IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

(Studi Pada Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Tanjungpinang Tahun 2014)

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

TONI CANDRA M

NIM : 090565201063

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2017

1

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

(Studi Pada Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Tanjungpinang Tahun 2014)

TONI CANDRA M

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas

Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Pajak Hiburan sebagai salah satu Penerimaan Asli Daerah (PAD) merupakan

penerimaan daerah yang potensial, sehingga sangat relevan sekali untuk selalu

meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan. Untuk kondisi saat ini mengenai Pajak

Kota Tanjungpinang khususnya pajak hiburan masih belum memuaskan. Di Kota

Tanjungpinang hiburan yang saat ini sedang berkembang adalah hiburan karoke.

Namun masih terdapat beberapa wajib yang tidak mematuhi pembayaran pajak

tersebut. Menghadapi kendala yang dihadapi saat ini mengenai pemungutan pajak

pemerintah dituntut untuk meningkatkan keprofesionalan dalam proses pemungutan

maupun pembayaran pajak hiburan.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Implementasi

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak (Studi

Pada Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Tanjungpinang). Pada penelitian ini penulis

menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan

terdiri dari 8 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dalam penelitian ini

dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak belum berjalan dengan baik karena sumber daya

diketahui bahwa sumberdaya manusia yang tidak memadahi berakibat tidak dapat

dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan

pelayanan dengan baik.

Kata Kunci : Implementasi, Pajak, Penerimaan Asli Daerah

2

A B S T R A C T

Entertainment tax as one of the Original Reception area (PAD) is a potential

area of acceptance, so it is very relevant to always increase tax revenue. For current

conditions regarding city tax Tanjungpinang especially entertainment tax is still not

satisfactory. In the town of Tanjung Pinang entertainment is developing the

entertainment is karoke. But still there are some mandatory disobey those tax

payments. Facing the current obstacles faced about the poll tax the Government is

required to increase the keprofesionalan in the process of voting as well as the

payment of taxes.

The purpose of this research is to know basically the implementation of local

regulations of the city of Tanjung Pinang number 2 in 2011 About taxes (Studies On

the poll tax on Entertainment in the town of Tanjung Pinang). In this study the author

uses Descriptive types of Qualitative research. In this study informants consisting of

8 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative

data analysis techniques.

Based on the results of research on the previous chapters in this research can be

drawn the conclusion that the implementation of local regulations of the city of

Tanjung Pinang number 2 in 2011 about the Tax has not gone well since it is well

known that resources human resources that are not memadahi not be unsettled

program perfectly because they could not perform services properly.

Keywords: Implementation, Taxes, Admission Of Native Areas

3

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah menjelaskan dimana setiap

daerah mengatur tentang pajaknya

sendiri sesuai dengan ketentuan yang

sudah ditetapkan. Pajak daerah

sendiri dapat memberikan nilai

tambah tersendiri bagi pembangunan

disuatu daerah. Pajak daerah yaitu

Pajak Kabupaten dan Kota khusunya

pajak hiburan, yang merupakan pajak

yang cukup besar dalam penentuan

tarifnya.

Perbedaan mendasar antara

pajak dan retribusi adalah terletak

pada timbal balik langsung. Untuk

pajak tidak ada timbal balik langsung

kepada para pembayar pajak,

sedangkan untuk retribusi ada timbal

balik langsung dari penerima

retribusi kepada penerima retribusi.

Jadi pajak dapat diartikan biaya yang

harus dikeluarkan seseorang atau

suatu badan untuk menghasilkan

pendapatan disuatu negara, karena

ketersediaan berbagai sarana dan

prasarana publik yang dinikmati

semua orang tidak mungkin ada

tanpa adanya biaya yang dikeluarkan

dalam bentuk pajak tersebut. Pajak

merupakan pungutan yang bersifat

memaksa berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku sedangkan

retribusi lebih spesifik kepada orang-

orang tertentu yang mendapatkan

pelayanan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau

umum. Meskipun pajak dan retribusi

berbeda namun keduanya

mempunyai fungsi yang sama, yaitu

sebagai sumber pendapatan.

Salah satu penopang

pendapatan nasional yaitu berasal

dari penerimaan pajak yang

menyumbang sekitar 70 % dari

seluruh penerimaan negara. Pajak

memiliki peran yang sangat vital

dalam sebuah negara, tanpa pajak

kehidupan negara tidak akan bisa

berjalan dengan baik. Pembangunan

infrastruktur, biaya pendidikan, biaya

kesehatan, subsidi bahan bakar

minyak (BBM), pembayaran para

pegawai negara dan pembangunan

fasilitas publik semua dibiayai dari

pajak. Semakin banyak pajak yang

dipungut maka semakin banyak

fasilitas dan infrastruktur yang

dibangun. Karena itu, pajak

merupakan ujung tombak

pembangunan sebuah negara.

Pembayaran pajak merupakan

perwujudan dari kewajiban

kenegaraan dan peran serta Wajib

Pajak untuk secara langsung dan

bersama-sama melaksanakan

kewajiban perpajakan untuk

pembiayaan negara dan

pembangunan nasional.

