implementasi peraturan daerah kota jambi nomor 9 …repository.uinjambi.ac.id/1715/1/sip162495_tri...
TRANSCRIPT
1
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(Studi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Kota Jambi)
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Syarat - Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Oleh:
TRI RAHAYU NINGSIH
NIM: SIP162495
PEMBIMBING:
Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., MSI
Irsadunas Noveri., SH.,MH
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2019/1440 H
2
3
4
5
PERSEMBAHAN
“................. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman
diantaramu dan orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa
derajat..”
(Q.S Al Mujadalah: 11)
Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, yang masih memberikan
nikmatNya kepadaku sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.
Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Alm.
Masikin dan Ibu Kasinem yang kasih sayangnya tak pernah lekang dimakan
zaman. Yang selalu mendo’akan diriku agar mendapatkan kemudahan dalam
hidup ini dan selalu memberi motivasi serta dukungan untuk kemajuan dalam
skripsi secara moril maupun materil.
Untuk saudara-saudaraku, abang Komari, abang Muslimin, S.Pi serta kakak ipar
Rohana dan Nova Otavia yang selalu memberi semangat untuk diriku. Serta
untuk keponakan-keponakan lucu ku M. Ridho Ilham, Muhammad Rifki, dan
Alisha Khaira Wilda yang selalu menghiburku dalam kepenatan.
Kepada Squad Comel tersayang Tanti Wulan Sari, Resti Nofriani dan Bebeb-
bebebku Utami Maulidya Ningsih, Opi Marya, Rustadia, Waryanti yang selalu
menemani dikala suka maupun duka serta kepada teman-teman seperjuangan yang
selalu membantu Wira Kurniadi Bagus, Riski Cahyani, Wahyu Hidayat dan
untuk teman-teman lokal IP H angkatan 2016 dan teman-teman KKN gelombang
III posko 35, yang selalu berjasa dalam pembuatan skripsi ini tak kan kulupakan
kenangan ini.
Suksesku karena do’amu, semangatku karena nasehatmu
Semoga Allah SWT membalas segala budi baik kalian dan kalian diberi
kemudahan di kemudian hari Aamiin.
6
Abstrak
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah
tempat penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) menurut Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 9 tahun 2010 tentang
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pasal 1 ayat (5) adalah
pelayanan terhadap pemberian izin yang dilakukan oleh kantor penyelenggara
pelayanan terpadu satu pintu. Menurut pasal 1 ayat (6) adalah pelayanan umum
yang dilakukan pada satu tempat atau lokasi yang dikoordinir secara terpadu yang
terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait sesuai kewenangannya masing-
masing, adapun penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bab II pasal 9
yaitu, izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak permohonan disampaikan dengan persyaratan lengkap. Namun
kendala yang dihadapi di Dinas tersebut yang pertama waktu yang di perlukan
dalam mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) melebihi waktu yang
di tentukan, kedua belum adanya staf ahli Analisis Dampak dan Lingkungan
(AMDAL) di DPMPTS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pengaturan prosedur pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Dinas
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, mengetahui apa faktor
kendala dan pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi serta bagaimana upaya
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Skripsi ini menggunakan
pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif dan Jenis penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang diperleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan: pertama, pengaturan prosedur pelayanan
perizinan terpadu satu pintu di DPMPTS sudah terstruktur dan pihak DPMPTSP
masih berkoordinir dengan Dinas lain sehingga surat perizinan dikeluarkan
melebihi dari 15 hari masa kerja. Kedua, faktor kendala dan pendukung dalam
penyelenggaraan PTSP keterbatasan Sumber Daya Manusia, belum terbentuknya
struktur organisasi pendukungnya yaitu kekuatan hukum tentang pedoman
penyelenggaraan PTSP dan pelimpahan wewenang dari Wali Kota kepada Kepala
Dinas DPMPTSP. Ketiga, upaya DPMPTS dalam menerapkan asas kecepatan
pelayanan yaitu dengan melaunching sistem Online Single Submission (OSS)
Kata Kunci: DPMPTSP, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
7
KATA PENGANTAR
Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alahamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT berkat
rahma dan hidayah- Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul
“Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satupintu (Studi di Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Kota Jambi)”. Kemudian Shalawat dan salam saya limpahkan
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing dan
mendidik umatnya kejalan yang benar, sehingga kita dapat merasakan indahnya
Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat
akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Ilmu Pemerintahan pada
Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari
sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini banyak melibatkan pihak yang telah
memberikan motivasi baik moril maupun materil, untuk itu melalui penulisan ini
penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Suadi,MA. Ph. D Selaku Rektor UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. H. Hidayat.M.Pd sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan. Dan Ibu Dr. Hj. Fadillah.M.Pd
sebagai Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A.A Miftah M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Hermanto Harun Lc. Ph.D sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik. Ibu Dr Rahmi Hidayati,S.Ag.M.HI selaku Wakil Dekan
Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Dan Ibu Dr.
Yuliatin, S.Ag,M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan
Kerja Sama dilingkungan Fakultas Syari’ah UIN Sultahn Thaha Saifuddin
Jambi.
8
5. Ibu Mustiah RH, S.Ag, M.Sy dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani S.IP
,M.IP selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., MSI selaku Dosen Pembimbing I dan
Bapak Irsadunnas Noveri,MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah
meluangkan waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah
memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Karyawan/ti dilingkungan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi.
9. Bapak dan Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi beserta satafnya.
Akhirnya, semoga Allah SWT, berkenan membalas segala kebaikan dan
amal semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat
bagi pegembangan ilmu.
9
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PERNYATAAN .............................................................................. i
PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................................... ... ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ......................................................................... iii
MOTTO .................................................................................................................... iv
PERSEMBAHAN ..................................................................................................... v
ABSTRAK ................................................................................................................ vi
KATA PENGANTAR .............................................................................................. vii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. viii
DAFTAR SINGKATAN .......................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. ............................................................................................................ Latar Belakang Masalah ................................................................................... 1
B. ............................................................................................................ Rumusan Masalah ............................................................................................. 8
C. ............................................................................................................ Batasan Masalah ............................................................................................... 8
D. ............................................................................................................ Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................................... 9
E. ............................................................................................................ Kerangka Teori ................................................................................................. 10
F.............................................................................................................. Tinjauan Pustaka............................................................................................... 13
BAB II METODE PENELTIAN
A. ............................................................................................................ Lokasi Penelitian .............................................................................................. 17
B. ............................................................................................................ Jenis Penelitian ................................................................................................ 17
C. ............................................................................................................ Pendekatan penelitian ....................................................................................... 17
D. ............................................................................................................ Jenis dan Sumber Data..................................................................................... 17
E. ............................................................................................................ Instrumen Pengumpulan Data ......................................................................... 20
10
F.............................................................................................................. Teknik Analisis Data ........................................................................................ 21
G. ............................................................................................................ Sistem Penulisan........................................................................................ ...... 22
H. ............................................................................................................ Jadwal Penelitian............................................................................................ . 23
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. ............................................................................................................ Berdirinya DPMPTSP Kota Jambi ................................................................... 25
B. ............................................................................................................ Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi................................................. .... 28
C. ............................................................................................................ Dasar Hukum DPMPTSP Kota Jambi........................................................ ...... 40
D. ............................................................................................................ Visi dan Misi DPMPTSP Kota Jambi......................................................... ...... 41
E. ............................................................................................................ Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Jambi.................................................. ...... 41
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. ............................................................................................................ Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi ........ 43
B. ............................................................................................................ Faktor kendala dan pendukung dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi ....... 50
C. ............................................................................................................ Upaya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam
Menerapkan Asas Kecepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu..................... ... 52
BAB V PENUTUP
A. ............................................................................................................ KESIMPULAN ................................................................................................ 59
B. ............................................................................................................ SARAN ............................................................................................................ 60
DAFTAR PUSTAKA........................................................................................... .... 62
LAMPIRAN-LAMPIRAN................................................................................... ... 64
CURICULUM VITAE........................................................................................ .....
11
DAFTAR SINGKATAN
DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SIUP : Surat Izin Usaha Perdagangan
TDP : Tanda Daftar Perusahaan
NIB : Nomor Induk Berusaha
OSS : Online Single Submission
DLH : Dinas Lingkungan Hidup
AMDAL : Analisis Dampak Lingkungan
SPPL : Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
HLM : Halaman
KASI : Kepala Seksi
PERDA : Peraturan Daerah
PERWAL : Peraturan Walikota
SDM : Sumber Daya Manusia
PP : Peraturan Presiden
PERMENDAGRI : Peraturan Mentri dalam Negeri
STS : Sultan Thaha Saifuddin
12
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Persoalan birokrasi menjadi fokus dalam pemerintahan. Kenyataan dilapangan
membuat anggapan masyarakat tentang birokrasi yang kurang baik semakin
menguat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat tentang birokrasi itu sendiri.
Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang
sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasional
managemen pemerintahan yang baik. Birokrasi sendiri berkaitan dengan berbagai
aspek, seperti kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) serta sistem dan
prosedurnya yang dibuat dan dijalankan oleh birokrasi.1
Dapat dikatakan bahwa birokrasi merupakan suatu sistem dalam penerapan
pelayanan publik. Proses pelayanan publik sebenarnya diartikan sebagai akses
yang lebih luas kepada masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan publik dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan rakyar, birokrasi publik tentunya memberikan
kontribusi yang sangat besar, karena semua yang termasuk lingkup
penyelenggaraan negara tidak terlepas dari konteks publik service ( pelayanan
publik) dan publik affair (urusan publik).2
Max Weber mengemukakan bahwa birokrasi adalah suatu badan administratif
tentang pejabat yang diangkat, dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan
1 Yusriadi, Musnawati, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. (Studi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik , Volume 7 Nomor 2 Juli-Desember
2017), hlm 2 2 Ibid.
13
pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan
pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur
pengangkatannya.3
Dari pengertian diatas dapat diartikan birokrasi sebagai pelayanan publik yang
dilakukan dari berbagai instansi pemerintahan guna mencapai tujuan dari sebuah
tata pemerintahan yang baik. Tujuan dari birokrasi sendiri yaitu melaksanakan
kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
yaitu:
1. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan
professional
2. Menjalankan managemen pemerintah, mulai dari perencanaan, pengawasan,
evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif, resolusi, dll
3. Memastikan, mempermudah, mempercepat mendukung, mengefektifkan, dan
mengefisienkan pencapai tujuan-tujuan pemerintah
4. Memudahkan masyarakat dan pihak yang barkepentingan untuk memperoleh
layanan dan perlindungan
5. Menjamin keberlangsungan sistem pemerintahan dan politik suatu negara.4
artinya adanya birokrasi seharusnya mempermudah sebuah pelayanan
yang terpadu dan memuaskan masyarakat. Tapi kenyataannya dalam
kehidupan sehari-hari, birokrasi menghadapi beberapa rintangan dalam
mencapa tujuan. Rintangan dan kendala tersebut antara lain :
3 Ngadisah, Pengertian dan Teori-Teori Birokrasi. Modul 1,hlm 8
4http://deviapriyanti158.blogspot.com/2012/03/konsep-tujuan-dan-model-birokrasi-
di.html. Diakses 8 Februari 2019.
