implementasi perda kabupaten sukoharjo nomor 1 … · lima. pembinaan pedagang kaki lima tersebut...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1
TAHUN 2007 TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Sukoharjo
Tahun 2017)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi strata I pada
Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Oleh:
GALIH PRASETYO AJIE
A 220 130 038
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018
i
PERNYATAAN
Saya yang bertandatangan di bawah ini,
Nama : Galih Prasetyo Ajie
NIM : A220130038
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Artikel Publikasi
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya serahkan ini
benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali
yang secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan pada daftar
pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti naskah publikasi ini hasil plagiat, saya
bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan
yang berlaku.
Surakarta, 27 Maret 2018
Yang membuat pernyataan,
Galih Prasetyo Ajie
NIM. A220130038
: Implementasi Perda Kabupaten Sukoharjo
Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembinaan
Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pedagang
Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Sukoharjo
Tahun 2017).
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1
TAHUN 2007 TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Sukoharjo
Tahun 2017)
Oleh:
GALIH PRASETYO AJIE
A220130038
Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta untuk dipertanggungjawabkan di
hadapan tim penguji skripsi
Surakarta,
Dosen Pembimbing
Dra. Sundari, SH, M.Hum
NIK. 151
iii
1
IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 1
TAHUN 2007 TENTANG PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-alun Sukoharjo
Tahun 2017)
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengukur implementasi
peraturan daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 dalam pembinaan
pedagang kaki lim adi kawasan alun-alun Sukoharjo, dengan berbagai macam
kendala yang dihadapi dan solusi yang harus dilakukan. Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan triangulasi sumber dan teknik.
Analisis data menerapkan model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi
data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
untuk menilai tingkat implementasi perda dalam pembinaan pedagang kaki lima
dapat diukur dengan indikator ijin dari pemerintah, pedagang kaki lima hanya
diperbolehkan mempunyai satu ijin lokasi, dan sosialisasi pada pedagang kaki
lima. Kendala yang dialami yaitu seringnya pedagang kaki lima melanggar
peraturan. Solusi yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi kendala tersebut
dengan cara mengadakan sosialisasi dan penyuluhan bagi pedagang kaki lima
terkait dengan pemahaman peraturan daerah tentang pembinaan pedagang kaki
lima, diberikannya sosialisasi pada pedagang kaki lima.
Kata kunci: Perda, Pembinaan, Pedagang Kaki Lima.
Abstract
This study aims to describe and measure the implementation of local regulation
Sukoharjo Number 1 Year 2007 in the guidance of merchants lim adi Sukoharjo
square area, with various constraints faced and solutions that must be done. The
research used qualitative approach, collecting data with source triangulation and
technique. Data analysis applies interactive models through data collection, data
reduction, presentation and conclusion. The results showed that to assess the level
of implementation of local regulations in the development of street vendors can be
measured by indicators of government permits, street vendors are only allowed to
have one location permit, and socialization on street vendors. Obstacles
experienced by the frequent street vendors break the rules. The solution made by
Satpol PP to overcome these obstacles by way of socializing and counseling for
street vendors related to the understanding of local regulations on fostering street
vendors, giving socialization to street vendors.
Keywords: Perda, Guidance, Street Traders.
1. PENDAHULUAN
Pedagang kaki lima merupakan aset yang saat ini di Indonesia menjadi salah satu
yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan
peraturan daerah. Menurut Ananta (2005:19), “pedagang kaki lima adalah
2
orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan
sehari-hari, yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal dari
orang lain”. Banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar
dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang.
Menjamurnya pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan carut marutnya
penataan kota karena mereka (para pedagang kaki lima) tidak lagi memperhatikan
faktor efisiensi dan faktor keindahan kota, karena mereka mementingkan
bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Selain itu permasalahan dari daerah
yang terkadang juga kurang memperhatikan mereka sehingga kurangnya tempat
bagi pedagang kaki lima untuk berjualan.
