atau yang masuk kategori keluarga miskin,
keluarga pra sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi
kebutuhan dasar secara minimal seperti kebutuhan pangan, sandang dan
papan serta pendidikan dan kesehatan. Kategori lainnya yaitu keluarga
sejahtera tahap 1 yang merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi
kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan
pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan
lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Kategori-kategori tersebut harus
berdasarkan data yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
(BPS).
b. Jangkauan program terpadu P2WKSS meliputi semua Desa/Kelurahan
dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
c. Penetapan Desa/Kelurahan yang akan dijadikan sasaran lokasi program ini
ditetapkan oleh Bupati atau Walikota setampat berdasarkan atas
pertimbangan prioritas dan berdasarkan atas asas kemandirian dan
keswadayaan.
Penetapan Desa/daerah binaan program terpadu P2WKSS dilaksanakan setiap 5
tahun sekali dengan mengacu pada hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Cilegon, yang dibahas barsama oleh pihak dari BPS, BAPPEDA (Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah), dan BKBPP (Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan) sebagai pihak yang penyelenggara program. Pembahasan
tersebut diketuai oleh Walikota/Wakil Walikota Cilegon. Adapun lokasi yang menjadi
daerah binaan program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon yaitu pada tabel sebagai
berikut :
Tabel 1.2
Lokasi P2WKSS tahun 2009-2013
Tahun Kecamatan Kelurahan
2009 Cilegon 1. Ketileng
2. Bagendung 2010 Ciwandan 1. Gunung Sugih
2. Tegal Ratu 2011 Pulomerak 1. Tamansari
2. Mekarsari 2012 Jombang 1. Jombang Wetan
2. Masigit 2013 Cibeber 1. Cikerai
2. Bulakan
Sumber : Keputusan Walikota Nomor 147.14/Kep.350-org/2009
Berdasakan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa di tahun pertama yaitu tahun
2009, program P2WKSS diberlakukan pada Kecamatan Cilegon yaitu tepatnya di
Kelurahan Ketileng dan Bagendung. Tahun kedua yaitu 2010 di Kecamatan Ciwandan
Kelurahan Guunung Sugih dan Tegal Ratu. Tahun ketiga di Kecamatan Pulomerak di
Kelurahan Tamansari dan Mekarsari. Dan tahun keempat, P2WKSS ini dilakukan di
Kecamatan Jombang yaitu di Kelurahan Jombang Wetan dan Masigit. Tahun ini yaitu di
tahun kelima, Kecamatan yang berhak mendapatkan program terpadu P2WKSS adalah
Kecamatan Cibeber, tepatnya yaitu di Kelurahan Bulakan dan Kelurahan Cikerai.
Karena Kelurahan Bulakan dan Cikerai termasuk kedalam kategori Daerah rawan Sosial
Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan.
Adapun yang menjadi ukuran standar kemiskinan untuk program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai yaitu berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh
BKBPP. Kategori keluarga miskin di Kelurahan Cikerai berdasarkan standar BKBPP
tersebut yaitu sebagai berikut :
Tabel 1.3
Kategori Keluarga Miskin di Keluarahan Cikerai Berdasarkan Standar BKBPP
Keterangan Keluarga Pra Sejahtera Keluarga Sejahtera Tahap I
Jumlah kepala keluarga yang di data 135
220
Jumlah kelapa keluarga menurut jenis
kelamin :
- Laki-laki
- Perempuan
- 108
- 27
- 175
- 45
Jumlah kepala keluarga menurut status
pekerjaan :
- Bekerja
- Tidak bekerja
- 119
- 16
- 130
- 90
Jumlah kepala keluarga menurut status
pendidikan :
- Tidak tamat SD
- Tamat SD-SLTP
- Tamat SLTA
- Tamat AK/PT
- 54
- 58
- 19
- 4
- 25
- 178
- 14
- 0
Jumlah keluarga yang mendapatkan
kredit/bantuan modal :
- Ya
- Tidak
- 31
- 104
- 3
- 217
Jumlah yang keluarganya paling kurang
sekali seminggu seluruh anggota
keluarga makan daging/ikan/
Telur
0
26
Jumlah yang seluruh anggota keluarga
umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin
0
32
Sumber : Kecamatan Cibeber Tahun 2012
Dari tabel1.3 tersebut dapat di ketahui bahwa jumlah KK yang masuk pada
ketegori Keluarga Sejahtera Tahap I lebih banyak di banding dengan Keluarga Pra
Sejahtera. Kepala Keluarga dengan jenis kelamin perempuan lebih sedikit dibanding
dengan laki-laki yaitu pada Keluarga Pra Sejahtera laki-laki berjumlah 108 KK dan
perempuan 27 KK, sedangkan Keluarga Sejahtera Tahap I laki-lakinya berjumlah 175
KK dan perempuan 45 KK. Walaupun dari kedua kategori tersebut lebih banyak yang
tamatan SD-SLTP, sebagian besar Kepala Keluarga baik dari Keluarga Pra Sejahtera
maupun Keluarga Sejahtera Tahap I memiliki pekerjaan.
Pemerintah mengadakan program pinjaman bergulir, namun pada Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I ini masih banyak yang tidak mendapatkan
bantuan modal untuk usaha keluarga. Selain itu tabel 4.3 juga menjelaskan bahwa tidak
ada keluarga yang setidaknya paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga
makan daging/ikan/telur dan seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun yang bisa baca
tulis pada Keluarga Pra Sejahtera. Lain hal pada Keluarga Sejahtera Tahap I yang
walaupun tidak banyak namun masih ada keluarga yang setidaknya paling kurang sekali
seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur dan seluruh anggota
keluarga umur 10-60 tahun yang bisa baca tulis.
Selain itu, terdapat permasalahan lain yang terjadi di daerah binaan program
terpadu P2WKSS, yaitu Kelurahan Cikerai. Permasalahan tersebut yaitu :
Pertama, yaitu rendahnya kondisi sosial masyarakat Kelurahan Cikerai. Seperti
masih tingginya kemiskinan di Kelurahan Cikerai, yang dapat di lihat pada tabel 1.3
berikut :
Tabel 1.4
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)
Kelurahan Jumlah RTS Persentase
% 2011 2012
1. Bulakan 273 279 0,01 (naik)
2. Cibeber 178 168 0,03 (naik)
3. Cikerai 321 314 0,01 (naik)
4. Kalitimbang 249 266 0,03 (naik)
5. Karang Asem 344 581 0,26 (naik)
6. Kedaleman 311 263 0,08 (turun)
Jumlah 1676 1871
Sumber : Plt. Kasie Kesejahteraan Sosial Kecamatan Cibeber 2012
Dari tabel 1.4 diatas, dapat diketahui bahwa Rumah Tangga Sasaran (RTS) di
Kecamatan Cibeber mengalami kenaikan dari 1.676 RTS menjadi 1.871 RTS. Di tahun
2012, Kelurahan yang memiliki jumah RTS terbanyak yaitu Karang Asem dengan 581
RTS naik 0,26 % dari 344 RTS. Kemudian Cikerai dengan 314 RTS naik 0,01 % dari
jumlah 321 RTS, Bulakan 279 RTS naik 0,01 % dari 273 RTS, Kalitimbang 266 RTS
naik 0,03 % dari jumlah 249 RTS, Kedaleman 263 RTS yang mengalami penurunan
dari jumlah 311 RTS, dan Kelurahan Cibeber dengan 168 RTS naik 0,03 % dari 178
RTS. Kelurahan Cikerai menjadi Kelurahan kedua yang memiliki Rumah Tangga
Sasaran (RTS) tinggi di Kecamatan Cibeber setelah Kelurahan Karang Asem. Hal
tersebut dapat terjadi karena pendidikan masyarakat/penduduk Kelurahan Cikerai masih
rendah. Adapun data yang menunjukan rendahnya pendidikan di Kelurahan Cikerai
yaitu pada tabel 1.5 berikut :
Tabel 1.5
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No. Tingkat Pendidikan Jumlah / Jiwa Persentase (%)
1. TK 99 0,15
2. SD / MA 132 0,20
3. SLTP / MTS 105 0,16
4. SLTA / MA 67 0,10
5. Diploma / S1 24 0,4
6. Tidak Lulus SD 225 0,35
JUMLAH 652 100 %
Sumber : Kelurahan Cikerai 2012
Dari tabel 1.5tersebut,diketahui bahwa pendidikan yang paling banyak di
tempuh masyarakat Kelurahan Cikerai adalah SD, SLTP, dan SLTA. Karena di Kota
Cilegon telah memberlakukan penggratisan Sekolah dari SD hingga SMA/SLTA.
Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk menerima pendidikan. Namun dalam
kenyataannya dari jumlah tersebut, tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kelurahan
Cikerai yaitu sebanyak 2.907 jiwa. Dan seperti yang ditujukan pada tabel, ternyata
masih banyak yang tidak lulus SD. Oleh karena itu di Kelurahan Cikerai masih ada
yang buta huruf atau sama sekali tidak bisa membaca bahkan menulis. Hal itu
dibuktikan pada saat sosialisasi mengenai P2WKSS yang dilaksanakan pada tanggal 5
Maret 2013 di Kantor Kelurahan Cikerai, lebih dari 15 peserta KK (Kepala Keluarga)
Binaan tidak bisa menuliskan namanya sendiri sehingga diwakilkan oleh teman dan
petugas sosialisasi dari P2WKSS.
Rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan rendahnya kesadaran
masyarakat Kelurahan Cikerai dalam menjaga kesehatan, baik itu kesehatan
lingkungannya maupun kesehatan dari diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat di
lingkungan Kelurahan Cikerai masih membuang sampah secara sembarangan. Sehingga
sampah-sampah banyak yang berserakan. Di Cikerai juga dalam pendirian rumah
penduduk, kurang memperhatikan masalah saluran pembuangan bekas air kotoran
rumah tangga (selokan). Sehingga di Cikerai masih banyak rumah yang saluran
pembuangannya tidak mengalir sehingga terjadi pengendapan yang mengakibatkan
lingkungan menjadi bau dan kotor.
Kedua, yaitu kondisi ekonomi Kelurahan Cikerai yang masih rendah. Karena
dengan jenis pekerjaan masyarakat Kelurahan Cikerai yang mayoritas adalah Buruh dan
Petani. Masyarakat Cikerai merasa tidak mampu untuk menghidupi keluarganya secara
layak dan memenuhi gizi keluarga dengan seimbang. Yaitu dengan makan ayam, sayur,
ikan misalnya. Sehingga masyarakat Cikerai tidak benar-benar memikirkan arti penting
dari gizi. Padahal daerah Kelurahan Cikerai adalah daerah yang masih banyak memiliki
lahan ladang/tegalan yang cukup luas yaitu seluas 290 Ha, lahan persawahan seluas 13
Ha, serta padang rumput seluas 5,30 Ha. Apabila masyarakat lebih bisa
memanfaatkannya, maka kehidupan dari masyarakat Kelurahan Cikerai akan lebih
sejahtera. Untuk mengetahui jenis pekerjaan dari penduduk Kelurahan Cikerai, dapat di
lihat pada tabel 1.7 berikut :
Tabel 1.6
Jenis pekerjaan penduduk Kecamatan Cibeber
Kelurahan Jenis Pekerjaan
Perta
nian
Pe
ter
nak
an
Per
ikan
an
Indus
trian
Kon
stuk
si
Perdag
angan
Transpor
tasi/
Komunik
asi
PNS TNI/
Polri
Jasa
Lain
nya
Bulakan 2506 2 2 - - 15 - 13 - 949
Cikerai 200 5 - - - 29 - 3 - 455
Kalitimbang 73 15 - - - 75 142 54 3 1467
Karang
Asem
- - - - - 742 - 49 21 511
Cibeber 98 - - - - 193 - 135 - 3397
Kedaleman 462 76 - - - 1156 - 63 - 1263
Jumlah 3339 98 2 0 0 2210 142 317 24 6638
Sumber : Cibeber Dalam Angka 2010 (BPS Kota Cilegon)
Berdasarkan tabel 1.7 diatas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan yang paling
banyak yaitu jasa lainnya seperti diantaranya tukang ojek, gali kubur, penambang pasir
dan kuli bangunan yaitu sebanyak 455 Jiwa. Sedangkan terbanyak kedua yaitu jenis
pekerjaan di bidang pertanian dengan jumlah 200 Jiwa dan terbanyak ketiga yaitu
bidang perdagangan dengan jumlah 29 Jiwa. Hal itu dikarenakan wilayah Kelurahan
Cikerai juga terdapat lokasi kuburan Cina dan penambangan pasir.
Ketiga, yaitu kurangnya pengembangan potensi perempuan di Kelurahan
Cikerai. Karena sebenarnya kaum perempuan memiliki sejumlah potensi yang baik,
salah satunya seperti memanfaatkan hasil kebun untuk di olah dan jual. Apabila dikelola
secara benar maka potensi tersebut akan memberikan manfaat yang sangat besar, baik
untuk keluarga maupun lingkungannya. Perempuan juga dapat menjadi pelaku
pembangunan ekonomi dalam menggerakkan masyarakat untuk memerangi kemiskinan.
Namun dalam kenyataannya perempuan di Kelurahan Cikerai masih banyak yang tidak
memiliki keahlian tertentu. Sehingga perempuan di Kelurahan Cikerai sebagian besar
memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga biasa, bahkan banyak yang menjadi
buruh tani di perkebunan orang lain. Hal itu yang menjadi pokok persoalan yang
dihadapai kaum perempuan berkaitan dengan kualitas dan mutu sumber daya manusia
yang masih rendah. Oleh karenanya, yang menjadi akar permasalahan kemiskinan yaitu
masalah pada ketertinggalan kaum perempuan dalam mengakses, berpartisipasi serta
memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, pemberdayaan perempuan
khususnya di bidang sosial dan ekonomi menjadi hal prioritas yang dapat dilakukan
untuk mencapai kesejahteraan khususnya dalam keluarga. Dengan pemberdayaan
tersebut diharapkan akan menjadi suatu daya dukung bagi perempuan untuk
mengembangkan diri dan kaum perempuan itu sendiri.
Keempat, kurangnya tanggung jawab dari pelaksana program P2WKSS di
Kelurahan Cikerai. Hal itu dapat dibuktikan dari adanya pegawai UPTD BKBPP yang
seharusnya setiap ada kegiatan melakukan pengawasan rutin, namun pada kenyataannya
dalam satu minggu pihak UPTD BKBPP mengawasi kegiatan hanya 2-3 kali, bahkan
sempat lebih dari seminggu pihak UPTD BKBPP tidak melakukan pengawasan dengan
alasan di UPTD sedang ada kegiatan lainnya. Padahal seharusnya walaupun ada
kegiatan setidaknya ada satu orang yang mewakili untuk menghadiri kegiatan P2WKSS
karena memang sudah menjadi tanggung jawab dari pihak UPTD BKBPP sebagai
pengawas program untuk hadir setiap kali ada pembinaan dan pelatihan. Selain itu,
kurangnya tanggung jawab juga terjadi pada Ketua Sub Bagian Bina Lembaga dan
Organisasi Perempuan (BLOP) selaku ketua pelaksana. Selama ada kegiatan pelatihan,
ketua pelaksana hanya datang pada saat pembukaan dan penutupan. Padahal seharusnya
ada proses pemantauan yang dilakukan oleh Ketua Pelaksana, sehingga kegiatan dapat
berjalan sebagaimana mestinya.
Kelima, banyaknya kegiatan P2WKSS di Kelurahan Cikerai yang tidak sesuai
dengan petunjuk teknis pelaksanaan. Diantaranya yaitu peserta pelatihan yang ditujukan
untuk masyarakat miskin, namun dalam pelaksanaanya banyak peserta yang mengikuti
kegiatan pelatihan adalah masyarakat yang mampu secara materil. Hal itu terlihat
dengan adanya peserta yang membawa Handphone, motor bahkan ada yang memakai
perhiasan dan ada juga peserta yang mengikuti pelatihan tata rias tapi peserta tersebut
sedang melakukan perawatan wajah di Salon kecantikan. Namun, pihak pelaksana tidak
melakukan tindakan untuk supaya program P2WKKS menjadi tepat sasaran yaitu pada
masyarakat miskin. Hal tersebut dikarenakan pihak BKBPP lebih mementingkan
program berjalan dengan lancar tanpa memikirkan apakah program sesuai target atau
tidak. Selain itu peserta yang seharusnya dalam setiap pelatihan di isi dengan 25 orang
dengan orang yang berbeda. Namun kenyataan dilapangan, peserta yang datang tidak
sesuai prosedur tersebut yaitu hanya 15-20 peserta dan di kegiatan pelatihan yang satu
dengan yang lainnya yang mengikuti adalah orang yang sama. Kelengkapan peserta
terjadi ketika pelatihan tata rias saja. Selain itu juga, banyak peserta yang tidak
tercantum dalam KK (Kepala Keluarga) Binaan.
Kemudian ditemukan pula ketidaksesuaian pelaksanaan dengan petunjuk teknis
P2WKSS juga terjadi pada penjadwalan kegiatan. Hal tersebut dapat di lihat dari
kegiatan sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2013 namun
dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2013. Sehingga dalam sambutan yang dibawakan
oleh Kepala Badan BKBPP terjadi salah pengucapan tanggal pelaksanaan sosialisasi
tersebut. Kegiatan keterampilan yang seharusnya 22 Mei 2013, namun kegiatan tersebut
sudah dilakukan pada tanggal 15 April 2013-19 April 2013. Seharusnya juga pelatihan
tersebut dilaksanakan sebanyak 10 hari namun kenyataannya dilaksanakan hanya 5 hari.
Hal itu terjadi karena perencanaan program P2WKSS yang tidak matang. Berbagai
kendala terjadi saat kegiatan dilaksanakan. Seperti dana yang seharusnya sebelum
kegiatan sudah ada, tapi kenyataannya hingga kegiatan selesai, dana belum tersedia.
Sehingga para tutor dari keterampilan mengeluhkan pembayaran honor yang terlambat.
Begitu juga pada pelatihan yang lainnya seperti pelatihan tata boga dan tata rias. Hal
yang membuat para tutor kecewa adalah dana yang diperlukan untuk pelatihan tersebut
menggunakan dana pribadi dari tutor yang bersangkutan. Dengan keterlambatan dana
karena perencanaan yang tidak matang, hal itu juga mengakibatkan kegiatan lainnya
menjadi terkendala. Salah satu staf BKBPP menegaskan bahwa memang terjadi
perencanaan yang tidak matang dan pelaksanaan yang tidak teratur. Jadi dalam
pengajuan dana untuk kegiatan dilakukan dalam kurung waktu yang berdekatan dengan
waktu kegiatan dilaksanakan sehingga pencairan dana bisa memakan waktu setelah
kegiatan dilakukan. Dan proses pengajuan dana juga tidak dilakukan secara serentak
untuk semua kegiatan, namun satu per satu kegiatan sehingga semuanya menjadi
terkendala.
Dengan adanya pemaparan masalah yang tersebut, maka peneliti tertarik untuk
meneliti tentang “ Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita menuju
Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Di Kelurahan Cikerai Kota Cilegon ”.
I.2. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:
1. Rendahnya kondisi sosial masyarakat Kelurahan Cikerai
2. Rendahnya kondisi ekonomi Kelurahan Cikerai.
3. Kurangnya pengembangan potensi perempuan di Kelurahan Cikerai.
4. Kurangnya tanggung jawab dari pelaksana program P2WKSS di Kelurahan
Cikerai.
5. Banyaknya kegiatan P2WKSS di Kelurahan Cikerai yang tidak sesuai dengan
petunjuk teknis pelaksanaan.
I.3. Pembatasan Dan Perumusan Masalah
I.3.1. Pembatasan Masalah
Dalam pembatasan masalah dalam penelitian ini maka peneliti akan membatasi
tentang “Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga
Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)”.
I.3.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimanakah implementasi program P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon?
I.4. Maksud Dan Tujuan Penelitian
Setiap penelitian apa pun tentu akan memiliki suatu tujuan dari penelitian
tersebut. Hal ini sangat perlu untuk bisa menjadikan acuan bagi setiap kegiatan
penelitian yang akan dilakukan. Karena tujuan merupakan tolak ukur dan menjadi
targetan dari kegiatan penelitian tersebut. Tanpa itu semua maka apa yang akan
dilakukan akan menjadi sia-sia. Maksud dan tujuan penelitian tersebut antara lain yaitu :
Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari program P2WKSS di
Kelurahan Cikerai Kota Cilegon.
I.5. Kegunaan Penelitian
I.5.1. Secara Teoritis
a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga
memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara
khususnya.
b. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori yang sudah ada.
c. Untuk memberikan pengaruh yang positif bagi peneliti dan bagi siapa saja yang
menbaca dan mencoba memahami isi penelitian ini.
d. Mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang pernah diperolah
peneliti selama mengikuti program pendidikan di program studi Administrasi
Negara Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
I.5.2. Secara Praktis.
a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai bahan kajian
dalam implementasi program terpau P2WKSS di Kelurahan Cikerai Kecamatan
Cibeber Kota Cilegon
b. Bagi Instansi, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk program
terpadu P2WKSS di tahun-tahun selanjutnya.
c. Bagi Masyarakat, penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan informasi
tambahan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.
1.6. Sistematika Penulisan
BAB 1 PENDAHULUAN
Terdiri dari latar belakang yang menerangkan ruang lingkup dan kedudukan
masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, dari lingkup yang paling umum
sehingga menukik kemasalah yang paling spesifik. Selanjutnya adalah identifikasi
masalah, dalam halini identifikasi masalah mendeteksi aspek permasalahan yang
muncul dan berkaitan dari tema/topik/judul penelitian atau dengan masalah. Pembatasan
masalah dan perumusan masalah dari hasil identifikasi tersebut ditetapkan masalah yang
paling urgen yang berkaitan dengan judul penelitian. maksud tujuan penelitian, dalam
hal ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakan
penelitian. Kemudian terdapat juga kegunaan penelitian yang menjelaskan manfaat
teoritis dan praktis dari penelitian yang akan diteliti dan yang terakhir yaitu sistematika
penulisan yang menjelaskan isi dari bab per bab yang ada dalam penelitian.
BAB II DESKRIPSI TEORI
Terdapat deskripsi teori dan kerangka berfikir. Deskripsi teori mengkaji tentang
berbagai teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel berfikir sedangkan
kerangka berfikir menceritakan alur pikiran peneliti dalam penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Terdiri dari metode penelitian menjelaskan tentang penggunaan metode yang
digunakan. Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat
penggumpulan data. Populasi dan sampel penelitian menjelaskan tentang wilayah
generalisasi dan teknik pengambilan sampel dan generalisasinya. Teknik pengolahan
dan analisa datang menjelaskan tentang teknik analisa beserta rasionalisasinya. Terakhir
tentang tempat dan waktu, menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian tersebut.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Terdiri dari deskripsi obyek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara
jelas. Struktur organisasi dari populasi dan sampel yang telah ditentukan. Kemudian
terdapat derskripsi data yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dioleh dari
data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Kemudian
melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhir pembahasan
peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat dalam
pelaksanaan penelitian.terutama sekali untuk penelitian eksperimen dan keterbatasan ini
dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang
menjadi obyek penelitian.
BAB V PENUTUP
Dalam penutup ini memuat penjelasan mengenai simpulan yaitu menyimpulkan
hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami dan saran
yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik
secara teoritis maupun secara praktis.
BAB II
DESKRIPSI TEORI
2.1. Deskripsi Teori
Pada kerangka teori ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas
pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Dan untuk menjawab rumusan
masalah tersebut perlu membedah kembali tentang beberapa konsep seperti
Implementasi Kebijakan Publik, Model Implementasi Kebijakan Publik, Pemberdayaan
Perempuan, Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Kajian P2WKSS itu sendiri.
2.1.1. Implementasi Kebijakan
Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan
bertahap yang di lakukan oleh instansi pelaksana dengan di dasarkan pada kebijakan
yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang.Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam
(Wahab, 2005:65) menjelaskan bahwa :
“ Implementasi adalah memahami yang senyatanya terjadi sesudah suatu
program itu dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian
implementasi kebijakan, yakni kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman kebijakan, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya
maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat”.
Menurut Riant Nugroho, implementasi pada prinsipnya adalah cara yang
dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan (Nugroho, 2003:158).
Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh
individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.
Sedangkan menurut Van Meter dan Vanhorn dalam buku The Policy
Implementation Process: A Conceptual Framework, menjelaskan bahwa:
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan” (Meter dan Vanhorn, 1975:447).
Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan
kebijakan. Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu
apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi
masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan
masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.
Selanjutnya, studi implementasi menurut Jenkins dalam (Parsons, 2006:463)
adalah studi perubahan. Bagaimana perubahan terjadi, sebagaimana memungkinkan
perubahan bisa dimunculkan. Juga merupakan studi tentang mikro struktur dari
kehidupan politik, bagaimana organisasi diluar dan didalam sistem politik menjalankan
urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain, apa motivasi mereka bertindak seperti
tiu dan apa motivasi lain yang membuat mereka berrtindak secara berbeda.
Sedangakan menurut Pressman dan Wildavsky dalam (Parsons, 2006:468)
mangungkapkan implementasi adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang
diperintahkan dan mengontrol urutan tahap dalam sebuah sistem, dan implementasi
adalah soal pengembangan sebuah program control yang meminimalkan konflik dan
deviasi dari tujuan yang ditetapkan oleh hipotesis kebijakan. Dan menurut teori Cheema
dan Rondinelli (Subarsono, 2005:101) Analisis implementasi program-program
pemerintah yang bersifat desentralisasi, ada empat kelompok variabel yang dapat
mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni :
a. Kondisi lingkungan
b. Hubungan antar organisasi
c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program
d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana
Charles O‟Jones (Harahap, 2004:15) mengemukakan bahwa implementasi
adalah suatu proses interaktif antara suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau
bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya, dengan
kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan
sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.
Menurut Jones (1994:296),tiga pilar penilaian dari implementasi suatu program
yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber
daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau
alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
b. Interpretasi, maka mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya
sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah
pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
c. Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis
telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula
dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal
kegiatan disiplin.
Pengertian implementasi kebijakan publik merupakan study kajian mengenai
pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan
disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat tercapai
tujuannya. Untuk pengertian implementasi kebijakan, banyak akar pakar yang
mendeskripsikan implementasi kebijakan diantaranya yaitu Nugroho (2003:162) yang
berpendapat mengenai imlementasi kebijakan adalah pelaksanaan atau implementasi
kebijakan di dalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-lesding-
controling. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas selanjutnya adalah
mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan, dan
melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.
Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik
menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :
“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai
aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk
menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”
(Winarno, 2005:101).
Berdasarkan pendapat Winarno tersebut, implementasi kebijakan dipandang
dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat
dipahami sebagai proses keluaran (output) maupun hasil, yang melibatkan aktor,
organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat Budi
Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho Dwidjowijoto dalam bukunya
yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Ia
mengemukakan bahwa :
“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau
melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik
tersebut” (Dwidjowijoto, 2004:158).
Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan
cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Diimplementasikan melalui bentuk
program-program serta melalui derivate. Derivate atau turunan dari kebijakan publik
yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Secara umum
dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.1
Turunan dari Kebijakan Publik
( Sumber :Dwidjowijoto (2004:159) )
Kebijakan Publik
Kebijakan Publik Penjelas
Publik/Masyarakat/Beneficiaries
Kegiatan Intervensi
Proyek Intervensi
Program Intervensi
Kebijakan Publik yang diambil oleh organisasi swasta maupun instansi
pemerintah haruslah mewakili suara-suara dari publiknya itu sendiri, walupun apad
kenyataannya begitu banyak keinginan-keinginan yang harus dilaksanakan. Untuk itu
diperlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum mengambil sebuah
kebijakan dari Nugroho (2003 :73), mengatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dari
kebijakan publik yaitu :
1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan
3. Evaluasi Kebijakan
Gambar : 2.2
Tahapan kebijakan publik
( Sumber : Nugroho (2003) )
Penjelasan :
1. Terdapat isu atau masalah publik, apabila masalahnya bersifat strategi yakni
bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama,
(biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang dan
memang harus diseselaikan. Isu ini dinagkat sebagai agenda politik untuk
diselesaikan.
2. Isu ini kemudian menggerakan pemerinth untuk merumuskan Kebijakan Publik
dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan masalah ini akan
menjadi hukum bagi seluruh warga negaranya termasuk pemimpin negaranya
juga.
3. Setelah dirumuskan kemudian Kebijakan Publik ini dilaksanakan baik oleh
pemerintah, warga maupun pemerintah bersama-sama dengan warga.
Perumusan
Kebijakan Implementasi
Publik Evaluasi Publik Isu/masalah
publik
Out Put dan
Out Come
4. Namun didalam proses perumusan, pelaksanakan dan pasca pelaksanaan
diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian
apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar kemudian
di implementasikan dengan baik dan benar pula.
5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan
itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh warga.
6. Dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk
dampak kebijakan yang diharkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak
dicapai dengan kebijakan tersebut.
Selanjutnya menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2005:65)
pengertian implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara
pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang
dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah
maka kebjakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di
implementasikan dengan sangat baik. Sedangkan menurut Meter dan Horn dalam
(Agustino, 2006:153) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat tau kelompok-
kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.
2.1.2. Model Implementasi Kebijakan
Menurut Dwidjowijoto (2003:165), pada prinsipnya terdapat pemilahan jenis
teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi
kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (top-bottomer) versus dari “bawah ke atas”
(bottom-topper), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (command-and-
control).
Model implementasi yang paling klasik, yakni model implementasi yang
diperkenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975). Model ini
mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan
publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukan
sebagai variabel yang mempengaruhi kebiajakn publik adalah variabel :
1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik
4. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.
Gambar 2.3
Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn
( Sumber : Dwidjowijoto (2003:168) )
KEBIJAKAN
PUBLIK
KINERJA
KEBIJAKAN
PUBLIK
Standar dan
Tujuan
Sumber
Daya
Aktivitas implementasi
dan komunikasi antar
organisasi
Karakteristik dari agen
pelaksana/implemetor
Kondisi ekonomi,
sosial dan politik
Kecenderungan
(disposition)
dari
pelaksana/impl
ementor
Sedangkan model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III
disebut dengan Direct and Impact on Implementation dalam buku Budi Winarno
(2007:144), ada empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi,
yaitu :
1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi, dan
4. Struktur Birokrasi
Gambar 2.4
Model Direct and Indirect of Implementation
( Sumber : Winarno (2007:144) )
Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan
yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implentasi kebijakan publik yang
tinggi, yang berlangsung dala hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan
implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik
yang tersediadan pelaksanaan implementasi kebijakan.
Komunikasi
Sumber Daya
Disposisi
Implementasi
Struktur
Birokrasi
Pertama, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan,
adalah komunikasi. Menurut Edward III komunikasi sangat menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang akan terjadi
apabila para pembuat keputusan (decision maker) sudah mengetahui apa yang akan
mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan
manakala komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan
peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian
personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat,
akurat dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para
pembuat keputusan dan para implementor semakin konsisten dalam melaksanakan
setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.
Kedua, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya
dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Indikator-indikator yang
digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan rapi,
yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
Ketiga, variabel yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan
adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting
ketiga dalam pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan. Jika implementasi
suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus
mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk
mekaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias. Hal-hal penting yang
perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif.
Keempat, menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk
melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa
yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu
kebijakan, tetapi kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi
masih tetap ada karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang
begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi
tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-
sumbernya.
Implementasi yang dikemukan oleh George C. Edward III (2007:174) adalah
salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-
konsekuensi kebijakan masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak
tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan,
maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu
diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang telah direncanakan
dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut
kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kabijakan.
Model implementasi lainnya yaitu model dari Merilee S. Grindle (1980) yang
ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa
setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.
Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi
kebijakan tersebut mencakup :
1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilakn
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (siapa) pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan
Sementara itu, konteks implementasinya adalah :
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap.
Untuk lebih jelasnya, dapat di lihat pada gambar 2.5 sebagai berikut :
Gambar 2.5
Model Implementasi Grindle
( Sumber : Dwidjowijoto (2003:176) )
Isi Kebijakan :
1. Kepentingan yang
terpengaruhi oleh
kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan
dihasilkan
3. Derajat perubahan yang
diinginkan
4. Kedudukan pembuat
kebijakan
5. (siapa) pelaksana program
6. Sumber daya yang
dikerahkan
Konteks Implementasi :
1. Kekuasaan, kepentingan
dan strategi aktor yang
terlibat
2. Karakteristik lembaga dan
penguasa
Hasil Kebijakan :
1. Impak pada masyarakat,
kelompok, dan individu
2. Perubahan dan
penerimaan masyarakat
Tujuan yang ingin
dicapai
Program aksi dan
proyek individu
yang di disain dan
dibiayai Apakah program
yang dijalankan
seperti yang
direncanakan
Keberhasilan Implementasi Kebijakan
Tujuan Kebijakan
2.1.3.Kebijakan Publik
Kebijakan pulik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi
kepentingan publik. Studi mengenai pembuatan kebijakan publik merupakan studi yang
paling dalam di dalam studi administrasi negara.Menurut Eyestone dalam (Agustino,
2006:40) menjelaskan kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan
lingkungannya. Sedangkan menurut Fredrich dalam (Agustino, 2006:41) menjelaskan
bahwa :
“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana
terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam
mengatasinya untuk mencapai tujuan yang yang dimaksud atau merealisasikan suatu
sasaran atau maksud tertentu”.
Seperti halnya Fredrich, Anderson dalam (Agustino, 2006:41) menjelaskan juga
bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang actor atau sekelompok actor
yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Islamy
(1998:8) juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau
kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu. ia menyatakan bahwa kebijakan publik
merupakan serangkaian tindakan yang dipilih dan di alokasikan secara sah oleh
pemerintah atau negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan
tertentu demi kepentingan publik.
Dari beberapa pengetian tersebut, Nugroho (2006:23) menarik sebuah
pemahaman mengenai kebijakan publik yaitu pertama, kebijakan publik adalah kegiatan
yang buat oleh administrator negara atau administrator publik. Jadi kebijakan
publikadalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.
Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau
kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau seseorang atau golongan. Kebijakan
publik mengatur semua yang ada di domain lembaga admin publik. Ketiga, dikatakan
sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna
lansung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari
penggunanya langsung. Konsep ini disebut externality atau eksternalitas.
Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan: Dari
Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengutip pendapat Friedrich
mengartikan kebijakan :
“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan
oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari
peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang
diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2005:3).
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik
merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana
kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan
tersebut.
2.1.4.Pemberdayaan Perempuan
Secara sederhana, perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi
seperti rahim, dan saluran-saluran untuk melahirkan, memiliki vagina, mempunyai alat
menyusui dan sebaginya(Agustino, 2007:227).
Menurut Vitayala (2010:91), secara tradisi perempuan diposisikan untuk
melakukan peran tiga I yaitu sebagai Istri, Ibu rumah tangga, dan Ibu keluarga.
Penjelasannya yaitu sebagai berikut :
1. Sebagai seorang istri, perempuan melaksanakan peran reproduksi yaitu
mengandung dan melahirkan anak bagi suami maupun negara (penerus
generasi bangsa). Dalam GBHN dan Repelita, peran penerus generasi bangsa
diletakan pada pundak wanita karena memang wanitalah yang dapat
mengandung dan melahirkan anak.
2. Sebagai seorang ibu rumah tangga, perempuan berkewajiban mengurus
rumah tangg. Tugas ini mencakup penyediaan makanan utnuk anggota
keluarga, mengurus dan menata rumah, dan sebagainya yang terkait dengan
upaya menumbuhkan kenyamanan dan keasrian rumah tangga. Karena itu
sampai saat ini, masih ada persepsi yang mengakar kuat di masyarakat
bahwa tugas rumah tangga adalah tugas seorang perempuan dan bukan tugas
bersama (lelaki dan perempuan), apalagi dinyatakan sebagai tugas lelaki.
3. Sebagai seorang ibu keluarga, perempuan bertugas mengasuh dan mendidik
anak. Karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan anak menjadi
tanggung jawab perempuan (ibu).
Menurut Musdah dalam bukunya yang berjudul “Menuju Kemandirian Politik
Perempuan” (2008:30) menyatakan :
“Atas nama agama, perempuan dipandang makhluk kotor sehingga harus
dienyahkan dari rumah ibadah ketika menstruasi. Atas dasar agama, perempuan
dipojokan sebagai makhluk domestik, hanya berkutat seputas sumur, kasur, dan
dapur. Atas nama agama, perempuan dijauhkan dari peluang mendapatkan
pendidikan tinggi, meniti karir dan beraktivitas secara profesional di ruang
publik. Atas nama agama, perempuan harus menjadi istri yang taat pada suami
dengan memuaskan birahi mereka kapan saja dibutuhkan, perempuan harus
menjadi ibu yang sabar merawat anak-anaknya, dan perempuan harus selalu
menjaga nama baik diri dan keluarganya. Atas nama agama, perempuan selalu
diposisikan sebagai objek hukum dan seluruh peraturan perundangan-undangan,
khususnya berkaitan dengan hukum keluarga. Atas nama agama, perempuan
dinistakan sebagai objek seksual yang harus setuju dipoligami sebagai jaminan
masuk sorga”.
Dari pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa perempuan adalah
makhluk yang mempunyai multi peran, namun karena tradisi dan agama perempuan
masih dianggap lemah dan diremehkan. Sehingga dalam pembangunan perempuan
selalu menjadi objek dan bukan menjadi subjek dari suatu pembangunan. Oleh
karenanya, dibutuhkan suatu pemberdayaan khusus untuk perempuan.
Menurut Vitayala (2010:125), pemberdayaan perempuan adalah :
“Upaya memperbaiki ststus dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa,
sama halnya dengan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan”.
Kerangka pikir pemberdayaan perempuan menuju kesadaran, peningkatan dalam
kaitannya dengan kegiatan untuk menghasilakan pendapatan (IGA: Icome Generating
Activities) dan suasana lingkungan. Kerangka pikir pemberdayaan perempuan tersebut
yaitu :
Isu-isu Gender
Kemiskinan
Dinamika Kelompok
Kepemimpinan
Menggerakan
Masyayrakat
Menggerakan Bisnis
Gambar 2.6
Kerangka pikir pemberdayaan perempuan
( Sumber : Vitayala, (2010:126) )
Pemberdayaan perempuan diindikasikan oleh situasi ketika sebagian besar
perempuan akan mampu menikmati “kebebasan memlilih” untuk mandiri dan
mengembangkan diri sehingga dapat memiliki kesetaraan akses terhadap sumberdaya di
Pemberdayaan Perempuan
Konsultatif &
pelatihan regional
(TOT)
Konsultatif &
pelatihan regional
(TOT)
Konsultatif &
pelatihan regional
(TOT)
Menejemen
Pembukuan
Pembentukan
koperasi
Pemerintah /
Pokja
Perguruan
Tinggi
Serikat Buruh
dan Asosiasi
Pekerja
ranah domestik atau publik, memperoleh kesempatan dan kekuasaan. Kombinasi dari
komponen-komponen ini merupakan instrumen yang esensial untuk mengarusutamakan
gender dalam kegiatan pembanguan.