14
1) Proses pekerjaan sering tidak diperkiraan dan tingkah laku yang diambil
birokrasi terkesan lamban.
2) Menunjukkan favoritisme dalam perlakuannya terhadap klien tertentu dan
diskriminasi terhadap yang lain.
3) Memperkerjakan staf yang menunjukkan ketertarikan yang rendah
terhadap standar profesional dan kualitas pelayanan program.
4) Menciptakan timbunan kertas yang tidak berguna dan tidak mampu
menyesuaikan diri secara relevan dengan perkembangan sosial.
5) Menciptakan ketidak efektifan dan efisiensi, karena adanya tumpang tindih
kewenangan aparatur.5 Dari penjelasan diatas terkait dengan point lima
mendasari poin yang lain, salah satu bentuk organisasi birokrasi yang tidak
efektif dan efisien adalah adanya tumpang tindih (over lampping) dalam
memperoses suatu hal yang berkaitan dengan kepentingan organisasi. Bila
hal ini terjadi, maka akan terdapat tumpang tindih dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat luas. Praktik tumpang tindih dapat
berdampak negatif terdapat para pelaksana atau eksekutif organisasi dan
terdapat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas. Dampak
negatif ini pada umumnya dapat dilihat pada kelambanan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan besarnya dana yang
dikeluarkan untuk suatu urusan. Debirokratisasi menurut Kristiadi adalah
“merupakan upaya untuk lebih mensederhanakan prosedur yang dianggap
5 Dedek Kusnadi, Adminisrasi Publik, Pemikiran Paradigmatif Menuju
Reformasi dan Redefinisi. (Sidoarjo : Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), hlm.60.
15
berbelit-belit”.6 Dalam artian seharusnya pelayanan tidak untuk
menyusahkan masyarakat namun harus mempermudah masyarakat dalam
menyelesaikan urusan administrasi publik. Jadi kinerja lama ini harus
segera direformasi dengan melakukan penyederhanaan di dalam jalur
pores pelayanan terpadu satu pintu.
Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) menurut perda nomor 9
tahun 2010 pada pasal I ayat (5) adalah pelayanan terhadap pemberian
izin yang dilakukan oleh kantor penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu. Pola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) menurut pasal I ayat (6)
adalah pola pelayanan umum yang dilakukan pada satu tempat atau lokasi
yang dikoordinir secara terpadu yang terdiri dari beberapa unit kerja yang
terkait sesuai kewenangannya masing-masing.7 Bila pelayanan satu pintu
ini dapat dilakukan, maka roda perjalanan organisasi birokrasi akan efektif
dan efisien dalam menangani berbagai urusan, yaitu dengan
penyederhanaan dalam proses, penghematan dalam waktu dan dana yang
dikeluarkan dalam proses penanganan berbagai urusan tersebut, serta
kepastian finalisasi pelayanan yang diberikan organisasi akan di ketahui
dengan cepat oleh masyarakat.8
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bukanlah kebijakan baru di
Indonesia. Kebijakan ini telah dimulai sejak zaman Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2005 dan berkembang setelah
6 Ibid, hlm 63.
7 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010. Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. pasal I ayat (6), hlm 3.
8 Dedek Kusnadi, Adminisrasi Publik, Pemikiran Paradigmatif Menuju
Reformasi dan Redefinisi. (Sidoarjo : Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), hlm.61.
16
UU No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ditetapkan. Dengan
PTSP, pemohon perizinan tidak perlu lagi mengurus berbagai surat dan
dokumen di dinas berbeda pula.9 Harapannya PTSP membuat perizinan
lebih mudah, murah, dan cepat. Namun, kualitas PTSP belum
mengembirakan. Dalam pelaksanaanya masih terdapat istilah “satu pintu
banyak jendela”, atau “ satu pintu banyak kunci”. Satu pintu banyak meja
berarti masuk dalam satu kantor, tetapi banyak dinas yang harus ditemui.
Satu pintu banyak jendela berarti satu kantor, tetapi berkas dan dokumen
harus dibawa ke dinas terkait di luar. Satu pintu banyak kunci berarti satu
kantor perizinan, tetapi tanda tangan persetujuan perlu kewenangan Instasi
lain. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota harus meminta rekomendasi
dari pemerintah pusat. Kota Jambi menjadi salah satu tempat untuk
menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu hal ini berdasarkan
peraturan Wali Kota Jambi nomor 2 tahun 2018 tentang pelimpahan
kewenangan penyenyelenggaraan pelayanan perizinan dari Wali Kota
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Pada BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 5 yaitu Dinas adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, ayat 6
yaitu kepala Dinas adalah kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.10
Jadi artinya tempat penyelenggaran
9 Abdul Halik, Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). (Jurnal Bina Praja Volume 6
Nomor 1 Edisi Maret 2014).hlm2
10
Peraturan Wali Kota Jambi nomor 2 tahun 2018 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17
pelayanan terpadu satu pintu terletak di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi.
Adapun kendala lapangan yang di hadapi oleh PTSP di daerah Kota Jambi
menghadapi beberapa permasalahan. Pertama, waktu yang diperlukan
untuk memperoleh perizinan terbilang cukup lama. Seperti keluhanan
pengguna pelayanan PTSP di Dinas Penanaman Modal Kota Jambi.
Wawancara penulis dengan bapak Toni (32) selaku pengguna
PTSP di Dinas Penanaman Modal Kota Jambi.11
Ketika bahan-bahan sudah dilengkapi dan di serahkan berkas
tersebut ke dinas Penanaman Modal Kota Jambi, untuk
mendapatkan perizinan balik nama terkait perizinan usaha
perdagangan kemarin saya masukin bahan tanggal 22 Januari 2019
ini saya baru mau ngambil surat perizinan ternyata kata
petugasnya besok. Padahal saya sudah menunggu selama 20 hari.
Ya cukup mengecewakan. Namun secara umum terbantu lah
dengan adanya DPMPTS Kota Jambi.
Wawancara dengan bapak Anonim (39).12
Pernah menggunakan jasa DPMPTSP dalam hal penggunaan
perizinan untuk Surat Izin Usaha (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha
(SITU), kemaren saya mendapatkan perizinan sekitar 26 hari.
Secara keseluruhan sih puas walaupun alur pendaftaranya kita nggk
langsung ditanggapi namun kita yang harus bertanya dulu baru
ditanggapi. 26 hari ini menurut saya termasuk lama karena bagi
kami sebagai pelaku usaha waktu adalah uang
Wawancara dengan Ibu Windi (30).13
Kemarin sih dalam pembuatan perizinan usaha lumayan puas sih..
walaupun agak ada kecewanya sedikit karena waktu perizinan yang
dikeluarkan hampir melebihi 20 hari. Nggk tau sih kalo sekarang.
Karena kan ini baru mau ngurus-ngurus untuk memperpanjang izin
usahanya. Tapi dengan adanya DPMPTSP ya.... cukup terbantu lah.
11 Wawancara dengan Bapak Toni Tanggal 6 Februari 2019 pukul 10:00 WIB.
12
Wawancara dengan Bapak Anonim tanggal 6 Februari 2019 pukul 13:41
13
Wawancara dengan Ibu Windi Tanggal 21 Maret 2019 pukul 09:07
18
Dari sampel wawancara yang peneliti peroleh permasalahan yang
dihadapi yaitu lamanya dikeluarkan perizinan dalam hal Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP). Sedangkan berdasakan peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 9 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
bab II pasal 8 yaitu:
(1) Sebelum izin diberikan terlebih dahulu dilakukan pemeriksa kelapangan
(2) Pemeriksaan ke lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
dengan mengikut sertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
berkaitan dengan izin yang dimohonkan
(3) Hasil pemeriksaan kelapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama
7 (Tujuh) hari kerja
(4) Hasil pemeriksaan kelapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat
dalam berita acara pemeriksaan
Pasal 9
Izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja
terhitung sejak permohonan disampaikan dengan persyaratan lengkap.
Artinya, dari penjabaran diatas bahwasanya permasalahan yang dihadapi
waktu yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut tidk sesuai dengan
kenyataan lapangan.
Kedua, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Idealnya PTSP
memiliki staf teknis, seperti ahli penilaian Analisis Dampak Lingkungan
(AMDAL), Namun jumlah staf tersebut umumnya berada di dinas/instasi
asalnya dan bukan di PTSP.
19
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat
masalah ini menjadi skripsi yang berjudul” Implementasi Peraturan
Daerah kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi Pelayanan Dinas Penanaman
Modal kota Jambi).
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi ?
2. Apa faktor kendala dan pendukung dalam Penyelenggaraan pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu kota
Jambi ?
3. Bagamaina upaya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu kota Jambi
dalam menerapkan asas kecepatan pelayanan terpadu satu pintu ?
C. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas agar tidak
memperluas masalah yang di bahas yang menyebabkan pembahasan menjadi
tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnnya,
maka penulis memberikan batasan masalah ini mengenai Implementasi peraturan
daerah Kota Jambi tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu (studi pelayanan dinas penanaman modal Kota Jambi) khususnya pelayanan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) . peneliti mebatasi data yang diperoleh
pada tahun 2018.
20
D. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas maka
tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui Pelayanan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
b. Untuk mengetahui faktor kendala dan pendukung dalam penerapan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu
Pintu
c. Untuk mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu kota
Jambi dalam menerapkan asas kecepatan pelayanan terpadu satu pintu
2. Manfaat
a. Manfaat Teoritis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi
bagi dunia pendidikan atau peneliti selanjutnya yang ingin mendalami
studi/penelitian yang bertema sama.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan
penelitian ini lebih lanjut guna untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan
khususnya studi Ilmu Pemerintahan UIN STS JAMBI
b. Manfaat Praktis
1) Bagi pemerintah Kota Jambi Selaku pemberi kebijakan mengenai
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dapat mengantisipasi dan
meminimalisasi segala hal yang berkaitan dengan peraturan Daerah Kota
21
Jambi Nomor 9 Tahun 2010 yang sekiranya berakibat buruk kepada
pelayanan publik untuk masyarakat.
2) Bagi mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
pengetahuan baru mengenai Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun
2010 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
3) Bagi penulis, penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan Strata
Satu (S1) di UIN STS Jambi dan menambah wawasan dalam bidang
Peraturan Daerah.
4) Bagi Masyarakat, diharapkan agar dengan adanya hasil penelitian ini
masyarakat Kota Jambi dapat berpartisipasi dalam pencapain kepuasan
pelayanan publik.
E. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan dan
cara menggunakan teori dalam menjawab pertanyaan penelitian.