Pajak merupakan sektor

pemasukan tersebesar kas Negara,

Penerimaan Negara dari sektor pajak

memegang peranan yang sangat

penting untuk kelangsungan system

Pemerintahan suatu Negara. Pajak

adalah kontribusi wajib pajak kepada

Negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-

undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan

4

digunakan untuk keperluan Negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Pembayaran pajak merupakan

perwujudan dari kewajiban

kenegaraan dan peran serta bagi

masyarakat khususnya wajib pajak

untuk secara langsung dan bersama-

sama melaksanakan kewajiban

perpajakan untuk pembiayaan

Negara dan pembangunan nasional.

Sebesar 70 % lebih

penerimaan Negara Republik

Indonesia bersumber dari Pajak, baik

pajak Pusat maupun Pajak Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah terus

berusaha menggenjot dan menaikkan

target penerimaan Pajak dari tahun

ke tahun, hal ini dimaksudkan agar

program-program Pemerintah dalam

menjalankan roda Pemerintahan

untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dapat ditingkatkan juga.

Sebagaimana kita ketahui bersama

kesadaran dan kepedulian

masyarakat Indonesia terhadap Pajak

masih sangat kurang meskipun

tahun-tahun terakhir ini terdapat

peningkatan yang sangat baik, tetapi

tetap saja sebagian besar masyarakat

masih awam tentang pajak, baik cara

melaksanakan kewajiban perpajakan

dan yang tidak kalah pentingnya

adalah kurangnya pengetahuan

tentang manfaat dan kegunaan pajak

bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Dari sekian banyak fungsi

dari pemungutan pajak yang

dilakukan oleh negara, Salah satu

dari tujuan negara melakukan

pemungutan terhadap pajak ialah

meningkatkan kemajuan pada sektor

pembangunan, pembangunan

infrastruktur yang dilakukan di

dalam Negara membutuhkan dana

yang tidak sedikit, itu sebabnya

pengeluran terbesar negara kita

adalah pada sektor pembangunan

infrastruktur bagi masyarakat.

Pajak Hiburan sebagai salah

satu Penerimaan Asli Daerah (PAD)

merupakan penerimaan daerah yang

potensial, sehingga sangat relevan

sekali untuk selalu meningkatkan

penerimaan Pajak Hiburan.

Berhasilnya pemerintah daerah

dalam meningkatkan pendapatan

daerahnya merupakan suatu tanda

pemerintah daerah dapat

melaksanakan roda pemerintahannya

dengan baik. Disamping untuk

membiayai pembangunan,

penerimaan daerah tersebut juga

digunakan untuk membiayai belanja

rutin daerah. Dengan demikian

sangat dipandang perlu adanya

usaha-usaha untuk meningkatkan

sumber-sumber penerimaan daerah.

Pajak hiburan sebagaimana

disebutkan dalam Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 34 tahun 2000 termasuk

sebagai pajak daerah. Dari sini maka

pajak hiburan merupakan pajak yang

dipungut oleh Pemerintah Daerah

untuk membiayai rumah tangga

daerah. Pajak Hiburan adalah pajak

atas penyelengga raan hiburan.

Selain itu, Pajak Hiburan dapat pula

diartikan sebagai pungutan daerah

atas penyelenggaraan hiburan.

Pajak hiburan ditetapkan

paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh

lima persen) dan khusus untuk

hiburan berupa permainan

ketangkasan, diskotik, klab malam,

karaoke, mandi uap, panti pijat,

pagelaran busana, dan kontes

kecantikan, tarif pajak hiburan dapat

ditetapkan paling tinggi sebesar 75%

(tujuh puluh lima persen). (Sumber :

5

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pasal 45 ayat 1 dan 2)

Otonomi Daerah seluas-

luasnya, yang titik beratnya berada

pada Kabupaten/Kota, memberikan

kewenangan kepada daerah untuk

mengurus rumah tangganya sendiri,

maka perlu ditunjang oleh sumber

pembiayaan yang sah, salah satunya

berasal dari pendapatan asli daerah

berupa pajak daerah. Kota

Tanjungpinang juga memiliki

peraturan daerah untuk

melaksanakan pemungutan pajak di

daerahnya. Pada Peraturan Daerah

Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun

2011 Tentang pajak daerah diketahui

bahwa penetapan kebijakan pajak

daerah, dalam pelaksanaannya

haruslah berdasarkan prinsip

demokrasi, pemerataan dan keadilan,

peran serta masyarakat, dan

akuntabilitas dengan memperhatikan

potensi daerah.

Berdasarkan perda tersebut

dijelaskan bahwa Pajak Daerah, yang

selanjutnya disebut Pajak, adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-undang dengan

tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Perda

yang dipungut di Kota

Tanjungpinang berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Pajak daerah adalah

pajak hotel, pajak restoran, pajak

reklame, pajak hiburan, Pajak

penerangan jalan pajak mineral

bukan logam dan batuan, pajak

perparkiran, pajak air dan tanah,

pajak sarang burung wallet, dan

pajak bumi dan bangunan. Perda ini

juga menjelaskan tentang

pemungutan pajak, dimana ada

beberapa sistem pemungutan pajak,

Sistem pemungutan pajak daerah

adalah sistem yang akan dikenakan

kepada Wajib Pajak dalam

memungut, memperhitungkan dan

melaporkan serta menyetorkan pajak

terhutang. Sistem Self Assesement

adalah suatu sistem dimana wajib

pajak diberi kepercayaan untuk

melaporkan sekaligus menghitung,

memperhitungkan dan menetapkan

besarnya pajak yang terutang dan

dibayar dalam tahun pajak yang

bersangkutan. Sistem Surat

Ketetapan Pajak yang selanjutnya

disebut sistem SKP adalah suatu

sistem dimana petugas Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

Dan Aset Daerah akan menetapkan

jumlah pajak terhutang pada awal

suatu masa pajak dan pada akhir

masa pajak yang bersangkutan, akan

dikeluarkan surat ketetapan pajak

rampung.