Permasalahan penertiban pedagang kaki lima di atas merupakan
permasalahan klasik yang sering terjadi di kota-kota besar dan belum bisa
ditemukan ujung pangkal permasalahan sesungguhnya. Hal ini akan terus
berlanjut bila pemerintah terutama pemerintah daerah tidak segera menindak
lanjutinya. Bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah adalah dengan adanya
kebijakan penataan pedagang kaki lima. Walaupun kenyataannya di lapangan
kebijakan tersebut belum tentu efektif, tetapi paling tidak pedagang mengerti dan
pemerintah akan lebih leluasa melakukan penindakan keras terhadap pedagang
yang nakal. Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana
orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan
organisasi.
Demikian halnya dengan yang terjadi di Sukoharjo, banyak sekali para
pedagang kaki lima yang memposisikan mereka untuk berdagang di trotoar
alun-alun Satya Negara Sukoharjo. Untuk saat ini memang tidak ada tindakan
serius dari pemerintah Sukoharjo atas Pedagang Kaki Lima di Sukoharjo. Secara
visual tampak bahwa alun-alun Sukoharjo menjadi tempat tujuan wisata kuliner
karena adanya para pedagang kaki lima, tetapi juga tampak bahwa penataan
alun-alun menjadi sedikit carut marut karena pedagang kaki lima terutama tempat
parkir bagi para pelanggan dari PKL tersebut. Kemacetan akan sering terjadi
ketika malam hari dan hari-hari libur. Dampak lainnya adalah sampah hasil dari
limbah PKL juga terkadang tidak dibersihkan sehingga menggangu keindahan
3
alun-alun. Indikator dalam pembinaan pedagang kaki lima dapat diukur dengan
indikator sebagai berikut. Pertama, pedagang kaki lima harus mempunyai izin dari
pemerintah setempat. Kedua, setiap PKL hanya memiliki satu izin lokasi. Ketiga,
pedagang kaki lima selalu diberi sosialisasi terkait dengan peraturan pedagang
kaki lima.
Berdasarkan latar belakang dan pemaparan singkat kajian teori di atas, maka
didapat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Untuk Mendiskripsikan Implementasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun
Sukoharjo Tahun 2017.
2) Untuk Mendiskripsikan Kendala yang Terjadi Saat Pelaksanaan Implementasi
Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan
Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun Sukoharjo Tahun 2017.
3) Untuk Mendiskripsikan Solusi dalam Mengatasi Kendala yang Terjadi Saat
Pelaksanaan Implementasi Perda Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007
Tentang dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Alun-Alun
Sukoharjo Tahun 2017?
2. METODE
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian naturalistik atau kualitatif,
dikarenakan analisis data dari penelitian ini berbentuk kata, kalimat, dan skema.
Subjek dari penelitian ini pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Sukoharjo,
dengan narasumber ketua paguyuban PKL kawasan alun-alun Sukoharjo, kepala
satuan polisi pamong praja kabupaten Sukoharjo, dan pedagang kaki lima.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono,
2012: 224). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan
teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Proses analisis data
dimulai dengan menelaah seluruh data tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen
pribadi atau resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2007: 247). Penelitian
ini menggunakan teknik analisis data model interaktif, dimulai dari pengumpulan
4
data terkait dengan pembinaan pedagang kaki lima, kemudian reduksi data dengan
cara memilih data sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, lalu sajian data
terkait dengan menyajikan data mengenai pelaksanaan, kendala, solusi yang tepat
dalam pembinaan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Sukoharjo, hingga
sampai pada penarikan kesimpulan. Keabsahan data pada penelitian ini
menggunakan jenis triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan
data.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pembinaan pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Sukoharjo secara
fakta sudah baik dan berjalan sesuai dengan Perda yang berlaku di kabupaten
Sukharjo yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki
Lima. Pembinaan pedagang kaki lima tersebut diukur berdasarkan tiga indikator
yang telah dipaparkan pada kajian teori. Ketiga indikator tersebut, pertama,
pedagang kaki lima harus mempunyai izin dari pemerintah setempat, kedua, setiap
PKL hanya memiliki satu izin lokasi, ketiga, pedagang kaki lima selalu diberi
sosialisasi terkait dengan peraturan pedagang kaki lima.