Dalam buku “Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa” (Vitayala,
2010:134-135), menyebutkan aplikasi peran perempuan dalam pembangunan yang
dikenal dengan istilah pendekatan Wanita dalam Pembangunan (WDP atau WID,
Women in Development) dimulai pada tahun-tahun berikut :
1. Tahun 1978 ; Pelita III (Repelita III) : (a) GBHN 1978 memasukan suatu Bab
tentang Peran Perempuan, dan (b) pemerintah Indonesia menunjuk Menteri
Muda untuk urusan Peranan Perempuan (UPW) sebagai anggota Kabinet.
2. Tahun 1983-1988 (Pelita IV-Pelita V) ; (a) pemerintah melembagakan
komitmen peningkatan peran perempuan dengan menunjuk Meneg UPW, (b)
mandat yang diberikan ke UPW adalah memformulasi dan merencanakan
kebijakan, koordinasi dan advokasi programs dan kegiatan untuk meningkatkan
partisipasu perempuan dalam pembangunan nasional, dan (c) implementasinya
ditugaskan kepada kementerian terkait.
3. Tahun 1984 : Pemerintah meratifikasi The Convention to Eliminate
Discrimination Against Women (CEDAW) with the passage of Law No. 7 Tahun
1984.
4. Tahun 1993 (Pelita V) : Presiden mengukuhkan fungsi dan tanggung jawab
Kantor Menneg UPW sebgai Kementeriaan koordinasi.
5. Tahun 1995 : Pemerintah memasukkan The Beijing Platform for Action, dan
dengan itu, secara official telah memasukan prinsip-prinsip kesataraan gender.
6. Tahun 1999 : (a) DPR untuk pertama kalinya, mengidentifikasi kesetaraan dan
keadilan gender (KKG) sebagai kebijakan pembangunan nasional dalam GBHN,
(b) Presiden (yang baru dipilih ; Gur Dur) mengukuhkan komitmennya untuk
tujuan PUG dengan mekonstruksikan Kantor Menneg UPW sebagai Kantor
Menneg untuk Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP), dan )c) nama baru dari
Kementerian Perempuan mengidentifikasi komitmen pemerintah kepada tujuan
kesetaraan dan keadilan gender.
Menurut Vitayala (2010:135) menyebutkan bahwa :
“Pemberdayaan perempuan sebagai kebijakan pemerintah bertujuan untuk
memampukan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara aktif
tanpa menghapusi peran reproduktif mereka, dinyatakan dalam GBHN 1999”.
Pedoman kebijakan yang diarahkan pada pemberdayaan perempuan, dengan
maksud : (1) memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa
melalui kebijakan nasional yang dilakukan oleh suatu institusi yang mampu untuk
mencapai KKG, dan (2) memperbaiki kualitas peran dan kemandirian organisasi
perempuan seraya mempertahankan kesatuan nilai-nilai sejarah perjuangan perempuan
dalam rangka untuk melanjutkan upaya pemberdayaan perempuan, keluarga, dan
kesejahteraan sosial.
2.1.5. Konsep Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga
Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS) merupakan program yang ditujukan bagi peningkatan sumber daya manusia
perempuan untuk dapat lebih berperan dan lebih memiliki kapabilitas terutama dalam
mewujudkan keluarga sehat sejahtera. Persepektif program ini menempatkan wanita
sebagai sumber daya yang memiliki potensi untuk dapat bekerja sama dalam
pembangunan sebagai pelaku (subjek) pembangunan dan bukan hanya sebagai sasaran
(objek) pembangunan itu sendiri.
2.1.5.1. Strategi P2WKSS
Pendekatan strategi dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS ini adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Daerah
(LSM), organisasi perempuan, dunia usaha, perguruan tinggi dan
masyarakat.
2. Memantapkan keterpaduan lintas sektor pelaksanaan program P2WKSS
dengan memanfaatkan forum-forum pertemuan, rapat-rapat kerja, dan rapat-
rapat koordinasi lintas sektor.
3. Pembinaan yang berkesinambungan.
4. Mendayagunakan data dan informasi yang dikeluarkan secara resmi.
5. Memandirikan masyarakat dengan mendayagunakan segenap potensi dan
sumber daya lokal secara optimal.
2.2.Kerangka Berfikir
Kerangka pemikiran merupakan alur berpikir peneliti dalam penelitian dan
sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari implementasi
program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS) yang ada di Kelurahan Cikerai, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah
kerangka berpikir. Sehingga dengan adanya kerangka berpikir ini, baik peneliti maupun
pembaca dari penelitian ini mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin
dicapai dari penelitian.
Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat
pada latar belakang masalah yaitu Rendahnya kondisi sosial masyarakat Kelurahan
Cikerai, kondisi ekonomi Kelurahan Cikerai yang masih rendah, kurangnya
pengembangan potensi perempuan di Kelurahan Cikerai, kurangnya tanggung jawab
dari pelaksana program P2WKSS di Kelurahan Cikerai, serta banyaknya kegiatan
P2WKSS di Kelurahan Cikerai yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis
pelaksanaan.Permasalahan-permasalahan tersebut akan dikaji dan dijawab dengan
menggunakan teori Jones (1994:296) yang menyatakan ada tiga pilar penilaian dari
implementasi suatu kebijakan yaitu pertama Organisasi,dimana setiap organisasi harus
memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai
tenaga pelaksana dan perlengkapan dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung
dengan perangkat hukum yang jelas. Kedua Interpretasi, dimana mereka yang
bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan
yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk
pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Ketiga
Penerapan, yaitu peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis
telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus pula dilengkapi
dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin.
Tiga pilar penilaian dari implementasi kebijakan tersebut dianggap cocok untuk
menjawab permasalahan-permasalahan terhadap pelaksanaan atau implementasi dari
program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera
(P2WKSS), serta diharapkan dengan adanya hal itu pelaksanaan P2WKSS di Kelurahan
Cikerai dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program P2WKSS tercapai. Untuk
lebih jelasnya, dapat dilihat dari gambar 2.7 berikut :
Gambar 2.7
Kerangka Berpikir
Gambar 2.7
Kerangka Berpikir
( Sumber : Peneliti (2013) )
1. Rendahnya kondisi sosial masyarakat Kelurahan
Cikerai
2. Rendahnya ekonomi Kelurahan Cikerai. 3. Kurangnya pengembangan potensi perempuan di
Kelurahan Cikerai.
4. Kurangnya tanggung jawab dari pelaksana program
P2WKSS di Kelurahan Cikerai.
5. Banyaknya kegiatan P2WKSS di Kelurahan Cikerai
yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan.
3 pilar penilaian implementasi kebijakan dari
Jones (1994:296) : 1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan
Out put :
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dalam
rangka keluarga berkualitas
2.3. Asumsi Dasar
Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan kajian
pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan
kerangka berfikir yang telah dikemukakan diatas, peneliti mengajukan asumsi dasar
sebagai berikut : Implementasi Program P2WKSS di Kelurahan Cikerai Kecamatan
Cibeber Kota Cilegon belum berjalan dengan baik dan benar. Karena masih banyak
kegiatan yang tidak menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang ada dan masih
banyaknya kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian
Metode penelitian menurut Soehartono (2004:9) adalah cara atau strategi
menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Dalam
penelitian mengenaiimplementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita
menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), peneliti menggunakan metode
penelitian dengan pendekatan kualitatif.
Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata,
gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam
tentang bagaimana pemberdayaan perempuan bidang sosial ekonomi yang dilakukan
melalui program terpadu P2WKSS yang ada di Kelurahan Cikerai Kota Cilegon.
Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi
gambaran penyajian laporan penelitian.
Menurut Kirk dan Miller dalam Zuriah (2009:92) Penelitian kualitatif adalah
tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung
pada pengamatan terhadap manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan
orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.
Sedangkan menurut Moleong (2007 : 6) Metode Penelitian Kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik,
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
3.2. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian mengenai implementasi Program Terpadu Peningkatan
Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), yang menjadi
instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong (2006:168)
menyebutkan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan
perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor
hasil penelitiannya. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2005: 61- 62), peneliti sebagai
instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri- ciri antara lain
:
1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari
lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan
dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa test
atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami
dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering
merasakannya, menyelami berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh
dan ia dapat menafsirkannya.
6. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan
dengan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan,
atau perbaikan.
7. Dalam manusia sebagai instrument, respon yang aneh dan yang
menyimpang di beri perhatian. Respon yang lain dari pada yang lain,
bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan
dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.
3.3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian disamping penggunaan metode yang tepat diperlukan pula
kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik pengumpulan data yang relevan
(Nawawi, 2005:94). Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang
tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek
di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa (Margono, 1997:158).
2. Wawancara
Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.
Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang
pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian
untuk dijawab (Danim, 2002:130). Wawancara dalam penelitian kulitatif bersifat
mendalam. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur.
Wawancara tak berstruktur lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang
pandangan hidup, sikap, keyakinan subjek, atau keterangan lainnya dapat diajukan
secara bebas kepada subjek. Pertanyan yang diajukan interviewer dapat menyimpang
dari rencana semula (Zuriah, 2009:180). Selanjutnya supaya hasil wawancara dapat
terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada
informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat seperti buku catatan, alat
perekam, dan kamera digital.
Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan menggunakan
data sekunder yaitu data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam
sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat
perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data
sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi,
lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementrian-kementrian, hasil-hasil
studi, tesis, hasil survei, studi histories, dan sebagainya.
3.4. Informan Penelitian
Dalam penelitian mengenai implementasi Program Terpadu Peningkatan
Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) ini,penentuan
informannya menggunakan Teknik Purposif. Teknik Purposif adalah informan yang
secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu,yang
dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006:17).
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah :
pengurus P2WKSS yaitu pihak dari BKBPP, Pelaksana program P2WKSS yaitu Dinas
Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Kelautan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,
Pendukung yaitu Pihak Kecamatan Cibeber dan Kelurahan Cikerai, Masyarakat
yaituRW, RT, tokoh masyarakat, masyarakat KK Binaan dan masyarakat bukan KK
Binaan. Untuk lebih jelasnya, informan penelitian tersebut di klasifikasikan sebagai
berikut :
Tabel 3.1
Informan Penelitian
N
No.
Kode
Informan
Nama Informan Keterangan
Pengurus
1
1
I 1-1
Hj. Sri Yuliantini
S.Pd MM
Sekretaris BKBPP (Badan
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan) Kota
Cilegon
2
2
I 1-2
Dina Losiana SH
Pegawai BKBPP (Badan
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan)Kota
Cilegon
Pelaksana
3
3
I 1-3
Dudus Sujadi
Maman S.Sos
Kepala Bidang Pelatihan dan
Penempatan Kerja Dinas Tenaga
Kerja Kota Cilegon
4
4
I 1-4
Endang Hanafi
Kepala Bidang Pertanian Dinas
Pertanian dan Kelautan Kota
Cilegon
5
5
I 1-5
Igag Wirawati
Kepala Bidang Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon
6
6
I 1-6
Mariati
Kasie Pelatihan Produktivitas
Dinas Tenaga Kerja Kota
Cilegon
Pendamping
7
7
I 2-1
Lina Komalasari
Camat Kecamatan Cibeber
8
8
I 2-2
Entin S
Ibu Lurah Kelurahan Cikerai dan
sebagai Ketua TP. PKK
Kelurahan Cikerai
9
9
I 2-2-1
Furqon
Pegawai Kelurahan
Cikerai
Tokoh
Masyarakat
1
10
I 3-1
Mad Aliudin
Ketua RW.02
Link.Kandang Sapi
1
11
I 3-2
Muhsin
KetuaRT.05/02
Link.Sabidongko
1
12
I 3-3
Waseh
Ketua RT.11/04
Link.Kampok
1
13
1 3-4
Ust. Rusdi
Tokoh Masyarakat
Kel.Cikerai
Masyarakat
KK
(Kepala
Keluarga)
Binaan
1
14
I 4-1
Oti Rahmawati
Masyarakat KK Binaan dari
Link. PenakodanRT. 01/01 dan
Sebagai Ketua Posyandu
Kel.Cikerai
1
15
I 4-2
Rubiah
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Pejaten RT. 03/01
1
16
I 4-3
Heryati
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Kampok RT.11/04
1
17
I 4-4
Masturoh
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Pasir Angin RT.09/04
1
18
I4-5
Nurlailah
Masyarakat KK Binaan dri Link.
Pejaten RT.03/01
1
19
I4-6
Mafiroh
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Ciputri RT.04/02
2
20
I 4-7
Mutoharoh
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Ciputri RT.04/02
Masyarakat
Bukan
KK (Kepala
Keluarga)
Binaan
2
21
I 5-1
Habibah
Masyarakat Bukan KK
Binaan dari Link. Sabidongko
RT.05/02
2
22
I 5-2
Yati
Masyarakat Bukan KK Binaan
dari Link. Kandang Sapi
RT.06/03
2
23
I 5-3
Rosida
Masyarakat Bukan KK Binaan
Link. Sabidongko RT.05/02
2
24
I 5-4
Samyati
Masyarakat Bukan KK Binaan
Link. Pasir Angin RT.09/04
2
25
I 5-5
Duriah
Masyarakat Bukan KK Binaan
Link. Kandang Sapi RT.06/03
Sumber : Peneliti 2013
3.5. Teknik Analisis Data
Menurut Sugiyono (2009:244) analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisirkan
data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang
dapat diceritakan.
Menurut Prasetya Irawan, proses analisis data yaitu sebagai berikut :
Gambar 3.1. Proses analisis data
1. Pengumpulan Data Mentah
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah, misalnya melalui
wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Pada tahap- tahap ini, ada
beberapa alat yang digunakan, seperti tape recorder, kamera, dan lain- lain. Data
yang dicatat tidak boleh dicampur adukan dengan pemikiran peneliti tetapi harus
data apa adanya (verbatim).
Pengumpulan
data mentah
Transkrip
data
Pembuatan
koding
Kategori
data
Penyimpanan
sementara
Penyimpulan
akhir
triangulasi
2. Transkip Data
Pada tahap ini, dilakukan perubahan dari catatan peneliti ke bentuk tertulis
(apakah itu berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan). Yang
diketikpun sama persis seperti apa adanya, tidak boleh mencampur adukan
pendapat pemikiran peneliti. Ketikan dalam selembar kertas, digunakan hanya
dua pertiga saja dari lebar kertas. Sepertiga sisanya akan digunakan untuk urusan
koding data.
3. Pembuatan Koding
Pada tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip. Baca
pelan- pelan dan sangat teliti. Pada bagian- bagian tertentu dari transkip itu pasti
akan ditemukan hal- hal penting yang perlu peneliti catat untuk proses
berikutnya. Dari hal- hal penting ini ambil “kata kuncinya” dari kata kunci ini
nanti akan diberi kode.
4. Kategorisasi Data
Pada tahap ini, peneliti mulai “menyederhanakan” data dengan cara “mengikat”
konsep- konsep (kata- kata) kunci dalam satu besaran yang kita namakan
“kategori”. Jadi, dari misalnya 65 kata- kata kunci, peneliti mungkin akan
merangkumnya menjadi misalnya 12 kategori. Sistem koding dan kategorisasi
data tergantung pada kreativitas peneliti, judulnya seperti apa, kata- kata kunci
apa yang perlu peneliti masukkan.
5. Penyimpulan Sementara
Sampai pada tahap ini, peneliti sudah boleh mengambil kesimpulan, meskipun
masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data. Tidak
boleh dicampur adukan dengan pikiran dan penafsiran peneliti. Jika peneliti
ingin memberi penafsiran dari pikiran peneliti sendiri maka peneliti menulis
pikiran ini pada bagian akhir kesimpulan sementara ini. Inilah yang di sebut
Observer’s Comments (OC).
6. Triangulasi
Triangulasi adalah proses check and recheck antara satu sumber data dengan
sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi :
Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data
berbeda dari sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga, satu
sumber 180 derajat bertolak belakang dengan sumber lain. Dalam penelitian
kualitatif, semua pendapat atau perspektif ini harus diperhatikan dan
diakomodasi
7. Penyimpulan Akhir
Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penyimpulan akhir.
Penyimpulan akhir diambil yakni ketika peneliti sudah merasa bahwa data
peneliti tersebut sudah jenuh (saturated) dan setiap penambahan data baru hanya
berarti ketumpangtindihan (reduntdant).
3.6. Uji Keabsahan Data
Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus
memenuhi: 1) Mendemostrasikan nilai yang benar, 2) Menyediakan dasar agar hal itu
dapat diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang
konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.
(Moleong, 2006:320) isu dasar dari hubungan keabsahan data pada dasarnya adalah
sederhana.Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa
temuan-temuan penelitian dapat dipercaya.Untuk menguji keabsahan data, dapat
dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan
pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus
negatif, pengecekan anggota (member check). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
uji keabsahan data dengan teknik triangulasi dan pengecekan anggota (member check).
1. Triangulasi
Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330). Terdapat beberapa
macam triangulasi (Sugiyono, 2005:127) diantaranya :
a. Triangulasi Sumber yaitu mengecek data yang diperoleh melalui
beberapa sumber.
b. Triangulasi Teknik yaitu mengecek data yang diperoleh kepada sumber
yang sama dengan teknik yang berbeda.
c. Triangulasi Waktu yaitu mengecek data yang diperoleh di waktu yang
berbeda.
Dalam penelitian ini, proses check dan recheck data yang dilakukan oleh peneliti
menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.
2. Member Check
Menurut Sugiyono (2005:129) member check adalah proses pengecekan data
yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk
mengetahui seberapa jauh data yangd iperoleh sesuai dengan apa yang diberikan
oleh pemberi data. Bila data yang ditemukan valid, maka semakin dipercaya.
3. Menggunakan Bahan Referensi
Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untu
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya rekaman, foto-
foto, atau dokumen autentik (Sugiyono, 2005:128).
3.7. Lokasi dan Waktu Penelitian
3.7.1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota
Cilegon, Provinsi Banten.
1.7.2. Jadwal Penelitian
Berikut merupakan jadwal penelitian mengenai implementasi Program Terpadu
Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS). Lihat
tabel 3.2.
Tabel 3.2
Jadwal Penelitian
Sumber : Peneliti (2013)
No Nama
Kegiatan
Waktu/Bulan
2012 2013
Sep
‟12
Okt
‟12
Nov
‟12
Des
‟12
Jan
‟13
Feb
‟13
Mar
‟13
Apr
‟13
Mei
‟13
Jun
‟13
Jul
‟13
Ags
‟13
Sep
‟13
Okt
„13
1 Pengajuan
Judul
2 Acc Judul
3 Observasi
Awal
4 Penyusunan
Proposal
Bab I
5 Penyusunan
Proposal
Bab II
6 Penyusunan
Proposal
Bab III
7 Seminar
Proposal
8 Observasi
Lapangan
9 Analisis
Data
10 Penyusunan
Hasil
Penelitian
11 Sidang
Skripsi
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1. Deskripsi Kelurahan Cikerai
Cikerai adalah Kelurahan yang menjadi pembatas antara Kota Cilegon dengan
Kabupaten Serang yang terletak diujung selatan Kota Cilegon.Nama Cikerai sendiri
berasal dari kata Cai (Air) dan Kirai (pohon Kirai) yang berarti air yang keluar dari sela-
sela pohon kirai. Dari pengartian tersebut, dapat di pastikan bahwa Kelurahan Cikerai
adalah daerah yang memliki sumber daya alam yang melimpah. Sehingga Kelurahan
Cikerai cocok untuk aktifitas kawasan permukiman, perkebunan, pertanian, agrobisnis,
argowisata/wisata alam, dan kawasan hutan lindung.
Wilayah Kelurahan Cikerai secara umum dapat dilihat dari keadaan
pemerintahan, geografis, jumlah penduduk, pertanian, perdagangan, dan
industri.4.1.1.1. Struktur Pemerintahan Kelurahan Cikerai
Kelurahan Cikerai terbagi dalam 11 Lingkungan yaitu Tegal Maja, Pedali,
Ciputri, Kandang Sapi, Sabidongko, Perigi, Pejaten, Pasirangin, Penakodan, Cigondang,
dan Kampok.Adapun jumlah dan jabatan pegawai yang ada di Kelurahan Cikerai adalah
sebagai berikut :
Tabel 4.1
Jumlah Pegawai Kelurahan Cikerai Menurut Jabatan
Jabatan Jumlah
PNS golongan 4 1
PNS golongan 3 4
PNS golongan 2 4
PNS golongan 1 2
TKK 2
TKS 1
Jumlah 11
Sumber : Kelurahan Cikerai 2013
Dari tabel tersebut, diketahui jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor
Kelurahan Cikerai yaitu sebanyak 11 pegawai yang terdiri dari pegawai golongan 4 satu
orang, pegawai golongan 3 empat orang, pegawai golongan 2 sebanyak empat orang
sedangkan untuk pegawai golongan 1 sebanyak dua orang, sedangkan jumlah untuk
TKK sebanyak dua orang dan TKS yaitu berjumlah satu orang.
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kelurahan Cikerai
( Sumber : Kelurahan Cikerai 2013 )
Lurah
Astari, SE
Kasie
Pemberdayaan
Masyarakat
Hayumi, SE
MM
Kasie Tata
Pemerintahan
Didi, S.Ag S.Ip
Kasie
Kesejahteraan
Sosial
Muhlis Surji
Pelaksana
Sekretaris Lurah
Safrudin, SH
Dalam Peraturan Daerah No. 34 Tahun 2001, Kelurahan merupakan perangkat
kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan (Lurah) dan bertanggung jawab
kepada Camat. Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan dari
Skertaris Daerah.
Kelurahan memiliki tugas pokok melaksanakan tugas sesuai dengan
kewenangan yang dilimpahkan oleh camat. Dalam melaksanakan tugasnya kelurahan
mempunyai sebagai berikut:
a. Mendorong partisipasi masyarakat
b. Mengkoordinir penyelengaraan pelayanan kepada masyarakat
diwilayahnya.
c. Membina kerukunan ketentraman dan ketertiban masyarakat
diwilayahnya.
4.11.2. Visi dan Misi Kelurahan Cikerai
Visi Kelurahan Cikerai adalah :
“ Terwujudnya Pelayanan Prima yang profesional di Kelurahan Cikerai
Menuju Masyarakat Cilegon Berwibawa ”
Dengan visi tersebut maka dapat dijabarkan dalam bentuk implementasi misi
yaitu :
1. Mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang
demokratis dan partisipatif.
2. Mewujudkan aparatur yang baik bertanggung jawab, transparan dan
profesional dalam rangka pelayanan prima.
4.1.1.3. Keadaan Geografis
Secara administratif, Kelurahan Cikerai berada pada koordinat
5052‟24‟‟-6004‟07‟‟ Lintang Selatan dan 105054‟05‟‟-106005‟11 Lintang Utara, yang
dibatasi oleh :
- Sebelah Barat : Kelurahan Bulakan
- Sebelah Utara : Kelurahan Bulakan/Kalitimbang
- Sebelah Timur : Kecamatan Waringin Kurung Kab. Serang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Mancak/Waringin Kurung
Sebagian besar wilayah Kelurahan Cikerai berbentuk tegalan/ladang dengan
luas 290 Ha, sedangkan permukiman hanya seluas 25,15 Ha dan sisanya adalah
persawahan dengan luas 25 Ha, bangunan seperti sekolah, perkantoran, tempat
peribadatan, dan lain-lain seluas 13 Ha, dan padang rumput seluas 5,30 Ha. Secara
geografis, Kelurahan Cikerai terletak pada kurang lebih 600 Meter diatas permukaan
laut dan berbukit-bukit dengan suhu udara sedang.
4.1.1.4. Keadaan Penduduk
Berdasarkan data yang berasal dari Kelurahan Cikerai, diketahui bahwa
jumlah penduduk dari Kelurahan Cikerai sejumlah 2.905 orang. Untuk lebih jelasnya,
dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Tahun 2012
Sumber : Kelurahan Cikerai
Dari tabel tersebut, dapat di ketahui bahwa jumlah penduduk di Kelurahan
Cikerai lebih banyak pada perempuan yaitu dengan jumlah sebanyak 1.472 orang yang
terdiri dari perempuan di RT/RW 001/001 sebanyak 124 orang, RT/RW
002/001sebanyak 131 orang, RT/RW 003/001 sebanyak 114 orang, RT/RW
004/002sebanyak 210 orang, RT/RW 005/002 sebanyak 241 orang, RT/RW 006/003
sebanyak 166 orang, RT/RW 007/003 sebanyak 111 orang, RT/RW 008/003 sebanyak
179 orang, RT/RW 009/004 sebanyak 105 orang, RT.RW 010/004 sebanyak 38 orang,
dan perempuan di RT/RW 011/004 sebanyak 53 orang. Sedangkan jumlah penduduk
laki-laki sebanyak 1.433 orang yang terdiri dari jumlah laki-laki di RT/RW 001/001
sebanyak 108 orang, RT/RW 002/001sebanyak 124 orang, RT/RW 003/001 sebanyak
111 orang, RT/RW 004/002sebanyak 205 orang, RT/RW 005/002 sebanyak 224 orang,
RT/RW Penduduk Jumlah
Laki-laki Perempuan
(1) (2) (3) (4)
001/001
002/001
003/001
004/002
005/002
006/003
007/003
008/003
009/004
010/004
011/004
108
124
111
205
224
163
126
167
88
53
64
124
131
114
210
241
166
111
179
105
38
53
232
255
225
415
465
329
237
346
193
91
117
Jumlah 1.433 1.472 2.905
RT/RW 006/003 sebanyak 163 orang, RT/RW 007/003 sebanyak 126 orang, RT/RW
008/003 sebanyak 167 orang, RT/RW 009/004 sebanyak 88 orang, RT.RW 010/004
sebanyak 53 orang, dan perempuan di RT/RW 011/004 sebanyak 64 orang.
4.1.1.4 Kondisi Pertanian/Perkebunan
Kelurahan Cikerai memiliki potensi pertanian/perkebunan yang sangat tinggi.
Karena hanya sebagian kecil wilayah yang dipergunakan untuk permukiman dan
bangunan seperti rumah, kantor, masjid, sekolah dan lain-lain yaitu hanya 38,15 Ha dari
358,45 Ha. Sebagian besar yaitu seluas 320,30 di gunakan untuk perkebunan, pertanian,
dan ladang. Produk unggulan pertanian di Kelurahan Cikerai ini adalah kacang tanah,
ketela rambat, ketela pohon, dan kacang hijau. Selain ditanami komoditas tersebut juga
diselingi dengan produksi tanaman buah seperti durian, pisang, melinjo, jambu dan
pepaya.
4.1.1.5.Kondisi Perdagangan
Sarana perdagangan yang terdapat di Kelurahan ini hanya terdapat 6 warung
dan 1 warung kaki lima, yang tersebar di seluruh Lingkungan yang ada di Kelurahan
Cikerai. Hal itu dikarenakan lokasi Kelurahan Cikerai yang jauh dari keramaian.
4.1.1.6.Kondisi Industri
Industri yang ada di Kelurahan Cikerai adalah industri rumah tangga dengan
jumlah industri sebanyak 27 tempat, dimana sebagain besar yaitu industri pembuatan
emping melinjo.
4.1.2. Definisi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera
(P2WKSS)
Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera (P2WKSS) adalah program peningkatan peran perempuan yang
mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi
dengan upaya yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan hidup keluarga guna
mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik.Program ini merupakan salah satu upaya
untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan
untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk
pembangunan masyarakat desa dan/atau kelurahan, dengan perempuan sebagai
penggeraknya.
4.1.2.1. Program
Secara umum Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS) dilaksanakan dalam tiga kelompok yaitu :
1. Program Dasar yang meliputi :
a. Pengumpulan data dasar dari masing-masing sektor terkait dalam
Kegiatan P2WKSS yang meliputi data rumah tangga miskin, data
program sektor terkait program P2WKSS, data dalam profil
Desa/Keluarga.
b. Penyusunan Rencana Kerja Kelompok yang meliputi penyusunan
rencana kerja kelompok, menyiapkan usulan dalam musyawarah
Dusun/Desa terkait pemberdayaan perempuan.
c. Kegiatan Penyuluhan yang meliputi penyuluhan peningkatan kesehatan
dasar dan gizii ibu dan anak, penyuluhan peningkatan pemasyarakatan
Dasa Wisma, penyuluhan tentang pengelolaan keuangan keluarga dan
kewirausahaan, penyuluhan kesetaraan gender, penyuluhan tentang
pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi termasuk HIV/AIDS,
penyuluhan pemantapan 10 (sepuluh) program Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Penyuluhan tentang Keluarga Berencana
(KB), penyuluhan perlindungan terhadap para lanjut usia, penyuluhan
tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, dan penyuluhan
wawasan kebangsaan.
d. Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara yang meliputi mendorong anak usia sekolah
untuk mengikuti pendidikan 9 tahun, mendorong kegiatan pemberantasan
buta aksara bagi perempuan yang berusia 15-45 tahun.
e. Pendidikan Karakter dan Pekerti Bangsa yang meliputi peningkatan
kesadaran berbangsa dan bernegara, penanaman nilai-nilai budaya
bangsa yang berlandaskan pada kemajuan budaya bangsa, peningkatan
rasa citra diri menjadi perempuan Indonesia yang ideal, peningkatan
kesadaran perempuan sebagai pendidik dalam membentuk karakter dan
budi pekerti anak-anak sebagai modal dasar pembangunan manusia
Indonesia, pengunaan strategi yang tepat dalam melakukan pendidikan
karakter dan pekerti bangsa di keluarga dan masyarakat.
2. Program Lanjutan
Program lanjutan dalam P2WKSS ini meliputi :
a. Program pelayanan yang meliputi kegiatan peningkatan pendapatan
keluarga meliputi koperasi dan usaha kelompok, pemantapan pelayanan
kesehatan Ibu dan Anak, Keluarga Berencana, 10 (sepuluh) program
pokok PKK.
b. Program Pendampingan yang meliputi kegiatan perluasan kesempatan
kerja dan berusaha bagi perempuan untuk peningkatan penghasilan bagi
diri sendiri dan keluarga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan
bagi perempuan.
3. Program Pendukung
Program pendukung ini meliputi :
a. Pemantahuan dan Evaluasi yang meliputi kegiatan pemantahuan terhadap
penyusunan rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja dan pengendalian
atau pemeliharaan hasil kegiatan serta evaluasi terhadap hasilkegiatan
guna menyusun rencana kerja selanjutnya.
b. Kegiatan berkelanjutan yang meliputi kegiatan pemantapan forum
koordinasi dan konsultasi yang telah ada di tingkat Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pelatihan P2WKSS
Desa/Kelurahan, pembentukan keluarga sakinah melalui penyuluhan
keluarga bahagia sejahtera, pendalaman agama serta kedudukan dan
peran perempuan, penyuluhan dan pengembangan kesadaran hukum bagi
perempuan.
c. Tindak lanjut seluruh aktivitas kelompok kegiatan yang meliputi kegiatan
pemeliharaan hasil seluruh aktivitas kelompok dan pembinaan terhadap
aktivitas kelompok pasca binaan.
4.2. Deskripsi Data dan Analisis Data
4.2.1. Deskripsi Data
Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah di dapat dari
hasil penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teori Jones (1994:296) yang
menyatakan bahwa ada tiga pilar penilaian dari implementasi kegiatan, yaitu :
1. Organisasi
2. Interpretasi
3. Penerapan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh bersifat deskriptif terbentuk kata dan
kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan dokumentasi. Seperti yang
telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model Prasetya Irawan, yaitu: pengumpulan data, transkrip data,
memberikan koding untuk memudahkan verifikasi, kategorisasi data/mengelompokkan
data, dan memberikan kesimpulan sementara.
Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data, yaitu mencari
informan yang memiliki informasi mengenai tema, melakukan wawancara mendalam
ataupun melakukan observasi dengan terjun langsung ke lingkungan informan. Langkah
selanjutnya adalah transkrip data, yaitu merubah data dari berbagai macam ke dalam
bentuk tulisan/catatan lapangan maupun bukti wawancara lain seperti rekaman atau
foto. Lalu yang dilakukan poneliti selanjutnya adalah memberikan koding, untuk
mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data, peneliti memberikan kode
pada aspek tertentu, yaitu:
a. Kode Q1, 2, 3, dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan.
b. Kode I1, 2, 3 dan seterusnya menandakan daftar urutan Informan.
Langkah selanjutnya adalah melakukan kategorisasi data/mengelompokkan
data, mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep kunci dalam
satu besaran yang kita namakan kategori.. Langkah yang terakhir adalah penarikan
kesimpulan (verification) setelah data bersifat jenuh, artinya telah ada pengulangan
informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan jawaban atas masalah penelitian.
Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap implementasi program
terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
di Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Analisa yang akan dilakukan
dalam penelitian ini menggunakan beberapa ketegori dengan beberapa indikator yang
dianggap sesuai dengan masalah penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan
sebelumnya.
4.2.2. Informan Penelitian
Penelitian mengenai implementasi program terpadu Peningkatan Peranan
Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Cikerai
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, penentu informannya berdasarkan peran dan fungsi
informan tersebut yang berkaitan dengan P2WKSS tersebut. Adapun informan dalam
penelitian ini berjumlah 25 orang, di antaranya yaitu dapat di lihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 4.3: Daftar Informan
N
No.
Kode
Informan
Nama Informan Keterangan
Pengurus
1
1
I 1-1
Hj. Sri Yuliantini
S.Pd MM
Sekretaris BKBPP (Badan
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan) Kota
Cilegon
2
2
I 1-2
Dina Losiana SH
Pegawai BKBPP (Badan
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan)Kota
Cilegon
Pelaksana
3
3
I 1-3
Dudus Sujadi
Maman S.Sos
Kepala Bidang Pelatihan dan
Penempatan Kerja Dinas Tenaga
Kerja Kota Cilegon
4
4
I 1-4
Endang Hanafi
Kepala Bidang Pertanian Dinas
Pertanian dan Kelautan Kota
Cilegon
5
5
I 1-5
Igag Wirawati
Kepala Bidang Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon
6
6
I 1-6
Mariati
Kasie Pelatihan Produktivitas
Dinas Tenaga Kerja Kota
Cilegon
Pendamping
7
7
I 2-1
Lina Komalasari
Camat Kecamatan Cibeber
8
8
I 2-2
Entin S
Ibu Lurah Kelurahan Cikerai dan
sebagai Ketua TP. PKK
Kelurahan Cikerai
9
9
I 2-2-1
Furqon
Pegawai Kelurahan
Cikerai
Tokoh
Masyarakat
1
10
I 3-1
Mad Aliudin
Ketua RW.02
Link.Kandang Sapi
1
11
I 3-2
Muhsin
KetuaRT.05/02
Link.Sabidongko
1
12
I 3-3
Waseh
Ketua RT.11/04
Link.Kampok
13
1 3-4
Ust. Rusdi
Tokoh Masyarakat
Kel.Cikerai
Masyarakat
KK
(Kepala
Keluarga)
Binaan
1
14
I 4-1
Oti Rahmawati
Masyarakat KK Binaan dari
Link. PenakodanRT. 01/01 dan
Sebagai Ketua Posyandu
Kel.Cikerai
1
15
I 4-2
Rubiah
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Pejaten RT. 03/01
1
16
I 4-3
Heryati
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Kampok RT.11/04
1
17
I 4-4
Masturoh
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Pasir Angin RT.09/04
1
18
I4-5
Nurlailah
Masyarakat KK Binaan dri Link.
Pejaten RT.03/01
1
19
I4-6
Mafiroh
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Ciputri RT.04/02
2
20
I 4-7
Mutoharoh
Masyarakat KK Binaan dari
Link. Ciputri RT.04/02
Masyarakat
Bukan
KK (Kepala
Keluarga)
Binaan
2
21
I 5-1
Habibah
Masyarakat Bukan KK
Binaan dari Link. Sabidongko
RT.05/02
2
22
I 5-2
Yati
Masyarakat Bukan KK Binaan
dari Link. Kandang Sapi
RT.06/03
2
23
I 5-3
Rosida
Masyarakat Bukan KK Binaan
Link. Sabidongko RT.05/02
2
24
I 5-4
Samyati
Masyarakat Bukan KK Binaan
Link. Pasir Angin RT.09/04
2
25
I 5-5
Duriah
Masyarakat Bukan KK Binaan
Link. Kandang Sapi RT.06/03
Sumber : Peneliti Tahun 2013
4.3. Deskripsi Hasil Penelitian
4.3.1. Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju
Kelarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Cikerai Kecamatan
Cibeber Kota Cilegon
Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera (P2WKSS) adalah Program peningkatan peranan masyarakat yang
mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi
dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna
mencapai tingkat hidup yang berkualitas. Tujuan khusus dari program terpadu P2WKSS
adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam usaha ekonomi
produktif, meningkatkan status pendidikan masyarakat, meningkatkan parsipasi
masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pembangunan.
Setiap program pemerintah memiliki kendala dalam pelaksanaannnya, begitu
juga program terpadu P2WKSS. Di Kota Cilegon program terpadu P2WKSS ini
berlangsung sejak tahun 2009. Adapun penentuan daerah binaan dari program ini
dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan pengesahan melalui SK (Surat Keputusan)
Walikota. Dari tahun 2009 hingga tahun 2013, pelaksanaan dari program terpadu
P2WKSS selalu menemukan permasalahan mulai dari sosialisasi program itu sendiri,
pelaksana, jadwal, koordinasi, dan lain-lain. Tahun ini, program terpadu P2WKSS di
sedang berlangsung di Kelurahan Cikerai dan Bulakan yaitu di Kecamatan Cibeber
Kota Cilegon.
Untuk mengetahui bagaimana implementasi program terpadu Peningkatan
Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) khususnya di
Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, mengikuti 3 (tiga) pilar penilaian
dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O‟Jones (Harahap, 2004 :
15). Tiga pilar penilaian dari implementasi program tersebut yaitu organisasi,
interpretasi, dan penerapan.
4.3.1.1 Organisasi
Setiap program, pasti ada yang menaungi dan tim pelaksana yang mengatur
jalannya program tersebut, begitu juga dengan program terpadu P2WKSS yang dalam
pelaksanakan tentu terorganisir dalam suatu organisasi khususnya pemerintah. Setiap
organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang
berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta
didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Namun dalam hal ini, program terpadu
P2WKSS bukanlah sebagai suatu organisasi tapi melainkan program kegiatan yang ada
di Badan pemerintahan yaitu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat (BKBPP) dan dinaungi oleh Menteri Negara Pemberdayaan Masyarakat
Republik Indonesia. Senada dengan yang disampaikan oleh Staff BKBPP (I1-2),
“P2WKSS bukan suatu organisasi tetapi merupakan program yang ada di BKBPP”.
(wawancara/20 Juni 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa program terpadu P2WKSS di
Kota Cilegon adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Adapun yang menjadi tim pelaksana dari
program terpadu P2WKSS tersebut yaitu dari Bidang Keadilan dan Kesetaraan Gender
(KKG) khususnya pada sub bidang Bina Lembaga Organisasi Perempuan (BLOP) yang
bekerja sama dengan instansi yang ada di Kota Cilegon.