Salah satu jenis pajak yang

diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

daerah salah satu jenis pajak adalah

pajak hiburan. Dengan nama Pajak

Hiburan dipungut pajak atas setiap

penyelenggaraan Hiburan. Objek

Pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

daerah

pada pasal 18, menjelaskan tentang

pemungutan pajak untuk usaha

hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak

atas penyelenggaraan hiburan. Pajak

hiburan meliputi Hiburan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. tontonan film;

6

b. pagelaran kesenian, musik, tari,

dan/atau busana;

c. kontes kecantikan, binaraga, dan

sejenisnya;

d. pameran;

e. diskotek, karaoke, kelab malam,

dan sejenisnya;

f. sirkus, akrobat, dan sulap;

g. permainan bilyar, golf, dan boling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor,

dan permainan ketangkasan;

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa,

dan pusat kebugaran (fitness center);

dan

j. pertandingan olahraga.

Pengaruh pajak daerah dalam

hal ini pendapatan asli daerah (PAD)

dengan pajak hiburan merupakan

hubungan secara fungsional, karena

PAD merupakan fungsi dari pajak

hiburan. Dengan meningkatnya pajak

hiburan akan menambah penerimaan

pemerintah untuk pembangunan

program-program pembangunan,

selanjutnya akan mendorong

peningkatan pelayanan pemerintah

kepada masyarakat yang diharapkan

akan dapat meningkatkan

produktivitas masyarakat yang

akhirnya dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi kembali.

Untuk kondisi saat ini

mengenai Pajak Kota Tanjungpinang

khususnya pajak hiburan masih

belum memuaskan. Di Kota

Tanjungpinang hiburan yang saat ini

sedang berkembang adalah hiburan

karoke. Namun masih terdapat

beberapa wajib yang tidak mematuhi

pembayaran pajak tersebut.

Menghadapi kendala yang dihadapi

saat ini mengenai pemungutan pajak

pemerintah dituntut untuk

meningkatkan keprofesionalan dalam

proses pemungutan maupun

pembayaran pajak hiburan

khususnya karoke ini. Karoke di

Kota Tanjungpinang saat ini semakin

berkembang. Konsep yang diusung

adalah konsep karoke keluarga.

Karaoke Keluarga adalah tempat

hiburan yang tidak menjual minuman

yang beralkohol. Berdasarkan data

yang didapatkan menurunnya

pendapatan yang diperoleh dari pajak

hiburan, padahal diketahui di Kota

Tanjungpinang tempat hiburan

terbilang cukup banyak, namun

dalam kenyataan dilapangan

pemungutan pajak tidak sesuai

dengan yang diharapkan.

Sepanjang tahun 2014,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

tanjungpinang mencapai Rp 60,3

miliar, atau 122,74 persen dari target

PAD perubahan Rp 49,2 miliar. PAD

tersebut berasal dari pajak-pajak

daerah dan retribusi. Realisasi pajak

daerah sebesar Rp53,7 miliar atau

125,00 persen dari target Rp43,0

miliar. Sementara, realisasi retribusi

mencapai Rp6,6 miliar, atau 106,97

persen dari target Rp6,1 miliar.

Namun jika dilihat secara rinci

tempat hiburan turun hingga 25

persen dari targer realisisasi

pemungutan pajak.

Berdasarkan uraian di atas

penulis tertarik untuk untuk mencoba

penelitian dengan judul :

“Implementasi Peraturan Daerah

Kota Tanjungpinang Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Pajak (Studi

Pada Pemungutan Pajak Hiburan

di Kota Tanjungpinang)”.

Perumusan masalah

Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah telah mengupayakan

optimalisasi dalam pemungutan

pajak. Namun kenyataannya masih

7

terdapat beberapa masalah dalam

pemungutan pajak daerah khususnya

pajak hiburan ini, dan belum

terlaksana dengan baik serta belum

sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas penulis

membuat rumusan masalah :

“Bagaimana Implementasi

Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Pajak (Studi Pada

Pemungutan Pajak Hiburan di

Kota Tanjungpinang)?”.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan pnelitian ini

adalah :

Tujuan penelitian untuk

mengetahui Implementasi

Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Pajak

(Studi Pada Pemungutan

Pajak Hiburan di Kota

Tanjungpinang)

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai bahan

masukan dan

pertimbangan kepada

pemerintah dalam

permasalahan

pemungutan pajak

daerah khususnya

pajak hiburan di dinas

pendapatan

pengelolaan keuangan

dan aset daerah Kota

Tanjungpinang.

b. Sebagai bahan

rujukan bagi

penelitian lebih lanjut

dan pengembangan

ilmu pengetahuan

khususnya Ilmu

Pemerintahan dimasa

yang akan datang.

Konsep Operasional

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan

proses penyampaian informasi dari

komunikator kepada komunikan.