1. Kebijakan Publik
James Anderson dalam bukunya “ public policy-marketing” seperti yang
dikutip oleh Tim Simpul Demokrasi dan dituangkan dalam skripsi oleh Tri
Wahyuni mengartikan kebijakan publik adalah sebagai serangkaian kegitan yang
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau
sekelmpok pelaku guna memecahkan suatu masalah. Ia juga mengemukakan,
kebijakan negara adalah kebijakan-kebijakan pemerintah.14
14
Tri Wahyuni, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi
Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010).
(Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012).hlm 9
22
Menurut Andrson implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan publik adalah:
a. Selalu mempunyai tindakan tertentu/tindakan yang berorientasi pada tujuan
b. Berisi tindakan atau pola-pola tindakan pemerintah atau pejabat.
c. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bahkan
merupakan apa yang pemerintah maksud atau melakukan sesuatu atau
menyatakan melakukan sesuatu.
d. Bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah
mengenai masalah tertentu, dan bersifat negatif sebagai keputusan pemerintah
untuk tidak melakukan sesuatu.
e. Kebijakan publik setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu
dilandaskan pada peraturan undang-undang yang bersifat memaksa
(otoritatif).15
Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika berbicara
mengenai kebijakan publik berarti masyarakatlah yang menjadi pusat
perhatiannya. Namun pada penerapan di lapangan banyak kebijakan yang tidak
sepenuhnya dilaksanakan terkhusus dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi.
Contoh kecilnya dalam hal mengeluarkan surat perizinan agak sedikit lama, dan
Idealnya PTSP memiliki staf teknis, seperti ahli penilaian Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL), Namun jumlah staf tersebut umumnya berada di
dinas/instasi asalnya dan bukan di DPMPTSP.
15
Ibid, hlm10
23
2. Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
memberikan definisi pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.16
Menurut Lewis dan Gilman, yang dikutip oleh Riant Nugroho dalam bukunya
yang berjudul manajemen pelayanan publik mengatakan bahwa pelayanan publik
adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilaksanakan secara bertanggung
jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Nilai akuntabilitas
pelayanan yang diberikan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat
tentang pelayanan yang diberikan. Pertanggung jawaban terhadap aspek yang
dilayani adalah bagian dari pemenuhan terhadap pelayan publik untuk
menjunjung tinggi kepercayaannya kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat
yang ada sebagai dasar untuk mewujudkan tercapainya pemerintah yang baik.17
Artinya dapat ditarik kesimpulan sebuah pelayanan publik adalah melayani
kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan publik adalah
melayani secara keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh
masyarakat untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik
menjadi suatu sistem yang dibangun dalam pemerintah untuk memenuhi unsur
kepentingan rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang
16
Riant Nugroho, Manajemen Pelayanan Publik. (Depok:PT Raja Grafindo Persada
2017), hlm 21 17
Ibid.
24
diberikan kepada warga negara secara baik dan profesional baik jasa, barang atau
administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. pelayanan publik yang
baik memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut.18
F. Tinjauan Pustaka
Dalam Suatu penelitian tidak terlepas dari perolehan data melalui referensi
buku-buku atau literatur studi pelayanan terpadu satu pintu ini dilakukan untuk
memenuhi atau mempelajari serta mengutip pendapat-pendapat dari para ahli yang
ada hubungannya dengan permasalahan yang di teleti.
Sepanjang penelitian-penelitian mengambil buku-buku, skripsi, tesis dan
artikel yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor
9 Tahun 2010 Tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi
Pelayanan Dinas Penanaman Modal Kota Jambi). Dari berbagai penelitian yang
telah penulis telurusi yaitu:
1. Penelitian yang berjudul “Pelayanan Perizinan Pada Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Enrekan. Oleh Nur Lia Halim tahun
2017”.19
Sistem pelayanan perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BP2TP) di Kabupaten Enrangkang dapat dilihat dari
mekanisme pelayanan perizinan dan asas hukum cepat, mudah, dan biaya
ringan. Dengan melihat kedua hal tersebut diatas dan respon yang diberikan
masyarakat Kabupaten Enrangkang atas pelayanan yang diselenggarakan oleh
BP2TP menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di kabupaten Enrangkang
18
Ibid, hlm 22
19
Nur Lia Halim, Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Enrengkang, (skripsi Departemen hukum tata Negara fakultas hukum Universitas
Hasanuddin makassar 2017
25
telah mengalami perbaikan namun masih memiliki kekurangan karena masih
terdapat beberapa masyarakat-masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan
yang dilakukan melalui penerapan system pelayanan perizinan terpadu satu
pintu.
2. Penelitian yang berjudul “Analisis Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu Di
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (Bp2tpm)
Kabupaten Pinrang. Oleh Amirullah Umar tahun 2015.20
Sistem pelayanan
perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BP2TPM) di Kabupaten Pinrang dapat dilihat dari mekanisme pelayanan
perizinan dan implementasi standar pelayanan Mempan No. 63 Tahun 2003 di
BP2TPM Kabupaten Pinrang yang meliputi: kesederhanaan, kejelasan,
kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan
prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan dan kesopanan, serta
kenyamanan. Dengan melihat kedua hal tersebut di atas dan respon yang
diberikan masyarakat Kabupaten Pinrang atas pelayanan yang diselenggarakan
oleh BP2TPM menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Pinrang
telah mengalami perbaikan kearah yang lebih positif melalui penerapan
system pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
3. Penelitian yang berjudul “ Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
kabupaten Enrekang. Oleh Rijal, Lahibu Tuwu, Andi Nilwana, Kamaruddin
20 Amirullah Umar , Analisis Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu Di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (Bp2tpm) Kabupaten Pinrang, ( skripsi
program studi ilmu pemerintahan fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin Makassar 2015).
26
Sellang tahun 201821
. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum
sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hambatan ataupun
kendala yang dihadapi dalam implementasi PTSP di Kabupaten Enrekang
diantaranya adalah faktor komunikasi ataupun koordinasi antara penerima
kewenangan dengan pihak-pihak yang terkait, faktor sumber daya yang
terbatas, faktor sikap ataupun komitmen dan faktor struktur birokrasi.
Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya
ilmiah di atas sudah pasti ada perbedaan dari penelitian sebelumnnya, karena
penelitian ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda dan juga dari segi
pembahasan penulis mendalami tentang Bagaimana Pengaturan Prosedur
Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi, Apa faktor kendala dan pendukung dalam
Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dnas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Jambi dan Bagamaina upaya
Dnas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Jambi dalam
menerapkan asas kecepatan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan metode
penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara.
Dengan demikian, meskipun diatas telah disebutkan adanya penelitian
dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi
mengingat subjek, objek dan tempat penelitian yang berbeda, maka peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah
21 Rijal, Lahibu Tuwu, Andi Nilwana, Kamaruddin Sellang, Implementasi Penerapan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di kabupaten Enrekang, (Asosiasi Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA, Jakarta, 23 – 25 Maret 2018).
27
Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Studi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Kota Jambi).
28
BAB II
METODE PENELITIAN
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilaksanakan khususnya di Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi
tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian skripsi
ini.
2. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian
lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri.
3. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif-empiris. Pendekatan yuridis normatif-empiris adalah
pendekatan masalah dengan menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif
dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian yuridis
normaif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-
undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukun tertentu yang terjadi dalam
suatu masyarakat.22
4. Jenis dan Sumber Data
22
Dwi Shofia, Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning, (Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah
UIN STS JAMBI 2019),hlm15
29
1) Jenis Data
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data
primer dan data skunder.
a. Data Primer
Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian data primer adalah data yang
dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya
melalui wawancara, jejak dan lain-lain”.23
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer
merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama
kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara. Data primer ini
diperoleh dari :
a) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
b) Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
c) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi Bagian Tekhnis Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL)
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Menurut Sugiyono Sumber
sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca,
23 Jurnal Riset Akutansi – Volume VIII / No.2 / oktober 2016, hlm.11
30
mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur,
buku-buku, serta dokumen.24
Jadi dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang digunakan
dari sumber-sumber yang terpercaya baik dari data ataupun mengutip dari
sumber lain seperti:
a). Peraturan Daerah kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
b). Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 24 Tahun
2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu.
c). Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi
d). Internet.
2) Sumber Data
Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana
data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang
bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.25
Sumber / objek data dalam penelitian ini meliputi:
a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Jambi.
Diperoleh atau di kumpulkan melalui Observasi, Wawancara, dan
Dokumentasi.
24
Tim Penyusun, Jurnal Riset Akuntansi, Universitas Komputer Indonesia: Vol. VIII,
No.2, Summer 2016, hlm. 23
25
Ibid
31
3) Instrumen Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian kualitatif. 26
b. Wawancara
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dari
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam
suatu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan
data apabila penelitingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti
inginmengetahui hal-halndari responden yang lebih mendalam. Teknik
pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri pada
laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidannya pada
pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.27
c. Dokumentasi
Menurut guba dan Lincoln, mendefinisikan pengertian dokumentasi yaitu
setiap bahan yang tertulis ataupun film. Dan pengumpulan data dilakukan
dengan meneliti catatan-catatan tertulis, seperti dokumen, buku, dan
catatan yang berhubungan dengan pelayanan terpadu satu pintu baik dalam
media cetak maupun media social. Cara ini dilakukan terutama pada studi
awal penelitian yang memperjelas masalah yang akan diteliti. Teknik ini
26 Beni Ahmad Saebani.”Metode Penelitian”.( Bandung :CV. Pustaka Setia 2008 ), hlm
186
27
Ibid. Hlm 190-191.
32
penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus
permasalahan penelitian, dokumen resmi , maupun foto-foto.
5. Teknik Analisis Data
a. Mereduksi Data
Mereduksi data ialah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data
yang relavan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil
wawancara, data wawancara ini telah yang telah direkam kemudian di
transkipkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang
sesuai untuk di analisis. Mereduksi data yaitu data yang diambil
merupakan data penting tentang Penerapan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Jambi.
b. Penyajian Data
Data yang disajikan secara sistematis agar lebih mudah dan memahami
karya ilmiah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun
2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terkhusus
tentang pelayanan mengeluarkan Surat Izin Perdagangan (SIUP) di Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Jambi.
c. Penarik Kesimpulan
Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun
sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban
atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan
33
dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan
terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya28
. Kesimpulan ini
merupakan data yang mengenai dengan data yang bersangkutan
Penerapan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Sistem Penulisan
Untuk mendapatkan pemahaman secara rutin, pemahaman dalam
penulisan skripsi ini akan di sistematiskan sebagai berikut29
Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
kerangka teori, dan tinjauan pustaka. Bab ini merupakan permaalahan yang
merupakan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.
Bab II. Metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai pendekatan
penelitian, jenis dan sumber data, pengumpulan, serta analisis data,
sistematika penulisan dan jadwal penelitian.
Bab III. Gambaran umum. Membahas tentang berdirinya DPMPTSP Kota
Jambi, struktur organisasi DPMPTSP Kota Jambi, Dasar Hukum DPMPTSP
Kota Jambi, visi dan misi DPMPTSP Kota Jambi dan tugas fungsi DPMPTSP
Kota Jambi.