Mengenai tim pelaksana, Sekretaris BKBPP (I1-1) menyatakan,
“SK (Surat Keputusan) tim ada. P2WKSS ini kan bukan rutin. Karena setiap
tahun kan di sini, setiap tahun di sini.”(wawancara/8 Juli 2013/pukul
09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat ketahui bahwa program terpadu
P2WKSS adalah program pemerintah yang dijalankan oleh Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPP) dengan pelaksanaan mengacu pada SK (Surat
Keputusan) dari Walikota. Program terpadu P2WKSS juga bukan program yang
dilakukan secara rutin dalam satu lokasi, tetapi beberapa lokasi di tiap tahunnnya.
Seperti pada tahun lalu di tahun 2012 program terpadu P2WKSS dilaksanakan di
Kecamatan Jombang yaitu di Kelurahan Jombang Wetan dan Masigit, sedangkan tahun
ini dilaksanakan di Kecamatan Cibeber Kelurahan Cikerai dan Bulakan. Program
terpadu P2WKSS dilaksanakan oleh BKBPP yaitu Bidang Keadilan dan Kesetaraan
Gender. Seperti yang diutarakan oleh Staff BKBPP (I1-2),
“Program yang memang berasal dari BKBPP, khususnya Bidang Keadilan
dan Kesetaraan Gender wabil khusus di sub bidang Bina Lembaga Organisasi
Masyarakat (BLOP)”.(wawancara/20 Juni 2013/pukul 13.20/wawancara
tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program terpadu
P2WKSS berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh BKBPP dengan pelaksana
intinya yaitu sub bidang Bina Lembaga Organisasi Perempuan (BLOP).
Dalam suatu program tentunya ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam
menjalankan kegiatan yang ada di program tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Kabid
Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker Kota Cilegon, (I1-3),
“Disanakan sudah ada timnya. Jadi bisa di lihat anggotanya siapa, ketuanya
siapa. Ada semua untuk pelaksanaan tingkat Kota yang melibatkan dan
didukung oleh sub-sub sistimnya yaitu SKPD.” (wawancara/17 Juni
2013/pukul 09.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota
Cilegon).
Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa dalam program terpadu
P2WKSS sudah ada tim pelaksananya. Sehingga dengan adanya tim tersebut, dapat
dikataui pula anggota yang terlibat dalam program. Adapun dalam keanggotaannya,
program terpadu P2WKSS ini didukung dengan adanya partisipasi dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kota Cilegon.
Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon,
didapatkan bahwa program terpadu P2WKSS Kota Cilegon yang bertanggung jawab
yaitu Walikota Cilegon, Ketua Pokja (Kelompok Kerja) yaitu Wakil Walikota Kota
Cilegon, Wakil Ketua yaitu Ketua TP. PKK Kota Cilegon, Ketua Pelaksana yaitu
Kepala BKBPP Kota Cilegon, Sekteraris yaitu Kepala Bidang Kesetaraan dan Keadilan
Gender pada BKBPP Kota Cilegon. Sedangkan untuk anggota dari Pokja, terbagi
menjadi beberapa bidang yaitu :
a. Anggota Pokja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penyuluhan :
1. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota
Cilegon sebagai Koordinator
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga dan Lembaga Sosial pada Dinas
Sosial Kota Cilegon
3. Kepala Bidang Pelayanan Keluarga Berencana pada BKBPP Kota
Cilegon
4. Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Cilegon
5. Wakil Ketua I PKK Kota Cilegon
6. Kepala Kantor Kementerian Departemen Agama Kota Cilegon
b. Anggota Pokja Bidang Pengendalian Sumbar Daya Manusia :
1. Unsur Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas
Pendidikan Kota Cilegon sebagai Koordinator
2. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Anak pada BKBPP Kota
Cilegon
3. Kepala Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender pada BKBPP Kota
Cilegon
4. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja Kota Cilegon
5. Wakil Ketua II PKK Kota Cilegon.
c. Anggota Pokja Bidang Usaha Ekonomi Produktif :
1. Kepala Bidang Perekonomian pada BAPPEDA Kota Cilegon sebagai
Koordinator
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada BPMKP Kota Cilegon
3. Kepala Bidang Pembiayaan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Cilegon
4. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kelautan Kota
Cilegon
5. Kepala Bidang Bina Keluarga Sejahtera pada BKBPP Kota Cilegon
6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon
7. Wakil Ketua III PKK Kota Cilegon
d. Anggota Pokja Bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah :
1. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon
sebagai Koordinator
2. Kepala Bidang Prasarana Kota pada Dinas Tata Kota Kota Cilegon
3. Kepala Bidang Kesetaraan dan Keadilan Gender pada BKBPP Kota
Cilegon
4. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup
Kota Cilegon
5. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kota Cilegon
6. Wakil Ketua IV PKK Kota Cilegon
Keterangan mengenai anggota Pokja ( Kelompok Kerja) tersebut, diketahui
bahwa di setiap Dinas memiliki penanggung jawab sendiri. Seperti yang dinyatakan
Sekretaris BKBPP (I1-1), “Yang bertanggung jawab itu Ketua BKBPP”. (wawancara/8
Juli 2013/pukul 9.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam pelaksanaan program
terpadu P2WKSS di Kota Cilegon yang menjadi ketua pelaksana program adalah Ketua
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). Karena pelaksana
inti dari program ini adalah BKBPP.
Senada dengan Kabid Pertanian Disperla Endang Hanfi (I1-4) juga menyatakan,
“Kalau di Disperla ini Kepala Dinas diaplikasikan pada bidang masing-
masing seksi bina usaha dan pengembangan pertanian, seksi produksi dari
bidang pertenakan dan perikanan.” (wawancara/12 Juni 2013/pukul
09.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa di setiap Dinas/Instansi
yang menjadi penanggung jawab atas kegiatan yaitu Kepala Dinas. Selain itu, di setiap
instansi juga terdapat sub-sub atau unit/unit pelaksana yang ditugaskan untuk
mengerjakan bidang tertentu sesuai dengan tupoksinya. Sehingga untuk kegiatan
khususnya pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai lebih diserahkan pada
masing-masing seksi/bodang yang ada di Dinas Pertanian dan Kelautan.
Namun dalam hal ini, ada beberapa pihak yang tidak mengetahui siap yang
bertanggung jawab penuh pada kegiatan di program terpadu P2WKSS. Seperti yang
dinyatakan oleh Kabid Catatan Sipil (I1-5) yang menyatakan
“Untuk P2WKSS siapa yang bertanggung jawab penuh itu lebih mengerti dari
pihak BKBPP. Kalau dari DKCS sendiri yang bertanggung jawab Bapak
Kepala Dinas.” (wawancara/25 Juni 2013/pukul 15.10/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa walaupun Dinas/Instansi
telah berpartisipasi dalam pelaksanaan program terpadu P2WKSS namun masih belum
mengetahui dan memahami dari program terpadu P2WKSS tersebut.
Senada dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Kasie Pelatihan Produktivitas
Disnaker Kota Cilegon (I1-6), “Yang bertanggung jawab dari pihak BKBPP”.
(wawancara/17 Juni 2013/pukul 10.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kurangnya pemahaman anggota
atau Dinas terkait mengenai program yang dilaksanakan sendiri karena masih adanya
pihak yang tidak mengetahui siapa yang memiliki tanggung jawab penuh pada program
yang dilaksanakan khususnya program terpadu P2WKSS. Bahkan ada kesan yang
memperlihatkan hal tersebut bukan urusan dari informan, melainkan dari pihak BKBPP
sepenuhnya.
Di dalam kepengurusan program terpadu P2WKSS, terdapat banyaknya jumlah
pengurus dan pelaksana di program terpadu P2WKSS. Seperti yang dinyatakan oleh
Sekretaris BKBPP (I1-1), “Pengurus P2WKSS itu banyak. Ada di SK-
nya”.(wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
BKBPP Kota Cilegon). Hal itu di pertegas dengan pernyataan dari Staff BKBPP (I1-2),
“Banyak. Dari BKBPP dan SKPD lainnya.” (wawancara/20 Juni 2013/pukul
13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa banyaknya pengurus/pelaksana
pada program terpadu P2WKSS yang terdiri dari BKBPP selaku tim yang termasuk
sebagai badan yang bertanggung jawab pada program dan Dinas/Instansi yang ada di
Kota Cilegon.
Banyaknya jumlah pengurus dan pelaksana program terpadu P2WKSS, tidak
tidak memiliki pengaruh besar terhadap baiknya pelaksanaan program. Yang menjadi
hal terpenting adalah kemampuan dari pengurus dan pelaksana program tersebut.
Karena dengan baiknya kemampuan maka pelaksanaan program akan menjadi baik
pula. Untuk mengetahui penilaian mengenai kemampuan dari pengurus dan pelaksana
program terpadu P2WKSS ini, peneliti menanyakan kepada informan terkait
kemampuan pengurus dan pelaksana prorgam terpadu P2WKSS.
Menurut Camat Cibeber (I2-1) mengenai kemampuan pengurus dan pelaksana
program terpadu P2WKSS menyatakan,
“Sudah baik dalam memberikan bantuan untuk warga Kelurahan yang
menerima bantuan program P2WKSS. Yang perlu ditingkatkan sosialisasi dan
koordinasinya agar hasil lebih optimal.” (wawancara/28 Juni 2013/pukul
09.00/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Cibeber).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kemampuan dari pengurus dan
pelaksana program terpadu P2WKSS sudah baik sesuai dengan tupoksinya. Namun
yang menjadi kekurangan yaitu sosialisasi. Karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak
BKBPP dilaksanakan terlalu mendekati dengan pelaksanaan kegiatan program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai yaitu dilakukan pada bulan Maret 2013.
Senada dengan pernyataan Camat Cibeber, baiknya kemampuan dari pengurus
dan pelaksana program terpadu P2WKSS juga disampaikan oleh tokoh masyarakat
Kelurahan Cikerai (I3-4),
“Baik-baik saja. Tidak ada yang macam-macam. Paling itukumpulan di
Kelurahan. Tapi Bapak tidak ikut-ikutan, paling anak-anak Bapak yang ikut.
Ikut ngejahit.” (wawancara/7 Juli 2013/pukul 16.30/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Ust. Rusdi di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa tidak semua warga Kelurahan
Cikerai yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan program P2WKSS karena merasa hal itu
tidak ada kaitannya dengan dirinya.
Pengurus dan pelaksana kegiatan program harus juga bisa memberikan
pengaruh yag positif terhadap masyarakat yang di bina. Sehingga apa yang dibinakan
menjadi sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti halnya yang
dinyatakan oleh pihak Kelurahan (I2-2), “Memberikan pengaruhnya dapat diterima di
masyarakat.” (wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai). Selain Ibu Lurah, pihak Kelurahan lainnya yaitu
pegawai Kelurahan (I2-2-1) menyatakan, “Namanya dari Dinas pasti punya
kemampuanlah.” (wawancara/4 Juli 2013/pukul 14.05/wawancara tersebut dilakukan
di Kantor Kelurahan Cikerai).
Dari semua pernyataantersebut diketahui bahwa sebagai pengurus dan
pelaksana kegiatan, pengurus dan pelaksana program terpadu P2WKSS telah memiliki
kemampuan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing pengurus dan pelaksana.
Namun di samping itu, ada beberapa informan yang menyatakan ketidaktahuan
terhadap pengurus dan pelaksana kegiatan program terpadu P2WKSS yang selama ini
sudah turun ke wilayah Kelurahan untuk melakukan berbagai kegiatan. Seperti yang
disampaikan (I3-1),
“Dereng pernah kepetuk, dados boten uning( = Belum pernah ketemu, jadi
tidak tahu )’’. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 14.00/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Mad Aliudin di Link. Kandang Sapi Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa di Kelurahan Cikerai
masih ada yang belum mengetahui program terpadu P2WKSS.
Senada dengan Mad Aliudin, Ketua RT.05/02 Link. Sabidongko (I3-2) yang
menyatakan,
“Boten uning ( = Tidak tahu)”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul
14.30/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Muhsin di Link. Sabidongko
Kelurahan Cikerai).
Hasil wawancaratersebut menyatakan ketidaktahuannya mengenai pengurus
dan pelaksana kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai.Hal serupa juga
dinyatakan oleh (I3-3) yang menyatakan,
“Bapaknya sajatidak pernah kumpulan. Tidak tahu.” (wawancara/8 Juli
2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Waseh di Link.
Kampok Kelurahan Cikerai).
Dari wawancara di atas, diketahui bahwa masyarakat yang tidak mengetahui
adanya program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai karena masyarakat tersebut
tidak ikut kumpul warga yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Cikerai.
Ketidaktahuan informan-informan tersebut memperlihatkan bahwa walaupun
Program terpadu P2WKSS sudah berlangsung di Kelurahan Cikerai, namun
keberadaannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak paham
dengan apa yang dimaksud program terpadu P2WKSS dan apa saja yang menjadi
kegiatan-kegiatan dari program terpadu P2WKSS. Dengan hal tersebut, peneliti
mencoba menanyakan apa yang di maksud dan apa yang diketahui mengenai program
terpadu P2WKSS kepada informan-informan yang di tuju. Sekretaris BKBPP (I1-1)
menyatakan.
“P2WKSS adalah Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kepanjangan dari P2WKSS
adalah Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera. Senada
dengan Sekretaris BKBPP, masyarakat KK Binaan (I4-6) dan (I4-7) yang sama-sama
menyatakan,
“Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera”.
(wawancara/6 Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan
Kediaman Mutoharoh di Link. Pejaten Kelurahan Cikerai)
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa masyarakat yang mengikuti dan
menjadi peserta yaitu masyarakat KK Binaan tahu dan paham dengan kepanjangan dari
P2WKSS, program yang masyarakat KK Binaan ikuti.
Setiap program, tentunya memiliki tujuan dan sasaran tersendiri. Program
terpadu P2WKSS memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umumnya yaitu
meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan
keluarga berkualitas. Sedangkan tujuan khususnya yaitu meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dalam usaha ekonomi produktif, meningkatkan status
pendidikan masyarakat, meningkatkan status kesehatan masyarakat, meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, serta menigkatkan peran
aktif masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Sasaran dari program terpadu
P2WKSS ini adalah masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan/atau
yang masuk dalam kategori keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera tahap I,
menurut hasil pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN/BKBPP.
Dari tujuan-tujuan tersebut, disimpulkan oleh pernyataan dari Staff BKBPP (I1-
2) yang menyatakan Program terpadu P2WKS adalah
“Program yang ditujukan bagi peningkatan SDM perempuan untuk dapat
lebih berperan dan lebih memiliki kapabilitas terutama dalam mewujudkan
keluarga sehat sejahtera”. (wawancara/20 Juni 2013/pukul 13.20/wawancara
tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program terpadu
P2WKSS bertujuan untuk meningkatkan SDM masyarakat agar dapat lebih berperan
dan lebih memiliki kapabilitas dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera. Sehingga
keluarga yang dulu tidak mengetahui bagaimana cara menciptakan keluarga sehat dan
sejahtera, dengan mengikuti program terpadu P2WKSS menjadi tahu dan paham.
Hal itu juga disampaikan oleh Wakil Walikota Cilegon dalam acara evaluasi
program terpadu P2WKSS tahun 2013 di Kelurahan Cikerai dan Kelurahan Bulakan
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon. Acara tersebut dilaksanakan pada hari jumat tanggal
25 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh pihak, diantaranya yaitu tim penilai program
P2WKSS dari Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa (BPPMD),
Kepala BAPPEDA Kota Cilegon Ibu Ati Marliati, Kepala BKBPP Ibu Nur Fatmah,
Camat Kecamatan Cibeber Ibu Lina Komalasari, Wakil Ketua PKK Kota Cilegon Ibu
Lili Muflihah, Lurah Cikerai Bapak Astari, Sekmat Cibeber Bapak Habib, serta pejabat
Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon yang berlokasi di Aula
Kantor Kelurahan Cikerai. Wakil Walikota Cilegon tersebut menyampaikan bahwa
program yang ditujukan bagi peningkatan Sumbar Daya Manusia (SDM) perempuan
untuk dapat lebih berperan dan lebih memiliki kapabilitas terutama dalam mewujudkan
keluarga sehat sejahtera.
Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tujuan dari program terpadu P2WKS,
Kabid Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker Kota Cilegon, (I1-3) menyatakan,
“P2WKSS bertitik berat pada NKKBS (Norma, Keluarga, Kecil, Bahagia,
Sejahtera). Tujuannya mengembangkan NKKBS itu. Bagaimana kita bisa
bahagia sejahtera, duit dari menjahit sedikit. Seperak dua perak, anaknya
banyak yang di urus gimana bisa bahagia-bahagia. Makannya dua anak
cukup. Jadi itu, mengenai keluarga berencana. Dengan adanya P2WKSS ini
yang tadinya kerja suaminya saja, penghasilan kurang. Nah, isterinya ikut di
latih jahit, dilatih usaha mandiri. Dia bikin es, bikin ager untuk di jual, bikin
goreng-gorengan di jual, penghasilannya kan tidak seberapa tidak sampai
milyaran, paling seribu dua ribu. Tapi kalau tidak NKKBS, keluarganya
banyak ya banyak juga yang dikasih makan. Jadi goal dari P2WKSS adalah
NKKBS, bagaimana menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera. Apapun
yang ada di P2WKSS kalau belum menciptakan, menumbuhkembangkan
NKKBS, ya tidak sejahtera-sejahtera. Bagimana bisa sejahtera, pendapatan
tidak seberapa tapi anaknya 12.”(wawancara/17 Juni 2013/pukul
09.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, di ketahui bahwa tujuan lain dari program
terpadu P2WKSS adalah mengambangkan NKKBS yaitu Norma, Keluarga, Kecil,
Bahagia, dan Sejahtera pada masyarakat. Pengembangan NKKBS dimulai dengan
membuka kesadaran masyarakat mengenai pentingnya KB ( Keluarga Berencana ),
karena walaupun masyarakat terutama masyarakat bisa mendapatkan penghasilan
sendiri tapi kalau memiliki anak banyak, tetap saja pengahasilan tersebut tidak
mencukupi. Oleh karenanya, dalam mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera itu
dimulai dari kesadaran ber-KB.
Seperti yang diulas sebelumnya, yang menjadi sasaran program terpadu
P2WKSS adalah masyarakat. Hal itu sebabkan karena faktor budaya di negara ini yang
menganut jalur kebapakan, yaitu dimana sering memposisikan kaum laki-laki pada
kondisi superior di atas kaum masyarakat sehingga menjadikan kaum masyarakat
memiliki ruang gerak yang terbatasi seperti konsentrasi pelayanan dasar pendidikan dan
kesehatan yang terbatas, kesempatan berusaha yang terbatas, dan eksistensi pada
pranata sosial juga terbatas. Oleh karena itu, program terpadu P2WKSS sangatlah bagus
untuk dilaksanakan di negara ini. Khususnya di wilayah pedesaan yang masih kental
dengan anutan kebapakan tersebut. Sehingga muncul pernyataan yang dinyatakan oleh
salah satu masyarakat KK Binaan dari Kelurahan Cikerai (I4-2) yang menyatakan bahwa
program terpadu P2WKSS adalah :
“Program yang memberdayakan wanita supaya setara dengan laki-laki”.
(wawancara/6 Juli 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Rubiah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tujuan lain dari program terpadu
P2WKSS ini yaitu memberdayaan wanita supaya wanita lebih setara dengan laki-laki.
Setara disini maksudnya yaitu dalam segi peran pembangunan. Jadi wanita bukan hanya
sebagai objek, tapi juga sebagai subjek dari pembangunan.
Program terpadu P2WKSS berlangsung di Kota Cilegon dari tahun 2009 yang
pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (DKCS), Dinas Pertanian dan Kelautan (Disperla), Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker), dan Dinas-dinas lainnya yang ada di Kota Cilegon. Lamanya program
terpadu P2WKSS di Kota Cilegon seharusnya instansi-instansi yang terlibat mengetahui
dan paham mengenai program terpadu P2WKSS. Namun kenyataannya, ada informan
yang berasal dari intansi pemerintah yang ikut mendukung dalam pelaksanakan program
terpadu P2WKSS yaitu dengan mengadakan kegiatan dari instansi tersebut dalam
program terpadu P2WKSS tidak mengetahui apa program terpadu P2WKSS. Seperti
Kabid Pertanian Disperla (I1-4) yang menyatakan P2WKSS yaitu
“Peranan masyarakat keluarga menuju masyarakat sejahtera”.
(wawancara/12 Juni 2013/pukul 09.30/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor Disperla Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa walaupun instansi terkait
dalam program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon, namun tidak semua instansi
mengetahui maksud dari program P2WKSS tersebut.
Bahkan ada informan yang melimpahkan jawabannya kepada pihak lain yaitu
BKBPP selaku Badan yang mengurusi program terpadu P2WKSS. Informan tersebut
adalah Kasie Pelatihan Produktivitas dari Disnaker Kota Cilegon (I1-6) yang
menyatakan,
“Tanya saja langsung ke BKBPP yang lebih paham dan pasti tahu. Kan
BKBPP yang megurusi P2WKSS”. (wawancara/17 Juni 2013/pukul
10.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Dinas terkait dalam program
terpadu P2WKSS yang lebih mengetahui dan paham tentang program terpadu P2WKSS
di Kota Cilegon adalah BKBPP. Karena memang BKBPP adalah Instansi yang
melaksanakan dan mengurusi program dari awal hingga akhir kegiatan.
Hal serupa juga dinyatakan oleh Kabag Catatan Sipil (I1-5) yang menyatakan,
“Kalau masalah P2WKSS dan pengen tahu secara jelas tanyakan saja pada
pihak BKBPP. Karena kita cuma ikut berpartisipasi menyumbang kegiatan
saja, seperti sosialisasi pembuatan akta kelahiran, gimana bikin akta,
persyatannya bagaimana, pokoknya berhubungan dengan bidang catatan sipil
khususnya akta kelahiran. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan
masyarakat Desa tidak memiliki akta kelahiran. Anggapan mereka akta tidak
penting. Padahal akta itu penting sekali, berguna sampai akhir hayat.
Makanya kita ikut serta di P2WKSS ini. Supaya masyarakat awan lebih paham
masalah dokumen kependudukan”. (wawancara/25 Juni 2013/pukul
15.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa yang lebih paham tentang
program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon adalah BKBPP. Instanasi yang lainnya
hanya ikut berpartisipasi dengan menyumbang kegiatan dari instansi tersebut ke daerah
binaan P2WKSS, seperti dari Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil (DKCS) yang
mempunyai kegiatan sosialisasi dan pembuatan akta kelahiran gratis untuk daerah
binaan termasuk Kelurahan Cikerai.
Ketidaktahuan mengenai program terpadu P2WKSS bukan hanya di instansi
yang terlibat, Pejabat Desa di Keluhan Cikerai juga banyak yang tidak mengetahui.
Seperti Ketua RW.02 Link. Kandang Sapi (I3-1) yang menyatakan,
“P2WKSS sing pundi niku? Seuning kule emang lagi wenten program
pemerintah, Cuma boten uning kasih programe nape. Taken saos ning wong
kelurahan. Soale mun masalah program pemerintah biasane langsung ning
kelurahan ( = P2WKSS yang mana itu? Setahu saya emang lagi ada program
pemerintah,cuma tidak tahu nama programnya apa. Tanya saja ke orang
Kelurahan. Soalnya kalau masalah program pemerintah biasanya langsung ke
Kelurahan)”. (wawancara/8Juli 2013/pukul 14.00/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Mad Aliudin di Link. Kandang SapiKelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat masyarakat yang
tidak mengetahui adanya program terpadu P2WKSS dilingkungannya. Karena menurut
informan, kalau mengenai adanya program-program pemerintah langsung berkaitan
dengan Kelurahan, termasuk program terpadu P2WKSS. Jadi yang lebih paham adalah
orang-orang Kelurahan Cikerai.
Senada dengan Mad Aliudin, Ketua RT.05/02 Link. Sabidongko (I3-2)
menyatakan,
“Boten uning. Coba be taken ning wong kelurahan atau kader sing biase milet
kumpulan. Pernah wenten wong kumpulan ngomongi program-program koten,
Cuma kule boten rawuh. Jadi Bapak boten uning nape-nape masalah niku ( =
Tidak tahu. Coba tanya saja ke orang Kelurahan atau kader yang biasa ikut
kumpulan. Pernah ada orang kumpulan ngomongin program-program gitu,
Cuma saya tidak datang. Jadi Bapak tidak tahu apa-apa masalah itu)”.
(wawancara/8Juli 2013/pukul 14.30/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Muhsin di Link. SabidongkoKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa terdapat masyarakat yang pasif
yaitu yang tidak pernah mengikuti kegiatan dilingkungannnya seperti rapat atau
kumpulan. Sehingga masyarakat tidak mengataui ada kegiatan apa dilingkungannya
sendiri.
Ketidaktahuan mengenai program terpadu P2WKSS juga terjadi di masyarakat
KK Binaan di Kelurahan Cikerai. Padahal sebagai KK Binaan yang sebagai masyarakat
kegiatan seharusnya sangat mengetahui apa itu progran terpadu P2WKSS. Karena
mereka selalu hadir dalam pembinaan dan sosialisasi yang berpusat di Kelurahan
Cikerai. Contohnya masyarakat KK Binaan yang tidak mengetahui kepanjangan dari
P2WKSS. Padahal disetiap pembinaan masyarakat mendapatkan tas yang bertuliskan
kepanjangan dari P2WKSS. Seperti dengan masyarakat KK Binaan (I4-3) yang
menyatakan kepanjangan dari P2WKSS yaitu,
“Peningkatan peran wanita menuju sehat dan kesejahteraan”.
(wawancara/7Juli 2013/pukul 17.00/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Heryati di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa walaupun masyarakat KK
Binaan sudah mengikuti kegiatan dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai,
tapi pengetahuan mengenai program yang diikuti kurang. Sehingga untuk menyebutkan
kepanjangan dari P2WKSS saja masyarakat KK Binaan masih tidak bisa.
Senada, (I4-4) juga menyatakan kepanjagan P2WKSS yaitu,
“Peningkatan peranan wanita kesehatan dan kesejahteraan”.
(wawancara/6Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan
Kediaman Masturoh di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa bukan hanya I4-3yang salah
menyebutkan kepanjangan dari P2WKSS tapi ada juga masyarakat KK Binaan yang
lainnya. Hal itu dikarenakan masyarakat KK Binaan hanya mengikuti kegiatannya saja
tanpa mengetahui kegiatan yang diikuti tersebut dari program apa dan dari mana saja
tim pelaksananya. Masyarakat hanya mengetahui program yang ada di lingkungannya
adalah program pemerintah.
Bahkan ada KK Binaan yang sama sekali tidak mengetahui apa itu P2WKSS.
Seperti yang dinyatakan (I4-5) :
“Ore weruh, ore kelingan ( = Tidak tahu, lupa)”. (wawancara/6Juli
2013/pukul 15.40/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Nurlailah di
Kelurahan Cikerai).
Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa walaupun masyarakat mengikuti
kegiatan yang ada pada program terpadu P2WKSS seperti mengiktui pelatihan dan
pembinaan, namun masyarakat tidak paham mengenai program tersebut. Karena
masyarakat hanya datang, duduk, melihat dan mendengar. Padahal dalam kegiatan
pembinaan dan kegiatan pelatihan disediakan alat tulis, yang berguna untuk mencatat
apa saja yang perlu dicatat sehingga masyarakat bisa lebih paham mengenai apa yang
mereka ikuti. Namun, kenyataannyya apa yang disediakan tidak dimanfaatkan dengan
baik oleh masyarakat. Terbukti dengan ketidaktahuan masyarakat KK Binaan mengenai
kepanjangan P2WKSS karena lupa. Hal itu disebabkan karena masyarakat KK Binaan
tidak berinisiatif untuk mencatat apa saja yang ada di kegiatan dalam program terpadu
P2WKSS.
Program terpadu P2WKSS sering di pahami oleh banyak masyarakat sebagai
program yang mengurusi masyarakat masalah KB (Keluarga Berencana), posyandu dan
PKK (Penggerak Kesejahteraan Keluarga). Sehingga masyarakat merasa program
tersebut bukan untuk masyarakat luas tapi melainkan Kader. Salah satu yang
menyatakan hal tersebut adalah Ketua RT.11/04 Link. Kampok (I3-3) yang menyatakan :
“P2WKSS iku sing masalah posyandu kaen ya? Bapak ore weruh. Cobe takon
be ning kader atawe ning wong kelurahan ( = P2WKSS itu yang masalah
posyandu itu ya? Bapak tidak tahu. Coba tanya saja ke kader atau ke orang
Kelurahan)”. (wawancara/8Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Waseh di Link. KampokKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa di Kelurahan Cikerai masih ada
anggapan bahwa apapun yang berurusan dengan program pemerintah adalah urusan
Kader atau Kelurahan. Hal itu karena sosialisasi ke masyarakat mengenai program-
program pemerintah termasuk P2WKSS tidak merata. Sehingga masih ada masyarakat
yang menanggap bahwa program adalah urusan Kelurahan. Tidak meratanya sosialisasi
juga terlihat dengan adanya pernyataan yang menyatakan bahwa P2WKSS adalah
masalah posyandu. Padahal P2WKSS bukan hanya berkaitan dengan posyandu, tapi
lebih berkaitan dengan pemberdayaan perempuan yaitu dengan adanya pelatihan-
pelatihan seperti menjahit, keterampilan tangan, tata boga, tata rias, dan pembinaan-
pembinaan.
Selain itu,di Kelurahan Cikerai ada juga yang memahami program terpadu
P2WKSS adalah program yang berasal dari pemerintah tanpa mengetahui program apa
dan apa saja kegiatan yang ada pada program terpadu P2WKSS. Seperti halnya tokoh
masyarakat Kelurahan Cikerai (I3-4) yang menyatakan :
“Itu program pemerintah, kalau program pemerintah semua juga baik, semua
bermanfaat. Cuma kalau yang peripun-peripune Bapak boten uning . taken
saos ning RT atauwong Kelurahan ( = Itu program pemerintah, kalau program
pemerintah semua juga baik, semua bermanfaat. Cuma kalau yang gimana-
gimananya bapak tidak tahu. Tanya saja ke RT atau orang Kelurahan)”.
(wawancara/7Juli 2013/pukul 16.30/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Ust. Rusdi diKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa apapun program pemerintah
mempunyai manfaat kepada masyarakat. Termasuk program terpadu P2WKSS yang
bermanfaat untuk masyarakat di Kelurahan Cikerai.
Masyarakat KK Binaan (I4-1) menyatakan,
“P2WKSS adalah programnya pemerintah untuk peningkatan keluarga saja”.
(wawancara/7Juli 2013/pukul 15.45/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman LurahKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa terdapat masyarakat Kelurahan
Cikerai yang hanya mengetahui bahwa semua program yang ada dilingkungannya
adalah program pemerintah dan setiap program pemerintah mempunyai manfaat yang
baik untuk masyarakat. Informan tersebut tidak mengetahui apa saja nama program
yang ada dilingkungannya, termasuk program terpadu P2WKSS. Hal itu dikarenakan
sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BKBPP tidak merata dan hanya dilakukan di
lingkungan terdekat dengan Kantor Kelurahan. Sehingga masyarakat yang tinggal jauh
dari Kantor Kelurahan tidak mengetahui menganai program tersebut.
Pernyataan-pernyataan di atas memperlihatkan bahwa walaupun program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai sudah ada dari awal tahun 2013, tapi tidak
sedikit yang tidak mengetahui program terpadu P2WKSS. Padahal pernyataan-
pernyataan tersebut berasal dari informan yang memang terlibat dalam kegiatan pada
program terpadu P2WKSS. Untuk mengetahui secara luas mengenai pegetahuan
masyarakat terhadap program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, peneliti mencoba
mencari informan yang tidak berkaitan atau tidak terlibat dalam kegiatan di program
terpadu P2WKSS. Kemudian menanyakan tentang apa yang informan ketahui mengenai
program terpadu P2WKSS dan apa yang menyebabkan tidak mengetahui program
tersebut. Informan pertama yaitu masyarakat bukan KK Binaan (I5-1) yang menyatakan,
“Iku ore weruh jelas. Cuma emang kite pengen milu ning pelatihan menjahit.
Tapi karena kite lagi meteng gede jadine kite ore jadi milu. Kite wis ore
pernah milu kumpulan maing. Pernah milu geh ya gitu be. Arane geh wong
wakeh, wakeh sing gawe anak, wakeh sing ribut, anak-anake pade nangis, jadi
ore weruh ape sing di omongi ( = Itu saya tahu tahu jelas. Cuma emang saya
mau ikut ke pelatihan menjahit, tapi karena saya lagi hamil besar jadinya saya
tidak jadi ikut. Saya juga udah tidak pernah ikut kumpulan lagi. Pernah ikut
juga ya gitu saja. Namanya orang banyak, banyak yang bawa anak, banyak
yang ribut, anak-anaknya nangis, jadi tidak tahu apa yang diomongin)”.
(wawancara/8Juli 2013/pukul 15.25/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman HabibahKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa informan tidak mengikuti
kegiatan yang ada pada program terpadu P2WKSS yang dilaksanakan di Kantor
Kelurahan Cikerai, karena informan sedang mengalami hamil tua. Tapi walaupun
begitu, informan tersebut pernah mengikuti kagiatan sosialisasi di akntor Kelurahan
Cikerai. Namun karena keadaan di sosialisasi tersebut tidak kondusif karena banyak
masyarakat yang membawa anak-anaknya di acara tersebut. Masyarakat lain, termasuk
informan tidak mendengar dan memahami secara jelas apa yang disosialisasikan.
Informan kedua yaitu masyarakat bukan KK Binaan (I5-2) menyatakan,
“Ore weruh mbuh kite. Kitane duwe anak cilik, jadi ore bise ning endi-endi. Iki
be kite tas ngemping, go belanje anak. Mun ore ngemping ulih belanje sing
endi. Lumayan go tambah penghasilan laki. Lamun kite milu-miluan kaye
konon anak kitane lake sing ngurus ( = Tidak tahu saya. Sayanya punya anak
kecil, jadi tidak bisa kemana-kemana. Ini saja saya abis ngemping, buat jajan
anak. Kalautidak ngemping dapet jajan dari mana. Lumayan buat tambahan
penghasilan suami. Kalau saya ikut-ikutan kaya gituan anak saya tidak ada
yang ngurus)”. (wawancara/8Juli 2013/pukul 15.45/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman YatiKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, dikataui bahwa terdapat masyarakat yang acuh
pada lingkungannya. Hal itu dikarenakan masyarakat khususnya informan lebih
mementingkan urusan anak dan perut keluarga. Sehingga untuk urusan selain hal itu,
informan tidak ingin untuk ikut-ikutan.
Informan ketiga, masyarakat bukan KK Binaan (I5-4) menyatakan,
“Mbuh. lake sing ngewarah mun ane acara gituan. Mungkin karne tempat kite
adoh sing kelurahan mboa. Jadi kite ore weruh ape-ape ( = Tidaktahu. Tidak
ada yang ngasih tahu kalau ada acara gituan. Mungkin karena tempat saya
jauh dari kelurahan mungkin. Jadi saya tidaktahu apa-apa”.
(wawancara/8Juli 2013/pukul 16.30/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman RT.05/02 Link. SabidongkoKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang
tidak mengetahui dan merasa tidak ada yang memberi tahu mengenai adanya program
P2WKSS di daerahnya. Sehingga masyarakat banyak yang tidak mengiktui kegiatan
yang ada di program terpadu P2WKSS. Apalahi masyarakat yang berada jauh dari
Kantor Keluarahan Cikerai. Karena yang manjadi pusat adanya keiatan program terpadu
P2WKSS adalah di Kantor Kelurahan Cikarai.
Informan ke empat, masyarakat bukan KK Binaan (I5-5) menyatakan,
“Boten uning. Ibu ning umah bae ore milu-miluan kaye mengkonon ( =
Tidaktahu. Ibu dirumah sajatidak ikut-ikutan kaya gitu)”. (wawancara/8Juli
2013/pukul 17.00/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman
DuriahKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa masih ada masyarakat
khususnya masyarakat di Kelurahan Cikerai yang pasif yaitu tidak pernah mengikuti
kegiatan yang ada dilingkungannya. Informan lebih memilih untuk berdiam diri di
rumah. Hal itu dikarenakan kagiatan tersebut tidak penting untuk diikuti.
Informan ke lima yaitu masyarakat bukan KK Binaan Rosida (I5-3) yang hanya
menyatakan,
“Ore weruh ape-ape kite ( = Saya tidaktahu apa-apa)”. (wawancara/8Juli
2013/pukul 16.00/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman
RosidahKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa di Kelurahan Cikerai masih ada
yang benar-benar tidak mengetahui adanya program terpadu P2WKSS di Keluarahan
Cikerai. Padahal program tersebut sudah dilaksanakan sejak awal tahuun 2013 dan akan
dilaksakan hingga akhir tahun 2013.
Banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak paham mengenai
program terpadu P2WKSS membuat suatu pertanyaan mengenai sebenarnya kegiatan
apa saja yang ada dalam program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai tersebut.
Apakah ada kegiatan sosialisasi atau tidak sehingga masih banyaknya masyarakat yang
belum paham dan tahu mengenai P2WKSS tersebut. Karena di dalam suatu program,
apalagi program dari pemerintah tentunya ada suatu kegiatan khusus untuk sosialisasi
mengenai program tersebut kepada masyarakat secara luas, khususnya masyarakat Desa
Binaan program terpadu P2WKSS yaitu Kelurahan Cikerai.
Dari hasil wawancara mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan pada
program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, Sekretaris BKBPP (I1-1) menyatakan,
“Banyak, lihat saja di data-data yang sudah ada”. (wawancara/8 Juli
2013/pukul 09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota
Cilegon).
Hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa kegiatan yang ada di program
terpadu P2WKSS ada banyak. Seperti yang di bahas pada bab ini sebelumnya, program
terpadu P2WKSS tahun ini yaitu khususnya di Kelurahan Cikerai memiliki banyak
program kegiatan yang berasal dari berbagai instansi pemerintah di Kota Cilegon yaitu
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPP), Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas
Pertanian dan Kelautan (Disperla), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BMKP), Dinas Kebersihan dan
Pertamanan, Dinas Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan,
Kementerian Agama, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota. Dari
instansi-instansi tersebut, beberapa menjadi informan yang telah menyatakan mengenai
kegiatan yang ada di program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai khususnya
program dari masing-masing intansi informan.
Informan pertama yaitu staff BKBPP (I1-2) menyatakan,
“Ada berbagai kegiatan diantaranya :
1. Sosialisasi Kegiatan P2WKSS yang di ikuti oleh 2 Kelurahan yaitu Cikerai
dan Bulakan.
2. Pembinaan
- Bina Keluarga yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remsaja
(BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
- Bina 200 KK Binaan untuk 2 Kelurahan, 100 KK Binaan Keluraha Cikerai
dan 100 KK Binaan Kelurahan Bulakan. Pada KK Binaan ini diadakannya
pelatihan seperti pelatihan Dasa Wisma, Kader, BKB, BKR, dan BKL,
Pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, dan pelatihan
kerajinan. Selain pelatihan ada juga pembinaan kegiatan UKM oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) dan Dinas
Perindustrian, Perdangan dan Koprasi (Disperindagkop), Penyuluhan
Unang-undang Perkawinan oleh Kementerian Agama, dan lain-lain”.