Sementara itu, komunikasi kebijakan

berarti merupakan proses

penyampaian informasi kebijakan

dari pembuat kebijakan kepada

pelaksana kebijakan. Hal ini dapat

dilihat dari indikator :

a. Transformasi

informasi seperti

sosialisasi yang

dilakukan berkaitan

dengan Peraturan

Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah kepada

implementor

b. Kejelasan informasi

berkaitan dengan

pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah

c. Konsistensi dalam

menjalankan

Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak

Daerah.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki

peranan penting dalam implementasi

kebijakan. Sumber daya di sini

berkaitan dengan segala sumber yang

dapat digunakan untuk mendukung

8

keberhasilan implementasi

kebijakan. Sumber daya ini

mencakup sumber daya manusia,

anggaran, fasilitas, informasi dan

kewenangan yang dijelaskan. Hal ini

dapat dilihat dari indikator :

a. Sumber daya manusia

yang memahami

tentang Peraturan

Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah

b. Anggaran dalam

pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah

c. Informasi berkaitan

dengan Peraturan

Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan

karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen,

kejujuran, sifat demokratis.

Kecenderungan perilaku atau

karakteristik dari pelaksana

kebijakan berperan penting untuk

mewujudkan implementasi kebijakan

yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Hal ini dapat dilihat dari

indikator :

a. Komitmen

implemetor dalam

Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah

b. Kejujuran

implementor dalam

Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah

satu badan yang paling sering

bahkan secara keseluruhan

menjadi pelaksana kebijakan.

Kerja sama yang baik dalam

birokrasi dan struktur yang

kondusif akan membuat

pelaksanaan kebijakan

efektif. Struktur organisasi

memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap

implementasi kebijakan.

Aspek struktur organisasi ini

melingkupi dua hal yaitu

mekanisme dan struktur

birokrasi itu sendiri. Aspek

pertama adalah mekanisme,

dalam implementasi

kebijakan biasanya sudah

dibuat standart operation

procedur (SOP). Hal ini dapat

dilihat dari indkator :

a. Adanya standar

operasional prosedur

dalam Peraturan

Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah

b. Adanya kerjasama

antar birokrasi dalam

pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian kualitatif dengan

9

pendekatan deskriptif. Menurut Jane

Richie dalam Moleong (2011:6)

“penelitian kualitatif adalah upaya

untuk menyajikan dunia sosial, dan

perspektifnya didalam dunia, dari

segi konsep, perilaku, persepsi, dan

persoalan tentang manusia yang

diteliti.

Denzin dan Lincoln (1987)

dalam Moleong (2012:5) penelitian

kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar ilmiah, dengan

maksud menafsirkan fenomena yang

terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang

ada. Dalam penelitian deskriptif

kualitatif ini merupakan data yang

dikumpulkan adalah berupa kata-

kata, gambar, dan tidak atau bukan

berupa angka-angka. Hal ini

merupakan oleh adanya penerapan

metode kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di

Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota

Tanjungpinang. Mengingat dinas ini

merupakan dinas yang memiliki

kewenangan dalam pemungutan

pajak daerah khususnya pajak

hiburan. Namun fenomena yang

terjadi adalah menurunnya

pendapatan yang diperoleh dari pajak

hiburan, padahal diketahui di Kota

Tanjungpinang tempat hiburan

terbilang cukup banyak, namun

dalam kenyataan dilapangan

pemungutan pajak tidak sesuai

dengan yang diharapkan.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang

diperoleh langsung dalam

penelitian kualitatif ini ialah :

a. Jenis data primer

Data primer yaitu data

yang diperoleh langsung

dari responden atau

informan tanpa perantara.

Data ini adalah hasil

wawancara penulis

dengan informan.

b. Jenis data sekunder

Data sekunder yaitu

berfungsi sebagai

pelengkap, yang bisa

diperoleh dari berbagai

sumber, seperti data dari

dinas pendapatan

pengelolaan keuangan

dan aset daerah kota

Tanjungpinang. Seperti

laporan kegiatan yang

dilakukan oleh dinas

pendapatan pengelolaan

keuangan dan aset daerah

yang terkait pada

masalah penelitian yang

diambil.

4. Informan

Sebagaimana penetapan

informan pada penelitian kualitatif

yang tidak representative secara

kuantitatif, tetapi representative

secara kualitatif (berdasarkan

sumber) dengan kata lain, tidak ada

kaitannya dengan jumlah. Dalam

penelitian ini akan diambil informan

dengan jumlah dan kriteria sebagai

berikut :

a. 3 orang pemilik tempat

hiburan yang ada di Kota

Tanjungpinang, dipilihnya 3

orang pengusaha ini adalah

pengusaha karoke keluarga

yang pengunjungnya paling

ramai.

b. 1 orang pegawai dengan

pertimbangan mengambil

10

informan tersebut adalah

orang ini adalah pegawai

yang sesuai dengan

keputusan kepala kantor

Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota

Tanjungpinang ditempatkan

di bagian pajak hiburan,

mulai dari pemungutan

hingga pengawasan.

c. 1 orang kepala dinas adalah

yang bertanggungjawab

terhadap pemungutan pajak,

d. 1 orang dari Satpol PP

khususnya bidang perundang-

undangan yang bertugas

menegakkan perda.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi langsung

dilakukan terhadap objek

ditempat terjadi atau

berlangsungnya peristiwa,

sehingga observer berada

bersama objek yang

diselidiki. Observer

dalam penelitian ini

dilakukan guna

mendapatkan data atau

informan mengenai

profesionalisme kerja

pegawai dalam

pemungutan pajak daerah

khususnya pajak hiburan

di dinas pendapatan

pengelolaan keuangan

dan aset daerah Kota

Tanjungpinang. Adapun

alat yang digunakan

untuk melakukan

observasi adalah daftar

checklist dan catatan

harian.

b. Wawancara.