Karakteristik para pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Sukoharjo selalu
memanfaatkan tempat-tempat yang senantiasa dipandang profit misalkan pusat
kota, alun-alun, tempat keramaian hingga tempat-tempat yang nilai berpotensi
untuk menjadi objek wisata. Mereka hanya berfikir bahwa apa yang mereka
lakukan adalah untuk mencari nafkah tanpa mempedulikan hal-hal lain. Dibalik
kehadiran para pedagang kaki lima tersebut ternyata dapat memberikan manfaat
yang positif dan manfaat yang kurang menguntungkan. Manfaat yang positif
mungkin dirasakan oleh masyarakat kelas ekonomi rendah karena mereka dapat
memperoleh barang dengan harga yang terjangkau.
Pemberdayaan pedagang kaki lima di Alun-alun Sukoharjo sangat di
pengaruhi dengan kemampuan dan kekuatan para pedagang itu sendiri. Seperti
dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa dalam proses pemberdayaan pedagang
kaki lima di Alun-alun Sukoharjo para pedagang sendiri sudah dikatakan cukup
dalam kemampuan berdagang dan kekuatan dalam menjangkau sumber produktif
yang dimungkinkan dapat meningkatkan pendapatannya. Pembinaan tersebut
5
belum berjalan maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan pembinaan pedagang
kaki lima di kawasan alun-alun Sukoharjo masih ditemui beberapa kendala, salah
satunya adalah kurangnya pemahaman pedagang kaki lima terhadap Perda yang
berlaku bagi pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Sukoharjo.
Penelitian ini relevan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti dengan
penelitian Evita (2013) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan
Pedagang Kaki Lima”. Hasil penelitiannya adalah implementasi kebijakan
penataan pedagang kaki lima pada Batu Tourism Center merupakan unsuccessful
implementation (implementasi yang tidak berhasil). Hal ini disebabkan karena
beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima
memilih kembali berjualan di sepanjang jalan dan meninggalkan BTC. Perbedaan
dengan penelitian ini adalah terletak pada subjeknya yaitu pada implementasi
kebijakan PKL di kota batu, sedangkan penelitian ini adalah implementasi
kebijakan PKL di Alun-alun Sukoharjo.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Mustikaningati (2008)
menujukkan bahwa (1) pemerintah merumuskan Peraturan Daerah kota Malang
No 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan PKL, serta Keputusan
Walikota Malang No 580 tahun 2000 dan Peraturan Walikota Malang No 10
tahun 2005 tentang penetapan lokasi usaha PKL di kota Malang dimana dibagi
wilayah yang diperuntukkan PKL dan wilayah yang tidak diperuntukkan PKL (2)
selanjutnya pemerintah megimplementasikan kebijakan dengan aktor kebijakan
yaitu Dinas Pasar dan SATPOL PP, dalam implementasi kebijakan melalui
beberapa tahap yaitu sosialisasi, dan kemudian penertiban di lapangan dengan
memberikan tempat relokasi baru bagi PKL. Dalam implementasi kebijakan
pemerintah kota Malang No 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan
PKL telah mendapatkan hasil,
PKL telah ditata dan diatur didalam lokasi yang telah ditetapkan dalam
kebijakan, pemerintah juga telah berhasil menjadikan kawasan PKL sebagai
kawasan wisata yaitu kawasan wisata Pulosari dan kawasan wisata Simpang
Balapan. (3) faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi terdiri dari
faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah faktor sulitnya menentukan
6
lokasi untuk PKL yang tidak lagi menganggu kepentingan umum dan kurang
tersedianya dana dari pemerintah untuk pembangunan tempat relokasi bagi PKL
sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari PKL sendiri yang sulit
untuk pindah ke tempat relokasi baru sehingga masih ada PKL yang menempati
wilayah lokasi-lokasi yang dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Hasil
penelitian ini mendudukung penelitian yang peneliti lakukan, yaitu implementasi
Peraturan Daerah tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang telah terlaksana
walaupun belum optimal dikarenakan beberapa kendala.
Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Implementasi Perda Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di
Kawasan Alun-Alun Sukoharjo Tahun 2017 adalah kurangnya pemahaman
pedagang kaki lima sehingga sulit untuk di kondisikan. Ada juga kendala yang
mempengaruhi proses pemberdayaan pedagang kaki lima ini adalah kurangnya
lokasi untuk dapat membantu para pedagang kaki lima di Alun-alun Sukoharjo
sehingga keberdaan PKL yang mengganggu ketertiban dan kebersihan kota sulit
untuk dikondisikan.
Solusi untuk mengatasi kendala kurangnya pemahaman pedagang kaki lima
sulit untuk di kondisikan dan kurangnya lokasi untuk dapat membantu para
pedagang kaki lima di Alun-alun Sukoharjo sehingga keberadaan PKL yang
mengganggu ketertiban dan kebersihan kota sulit untuk dikondisikan adalah
melalui ketegasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sukoharjo. Satpol
PP ini menindak PKL yang tidak tertib dengan cara penggusuran.
4. PENUTUP
Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan dan menyajikan data yang
berhubungan dengan Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pembinaan Pedagang Kaki Lima di kawasan alun-alun Sukoharjo. Data yang
sudah terkumpul dianalisis agar mendapat gambaran yang jelas sesuai dengan
tujuan penelitian dalam penulisan artikel publikasi ilmiah ini. Berdasarkan
pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan, kesimpulannya adalah
7
secara prosedural implementasi perda nomor 1 tahun 2007 tentang pembinaan
pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Sukoharjo sudah berjalan baik.
Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Implementasi Perda Kabupaten
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di
Kawasan Alun-Alun Sukoharjo Tahun 2017 adalah kurangnya pemahaman
pedagang kaki lima sehingga sulit untuk di kondisikan. Ada juga kendala yang
mempengaruhi proses pemberdayaan pedagang kaki lima ini adalah kurangnya
lokasi untuk dapat membantu para pedagang kaki lima di Alun-alun Sukoharjo
sehingga keberdaan PKL yang mengganggu ketertiban dan kebersihan kota sulit
untuk dikondisikan. Solusi untuk mengatasi kendala kurangnya pemahaman
pedagang kaki lima sehingga sulit untuk di kondisikan dan kurangnya lokasi
untuk dapat membantu para pedagang kaki lima di Alun-alun Sukoharjo sehingga
keberadaan PKL yang mengganggu ketertiban dan kebersihan kota sulit untuk
dikondisikan adalah melalui ketegasan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten
Sukoharjo. Satpol PP akan menindak PKL yang tidak tertib dengan cara
penggusuran.
DAFTAR PUSTAKA
Ananta, Aris. 2005. Berdagang sebagai Profesi. Jakarta: Pradnya Paramita
Evita, Eka. 2013. “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi
Kasus pada Batu Tourism Center di Kota Batu). Fakultas Ilmu
Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang
Mathis, dan Jackson. 2002. Manajeman Sumber Daya Manusia, Edisi Pertama.
Yogyakarta: Salemba Empat
Moeleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Remaja
Rosdakarya
Mustikaningati, Dewi. 2008. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang
dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Malang. Fakultas
Ilmu Sosial. Universitas Malang
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembinaan
Pedagang Kaki Lima
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
R&D. Bandung:Alfabeta