(wawancara/20 Juni 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan inti dari BKBPP adalah
sosialisasi dan pembinaan. Bukan hanya Kelurahan Cikerai, tapi juga Kelurahan
Bulakan. Namun, untuk mengefisien waktu dan tempat. Kegiatan dipusatkan di
Kelurahan Cikerai yaitu di Kantor Kelurahan Cikerai.
Kedua yaitu Kabid Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker Dudus Sujadi
Maman (I1-3) menyatakan, “ Menjahit, terus usaha mandiri, banyak”.
(wawancara/17Juni 2013/pukul 09.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
Disnaker Kota Cilegon). Yang ditegaskan oleh informan ketiga yaitu Kasie Pelatihan
Produktivitas Disnaker (I1-6) dengan menyatakan,
“Kalau dari kita Dinas Tenaga Kerja ada pelatihan menjahit untuk tingkat
mahir. Jadi dikhususkan untuk yang sudah bisa jahit biar lebih mahir lagi”.
(wawancara/17Juni 2013/pukul 10.30/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan dalam program terpadu
P2WKSS, dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon mempunyai kegiatan menjahit khusus
untuk tingkat mahir. Jadi masyarakat yang sudah bisa dasar-dasar menjahit, boleh
mengikuti pelatihan dari Disnaker ini, atau bisa juga masyarakat yang telah mengikuti
kegiatan menjahit tingkat dasar yang dilaksakan oleh pihak BKBPP untuk mengikuti
pelatihan menjahit tingkat mahir dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang
dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Cikerai.
Keempat yaitu Kabid Pertanian Disperla (I1-4) menyatakan,
“Jadi berhubung ini Dinas Pertanian dan Kelautan, ada 3 bidang dan itu
didalamnya (P2WKSS) di dalamnya ada kebun contoh untuk kelompok wanita
tani. Didalam kebun contoh itu ada berbagai macam komoditas pertahanan
pangan, multikultur, peternakan dan perikanan. Kedua juga, dimasalah
P2WKSS ini kita menitikberatkan bahwa perairan yang menjadi masalah. Ini
kita menitikberat pada masalah tabulapot”. (wawancara/12Juni 2013/pukul
09.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disperla Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa kegiatan dari Dinas Pertanian
dan Kelautan (Disperla) untuk program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai adalah
pembuatan kebun contoh atau bisa disebut dengan kebun PKK. Karena untuk
pengelolaannya, ditujukan untuk Kader PKK Kelurahan Cikerai yaitu dengan
diupayakannya kelompok usaha tani yang diharapkan bisa menjadi percontohan untuk
daerah lainnya, guna meningkatkan perekonomian di bidang pertanian.
Kelima yaitu Kabid Catatan Sipil DKCS (I1-5) menyatakan,
“Kemarin banyak, katanya ada pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat.
Kalau dari kami ada sosialisasi tata cara dan persyaratan pencatatan
kelahiran dan pelayanan pencatatan kepandudukan seperti akta kelahiran di
daerah P2WKSS. Karena kami ingin masyarakat memiliki dokumen
kependudukan”. (wawancara/25Juni 2013/pukul 15.10/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa setiap
instansi/Dinas yang turut mendukung program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
mempunyai program kegiatan sendiri. Dari hasil wawancara disebutkan BKBPP
mempunyai kegiatan sosialisasi mengenai program terpadu P2WKSS itu sendiri dan
pembinaan oleh setiap sub bagian yang ada di BKBPP, salah satunya dari sub bagian
Keluarga Sejahtera yang memberikan pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina
Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Dari Dinas Tenaga Kerja
yaitu pelatihan untuk tingkat mahir. Dimana masyarakat yang mengikuti kegiatan
tersebut adalah masyarakat yang telah mengikuti pelatiham menjahit tingkat dasar yang
dilaksanakan oleh pihak BKBPP. Dari Dinas Pertanian dan Kelautan yaitu kebun
contoh dengan menggunakan teknik tabulapot. Sedangkan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil yaitu sosialisasi mengenai dokumen kependudukan dan pelayanan
pembuatan akta kelahiran gratis untuk masyarakat daerah binaan.
Setelah pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai berjalan,
peneliti mencoba menanyakan mengenai bagaimana kegiatan pada program terpadu
P2WKSS yang telah dilakukan selama kurang lebih lima bulan di Kelurahan Cikerai.
Dari pihak Kecamatan, (I2-1) menyatakan,
“Program P2WKSS ini sangat baik, karena peningkatan pemberdayaan wanita
menuju keluarga sehat sejahtera, disini dituntut peran aktif seorang wanita
didalam menjalanan kehidupan sehari-hari baik sebagai ibu rumah tangga
atau seorang wanita yang perpandangan luas ke depan misalnya :
- Berpikir Pola Hidup Sehat
- Bagaimana hidup secara sejahtera itu tercapai
- Bagaimana meningkatkan bidang pendidikan dan lain-lain”.
(wawancara/28 Juni 2013/pukul 09.00/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor Kecamatan Cibeber).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa menurut pihak Kecamatan
khususnya, program terpadu P2WKSS sangat baik. Karena pada program ini,
masyarakat di tuntut untuk lebih berperan aktif dalam menjalankan kehidupannya
sehari-hari khususnya pada perempuan sebagai ibu rumah tangga. Selain itu perempuan
juga bisa lebih berpandangan luas, memiliki pola hidup sehat, dan bagaimana
menghadapi kehidupan masa depan yang baik.
Kegiatan yang telah dilaksanakan memang banyak, dari mulai sosialisasi,
pembinaan, dan lain sebagainya. Namun yang paling melekat dalam benak masyarakat
yaitu pelatihan-pelatihan yang melibatkan wanita yaitu dari masyarakat KK Binaan
yang berjumlah dan ditetapkan sebanyak 100 orang wanita. Pelatihan-pelatihan tersebut
yaitu kerajinan tangan, tata boga (memasak), tata rias, dan menjahit. Kegiatan tersebut
dilakukan oleh BKBPP dalam kurun waktu 2 bulan yaitu dari tanggal 15 April 2013
hingga 10 Juni 2013. Seperti yang nyatakan oleh pihak Kelurahan (I2-2-1) yang
menyatakan,
“Kegiatannya yang udah-udah buat masyarakat. Pelatihan-pelatihan itu,
kayak masakan gitu. Soalnya Kelurahan pernah dikasih makanan dari Ibu-
ibu”. (wawancara/4Juli 2013/pukul 14.05/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa salah satu kegiatan yang sudah
dilaksanakan adalah memasak. Kegiatan tersebut, disambut antusias bukan hanya
peserta pelatihan tapi juga pihak Kelurahan. Karena hasil dari kegiatan memeask
tersebut di bagikan juga kepada pegawai Kelurahan agar dapat mencicipi hasil karya
masyarakat KK Binaan.
Kegiatan tersebut sangat membantu karena dengan mengikuti kegiatan itu
wanita yaitu khususnya KK Binaan dapat menumbuhkan kreatifitasnya untuk
mendapatkan penghasilan dan membantu keadaan keluarga sehingga bisa lebih hidup
secara layak yaitu sehat dan sejahtera. Seperti yang dinyatakan (I2-2) menyatakan,
“P2WKSS program yang bisa membantu masyarakat saya. Alhamdulillah
setelah ada pelatihan seperti tata boga, menjahit, kerajinan bisa bermanfaat
bagi masyarakat dan bisa menambah penghasilan”. (wawancara/7Juli
2013/pukul 15.20/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Lurah
Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai telah membantu masyarakat Kelurahan Cikerai dengan diadakannya
kegiatan pelatihan-pelatihan seperti tata boga, menjahit, kerajinan, dan tata rias.
Sehingga masyarakat khususnya perempuan bisa mengerjakan sesuatu yang
menghasilkan untuk menambah penghasilan dalam keluarga.
Sebagai masyarakat KK Binaan, wanita dari 100 KK Binaan merasa juga
bahwa kegiatan pelatihan tersebut memang bagus dan harus dilaksanakan untuk
menumbuhkembangkan kreatifitas dari diri wannita 100 KK Binaan tersebut. Hal
tersebut seperti apa yang dinyatakan oleh masyarakat 100 KK Binaan (I4-1) yang
menyatakan,
“Bagus, harus dikembangkan. Terima kasih banyak untuk program pemerintah
karena banyak ilmu yang bermanfaat”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul
15.45/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa progam terpadu P2WKSS dirasa
bagus untuk masyarakat. Jadi perlu dikembangkan untuk kegiatannya di tahun-tahun
berikutnya. Karena dengan adanya program tersebut, banyak ilmu yang didapat oleh
masyarakat khususnya masyarakat KK Binaan yang ada di Kelurahan Cikerai.
Kegiatan pelatihan tersebut bukan hanya untuk menambah penghasilan tapi
juga pengalaman. Hal tersebut dinyatakan oleh (I4-3) yang menyatakan,
“Enak, istilahnya Ibu-ibu yang tidak bisa menjahit jadi bisa menjahit. Jadi
nambah pengalaman”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 17.00/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Heryati di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan menjahit bukan hanya
menjadikan masyarakat KK binaan menjadi bisa jahit, tapi juga bisa dijadikan
pengalaman bahwa masyarakat KK binaan pernah ikut dalam kegiatan menjahit,
sehingga tahu juga dasar-dasar dari menjahit seperti apa.
Banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan bukan berarti masyarakat
mengetahui semua kegiatan tersebut. Contohnya saja (I3-2) yang menyatakan,
“Programe be Bapak boten uning, nape maleh kegiatane ( = Programnya saja
Bapak tidaktahu, apalagi kegiatannya)”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul
14.30/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Muhsin di Link. Sabidongko
Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa walaupun kegiatan sudah
banyak dilaksanakan di Kelurahan Cikerai, namun masih ada masyarakat yang tidak
mengetahui kegiatan yang ada di lingkungannya yaitu di daearh Kelurahan Cikerai.
Selain ada yang tidak mengetahui, ada juga yang sedikit mengetahui dari
kegiatan-kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai. Seperti apa yang
dinyatakan oleh (I3-3) menyatakan,
“Sing kule uning, program niki berhubungan sereng wong wadon. Sing wingi
ane pelatihan kaye ngejait, masak trus nape maleh niku. Bagus, Cuma
kirangan sing lain-laine ( = Yang saya tahu, program ini berhubungan sama
perempuan. Yang kemaren ada pelatihan kaya menjahit,masak terus apa lagi
itu. Bagus, Cuma tidak tahu yang lain-lainnya)”. (wawancara/8Juli
2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Waseh di Link.
KampokKelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa diantara banyaknya
masyarakat yang tidak mengetahui adanya program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai khususnya di lingkungan yang jauh dengan Kantor Kelurahan, teryata masih
ada yang mengetahui bahwa program ini diperuntukan untuk perempuan. Dan kegiatan
yang dilaksanakan untuk perempuan yaitu menjahit, dan masak. Hal itu dirasa sangat
baik untuk masyarakat Kelurahan Cikerai khususnya pada perempuan. Karena dengan
adanya kegiatan tersebut, perempuan di Kelurahan Cikerai bisa lebih berpikiran maju.
(I3-1) yang menyatakan,
“Lamun kegiatan nape saos Bapak boten uning. Cuma mireng-mireng be
cepene wenten bedah rumah, Cuma sampe seniki boten wenten kelanjutane
maleh ( = Kalau kegiatan apa sajanya Bapak tidaktahu. Cuma denger-denger
saja katanya ada bedah rumah, cuma sampe sekarang tidak ada kelanjutannya
lagi. Tidaktahu tuh kapan)”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 14.00/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Mad Aliudin di Link. Kandang Sapi Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan lain dari program
terpadu P2WKSS adalah bedah rumah. Untuk masyarakat yang kurang mengetahui
mengenai kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, hal itu disebabkan
oleh berbagai faktor. Seperti jarak tempuh antara Linkungan masyarakat dengan Kantor
Kelurahan, informasi yang kurang tersebar ke seluruh linkungan dan masyarakat,
bahkan kemampuan masyarakat yang masih dikatakan rendah karena memang
masyarakat di Kelurahan Cikerai tidak banyak yang mengenyam pendidikan hingga ke
Perguruan Tinggi. Bahkan bukan hanya itu, ketidaktahuan masyarakat juga disebabkan
karena memang masyarakat yang tidak ingin dan tidak tertarik untuk mengetahui apa
saja yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Apabila ada bantuan, mereka tidak ingin
dan tidak bertanya itu bantuan dari program apa dan tujuannya apa. Yang mereka tahu
hal itu berasal dari pemerintah.
Mengenai kemampuan, peneliti berupaya menanyakan mengenai kemampuan
masyarakat sebelum dan sesudah adanya program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai. Kabag Pertanian Disperla, (I1-4) menyatakan,
“Sebelumnya masyarakat belum mengenal tabulapot. Tapi sekarang sudah
tahu”. (wawancara/12 Juni 2013/pukul 09.30/wawancara tersebut dilakukan
di Kantor Disperla Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sebelum adanya program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, masyarakat Cikerai kurang mengetahui
mengenai tanaman sistem tabulapot. Namun setelah adanya program P2WKSS yaitu
kegiatan kebun contoh dengan tabulapot, masyarakat menjadi paham bahwa menanam
bisa dilakukan dengan pot dan hal itu bisa menjadi efisien tempat.
Sementara Kabag Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker, (I1-3) lebih pada
pengharapannya kepada masayarakat dengan kegiatan yang Disnaker canangkan, yaitu
dengan menyatakan,
“Kita memberi bantuan-bantuan misalnya menjahit. Itu mudah-mudahan SDM
masyarakat membaik”. (wawancara/17 Juni 2013/pukul 09.20/wawancara
tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tujuan kegiatan diadakannya
menjahit dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon ini adalah supaya SDM masyarakat
membaik. Karena sebelumnya, masyarakat khususnya perempuan yang ada di
Kelurahan Cikerai mempunyai pekerjan hanya sebagai buruh tani, dan kalaupun
berdagang hanya warungan kecil saja. Sehingga pelatihan ini dirasa sangat tepat untuk
perempuan Kelurahan Cikerai.
Serupa dengan Kabag Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker, Kabag
Catatan Sipil (I1-5) juga menyampaikan harapannya kepada kegiatan yang DKCS
lakukan untuk masyarakat, yaitu dengan menyatakan,
“Masyarakat sana masih banyak yang menganggap kalau dokumentasi
kependudukan itu tidak penting. Tapi semoga dengan adanya sosialisasi dan
pembinaan masyarakat bisa berubah dan bisa banyak yang mengurusi
dokumen kependudukan kaya akta kelahiran”. (wawancara/25 Juni 2013/pukul
15.10/wawancara tersebut dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tujuan dari dilaksanakannya
sosialisasi, pembinaan dan penggratisan dokumen kependudukan khususnya akta
kelahiran adalah karena masyarakat Kelurahan Cikerai masih banyak yang menganggap
bahwa dokumen kependudukan tidak penting. Padahal, dari lahir hingga mati dokumen
kependudukan tersebut berguna. Sehingga DKCS berupaya mengadakan kegiatan
kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan penggratisan dokumen kependudukan supaya
masyarakat Keluarahan Cikerai tahu pentingnya dokumen kependudukan dan
masyarakat segera mengurusi dokumen kependudukan tersebut.
Setelah adanya kegiatan dari program terpadu P2WKSS, tentunya telah
menimbulkan perubahan pada masyarakat, baik dalam segi kemampuan maupun
lingkungan dari masyarakat Kelurahan Cikerai. Seperti yang disampaikan oleh Camat
Kecamatan Cibeber (I2-1),
“Sebelum program P2WKSS ini diterima, ada sebagian besar masyarakat
yang lingkungannya kurang layak huni baik itu rumahnya, lingkungannya
maupun sarana lainnya. Setelah program ini diterima oleh Kelurahan Bulakan
maupun Cikerai, manfaatnya banyak sekali. Diantaranya : peningkatan rumah
tidak layak huni dengan program bedah rumah dan bantuan lingkungan sehat
serta peningkatan infrastruktur perbaikan jalan dengan di betonisasi”.
(wawancara/28 Juni 2013/pukul 09.00/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor Kecamatan Cibeber).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program terpadu
P2WKSS di Kecamatan Cibeber termasuk Kelurahan Cikerai bukan hanya kegiatan
pelatihan untuk perempuan, tapi juga ada pembugaran rumah tidak layak huni oleh
Dinas Sosial Kota Cilegon. Selain itu ada juga perbaikan infrastruktur jalan seperti
betonisasi yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
Setelah itu, khusus adanya kegiatan pelatihan di Kelurahan Cikerai, masyarakat
yaitu KK Binaan jadi mengenal sesuatu yang berbeda dari biasa yang mereka lakukan
seperti membuat olahan makan aneka makanan, cara mempercantik diri, dan lain-lain.
seperti yang Ibu Lurah Kelurahan Cikerai (I2-2) yang menyatakan,
“Sedikit orang yang berubah. Tadinya ada yang masak kulit tangkil Cuma
biasa, jadi bisa lebih bervariasi”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul
15.20/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa program terpadu P2WKSS juga
telah membuka kreatifitas perempuan Kelurahan Cikerai khususnya dalam hal
memasak. Sebelum ada program ini, perempuan di Kelurahan Cikerai hanya bisa
mengola sayur kulit melinjo hanya dengan bumbu biasa, setelahnya bisa lebih bervariasi
lagi.
Sama seperti Ibu Lurah, masyarakat KK Binaan yang mengikuti pelatihan
tersebut menyatakan hal sama. Misalnya (I4-1) yang mengatakan,
“Ada kemajuan, meskipun baru sedikit. Seperti mau bersih-bersih diri karena
ikut program tata rias, kreasi makanan dari bahan lokal kaya singkong,
melinjo, bayam”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.45/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa adanya kegiatan tata rias pada
program terpadu P2WKSS telah membuat perubahan pada perempuan Kelurahan
Cikerai. Perubahan itu adalah perempuan Kelurhan Cikerai lebih mau untuk bersih-
bersih diri. Selain itu, kegiatan pelatihan tata boga atau masak juga telah mengajarkan
bahwa hasil kebun yang sederhana juga bisa diolah dengan enak dan menarik.
Serupa dengan diatas, (I4-4) menyatakan,
“Ane semit, bise ngejait ( = Ada sedikit, bisa menjahit)”. (wawancara/6 Juli
2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan Kediaman
Masturoh di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai juga bisa membuat masyarakat yang tidak bisa menjahit
menjadi bisa menjahit dengan mengikuti kegiatan pelatihan menjahit.
Perubahan juga terjadi pada (I4-6) yang mengatakan,
“Seurunge ore bise masak, seuwise jadi bise ( = Sebelumnya tidak bisa
memasak, setelahnya jadi bisa)”. (wawancara/6Juli 2013/pukul
16.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan Kediaman Mutoharoh di Link.
Pejaten Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa setelah adanya program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai khususnya kegiatan tata boga, telah membuat
masyarakat khususnya KK Binaan yang mengikuti kegiatan tersebut yang dulu tidak
bisa memasak menjadi bisa memasak.
Di tambah lagi dengan ucapan syukur (I4-5) yang menyatakan,
“Alhamdulillah ane perubahan bise masak karo gawe kue ( = Alhamdulillah
ada perubahan bisa masak dan bikin kue)”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul
15.40/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Nurlailah di Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bukan hanya bisa memasak
makan pokok saja, tapi di pelatihan tata boga pada program terpadu P2WKSS ini juga
mengajarkan tentang pembuatan kue-kue. Sehingga masyarakat khususnya KK Binaan
yang dulu tidak bisa membuat kue0kue seperti bolu gulung, sekarang menjadi bisa.
Walaupun banyak yang mengatakan perubahan, namun ada juga yang merasa
dirinya tidak mengalami perubahan dan susah unutk melakukan perubahan dikarenakan
suatu kendala. Seperti yang dinyatakan oleh KK Binaan (I4-3) yang menyatakan,
“Kurang ada peningkatan karena tidak ada yang menampung hasil usaha.
Jadi tidak ada perkembangan”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul
17.00/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Heryati di Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ternyata program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai masih kurang membuat perubahan pada masyarakat
khususnya pada KK Binaan. karena walaupun banyak kegiatan pelatihan, tapi wadah
untuk memasarkan hasil tidak ada. Sehingga hal itu membuat malas KK Binaan untuk
mengekplor apa yang mereka dapat dari kegiatan yang ada di program terpadu
P2WKSS.
Bahkan masih ada yang mangatakan kegiatan tersebut belum ada pengaruh
terhadap dirinya. Pernyataan tersebut berasal dari salah satu KK Binaan yaitu (I4-2) yang
megatakan,
“Belum ada pengaruh. Tapi ada yang bilang lumayan karena gratis”.
(wawancara/6 Juli 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Rubiah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa kegiatan dari program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai belum ada pengaruhnya pada masyarakat Kelurahan
Cikerai. Kalaupun banyak ikut kegiatan, hal itu dikarenakan kegiatan yang ada di
program tersebut gratis.
Keberhasilan suatu program di dukung dengan adanya perlengkapan dan
peralatan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan program. Di dalam program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai pun demikin. Dikarenakan program ini terpadu
yaitu lintas Dinas, maka perlengkapan dan peralatan pun beragam sesauai dengan
program kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Dinas terkait. Seperti yang
disampaikan oleh Sekretaris BKBPP (I1-1) yang menyatakan,
“Macam-macam. Kalau pelatihan ini kan ada berbagai pelatihan itu kan”.
(wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perlengkapan dan peralatan
untuk program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai macam-macam tergantung dari
apa yang menjadi kegiatan dari setiap instansi terkait pada program ini.
Yang kemudian ditegaskan oleh pegawai BKBPP (I1-2) yang mengatakan,
“Banyak sesuai dari program dari SKPD. Kalau dari BKBPP ada pelatihan-
pelatihan itu dan ada pemberian peralatan seperti alat-alat dapur,
perlengkapan ata rias, kerajinan dan pot”. (wawancara/20 Juni 2013/pukul
13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa banyak perlengkapan dan
peralatan yang diberikan BKBPP untuk Kelurahan Cikerai. Di setiap pelatihan, BKBPP
memberikan perlengkapan yang dibutuhkan seperti peralatan dapur yang diserahkan
pada saat pelatihan tata boga, perlengkapan tata rias seperti bedak, lipstik, dan dan lain-
lain.
Sementara dari Dinas-dinas terkait menyatakan apa saja perlengkapan dan
peralatan yang disiapkan Dinas tersebut untuk kegiatan pada Program Terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai. Kabag Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker (I1-3)
mengatakan,
“Kalau dari sini paling mesin jahit sama pelatihnya. Kan pelatih juga perlu.
Kalau tidak ada pelatih siapa yang nanti yang mengajarkan”. (wawancara/17
Juni 2013/pukul 09.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota
Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa untuk program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai, dari Dinas Tenaga Kerja menggunakan peralatan mesin
jahit. Karena kegiatan yang dicanangkan dari Dinas Tenaga Kerja adalah kegiatan
menjahit. Tapi mesin jahit hanya dipinjamkan saja, yang diberikan langsung kepada
masyarakat Kelurahan Cikerai yaitu peralatan menjahit seperti benang, jarun, bahan,
dan lain-lain.
Kasie dari Pak Dudus Sujadi yaitu Kasie Pelatihan Produktivitas Disnaker (I1-5)
menegaskan perlengkapan dan peralatan yang disiapkan Disnaker yaitu, “Perlengkapan
menjahit, mesin, instruktur dari lembaga kursus”. (wawancara/17 Juni 2013/pukul
10.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dari untuk kegiatan menjahit
yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Disnaker Kota Cilegon menggunakan
instruktur dari lembaga kursus menjahit yang ada di Kota Cilegon. Instruktur tersebut
sama halnya dari yang di pakai oleh pihak BKBPP yaitu dari lembaga kursus “Pantas
Jaya”.
Sedangkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS), Kabag
Catatan Sipil (I1-4) mengatakan,
“Kalau perlengkapan tidak ada paling berkas-berkas saja. Kalau yang mau
ngurusin di kantor. Itu juga kerja sama dengan pihak Kelurahan. Tapi kalau
mau di sana juga tidak apa-apa asal dipersiapkan saja
tempatnya”.(wawancara/25Juni 2013/pukul 15.10/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil tidak ada perlengkapan atau peralatan yang disiapkan. Karena kalau
masyarakat yang ingin mengurusi masalah kependudukan bisa langsung ke Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon atau di Kantor Kelurahan Cikerai.
Karena kegiatan yang dilakukan oleh DKCS adalah hanya sosialisasi dan pembinaan
pembuatan dokumen kependudukan.
Menganai perlengkapan dan peralatan, sebelum kegiatan pelatihan BKBPP
memberikan perlengkapan dan peralatan kepada masyarakat khususnya KK Binaan.
Perlengkapan diantaranya yaitu tas berlambang P2WKSS, perlengkapan make-up,
menjahit, ATK, pot, serta peralatan dapur. Seperti yang dinyatakan oleh Staff BKBPP
Dina Losiana (I1-2)yang mengatakan,
“Peralatan dapur itu ada oven, kelakat, wajan, panci, blender, mikser, cetakan
kue, banyaklah pokoknya peralatan dapur masing-masing ada 2 buah, sat buat
Cikerai dan 1 buat Bulakan. Kalau pot ada 400 buah pot, dan itu sama di bagi
2 Kelurahan”. (wawancara/20 Juni 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dari BKBPP telah memberikan
perlengkapan dan peralatan untuk masyarakat Kelurahan Cikerai. Pemberian
perlengkapan dan peralatan disesuaikan dengan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan
oleh BKBPP. Untuk pelatihan tata boga, peralatan yang diberikan yaitu oven, kelakat,
wajan, panci, blender, mikser, cetakan kue, dan peralatan dapur lainnya. Sedangkan
untuk kebun PKK, BKBPP memberikan pot pada Kelurahan Cikerai sebanyak 200
buah.
Dalam suau kegiatan, kelangkapan dari perlengkapan dan kelangkapan itu
sangatlah diperlukan. Hal itu untuk menunjang lancarnya suatu kegiatan dari program.
Untuk program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, perlengkapan dan peralatan
yang ada masih dibilang belum lengkap dikarenkan program ini masih berjalan.
Sektertaris BKBPP (I1-1) menyatakan,
“Kan kegiatannya belum semuanya. Nanti di lanjut setelah lebaran. Bisa di
bilang lengkap ya nanti kalau semua kegiatan sudah terlaksana”.
(wawancara/20 Juni 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kelengkapan dari perlengkapan
untuk program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai masih belum lengkap. Karena
kegiatan P2WKSS masih sedang berjalan.
Walaupun demikian Sekretaris BKBPP (I1-1) tetap mengatakan kemaksimalan
perlengkapan dan peralatan. Pernyataan tersebut yaitu :
“Maksimal”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pemanfaatan dari
perlengkapan dan peralatan yang selama ini diberikan kepada masyarakat Kelurahan
Cikerai telah maksimal. Karena perlengkapan dan peralatan tersebut sudah digunakan
oleh masyarakat, khususnya masyarakat KK Binaan.
Masyarakat yaitu khususnya KK Binaan sangat senang dengan pemberian
pihak-pihak dari tim program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai khususnya
BKBPP yang telah memberikan pelatan dapur yang dapat digunkan untuk masyarakat
dalam membuat aneka masakan. Staff BKBPP (I2-1) mengatakan,
“Untuk perlengkapan yang sudah dikasihkan itu dipakai buat keperluan
pelatihan. Setelahnya bisa di pinjam oleh masyarakat setempat”.
(wawancara/20 Juni 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ada berbagai peralatan yang
diberikan oleh pihak BKBPP untuk masyarakat Kelurahan Cikerai sesuai dengan
kegiatan pelatihan yang diadakan. Selebihnya peralatan tersebut dapat digunakan utnuk
masyarakat Kelurahan Cikerai secara umum dan khususnya masyarakat KK Binaan.
Peralatan dapur memang sudah diserahkan kepada masyarakat. Namun dalam
penggunaannya apakah masyarakat secara keseluruhan dapat meminjam atau
menggunakan peralatan dapur tersebut, penelitipun menanyakan kepada KK Binaan
apakah peralatan dapur yang sudah mereka gunakan dirumah atau bagimana. KK
Binaan (I4-2) mengatakan,
“Alat masak, bermanfaat karena bisa dipinjamkan pada warga”.
(wawancara/6Juli 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Rubiah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa peralatan masak yang pihak
BKBPP berikan dalam kegiatan pelatihan memasak, dapat digunakan oleh seluruh
masyarakat Kelurahan Cikerai. Karena memang peralatan itu diperuntukan untuk
masyarakat umum.
Walaupun demikian peralatan sudah berada di Kelurahan Cikerai, namun
masih ada yang belum menggunakan peralatan dapur tersebut. Seperti Masturoh (I4-4)
yang mengatakn, “Belum, karena belum meminjam”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul
15.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan Kediaman Masturoh di Kelurahan
Cikerai). Bahkan ada yang mengatakan peralatan tersebut tidak boleh dipinjemkan
selain pengurus/Kader PKK. perkataan tersebut dinyatakan oleh (I4-5) yang menyatakan,
“Urung pernah nyilih. Alate husus go PKK ( = Belum pernah meminjam.
Alatnya khusus untuk PKK)”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 15.40/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Nurlailah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara, diketahui bahwa peralatan khususnya peralatan dapur
yang diberikan pihak BKBPP utnuk masyarakat Kelurahan Cikerai ternyata dikuasai
oleh pengurus PKK Kelurahan Cikerai. Karena setelah peneliti melakukan penelusuran,
peneliti mendapatkan fakta yang mengatakan bahwa memang benar peralatan dapur
yang diberikan oleh BKBPP tersebut di peruntukan untuk anggota PKK Kelurahan
Cikerai. Dan apabila masyarakat ingin meminjam harus melalui Ibu Lurah atau kepada
orang terdekat dari Ibu Lurah. Seperti yang dikatakan KK Binaan (I4-2),
“Iya, Cuma enggo anggota PKK. iku barang-barange didokon ning
Kelurahan. Mun arep nilih warah dipit ning Bu Lurah atau ning kite karo Teh
Oti ( = Iya, Cuma buat anggota PKK. Itu barang-barangnya di taruh di
Kelurahan. Kalau mau minjem bilang dulu ke Bu lurah atau ke saya sama Teh
Oti)”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Rubiah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa peralatan yang diberikan oleh
BKBPP khususnya peralatan dapur dapat dipinjamkan. Namun peminjam harus izin
kepada Bu Lurah atau orang-orang terdekat dari Bu Lurah, dan peminjam yang
dibolehkan yaitu Kader PKK dari Kelurahan Cikerai.
Selain peralatan dapur, perlengkapan tata rias dan kerajinan tangan juga telah
diberikan kepada masyarakat dan telah digunakan KK Binaan. Seperti dari kerajinan
tangan, perlengkapannya ada kerudung, bandu, cepit rambut, rangkaian untuk
gantungan kunci dan lain-lain. Dari tata boga yang diberikan pada masing-masing KK
Binaan yaitu tas, ATK dan resep maksakan yang menjadi meteri pelatihan. Seperti KK
Binaan (I4-1) yang menyatakan,
“Beberapa kaya krudung sama bikin kripik dari resep masakan”.
(wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.45/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelengkapan yang telah
diberikan dalam kegiatan pelatihan telah di pakai oleh masyarakat KK Binaan.
Sedangkan dari tata rias, tiap masyarakat KK Binaan diberikan alat-alat make
up seperti bedak, lipstik, dan lain-lain. Dan semua itu telah digunakan masyarakat KK
Binaan untuk sehari-hari mereka. Hal itu disampaikan oleh (I4-7) ,
“Uwis di enggo kaye wedak ( = Sudah di pakai seperti bedak)”.
(wawancara/6Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan
Kediaman Mutoharoh di Link. Pejaten Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat KK binaan
telah memakai perlengakapan yang berasal dari kegiatan pelatihan tata rias yaitu bedak,
dan itu sangat bermanfaat karena memang telah dipakai untuk keseharian masyarakat
KK Binaan.
Kemudian ditegaskan oleh (I4-6) yang mengatakan,
“Ane, wis di enggo sadina-dina ( = Ada, sudah di pakai sehari-hari)”.
(wawancara/6Juli 2013/pukul 16.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan
Kediaman Mutoharoh di Link. Pejaten Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa perlengkapan yang diberikan
dari BKBPP dalam kegiatan pelatihan telah digunakan oleh masyarakat KK Binaan
untuk keseharian dari masyarakat KK Binaan tersebut.
Selain adanya perlengkapan dan peralatan, kegiatan-kegiatan di dalam suatu
program tentunya ada sesuatu yang mengatur pelaksanaan kegiatan program tersebut.
Seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, atau sebagainya. Demikian pula dengan
program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai ini, seperti yang dinyatakan oleh
Sekretaris BKBPP (I1-1) yang menyatakan,
“Landasan hukum ini SK Walikota, SK Gubernur. Yang lebih tinggi juga ada”.
(wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa yang menjadi landasan hukum
dari program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon adalah SK (Surat Keputusan) Walikota.
Selain itu landasan yang digunakan juga berasal dari SK Gubernur dan Peraturan
Pemerintah lainnya seperti yang ada pada bagian awal bab ini.
Dari semua hasil wawancara mengenai aspek organisasi ini, diketahui bahwa
program terpadu P2WKSS ternyata bukan dikatakan sebagai organisasi tapi melainkan
program yang dikerjakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Masyarakat (BKBPP) khususnya pada bagian Bina Lembaga Organisasi Masyarakat
(BLOP) yang di Ketuai oleh Evawarni SE. Program terpadu P2WKSS iini dicanangkan
setiap 5 tahun sekali. Dan awal mula keputusan mengenai program terpadu P2WKSS di
Kota Cilegon yaitu pada tahun 2009 yaitu di daerah Kelurahan Ketileng dan Kelurahan
Bagendung. Setiap tahunnnya program terpadu P2WKSS dilaksanakan di 2 Kelurahan
dalam 1 Kecamatan. Dan sekarang yaitu tahun 2013, program terpadu P2WKSS
dilaksanakan di Kelurahan Cikerai dari sejak dari awal tahun 2013. Walaupun
pelaksanaan sudah sejak awal tahun 2013, ternyata program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai masih banyak masyarakat yang belum mengenal program tersebut.
Selain itu, masyarakat yaitu khususnya KK Binaan yang telah mengikuit berbagai
kegiatan dari program terpadu P2WKSS masih ada yang mengalami perubahan yang
segnifikan. Hal itu dikarenakan mereka hanya mengikuti dan ikut berpartisipasi aktif
namun tidak berupaya memahami apa yang dilaksakan dari kegiatan program terpadu
P2WKSS tersebut. Dan mengenai landasan hukum, yang menjadi patokan pelaksanaan
dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai ada beberapa salah satu yang
paling terpenting yaitu SK (Surat Keputusan) dari Walikota tentang Penetapan Lokasi
Kelurahan Untuk Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS di Kota Cilegon Tahun
2009-2013.
4.3.1.2 Interpretasi
Interpretasi yang dimaksud di sini yaitu menafsirkan agar program, khususnya
program terpadu P2WKSS menjadi rencana dan pengarahan yang tepat supaya dapat
diterima serta dilaksanakan di Kelurahan Cikerai. Dalam Program terpadu P2WKSS ini,
mereka yang bertanggungjawab harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan
peraturan atau ketentuan yang berlaku, serta harus dilihat apakah pelaksanaannya telah
sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang.
Pada petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai, tentunya sudah ada pembagian kerja sesuai dengan tupoksi dari tiap-
tiap Dinas/Instansi yang terkait. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti,
Sekretaris BKBPP (I1-1) selaku orang yang sangat mengetahui seluk beluk program
terpadu P2WKSS di Kota Cilegon menuturkan,
“Sesuai dengan tupoksi masing-masing pihak, tapi untuk sekarang masih
belum semua. Paling baru pembinaan-pembinaan sama sosialisasi. Kegiatan
selanjutnya nanti di triwulan 3”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul
09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa masing-masing Instansi terkait
dalam program terpadu P2WKSS ini telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan
tupoksi instansi tersebut.
Pernyataan tersebut berbeda dengan Staff BKBB (I1-2) yang mengaku sudah
lama bergelut dalam program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon yang mengatakan,
“Tidak semuanya, contohnya saja kaya DISPERINDAGKOP. Susah sekali
buat ikut serta. Dari dulu itu”. (wawancara/20 Juni 2013/pukul
13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program terpadu
P2WKSS adalah program yang menggunakan lintas Dinas, yaitu semua Dinas yang ada
di Kota Cilegon seharusnya ikut serta untuk menyumbang kegiatan pada daerah binaan
P2WKSS. Namun memang kenyataannya program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai tidak di ikuti oleh semua Dinas/Instansi yang ada di Kota Cilegon, salah satunya
yaitu DISPERINDAGKOP. Yang ikut berpartisipasi dalam program terpadu P2WKSS
di Kelurahan Cikerai yaitu BKBPP selaku badan yang mengurusi program, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Keluatan,
Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, Dinas
Kebersihan, Dinas Tata Kota, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, dan Kementrian Agama.
Hal itu seperti yang dinyatakan oleh Wakil Walikota Cilegon dalam acara
evaluasi program terpadu P2WKSS Kelurahan Cikerai dan Kelurahan Bulakan
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon tahun 2013, yang dilaksanakan di Aula Kantor
Kelurahan Cikerai. Wakil Walikota Cilegon tersebut menyatakan bahwa Program
P2WKSS adalah program peningkatan peran perempuan yang menggunakan pola
pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi, dengan maksud
meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
pola pendekatan dan pembinaan secara terintegrasi itu melibatkan badan dan instansi
terkait, peran aktif tim penggerak PKK, institusi masyarakat, serta partisipasi aktif dari
berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan stekholder. Sehingga dengan hal itu, tujuan
dari program tersebut dapat tercapai.
Adanya yang tidak ikut berpartisipasi dalam program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai ini bisa disebabkan karena tidak komunikasi aktif yang dilakukan tim
pengurus kepada semua instansi yang ada di Kota Cilegon. Oleh karenanya, peneiti
mencoba menanyakan mengenai koordinasi yang dilakukan oleh pihak BKBPP. Dalam
hal ini, Sekretaris BKBPP (I1-1) menyatakan,
“Koordinasi ada di RKA. Ada rapat antar Dinas 20 SKPD dan 12 LSM di
tambah. Sebelum kegiatan ada rapat tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
Setelahnya ada evaluasi tingkat Kota sampai tingkat Provinsi”. (wawancara/8
Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota
Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sebelum kegiatan pada program
terpadu P2WKSS dilaksanakan, BKBPP mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri
oleh 20 SKDP dan 12 LSM. Selain itu, diadakan pula rapat tingkat Kota, Kecamatan
hingga Kelurahan.