Wawancara dilakukan

dengan responden

Wawancara dilakukan

secara tidak terstruktur.

Dimana menurut

Sugiyono (2012:160)

wawancara tidak

terstruktur adalah

wawancara yang bebas

dimana peneliti tidak

menggunakan pedoma

wawancara yang telah

tersusun secara sistematis

dan lengkap untuk

pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara

digunakan hanya berupa

garis-garis besar

permasalahan yang

terjadi.

6. Analisa Data

Teknik analisa yang

digunakan dalam penelitian ini yakni

teknik analisa kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. yakni tidak

dengan menggunakan perhitungan

statistik tetapi lebih kepada analisa

mendalam berkaitan dengan masalah

penelitian yang hendak diteliti oleh

Penulis. Miles dan Hubermen (dalam

Sugiyono: 2012) mengemukakan

bahwa aktivitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif

dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga

datanya jenuh. Ukuran kejenuhan

data ditandai dengan tidak

diperolehnya lagi data atau informasi

baru. Aktivitas dalam analisis

meliputi reduksi data (data

reduction), penyajian data (data

display) serta Penarikan kesimpulan

dan verifikasi (conclusion drawing/

11

verification). Sejumlah peneliti

kualitatif berupaya mengumpulkan

data selama mungkin dan bermaksud

akan menganalisis setelah

meninggalkan lapangan. Pekerjaan

pengumpulan data bagi peneliti

kualitatif.

LANDASAN TEORITIS

1. Impelementasi Kebijakan

Salah satu unsur penting dalam

siklus kebijakan publik adalah

menyangkut implementasi kebijakan

yang memegang peran penting bagi

keberhasilan kebijakan publik. Tugas

pokok pemerintah adalah

menciptakan kebijakan melalui

berbagai kebijakan publik.

Kebijakan akan tercapai jika

kebijakan yang dibuat dapat

terimplementasikan atau dapat

dilaksanakan secara baik.

Keberhasilan implementasi suatu

kebijakan ditentukan oleh banyak

variable atau faktor, baik

menyangkut isi kebijakan yang

diimplementasikan, pelaksanaan

kebijakan, maupun lingkungan di

mana kebijakan tersebut

diimplementasikan (kelompok

sasaran).

Abidin (2002:186) menyatakan

bahwa: “Implementasi atau

pelaksanaan kebijakan terkait dengan

identifikasi permasalahan dan tujuan

serta formulasi kebijakan sebagai

langkah awal dan monitoring serta

evaluasi sebagai langkah akhir”. Dari

penjelasan tersebut dapat diketahui

bahwa dalam langkah awal

pelaksanaan kebijakan adalah

pengidentifikasian masalah serta

formulasi terhadap kebijakan yang

akan dirumuskan sehingga kebijakan

itu dapat dijalankan sesuai

sasarannya. Tidak hanya itu

pengawasan dan evaluasi adalah

langkah akhir yang dapat

menentukan berhasil atau tidaknya

sebuah kebijakan untuk dijalankan.

Winarno (2007:144)

Implementasi dipandang secara luas

mempunyai makna pelaksanaan

undang-undang dimana berbagai

aktor, organisasi, prosedur dan teknik

bekerja bersama-sama menjalankan

kebijakan dalam upaya untuk meraih

tujuan-tujuan kebijakan.

Implementasi pada sisi yang lain

merupakan fenomena yang kompleks

yang mungkin dapat dipahami

sebagai suatu proses, suatu keluaran

(output) maupun sebagai suatu

dampak (outcome). Pendapat lain

dikemukakan oleh Dunn (2000:109)

menjabarkan bahwa implementasi

kebijakan merupakan rangkaian

pilihan yang kurang lebih hubungan

(termasuk keputusan untuk tidak

bertindak) yang dibuat oleh badan

dan pejabat pemerintah yang

diformulasikan ke dalam bidang-

bidang kesehatan, kesejahteraan

sosial, ekonomi, dll.

Berdasarkan beberapa pendapat

tersebut di atas, dapat disimpulkan

implementasi kebijakan publik

adalah suatu tindakan pejabat

pemerintah atau lembaga pemerintah

dalam menyediakan sarana untuk

melaksanakan progam yang telah

ditetapkan sehingga program tersebut

dampak menimbulkan dampak

terhadap tercapainya tujuan.

Implementasi kebijakan merupakan

tahap kedua setelah pembuatan atau

pengembangan kebijakan. Nugroho

(2003:158) mengemukakan bahwa

“implementasi kebijakan pada

prinsipnya adalah cara agar sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya”

12

Dari pendapat ahli ini yang perlu

ditekankan adalah bahwa tahap

implementasi kebijakan tidak akan

dimulai sebelum tujuan-tujuan dan

sasaran-sasaran ditetapkan atau

diidentifikasikan oleh keputusan-

keputusan kebijaksanaan.