Bab IV. Pembahasan. Dalam bab ini membahas tentang “Pengaturan
Prosedur Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, faktor kendala dan pendukung dalam
Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal
28 Ibid, hlm 110
29
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, cet. Ke-2 (Jambi : Syariah
Press, 2014), hlm 54
34
Terpadu Satu Pintu kota Jambi dan upaya Dinas Penanaman Modal Terpadu
Satu Pintu kota Jambi dalam menerapkan asas kecepatan pelayanan terpadu
satu pintu.”
Bab V. Penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil
penelitian serta saran-saran terkait dengan Pengaturan Prosedur Pelayanan
perizinan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Kota Jambi, faktor kendala dan pendukung dalam Penyelenggaraan pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu kota
Jambi dan upaya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu kota Jambi
dalam menerapkan asas kecepatan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Jadwal Penelitian
Agar peneliti lebih terarah dari segi waktu dan kegiatan, untuk itu penulis
membuat jadwal yang dilakukan secara 3 tahap yaitu :
Tahap pertama: Meliputi kegiatan penyusunan penyusunan proposal, seminar
proposal, penyusunan instrumen penelitian dan permohonan
izin riset.
Tahap kedua: Meliputi pengumpulan data lapangan, analisis data dan
penyusunan data.
Tahap ketiga: Meliputi penyusunan skripsi, perbaikan dan penggandaan
Skripsi.
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan,
maka penulis menyusun agenda sebagai berikut:
35
No Kegiatan
TAHUN 2019
Februari Maret Juli Agustus Oktober Nove Desem
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pengajuan
Judul x
2 Pembuatan
Proposal x x x
3
Perbaikan
Proposal dan
Seminar
x x x X X
4 Surat Izin
Riset X
5 Pengumpulan
Data x x x x x x
6 Pengolahan
Data x
7 Pembuatan
Laporan
8 Bimbingan
dan Perbaikan X x X
9 Agenda dan
Ujian Skripsi X X
10 Perbaikan dan
Penjilitan x x
25
BAB III
GAMBARAN UMUM DPMPTSP KOTA JAMBI
A. Berdirinya DPMPTSP Kota Jambi
Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi diresmikan
tanggal 3 Januari 2011 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.30
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi Berlokasi di komplek
perkantoran Walikota Jambi Jln Zainir Haviz telp.(0741) 41706 fax.(0741)
42992 Email: dpmptsp.jambikota.go.id. DPMPTSP Kota Jambi saat ini
dipimpin oleh Bapak Fahmi, SP, sampai saat ini Sumber Daya Manusia
(SDM) yang bertugas di DPMPTSP Kota Jambi adalah 65 orang, yang terdiri
dari PNS 32 orang, Kontrak 33 orang.31
DPMPTSP Kota Jambi melayani
sekitar 91 perizinan yaitu:32
Tabel 1
Daftar Perizinan DPMPTSP Kota Jambi tahun 2018-2019
NO Nama Izin
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Surat Izin Apotik
4. Surat Izin Toko Obat
5. Tanda Daftar Gudang (TDG)
6. Tanda Daftar Industri (TDI)
7. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB)
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
9. Izin Operasional Rumah Sakit
10. Izin Mendirikan Rumah Sakit
11. Izin Usaha Industri (IUI)
12. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK)-JASA
13. Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (IUJK)-KONSULTASI
14. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
30 Sumber Data: Dokumentasi di DPMPTSP Kota Jambi
31
Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu
Pintu 2018
32
Sumber Data: Dokumen Daftar Perizinan DPMPTSP Kota Jambi.
26
15. Izin Usaha Angkutan
16. Izin Mendirikan Klinik
17. Izin Operasional Klinik
18. Izin Laboratorium
19. Izin Usaha Bengkel, Karoseri/Bak Muatan dan Cuci Umum Kendaraan
Bermotor
20. Izin Usaha Salon
21. Izin Usaha Optik
22. Izin Galian Jalan
23. Izin Trayek
24. Izin Mendirikan Bangunan Reklame
25. Izin Mendirikan Rumah Tinggal
26. Izin Mendirikan Rumah Selain Rumah Tinggal
27. Izin Mendirikan Bangunan Tower
28. Izin Huburan / Keramaian
29. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)-KANTOR
30. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)-PERORANGAN & JASA
31. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Berakohol (SITU-MB)
32. Izin Menyelenggarakan Lembaga PAUD-TK
33. Izin Menyelenggarakan Lembaga PAUD-KB
34. Izin Menyelenggarakan Lembaga Paud-TPA
35. Izin Menyelenggarakan Lembaga PAUD-SPS
36. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Lembaga Pelatihan Swasta
37. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
38. Surat Izin Kerja Bidan
39. Surat Izin Praktek Bidan
40. Surat Izin Kerja Fisioterapi
41. Surat Izin Peraktek Fisioterapis
42. Surat Izin Kerja Perekam Medis
43. Surat Izin Kerja Radiografer
44. Surat Izin Peraktek Radiografer
45. Surat Izin kerja Refraksionis Optisien
46. Surat Izin Praktek Refraksionis Optisien
47. Surat Izin Kerja Teknis Gigi
48. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
49. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
50. Surat Izin Kerja Sanitarian
51. Surat Izin Peraktek APOTEKER
52. Surat Izin Peraktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
53. Surat Izin Praktik Elektromedis
54. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis
55. Surat Izin Praktek Ortotis Terapis
56. Surat Izin Kerja Okupasi Terapi
57. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
58. Surat Izin Kerja Perawat
27
59. Surat Izin Praktek Perawat
60. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi
61. Surat Izin Praktek Perawat Anestesi
62. Surat Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut
63. Surat Izin Peraktek Terapis Gigi dan Mulut
64. Surat Izin Peraktek Tenaga Teknis Kefarmasian
65. Surat Izin Peraktek Terapis Wicara
66. Surat Izin Kerja Teknis Kardiovaskuler
67. Surat Izin Peraktek Teknis Kardiovaskuler
68. Surat Izin Kerja Optomtris
69. Surat Izin Peraktek Optomtris
70. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
71. Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional
72. Izin Tukang Gigi
73. Surat Izin Peraktek Dokter
74. Surat Izin Praktek Dokter Gigi
75. Surat Izin Praktik Dokter Hewan
76. Surat Izin Jasa Boga
77. Surat Izin Depot Air Minum
78. Surat Izin Produk Industri Rumah Tangga
79. Surat Keterangan Penelitian
80. Surat Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan untuk umum
81. Izin Penggunaan Peralatan Kerja di Perusahaan
82. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja
83. Izin Mendirikan dan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum
(SPBU)
84. Izin Berlayar
85. Izin Pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas
86. Izin Pembuangan Limbah Cair
87. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
88. Izin Pendirian dan Penggunaan Gedung / Kontainer Bahan Peledak Daerah
Operasi Daratan
89. Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di SUB Sektor Minyak dan
Gas
90. Izin Pendirian dan Usaha Depot Lokal
91. Izin Usaha Perikanan.
B. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Jambi diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 55 tahun
2018 dapat dilihat pada gambar berikut:
28
GAMBAR KEPALA DINAS
FAHMI, SP
NIP.196702051998031004
SEKRETARIS
MUHTAR, SE
M
E
Jabatan Fungsional
Kasubbag
kepegawaian
29
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Jambi adalah sebagai berikut:
1. Bidang Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan
tugas kesekretariatan yang meliputi:33
a. umum dan penyusunan program;
b. keuangan dan anggaran;
c. kepegawaian; dan
d. tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial berkedudukan sebagai unsur
pembantu kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai
dengan bidangnya. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh kepala
bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas melalui sekretaris. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dalam
33 Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hlm 4
30
urusan pelayanan perizinan dan non perizinan perekonomian kesejahteraan
sosial yang meliputi:34
a. Informasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Sosial;
b. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Usaha, Kesehatan dan Kesra; dan
c. Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Pariwisata.
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Kepala BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:35
a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinandan Non Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan
Sosial;
b. Pelaksanaan Pelayanan informasi perizinan dan non perizinan
Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
c. Pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan usaha,
kesehatan dan kesra.
d. Pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan perindustrian,
perdagangan, koperasi dan pariwisata;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan perekonomian dan kesejahteraan sosial dibantu
oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala bidang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa Seksi dalam membantu kepala
34 Ibid, hlm 4-5
35
Ibid, hlm 5
31
bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
perekonomian dan kesejahteraan sosial terdiri dari:36
1) Seksi informasi pelayanan perizinan dan non perizinan perekonomian
dan kesejahteraan
mempunyai tugas membantu kepala bidang penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan perekonomian dan kesejahteraan sosial dalam
urusan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan perekonomian dan
kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut:37
a. Menyusun rencana kerja seksi informasi pelayanan perizinan dan non
perizinan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
b. Mengelola sarana dan sistem informasi pelayanan perizinan dan non
perizinan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
c. Menerima berkas permohonan dan meneliti secara administrasi berkas
yang sudah dilengkapi oleh pemohon;
d. Mencatat setiap berkas permohonan pendaftaran perizinan dan non
perizinan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
e. Memberi tanda terima berkas kepada pemohon perizinan dan non
perizinan perekonomian dan kesejahteraan sosial;
f. Mendistribusikan berkas permohonan pada seksi terkait;
g. Mencatat setiap dokumen perizinan dan non perizinan yang telah
diterbitkan;
h. Menyerahkan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan
kepada pemohon;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
2) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Usaha, Kesehatan Dan
Kesra
36 Ibid
37
Ibid, hlm 6
32
Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan usaha, kesehatan dan kesra
mempunyai tugas membantu kepala bidang penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan perekonomian dan kesejahteraan sosial dalam
urusan pelayanan perizinan dan non perizinan usaha, kesehatan dan kesra,
dengan rincian tugas sebagai berikut:38
a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan perizinan dan non perizinan
usaha, kesehatan dan kesra;
b. Memverifikasi, meneliti dan mengkaji berkas permohonan perizinan dan
non perizinan yang tidak memerlukan kajian teknis;
c. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait melalui tim
teknis;
d. Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang
memerlukan kajian teknis bersama tim teknis;
e. Melaksanakan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan;
f. Membuat surat penolakan terhadap perizinan dan non perizinan yang tidak
dapat diproses karena tidak sesuai dengan ketentuan;
3) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi Dan Pariwisata
Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan perindustrian, perdagangan,
koperasi dan pariwisata mempunyai tugas membantu kepala bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan perekonomian dan
kesejahteraan sosial dalam urusan pelayanan perizinan dan non perizinan
perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata, dengan rincian tugas
sebagai berikut:39
a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan perizinan dan non perizinan
perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata;
38 Ibid, hlm 6-7
39
Ibid, hlm 7
33
b. Memverifikasi, meneliti dan mengkaji berkas permohonan perizinan dan
non perizinan yang tidak memerlukan kajian teknis;
c. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait melalui tim
teknis;
d. Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang
memerlukan kajian teknis bersama tim teknis;
e. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan;
f. Membuat surat penolakan terhadap perizinan dan non perizinan yang tidak
dapat diproses karena tidak sesuai dengan ketentuan;
g. Menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan perindustrian,
perdagangan, koperasi dan pariwisata;
h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
j. Menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan usaha, kesehatan dan
kesra;
k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Pembangunan Dan Lingkungan
Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
pembangunan dan lingkungan sebagaimana berkedudukan sebagai unsur
pembantu kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai
dengan bidangnya.Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan pembangunan dan lingkungan dipimpin oleh kepala bidang yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui
sekretaris. Kepala bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan pembangunan dan lingkungan mempunyai tugas membantu kepala
34
dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan
pembangunan dan lingkungan, yang meliputi:40
a. Seksi informasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Pembangunan dan
Lingkungan;
b. Seksi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Pembangunan, Lingkungan
dan Penanaman Modal; dan
c. Seksi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Konstruksi dan
Perhubungan; dan
d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan
dan non perizinan pembangunan dan lingkungan mempunyai fungsi sebagai
berikut:41
a. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunan dan lingkungan;
b. Pelaksanaan pelayanan informasi perizinan dan non perizinan
pembangunan dan lingkungan;
c. Pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan pembangunan,
lingkungan dan penanaman modal;
d. Pelaksanaan proses penerbitan perizinan dan non perizinan konstruksi dan
perhubungan;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunan dan lingkungan
dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala
bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. seksi yang berada di
40 Ibid, hlm 8
41
Ibid, hlm 8-9
35
bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. Adapun seksi nya
yaitu:42
1) Seksi Informasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
Pembangunan Dan Lingkungan
Seksi informasi pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunan
dan lingkungan mempunyai tugas membantu kepala bidang
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunan dan
lingkungan, dengan rincian tugas sebagai berikut:43
a. Menyusun rencana kerja seksi informasi pelayanan perizinan dan non
perizinan pembangunan dan lingkungan;
b. Mengelola sarana dan sistem informasi pelayanan perizinan dan non
perizinan pembangunan dan lingkungan;
c. Menerima berkas permohonan dan meneliti secara administrasi berkas
yang sudah dilengkapi oleh pemohon;
d. Mencatat setiap berkas permohonan pendaftaran perizinan dan non
perizinan pembangunan dan lingkungan;
e. Memberikan tanda terima berkas kepada pemohon perizinan dan non
perizinan pembangunan dan lingkungan;
f. Mendistribusikan berkas permohonan pada seksi terkait;
g. Mencatat setiap dokumen perizinan dan non perizinan yang telah
diterbitkan;
h. Menyerahkan dokumen perizinan dan non perizinan yang telah
diterbitkan kepada pemohon;
i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
2) Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pembangunan,
Lingkungan Dan Penanaman Modal
42 Ibid
43
Ibid, hlm 9-10
36
Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunan,
lingkungan dan penanaman modal mempunyai tugas membantu kepala
bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
pembangunan dan lingkungan dalam urusan pelayanan perizinan dan non
perizinan pembangunan, lingkungan dan penanaman modal, dengan
rincian tugas sebagai berikut:44
a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan perizinan dan non perizinan
pembangunan, lingkungan dan penanaman modal;
b. Memverifikasi, meneliti dan mengkaji berkas permohonan perizinan
dan non perizinan yang tidak memerlukan kajian teknis;
c. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait melalui tim teknis;
d. Melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama tim teknis terhadap
permohonan yang memerlukan kajian teknis;
e. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan;
f. Membuat surat penolakan terhadap perizinan dan non perizinan yang
tidak dapat diperoses karena tidak sesuai dengan ketentuan;
g. Menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan pembangunan,
lingkungan dan penanaman modal;
h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Konstruksi dan
Perhubungan
Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan konstruksi dan
perhubungan mempunyai tugas membantu kepala bidang penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan pembangunan dan lingkungan
dalam urusan pelayanan perizinandan non perizinan konstruksi dan
perhubungan, dengan rincian tugas sebagai berikut:45
a. Menyusun rencana kerja seksi pelayanan perizinan dan non perizinan
konstruksi dan perhubungan;
44 Ibid, hlm 9
45
Ibid, hlm 11
37
b. Memverifikasi, meneliti dan mengkaji berkas permohonan perizinan
dan non perizinan yang tidak memerlukan kajian teknis;
c. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait melalui tim
teknis;
d. Melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang
memerlukan kajian teknis;
e. Mengadministrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
perizinan ;
f. Membuat surat penolakan terhadap perizinan dan non perizinan yang
tidak dapat diproses karena tidak sesuai dengan ketentuan;
g. Menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan konstruksi dan
perhubungan;
h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
4. Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana berkedudukan
sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsinya; Bidang Supervisi, evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh kepala
bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala
dinas melalui sekretaris; Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan
supervisi, evaluasi dan pelaporan yang meliputi:46
a. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
b. Bimbingan dan fasilitasi pengaduan masyarakat;
c. Pengolahan data dan pelaporan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai fungsi sebagai berikut:47
a. Penyusunan rencana program kerja kegiatan bidang Supervisi, evaluasi
dan pelaporan;
46 Ibid, hlm 12
47
Ibid
38
b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan
perizinan yang diberikan;
c. Pemberian fasilitasi dalam penanganan pengaduan masyarakat mengenai
perizinan;
d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait sehubungan adanya pengaduan
perizinan;
e. Pemberian jawaban atas pengaduan mengenai perizinan baik secara lisan
maupun tulisan;
f. Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan
perizinan;
g. Penyediaan data terpilah untuk setiap perizinan yang telah dikeluarkan
dalam bentuk data base;
h. Penyediaan informasi yang terkait data perizinan;
i. Penanganan dan penataan arsip perizinan;
j. Penyusunan laporan secara berkala; dan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Supervisi, Evaluasi dan
Pelaporan dibantu oleh seksi yang berkedudukan sebagai unsur pembantu
kepala bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada beberapa seksi
yaitu:48
1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi
Seksi pembinaan, pengawasan dan evaluasi mempunyai tugas membantu
kepala bidang supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pembinaan,
pengawasan dan evaluasi dengan rincian sebagai berikut:49
a. Menyusun rencana kerja seksi bidang Supervisi, evaluasi dan pelaporan;
b. Menyiapkan bahan dan data dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan
dan evaluasi;
c. Melaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan
perizinan yang diberikan;
d. Menindaklanjuti hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap
pelayananan perizinan yang diberikan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan
dengan pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
f. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap
pelayananan perizinan;
g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
48 Ibid, hlm 13
49
Ibid,
39
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
2) Seksi Bimbingan dan Fasilitasi Pengaduan masyuarakat
Seksi bimbingan dan fasilitasi pengaduan masyarakat mempunyai tugas
membantu kepala bidang Supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam urusan
bimbingan dan fasilitasi pengaduan masyarakat dengan rincian tugas sebagai
berikut:50
a. Menyusun rencana kerja seksi bidang bimbingan dan fasilitasi pengaduan
masyarakat;
b. Menerima pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang
diberikan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan
pengaduan perizinan;
d. Menyiapkan bahan kajian telaah terhadap pengaduan masyarakat terkait
perizinan yang diberikan;
e. Melaksanakan bimbingan terhadap pengaduan masyarakat;
f. Memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait perizinan
baik secara lisan maupun tulisan;
g. Menyiapkan jawaban atas pengaduan perizinan baik secara lisan maupun
tulisan;
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
3) Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan
Seksi pengolahan datan dan pelaporan mempunyai tugas membantu kepala
bidang supervisi, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pengolahan data dan
pelaporan dengan rincian sebagai berikut:51
a. Menyusun rencana kerja seksi bidang pengolahan data dan pelaporan;
b. Menyediakan bahan penyusunan laporan perizinan secara berkala;
50 Ibid, hlm 14
51
Ibid, hlm 15
40
c. Menyediakan data terpilah untuk setiap perizinan yang telah dikeluarkan
dalam bentuk data base;
d. Menyediakan informasi yang terkait data perizinan;
e. Menangani dan menata arsip perizinan;
f. Menindaklanjuti pengajuan tutup usaha;
g. Menyusun laporan kegiatan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.
C. Dasar Hukum DPMPTSP Kota Jambi
Penyelenggaraan operasional DPMPTSP Kota Jambi berdasarkan pada:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan
Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah
Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
41
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.52
D. Visi dan Misi DPMPTSP Kota Jambi
a. Visi
Terwujudnya pelayanan modal dan Perizinan yang profesional dan
akuntabel berbasis teknologi informasi guna mendukung Kota Jambi
sebagai pusat perdagangan dan jasa.
b. Misi
1. Meningkatkan kualitas SDM guna menciptakan aparatur yang
profesional
2. Melakukan kajian peluang dan potensi penanaman modal
3. Melaksanakan promosi peluang dan penanaman modal
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan penanaman modal
5. Meningkatkan sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal
6. Melaksanakan fasilitas dan kerjasama dalam rangka penanaman modal
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal.53
E. Tugas dan Fungsi DPMPTSP Kota Jambi
Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang
Perubahan atas peraturan walikota nomor 49 tahun 2016 tentang kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Penanaman
52 Sumber Data: Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2018
53
Dpmptsp.jambikota.go.id diakses pada 8 Agustus 2019 pukul 21:50
42
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Jambi, memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang
penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman
modal;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan secara
terpadu
5. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan
secara terpadu;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.54
54 Ibid
43
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota
Jambi
Dalam pembuatan perizinan standar pelayanan perizinan dan non
perizinan menggunakan peraturan prosedur pelayanan di DPMPTSP. Adapun
Pengaturan Prosedur Pelayanan Perizinan Dikantor tersebut antara Lain.