Rapat koordinasi memang sangat diperlukan guna membahas apa saja yang
berhungan dengan program kegiatan seperti jadwal kegiatan, kegiatan apa saja yang
dilakukan, dan lain sebagainya. Seperti yang dinyatakan Kasie Pelatihan Produktivitas
Disnaker (I1-6) yang mengatakan,
“Koordinasi ada, seperti jadwal kegiatan dan lain-lain”. (wawancara/17Juni
2013/pukul 10.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota
Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat ketahui bahwa yang menjadi pembahasan
dalam rapat koordinasi, salah satunya yaitu mengenai jadwal kegiatan.
Bukan hanya rapat, koordinasi berbentuk komunikasi seperti melalui surat dan
telefon itu juga dibutuhkan supaya kegiatan yang telah direncanakan berjalan secara
baik. Karena dalam program terpadu P2WKSS ini bisa dikatakan gabungan program
kerja antar Instansi pemerintahan Kota, maka kegiatan yang ada berasal dari instansi
terkait. BKBPP hanya sebagai pengurus dan sebagai fasilitator dari program. Seperti
yang dinyatakan oleh Kabag Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker (I1-3) yang
menyatakan,
“Koordinasi ada, cuma semuanya kita yang menentukan. Tidak ada tuh yang
namanya harus lapor di BKBPP. Harusnya pihak sana yang lebih aktif karena
kan kita cuma ikut berpartisipasi saja pada program P2WKSS. Harusnya
pihak sana yang lebih aktif dan berterima kasih kita sudah ikut
berpartisipasi”. (wawancara/17Juni 2013/pukul 09.20/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa memang koordinasi yang
dilakukan pihak BKBPP ada, namun koordinasi secara intensmasih kurang. Karena
pihak BKBPP hanya menayakan perkembangan kegiatan kepada instansi terkait hanya
pada waktu saat akan melaporkan kepada pihak BAPPEDA. Itu juga dilakukan dengan
cara mengirimkan surat kepada instansi-instansi tersebut.
Sebagai fasilitator, pihak BKBPP memang seharusnya lebih aktif
mengkomunikasikan kegiatan program terpadu P2WKSS. Bagaimana perkembangan,
dan segala macamnya. Namun, untuk keaktifan dalam hal koordinasi ini, keaktifan
BKBPP masih dikatakan kurang. Hal itu seperti yang nyatakan oleh Kabag Catatan
Sipil DKCS (I1-5) menyatakan,
“Koordinasi ada, cuma dari sana kurang aktif. Kalau ada apa-apa selalu
dadakan. Misalnya untuk pembinaan yang dilakukan DKCS seharusnya
kemarin ada 2 tempat yaitu Bulakan dan Cikerai. Tapi kenyataannya yang
kami bina baru Kelurahan Bulakan. Itu juga kami tahunya dadakan karena
kami kebetualn menelfon pihak Bu Eva (pihak BKBPP) untuk menanyakan
jadwal pembinaan. Jadi kami bisa mengadakan pembinaan ke Kelurahan
Bulakan. Untuk pembinaan yang di Kelurahan Cikerai kemarin kami benar-
benar tidak mengetahui dan tidak dikabari. Jadi dari DKCS tidak melakukan
pembinaan kemaren di Kelurahan Cikerai. Tidaktahu kapan”. (wawancara/25
Juni 2013/pukul 15.10/wawancara tersebut dilakukan di Kantor DKCS Kota
Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa memang koordinasi yang
dilakukan oleh pihak BKBPP masih kurang. Hal itu terlihat pada kasus yang dinyatakan
oleh Kabag Catatan Sipil di atas.
Dari hasil pengamatan selama magang di Kantor BKBPP, dalam hal koordinasi
ini peneliti berani mengambil kesimpulan bahwa pihak BKBPP memang kurang aktif
melakukan koordinasi dengan dinas terkait. Hal itu disebabkan oleh kesibukan dari
pihak BKBPP yang memang mempunyai kerjaan selain program P2WKSS yaitu seperti
mengurusi kegiatan PKK, Gerakan Organisasi Wanita, dan lain-lain. sehingga fokusnya
terbagi. Selain itu, adanya saling tunggu-menunggu. Maksudnya yaitu pihak BKBPP
ingin melakukan kegiatan pada program terpadu P2WKSS menunggu kabar dari Dinas
terkait, sedangan Dinas terkait juga menunggu kabar dari pihak BKBPP. Sehingga
terjadi kesalahan komunikasi antara pihak BKBPP dan Dinas terkait. Kesibukan bukan
hanya pihak BKBPP saja tapi juga Dinas terkait. Seperti Staff BKBPP (I1-2) yang
menyatakan,
“Mungkin karena kesibukan masing-masing”. (wawancara/20 Juni 2013/pukul
13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa kurangnya koordinasi antara
BKBPP dan Instansi terkait dalam program terpadu P2WKSS ini adalah karena
kesibukan dari semua pihak. Sehingga terjadi banyak perubahan jadwal kegiatan dalam
program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai.
Untuk kasus Kabag Catatan Sipil yang terjadi ketidaktahuan jadwal, maka hal
yang dilakukan pihak BKBPP adalah mengalihkan waktu kegiatan. Seperti yang
nyatakan oleh Sekretaris BKBPP (I1-1) mengatakan,
“Dinas bukan P2WKSS saja yang diurusin, masih banyak kegiatan-kegiatan
yang lain yang menurut mereka penting. Jadi untuk kegiatan P2WKSS di tunda
atau dialihkan ke waktu yang lain”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul
09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa konsekuensi dari kesibukan
yang terjadi pada masing-masing Dinas terkait adalah penundaan atau pengalihan
jadwal kegiatan ke waktu yang Instansi yang bersangkutan bisa.
Koordinasi memang penting dilakukan sehingga dapat terjalin kerja sama yang
erat antar Dinas terkait dan pengurus program terpadu P2WKSS. Oleh karenanya, Staff
BKBPP (I1-2) menyarankan,
“Untuk mempermudah koordinasi dan proses informasi dalam pelaksanaan,
kegiatan pembinaan ke lokasi binaan P2WKSS disarankan agar
keberadaannya dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan program
Dinas/Instansi terkait”. (wawancara/20Juni 2013/pukul 13.20/wawancara
tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa agar supaya kagiatan yang ada
dan yang sudah disepakati untuk program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu, Instansi terkait juga ikut aktif dalam
pelaksanaan pembinaan dan pelaporan segala sesuatunya mengenai kegiatan. Sehingga
koordinasi menjadi optimal.
Selain kesibukan dari semua pihak, kendala mengenai koordinasi ini juga bisa
disebabkan karena pegawai BKBPP yaitu bagian Keadilan dan Kesetaraan Gender
khusunya Bina Lembaga Organisasi Masyarakat (BLOP) yang mengurusi program
terpadu P2WKSS di Kota Cilegon adalah pegawai baru. Seperti Kabid BLOP serta
bawahannya. Sehingga pengetahuan mengenai program terpadu P2WKSS masih belum
maksimal atau dapat dikatakan masih tahap belajar. Sehingga program terpadu
P2WKSS di tahun ini mengalami banyak kendala.
Untuk mengetahui kinerja pelaksana yang mengurusi program ini di Kelurahan
Cikerai, peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat khusunya masyarakat
selama ini ikut serta pada kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
yaitu masyarakat KK Binaan. (I4-1) menyataan,
“Beragam, ada yang omongan dipahami, ada yang tidak. Ada yang mengerti
ada yang kurang ngerti. Masih belum paham seperti kerajinan aprilik karena
kurang menyimak. Itu Bu nelmi dari BKBPP, janji-janji saja katanya saya
sama rubiah mau dikasih persenan karena saya sama rub kan yang selalu
nyiapin ini itunya di Kelurahan. Tapi sampe sekarang tidak ada. Pegel iya”.
(wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.45/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksana dari program terpadu
P2WKSS ini sangat beragam. Ada yang omongannya bisa dipahami dan ada pula yang
tidak. Selain itu, ada pihak dari BKBPP yang selalu menjanjikan sesuatu, namun janji
tersebut janji tersebut tidak ditepati.
Dari yang peneliti tahu, memang di setiap mau ada kagiatan di Kelurahan
Cikerai pihak BKBPP yaitu Ibu Nelmi selalu meminta tolong Teh Oti dan Teh Rubiah
untuk mengkondisikan situasi di Kelurhan Cikerai. Teh Oti dan Teh Rubiah adalah
orang-orang terdekat dari Ibu Lurah Kelurahan Cikerai sekaligus Kader PKK. Cuma
disetiap Ibu Nelmi meminta tolong selalu membicarakan masalah upah. Naum
kenyataannya Ibu Nelmi hanya memberi beberapa kali saja dan itu juga tidak sebanding
dengan kerja keras Teh Oti dan Teh Rubiah dalam mengumpulkan masa untuk
mengikuti kegiatan P2WKSS. Selain itu, disetiap kegiatan tentunya memerlukan
konsumsi. Karena kegiatannnya bukan hanya sekali dua kali, maka konsumsi yang
dibutuhkan juga tidak sedikit. Namun dalam hal ini, dana konsumsi yang digunakan
adalah dana dari Ibu Lurah. Karena alasannya dana program terpadu P2WKSS belum
cair. Dana tersebut memang akan di ganti, namun karena banyaknya kegiatan dana yang
di keluarkan Ibu Lurah menjadi membengkak. Sehingga Ibu Lurah menyampaikan
keluhannya kepada peneliti dan meminta agar pihak BKBPP membayar dana konsumi
tersebut secepatnya.
Pada saat bulan puasa, peneliti menyaksikan perbincangan antara Kepala
BLOP yaitu Ibu Evawarni dengan Ibu Nelmi yang membicarakan mengenai dana
konsumsi dan THR pula yang akan diberikan kepada pihak Kelurahan. Namun untuk
berapa jumlah dan lunasnya, peneliti masih belum mengetahui hal tersebut.
Walaupun demikian, (I4-3) menuturkan pendapatnya mengenai
Pengurus/Pelaksana program P2WKSS, ia mengatakan,
“Baik-baik, ramah, istilahnya peduli sama warga supaya masyarakat lebih
berkembang”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 17.00/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Heryati di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pelaksana yang ada di program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai adalah orang-orang yang ramah dan baik. Selain
itu, pelaksana program tersebut juga peduli pada masyarakat Kelurahan Cikerai
sehingga banyak kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal itu supaya masyarakat
Kelurahan Cikerai menjadi lebiih berkembang lebih baik.
Serupa dengan diatas, (I4-4) dan (I4-5) menyatakan,
“Baik”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di
Depan Kediaman Masturoh di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa menurut masyarakat KK
Binaan, palaksana termasuk instruktur pelatihan sudah baik. Karena telah melaksanakan
apa yang menjadi tugasnya.
Sedangkan (I4-2) mengatakan,
“Bu asih yang dari UPTD BKBPP tidak pernah dateng. Yang dateng cuma Bu
rina saja. Tidaktahu, males. Tapi kalau yang lainnya baik-baik kaya Bu Dina
dari BKBPP”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Rubiah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ada dari pihak UPTD BKBPP
yang ditugaskan untuk memantau kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai ternyata tidak pernah datang. Padahal walaupun UPTD BKBPP dalam tugasnya
mengurusi hal Keluarga Berencana (KB), tapi seharusnya untuk program terpadu
P2WKSS ini, pihak UPTD BKBPP ikut berperan aktif di semua kegiatan P2WKSS.
Kerana program ini berkaitan juga dengan kesehatan keluarga. Namun dalam
kenyataannya pihak UPTD BKBPP tidak begitu berperan aktif. Padahal tupoksi dari
pihak UPTD dalam program P2WKSS adalah mendampingi program kegiatan. Hal itu
dikarenakan pihak UPTD menganggap bahwa selain urusan posyandu pihaknya tidak
ingin terlalu ikut serta karena tugas pegawai UPTD mengurusi hal-hal mengani
posyandu seperti pembentukan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan lain-lain.
Dalam setiap kegiatan, tentunya dibutuhkan Narasumber yang mengerti akan
kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan tujuan dari
kegiatan. Sekretaris BKBPP (I1-1) mengatakan,
“Narasumber dari kita-kita, sama Dinas terkait. Tapi kalau untuk pelatihan
kita memakai jasa orang yang berkompeten. Misalnya menjahit itu dari
LPK(Lembaga Pelatihan Kursus) Pantas Jaya dari PCI, memasak sama Ibu-
ibu yang punya usaha aneka masakan, tata rias ya dari yang punya salon
kecantikan. Pokoke (pokoknya) banyaklah”. (wawancara/8Juli 2013/pukul
09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa narasumber yang di pakai dalam
kegiatan program terpadu P2WKSS ini adalah disiapkan oleh masing-masning Instansi
terkait. Untuk BKBPP yang mengadakan kegiatan pelatihan seperti tata boga, tata rias,
menjahit, dan kerajinan tangan yaitu dengan memakai narasumber sesuai dengan
pelatihan. Salah satunya pelatihan menjahit yang memakai jasa dari Lembaga Pelatihan
Kursus Pantas Jaya PCI.
Kegiatan yang melekat di benak masyarakat khususnya masyarakat KK Binaan
adalah kegiatan pelatihan yang berasal dari BKBPP. Oleh karena itu, dalam hal
narasumber peneliti menanyakan menganai narasumber kegiatan pelatihan tersebut
kepada masyarakat KK Binaan. (I4-1) menyampaikan,
“Aktif, dari tata boga. Profesionallah”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul
15.45/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa narasumber/instruktur
khususnya pada kegiatan tata boga adalah orang yang benar-benar profesional dan aktif.
karena narasumber kegiatan pelatihan memang berasal dari bidang masing-masing yang
tentunya mereka kuasai, jadi tidak heran dengan pernyataan Oti Rahmawati yang
menyatakan profesional kepada narasumber kegiatan pelatihan. Bukan hanya itu,
dengan keprofesionalan narasumber tersebut, apa yang disampaikan ke masyarakat KK
Binaan, masyarakat KK Binaan mudah mengerti dan paham. Seperti yang sampaikan
oleh (I4-3) yang mengatakan,
“Aktif, jelas dan dimengerti”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul
17.00/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Heryati di Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa narasumber kegiatan bukan
hanya aktif, tapi juga apa yang sampaikan bisa di mengerti oleh masyarakat KK Binaan.
(I4-4) yang juga mengatakan,
“Aktif, tinggal kite-kite sing mahami ( = Aktif, tinggal kitkita yang
memahami)”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut
dilakukan di Depan Kediaman Masturoh di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa narasumber di kegiatan program
terpadu P2WKSS khususnya pada pelatihan-pelatihan bisa dikatakan aktif. Namun yang
terpenting adalah dari diri masyarakat KK Binaan yang harus memahami dan
mempelajari materi yang berikan narasumber.
Berbeda dengan pernyataan di atas, (I4-2) mengatakan,
“Kurang aktif, seperti narasumber tata rias”. (wawancara/6Juli 2013/pukul
13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Rubiah di Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa tidak semua narasumber aktif
dalam melaksanakan kegiatan kehususnya dalam kegiatan pelatihan seperti narasumber
dari pelatihan tata rias.
Dari pihak BKBPP juga menuturkan hal sama. Pihak BKBPP itu adalah Staff
BKBPP (I1-2) yang mengatakan,
“Ada yang aktif, ada juga yang tidak. Misalnya yang dari tata rias saja tuh
masa hari ini masuk hari ini tidak, ngatur sendiri. Paling nanti tidak bakalan
di pake lagi tuh”. (wawancara/20Juni 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tidak semua narasumber/
tutor pelatihan aktif, seperti dari tata rias yang dalam pelaksanaannya narasumber
tersebut mengatur sendiri. Padahal jadwal sudah ditetapkan oleh pihak BKBPP.
Kebetulan selama pelatihan berlangsung, peneliti ikut serta membantu pihak BKBPP
dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Sehingga peneliti tahu benar apa
yang terjadi saat pelatihan berlangsung. Dari narasumber tata rias memang bisa
dikatakan tidak aktif. Karena mereka telah menunda-nunda pelatihan yaitu yang
seharusnya pelatihan tata rias dilakukan dalam waktu 10 secara berturut-turut kecuali
sabtu minggu, dengan alasan ada pekerjaan lain yang tidak bisa ditinggalkan mereka
meliburkan pelatihan. Sehingga yang 10 hari itu tidak jadi 10 hari tapi melainkan 7 hari
dengan jadwal pelatihan yang dipadatkan. Hal itu menimbulkan kekecewaan
masyarakat yaitu KK Binaan. Karena yang seharusnya jam 12 siang sudah pulang ini
menjadi jam 2 hingga jam 3 sore.
Walaupun demikian, materi yang disampaikan oleh semua Narasumber
pelatihan tersebut dapat dipahami oleh KK Binaan. Diantaranya yaitu (I4-2) yang
mengatakan,
“Mengerti”. (wawancara/6Juli 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Rubiah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh
narasumber saat pelatihan telah dimengerti oleh masyarakat KK Binaan. Namun, karena
yang mengikuti kegiatan pelatihan ini Ibu-ibu maka materi yang disampaikan dalam
kegiatan ada yang lupa. Seperti (I4-5) yang mengatakan,
“Mengerti, tapi mun wis ning umah ore kelingan kabeh ( = Mengerti tapi
kalau udah dirumah lupa semua)”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul
15.40/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Nurlailah di Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dikarenakan masyarakat KK
binaan kebanyakan Ibu-ibu, oleh karenanya setalah kegiatan selesai materi yang telah
disampaikan masih kurang dimengerti oleh KK Binaan tersebut.
Berbeda dengan pernyataan di atas, (I4-1) menyatakan,
“Ada yang mengerti ada yang tidak, seperti menjahit, achrilik. Karena waktu
yang diberikan sedikit”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.45/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa waktu dari kegiatan pelatihan
sedikit. Karena memang jadwal yang ditetapka oleh pihak BKBPP yaitu rata-rata hanya
dilakukan selama 7 hari dan itu juga dilaksanakan dari jam 8 hingga jam 12 siang.
Walaupun demikian, KK Binaan yang mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut
sangat antusias dan mereka menerapkan apa yang diajarkan pada pelatihan di rumah
masing-masing. Hal itu diketahui ketika peneliti menanyakan apakah yang diajarkan
dalam pelatihan diterapkan dirumah atau tidak. (I4-1) mengatakan,
“Udah, bikin kripik bayam. Kan disini banyak pohon bayam liar, jadi pada
coba bikin”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.45/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan yang telah telah
dilakukan khususnya kegatan pelatihan tata boga, masyarakat KK Binaan telah
mencoba apa yang diajarkan pada pelatihan tersebut seperti membuat keripik bayam.
Sama dengan (I4-1), maka (I4-2) mengatakan,
“Iya, seperti kripik bayam”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 13.20/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Rubiah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dari kegiatan pelatihan yang
ada yaitu pelatihan tata boga, hal yang banyak dilakukan oleh masyarakat KK Binaan
Kelurahan Cikerai adalah membuat keripik bayam. Hal itu dikarenakan dilingkungan
Kelurahan Cikerai memang banyak tanaman bayam liar. Sehingga masyarakat lebih
mudah untuk mendapatkan dan mengolahnya.
Selain dari pelatihan masak, ada juga yang menerapkan dari hasil pelatihan
menjahit, dan tata rias. Seperti (I4-3) yang menyatakan,
“Dipraktekin. Soalnya kalau ada celana yang sobek saya jahit sendiri. Potong
rambut udah saya praktekin ke anak”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul
17.00/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Heryati di Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa bukan hanya kegiatan tata
boga saja yang ikuti untuk dilakukan di rumah, tapi juga menjahit dan tata rias.
Masyarakat KK Binaan mencoba menjahit dan berdandan dengan menggunakan
pelengkapan yang diberikan saat pelatihan.
(I4-5) juga mengatakan,
“Iya, kaye ngejait, karo sing nggo nikahan kah ( = Iya, seperti menjahit, dan
hantaran (ayam merak))”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 15.40/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Nurlailah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa masyarakat KK Binaan juga
mencoba mempraktekan apa yang ada di kegiatan pelatihan seprerti juga dalam
membuat hantaran yaitu menghias kain untuk biasanya digunakan dalam pernikahan.
(I4-7) mengatakan,
“Pernah potong rambut keluarga dan yang buat seserahan itu”.
(wawancara/6Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan
Kediaman Mutoharoh di Link. Pejaten Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ada KK Binaan yang telah
mempraktekan apa yang didapatnya pada kegiatan pelatihan tata rias yaitu potong
rambut. KK Binaan tersebut setelah mengikuti kegiatan tata rias tersebut menjadi bisa
untuk memotong rambut anggota keluargannya.
Seperti (I4-6) yang mengatakan,
“Uwis pernah dipraktekin kabeh ( = Udah pernah dipraktikin semua)”.
(wawancara/6 Juli 2013/pukul 16.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan
Kediaman Mutoharoh di Link. Pejaten Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa bukan hanya potong rambut
atau membuat keripik, tapi masyarakat KK Binaan juga ada yang telah melakukan
semua yang ia dapat dari pelatihan yang diikutinya.
Mengenai Narasumber, pada tanggal 12 Juli 2013 di Kantor BKBPP ada yang
menarik mengenai masalah narasumber pelatihan P2WKSS khususnya pelatihan
menjahit. Narasumber itu bernama Jayanti, ia datang ke Kantor BKBPP untuk
mengambil honor dan uang sewa mesin jahit yang digunakan dalam pelatihan di
Kelurahan Cikerai. Bu Jayanti meminta haknya dan teman-teman yang ikut menjadi
pelatih menjahit. Teman-temannya itu sebanyak 3 orang. Saat mengambil honor, yang
Bu Jayanti terima adalah cuma honor IbuJayanti saja dan uang sewa mesin. Ketiga
temannya tidak mendapatkan honor. Karena menurut pihak BKBPP, pihak BKBPP
tidak merasa menyuruh tiga orang tersebut. Pihak BKBPP menyatakan “Yang kami
minta untuk menjadi narasumber Cuma Bu Jayanti”. Kemudian Bu Jayanti menyatakan,
“Terus mereka gimana bu? Saya kan tidak enak jadinya. Saya pikir mereka di suruh Ibu
buat jadi tutor juga”. Pihak BKBPP menjawab, “Kita benar-benar tidak ngerasa
menyuruh mereka. Itu sih bisanya Bu Jayanti saja gimana. Dijelasin saja sebenarnya
sama mereka. Ini juga Bu Titi (salah satu teman Bu Jayanti) SMS nanyain honor, Cuma
saya tidak bales. Abis saya tidak kenal siapa Bu Titi. Jadi ya udah tidak saya bales”.
Dari hal itu terbukti bahwa bahwa pihak BKBPP sebagai pengurus program
terpadu P2WKSS kurang bertanggung jawab atas kegiatan P2WKSS di Kelurahan
Cikerai. Padahal peneliti pernah membuat draf penerimaan honor dari kegiatan
pelatihan menjahit, dan penerima honor yang tercantum memang ada 4 orang yaitu atas
nama Jayanti, Titi, Wardah, dan Titing dengan setiap orang mendapat honor sebesar Rp.
2.000.000,-. Namun peneliti tidak tahu mengapa yang diberikan hanya honor dari Bu
Jayanti.
Mengenai aspek interpretasi, peneliti mengetahui bahwa pelaksana program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tupoksi masing-masing. Namun walaupun program ini lintas dinas yaitu Dinas/Instansi
yang ada di Kota Cilegon ikut serta dalam kegiatan program terpadu P2WKSS, namun
ada Dinas yang tidak ikut serta berpartisipasi, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi (Disperindagkop). Selain itu koordinasi yang dilakukan pihak BKBPP
selaku pengurus program kurang aktif. Sehingga masih ada program kegiatan yang
seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, namun karena kurang
koordinasi kegiatan tersebut diundur. Bukan hanya koordinasi yang kurang, dalam hak
kinerja juga pihak BKBPP masih dikatakan masih kurang. Hal itu dikarenakan ada
pihak BKBPP yang selalu memberi janji-jani kepada pihak Kelurahan Cuma agar
kegiatan P2WKSS di Kelurahan Cikerai dapat berjalan. Hal itu juga dikarenakan
pegawai BKBPP yang mengurusi program terpadu P2WKSS adalah pegawai baru yang
pemahaman akan program terpadu P2WKSS masih minim.
Selain itu, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak BKBPP mengenai
narasumber yaitu terutama narasumber dari pelatihan menjahit. Karena narasumber
menjahit terdiri dari empat orang, namun yang diberikan honor hanya satu orang. Hal
itu membuktikan juga bahwa tidak adanya rasa tanggung jawab pada pihak BKBPP
selaku badan pelaksana inti dari program terpadu P2WKSS.
4.3.1.3 Penerapan
Penerapan adalah dimana suatu peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana
dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini
harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta
jadwal kegiatan disiplin. Sebelum mengetahui penerapan program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai, ada baiknya mengetahui mekanisme yang berlaku di program
tersebut.
Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai daerah otonom, mekanisme
penyelenggaraan program terpadu P2WKSS di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
adalah sebagai berikut :
A. Nasional
Dalam mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan pemberdayaan
masyarakat termasuk Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) di tingkat pusat,
Kementrian Negara Pemberdayaan Masyarakat menurut keperluannya dibantu oleh
Kelompok Kerja Tetap Pemberdayaan Masyarakat (Pokjatap PP) yang dibentuk dangan
Keputusan Kementrian Pemberdayaan Masyarakat.
1. Tugas Pokok Pokjatap PP :
1. Keanggotaan Pokjatap Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas wakil-
wakil instansi pemerintah dan lembaga swasta, para pakar/ahli,
organisasi kemasyarakatan, organisasi masyarakat serta organisasi
lainnya di tingkat pusat
2. Pokjatap mempunyai tugas pokok membantu Menteri Negara
Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan penanganan program
terpadu P2WKSS
3. Setiap anggota Pokjatap PP wajib melaoprkan kegiatan kelompok dan
hasilnya kepada atasan di instansi atau organisasinya untuk diketahui
dan pelaksanaan tindak lanjut.
2. Fungsi Pokjatap PP :
1. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, membantu
kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara Menteri Negara
Pemberdayaan Masyarakat, pakar, organisasi masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, serta organisasi lainnya
2. Mengkoordinasikan dalam Pokjatap tentang kewenangan setiap anggota
Pokja dalam pemberdayaan masyarakat di pusat dan di daerah
3. Mengkoordinasikan kegiatan semua dinas/instansi/lembaga pemerintah
dan masyarakat, serta pakar dalam perencanaan, pengendalian,
pemantahuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program
pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan pratisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan
pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan KKG
5. Menyiapkan laporan Menteri Negara Pemberdayaan Masyarakat
mengenai perkembangan upaya pemberdayaan masyarakat kepada
Presiden.
B. Provinsi
1. Gubernur adalah penanggung jawab umum selaku koordinator
pelaksanaan P2WKSS dalam pembangunan di daerah dengan tugas
menyelenggarakan koordinasi program kegiatan semua instansi/dinas
terkait serta lembaga Non Departemen
2. Dalam melaksanakan tuganya, Gubernur dibantu oleh Tim Pengelola
P2WKSS Provinsi yang diketuai oleh pejabat yang ditunjuk oleh
Gubernur,
A. Tugas Tim Pengelola P2WKSS
1. Tugas Tim Pengelola P2WKSS terdiri atas wakil-wakil instansi
pemerintah dan lembaga swasta, para pakar/ahli. Organisasi
kemasyarakatan, organisasi masyarakat serta organisasi lainnya di tingkat
pusat
2. Tugas pokok, membantu Gubernur dalam melaksanakan penanganan
program P2WKSS
3. Anggota Tim Pengelola P2WKSS wajib melaporkan kegiatan kelompok
dan hasilnya kepada atasan di instansi atau organisasinya untuk diketahui
dan pelaksanaan tindak lanjut
B. Fungsi Tim Pengelola P2WKSS
1. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, membantu
kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara Gubernur, pakar,
organisasi perempan, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi lainnya
2. Mengkoordinasikan dalam Tim Pengelola tentang kewenangan setiap
anggota Tim Pengelola dalam kegiatan P2WKSS
3. Mengkoordinasikan, serta pakar dalam perencanaan, pengendalian,
pemantahuan, evaluasi dan pelaporan program-program pemberdayaan
masyarakat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan
pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan KKG
5. Menyiapkan laporan pemberdayaan masyarakat kepada Presiden
6. Pokja P2WKSS berkoordinasi dengan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan masyarakat (P2TP2).
C. Kabupaten/Kota
1. Bupati/Walikota adalah penanggung jawab umum selaku koordinator
pelaksanaan P2WKSS dalam pembanungan di daerah dengan tugas
menyelenggarakan koordinasi program kegiatan semua instansi/dinas
terkait serta lembaga Non Departeman.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bupati/Walikota dibantu oleh Tim
Pengelola P2WKSS Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Wkil
Bupati/Walikota atau Sekretaris Daerah bagi Kabupaten/Kota yang
belum memiliki Wakil Bupati/Walikota.
D. Kecamatan
1. Kecamatan adalah koordinator pelaksana P2WKSS dengan tugas
menyelenggarakan koordinasi program kegiatan semua instansi/dinas
terkait serta lembaga non pemerintah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat dibantu oleh PKK yang diketuai
oleh Camat.
E. Desa/Kelurahan
1. Desa/Kelurahan adalah pelaksana kegiatan P2WKSS dan
mengkoordinasikan program kegiatannya dalam PKK.
Dari hasil pengamatan peneliti selama mengikuti kegiatan program terpadu
P2WKSS di Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cibeber bukan menjadi koordinator
pelaksana program terpadu P2WKSS, tapi melainkan sebagai pendamping/pemantau.
Pihak Kecamatan akan hadir hanya apabila ada undangan untuk menghadiri pembinaan
dari Kota/Provinsi. Hal itu dikarenakan koordinasi antara Pemerintah Kota dan
Kecamatan mengenai program terpadu P2WKSS ini minim. Seperti yang sebelumnya
Camat Cibeber (I2-1) sampaikan,
“Yang perlu ditingkatkan sosialisasi dan koordinasinya agar hasilnya lebih
optimal”. (wawancara/28 Juni 2013/pukul 09.00/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor Kecamatan Cibeber).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam kegiatan program terpadu
P2WKSS terutama di Kelurahan Cikerai yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi dan
koordinasi. Karena sosialisasi dan koordinasi memang sangat diperlukan untuk
mendapatkan kemaksimalan dan keberhasilan program. Karena dengan dua hal itu,
maka pelaksanakan dari program dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tentunya
akan sesuai dengan apa yang direncanakan semula.
Untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dari program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai dengan perencanaan yang semula ditetapkan, peneliti
mencoba menanyakan hal tersebut pada pihak BKBPP selaku pengurus progam.
Sekretaris BKBB (I1-1) menjawab,
“Antara program dan pelaksanaan sangat sesuai, karena setiap kegiatan yang
tadinya target pelatihan menjahit contohnya, yang ditargetkan 25 orang tapi
yang mengikuti lebih dari itu”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul
09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa menurut Sekretaris BKBPP
antara program dan pelaksanaan sudah sesuai. Padahal yang peneliti tahu dari hasil
pengamatan selama mengikuti kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai, apa yang dinyatakan oleh Sekretaris BKBPP tersebut tidak benar. Memang
yang mengikuti lebih dari 25 orang, tapi jumlah itu digabungkan dengan masyarakat
KK Binaan yang berasal Kelurahan Cikerai dan Bulakan. Dari Kelurahan Cikerai tidak
lebih dari 20 orang. Yang mengikuti pelatihan baik pelatihan menjahit atau pelatihan
yang lainnya, itu adalah KK Binaan yang sama, yaitu orang yang pernah mengikuti
pelatihan lainnya. Padahal dari prosedur yang ada, untuk setiap pelatihan harus di isi
dengan 25 orang masyarakat KK Binaan yang berbeda. Misalnya, menjahit kelompok
Rubiah, tata rias kelompok Oti, dan sebagainya.
Staff BKBPP (I1-2) menyatakan bahwa :
“Orang sudah mengikuti orangnya itu-itu saja. Seperti yang saya bilang tadi,
harusnya kan tiap pelatihan orangnya berbeda. Dari 100 KK Binaan itu di
bagi menjadi 25 orang tiap pelatihan. Tapi banyak di pelatihan kerajinan
misalnya, itu banyak ikut di kegiatan pelatihan menjahit. Malah ada yang
mengikuti semua kegiatan”. (wawancara/20 Juni 2013/pukul
13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan pelatihan yang
seharusnya pesertanya berbeda dengan pelatihan lainnya, ternyata masih ada yang
peserta yang sama, bahkan disemua kegiatan pelatihan mengikuti semuanya. Padahal
seharusnya hal tersebut tidak dibolehkan. Karena memang sudah menjadi aturan jika
disetiap pelatihan harus dengan peserta yang berbeda, yaitu 100 KK Binaan di bagi
menjadi 4 kegiatan manjdi 25 KK Binaan berbeda di setiap kegiatan pelatihan.
Hal itu terjadi karena masyarakat/masyarakat KK Binaan yang selama ini
mengikuti kegiatan program terpadu P2WKSS adalah hanya orang-orang yang berasal
dari daerah terdekat dari Kantor Kelurhan yaitu Linkungan Penakodan, Pejaten, dan
Pasir Angin. Hal itu dinyatakan oleh Ibu Lurah Kelurahan Cikerai (I2-2),
“Untuk masalah KK Binaan memang sudah tepat sasaran karena rata-rata
masyarakat sini kurang mampu. Tapi memang dalam pelaksanaannya,
pelatihan atau pembinaan yang selama ini sudah terlaksana hanya dari 3
Linkungan yaitu Penakodan, Pejaten, dan Pasir Angin yang letak
linkungannya berdekatan dengan Kelurahan. Daerah lainnya sangat
berjauhan sehiingga masyarakat pada enggan buat ikut kegiatan P2WKSS
yang berpusat di Kantor Kelurahan. Selain itu, masyarakat lainnya yang tidak
ingin mengikuti kegiatan dari P2WKSS ini juga bilang kalau ikut di kegiatan
itu berati saya tidak ngemping terus dapet duit dari mana? Selalu bilangnya
gitu. Mereka selalu kalau ada kegiatan nanyanya masalah ada uang
transportnya tidaksaja. Sedangkan boro-boro transport, udah dapet ilmunya
saja harusnya bersyukur. Tapi mereka tidak mengerti itu”. (wawancara/7 Juli
2013/pukul 15.20/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Lurah
Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ternyata kegiatan pada program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai ini, peserta yang mengikuti adalah orang-orang
yang berasal hanya dari 3 wilayah yang terdekat dengan Kantor Kelurahan Cikerai.
Sehingga yang mengikuti kegiatan pelatihan menjadi orang-orang yang sama. Bukan
100 KK yang telah ditetapkan sebelumnya.
(I4-1) menambahkan,
“Iya, saya udah gembor-gembor ( = panggil-panggil) warga buat ikut
kagiatan, pada tidak mau. Jadi udah yang mau-mau saja. Mereka tidak tahu
sebenarnya ikut kegiatan ini untung, dapet ilmu. Yang dulu tidak ini, tidak tahu
itu jadi tahu. Cuma kalau mereka di ajak, susahnya minta ampun. Bikin emosi
saja, mau kalau ada uangnya saja. Kalau masalah yang susah-susah saja
dilimpahin ke saya. Tapi sayatidak apa-apa yang penting saya dapet ilmu”.
(wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.45/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa alasan mengapa kegiatan diikuti
dari 3 wilayah yang terdekat dari Kantor Kelurahan Cikerai adalah karena masyarakat
yang lain susah untuk diajak ikut berpartisipasi. Padahal Kader PKK telah mengajak
masyarakat tersebut.
Kedua pernyataan tersebut sangat berkaitan dengan sasaran dari kegiatan
program terpadu P2WKSS. Untuk itu, peneliti melakukan wawancara mengenai sasaran
program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai kepada informan. Supaya lebih
mengetahui apakah program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai ini memang tepat
sasaran ataukah tidak. Sekretaris BKBPP (I1-1) mengatakan,
“Sangat tepat sasaran”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara
tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa menurut pihak BKBPP, program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai telah tepat pada sasaran dari program tersebut
yaitu masyarakat miskin.
Kabag Pertanian Disperla (I1-4) juga menyatakan,
“Tepat sasaran”. (wawancara/12Juni 2013/pukul 09.30/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor Disperla Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa menurut pihak Disperla
kegiatan pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai juga telah tepat sasaran.
Sedangkan Kabag Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker (I1-3) mengatakan,
“Harus tepat, harus tercapai. Karena dari kita kan menjahit tingkat mahir.
Jadi sasaran kita adalah remaja yang putus sekolah sehingga bisa mendirikan
usahanya sendiri dan mendapatkan penghasilan”. (wawancara/17 Juni
2013/pukul 09.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota
Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan khususnya dari Dinas
Tenaga Kerja yang menjadi sasaran kegiatannya yaitu remaja yang putus sekolah, dan
sasaran itu diharapak oleh pihak Disnaker menjadi tercapai. Namun, selama pengamatan
peneliti, setelah kegiatan dari Disnaker dilaksanakan ternyata yang mengikuti kegiatan
tersebut adalah Ibu-ibu. Untuk remajanya hanya ada kurang dari 10 orang dari sekitar
30 orang peserta.
(I1-3) mengatakan sasaran dari kegiatannya di program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai. Hal itu sama halnya dengan Kabag Catatan Sipil (I1-5) yang
mengatakan,
“Kalau masalah tepat sasaran atau tidaknya secara keseluruhan Ibu tidak
tahu. Cuma kalau dari Dinas kami sasarannya pada masyarakat yang tidak
memiliki dokumen kependudukan. Gimana caranya masyarakat yang belum
dokumen kependudukan jadi punya”. (wawancara/25 Juni 2013/pukul
15.10/wawancara tersebut dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa untuk DKCS yang menjadi
sasaran dari kegiatannya yaitu masyarakat yang tidak memiliki dokumen
kependudukan. Sehingga dengan adanya kegiatan sosialisasi, pembinaan dan
pembuatan akta kelahiran secara gratis menjadikan masyarakat banyak yang memiliki
dokumen kependudukan tersebut.
Pihak Kecamatan juga mengatakan ketepatan sasaran kegiatan, seperti yang
dinyatakan oleh Camat Cibeber (I2-1) yang menyatakan,
“Tepat, karena adanya program P2WKSS khususnya kaum wanita dapat
memiliki potensi untuk bekerja sama dalam pembangunan sebagai pelaku
(subjek) dan bukan hanya sebagai sasaran (objek) pembangunan itu sendiri,
sehingga kedepannya peranan seorang wanita bisa mandiri tidak
ketergantungan pada seorang lak-laki dalam hal keikutsertaan
pembangunan”.(wawancara/28 Juni 2013/pukul 09.00/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor Kecamatan Cibeber).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pihak dari Kecamatan Cibeber
kegiatan pada program terpadu P2WKSS ini telah tepat dilaksanakan di wilayahnya.
Karena dengan adanya program ini, perempuan di wilayah memiliki potensi baru dan
bisa menjadi pelaku dari pembangunan, tidak kalah dengan penduduk laki-laki.