Implementasi berkaitan dengan

berbagai kegiatan yang diarahkan

untuk merealisasikan program,

dimana pada posisi ini eksekutif

mengatur cara untuk mengorganisir,

menginterpretasikan dan menerapkan

kebijakan yang telah diseleksi.

Sehingga dengan mengorganisir,

seorang eksekutif mampu mengatur

secara efektif dan efisien sumber

daya, Unit-unit dan teknik yang

dapat mendukung pelaksanaan

program, serta melakukan

interpretasi terhadap perencanaan

yang telah dibuat, dan petunjuk yang

dapat diikuti dengan mudah bagi

realisasi program yang dilaksanakan.

Untuk dapat mengkaji dengan

baik suatu implementasi kebijakan

publik perlu diketahui variabel atau

faktor-faktor penentunya. Untuk

menggambarkan secara jelas variabel

atau faktor-faktor yang berpengaruh

penting terhadap implementasi

kebijakan publik serta guna

penyederhanaan pemahaman, maka

akan digunakan model-model

implementasi kebijakan. Edwards III

berpendapat dalam model

implementasi kebijakannya bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan

dipengaruhi oleh faktor, oleh karena

itu ada beberapa faktor-faktor yang

mempengaruhi implementasi

kebijakan, seperti yang dijelaskan

oleh Edwards III (Subarsono 2008 :

90 ) yaitu :

1. Komunikasi. Komunikasi

merupakan proses

penyampaian informasi dari

komunikator kepada

komunikan. Sementara itu,

komunikasi kebijakan berarti

merupakan proses

penyampaian informasi

kebijakan dari pembuat

kebijakan (policy makers)

kepada pelaksana kebijakan

(policy implementors)

(Widodo, 2011:97) informasi

perlu disampaikan kepada

pelaku kebijakan agar pelaku

kebijakan dapat memahami

apa yang menjadi isi, tujuan,

arah, kelompok sasaran

(target group) kebijakan,

sehingga pelaku kebijakan

dapat mempersiapkan hal-hal

apa saja yang berhubungan

dengan pelaksanaan

kebijakan, agar proses

implementasi kebijakan bisa

berjalan dengan efektif serta

sesuai dengan tujuan

kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam

implementasi kebijakan

mencakup beberapa dimensi

penting yaitu tranformasi

informasi (transimisi),

kejelasan informasi (clarity)

dan konsistensi informasi

(consistency). Dimensi

tranformasi menghendaki

agar informasi tidak hanya

disampaikan kepada

pelaksana kebijakan tetapi

juga kepada kelompok

sasaran dan pihak yang

13

terkait. Dimensi kejelasan

menghendaki agar informasi

yang jelas dan mudah

dipahami, selain itu untuk

menghindari kesalahan

interpretasi dari pelaksana

kebijakan, kelompok sasaran

maupun pihak yang terkait

dalam implementasi

kebijakan. Sedangkan

dimensi konsistensi

menghendaki agar informasi

yang disampaikan harus

konsisten sehingga tidak

menimbulkan kebingungan

pelaksana kebijakan,

kelompok sasaran maupun

pihak terkait.

2. Sumber Daya. Sumber daya

memiliki peranan penting

dalam implementasi

kebijakan. Edward III dalam

Widodo (2011:98)

mengemukakan bahwa:

bagaimanapun jelas dan

konsistensinya ketentuan-

ketentuan dan aturan-aturan

serta bagaimanapun

akuratnya penyampaian

ketentuan-ketentuan atau

aturan-aturan tersebut, jika

para pelaksana kebijakan

yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan

kebijakan kurang mempunyai

sumber-sumber daya untuk

melaksanakan kebijakan

secara efektif maka

implementasi kebijakan

tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan

dengan segala sumber yang

dapat digunakan untuk

mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan.

Sumber daya ini mencakup

sumber daya manusia,

anggaran, fasilitas, informasi

dan kewenangan yang

dijelaskan

3. Disposisi. Disposisi adalah

watak dan karakteristik yang

dimiliki oleh implementor,

seperti komitmen, kejujuran,

sifat demokratis.

Kecenderungan perilaku atau

karakteristik dari pelaksana

kebijakan berperan penting

untuk mewujudkan

implementasi kebijakan yang

sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Karakter penting

yang harus dimiliki oleh

pelaksana kebijakan misalnya

kejujuran dan komitmen yang

tinggi. Kejujuran

mengarahkan implementor

untuk tetap berada dalam asa

program yang telah

digariskan, sedangkan

komitmen yang tinggi dari

pelaksana kebijakn akan

membuat mereka selalu

antusias dalam melaksanakan

tugas, wewenang, fungsi, dan

tanggung jawab sesuai

dengan peraturan yang telah

ditetapkan. Sikap dari

pelaksana kebijakan akan

sangat berpengaruh dalam

14

implementasi kebijakan.

Apabila implementator

memiliki sikap yang baik

maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan

dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat

kebijakan, sebaliknya apabila

sikapnya tidak mendukung

maka implementasi tidak

akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi. Birokrasi

merupakan salah satu badan

yang paling sering bahkan

secara keseluruhan menjadi

pelaksana kebijakan. Kerja

sama yang baik dalam

birokrasi dan struktur yang

kondusif akan membuat

pelaksanaan kebijakan

efektif. Struktur organisasi

memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap

implementasi kebijakan.