Berdasakan peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bab II pasal 8 yaitu:
(5) Sebelum izin diberikan terlebih dahulu dilakukan pemeriksa kelapangan
(6) Pemeriksaan ke lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
dengan mengikut sertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
berkaitan dengan izin yang dimohonkan
(7) Hasil pemeriksaan kelapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama
7 (Tujuh) hari kerja
(8) Hasil pemeriksaan kelapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat
dalam berita acara pemeriksaan
Pasal 9
Izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima Belas) hari kerja
terhitung sejak permohonan disampaikan dengan persyaratan lengkap.55
Dinas Penanaman Modal Kota Jambi membuat Standar Pelayanan Perizinan
pada DPMPTSP Kota Jambi dalam pembuatan perizinan. Adapun pengaturan
55 Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu bab II Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
44
Standar Pelayanan Perizinan di Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
sebagai berikut:56
TABEL 2
PEMOHO
N
LOKET
INFORMAS
I
LOKET
PENDAFTARA
N
PEMROSESA
N
PENERBITAN
DAN LOKET
PENYERAHA
N SKRD &
SURAT IZIN
Mencari
Informas
i
56 Sumber Data: Dokumentasi di DPMPTSP Kota Jambi
Memberikan Informasi &
Formulir
Menerima dan Memeriksa Berkas
Permohonan Mengisi
Formulir & Melengkapi persyaratan
LENGKAP
TIDAK
Pembahasan Dan
Pemeriksaan Lapangan
Diizinkan
Membuat Tanda Terima
Berkas Permohonan
Cetak SKRD
YA
YA
Cetak Surat
Izin dan
Pengadministrasian
Surat izin
Memberikan SKRD
Resi Penerimaan
Berkas
Penerimaan Surat
Penolakan
Menerima SKRD dan Membayar
Retribusi di Bank Jambi
Menerima Bukti Pembayaran &
Menyerahkan Izin
Surat Izin
TIDAK
45
Alur Standar Pelayanan atau prosedur pelayanan perizinan di Dinas
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi
1) Pemohon mendatangi bagian informasi untuk memperoleh informasi
seputar izin yang akan dibutuhkan beserta syarat-syaratnya;
2) Bagian informasi memberikan formulir pendaftaran untuk diisi oleh
pemohon
3) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
4) Pegawai di loket pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan
berkas permohonan, berkas yang lengkap akan diregistrasi dan
selanjutnya pemberian nomor register dan tanda terima sedangkan bahan
yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5) Loket pelayanan (Seksi Administrasi Pelayanan dan Perencanaan
Perizinan) akan mengadakan validasi dokumen berkas, jika dinyatakan
valid maka dijadwalkan untuk mengadakan rapat dan peninjauan
lapangan tim teknis
6) Sub bagian Tata Usaha membuat surat tugas peninjauan lapangan.
7) Tim teknis mengadakan peninjauan lokasi dengan membuat Berita Acara
Pemeriksa Lapangan (BAPL) dan mengadakan Rapat Tim Teknis apabila:
a. Dinyatakan layak, maka diperoses lebih lanjut yang dituangkan dalam
rekomendasi tim teknis
b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas pemohon dikembalikan disertai
surat alasan yang dikeluarkan tim teknis
46
8) Tim teknis menyerahkan Rekomendasi beserta lampirannya berupa
SKRD di loket pelayanan untuk di peroses lebih lanjut
9) Selanjutnya loket pelayanan melakukan input data dan pencetakan naskah
surat izin
10) Kepala Sub bagian Tata Usaha melakukan koreksi dan paraf surat izin
11) Kepala DPMPTSP melakukan penandatanganganan surat izin
12) Pemohon melakukan pembayaran Retribusi di Bank Jambi.
Dari prosedur yang telah di jabarkan bahwa seharusnya perizinan
dikeluarkan dalam waktu 15 hari masa kerja. Namun ketika peneliti
melakukan observasi dan riset, peneliti menemukan masalah yang dihadapi
yaitu perizinan yang dikeluarkan melebihi waktu dari yang telah di tentukan.
Berdasarkan wawancara dengan bapak Toni (32) selaku pengguna PTSP di
Dinas Penanaman Modal kota Jambi.57
Ketika bahan-bahan sudah dilengkapi dan di serahkan berkas tersebut ke
dinas Penanaman Modal Kota Jambi, untuk mendapatkan perizinan balik
nama terkait perizinan usaha perdagangan kemarin saya masukin bahan
tanggal 22 Januari 2019 ini saya baru mau ngambil surat perizinan
ternyata kata petugasnya besok. Padahal saya sudah menunggu selama 20
hari. Ya cukup mengecewakan. Namun secara umum terbantu lah dengan
adanya DPMPTS Kota Jambi.
Wawancara dengan bapak Anonim (39).58
Pernah menggunakan jasa DPMPTSP dalam hal penggunaan perizinan
untuk Surat Izin Usaha (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), kemaren
saya mendapatkan perizinan sekitar 26 hari. Secara keseluruhan sih puas
walaupun alur pendaftaranya kita nggk langsung ditanggapi namun kita
yang harus bertanya dulu baru ditanggapi. 26 hari ini menurut saya
termasuk lama karena bagi kami sebagai pelaku usaha waktu adalah uang
57 Wawancara dengan Bapak Toni Tanggal 6 Februari 2019 pukul 10:00 WIB.
58
Wawancara dengan Bapak Anonim tanggal 6 Februari 2019 pukul 13:41
47
Wawancara dengan Ibu Windi (30).59
Kemarin sih dalam pembuatan perizinan usaha lumayan puas sih..
walaupun agak ada kecewanya sedikit karena waktu perizinan yang
dikeluarkan hampir melebihi 20 hari. Nggk tau sih kalo sekarang. Karena
kan ini baru mau ngurus-ngurus untuk memperpanjang izin usahanya. Tapi
dengan adanya DPMPTSP ya.... cukup terbantu lah.
Dari sampel wawancara yang peneliti peroleh permasalahan yang
dihadapi yaitu lamanya dikeluarkan perizinan dalam hal Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP). Adapun Standar Operasional Prosedur Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai berikut:60
Persyaratan pelayanan
a. Persyaratan pelayanan
1) Permohonan kepada Kepala DPMPTSP Kota Jambi
2) Photocopy izin gangguan (HO)
3) Photocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
4) Photocopy tanda pelunasan PBB tahun berjalan
5) Photocopy NPWP
6) Photocopy KTP
7) Photocopy akte pendirian perusahaan/ anggaran dasar
8) Photocopy sertifikat tanah /IMB/Sewa menyewa
9) Pas photo bewarna 3x4 cm sebanyak 4 lembar
10) Semua berkas permohonan disusun dalam map kulit jeruk arna hijau
59 Wawancara dengan Ibu Windi Tanggal 21 Maret 2019 pukul 09:07
60
Sumber Data: Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2018
48
b. Prosedur
1) Pemohon memasukkan berkas di loket pendaftaran
2) Petugas pendaftaran menerima berkas administrasi SIUP
3) Meneliti Keabsahan berkas, memverifikasi, membuat berita acara
pemeriksaan lapangan, pembuatan SK
4) Kepala Bidang Analisis Penerbitan memaraf draf SK
5) Kepala DPMPTSP Kota Jambi menandatangani SK
6) Menyerahkan SK
c. Waktu pelayanan
Sebagaimana tercantum dalam lampiran jenis izin yang diklasifikasikan
berdasarkan waktu penyelesaian.
Dari penjabaran di atas perizinan tersebut dikeluarkan melebihi dari
waktu yang telah ditetapkan. Namun ketika dimintai konfirmasi terkait
waktu yang dikeluarkan dalam perizinan tersebut pihak DPMPTSP
mengatakan bahwa DPMPTSP berkoordinasi dengan dinas lain sesuai
dengan bidang perizinan. Sehingga waktu yang di ditetapkan dalam
peraturan sering melebihi dari ketentuan.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yesi Sub Bagian Tata Usaha.61
Ketika bahan-bahan sudah lengkap, pemohon memasukkan berkas di
loket pendaftaran kemudian diteliti keabsahan berkas. Misal dalam hal
pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk meneliti
keabsahan berkas harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) untuk meninjau kelapangan, Dan kemudian setelah dilakukan
peninjauan kelapangan barulah pihak DLH memberikan surat
61
Wawancara dengan Ibu Yesi Sub Bagian Tata Usaha Tanggal 30 Juli 2019 pukul
10:26 WIB.
49
rekomendasi bahwa layak untuk di peroses barulah kami peroses berkas
tersebut.
Hal ini pun dibenarkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bahwa
pihak DPMPTSP berkoordinir dengan pihak nya. Terutama berkoordinir
dengan tim teknis ahli Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
Wawancara dengan Ibu Dyah Susanti Nurhasanah, S.Pi, M.Si, M.Se Sub
Bagian Kasi Perencanaan dan Kajian dampak Lingkungan.62
Memang pihak DPMPTSP berkoordinir dengan pihak DLH terutama
dalam hal Analisis Dampak Lingkungan. Jika dalam pembuatan Surat
Izin Usaha (SIUP) biasanya pihak DPMPTS merekomendasikan surat
untuk di serahkan kepada DLH untuk mendapatkan rekomendasi Surat
Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Kemudian kami
mengerahkan 2 orang untuk meninjau kelapangan. Biasanya
rekomendasi itu kami keluarkan 7 hari masa kerja. Itu juga kalo
antriannya tidak banyak. Namun jika antriannya banyak belum bisa
juga langsung kami proses. Karena disini sudah banyak antriannya.
Nomor surat nya aja yang telah kami keluarkan sudah mencapai ribuan.
Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh ternyata yang membuat
lama karena DPMPTSP harus berkoordinir dengan pihak DLH karena di
DPMPTS belum mempunyai staf ahli Analisis Dampak Lingkungan sendiri.
Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Ibu Dyah Susanti Nurhasanah,
S.Pi, M.Si, M.Se Sub Bagian Kasi Perencanaan dan Kajian dampak
Lingkungan.63
Sampai saat ini DPMPTSP masih berkoordinasi dengan DLH, tapi tidak
tau besok. Jika pihak DPMPTSP telah mempunyai staf ahli sendiri
kemungkinan tidak berkoordinir dengan DLH.
62
Wawancara dengan Ibu Dyah Susanti Nurhasanah, S.Pi, M.Si, M.Se Sub Bagian
Kasi Perencanaan dan Kajian dampak Lingkungan Tanggal 31 Juli 2019 pukul 10:10 WIB.
63
Ibid
50
Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa DPMPTSP belum
mempunyai staf ahli terkhusus AMDAL. Karena DPMPTSP saat ini masih
berkoordinir dengan pihak DLH.
Berdasarkan sumber data yang ada bahwa faktor penghambat dalam
pelayanan menerbitkan Surat Izin Usaha (SIUP) tidak sesuai dengan
pelayanan pengaturan prosedur peraturan daerah yang ada, dikarenakan
DPMPTSP belum mempunyai staf ahli sendiri dan harus berkoordinir
dengan dinas lain. Dalam penerbitan SIUP harus menunggu rekomendasi
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan prosedur untuk
mendapatkan rekomendasi tersebut juga melalui antrian terlebih dahulu.
B. faktor kendala dan pendukung dalam Penyelenggaraan pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
kota Jambi
a. Faktor Penghambat
Dalam menyelenggarakan pelayanan pastilah mempunyai kendala yang
dihadapi terutama dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
Adapun kendala yang dihadapi yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang atau
masih sedikit. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ibu Yesi Sub bagian
Tata Usaha di DPMPTSP.64
Dalam pembuatan perizinan apapun tetap semua bahannya masuk ke kita
namun jika dalam hal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) itu kan harus
mempunyai Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan itu
harus mendapatkan rekomendasi dari pihak DLH karena mereka yang
meninjau kelapangan. Kan semua itu sesuai dengan ilmu masing-masing.