Banyaknya yang mengatakan tepat sasaran disebabkan karena masyarakat di
Kelurahan Cikerai adalah masyarakat yang memang rata-rata warga yang kurang
mampu. Hal itu dinyatakan oleh (I4-2) yang menyatakan,
“Sesuai karena rata-rata warga kurang mampu”. (wawancara/6 Juli
2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Rubiah di
Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa program terpadu P2WKSS ini
telah tepat sasaran yaitu mengena pada masyarakat miskin. Karena menurut pihak
Kelurahan, sebagaian besar masyarakat yang ada di Kelurahan Cikerai adalah
masyarakat yang kurang mampu.
(I2-2) juga menyatakan,
“Tepat sasaran, karena mayoritas masyarakat terbelakang, apalagi pada Ibu-
ibu sini”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.20/wawancara tersebut dilakukan
di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa masyarakat Kelurahan Cikerai
ternyata mayoritas masyarakat yang tebelakang atau miskin, baik harta maupun ilmu,
terlebih lagi pada Ibu-ibu yang ada di Kelurahan Cikerai.
Walaupun demikian, pernyataan berbeda datang dari Staff BKBPP (I1-2) yang
menyatakan ketidaktepatan sasaran kegitan dengan menyatakan,
“Sebenarnya program ini di peruntukan untuk keluarga miskin yaitu keluarga
pra sejahtera dan keluarga sejahtera tahap I. Tapi selama saya menjadi
pengawas di berbagai pelatihan kemarin, sepertinya program ini tidak tepat
sasaran. Seperti yang lihat, di pelatihan tata rias itu kan ada orang yang udah
melakukan perawatan di Amira (salon kecantikan). Masa yang kaya gitu-gitu
di ikutin. Mau ngelarang juga gimana, bukan hak saya. Lagian yang datang
orangnya itu-itu saja. Padahal di setiap pelatihan harusnya orang yang
berbeda. Tidak tahulah itu gimana”. (wawancara/20Juni 2013/pukul
13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sebenarnya program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai dikatakan tidak tepat sasaran karena yang mengikuti
kegiatan ada yang telah melakukan perawatan tubuh di salah satu salon di Kota Cilegon.
Pahal untuk ukuran masyarakat miskin, hal itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan.
Program terpadu P2WKSS ini sebenarnya diperuntukan untuk Keluarga Pra Sejahtera
dan Keluarga Sejahtera Tahap 1. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum
dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti sandang, pangan, papan dan
kesehatan. Sedangkan keluarga sejahtera tahap I yaitu keluarga yang telah dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya serta kebutuhan sosial prikologis seperti pendidikan,
keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dan lingkungan, serta transportasi.
Mengenai sasaran program terpadu P2WKSS yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera Tahap I juga dinyatakan oleh Camat Cibeber dalam sambutan pada
acara evaluasi program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai. Camat Cibeber tersebut
menyatakan bahwa Pada tahun 2013, sasaran kegiatan program terpadu P2WKSS yakni
200 Kepala Keluarga (KK) binaan yang berusia 15 tahun hingg 64 tahun dengan kondisi
keluarga tingakt pra sejahtera dan sejahtera I dari Kelurahan Cikerai dan Bulakan.
Adanya ketidaktepatan sasaran program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai tersebut, peneliti mencoba menelusuri kenapa terjadi ketidaksesuian sasaran
pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai. Hasilnya, mengejutkan, yaitu
ada pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat 100 KK Binaan yang datanya
sudah dikantongi oleh BKBPP, ternyata data tersebut adalah hasil terawangan seorang
pegawai Kelurahan. Hal itu disampaikan oleh pegawai Kelurahan(I2-2-1),
“Tidak tahu. Yang saya tahuwaktu itu banyak Ibu-ibu yang yang ikut
pelatihan. Cuma waktu itu saya pernah di minta membuat data 100 KK
binaan. Saya tidaktahu itu buat apa, waktu itu saya cuma diminta buat data
secepatnya karena mau dilaporin di Kota. Jadi saya membuat 100 KK binaan
itu dengan menerawang, mulai dari Kader posyandu, PKK dan sebagainya.
Pokoknya yang saya tahu saja. Yang jelas itu emang benar warga sini”.
(wawancara/4Juli 2013/pukul 14.05/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam penetapan KK Binaan
untuk kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, ternyata adalah hasil
tebakan seorang pegawai Kelurahan Cikerai. Penetapan tersebut tidak bener-benar
melihat apakah KK Binaan yang dituju adalah masyarakat benar-benar miskin atau
tidak.
Sekretaris BKBPP (I1-1) menyatakan,
“Kegiatan sesuai dengan MUSRENKEL, MUSRENCAM, dan MUSRENBANG
tingkat Kota”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa sebelum program terpadu
P2WKSS dilaksanakan telah mengadakan MUSRENKEL (musyawarah rencana
pembangunan tingkat Kelurahan), MUSRENCAM (musyawarah rencana pembangunan
tingkat Kecamatan), dan MUSRENBANG (musyawarah rencana pembangunan)tingkat
Kota. Sehingga kegiatan seharusnya memang apa yang butuhkan oleh masyarakat
daearh binaan khususnya Kelurahan Cikerai.
Adapun tindakan untuk ketidaksesuaian sasaran tersebut adalah dengan
mengevaluasi supaya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan
oleh Sekretaris BKBPP (I1-1),
“Akan di evaluasi di kegiatan tahun berikutnya supaya lebih baik. Selain itu,
ABT(Anggran Belanja Tahunan) disesuaikan pada kegiatan-kegiatan”.
(wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian sasaran
untuk program terpadu P2WKSS ini, selanjutnya akan menjadi bahan acuan menjadikan
program terpadu P2WKSS di tahun berikutnya menjadi lebih baik.
Untuk menghindari kesalahan yang ada dalam pelaksanaan program kegiatan,
pastinya ada prosedur kegiatan yang menjadi acuan. Pada program terpadu P2WKSS
ini, prosedur yang gunakan adalah Desa yang memiliki banyak keluarga miskinnnya.
Karena sasaran dari program terpadu P2WKSS adalah masyarakat miskin. Sekretaris
BKBPP (I1-1) mengatakan,
“Prosedurnya, Desa binaan P2WKSS sesuai dengan standar operasional
minimum adalah Desa yang masih banyak Pra Keluarga Sejahteranya atau
masyarakat miskinnya”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara
tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa prosedur dari program terpadu
P2WKSS di Kota Cilegon adalah dengan memilih daerah binaan yang memiliki banyak
keluarga pra sejahteranya atau keluarga miskin.
Dalam pelaksanaan kegiatan program terpadu P2WKSS, mengacu pada SOP
pemerintahan, karena program ini adalah program yang berasal dari pemerintah. Seperti
halnya yang dinyatakan oleh Kabag Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker (I1-3),
“Kalau bicara pemerintahan, semua dilakukan dengan sesuai SOP. Kalau
masalah kegiatan semua pro rakyat”. (wawancara/17 Juni 2013/pukul
09.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa setiap program pemerintah
atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas, selalu dilaksanakan sesuai dengan SOP
(Standar Operasional) dari setiap masing-masing Dinas, termasuk juga kegiatan dalam
program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai.
Setiap Instansi terkait mempunyai prosedur tersendiri dalam malaksanakan
kegiatan. Khusus pada program terpadu P2WKSS, Kabag Pertanian Disperla (I1-4)
mengatakan,
“Kalau prosedur khususnya kita mengikuti dari Badan Keluarga Berencana.
Ini kan program terpadu dengan dinas lain. kalau khusus di pertanian, ya itu
dalam menitikberatkan wanita dalam pembuatan pekarangan. Itu prosedur
khususnya. Yang kalu di PKK ada di Pokja 3. Kita hanya pendukung dari
kegiatan P2WKSS”. (wawancara/12 Juni 2013/pukul 09.30/wawancara
tersebut dilakukan di Kantor Disperla Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam program terpadu
P2WKSS, prosedural ditentukan oleh BKBPP selaku pelaksana inti dari program ini.
Sehingga Dinas/instansi terkait mengikuti dari apa yang ditetapkan oleh BKBPP, dan
tentuny hal itu sebelumnya telah dikoordinasikan terlebih dahulu.
Lalu bagaimana kesesuaian prosedur dalam program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai ini, Sekretaris BKBPP (I1-1) mengatakan,
“Sudah sesuai.”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa prosedur yang sebelumnya
dinyatakan oleh Sekretaris BKBPP yaitu mengenai daerah binaan P2WKSS adalah tepat
yaitu di Kecamatan Cibeber yaitu Kelurahan Cikerai dan Bulakan.
Selain yang disebutkan diatas, hal terpenting dalam suatu program adalah
jadwal kegiatan. Sehingga dengan jadwal yang teratur maka, pelaksanaan kegiatan pada
program akan berjalan dengan baik. Dan tentunya harus dengan penerapan displin.
Untuk program terpadu P2WKSS ini jadwal yang digunkan adalah tidak harus sesuai
dengan perencanaan jadwal. Seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris BKBPP (I1-1),
“Jadwal yang sudah di buat hanya untuk patokan, jadwal sebenarnya itu akan
dikondisikan dengan Dinas-dinas terkait”.(wawancara/8 Juli 2013/pukul
09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa ternyata jadwal yang semula
ditetpkan tidak sepenuhnya menjadi patokan kegiatan. Karena jadwal yang gunakan
adalah dari hasil koordinasi ulang yang dilakukan oleg BKBPP dengan Instansi terkait.
Karena dalam lapangan, jadwal yang digunakan adalah hasil koordinasi dengan Dinas
terkait. Hal itu disebabkan oleh kesibukan dinas terkait yang tidak bisa dipredikasi.
Seperti Sekretaris BKBPP (I1-1) yang juga menyatakan,
“Ini kan prorgam terpadu, jadi semuanya harus terkoordinasi dengan dinas
terkait. Dinas kan bukan hanya kegiatan P2WKSS saja yang diurusin, tapi
banyak. Jadi ada saja jadwal yang tidak sesuai karena kesibukan dari Dinas”.
(wawancara/8Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa banyaknya ketidaksesuaian pada
jadwal adalah karena kesibukan dari masing-masing Dinas terkait. Jadi jadwal semula
ditetapkan tidak berlaku atau tidak digunakan.
Semua program kegiatan tentunya memiliki kekurangan. Dari semua yang
dinyatakan diatas, masih banyak kekurangan yang ada di program terpadu P2WKSS.
Diantaranya yaitu SDM yang menangani program tersebut. Seperti yang dinyatakan
oleh Sekretaris BKBPP (I1-1),
“Kurangnya SDM yang turun ke lapangan. Walaupun saat yang sekarang-
sekarang masih mencukupi”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara
tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa yang menjadi kekurangan dari
program terpadu P2WKSS khususnya dalam hal pelaksana yaitu kurang SDM yang
turun ke lapangan. Karena pegawai khususnya yang mengurusi kprogram ini yaitu dari
Bina Lembaga Organisasi Perempuan (BLOP) hanya terdapat 4 orang, itu juga ada yang
difokuskan pada kegiatan khusus PKK. Jadi yang lebih fokus melaksanakan program ini
hanya ada 2 orang, sehingga setiap ada kegiatan pihak pelaksana meminta bantuan
kepada sub bidang yang lainnya.
Seperti yang di bahas sebelumnya, yang menjadi kekurangan dari program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai ini adalah sosialisasi dan koordinasi. Hal
dinyatakan lagi oleh Camat Cibeber (I2-1),
“Secara keseluruhan program P2WKSS tahun ini berjalan baik dan lancar.
Hal yang perlu ditingkatkan koordinasi dan sosialisasinya antara Kelurahan
penerima bantuan dan instansi terkait”. (wawancara/28 Juni 2013/pukul
09.00/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Cibeber).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam program terpadu
P2WKSS ini yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi dan sosialisasi. Sehingga
kegiatan dalam program dapat berjalan secara optimal.
Selain itu, dalam menindaklanjuti tujuan diadakannya pelatihan adalah guna
memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk dapat bisa menghidupi keluarganya
dengan melakukan usaha mandiri. Namun untuk melakukan usaha mandiri dibutuhkan
modal yang cukup. Dan yang menjadi kekurangan dari program ini adalah tidak adanya
pemberian modal pada masyarakat. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Lurah Kelurahan
Cikerai (I2-2),
“Bantuan dana untuk modal, karena untuk pengembangan itu diperlukan
dana”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.20/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa yang manjadi kekurangan dalam
kegiatan pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai adalah modal. Karena
masyarakat merasa dalam pengembangan dari apa yang diajarkan pada kegiatan
pelatihan, diperlukan dana/modal.
Selain Ibu Lurah, masyarakat KK Binaan juga mengatakan hal yang sama.
Seperti (I4-4) juga mengatakan,
“Masih ane sing kurang. Pemberian modal endah bisa berusaha ( = Masih
ada kekurangan. Pemberian modal biar bisa berusaha)”. (wawancara/6 Juli
2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan Kediaman
Masturoh di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di ats, diketahui bahwa setelah adanya kegiatan
pelatihan-pelatihan, hal yang diperlukan masyarakat KK Binaan adalah dana. Sehingga
apabila ada dana, masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan apa yang didapat
dalam pelatihan dengan melakukan usaha di rumahnya.
Selain kurangnya dana, waktu kegiatan juga kurang. Seperti yang nyatakan
oleh (I4-1),
“Kurang lama waktunya”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.45/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa bukan hanya dana yang kurang
dalam kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, tapi juga waktu
kegiatan. Karena kegiatan rata-rata dilakukan selama 7 hari dan hanya dari jam 08.00-
12.00.
Walaupun sebenarnya banyak permasalahan dalam program terpadu P2WKSS
di Kelurahan Cikerai ini, tapi masyatakat masih merasakan manfaat dari semua kegiatan
yang ada dalam program terpadu P2WKSS. Manfaat yang didapat dari masing-masing
informan dari masyarakat KK Binaan, (I4-1) menyatakan,
“Banyak ilmu yang di dapat, pengalaman”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul
15.45/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa manfaat yang dirasakan oleh
salah satu masyarakat KK Binaan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
adalah banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman.
(I4-2) menyatakan,
“Dari yang tidak tahu menjadi tahu”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul
13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Rubiah di Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa manfaat lainnya yang diapat
oleh masyarakat KK Binaan yang telah mengikuti kegiatan pada program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Hal seperti
tahu menjahit secara benar dengan menggunakan mesin jahit, tata rias pengantin,
memasak aneka kue, dan kerajinan tangan sepertisulam kerudung, dan lain-lain.
(I4-3) menyatakan,
“Ada, saya dulu tidak bisa motong rambut jadi bisa dan bisa motongin rambut
anak dan bisa menjahit”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 17.00/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Heryati di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa adanya kegiatan pelatihan tata
rias, membuat masyarakat KK Binaan bisa memotong rambut anggota keluarganya
sendiri, dan tidak perlu untuk ke tukang potong rambut lagi.
(I4-4) menyatakan,
“Bisa bikin kue-kue”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 15.00/wawancara
tersebut dilakukan di Depan Kediaman Masturoh di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dengan mengikuti kegiatan tata
boga, masyarakat KK Binaan bisa membuat aneka kue yang dahulu KK Binaan tidak
bisa buat.
(I4-5) menyatakan,
“Manfaatnya besar, dari yang tidak tahu menjadi tahu”. (wawancara/6 Juli
2013/pukul 15.40/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Nurlailah di
Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa bukan hanya satu orang
masyarakat KK Binaan yang merasakan bahwa dengan mengikuti kegiatan pada
program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai dari yang tidak tahu menjadi tahu.
(I4-6) menyatakan,
“Bisa merias sendiri”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 16.00/wawancara
tersebut dilakukan di Depan Kediaman Mutoharoh di Link. Pejaten Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dangan mengikuti kegiatan
pelatihan tata rias pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, telah
memberikan manfaat yaitu masyarakat KK Binaan bisa merias wajah sendiri. sehingga
dandanan dalam keseharian bisa berubah menjadi lebih baik.
(I4-7) menyatakan,
“Jadi bisa motong rambut, make up”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul
15.00/wawancara tersebut dilakukan di Depan Kediaman Mutoharoh di Link.
Pejaten Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program terpadu
P2WKSS ini telah bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan Cikerai khususnya pada
masyarakat KK Binaan yang mengikuti kegiatan pelatihan, seperti yang mengikuti
kegiatan pelatihan tata rias, masyarakat KK Binaan jadi bisa memotong rambut secara
benar dan make up sendiri di rumah masing-masing.
Manfaat sedikitnya memang sudah dirasakan oleh masyarakat khususnya KK
Binaan. Namun, yang disayangkan adalah program terpadu P2WKSS ini hanya
dilaksanakan pada satu daerah hanya dalam kurung waktu 1 tahun. Oleh karenannya,
peneliti mencoba menanyakan mengenai keberlanjutan program ini setelah kurung
waktu 1 tahun selesai apakah masih ada kegiatan lanjutan atau tidak. Dari hasil
wawancara, Sekretaris BKBPP (I1-1) menyatakan,
“Akan diserahkan pada Kelurahan dan Kecamatan masing-masing untuk
melanjutkan program itu sampai waktu yang tidak terbatas. Harus dilanjutkan
terus, jadi program P2WKSS selesai tidak berhenti. Kan ada kadernya”.
(wawancara/8 Juli 2013/pukul 09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor
BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa setelah selesainya program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai ini, semuanya akan diserahkan pada pihak
Kelurahan Cikerai guna di kelola dan dikembangkan dengan batas waktu yang tidak
ditentukan. Jadi walaupun program berakhir, namun setiap tahunnnya akan ada
pembinaan dengan melakukan kerja sama dengan pihak Kelurahan. Seperti yang
dinyatakan juga oleh Kabid Catatan Sipil (I1-5) yang menyatakan,
“Ada pelayanan setiap tahunnya yang bekerja sama dengan Kelurahan
setempat”. (wawancara/25 Juni 2013/pukul 15.10/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Dari wawancara di atas, diketahui bahwa setelah usainya program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai, dari DKCS juga akan melakukan pembinaan dengan
melakukan kerja sama dengan pihak Kelurahan Cikerai, terlebih untuk masalah
dokumen kependudukan.
Berbeda dengan semuanya, Kabid Pertanian Disperla (I1-4) yang mengatakan,
“Terus terang dulu P2WKSS di tahun sebelumnya itu berakhir, saya belum
turun lagi ke sana tapi petugas lapangannya ada”. (wawancara/12 Juni
2013/pukul 09.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disperla Kota
Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa setelah kegiatan dalam
program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai berakhir, Disperla sudah tidak lagi
melakukan pembinaan di Kelurahan Cikerai secara intens. Karena dengan selesainya
program tersebut, maka selesai pula kegiatan yang dilakukan Disperla di Kelurahan
Cikerai.
Dari semua itu, terlihat bahwa untuk keberlanjutan dari program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai. Kedepannya benar-benar akan deserahkan dan
dilaksanakan oleh Kelurahan Cikerai sendiri, dengan minimnya bantuan dari Dinas
terkair dalam program terpadu P2WKSS tersebut.
Untuk membuat program terpadu P2WKSS kedepannya menjadi baik dan lebih
baik lagi, peneliti mencoba meminta saran kepada informan untuk program terpadu
P2WKSS sekarang dan kedepannya. Sebagai yang tahu seluk beluk program terpadu
P2WKSS, Sekretaris BKBPP (I1-1) mengatakan,
“Sarannya, karena program P2WKSS ini sangat dibutuhkan masyarakat perlu
di tambah dana karena terus berkelanjutan”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul
09.15/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa program terpadu P2WKSS
sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun dana yang gunakan untuk program ini masih
dikatakan kurang yaitu sebesar Rp. 223.800.000,-. Dan karena program ini bagus,
seharusnya dana yang digunakan bisa bertambah dan lebih besar dari nilai tersebut.
Sedangkan Staff BKBPP (I1-2) menyarankan,
“Program P2WKSS harus ada tiap tahunnya”. (wawancara/20 Juni
2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan di Kantor BKBPP Kota
Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa untuk program terpadu
P2WKSS ini diharapkan agar selalu ada di tiap tahunnya dan jangan sampai program ini
terhenti.
Senada, KK Binaan (I4-2) mengatakan,
“Kalau bisa jangan cuma sekali saja mengadakan ini. Kalau bisa sesering
mungkin”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 13.20/wawancara tersebut dilakukan
di Kediaman Rubiah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa program ini berjalan di setiap
daerahnya hanya 1 tahun, dan pelaksanaannya pun dilakukan di tempat berbeda di
setiap tahunnya. Oleh karenanya, program ini perlu diadakan tidak untuk hanya sekali
saja.
Kabag Pelatihan dan Penempatan Kerja Disnaker (I1-3) mengatakan dengan
panjang,
“ Saran saya kegiatan P2WKSS ini kan berhubungan dengan penilaian lomba,
kegiatannya banyak di fisik. Contoh posyandu di bagusin, jalan, rumah dan
segala macem. Padahal P2WKSS ini kan SDM wanitanya yang harus
ditingkatkan. Sekarang yang nanam TOGA (tanaman obat keluarga) itu siapa?
Emang Ibu-ibu PKK? Bukan, orang pertanian kan. Yang ngerjain air bersih,
Ibu-ibu PKK tah? Bukan, orang PU. Yang ngebagusin Posyandu segala
macem Ibu-ibu yang ngerjain? Bukan, orang Dinas. Padahal kan di nilai Ibu-
ibunya. Harusnya sarana dan prasarana harus seimbang. Di bagusin tapi hal
itu tidak jadi jaminan, karena kita kan kalah sarana prasaranannya. Pada reot
gitu gimana mau dibagusinnya. Sedangkan kita dilombakan dengan
Tangerang, Tangerang kan kaya Hotel kan, ada AC segala macem. Udah lewat
kan. jadi untuk mengejar dari sarana prasarana itu tidak bisa diharapkan.
Tapi kalau semua itu di kelola oleh masyarakat, jadi memiliki nilai yang
berbeda. Seharusnya masyarakat di Kelurahan Cikerai di bentuk kelompok
untuk mengelola perekonomian di Kelurahan Cikerai. Sehingga masyarakat
bisa sejahtera”. (wawancara/17 Juni 2013/pukul 09.20/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program terpadu
P2WKSS ini adalah program yang dilombakan terutama mengenai masyarakat yang
memiliki keluarga sehat dan sejahtera. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan yang
telah dilaksanakan sebagian besar bergerak pada infrastruktur yaitu seperti renovasi
posyandu, penataan PKK Kelurahan, jalan Keluarahan, dan sebagainya. Padahal yang
terpenting adalah perbaikan SDM dari masyarakat itu sendiri. Karena ini adalah
program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera. Untuk
pembagusan seperti posyandu, Kelurahan dan yang lainnya, Cilegon akan sangat sulit
untuk menandingi Tangerang, yang sudah jelas Tangerang mempunyai infrastruktur
yang bagus. Oleh karenanya, apabila daerah binaan di Kota Cilegon ini ingin menang,
maka yang perlu diperhatikan dan utamakan adalah masalah Sumber Daya Manusia
(SDM) dari masyarakatnya, terutama pada perempuan.
Untuk lebih jelasnya mengenai penilaian dari program terpadu P2WKSS, pada
evaluasi kegiatan program terpadu P2WKSS yang dilaksanakan di Kelurahan Cikerai,
tim penilai dari BPPMD yaitu Kepala BPPMD Provinsi Banten menyatakan bahwa
yang akan dinilai dari kegiatan program terpadu P2WKSS ini yaitu sejauh mana
program terpadu P2WKSS yang sudah dilaksanakan bisa berdampak pada peningkatan
pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan keterampilan pada perempuan.
Sehingga berdampak pula pada kesejahteraan keluarga dan lingkungannya. Karena
menurut Wakil Walikota Cilegon, berdayanya perempuan secara maksimal merupakan
aset yang sangat berharga bagi keberlangsungan dan kemajuan Kota Cilegon.
Dari saran yang dinyatakan Kabag Pelatihan dan Penempaan Kerja tersebut
dapat diambil sedikitnya mengenai bahwa di dalam program bukan hanya instansi
terkait saja yang berperan, tapi juga masyarakatnya. Hal itu juga di utarakan oleh Kabag
Pertanian Endang Hanafi (I1-4) yang menyarankan,
“Peran masyarakatnya ditingkatkan lagi, jangan bergantung dari Dinas saja”.
(wawancara/12 Juni 2013/pukul 09.30/wawancara tersebut dilakukan di
Kantor Disperla Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa dalam pelaksanaan program
terpadu P2WKSS, bukan hanya pelaksana yaitu dari instansi terkait saja lebih aktif, tapi
juga masyarakat. Selain itu, diupayakan agar masyarakat tidak selalu bergantung dari
Dinas/Instansi tapai harus mandiri. Karena pada dasarnya pemberdayaan dikatakan
berhasil ketika masyarakat bisa mandiri dengan memenuhi kebutuhannya, baik dana
maupun kebutuhan lainnya yang ada di daerah binaan.
Kegiatan pada program terpadu P2WKSS sebaiknya harus dengan kebutuhan
masyarakat daerah binaan itu sendiri, bukan atas dasar kegiatan yang benar-benar sudah
ada dii Instansi saja. Seperti yang nyatakan oleh Ibu Lurah Kelurahan Cikerai (I2-2),
“Untuk Kepala Dinas, untuk pembinaan yang dilaksanakan harus lebih sesuai
dengan masyarakat atau sesuai kebutuhan dari masyarakat”. (wawancara/7
Juli 2013/pukul 15.20/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Lurah
Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa program yang baik adalah
program yang kegiatannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
sehingga alangkah lebih baiknya, jika ke depan kegiatan pada program ini diharapkan
agar benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Menurut peneliti, hal itu bisa
tercapai dengan sebelum adanya kegiatan yang dilaksanakan di daerah binaan, terlebih
dahulu diadakan rembuk warga daearh setempat untuk membahasa apa saja yang perlu
dilakukan di daerah binaan tersebut. Sehingga ke depan program tersebut bisa di ikuti
oleh banyak masyarakat dari daerah binaan tersebut.
Kabid Catatan Sipil (I1-5) menyarankan,
“Untuk solusi karena pada kegiatan kita terkendala surat nikah, perlu
pelibatan PA (Pengadilan Agama) untuk mengadakan isbat nikah. Untuk
masyarakat yang tidak memiliki surat nikah”. (wawancara/25 Juni 2013/pukul
15.10/wawancara tersebut dilakukan di Kantor DKCS Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa yang menjadi kendala dari
Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil adalah pemenuhan persyaratan untuk pembuatan
akta kelahiran yaitu surat nikah. Karena masyarakat Desa masih banyak yang tidak
memiliki buku nikah. Oleh karenanya, pihak Catatan Sipil menyarankan agar tim dari
program terpadu P2WKSS ini dapat bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam
hal pengadaan isbat nikah.
Sedangkan Kasie Pelatihan Produktivitas Disnaker (I1-6) menyarankan,
“Lebih berkembang lagi programnya”. (wawancara/17 Juni 2013/pukul
10.30/wawancara tersebut dilakukan di Kantor Disnaker Kota Cilegon).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa perlunya seuatu strategi untuk
mengembangkan program terpadu P2WKSS ini. Sehingga kegiatan dalam program
menjadi lebih bervariasi dan menarik.
Camat Kecamatan Cibeber (I2-1) mengatakan,
“Saran saya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, seharusnya kalau
memang memungkinkan 2 tahun sebelum program P2WKSS di terima oleh
Kelurahan tertentu ada baiknya diberitahu terlebih dahulu. Agar Kelurahan
tersebut memepersiapkan diri lebih matang melalui data-data yang perlu
mendapat penanyaan dalam mengusulkan bantuan-bantuan tersebut dan
bagaimana pelaksanaan program P2WKSS tepat sasaran. Serta tidak kalah
pentingnya yaitu Kelurahan yang mendapat bantuan program P2WKSS
diberikan dana bantuan untuk menunjang operasional kegiatan yang
dilakukan”. (wawancara/28Juni 2013/pukul 09.00/wawancara tersebut
dilakukan di Kantor Kecamatan Cibeber).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pihak Kecamatan
menyarankan agar sebelum dilaksanakannya program terpadu P2WKSS di Kecamatan
Cibeber khususnya di Kelurahan Cikerai dapat mensosialisasikan terlebih dahulu jauh
sebelum dimulainya pelaksanaan program tersebut. Hal itu supaya Kelurahan yang
dituju bisa mempersiapkan secara matang apa saja yang harus dilakukan untuk program
tersebut. Selain itu, pihak Kecamatn juga menyarankan agar tim dari program tersebut
dapat memberikan bantuan dana kepada Kelurahan Cikerai/Bulakan untuk operasional
selama program berjalan. Sehingga bisa mandapatkan hasil yang maksimal.
Selain itu, dalam acara evaluasi program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai, Camat Cibeber juga menyatakan bahwa penilaian evaluasi program terpadu
P2WKSS adalah penilaian dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama,
lingkungan dan infrastruktur. Semoga program ini menghasilkan perubahan, baik secara
fisik lingkungan, sikap mental dan perilaku, khususnya bagi perempuan dalam
mengembangkan potensi, serta mampu meningkatkan peran perempuan dalam
mewujudkan keluarga yang berkualitas. Camat Cibeber juga berharap pada program
terpadu P2WKSS ini, masyarakat Kecamatan Cibeber bisa meraih juara pada
perlombaan program terpadu P2WKSS Se-Provinsi Banten.
Mengenai permodalan seperti yang Camat Cibeber nyatakan, masyarakat KK
Binaan (I4-4) juga mengatakan,
“Mun pengen kite usaha njuk dimodali ( = Kalau ingin saya usaha minta
dimodalin)”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut
dilakukan di Depan Kediaman Masturoh di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa hal yang terpenting dalam
pengembangan masyarakat adalah dana. Karena apabila tidak ada dana, maka usaha
meningkatkan produktivitas masyarakat menjadi terkendala.
Karena masih banyak yang belum mengetahui program terpadu P2WKSS,
Ketua RW.02 Link. Sabidongko (I3-1) mengatakan,
“Saran Bapak iku sosialisasine diperluas malih, aje cuman wilayah ding pedek
sereng Kelurahan saos. Dipuni semua warga uning ( = Saran Bapak itu
sosialisasinya diperluas lagi, jangan cuma wilayah yang deket sama
Kelurahan saja. Biar semua warga tahu)”. (wawancara/8 Juli 2013/pukul
14.00/wawancara tersebut dilakukan di Kediaman Mad Aliudin di Link.
Kandang Sapi Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa agar supaya program terpadu
P2WKSS dapat diketahui dan diikuti oleh masyarakat secara luas, maka hal yang harus
dilakukan adalah peningkatan sosialisasi dan sosialisasi yang dilakukan harus secara
merata, bukan hanya pada wilayah terdekat dari Kantor Kelurahan daerah binaan
program terpadu P2WKSS tersebut.
Karena yang mengikuti kegiatan dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai ini hanya dari 3 Linkungan, maka (I3-3) menyarankan,
“Sekabehe warga masyarakat di ajak, endah wong-wong kene pada miluan ( =
Semua warga masyarakat di ajak, biar orang-orang sini pada ikutan)”.
(wawancara/8 Juli 2013/pukul 15.00/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Waseh di Link. Kampok Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa sosialisasi yang sudah
dilaksanakan kurang menyentuh pada seluruh masyarakat Kelurahan Cikerai. Karena
semua kegiatan berpusat di Kantor Kelurahan Cikerai yang lokasinya jauh dari wilayah
masyarakat yang lainnya. Adapun yang mengikuti kegiatan dari program ini adalah
Pejaten, Penakodan dan Pasir Angin.
Sedangkan Tokoh Masyarakat I3-4 agar kegiatan P2WKSS ini,
“Dibagusin lagi”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 16.30/wawancara tersebut
dilakukan di Kediaman Ust. Rusdi di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai sudah bagus, dan untuk kegiatan yang akan datang baik di Kelurahan
Cikerai maupun di daerah binaan lainnya agar supaya ditingkatkan lagi dan lebih bagus.
Program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai ini terbilang sangat singkat,
karena dilaksanakan Cuma dalam kurung waktu 1 tahun. Itu juga belum termasuk hari
dan bulan libur. Oleh karenanya, (I4-1) menyarankan,
“Kalau ada P2WKSS lagi, waktunya ditambahin, persiapan lebih matang”.
(wawancara/7 Juli 2013/pukul 15.45/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Lurah Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa kegiatan pada program terpadu
P2WKSS terbilang singkat karena dilakukan kurang dari 1 tahun. Sehingga kegiatan
yang ada kurang benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara luas di daerah binaan
yaitu Kelurahan Cikerai. Oleh karennya, perlu ada tambahan waktu supaya kegiatan
dapat lebih mengena pada masyarakat. selain itu, untuk persiapan sebelum pelaksanaan
program juga harus di matangkan. Sehingga masyarakat bisa lebih banyak yang ikut
berperan aktif dalam kegiatan program terpadu P2WKSS.
Selain itu pelatihan-pelatihan memang sudah terlaksana, namun masyarakat
susah untuk mengembangkan apa yang sudah dilatih. Hal itu karena tidak
disediakannya wadah atau tempat untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat
tersebut, seperti pembentukan kelompok dan yang lainnya. Hal itu seperti yang
dinyatakan oleh (I4-3),
“Pengennya kalau bisa ada yang ngebutuhin tenaga kita dan ada wadah untuk
mengembangkan kreatifitas, lebih ditingkatkan lagi, modal menjahit lebih
baik”. (wawancara/7 Juli 2013/pukul 17.00/wawancara tersebut dilakukan di
Kediaman Heryati di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam program terpadu
P2WKSS masih belum benar-benar ada yang membentuk kelompok seperti kelompok
usaha tani bersama, sehingga apa yang didapat dari pelatihan tidak bisa dikembangkan
secara optimal. Oleh karenanya, untuk ke depan program ini diharapkan selain
mengadakan pelatihan juga mengadakan suatu wadah yang bisa menghimpun hasil
karya masyarakat dari kegiatan pelatihan yang diikuti.
Mengenai permodalan, sebenarnya pihak dari BPMKP sudah
mensosialisasikan program kegiatannya yaitu pinjaman bergulir, yang untuk
meminjamnya tidak dibutuhkan persyaratan yang susah. Namun hal itu ada yang tidak
tahu dan tidak paham. Oleh karena ada masyarakat KK Binaan yang yaitu (I4-5) yang
menyarankan,
“Pinjaman dimudahaken karo setoran ora bayar ( = Pinjaman dipermudah
dan setoran tidak bayar)”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 15.40/wawancara
tersebut dilakukan di Kediaman Nurlailah di Kelurahan Cikerai).
Dari hasil wawancara di ats, diketahui bahwa masih ada masyarakat yang tidak
mengetahui adanya kegiatan pinjaman yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) yang apabila untuk keluarga miskin,
pinjamam tidak kenakan biaya. Oleh karenanya, ada yang menyarankan agar
dipermudah untuk pinjaman dan setoran ditiadakan.
Sedangkan KK Binaan (I4-6) menyarankan,
“Lebih baik lagi”. (wawancara/6 Juli 2013/pukul 16.00/wawancara tersebut
dilakukan di Depan Kediaman Mutoharoh di Link. Pejaten Kelurahan
Cikerai).
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa program ini sebenarnya
sudah baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik lagi.
Dari hasil wawancara mengenai aspek penerapan ini, dikatahui bahwa terjadi
ketidaksesuaian penetapan data KK (Kepala Keluarga) Binaan dalam pelaksanaan
program. Seperti pelatihan yang sehaarusnya di ikuti oleh 25 orang yang berbeda
disetiap pelatihan, namun dalam kenyataannya orang/masyarakat yang mengikuti adalah
orang sama. Hal itu dikarenakan yang mengikuti kegiatan P2WKSS di Kelurahn Cikerai
adalah masyarakat dari 3 Kelurahan yang terdekat dari kantor Kelurahan Cikerai. Yang
menjadi alasan adalah jarak tempuh daerah ke Kelurahan Cikerai dan apa yang didapat
tidak sebanding dengan kalau masyarakat kerja seperti mengemping.
Prosedur dari program terpadu P2WKSS ini adalah dimana yang menjadi Desa
binaan adalah daerah yang memiliki keluarga miskin yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera Tahap I. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat
memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti sandang, pangan, papan dan
kesehatan. Sedangkan keluarga sejahtera tahap I yaitu keluarga yang telah dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya serta kebutuhan sosial prikologis seperti pendidikan,
keluarga berencana, interaksi dalam keluarga dan lingkungan, serta transportasi.
Program terpadu P2WKSS ini telah memberikan manfaat kepada masyarakat
di Kelurahan Cikerai. Yaitu salah satunya mereka bisa lebih berpandangan untuk bisa
hidup lebih maju lagi dengan melakukan wirausaha dirumah. Dan ketika program
terpadu P2WKSS ini berakhir nanti, maka semua urusan akan diserahkan pada
Kelurahan dan Kecamatan masing-masing untuk melanjutkan program itu sampai waktu
yang tidak terbatas.
Masalah jadwal kegiatan, untuk program terpadu P2WKSS ini jadwal yang
digunkan adalah tidak harus sesuai dengan perencanaan jadwal. Karena Jadwal yang
sudah di buat hanya untuk patokan, jadwal sebenarnya itu akan di kondisikan dengan
Dinas-dinas terkait. Hal itu dikarenakan dalam lapangan, jadwal yang digunakan adalah
hasil koordinasi dengan Dinas terkait. Hal itu disebabkan oleh kesibukan dinas terkait
yang tidak bisa dipredikasi.
4.4. Pembahasan
4.4.1. Analisa Peneliti Tentang Hasil Penelitian
Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera (P2WKSS) adalah Program peningkatan peranan masyarakat yang
mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, secara terkoordinasi
dengan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna
mencapai tingkat hidup yang berkualitas. Tujuan khusus dari program terpadu P2WKSS
adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam usaha ekonomi
produktif, meningkatkan status pendidikan masyarakat, meningkatkan partisipasi
masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pembangunan.
Setiap program pemerintah memiliki kendala dalam pelaksanaannnya, begitu
juga program terpadu P2WKSS. Di Kota Cilegon program terpadu P2WKSS ini
berlangsung sejak tahun 2009. Adapun penentuan daerah binaan dari program ini
dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan pengesahan melalui SK (Surat Keputusan)
Walikota. Dari tahun 2009 hingga tahun 2013, pelaksanaan dari program terpadu
P2WKSS selalu menemukan permasalahan mulai dari sosialisasi program itu sendiri,
pelaksana, jadwal, koordinasi, dan lain-lain. Tahun ini, program terpadu P2WKSS di
sedang berlangsung di Kelurahan Cikerai dan Bulakan yaitu di Kecamatan Cibeber
Kota Cilegon.
Untuk mengetahui bagaimana implementasi program terpadu Peningkatan
Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) khususnya di
Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, mengikuti 3 (tiga) pilar penilaian
dari implementasi program yang dikemukakan oleh Charles O‟Jones (Harahap, 2004 :
15). Tiga pilar penilaian dari implementasi program tersebut yaitu organisasi,
interpretasi, dan penerapan.