Aspek struktur organisasi ini

melingkupi dua hal yaitu

mekanisme dan struktur

birokrasi itu sendiri. Aspek

pertama adalah mekanisme,

dalam implementasi

kebijakan biasanya sudah

dibuat standart operation

procedur (SOP). SOP

menjadi pedoman bagi setiap

implementator dalam

bertindak agar dalam

pelaksanaan kebijakan tidak

melenceng dari tujuan dan

sasaran kebijakan. Aspek

kedua adalah struktur

birokrasi, struktur birokrasi

yang terlalu panjang dan

terfragmentasi akan

cenderung melemahkan

pengawasan dan

menyebabkan prosedur

birokrasi yang rumit dan

kompleks yang selanjutnya

akan menyebabkan aktivitas

organisasi menjadi tidak

fleksibel.

Berdasarkan uraian tersebut

maka dapat diketahui bahwa dalam

suatu kebijakan apapun itu

bidangnya, faktor utama yang harus

diperhatikan adalah bagaimana

pengimplementasikan atau penerapan

dari kebijakan yang dibuat atau

diputuskan tersebut. Hubungan

kajian ini dengan ilmu pemerintahan

yang mana diketahui bahwa

kebijakan ini merupakan kebijakan

pemerintah yang berfungsi untuk

mengatur tentang kesejahteraan

masyarakat.

2. Pemungutan Pajak

Pajak menurut kamus besar

Bahasa Indonesia adalah pungutan

wajib, biasanya berupa uang yang

harus dibayar oleh penduduk sebagai

sumbangan wajib kepada negara atau

pemerintah sehubungan dengan

pendapatan, pemilikan, harga beli

barang dan sebagainya. “Pajak

adalah iuran kepada kas Negara

berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapatkan jasa timbal-balik yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang

dipergunakan untuk membayar

pengeluaran umum”, menurut

Soemitro dalam Mardiasmo

(2011:1).

15

Menurut S.I.Djajadiningrat

dalam Resmi (2009:1) “Pajak adalah

sebagai suatu kewajiban

menyerahkan sebagian dari kekayaan

ke kas Negara yang disebabkan suatu

keadaan, kejadian, dan perbuatan

yang memberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai

hukumam, menurut peraturan yang

ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksanakn, tetapi tidak ada jasa

timbal balik negara secara langsung,

untuk memelihara kesejahteraan

umum”. Sedangkan menurut Dr. N.

J. Feldmann dalam Resmi (2009:2)

“pajak adalah prestasi yang

dipaksakan sepihak oleh dan terutang

kepada penguasa (menurut norma-

norma yang ditetapkannya secara

umum), tanpa adanya kontraprestasi,

dan semata-mata digunakan untuk

menutup pengeluaran-pengeluaran

umum”. Menurut Diana (2010:1)

“Pajak adalah kontribusi wajib

kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2011), pajak

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Penerimaan

(Budgetair) Pajak berfungsi

sebagai sumber dana bagi

pemerintah yang

diperuntukkan membiayai

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah.

b. Fungsi mengatur (Regulator)

Pajak berfungsi sebagai alat

untuk mengatur atau

melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah di bidang sosial

dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi di atas dapat

disimpulkan bahwa pajak sebagai

fungsi penerimaan merupakan

sumber dana utama bagi penerimaan

dalam negeri jadi kontribusi terhadap

pembangunan juga cukup besar,

maka tidaklah heran pemungutan

atas pajak bisa dipaksakan kepada

orang-orang yang memang wajib

dikenakan pajak, tentunya semua

sudah diatur dalam undang-undang.

Dalam fungsi mengatur pajak yaitu

pajak sebagai alat untuk mengatur

atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial

ekonomi, misalnya dengan

rendahnya tarif pemungutan pajak

maka bisa mendorong investasi.

Dalam memungut pajak dikenal

ada tiga sistem pemungutan

(Mardiasmo, 2011 : 6-7), yaitu :

1. Official Assessment System adalah

suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada fiskus

untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang.

2. Self Assessment System adalah

suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang, kepercayaan,

tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak

yang harus diabayar.

3. With Holding System adalah suatu

sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak

ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang

terutang terhadap wajib pajak.

Sedangkan Tjahjono dan Husein

(2000), mangutarakan bahwa

16

pemungutan pajak dilakukan

berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

a. Stelsel Nyata (riil stelsel)

adalah pengenaan pajak

didasarkan pada objek

(penghasilan) yang nyata,

sehingga pemungutannya

baru dapat dilakukan pada

akhir tahun pajak, yakni

setelah penghasilan yang

sesungguhnya telah dapat

diketahui sehingga cenderung

lebih realistis tapi pengenaan

pajak tidak bisa pada saat

langsung, jadi pengenaannya

baru bisa dilakukan pada

akhir periode.

b. Stelsel Anggapan (fictive

stelsel) adalah pengenaan

pajak didasarkan pada suatu

anggapan yang diatur oleh

undang-undang. Pada sistem

ini pajak dapat di bayar

selama tahun berjalan tanpa

menunggu akhir tahun jadi

terkesan agak ringan

sehingga sehingga lebih

meringankan wajib pajak. Di

lain sisi bila pajak dapat

dibayarkan pada akhir tahun

adanya kecendrungan bahwa

pajak tidak dibayar

berdasarkan keadaan yang

sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran (accrual

stelsel) adalah kombinasi

antara stelsel nyata dan stelsel

anggapan. Pada awal tahun,

besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan,

kemudian pada akhir tahun

besarnya pajak disesuaikan

dengan keadaan yang

sebenarnya. Apabila dalam

suatu tahun didapat bahwa

pajak lebih besar dari

anggapan maka wajib pajak

harus menambah, bila pada

kenyataannya yang dibayar

terlampau besar maka wajib

pajak bisa meminta

pengembalian kelebihan.