64 Wawancara dengan Ibu Yesi Sub Bagian Tata Usaha di DPMPTSP Kota Jambi pada
30 Juli 2019 pukul 10:26 WIB.
51
Pihak DPMPTSP hanya merekomendasikan ke dinas terkait namun setelah
mendapatkan rekomendasi dari DLH baru lah kami yang mencetak SK
tersebut dengan ditandatangani Kepala DPMPTS kemudian baru lah kami
mengeluarkan SIUP tersebut.
Selain itu peneliti mendapatkan informasi lain terkait kendala yang di
hadapi di DPMPTS yaitu berdasarkan wawancara dengan Bapak Zainal
Arpan, SE Sub Kasi Perizinan Jasa Kontruksi dan perhubungan.65
Memang disini kami belum mempunyai staf ahli tim teknis sendiri,
kemudian yang kedua itu belum terbentuknya struktur atau susunan
organisasi di DPMPTSP yang didalam nya ada tim teknis, kan kami
mengikuti peraturan walikota mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja. tapi semoga secepatnya di DPMPTS
mempunyai tim teknis sendiri.
Dari hasil observasi dan riset yang peneliti lakukan ternyata faktor kendala
yang dihadapi di DPMPTSP ada 2 faktor yaitu:
1. Faktor Sumber Daya Manusia yang masih sedikit.
2. Faktor belum terbentuknya susunan organisasi yang di dalamnya ada tim
teknis di DPMPTSP Kota Jambi
b. Faktor Pendukung
Di samping faktor penghambat, DPMPTSP Kota Jambi juga mempunyai
faktor pendukung yang membantu DPMPTSP Kota Jambi dalam menerapkan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis
degan Ibu Maryani SE Sub Bagian Kasi pelayanan perizinan dan non
perizinan usaha perekonomian sosial dan kesehatan sosial di dapati
keterangan bahwa
65 Wawancara dengan bapak Zainal Arpan, SE Sub Bagian Jasa Kontruksi dan
Perhubungan tanggal 5 Agustus 2019 pukul 10:47 WIB.
52
Faktor pendukung dari pelayanan terpadu satu pintu yang pertama itu
ya....... dari peraturan pemerintahnya sendiri yaitu PERMENDAGRI
nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan
terpadu satu pintu dengan adanya peraturan itu jadi kami bisa melihat
bagaimana tata cara pelayanan tersebut, yang kedua itu dasar hukum yang
kuat bahwa pihak walikota telah melimpahkan kewenangan
penyelenggaraan pelayanan perizinan dari walikota kepada kepala dinas
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu lihat saja di peraturan
Walikota Jambi Nomor 2 tahun 2018.66
Jadi berdasarkan observasi dan riset yang peneliti lakukan bahwa faktor
pendukung dari penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yaitu:
1. Berdasarkan Peraturan PERMENDAGRI Nomor 24 tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Dasar kekuatan hukum menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Tanggapan positif dari masyarakat.
C. Upaya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
Dalam Menerapkan Asas Kecepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akhirnya
resmi meluncurkan Sistem Online Single Submission (OSS) alias perizinan
usaha terintegrasi secara elektronik. Bapak Darmin selaku Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, senin 9 Juli 2018 mengatakan.
66
Wawancara dengan Ibu Maryani SE Sub Bagian Kasi pelayanan perizinan dan non
perizinan usaha perekonomian sosial dan kesehatan sosial pada tanggal 6 Mai 2019 pukul
09:30 WIB
53
Lewat sistem ini, investor dapat mengurus izin usaha secara online dari
mana pun dan kapan pun. “Operasional OSS berlaku di seluruh Indonesia
dan dapat diakses kapan pun dan di mana pun, bisa dari kamar hotel Anda
melakukan investasi,” Layanan OSS tersedia secara cloud di
http://oss.go.id dan disebut-sebut akan tersedia juga dalam bentuk aplikasi
di ponsel pintar (smartphone) berbasis android/iOS. Pengurusan izin usaha
secara online ini bisa dimanfaatkan investor baik yang berstatus perseroan
terbatas (PT), firma, persekutuan komanditer (commanditaire
vennootschap/CV) koperasi, maupun perseorangan untuk perizinan Usaha
Kecil Dan Menengah (UKM). OSS merupakan bagian dari upaya
pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi dalam perizinan usaha dan
menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan
murah, serta memberi kepastian. Canggihnya, lewat OSS, pemerintah
menyebut izin usaha bisa langsung didapat investor dalam waktu singkat.
“Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari
satu jam.
Darmin Nasution juga menerangkan sistem OSS mulai dibangun sejak
Oktober 2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 tahun
2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Untuk mendukung tujuan itu
presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2018 tentang
pelayanan perizinan terintegrasi secara Elektronik ditetapkan pada 21 juni 2018.67
Dengan diluncurkan nya sistem OSS dari pusat. Kemudian DPMPTSP
Kota Jambi menggunakan sistem OSS Pada sekitar bulan Juli 2018. Berdasarkan
wawancara dengan Bapak Zainal Arpan, SE Sub Bagian Kasi Perizinan Jasa
Kontruksi dan perhubungan.68
Kami launching sistem OSS sekitar bulan Juli 2018. Kalo dari pusat kan
juni tu. Nah berhubung kemaren ada sarana dan prasarana yang kurang
kemudian kami launching sistem OSS nya sekitar bulan Juli 2018.
67 https://m.katadata.co.id/berita/2018/07/09/layanan-oss-diluncurkan-urus-izin-usaha-
bisa-kurang-dari-satu-jam oleh Fitri N. Heriani diakses tanggal 3 Agustus 2019 pukul 14:42 WIB.
68
Wawancara dengan bapak Zainal Arpan, SE Sub Bagian Jasa Kontruksi dan
Perhubungan tanggal 5 Agustus 2019 pukul 10:47 WIB.
54
Sejak launching sistem OSS, DPMPTSP resmi menggunakan sistem OSS.
Adapun cara menggunakan sistem OSS ini antara lain yaitu Berdasarkan
wawancara dengan Ibu Yessi Sub bagian pelayanan perizinan dan non perizinan
usaha perekonomian dan sosial Mengenai OSS.69
Sistem yang digunakan di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
(DPMTSP) untuk membuat perizinan adalah OSS (Online Single
Submission). Dengan sistem OSS ini dapat memudahkan masyarakat untuk
membuat perizinan, karena OSS ini berbasis online dan bagi yang ingin
mendaftarkan tinggal loging saja dan berkas-berka persyaratan bisa di
upload dari rumah. Dan adapun cara untuk menggunakan OSS (Online
Single Submission) ada beberapa langkah yaitu Menyiapkan Email yang
aktif, Daftar di menu OSS, Klik beranda sebelah kanan (menu daftar dan
menu masuk), Masukkan nomor induk KTP, Masukkan alamat Email yang
akan digunakan, Setelah daftar ada notifikasi masuk, Buka notifikasi dan
pilih aktifasi, OSS akan mengirim yuser name dan pasword, Setelah
loging input data.
Dari wawancara yang diperoleh Cara menggunakan OSS (Online Single
Submission) ada beberapa langkah yaitu:
1. Menyiapkan Email yang aktif
2. Daftar di menu OSS
3. Klik beranda sebelah kanan (menu daftar dan menu masuk)
4. Masukkan nomor induk KTP
5. Masukkan alamat Email yang akan digunakan
6. Setelah daftar ada notifikasi masuk
7. Buka notifikasi dan pilih aktifasi
8. OSS akan mengirim yuser name dan pasword
9. Setelah loging input data.
Adapun pendapat pengguna pelayanan terpadu satu pintu mengenai sistem
OSS di DPMPTSP Kota jambi yaitu:
69 Wawancara dengan Ibu Yessi Sub bagian pelayanan perizinan dan non perizinan usaha
perekonomian dan sosial tanggal 27 Maret 2019 Pukul 10:21 WIB.
55
Wawancara dengan bapak Anton (40)70
Sistem OSS ini kan baru di luncurkan ya kami juga mengapresiasi untuk
sistem ini. Awal-awal mau gunai OSS sih memang agak bingung tapi
semenjak ada sistem ini dapat memudahkan kami karena kan sistemnya
sudah online kalo kurang paham kan bisa tu datang ke sini (DPMPTSP)
nanti akan dipandu kok gimana caranya. Yaaa cukup terbantu lah. Dan
juga pkek sistem OSS nya ini dalam pembuatan perizinan dipermudah
nggk perlu lagi ngurus banyak-banyak bahan hanya menyiapkan Nomor
Induk Berusaha nya aja. Nggk perlu lagi ngurus perizinan SIUP, TDP nya
lagi.
Wawancara dengan ibu Desi (25)71
Sistem OSS ngebantu banget sih... karena daftar udah bisa dimana pun.
Yaah walaupun masih kagok dalam menggunakannya. Tapi udah ke sini-
sisini dan udah dijelasin udah ngerti sih kalo udah ngerti gimana
makeknya tu ya mudah lah. Namun harus di barengin dengan banyak
sosialisasi sih supaya masyarakatnya semakin paham gitu tentang OSS.
Nggk ribet juga sih dalam ngurus OSS.
Wawancara dengan Ibu Dian (35)72
Awalnya nggk ngerti gunain sistem OSS tapi udah dijelasin ternyata
ngebantu karena OSS kan juga online jadi bisa daftar dimanapun. Dan juga
terbantulah karena nggk perlu banyak bahan lagi yang di siapin
Wawancara dengan bapak lie (45)73
Sistem OSS bagus. Karena kan udah online dimanapun bisa mengakses
dan bisa daftar. Tapi kalo pendapat saya. Karena masih belum terlalu
faham enakan yang manual.
Wawancara dengan Ibu Ika (40)74
Karena sistemnya masih baru. Dulu sih bingung, tapi setelah di jelasin
udah sedikit paham dan lebih enak juga karena kan udah online sistemnya
bisa diakses juga dimana-mana.
Dari hasil sampel wawancara yang peneliti lakukan dari 5 sampel 4
merasa setuju dengan sistem OSS dan 1 merasa tidak setuju. Artinya sistem OSS
70 Wawancara dengan bapak anton tanggal 5 Agustus 2019 Pukul 14:00 WIB.
71
Wawancara dengan Ibu Desi tanggal 5 Agustus Pukul 2019 13:01 WIB.
72
Wawancara dengan Ibu Dian tanggal 8 Agustus 2019 Pukul 09:00 WIB.
73
Wawancara dengan Bapak Lie tanggal 8 Agustus 2019 Pukul 09:45 WIB.
74
Wawancara dengan Ibu Ika tanggal 8 Agustus 2019 pukul 10:50 WIB.
56
ini dapat dikatakan mempermudah masyarakat karena sitem yang disajikan sudah
berbentuk online, dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya
OSS pembuatan perizinan semakin mudah, karena tidak harus banyak yang perlu
diurus dan hanya cukup Nomor Induk Berusaha saja tanpa harus mengurus TDP,
SIUP.