4.4.1.1 Organisasi
Program terpadu P2WKSS sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota
Cilegon sejak 2009. Seharusnya dengan lamanya waktu pelaksanaan tersebut,
pemerintah Kota Cilegon sudah mensosialisasikan kepada masyarakat luas
mengenai program terpadu P2WKSS ini. Namun kenyataannya, di tahun ini
yaitu sejak awal tahun 2013 program terpadu sudah dilaksanakan di Kelurahan
Cikerai, namun ternyata program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai masih
banyak masyarakat yang belum mengenal program tersebut. Selain itu,
masyarakat yaitu khususnya KK Binaan yang telah mengikuit berbagai
kegiatan dari program terpadu P2WKSS masih ada yang mengalami perubahan
yang segnifikan. Hal itu dikarenakan mereka hanya mengikuti dan ikut
berpartisipasi aktif namun tidak berupaya memahami apa yang dilaksakan dari
kegiatan program terpadu P2WKSS tersebut.
Suatu program dapat berjalan karena di dukung dengan adanya
peralatan dan perlengkapan. Pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai ini ada beberapa peralatan dan perlengkapan yang sudah diberikan.
Salah satunya yaitu peralatan dapur yang diperuntukan untuk kegiatan
pelatihan memasak. Setelah kegiatan pelatihan memasak selesai peralatan
dapur tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum karena peralatan
tersebut memang khusus diberikan untuk masyarakat Kelurahan Cikerai.
Namun kenyataannya, peralatan tersebut digunakan hanya untuk kader
PKK/Posyandu dan itupun harus dengan seizin Ibu Lurah. Peralatan lainnya
juga kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, karena hingga saat ini masih
banyak peralatan yang masih ada di Kantor Kelurahan Cikerai seperti tong
sampah. Hal itu dikarenakan masyarakat masih tidak mengindahkan kebersihan
dan kesehatan dengan membuang sampah di sembarang tempat yaitu biasanya
di belakang atau samping rumah penduduk.
4.4.1.2 Interpretasi
Interpretasi yaitu menafsirkan agar program, khususnya program
terpadu P2WKSS menjadi rencana dan pengarahan yang tepat supaya dapat
diterima serta dilaksanakan di Kelurahan Cikerai. Dalam Program terpadu
P2WKSS ini, pelaksana program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai sudah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun
walaupun program ini lintas dinas yaitu Dinas/Instansi yang ada di Kota
Cilegon ikut serta dalam kegiatan program terpadu P2WKSS, namun ada Dinas
yang tidak ikut serta berpartisipasi, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi (Disperindagkop). Selain itu koordinasi yang dilakukan pihak
BKBPP selaku pengurus program kurang aktif. Sehingga masih ada program
kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Catatan
Sipil, namun karena kurang koordinasi kegiatan tersebut diundur. Bukan hanya
koordinasi yang kurang, dalam hak kinerja juga pihak BKBPP masih dikatakan
masih kurang. Hal itu dikarenakan ada pihak BKBPP yang selalu memberi
janji-jani kepada pihak Kelurahan Cuma agar kegiatan P2WKSS di Kelurahan
Cikerai dapat berjalan. Hal itu juga dikarenakan pegawai BKBPP yang
mengurusi program terpadu P2WKSS adalah pegawai baru yang pemahaman
akan program terpadu P2WKSS masih minim.
Selain itu, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak BKBPP
mengenai narasumber yaitu terutama narasumber dari pelatihan menjahit.
Karena narasumber menjahit terdiri dari empat orang, namun yang diberikan
honor hanya satu orang. Hal itu membuktikan juga bahwa tidak adanya rasa
tanggung jawab pada pihak BKBPP selaku badan pelaksana inti dari program
terpadu P2WKSS. mereka yang bertanggungjawab harus dapat melaksanakan
tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, serta harus
dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan
petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
4.4.1.3 Penerapan
Penerapan adalah dimana suatu peraturan/kebijakan berupa petunjuk
pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk
dapat melihat ini harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang
jelas, program kerja serta jadwal kegiatan disiplin. Sebelum mengetahui
penerapan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai, ada baiknya
mengetahui mekanisme yang berlaku di program tersebut.
Dalam penerapan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai,
terjadi ketidaksesuaian penetapan data KK (Kepala Keluarga) Binaan dalam
pelaksanaan program. Seperti pelatihan yang seharusnya di ikuti oleh 25 orang
yang berbeda disetiap pelatihan, namun dalam kenyataannya orang/masyarakat
yang mengikuti adalah orang sama. Hal itu dikarenakan yang mengikuti
kegiatan P2WKSS di Kelurahan Cikerai adalah masyarakat dari 3 Kelurahan
yang terdekat dari kantor Kelurahan Cikerai. Yang menjadi alasan adalah jarak
tempuh daerah ke Kelurahan Cikerai dan apa yang didapat tidak sebanding
dengan kalau masyarakat kerja seperti mengemping. Selain itu, yang menjadi
alasan yaitu karena masyarakat/keluarga KK Binaan adalah bukan dari hasil
survei tapi melainkan hasil tebakan seorang pegawai Kelurahan yang datanya
tidak bisa dipetanggungjawabkan. Hal itu dikarenakan pihak pengurus yaitu
BKBPP kurang bertanggung jawab atas kegiatannya. Pihak BKBPP ataupun
Dinas terkait terlalu melimpahkan semuanya pada pihak Kelurahan Cikerai
dengan tanpa mengecek kebenaran seperti melakukan pensurveian yang benar-
benar baik.
Program terpadu P2WKSS ini adalah program yang dilaksanakan oleh
berbagai Dinas pemerintahan di Kota Cilegon. Seharusnya antar dinas bersatu
padu untuk saling bekerja sama menjalankan program ini hingga tujuan dari
progam dapat tercapai. Namun kenyataannya setelah peneliti melakukan
observasi di Kantor BKBPP dan mengikuti kegiatan Program terpadu
P2WKSS ini, di dapat bahwa pelaksanaan P2WKSS ini masih terkesan sebagai
program tumpangan. Maksudnya yaitu misalnya Dinas Pekerjaan Umum
mempunyai program kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni, Dinas
tersebut hanya menumpang nama kegiatan tersebut di program terpadu
P2WKSS. Padahal pelaksanaanya Dinas Pekerjaan Umum tersebut bekerja
sendiri tanpa melibatkan pihak seperti BKBPP yang disini sebagai pihak yang
mengurusi program terpadu P2WKSS. Selain itu, dalam pelaksanaannya Dinas
PU menggunkan nama Dinasnya sendiri tanpa membawa program terpadu
P2WKSS.
Bukan hanya itu, pelaksanaan program terpadu P2WKSS yang
seharusnya lebih menyentuh kepada SDM masyarakat khususnya masyarakat
agar bisa hidup lebih sehat dan sejahtera, tapi kenyataannya kegiatan yang
paling diutamakan adalah pembagusan infrastruktur seperti renovasi posyandu,
pembangunan jalan, dan sebagainya. Juga pengadaan kebun contoh, yang
pelaksanaannya sebagian besar dikerjakan oleh laki-laki. Walaupun banyak
kegiatan pembinaan, itu hanya pembinaan yang dilakukan dengan cara datang
ke daerah Kelurahan Cikerai, memberi materi, sudah. Tidak ada tindak lanjut
untuk kegiatan yang benar-benar menyentuh pada masyarakat.
Walaupun begitu, masyarakat Kelurahan Cikerai sangat antusias
dengan adanya program terpadu P2WKSS. Karena program itu telah
memberikan manfaat kepada masyarakat di Kelurahan Cikerai, salah satunya
dengan adanya kegiatan pelatihan dan pembinaan, mereka bisa lebih
berpandangan untuk bisa hidup lebih maju lagi dengan melakukan wirausaha
dirumah.
Untuk masalah jadwal kegiatan, program terpadu P2WKSS ini jadwal
yang digunkan adalah tidak sesuai dengan perencanaan jadwal. Karena Jadwal
yang sudah di buat hanya untuk patokan, jadwal sebenarnya itu akan di
kondisikan dengan Dinas-dinas terkait. Hal itu dikarenakan dalam lapangan,
jadwal yang digunakan adalah hasil koordinasi dengan Dinas terkait. Hal itu
disebabkan oleh kesibukan dinas terkait yang tidak bisa dipredikasi.
BAB V
KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka
penyimpulan akhir tentang Implementasi Program Terpadu Peningkatan Peranan
Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kelurahan Cikerai
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon masih belum berjalan dengan baik dan benar.
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa :
Dalam hal organisasi yaitu pertama, adanya ketidakjelasan tujuan program
karena kegiatan untuk pemberdayaan perempuan hanya ada beberapa saja, seperti
pelatihan menjahit, tata boga, tata rias, dan kerajinan tangan. Kegiatan pelatihan itu juga
hanya dilakukan dalam kurung waktu 7 hingga 10 hari. Sehingga sebelum peserta
benar-benar mengerti, kegiatan tersebut sudah berakhir. Kedua, kurangnya sosialisasi
program terpadu P2WKSS dari pihak penyelenggara, karena walaupun program tersebut
sudah berjalan sejak awal tahun 2013, namun masyarakat banyak yang belum
mengetahui adanya program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai. Ketiga, yaitu
adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pihak tertentu, seperti peralatan yang
seharusnya diperuntukan untuk masyarakat luas yang ada di Kelurahan Cikerai, pada
kenyataannya dipakai hanya oleh kader PKK/Posyandu.
Dalaminterpretasi program yaitu kurangnya koordinasi yang dilakukan pihak
BKBPP selaku pengurus program dengan dinas-dinas terkait, dan kurangnya kecakapan
pegawai BKBPP selaku penyelenggara program. Hal itu dikarenakan sering adanya
mutasi pegawai yang dilakukan di Kantor BKBPP selaku penyelenggara program
terpadu P2WKSS. Sehingga ketika pegawai lama sudah paham dan mengerti mengenai
program, pegawai tersebut digantikan dengan pegawai baru. Oleh karena itu, pegawai
yang mengurusi program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon kurang memahami program
tersebut.
Dalam hal penerapan, pertama yaitu terjadi ketidaksesuaian penetapan data KK
(KepalaKeluarga) Binaan dalam pelaksanaan program, seperti pelatihan yang
seharusnya di ikuti oleh 25 orang yang berbeda disetiap pelatihan, namun dalam
kenyataannya orang/peserta yang mengikuti adalah orang sama. Kedua yaitu kegiatan
pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai ini kurang menyentuh pada SDM
masyarakat khususnya perempuan. Kegiatan yang paling diutamakan adalah perbaikan
infrastruktur yang pelaksanaannya sebagian besar dikerjakan oleh laki-laki. Ketiga,
yaitu Program terpadu P2WKSS tidak mengutamakan pada pemberdayaan pada
perempuan tapi melainkan pemenangan lomba dari Pemerintah Provinsi Kegiatan yang
ada di program terpadu P2WKSS sebagaian besar bergerak pada pembagusan
lingkungan. Seperti penataan posyandu, PKK Kelurahan, pembugaran rumah, dan
pembuatan kebun contoh. Untuk kegiatan pemberdayaan perempuan hanya ada kegiatan
pelatihan yang dilaksakan oleh BKBPP dan Dinas Tenaga Kerja, dan kegiatan itu juga
hanya melakukan pertemuan beberapa kali saja dan dengan peserta KK Binaan yang
berasal dari hanya 3 wilayah yang terdekat dengan Kantor Kelurahan Cikerai.
5.2. Saran
Saran untuk implementasi program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kecamatan Cibeber Kota Cilegon ini yaitu sebagai berikut :
1. Peningkatan sosialisasi mengenai program terpadu P2WKSS dengan cara
memberikan sosialisasi di setiap RT/RW pada Desa binaan 2 atau 3 bulan
sebelum tahun pelaksanaan.
2. Meningkatkan koordinasi antara BKBPP dengan Dinas-dinas terkait agar
tidak adanya masalah saling tungu konfirmasi dalam pelaksanaan kegiatan
pada program P2WKSS. Selain itu harus diadakannya peningkatan
kemampuan pegawai mengenai program, agar pegawai menguasai program
yang ditangani.
3. Membuat dan mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan Sumber Daya
Manusia (SDM) Perempuan. Dengan cara menambah waktu pelatihan yang
ada dan membuat kegiatan seperti membentuk kelompok usaha tani
perempuan, maupun usaha-usaha lainnya agar dapat membantu
perekonomian keluarga dan lebih meningkatkan peran perempuan yang tidak
sekedar menjadi Ibu rumah tangga biasa.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
____________ 2007. Perihal Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
Andi, Arianto.2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta : Granit
Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES, Jakarta.
Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial.
Jakarta : DIA FISIP UI.
Kartasasmita,Ginanjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan
dan Pemerataan, Cetakan pertama, PT.Pusaka Cidesindo, Jakarta,
Mudrajad, Kuncoro. 1997. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan,
Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen
perusahaan YKPN, Yogyakarta.
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda
Karya.
Musdah, Mulia Siti. 2008. Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri
Depolitisasi Perempuan Di Indonesia). Yogyakarta : Kibar Press
Nawawi, H. Hadari.2005. Metode Penelitian Bidang sosial. Yogyakarta : Gajah Mada
Universiy Press.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Jakarta :
PT. Elex Media
Parsons, Wayne. 2001. Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta :
Kencana
Sukardi. 2007. Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya. Jakarta :
Bumi Aksara
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.Bandung : Alfabeta
Suharto, Edi. 1997.Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Spektrum
Pemikiran, Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-
STKS)
___________ 2004. Isu-isu Tematik Pembangunan Sosial : Konsepsi dan Strategi.
Jakarta : Balatbangsos
___________ 2005. Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah
dan Kebijakan Sosial. Bandung : Alfabeta
___________ 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.
Bandung: Refika Aditama
___________ 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian
Strategis Pembangunan Sosial dan Pekarjaan Sosial. Bandung :
Refika Aditama
Sujatmoko. 1980. “Dimensi-dimensi Struktur Kemiskinan”. Dalam Selo Soemardjan,
Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Jakrta : YIIS
Sumaryadi, I.N. Dr. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom
&Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Citra Utama
Sumodiningrat, Gunawan.1999. Kemiskinan : Teori, Fakta dan Kebijakan.Jakarta :
Penerbit Impac
Suud, Mohammad. 2006. 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Prestasi Pustaka
Vitayala, S. Hubeis, Aida. 2010. Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa.
Bogor : PT. Penerbit IPB Press
Wahab, Abdul Solichin. 2005. Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke
Implementasi Kebijakan Negara). Jakarta : Bumi Aksara
Winarno, Budi. 2006. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jogjakarta : Media
Pressindo
Dokumen :
Masjkuri, S.U. 2007. Perbaikan Kampung Komprehensif dan Dampaknya Terhadap
Kesejahteraan Sosial Serta Kemandirian Masyarakat Miskin Kampung
Kumuh di Kota Surabaya. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas
Airlangga. Surabaya.
Petunjuk Teknis P2WKSS Kota Cilegon Tahun 2013
Profil Kecamatan Cibeber Tahun 2011
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA
Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tugas untuk melaksanakan
penelitian ada Program Studi Administrasi Negara. Untuk memperoleh data yang
berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka disusunlah pedoman
wawancara dengan menggunakan teori tiga pilar penilaian implementasi kebijakan yaitu
organisasi, interpretasi, dan pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel
sebagai berikut :
PEDOMAN WAWANCARA
No. Dimensi Informan
1. Organisasi :
1. Struktur organisasi
2. Sumber daya manusia
3. Perlengkapan
4. Alat hukum
1. Pengurus P2WKSS
2. Pelaksana P2WKSS
3. Pendamping P2WKSS
4. Tokoh Masyarakat
5. Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
6. Masyarakat Bukan KK
Binaan
2. Interpretasi :
1. Pelaksana program
2. Narasumber kegiatan/pelatihan
1. Pengurus P2WKSS
2. Pelaksana P2WKSS
3. Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
3. Penerapan :
1. Kesesuaian kegiatan
2. Prosedur kerja
3. Program kerja
4. Jadwal kegiatan
1. Pengurus P2WKSS
2. Pelaksana P2WKSS
3. Tokoh Masyarakat
4. Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan penelitian,
maka peneliti membuat koding/kata kunci di setiap pertanyaan. Dimana untuk lebih
jelasnya dapat dilihat sebgai berikut :
Daftar pertanyaan
No. Pertanyaan Koding Informan
1. Menurut anda apa yang dimaksud
dengan P2WKSS?
Q1 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
- Pendamping P2WKSS
- Tokoh Masyarakat
- Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
- Masyarakat Bukan KK
Binaan
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan
dalam program P2WKSS ini?
Q2 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
3. Menurut Saudara bagaimana
kegiatan pada program P2WKSS
ini?
Q3 - Pendamping P2WKSS
- Tokoh Masyarakat
- Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
4. Siapa saja yang bertanggung jawab
dalam program P2WKSS?
Q4 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
5. Bagaimanakah struktur organisasi
khusus pada program P2WKSS?
Q5 - Pengurus P2WKSS
6. Berapakah jumlah dari pengurus
dan pelaksana program P2WKSS?
Q6 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
7. Bagiamana kemampuan dari
pengurus dan pelaksana program
tersebut?
Q7 - Pelaksana P2WKSS
- Pendamping P2WKSS
8. Bagaimana kemampuan
masyarakat ketika sebelum dan
sesudah adanya program
P2WKSS?
Q8 - Pelaksana P2WKSS
- Pendamping P2WKSS
- Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
9. Apa saja perlengkapan yang
dipersiapkan untuk program
P2WKSS ini?
Q9 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
10. Bagaimanakah kelengkapan dari
perlengkapan kegiatan tersebut?
Q10 - Pengurus P2WKSS
ORGANISASI
11. Bagaimanakah pemanfaatan dari
perlengkapan kegiatan tersebut?
Q11 - Pengurus P2WKSS
- Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
12. Apa saja yang menjadi landasan
hukum dari program P2WKSS ini?
Q12 - Pengurus P2WKSS
13. Bagaimana koordinasi yang
dilakukan antara anda dengan
Dinas/Badan yang terkait dalam
program P2WKSS ini?
Q13 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
14. Menurut anda bagaimana
pelaksana/orang yang mengurusi
kegiatan P2WKSS?
Q14 - Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
15. Apakah semua pihak sudah
melaksanakan tugasnya?
Q15 - Pengurus P2WKSS
16. Apabila ada yang tidak
melaksanakan tugasnya, menurut
anda apa yang menyebabkan hal
tersebut?
Q16 - Pengurus P2WKSS
17. Apabila ada yang tidak
melaksanakan tugasnya, apa
tindakan yang dilakukan untuk
merubahnya?
Q17 - Pengurus P2WKSS
18. Berasal dari lembaga mana saja
narasumber kegiatan P2WKSS ini?
Q18 - Pengurus P2WKSS
19. Bagaimana keaktifan dari
narasumber dalam melaksanakan
tugasnya di P2WKSS ini?
Q19 - Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
20. Bagaimana materi yang diberikan
narasumber dalam program
P2WKSS?
Q20 - Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
21. Bagaimana anda menerapkan apa
yang sudah diberikan oleh
narasumber dalam program
P2WKSS ini?
Q21 - Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
22. Bagaimana kesesuaian antara
pelaksanaan kegiatan dari program
P2WKSS dengan perencanaan
yang semula telah ditetapkan?
Q22 - Pengurus P2WKSS
I
N
T
E
R
P
R
E
T
A
S
I
23. Bagaimanakah ketepatan dari
sasaran program P2WKSS
tersebut?
Q23 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
- Pendamping P2WKSS
-
24. Apakah pada kegiatan yang telah
dilakukan peserta atau keluarga
sasaran sesuai dengan yang
diajukan di BKBPP/Kelurahan?
Q24 - Pengurus P2WKSS
25. Apabila terjadi ketidaksesuaian
pada peserta atau keluarga sasaran,
apa yang menyebabkan hal
tersebut?
Q25 - Pengurus P2WKSS
26. Bagaimana tindakan yang
dilakukan apabila terjadi
ketidaksesuai tersebut?
Q26 - Pengurus P2WKSS
27. Bagaimanakah prosedur yang ada
di program P2WKSS ini ?
Q27 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
28. Bagaimanakah kesesuaian
prosedur dari yang telah ditetapkan
dengan pelaksanaan di lapangan?
Q28 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
29. Apabila ada kegiatan yang tidak
sesuai dengan prosedur, apa yang
menyebabkan hal tersebut?
Q29 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
30. Bagaimanakah kesesuaian antara
palaksanaan kegiatan dengan
jadwal yang telah ditetapkan
semula di program P2WKSS ini?
Q30 - Pengurus P2WKSS
31. Apabila terjadi perubahan jadwal
kegiatan apa yang menyebabkan
hal tersebut?
Q31 - Pengurus P2WKSS
32. Solusi apa yang dilakukan agar
kagiatan dapat sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan?
Q32 - Pengurus P2WKSS
33. Bagaimana manfaat dari program
P2WKSS ini?
Q33 - Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
34. Apa saja yang menjadi kekurangan Q34 - Pengurus P2WKSS
PENERAPAN
dari program P2WKSS tahun ini? - Pendamping P2WKSS
- Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
35. Bagaimana keberlanjutan dari
Program P2WKKS di Cikerai ini
setelah program tersebut berakhir?
Q35 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
36. Bagaimana saran anda untuk
program P2WKSS ini?
Q36 - Pengurus P2WKSS
- Pelaksana P2WKSS
- Pendamping P2WKSS
- Tokoh Masyarakat
- Masyarakat KK (Kepala
Keluarga) Binaan
TRANSKIP DATA DAN KODING
Apakah P2WKSS itu bisa disebut dengan organisasi?
I1-2 P2WKSS bukan suatu organisasi tetapi merupakan program yang ada di
BKBPP
1
Apa yang menjadi landasan dari program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon?
I1-1 SK (Surat Keputusan) tim ada. P2WKSS ini kan bukan rutin. Karena setiap
tahun kan di sini, setiap tahun di sini
2
Instansi apa yang menjadi pelaksana inti dari program terpadu P2WKSS di
Kota Cilegon?
I1-2 Program yang memang berasal dari BKBPP, khususnya Bidang Keadilan dan
Kesetaraan Gender wabil khusus di sub bidang Bina Lembaga Organisasi
Masyarakat (BLOP)”. (wawancara/20 Juni 2013/pukul 13.20/wawancara
3
Siapa saja yang bertanggung jawab atas program terpadu P2WKSS di Kota
Cilegon, khususnya di Kelurahan Cikerai?
I1-3 Disanakan sudah ada timnya. Jadi bisa di lihat anggotanya siapa, ketuanya
siapa. Ada semua untuk pelaksanaan tingkat Kota yang melibatkan dan
didukung oleh sub-sub sistimnya yaitu SKPD
4
I1-1 Yang bertanggung jawab itu Ketua BKBPP 5
I1-4 Kalau di Disperla ini Kepala Dinas diaplikasikan pada bidang masing-masing
seksi bina usaha dan pengembangan pertanian, seksi produksi dari bidang
pertenakan dan perikanan
6
I1-5 Untuk P2WKSS siapa yang bertanggung jawab penuh itu lebih mengerti dari
pihak BKBPP. Kalau dari DKCS sendiri yang bertanggung jawab Bapak
Kepala Dinas
7
I1-6 Yang bertanggung jawab dari pihak BKBPP 8
Berapa jumlah dari pengurus program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai?
I1-1 Pengurus P2WKSS itu banyak. Ada di SK-nya 9
I1-2 Banyak. Dari BKBPP dan SKPD lainnya 10
Bagaimana kemampuan dari pelaksana program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai?
I2-1 Sudah baik dalam memberikan bantuan untuk warga Kelurahan yang
menerima bantuan program P2WKSS. Yang perlu ditingkatkan sosialisasi dan
koordinasinya agar hasil lebih optimal.
11
I3-4 Baik-baik saja. Tidak ada yang macam-macam. Paling itu kumpulan di
Kelurahan. Tapi Bapak tidak ikut-ikutan, paling anak-anak Bapak yang ikut.
Ikut ngejahit
12
I2-2 Memberikan pengaruhnya dapat diterima di masyarakat 13
I2-2-1 Namanya dari Dinas pasti punya kemampuanlah 14
I3-1 Belum pernah ketemu, jadi tidak tahu 15
I3-2 Tidak tahu 16
I3-3 Bapaknya saja tidak pernah kumpulan. Tidak tahu 17
Apa yang di sebut dengan P2WKSS?
I1-1 P2WKSS adalah Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera
18
I4-6 Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera 19
Apa tujuan dari program terpadu P2WKSS?
I1-2 Program yang ditujukan bagi peningkatan SDM perempuan untuk dapat lebih
berperan dan lebih memiliki kapabilitas terutama dalam mewujudkan keluarga
sehat sejahtera
20
I1-3 P2WKSS bertitik berat pada NKKBS (Norma, Keluarga, Kecil, Bahagia,
Sejahtera). Tujuannya mengembangkan NKKBS itu. Bagaimana kita bisa
bahagia sejahtera, duit dari menjahit sedikit. Seperak dua perak, anaknya
banyak yang di urus gimana bisa bahagia-bahagia. Makannya dua anak cukup.
Jadi itu, mengenai keluarga berencana. Dengan adanya P2WKSS ini yang
tadinya kerja suaminya saja, penghasilan kurang. Nah, isterinya ikut di latih
jahit, dilatih usaha mandiri. Dia bikin es, bikin ager untuk di jual, bikin
goreng-gorengan di jual, penghasilannya kan tidak seberapa tidak sampai
milyaran, paling seribu dua ribu. Tapi kalau tidak NKKBS, keluarganya
21
banyak ya banyak juga yang dikasih makan. Jadi goal dari P2WKSS adalah
NKKBS, bagaimana menciptakan keluarga kecil bahagia sejahtera. Apapun
yang ada di P2WKSS kalau belum menciptakan, menumbuhkembangkan
NKKBS, ya tidak sejahtera-sejahtera. Bagimana bisa sejahtera, pendapatan
tidak seberapa tapi anaknya 12
I4-2 Program yang memberdayakan wanita supaya setara dengan laki-laki 22
Apa yang yang diketahui dari program terpadu P2WKSS?
I1-4 Peranan masyarakat keluarga menuju masyarakat sejahtera 23
I1-6 Tanya saja langsung ke BKBPP yang lebih paham dan pasti tahu. Kan BKBPP
yang megurusi P2WKSS
24
I1-5 Kalau masalah P2WKSS dan pengen tahu secara jelas tanyakan saja pada
pihak BKBPP. Karena kita cuma ikut berpartisipasi menyumbang kegiatan
saja, seperti sosialisasi pembuatan akta kelahiran, gimana bikin akta,
persyatannya bagaimana, pokoknya berhubungan dengan bidang catatan sipil
khususnya akta kelahiran. Karena seperti yang kita tahu, kebanyakan
masyarakat Desa tidak memiliki akta kelahiran. Anggapan mereka akta tidak
penting. Padahal akta itu penting sekali, berguna sampai akhir hayat. Makanya
kita ikut serta di P2WKSS ini. Supaya masyarakat awan lebih paham masalah
dokumen kependudukan
25
I3-1 P2WKSS yang mana itu? Setahu saya emang lagi ada program pemerintah, cuma
tidak tahu nama programnya apa. Tanya saja ke orang Kelurahan. Soalnya kalau
masalah program pemerintah biasanya langsung ke Kelurahan
26
I3-2 Tidak tahu. Coba tanya saja ke orang Kelurahan atau kader yang biasa ikut
kumpulan. Pernah ada orang kumpulan ngomongin program-program gitu, Cuma
saya tidak datang. Jadi Bapak tidak tahu apa-apa masalah itu
27
I4-3 Peningkatan peran wanita menuju sehat dan kesejahteraan 28
I4-4 Peningkatan peranan wanita kesehatan dan kesejahteraan 29
I4-5 Tidak tahu, lupa 30
I3-3 P2WKSS itu yang masalah posyandu itu ya? Bapak tidak tahu. Coba tanya saja ke
kader atau ke orang Kelurahan
31
I3-4 Itu program pemerintah, kalau program pemerintah semua juga baik, semua
bermanfaat. Cuma kalau yang gimana-gimananya bapak tidak tahu. Tanya saja ke RT
atau orang Kelurahan
32
I4-1 P2WKSS adalah programnya pemerintah untuk peningkatan keluarga saja 33
I5-1 Itu saya tahu tahu jelas. Cuma emang saya mau ikut ke pelatihan menjahit, tapi
karena saya lagi hamil besar jadinya saya tidak jadi ikut. Saya juga udah tidak pernah
ikut kumpulan lagi. Pernah ikut juga ya gitu saja. Namanya orang banyak, banyak
yang bawa anak, banyak yang ribut, anak-anaknya nangis, jadi tidak tahu apa yang
diomongin
34
I5-2 Tidak tahu saya. Sayanya punya anak kecil, jadi tidak bisa kemana-kemana. Ini saja
saya abis ngemping, buat jajan anak. Kalau tidak ngemping dapet jsajan dari mana.
Lumayan buat tambahan penghasilan suami. Kalau saya ikut-ikutan kaya gituan anak
saya tidak ada yang ngurus
35
I5-4 Tidak tahu. Tidak ada yang ngasih tahu kalau ada acara gituan. Mungkin karena
tempat saya jauh dari kelurahan mungkin. Jadi saya tidak tahu apa-apa
36
I5-5 Tidak tahu. Ibu dirumah saja tidak ikut-ikutan kaya gitu 37
I5-3 Saya tidak tahu apa-apa 38
Kegiatan apa saja yang ada pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai?
I1-1 Banyak, lihat saja di data-data yang sudah ada 39
I1-2 Ada berbagai kegiatan diantaranya :
3. Sosialisasi Kegiatan P2WKSS yang di ikuti oleh 2 Kelurahan yaitu
Cikerai dan Bulakan.
4. Pembinaan
- Bina Keluarga yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga
Remsaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
Bina 200 KK Binaan untuk 2 Kelurahan, 100 KK Binaan Keluraha Cikerai dan
100 KK Binaan Kelurahan Bulakan. Pada KK Binaan ini diadakannya
pelatihan seperti pelatihan Dasa Wisma, Kader, BKB, BKR, dan BKL,
Pelatihan menjahit, pelatihan tata boga, pelatihan tata rias, dan pelatihan
kerajinan. Selain pelatihan ada juga pembinaan kegiatan UKM oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan (BPMKP) dan Dinas
40
Perindustrian, Perdangan dan Koprasi (Disperindagkop), Penyuluhan Unang-
undang Perkawinan oleh Kementerian Agama, dan lain-lain
I1-3 Menjahit, terus usaha mandiri, banyak 41
I1-6 Kalau dari kita Dinas Tenaga Kerja ada pelatihan menjahit untuk tingkat mahir. Jadi
dikhususkan untuk yang sudah bisa jahit biar lebih mahir lagi
42
I1-4 Jadi berhubung ini Dinas Pertanian dan Kelautan, ada 3 bidang dan itu didalamnya
(P2WKSS) di dalamnya ada kebun contoh untuk kelompok wanita tani. Di dalam
kebun contoh itu ada berbagai macam komoditas pertahanan pangan, multikultur,
peternakan dan perikanan. Kedua juga, dimasalah P2WKSS ini kita menitikberatkan
bahwa perairan yang menjadi masalah. Ini kita menitikberat pada masalah tabulapot
43
I1-5 Kemarin banyak, katanya ada pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat. Kalau dari
kami ada sosialisasi tata cara dan persyaratan pencatatan kelahiran dan pelayanan
pencatatan kepandudukan seperti akta kelahiran di daerah P2WKSS. Karena kami
ingin masyarakat memiliki dokumen kependudukan
44
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kegiatan yang ada pada program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai?
I2-1
Program P2WKSS ini sangat baik, karena peningkatan pemberdayaan wanita menuju
keluarga sehat sejahtera, disini dituntut peran aktif seorang wanita didalam
menjalanan kehidupan sehari-hari baik sebagai ibu rumah tangga atau seorang
wanita yang perpandangan luas ke depan misalnya :
- Berpikir Pola Hidup Sehat
- Bagaimana hidup secara sejahtera itu tercapai
Bagaimana meningkatkan bidang pendidikan dan lain-lain
45
I2-2-1 Kegiatannya yang udah-udah buat masyarakat. Pelatihan-pelatihan itu, kayak
masakan gitu. Soalnya Kelurahan pernah dikasih makanan dari Ibu-ibu
46
I2-2 P2WKSS program yang bisa membantu masyarakat saya. Alhamdulillah setelah ada
pelatihan seperti tata boga, menjahit, kerajinan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan
bisa menambah penghasilan
47
I4-1 Bagus, harus dikembangkan. Terima kasih banyak untuk program pemerintah karena
banyak ilmu yang bermanfaat
48
I4-3 Enak, istilahnya Ibu-ibu yang tidak bisa menjahit jadi bisa menjahit. Jadi nambah
pengalaman
49
I3-2 Programnya saja Bapak tidak tahu, apalagi kegiatannya 50
I3-3 Yang saya tahu, program ini berhubungan sama perempuan. Yang kemaren ada
pelatihan kaya menjahit,masak terus apa lagi itu. Bagus, Cuma tidak tahu yang lain-
lainnya
51
I3-1 Kalau kegiatan apa sajanya Bapak tidak tahu. Cuma denger-denger saja katanya ada
bedah rumah, cuma sampe sekarang tidak ada kelanjutannya lagi. Tidak tahu tuh
kapan
52
Apa perubahan pada masyarakat Kelurahan Cikerai setelah adanya program
terpadu P2WKSS?
I1-4 Sebelumnya masyarakat belum mengenal tabulapot. Tapi sekarang sudah tahu 53
I1-3 Kita memberi bantuan-bantuan misalnya menjahit. Itu mudah-mudahan SDM
masyarakat membaik
54
I1-5 Masyarakat sana masih banyak yang menganggap kalau dokumentasi
kependudukan itu tidak penting. Tapi semoga dengan adanya sosialisasi dan
pembinaan masyarakat bisa berubah dan bisa banyak yang mengurusi
dokumen kependudukan kaya akta kelahiran
55
I2-1 Sebelum program P2WKSS ini diterima, ada sebagian besar masyarakat yang
lingkungannya kurang layak huni baik itu rumahnya, lingkungannya maupun
sarana lainnya. Setelah program ini diterima oleh Kelurahan Bulakan maupun
Cikerai, manfaatnya banyak sekali. Diantaranya : peningkatan rumah tidak
layak huni dengan program bedah rumah dan bantuan lingkungan sehat serta
peningkatan infrastruktur perbaikan jalan dengan di betonisasi
56
I2-2 Sedikit orang yang berubah. Tadinya ada yang masak kulit tangkil Cuma biasa,
jadi bisa lebih bervariasi
57
I4-1 Ada kemajuan, meskipun baru sedikit. Seperti mau bersih-bersih diri karena ikut
program tata rias, kreasi makanan dari bahan lokal kaya singkong, melinjo, bayam
58
I4-4 Ada sedikit, bisa menjahit 59
I4-6 Sebelumnya tidak bisa memasak, setelahnya jadi bisa 60
I4-5 Alhamdulillah ada perubahan bisa masak dan bikin kue 61
I4-3 Kurang ada peningkatan karena tidak ada yang menampung hasil usaha. Jadi
tidak ada perkembangan
62
I4-2 Belum ada pengaruh. Tapi ada yang bilang lumayan karena gratis 63
Perlengkapan apa saja yang digunakan pada pelaksanaan program terpadu
P2WKSS?
I1-1 Macam-macam. Kalau pelatihan ini kan ada berbagai pelatihan itu kan 64
I1-2 Banyak sesuai dari program dari SKPD. Kalau dari BKBPP ada pelatihan-
pelatihan itu dan ada pemberian peralatan seperti alat-alat dapur,
perlengkapan ata rias, kerajinan dan pot
65
I1-3 Kalau dari sini paling mesin jahit sama pelatihnya. Kan pelatih juga perlu.
Kalau tidak ada pelatih siapa yang nanti yang mengajarkan
66
I1-5 Perlengkapan menjahit, mesin, instruktur dari lembaga kursus 67
I1-4 Kalau perlengkapan tidak ada paling berkas-berkas saja. Kalau yang mau ngurusin di
kantor. Itu juga kerja sama dengan pihak Kelurahan. Tapi kalau mau di sana juga
tidak apa-apa asal dipersiapkan saja tempatnya
68
Perlengkapan dan peralatan apa saja yang sudah diberikan kepada masyaarakat
Kelurahan Cikerai dari program terpadu P2WKSS?
I1-2 Peralatan dapur itu ada oven, kelakat, wsajan, panci, blender, mikser, cetakan
kue, banyaklah pokoknya peralatan dapur masing-masing ada 2 buah, sat buat
Cikerai dan 1 buat Bulakan. Kalau pot ada 400 buah pot, dan itu sama di bagi
2 Kelurahan
69
Bagaimana kelengkapan dari pelengkapan/peralatan pada program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai?
I1-1 Kan kegiatannya belum semuanya. Nanti di lanjut setelah lebaran. Bisa di
bilang lengkap ya nanti kalau semua kegiatan sudah terlaksana
70
Bagaimana penggunaan dari perlengkapan/peralatan tersebut?
I1-1 Maksimal 71
I2-1 Untuk perlengkapan yang sudah dikasihkan itu dipakai buat keperluan
pelatihan. Setelahnya bisa di pinjam oleh masyarakat setempat
72
I4-2 Alat masak, bermanfaat karena bisa dipinjamkan pada warga 73
I4-5 Belum pernah meminjam. Alatnya khusus untuk PKK 74
Apakah benar perlengkapan yang telah diberikan hanya boleh digunakan oleh
Kader PKK?
I4-2 Iya, Cuma buat anggota PKK. Itu barang-barangnya di taruh di Kelurahan.
Kalau mau minjem bilang dulu ke Bu lurah atau ke saya sama Teh Oti
75
Selain peralatan/perlengkapan dapur, apa yang telah di dapat dari program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai?
I4-1 Beberapa kaya krudung sama bikin kripik dari resep masakan 76
Bagaimana pemanfaatan dari perlengkapan/peralatan yang didapat dari
program terpadu P2WKSS?
I4-7 Sudah di pakai seperti bedak 77
I4-6 Ada, sudah di pakai sehari-hari 78
Apa saja yang menjadi landasan hukum dari program terpadu P2WKSS di Kota
Cilegon khususnya di Kelurahan Cikerai?
I1-1 Landasan hukum ini SK Walikota, SK Gubernur. Yang lebih tinggi juga ada 79
Bagaimana pelaksanaan kegiatan dari setiap instansi yang terkait pada program
terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai?
I1-1 Sesuai dengan tupoksi masing-masing pihak, tapi untuk sekarang masih belum
semua. Paling baru pembinaan-pembinaan sama sosialisasi. Kegiatan
selanjutnya nanti di triwulan 3
80
Apakah semua Instansi Pemerintah Kota Cilegon berpartisipasi dalam program
P2WKSS?
I1-2 Tidak semuanya, contohnya saja kaya DISPERINDAGKOP. Susah sekali buat
ikut serta. Dari dulu itu
81
Bagaimana koordinasi yang dilakukan pada program terpadu dilaksanakan?
I1-1 Koordinasi ada di RKA. Ada rapat antar Dinas 20 SKPD dan 12 LSM di
tambah. Sebelum kegiatan ada rapat tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan.
Setelahnya ada evaluasi tingkat Kota sampai tingkat Provinsi
82
I1-6 Koordinasi ada, seperti jadwal kegiatan dan lain-lain 83
I1-3 Koordinasi ada, cuma semuanya kita yang menentukan. Tidak ada tuh yang namanya 84
harus lapor di BKBPP. Harusnya pihak sana yang lebih aktif karena kan kita cuma
ikut berpartisipasi saja pada program P2WKSS. Harusnya pihak sana yang lebih aktif
dan berterima kasih kita sudah ikut berpartisipasi
I1-5 Koordinasi ada, cuma dari sana kurang aktif. Kalau ada apa-apa selalu
dadakan. Misalnya untuk pembinaan yang dilakukan DKCS seharusnya
kemarin ada 2 tempat yaitu Bulakan dan Cikerai. Tapi kenyataannya yang
kami bina baru Kelurahan Bulakan. Itu juga kami tahunya dadakan karena
kami kebetualn menelfon pihak Bu Eva (pihak BKBPP) untuk menanyakan
jadwal pembinaan. Jadi kami bisa mengadakan pembinaan ke Kelurahan
Bulakan. Untuk pembinaan yang di Kelurahan Cikerai kemarin kami benar-
benar tidak mengetahui dan tidak dikabari. Jadi dari DKCS tidak melakukan
pembinaan kemaren di Kelurahan Cikerai. Tidak tahu kapan
85
Apa penyebab dari kurangnya koordinasi tersebut?
I1-2 Mungkin karena kesibukan masing-masing 86
Bagaimana konsekuensi jika ada kegiatan yang belum terlaksana karena
kurangnya koordinasi tersebut?
I1-1 Dinas bukan P2WKSS saja yang diurusin, masih banyak kegiatan-kegiatan
yang lain yang menurut mereka penting. Jadi untuk kegiatan P2WKSS di tunda
atau dialihkan ke waktu yang lain
87
Apa yang dilakukan agar koordinasi bisa berjalan baik?
I1-2 Untuk mempermudah koordinasi dan proses informasi dalam pelaksanaan, kegiatan
pembinaan ke lokasi binaan P2WKSS disarankan agar keberadaannya dapat
difungsikan secara optimal sesuai dengan program Dinas/Instansi terkait
88
Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang pelaksana program terpadu P2WKSS
di Kelurahan Cikerai?
I4-1 Beragam, ada yang omongan dipahami, ada yang tidak. Ada yang mengerti ada yang
kurang ngerti. Masih belum paham seperti kerajinan aprilik karena kurang menyimak.
Itu Bu nelmi dari BKBPP, janji-janji saja katanya saya sama rubiah mau dikasih
persenan karena saya sama rub kan yang selalu nyiapin ini itunya di Kelurahan. Tapi
sampe sekarang tidak ada. Pegel iya
89
I4-3 Baik-baik, ramah, istilahnya peduli sama warga supaya masyarakat lebih berkembang 90
I4-4 Baik 91
I4-2 Bu asih yang dari UPTD BKBPP tidak pernah dateng. Yang dateng cuma Bu
rina saja. Tidak tahu, males. Tapi kalau yang lainnya baik-baik kaya Bu Dina
dari BKBPP
92
Dari mana sajakah narasumber yang dipakai pada program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai?
I1-1 Narasumber dari kita-kita, sama Dinas terkait. Tapi kalau untuk pelatihan kita
memakai jasa orang yang berkompeten. Misalnya menjahit itu dari LPK (Lembaga
Pelatihan Kursus) Pantas Jaya dari PCI, memasak sama Ibu-ibu yang punya usaha
aneka masakan, tata rias ya dari yang punya salon kecantikan. Pokoke (pokoknya)
banyaklah
93
Bagaimana keaktifan dari narasumber pada program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai?
I4-1 Aktif, dari tata boga. Profesionallah 94
I4-3 Aktif, jelas dan dimengerti 95
I4-4 Aktif, tinggal kit-kita yang memahami 96
I4-2 Kurang aktif, seperti narasumber tata rias 97
I1-2 Ada yang aktif, ada juga yang tidak. Misalnya yang dari tata rias saja tuh masa hari
ini masuk hari ini tidak, ngatur sendiri. Paling nanti tidak bakalan di pake lagi tuh
98
Apakah materi yang diberikan oleh narasumber dapat dimengerti?
I4-5 Mengerti tapi kalau udah dirumah lupa semua 99
I4-1 Ada yang mengerti ada yang tidak, seperti menjahit, achrilik. Karena waktu yang
diberikan sedikit
100
Apakah yang sudah diberikan/diajarkan oleh narasumber itu dipraktekan
dirumah?
I4-1 Udah, bikin kripik bayam. Kan disini banyak pohon bayam liar, jadi pada coba
bikin
101
I4-2 Iya, seperti kripik bayam 102
I4-3 Dipraktekin. Soalnya kalau ada celana yang sobek saya jahit sendiri. Potong rambut 103
udah saya praktekin ke anak
I4-5 Iya, seperti menjahit, dan hantaran (ayam merak) 104
I4-7 Pernah potong rambut keluarga dan yang buat seserahan itu 105
I4-6 Udah pernah dipraktikin semua 106
Apa yang perlu ditingkatkan dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai?
I2-1 Yang perlu ditingkatkan sosialisasi dan koordinasinya agar hasilnya lebih
optimal
107
Bagaimana kesesuaian antara pelaksanaan dari program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai dengan perencanaan yang semula ditetapkan?
I1-1 Antara program dan pelaksanaan sangat sesuai, karena setiap kegiatan yang
tadinya target pelatihan menjahit contohnya, yang ditargetkan 25 orang tapi
yang mengikuti lebih dari itu
108
Bagaimana sasaran dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai?
I1-2 Orang sudah mengikuti orangnya itu-itu saja. Seperti yang saya bilang tadi,
harusnya kan tiap pelatihan orangnya berbeda. Dari 100 KK Binaan itu di
bagi menjadi 25 orang tiap pelatihan. Tapi banyak di pelatihan kerajinan
misalnya, itu banyak ikut di kegiatan pelatihan menjahit. Malah ada yang
mengikuti semua kegiatan
109
I2-2 Untuk masalah KK Binaan memang sudah tepat sasaran karena rata-rata
masyarakat sini kurang mampu. Tapi memang dalam pelaksanaannya,
pelatihan atau pembinaan yang selama ini sudah terlaksana hanya dari 3
Linkungan yaitu Penakodan, Pejaten, dan Pasir Angin yang letak linkungannya
berdekatan dengan Kelurahan. Daerah lainnya sangat berjauhan sehiingga
masyarakat pada enggan buat ikut kegiatan P2WKSS yang berpusat di Kantor
Kelurahan. Selain itu, masyarakat lainnya yang tidak ingin mengikuti kegiatan
dari P2WKSS ini juga bilang kalau ikut di kegiatan itu berati saya tidak
ngemping terus dapet duit dari mana? Selalu bilangnya gitu. Mereka selalu
kalau ada kegiatan nanyanya masalah ada uang transportnya tidak saja.
110
Sedangkan boro-boro transport, udah dapet ilmunya saja harusnya bersyukur.
Tapi mereka tidak mengerti itu
I4-1 Iya, saya udah gembor-gembor ( = panggil-panggil) warga buat ikut kagiatan, pada
tidak mau. Jadi udah yang mau-mau saja. Mereka tidak tahu sebenarnya ikut kegiatan
ini untung, dapet ilmu. Yang dulu tidak ini, tidak tahu itu jadi tahu. Cuma kalau
mereka di ajak, susahnya minta ampun. Bikin emosi saja, mau kalau ada uangnya
saja. Kalau masalah yang susah-susah saja dilimpahin ke saya. Tapi saya tidak apa-
apa yang penting saya dapet ilmu
111
Bagaimana ketepatan sasaran dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai?
I1-1 Sangat tepat sasaran 112
I1-4 Tepat sasaran 113
I1-3 Harus tepat, harus tercapai. Karena dari kita kan menjahit tingkat mahir. Jadi
sasaran kita adalah remaja yang putus sekolah sehingga bisa mendirikan
usahanya sendiri dan mendapatkan penghasilan
114
I1-5 Kalau masalah tepat sasaran atau tidaknya secara keseluruhan Ibu tidak tahu.
Cuma kalau dari Dinas kami sasarannya pada masyarakat yang tidak memiliki
dokumen kependudukan. Gimana caranya masyarakat yang belum dokumen
kependudukan jadi punya
115
I2-1 Tepat, karena adanya program P2WKSS khususnya kaum wanita dapat
memiliki potensi untuk bekerja sama dalam pembangunan sebagai pelaku
(subjek) dan bukan hanya sebagai sasaran (objek) pembangunan itu sendiri,
sehingga kedepannya peranan seorang wanita bisa mandiri tidak
ketergantungan pada seorang lak-laki dalam hal keikutsertaan pembangunan
116
I4-2 Sesuai karena rata-rata warga kurang mampu 117
I2-2 Tepat sasaran, karena mayoritas masyarakat terbelakang, apalagi pada Ibu-
ibu sini
118
I1-2 Sebenarnya program ini di peruntukan untuk keluarga miskin yaitu keluarga pra
sejahtera dan keluarga sejahtera tahap I. Tapi selama saya menjadi pengawas di
berbagai pelatihan kemarin, sepertinya program ini tidak tepat sasaran. Seperti yang
119
lihat, di pelatihan tata rias itu kan ada orang yang udah melakukan perawatan di
Amira (salon kecantikan). Masa yang kaya gitu-gitu di ikutin. Mau ngelarang juga
gimana, bukan hak saya. Lagian yang datang orangnya itu-itu saja. Padahal di setiap
pelatihan harusnya orang yang berbeda. Tidak tahulah itu gimana
I2-2-1 Tidak tahu. Yang saya tahu waktu itu banyak Ibu-ibu yang yang ikut pelatihan. Cuma
waktu itu saya pernah di minta membuat data 100 KK binaan. Saya tidak tahu itu buat
apa, waktu itu saya cuma diminta buat data secepatnya karena mau dilaporin di Kota.
Jadi saya membuat 100 KK binaan itu dengan menerawang, mulai dari Kader
posyandu, PKK dan sebagainya. Pokoknya yang saya tahu saja. Yang jelas itu emang
benar warga sini
120
Apakah sasaran program pada pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
perencanaan?
I1-1 Kegiatan sesuai dengan MUSRENKEL, MUSRENCAM, dan MUSRENBANG
tingkat Kota
121
Bagaimana tindakan untuk ketidaksesuaian sasaran pada program terpadu
P2WKSS?
I1-1 Akan di evaluasi di kegiatan tahun berikutnya supaya lebih baik. Selain itu,
ABT(Anggran Belanja Tahunan) disesuaikan pada kegiatan-kegiatan
122
Bagaimana prosedur yang digunakan dalam program terpadu P2WKSS di Kota
Cilegon?
I1-1 Prosedurnya, Desa binaan P2WKSS sesuai dengan standar operasional
minimum adalah Desa yang masih banyak Pra Keluarga Sejahteranya atau
masyarakat miskinnya
123
Bagaimana prosedur yang dugunakan pada instansi terkait khusus pada
program terpadu P2WKSS?
I1-3 Kalau bicara pemerintahan, semua dilakukan dengan sesuai SOP. Kalau
masalah kegiatan semua pro rakyat
124
I1-4 Kalau prosedur khususnya kita mengikuti dari Badan Keluarga Berencana. Ini
kan program terpadu dengan dinas lain. kalau khusus di pertanian, ya itu
dalam menitikberatkan wanita dalam pembuatan pekarangan. Itu prosedur
125
khususnya. Yang kalu di PKK ada di Pokja 3. Kita hanya pendukung dari
kegiatan P2WKSS
Apakah pelaksanaan kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
sesuai dengan prosedur awal?
I1-1 Sudah sesuai 126
Bagaimana jadwal kegiatan yang digunakan pada program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai?
I1-1 Jadwal yang sudah di buat hanya untuk patokan, jadwal sebenarnya itu akan
dikondisikan dengan Dinas-dinas terkait
127
Apa yang menyebabkan jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan
jadwal yang telah dibuat sebelumnya?
I1-1 Ini kan prorgam terpadu, jadi semuanya harus terkoordinasi dengan dinas terkait.
Dinas kan bukan hanya kegiatan P2WKSS saja yang diurusin, tapi banyak. Jadi ada
saja jadwal yang tidak sesuai karena kesibukan dari Dinas
128
Apa saja yang menjadi kekurangan dari program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai?
I1-1 Kurangnya SDM yang turun ke lapangan. Walaupun saat yang sekarang-
sekarang masih mencukupi
129
I2-1 Secara keseluruhan program P2WKSS tahun ini berjalan baik dan lancar. Hal
yang perlu ditingkatkan koordinasi dan sosialisasinya antara Kelurahan
penerima bantuan dan instansi terkait
130
I2-2 Bantuan dana untuk modal, karena untuk pengembangan itu diperlukan dana 131
I4-4 Masih ada kekurangan. Pemberian modal biar bisa berusaha 132
I4-1 Kurang lama waktunya 133
Bagaimana manfaat dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai?
I4-1 Banyak ilmu yang di dapat, pengalaman 134
I4-2 Dari yang tidak tahu menjadi tahu 135
I4-3 Ada, saya dulu tidak bisa motong rambut jadi bisa dan bisa motongin rambut anak
dan bisa menjahit
136
I4-4 Bisa bikin kue-kue 137
I4-5 Manfaatnya besar, dari yang tidak tahu menjadi tahu 138
I4-6 Bisa merias sendiri 139
I4-7 Jadi bisa motong rambut, make up 140
Bagaimana keberlanjutan program terpadu P2WKSS setelah pelaksanaan di
daerah binaan selesai?
I1-1 Akan diserahkan pada Kelurahan dan Kecamatan masing-masing untuk
melanjutkan program itu sampai waktu yang tidak terbatas. Harus dilanjutkan
terus, jadi program P2WKSS selesai tidak berhenti. Kan ada kadernya
141
I1-5 Ada pelayanan setiap tahunnya yang bekerja sama dengan Kelurahan setempat 142
I1-4 Terus terang dulu P2WKSS di tahun sebelumnya itu berakhir, saya belum turun
lagi ke sana tapi petugas lapangannya ada
142
Bagaimana saran untuk program terpadu P2WKSS?
I1-1 Sarannya, karena program P2WKSS ini sangat dibutuhkan masyarakat perlu di
tambah dana karena terus berkelanjutan
144
I1-2 Program P2WKSS harus ada tiap tahunnya 145
I4-2 Kalau bisa jangan cuma sekali saja mengadakan ini. Kalau bisa sesering
mungkin
146
I1-3 Saran saya kegiatan P2WKSS ini kan berhubungan dengan penilaian lomba,
kegiatannya banyak di fisik. Contoh posyandu di bagusin, jalan, rumah dan
segala macem. Padahal P2WKSS ini kan SDM wanitanya yang harus
ditingkatkan. Sekarang yang nanam TOGA (tanaman obat keluarga) itu siapa?
Emang Ibu-ibu PKK? Bukan, orang pertanian kan. Yang ngerjain air bersih,
Ibu-ibu PKK tah? Bukan, orang PU. Yang ngebagusin Posyandu segala macem
Ibu-ibu yang ngerjain? Bukan, orang Dinas. Padahal kan di nilai Ibu-ibunya.
Harusnya sarana dan prasarana harus seimbang. Di bagusin tapi hal itu tidak
jadi jaminan, karena kita kan kalah sarana prasaranannya. Pada reot gitu
gimana mau dibagusinnya. Sedangkan kita dilombakan dengan Tangerang,
Tangerang kan kaya Hotel kan, ada AC segala macem. Udah lewat kan. jadi
147
untuk mengejar dari sarana prasarana itu tidak bisa diharapkan. Tapi kalau
semua itu di kelola oleh masyarakat, jadi memiliki nilai yang berbeda.
Seharusnya masyarakat di Kelurahan Cikerai di bentuk kelompok untuk
mengelola perekonomian di Kelurahan Cikerai. Sehingga masyarakat bisa
sejahtera
I1-4 Peran masyarakatnya ditingkatkan lagi, jangan bergantung dari Dinas saja 148
I2-2 Untuk Kepala Dinas, untuk pembinaan yang dilaksanakan harus lebih sesuai
dengan masyarakat atau sesuai kebutuhan dari masyarakat
149
I1-5 Untuk solusi karena pada kegiatan kita terkendala surat nikah, perlu pelibatan
PA (Pengadilan Agama) untuk mengadakan isbat nikah. Untuk masyarakat
yang tidak memiliki surat nikah
150
I1-6 Lebih berkembang lagi programnya 151
I2-1 Saran saya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, seharusnya kalau memang
memungkinkan 2 tahun sebelum program P2WKSS di terima oleh Kelurahan tertentu
ada baiknya diberitahu terlebih dahulu. Agar Kelurahan tersebut memepersiapkan diri
lebih matang melalui data-data yang perlu mendapat penanyaan dalam mengusulkan
bantuan-bantuan tersebut dan bagaimana pelaksanaan program P2WKSS tepat
sasaran. Serta tidak kalah pentingnya yaitu Kelurahan yang mendapat bantuan
program P2WKSS diberikan dana bantuan untuk menunjang operasional kegiatan
yang dilakukan
152
I4-4 Kalau ingin saya usaha minta dimodalin 153
I3-1 Saran Bapak itu sosialisasinya diperluas lagi, jangan cuma wilayah yang deket sama
Kelurahan saja. Biar semua warga tahu
154
I3-3 Semua warga masyarakat di ajak, biar orang-orang sini pada ikutan 155
I4-1 Kalau ada P2WKSS lagi, waktunya ditambahin, persiapan lebih matang 156
I4-3 Pengennya kalau bisa ada yang ngebutuhin tenaga kita dan ada wadah untuk
mengembangkan kreatifitas, lebih ditingkatkan lagi, modal menjahit lebih baik
157
I4-5 Pinjaman dipermudah dan setoran tidak bayar 158
I4-6 Lebih baik lagi 159
KODING DATA
Kode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kata Kunci
P2WKSS bukan organisasi
Landasan hukum program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon
Instansi pelaksana program terpadu P2WKSS di Kota Cilegon
Tim penanggung jawab program
Penanggung jawab program
Penanggung jawan program terpadu P2WKSS dari Disperla
Penanggung jawan program terpadu P2WKSS dari DKCS
Penanggung jawab program
Jumlah pelaksana program
Jumlah dan siapa saja yang menjadi pelaksana program
Baiknya kemampuan pelaksana program dalam memberikan bantuan
Pelaksana program tidak ada yang macam-macam
Pelaksana memberikan pengaruh pada masyarakat
Dinas mempunyai kemampuan
Tidak tahu
Tidak tahu
Tidak tahu
Kepanjangan dari P2WKSS
Kepanjangan dari P2WKSS
Tujuan program terpadu P2WKSS
Tujuan program terpadu P2WKSS
Maksud dari program terpadu P2WKSS
Kekeliruan masyarakat dalam menyebutkan kepanjangan dari P2WKSS
Ketidakpahaman tentang program
Pentingnya kegiatan sosialisasi dokumen kependudukan pada program terpadu
P2WKSS
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
P2WKSS adalah program pemerintah
Ketidaktahuan tentang program
Kekeliruan masyarakat dalam menyebutkan kepanjangan dari P2WKSS
Kekeliruan masyarakat dalam menyebutkan kepanjangan dari P2WKSS
Ketidaktahuan tentang program
P2WKSS mengenai posyandu
P2WKSS adalah program pemerintah
P2WKSS adalah kegiatan menjahit
Alasan masyarakat tidak ikut serta dalam kegiatan P2WKSS
Alasan masyarakat tidak ikut serta dalam kegiatan P2WKSS
Alasan masyarakat tidak ikut serta dalam kegiatan P2WKSS
Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Banyaknya kegiatan pada program terpadu P2WKSS
Berbagai kegiatan program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kegiatan dari Disnaker untuk P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kegiatan dari Disnaker untuk P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kegiatan dari Disperla untuk P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kagiatan dari DKCS untuk program terpadu P2WKDD di Kelurahan Cikerai
Pendapat pihak Kecamatan Cibeber mengenai kegiatan pada program terpadu
P2WKSS
Pendapat pegawai Kelurahan Cikerai mengenai kegiatan P2WKSS
Pendapat Ibu Lurah mengenai kegiatan P2WKSS
Pendapat masyarakat KK Binaan
Pendapat masyarakat KK Binaan
Pendapat masyarakat KK Binaan
Pendapat masyarakat KK Binaan
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Pendapat masyarakat KK Binaan
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perubahan masyarakat setelah adanya program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perlengkapan yang digunakan pada pelaksanaan program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Perlengkapan dari BKBPP
Perlengkapan dari Disnaker Kota Cilegon
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Perlengkapan dari DKCS Kota Cilegon
Peralatan yang sudah diberikan para program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai
Kelengkapan perlengkapan
Kemaksimalan perlengkapan program
Perlengkapan yang boleh dipinjamkan masyarakat secara umum di Kelurahan
Cikerai
Peralatan yang dipinjamkan
Pengkhususaan peralatan oleh PKK Kelurahan Cikerai
Pengkhususaan peralatan oleh PKK Kelurahan Cikerai
Perlengkapan selain peralatan dapur
Pemanfaatan dari perlengkapan yang dapat dari kegiatan P2WKSS
Pemanfaatan dari perlengkapan yang dapat dari kegiatan P2WKSS
Landasan hukum lainnya pada program terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai
Kesesuaian pelaksana dengan tupoksi pada pelaksanaan program
Instansi yang tidak berpartisipasi pada program terpadu P2WKSS
Koordinasi sebelum program terpadu dilaksanakan di daerah binaan
Koordinasi mengenai jadwal kegiatan
Harus katifnya BKBPP selaku pengurus program
Kurangnya koordinasi yang dilakukan BKBPP
Penyebab kurangnya koordinasi
Konsekuensi untuk kegiatan yang belum terlaksana
Pendapat masyarakat mengenai pelaksana program
Pendapat masyarakat mengenai pelaksana program
Pendapat masyarakat mengenai pelaksana program
Pendapat masyarakat mengenai pelaksana program
Asal narasumber kegiatan program P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Keaktifan narasumber
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Keaktifan narasumber
Keaktifan narasumber
Ketidakaktifan narasumber
Keaktifan narasumber
Kemengertian masyarakat pada materi kegiatan P2WKSS
Kemengertian masyarakat pada materi kegiatan P2WKSS
Implementasi masyarakat dari hasil kegiatan
Implementasi masyarakat dari hasil kegiatan
Implementasi masyarakat dari hasil kegiatan
Implementasi masyarakat dari hasil kegiatan
Implementasi masyarakat dari hasil kegiatan
Implementasi masyarakat dari hasil kegiatan
Implementasi masyarakat dari hasil kegiatan
Yang harus ditingkatkan pada program terpadu P2WKSS
Kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan
Alasan ketidaktepatan sasaran program
Alasan ketidaktepatan sasaran program
Alasan ketidaktepatan sasaran program
Ketepatan sasaran program
Ketepatan sasaran program
Sasaran dari kegiatan menjahit Disnaker Kota Cilegon
Ketepatan sasaran program
Ketepatan sasaran program
Sasaran program terpadu P2WKSS sebenarnya
Pernyataan pegawai Kelurahan mengenai pembuatan data KK (Kepala
Keluarga) Binaan sebagai sasaran program
Kesesuaian sasaran program terpadu P2WKSS Kelurahan Cikerai dengan
perencanaan
Tindakan ketidaksesuaian sasaran pada pelaksanaan program
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
Prosedur daerah binaan program terpadu P2WKSS
Prosedur instansi terkait dalam kegiatan program terpadu P2WKSS
Prosedur instansi terkait dalam kegiatan program terpadu P2WKSS
Kesesuaian pelaksanan kegiatan dengan prosedur
Jadwal yang digunakan pada kegiatan P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Penyebab jadwal kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan
Kekurangan dari program terpadu P2WKSS dari segi pengurus
Kekurangan dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kekurangan dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kekurangan dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Kekurangan dari program terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Manfaat program bagi masyarakat KK Binaan
Manfaat program bagi masyarakat KK Binaan
Manfaat program bagi masyarakat KK Binaan
Manfaat program bagi masyarakat KK Binaan
Manfaat program bagi masyarakat KK Binaan
Manfaat program bagi masyarakat KK Binaan
Manfaat program bagi masyarakat KK Binaan
Keberlanjutan program setelah pelaksanaan selesai
Keberlanjutan kegiatan dari DKCS Kota Cilegon
Keberlanjutan kegiatan dari Disperla Kota Cilegon
Saran pengurus untuk program terpadu P2WKSS
Saran pengurus untuk program terpadu P2WKSS
Saran masyarakat KK Binaan untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari pihak Disnaker Kota Cilegon untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari pihak Disperla Kota Cilegon untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari pihak DKCS Kota Cilegon untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari pihak Disnaker Kota Cilegon untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari pihak Kecamatan Cibeber untuk program terpadu P2WKSS
153
154
155
156
157
158
159
Saran dari masyarakat KK Binaan untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari tokoh masyarakat untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari tokoh masyarakat untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari masyarakat KK Binaan untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari masyarakat KK Binaan untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari masyarakat KK Binaan untuk program terpadu P2WKSS
Saran dari masyarakat KK Binaan untuk program terpadu P2WKSS
KATEGORISASI DATA
NO. KATEGORI RINCIAN ISI KATEGORISASI
1 P2WKSS Penjelasan bahwa P2WKSS bukan
organisasi tapi program
2 Landasan program terpadu P2WKSS
di Kota Cilegon Ada SK (Surat Keputusan) tim
3 Instansi pelaksana program terpadu
P2WKSS di Kota Cilegon Pelaksana adalah BKBPP
4 Penanggung jawab program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai Ada tim pelaksana
Penanggung jawab dari BKBPP
Penanggung jawab pada Disperla adalah
Kepala Dinas
Penanggung jawab dari BKBPP
Penanggung jawab dari BKBPP
5 Jumlah pelaksana program Banyak, ada di SK
Banyak, dari BKBPP dan SKPD lainnya
6 Kemampuan pelaksana program Baik dalam pemberian bantuan
Tidak ada yang macam-macam
Memberikan pengaruh yang diterima
oleh masyarakat
Dinas punya kemampuan
Ketidaktahuan masyarakat
Ketidaktahuan masyarakat
7 Maksud P2WKSS Kepanjangan dari P2WKSS
Tujuan program terpadu P2WKSS yaitu
peningkatan SDM perempuan
Tujuan program terpadu P2WKSS yaitu
mengembangkan semangat NKKBS
(Norma, Keluarga, Kecil, Bahagia,
Sejahtera)
Program yang menyetarakan antara
wanita dan laki-laki
8 Pemahaman tentang program
P2WKSS Ketidakbenaran dalam menyebutkan
kepanjangan dari P2WKSS
Ketidakpahaman informan sehingga
untuk program bisa ditanya kepada pihak
BKBPP
Ketidakpahaman informan sehingga
untuk program bisa ditanya kepada pihak
BKBPP
P2WKSS adalah program pemerintah
Ketidaktahuan masyarakat
Ketidakbenaran dalam menyebutkan
kepanjangan dari P2WKSS
Ketidakbenaran dalam menyebutkan
kepanjangan dari P2WKSS
Ketidaktahuan masyarakat
Program P2WKSS adalah mengenai
posyandu
P2WKSS adalah program pemerintah
P2WKSS adalah program pemerintah
Ketidaktahuan masyarakat
Ketidaktahuan masyarakat
Ketidaktahuan masyarakat
Ketidaktahuan masyarakat
9 Kegiatan yang ada di program
terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai
Banyak, ada di data
Sosialisasi, pembinaan, dan lain-lain
Menjahit dan usaha mandiri
Menjahit
Kebun contoh dengan tabulapot
Sosialisasi mengenai dokumen
kependudukan
10 Pendapat mengenai kegiatan yang
sudah dilaksanakan pada program
terpadu P2WKSS di Kelurahan
Cikerai
Sangat baik keran wanita bisa
berpandangan ke depan dengan bisa
berpikir pola hidup sehat, bagaimana
hidup secara sejahtera, dan bagaimana
meningkatankan bidang pendidikan
Program yang udah seperti pelatihan
masak
Program itu bisa membantu masyarakat
Bagus, harus dikembangkan
Enak, Ibu-ibu bisa menjahit
Tidak tahu
Berhubungan dengan perempuan
Bedah rumah
11 Kemampuan masyarakat sebelum
dan sesudah ada program terpadu
P2WKSS
Masyarakat jadi mengenal tabulapot
Harapan membaiknya masyarakat
Harapan pihak DKCS terhadap kegiatan
Sebelumnya ada sebagaian besar
masyarakat yang lingkungannya kurang
layak huni baik rumah, lingkungan dan
sarananya. Tapi setelah ada program
rumah tidak layah huni di bedah dan
bantuan lingkungan sehat serta perbaikan
infrastruktur jalan dengan betonisasi
Sedikit orang berubah
Masyarakat jadi mau bersih-bersih diri
Bisa menjahir
Bisa memasak
Bisa memasak dan bikin kue
Kurang ada peningkatan karena tidak
disediakannya penampung hasil usaha
masyarakat
Kegiatan belum berpengaruh
12 Perlengkapan pada pelaksanaan
program Macam-macam, sesuai kegiatan
Banyak sesuai dari program SKPD
Mesin jahit sama pelatih
Tebulapot 250 buah
Berkas-berkas
Prlengkapan menjahit, mesin, instruktur
dari lembaga kursus
13 Perlengkapan dan peralatan yang
sudah diberikan pada masyarakat
Kelurahan Cikerai
Peralatan dapur dan pot 400 buah
14 Kelengkapan peralatan dan
perlengkapan Belum lengkap
15 Pemanfaatan dari perlengkapan Maksimal
Untuk keperluan pelatihan
Alat masak bisa dipinjamkan pada
masyarakat
Peralatan yang diberikan khusus untuk
PKK
16 Kebenaran bahwa peralatan yang
diberikan dikuasai oleh PKK
Kelurahan
Benar, dikhususkan untuk PKK
17 Perlengkapan yang diterima
masyarakat selain alat dapur Kerudung dan resep makanan
18 Kelengkapan perlengkapan Bisa dibilang lengkap kalau program
kegiatan sudah dilaksanakan
19 Pemanfaatan dari perlengkapan
pelatihan yang sudah diberikan
untuk masyarakat
Sudah dipakai seperti bedak dari
pelatihan tata rias
Sudah dipakai setiap hari
20 Pemanfaatan khusus PKK Cuma untuk anggota PKK, kalau mau
meminjam izin Bu lurah
21 Landasan hukum lainnya pada
program terpadu P2WKSS SK Walikota, SK Gubernur, dan ada
yang lebih tinggi lagi
22 Pelaksana dalam pelaksanaan
program di Kelurahan Cikerai Sesuai dengan tupoksi
23 Partisipasi SKPD Tidak semua SKPD berpartisipasi
24 Koordinasi Ada rapat antar dinas 20 SKPD dan 12
LSM
Mengenai jadwal kegiatan dan lain-lain
Seharusnya pihak BKBPP lebih aktif
dalam koordinasi
Koordinasi ada tapi kurang aktif
25 Penyebab kurangnya koordinasi SKPD ikut aktif dalam semua kegiatan
26 Pendapat masyarakat terhadap
pelaksana program Beragam, ada yang dipahami ada yang
tidak
Baik dan ramah
Baik
Ada yang malas
27 Asal narasumber Dari SKPD terkait dan lembaga kursus
28 Pengurus dan pelaksana program BKBPP sebagai leading sector
Ada pihak dari BKBPP yang selalu janji
Ada pihak yang jarang menghadiri
kegiatan P2WKSS
Baik, ramah, dan peduli
Baik
Baik
29 Keaktifan narasumber Aktif dan profesional
Aktif, jelas, dimengerti
Aktif tinggal kita yang memahami
Kurang aktif seperti dari tata rias
Ada yang aktif dan yang tidak
30 Materi yang diberikan narasumber Kalau di rumah lupa
Ada yang mengerti ada yang tidak
31 Penerapan yang sudah diberikan
pada pelatihan Sudah bikin kripik bayam
Iya, kripik bayam
Dipraktikin, celana robek di jahit sendiri
Iya, menjahit dan hantaran
Potong rambut keluarga dan hantaran
Sudah semua
32 Yang perlu ditingkatkan dari
program Sosialisasi dan koordinasi
33 Kesesuaian program Sangat sesuai
34 Sasaran program Yang mengikuti kegiatan orang yang
sama dan bukan dari sasaran yang telah
ditetapkan
Sesuai karena masyarakat Kelurahan
Cikerai kurang mampu
Masyarakat susah untuk diajak
berpartisipasi
35 Ketepatan sasaran Sangat tepat sasaran
Tepat sasaran
Tepat dan harus tercapai
Tepat
Sesuai karena rata-rata warga kurang
mampu
Tepat karena mayoritas masyarakat
terbelakang
Penetapan sasaran yang salah
36 Kesesuaian sasaran dari perencana
dengan pelaksanaan Sesuai dengan MUSRENKEL,
MUSRENCAM, dan MUSRENBANG
tingkat Kota
37 Tindakan untuk ketidaksesuaian
sasaran pada program terpadu
P2WKSS
Di evaluasi di kegiatan tahun berikutnya
supaya lebih baik
38 Prosedur daerah binaan program
terpadu P2WKSS Desa yang masih banyak pra keluarga
sejahtera atau keluarga miskin
39 Prosedur pada instansi terkait khusus
program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai
Sesuai SOP
Mengikuti dari BKBPP
40 Kesesuaian prosedur dalam
pelaksanaan program terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Sesuai
41 Jadwal yang digunakan pada
kegiatan P2WKSS Dikondisikan lagi dengan instansi
42 Kekurangan program SDM yang turun ke lapangan
Koordinasi dan sosialisasi yang perlu
ditingkatkan
Bantuan dana utnuk modal
Tidak ada pemberian modal
Kurang waktu kegiatan
43 Manfaat program P2WKSS Banyak ilmu dan pengalaman
Menjadi tahu
Bisa potong rambut anak
Bisa bikin kue
Menjadi tahu
Bisa merias sendiri
Bisa potong rambut dan make up
44 Keberlanjutan program Akan diserahkan ke Kecamatan dan
Keluarahan untuk melanjutkan dengan
waktu yang tidak terbatas
Pemantauan hingga waktu yang tidak
ditentukan
Tidak ada kerlanjutan
Ada pelayanan di tiap tahunnya
45 Saran Penambahan angaran program
Harus ada di tiap tahunnya
Pelaksanaan jangan hanya sekali saja
Lebih pada SDM perempuan, dan bukan
hanya terpaku pada infrasturktur
Peran masyarakat lebih ditingkatkan
Pembinaan harus sesuai dengan
kebutuhan
Pengadian Agama mengadakan Isbat
nikah
Lebih berkembang lagi
2 tahun sebelum pelaksanaan Desa
binaan di kasih tahu sehingga persiapan
lebih matang
Ingin di modalin
Sosialisasi di perluas
Semua warga diikutsertakan
Penambahan waktu kegiatan
Perlu wadah yang menampung hasil
kreasi masyarakat
Lebih baik lagi
31. Tindakan bila terjadi
ketidaksesuaian peserta/KK Binaan Akan di evaluasi dan ABT di sesuaikan
32. Prosedur P2WKSS Desa binaan sesai dengan standar
operesional minimum yaitu desa yang
banyak warga miskinnya
Semua program pemerintah ada SOP
Mengikuti BKBPP
33. Kesesuain prosedur dengan
pelaksanaan Sudah sesuai
34. Kesesuaian jadwal Jadwal yang dibuat bukan jadi patokan,
jadwal sebenarnya dikondisikan lagi
35. Penyebab ketidaksesuain jadwal Kesibukan dari Dinas terkait
36. Solusi agar jadwal sesuai Dialihkan dan diatur sesuai kebisaan
SKPD
37. Manfaat program P2WKSS Banyak ilmu dan pengalaman
Menjadi tahu
Bisa potong rambut anak
Bisa bikin kue
Menjadi tahu
Bisa merias sendiri
Bisa potong rambut dan make up
Contoh Rumah Sehat adalah salah satu kegiatan program terpadu P2WKSS di
Kelurahan Cikerai yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)
Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai dari Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten pada hasil dari kegiatan
Contoh Rumah Sehat
Wakil Walikota Cilegon memberikan sambutan pada acara Evaluasi Program Terpadu
P2WKSS di Kelurahan Cikerai yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2013
Sambutan Ketua Tim Penilai dari BPPMD Provinsi Banten pada acara Evaluasi
Program Terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Peserta KK (Kepala Keluarga) Binaan sedang serius mengikuti kegiatan Pelatihan
Kerajinan Tangan
Peserta KK Binaan mengikuti Instruktur (Kerudung Ungu) dalam pembuatan tas
berbahan kain kasa pada kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan
Situasi saat pembukaan kegiatan Pelatihan Tata Boga dengan pemberian peralatan dapur
kepada masyarakat Kelurahan Cikerai
Antusias peserta/masyarakat KK Binaan dalam membuat bolu kukus pada kegiatan
Pelatihan
Tata Boga
Sambutan Wakil Walikota Cilegon dalam acara Sosialisasi Program Terpadu P2WKSS
di Kelurahan Cikerai yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2013
Tim Paduan Suara yang terdiri dari masyarakat Kelurahan Cikerai dalam acara
pembukaan Sosialisasi Program Terpadu P2WKSS di Kelurahan Cikerai
Peserta/masyarakat KK Binaan sedang mempraktekan potong rambut yang secara benar
dalam kegiatan Pelatihan Tata Rias
Keseriusan Peserta/masyarakat KK Binan dalam mempelajari cara Creambath pada
kegiatan
Pelatihan Tata Rias
Keseriusan Peserta/masyarakat KK Binaan dalam membuat pola pada kegiatan
Pelatihan Menjahit Tingkat Dasar
Peserta/masyarakat KK Binaan sedang serius belajar menjahit pada kegiatan Pelatihan
Menjahit Tingkat Dasar yang dilaksanakan oleh BKBPP
Sambutan oleh Ibu Evawarni hadapan Camat Cibeber (kanan), Pihak BPPMD Provinsi
Banten (berseragam abu-abu), dan Kepala Bidang Keadilan dan Kesetaraan Gender
(KKG) Kota Cilegon dalam acara Pembinaan yang dilakukan oleh BPPMD di
Kelurahan Cikerai
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Biodata Mahasiswa
Nama : Amoh Hamroh
Umur : 22 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : 06 Desember 1990
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : Link. Kedung Baya No. 15 RT.03/03 Kel.
Kalitimbang Kec. Cibeber Kota Cilegon, 42424
No HP : 087771081116
E-mail : [email protected]
2. Identitas Orang Tua
Nama Ayah : Roji Sujai Anwar
Nama Ibu : Jahroh
3. Riwayat Pendidikan
1. SDN : SDN Kalitimbang II ( 1996 – 2003 )
2. SMP : SMP Negeri 5 Cilegon ( 2003 – 2006 )
3. SMA : SMA Negeri 3 Cilegon
Jurusan IPS ( 2006 – 2009 )
4. Perguruan Tinggi (S1) : FISIP UNTIRTA
Ilmu Administrasi Negara (2009-2013)