Hal ini diperkuat dari wawancara dengan bapak Zainal Arpan, SE Sub
Bagian Kasi Perizinan Jasa Kontruksi dan perhubungan.75
Sistem OSS ini sudah berasis online dan dalam pembuatan perizinan
usaha tidak seribet dulu sekarang tidak harus mengurus izin gangguan
(HO), mengurus SIUP, dan TDP lagi.
TABEL 3
Cara Pendaftaran NIB dan Pembuatan NIB
Sumberdata: Smtl.Gi/MengenalNIB
75 Wawancara dengan bapak Zainal Arpan, SE Sub Bagian Jasa Kontruksi dan
Perhubungan tanggal 5 Agustus 2019 pukul 10:47 WIB.
57
Dari gambar diatas bahwa sistem OSS dalam pembuatan NIB ada
beberapa langkah yaitu:
1. Log-in pada sistem OSS
2. Mengisi data-data yang perlukan
3. Mengisi informasi bidang usaha yang sesuai dengan 5 digit Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
4. Memberikan tanda checklist sebagai bukti persetujuan persyaratan
mengenai kebenaran dan keabsahan data yang dimasukkan
(disclaimer)
5. Sistem OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk
pelaku usaha.
hal ini juga di perkuat oleh wawancara dengan Ibu Maryani SE Sub
Bagian kasi pelayanan perizinan dan non perizinan usaha perekonomian dan
sosial dan kesehatan sosial.76
Dengan adanya OSS ini dapat mempermudah masyarakat dalam
pembuatan perizinan karena hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha.
Kalo udah punya NIB artinya perizinan sudah terdaftar secara Nasional.
Adapun cara mengurus NIB kalo yang untuk badan usaha persyaratannya
akte pendirian PT/CV, SK Menkumham, NPWP badan, domisili usaha,
KTP Pendiri NPWP pendiri. Kemudian kalo untuk perorangan itu
persayaratannya cukup KTP dan NPWP pribadi yang valid.
76
Wawancara dengan Ibu Maryani SE Sub Bagian Kasi pelayanan perizinan dan
non perizinan usaha perekonomian sosial dan kesehatan sosial pada tanggal 6 Mai 2019
pukul 09:30 WIB
58
Dalam penggunaan sistem ini tentu ada yang namanya faktor pendukung
dan faktor penghambat. Hasil wawancara dengan Ibu Maryani SE Sub Bagian
Kasi pelayanan perizinan dan non perizinan usaha perekonomian sosial dan
kesehatan sosial mengatakan
Dalam penerapan sistem Online Single Submmision (OSS) tentu ada faktor
penghambat maupun pendukungnya. Adapun faktor pengambatnya itu
adalah DPMPTSP hanya menyediakan 2 komputer sehingga pelaku usaha
yang mau mendaftar harus antri. Kecuali pengguna membawa laptop
sendiri. Kemudian yang kedua itu karena wifi sering lambat faktor
penggunanya banyak dan yang ketiga Sumber Daya Manusia (SDM) dari
masyarakatnya sendir, karena kan yang membuat usaha ini bukan orang
yang masih muda aja namun ada koko-koko tua juga membuat izin usaha
jadi untuk menjelaskannya pun agak susah. Kemudian faktor
pendukungnya ada juga. Pendukungnya itu kami menyediakan staff akhli
untuk memandu si pelaku usaha untuk daftar.77
Dari wawancara ini didapat faktor penghambat dan pendukung dalam
menjalankan OSS.
Faktor penghambat:
1. Hanya menyediakan 2 komputer sehingga pelaku usaha yang mau
mendaftar antri
2. Wifi sering lambat (faktor pengguna nya banyak).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) dari pengguna OSS nya sendiri
Faktor pendukung yaitu, di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi disiapkan staff akhli untuk memandu si pelaku
usaha untuk mendaftar Online Single Submission (OSS).
77
Wawancara dengan Ibu Maryani SE Sub Bagian Kasi pelayanan perizinan dan
non perizinan usaha perekonomian sosial dan kesehatan sosial pada tanggal 6 Mai 2019
pukul 09:30 WIB
59
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa permasalahan yang dikemukakan diatas, maka bab akhir ini
dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain:
1. Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal (DPMPTSP) Kota Jambi yaitu
Berdasarkan sumber data yang ada bahwa faktor penghambat dalam
pelayanan menerbitkan Surat Izin Usaha (SIUP) tidak sesuai dengan
pelayanan pengaturan prosedur peraturan daerah yang ada, dikarenakan
DPMPTSP belum mempunyai staf ahli sendiri dan harus berkoordinir
dengan dinas lain. Dalam penerbitan SIUP harus menunggu rekomendasi
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan prosedur untuk
mendapatkan rekomendasi tersebut juga melalui antrian terlebih dahulu.
Sehingga waktu yang diperlukan dalam mengeluarkan perizinan melebihi
dari 15 hari masa kerja.
2. faktor kendala dan pendukung dalam Penyelenggaraan pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu kota Jambi
antara lain:
a. Faktor Penghambat dalam Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yaitu:
1) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
2) Faktor belum terbentuknya struktur organisasi tim teknis di DPMPTSP
Kota Jambi.
60
b. Faktor Pendukung dalam penerapan pelayanan terpadu satu pintu di
DPMPTSP Kota Jambi yaitu:
1) Berdasarkan Peraturan PERMENDAGRI Nomor 24 tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2) Dasar kekuatan hukum menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3) Tanggapan positif dari masyarakat
3. Upaya Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Dalam
Menerapkan Asas Kecepatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dengan
melaunching Sistem Online Single Submission (OSS) atau perizinan usaha
terintegrasi secara elektronik berbasis online.
B. Saran
1. Bagi DPMPTSP Kota Jambi
Dengan diadakannya pelayanan terpadu satu pintu di Kota Jami, maka
DPMPTSP hendaknya harus meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
terutama mengadakan tim teknis di DPMPTSP agar pelayanan yang diberikan
dapat maksimal.
2. Bagi Pemerintah Kota Jambi
Kepada pemerintah Kota Jambi Terkait yang berwenang mengenai
pembuatan Peraturan walikota mengenai kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja pada dinas penanaman modal dan pelayanan
61
terpadu satu pintu harus di tambah dengan kedudukan tugas dan fungsi
mengenai keberadaan tim teknis di DPMPTS Kota Jambi agar DPMPTSP
Kota Jambi dapat melakukan pelayanan secara maksimal.
62
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Kusnadi Dedek, Administrasi Publik, Pemikiran Paragdigmatif Menuju
Reformasi dan Redefinisin. Sidoardjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2013
Ngadisah, Pengertian dan Teori-Teori Klasik. Modul I
Nugroho Riant, Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT Raja Grafindo
Persada 2017
Saebani Beni Ahmad, “Metode Penelitian” Bandung: CV. Pustaka Setia 2008
Una Sayuti, Pedoman Penulisan Sekripsi. Jambi: Fakultas Syariah 2012
Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, cet. Ke-2 Jambi : Sya
riah Press, 2014
B. Undang-Undang
Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) nomor 24 tahun 2006 Tenta
ng pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Wali Kota Jambi nomor 2 tahun 2018 tentang Pelimpahan
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Wali Kota kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
C. Internet, Jurnal dan Skripsi
http://deviapriyanti158.blogspot.com/2012/03/konsep-tujuan-dan-model-
birokrasi-di.html. Diakses 8 Februari 2019.
Halik Abdul, Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). Jurnal Bina
63
Praja Volume 6 Nomor 1 Edisi Maret 2014
Halim, Nur Lia, Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Kabupaten Enrengkang, (skripsi Departemen hukum tata Negara
fakultas hukum Universitas Hasanuddin makassar 2017
Musnawati, Yusriadi, Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Studi Pela
yanan Terpadu Satu Pintu. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Volume 7
Nomor 2 Juli-Desember 2017.
Rijal, Tuwu Lahibu, dkk, Implementasi Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di kabupaten Enrekang. Jakarta, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan
Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA) Jakarta, 23 – 25 Maret
2018.
Jurnal Riset Akutansi – Volume VIII / No.2 / oktober 2016
Shofia Dwi, Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kota Jambi Pada Sistem Berbasis E-Planning, Skripsi Jurusan Ilmu
Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN STS JAMBI 2019.
Umar Amirullah, Analisis Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu Di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (Bp2tpm) Kab
upaten Pinrang, Skripsi program studi ilmu pemerintahan fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2015).
Wahyuni Tri, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Kon
versi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro
Jambi Pada Tahun 2010).(Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi 1433H/2012).
64
Lampiran I
Daftar Pertanyaan
A. Pemerintah
a. Bagaimana Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal
Terpadu Satu Pintu mengenai Surat Perizinan Usaha Perdagangan (SIUP)
pada tahun 2018 ?
b. Berapa lama waktu yang di perlukan dalam mengeluarkan surat perizinan
terkusus perizinan SIUP ?
c. Apakah di DPMPTSP telah memiliki staf ahli seperti Analisis Dampak dan
Lingkungan (AMDAL) ?
d. Apakah pihak DPMPTSP bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) terkait AMDAL ?
e. Apa saja persyaratan dalam mengurus Surat Perizinan Usaha Perdagangan
(SIUP) ?
f. Apa kendala dan pendukung dalam melaksanakan penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu di DPMPTS Kota Jambi ?
g. Bagaimana uapaya DPMPTSP dalam menerapkan akses kecepatan dalam
pelayanan ?
65
B. Masyarakat pengguna pelayanan di DPMPTSP
1. Berapa lama waktu yang di perlukan untuk mendapatkan Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP) ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak/ Ibu mengenai sistem OSS ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai pelayanan di DPMPTSP
Kota Jambi ?
66
Lampiran II
DAFTAR INFORMASI
No. Nama Informasi Jabatan Ket
1. Maryani SE Kasi pelayanan perizinan dan non
perizinan usaha perekonomian
sosial dan kesehatan sosial
DPMPTSP
2. Zainal Arpan, SE Jasa Kontruksi dan Perhubungan
DPMPTSP
3. Yessi Pegawai sub bagian pelayanan
perizinan dan non perizinan usaha
perekonomian dan sosial DPMPTSP
4. Yesi Pegawai sub bagianTata Usaha
DPMPTSP
5. Dyah Susanti Nurhasanah,
S.Pi, M.Si, M.Se
Kasi Perencanaan dan Kajian
dampak Lingkungan di DLH
67
Lampiran III
DOKUMENTASI
Wawancara dengan Ibu Maryani SE Sub Bagian Kasi Pelayanan Perizinan dan
non perizinan usaha perekonomian sosial dan kesehatan sosial.
Wawancara dengan Ibu Yesi Sub Bagian Tata Usaha di DPMPTSP Kota Jambi
68
Wawancara dengan Bapak Zainal Arpan, SE Sub bagian jasa kontruksi dan
perhubungan
Wawancara dengan Ibu Dyah Susanti Nurhasanah, S.Pi, M.Si, M.Se Sub bagian
kasi perencanaan dan kajian dampak lingkungan