Dari penjelasan di atas, di

Indonesia pada umumnya

menggunakan metode stelsel

campuran dengan sistem self

assessment, yaitu wajib pajak

memeperhitungkan sendiri besarnya

kewajiban perpajakan, dimana pada

akhir tahun apabila terdapat

kekurangan, wajib pajak harus

membayar kekurangan tersebut

dengan media yang dapat digunakan,

sedangkan apabila pajak yang telah

disetor wajib pajak melebihi dari

yang seharusnya, maka wajib pajak

dapat mengajukan pengembalian

dengan sarana restitu

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah

berdasarkan Undang-undang 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah

pasal 1 angka 18 yang menyebutkan

bahwa,”Ppendapatan Asli Daerah

adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan”.

PAD bertujuan memberikan

kewenangan kepada Pemerintah

Daerah untuk mendanai pelaksanaan

otonomi daerah sesuai dengan

17

potensi Daerah sebagai perwujudan

Desentralisasi.

PAD bersumber dari :

1. Pajak Daerah

2. Retrebusi Daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan

Daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain PAD yang sah yang

merupakan hasil penjualan

kekayaan Daerah yang tidak

dipisahkan ,jasa Giro, pendapatan

Bunga, keuntungan selisih nilai

tukar Rupiah terhadap mata uang

asing ,komisi ,potongan ,ataupun

bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan

barang dan/jasa oleh Daerah.

4. Pengertian Pajak

Secara umum pengertian pajak

merupakan pengalihan sumber-

sumber yang wajib dilaksanakan oleh

wajib pajak kepada negara tanpa

imbalan langsung dari pembayar

pajak. Definisi pajak itu sendiri

menurut Smeets dalam Waluyo

(2006:2), pajak adalah prestasi

kepada pemerintah yang terutang

melalui norma-norma umum, dan

yang dapat dipaksakan tanpa adanya

kontraprestasi yang dapat

ditunjukkan dalam hal yang

individual, maksudnya adalah untuk

membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Definisi pajak itu sendiri

bisa bermacam-macam antara lain

yaitu : Menurut Undang-undang

No.6 tahun 1983 tentang ketentuan

umum dan tata cara perpajakan

Indonesia ,yang telah disempurnakan

menjadi Undang-undang No.16

tahun 2000 ,pajak adalah iuran wajib

yang dibayar oleh wajib pajak

berdasarkan norma-norma hukum

untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran kolektif guna

meningkatkan kesejahteraan umum

yang balas jasanya tidak diterima

secara langsung.

Dari berbagai definisi di atas

dapat disimpulkan mengenai unsur

dan ciri pada pengertian pajak yaitu

antara lain:

1. Pajak dipungut oleh negara

,baik oleh pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah.

2. Pajak dipungut berdasarkan

Undang-Undang serta

peraturan pelaksanaanya.

3. Pemungutan pajak dapat

dipaksakan apabila wajib

pajak tidak memenuhi

kewajiban perpajakan.

4. Dalam pembayarannya pajak

tidak dapat ditunjukkan

Secara langsung adanya

imbalan individual oleh

pemerintah terhadap

pembayaran pajak yang

dilakukan oleh para wajib

pajak.

Terdapat dua fungsi pajak yang

dikemukakan oleh Prof. Dr.

Mardiasmo (2006:1) yaitu sebagai

berikut:

1. Fungsi Budgetair (Sumber

Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi

Budgetair, artinya pajak

merupakan salah satu sumber

penerimaan untuk membiayai

pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan

dengan berupaya

memasukkan uang sebanyak-

banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regularend

(Mengatur)

18

Pajak mempunyai fungsi

mengatur ,yang artinya pajak

sebagai alat pengatur dan

melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang

sosial dan ekonomi, serta

mencapai tujuan-tujuan

tertentu diluar bidang

keuangan.

Uang pajak juga digunakan

untuk pembiayaan dalam rangka

memberikan jasa aman bagi seluruh

lapisan masyarakat. Setiap warga

negara mulai saat dilahirkansampai

dengan meninggal dunia, menikmati

fasilitas atau pelayanan dari

pemerintah yang semuanya dibiayai

dengan uang yang berasal dari pajak.

Dengan demikian jelas bahwa

peranan penerimaan pajak bagi suatu

negara menjadi sangat dominan

dalam menunjang jalannya roda

pemerintahan dan pembiayaan

pembangunan. Di samping fungsi

penerimaan ,pajak juga

melaksanakan fungsi redistribusi

pendapatan dari masyarakat yang

mempunyai kemampuan ekonomi

yang lebih tinggi kepada masyarakat

yang kemampuannya lebih rendah.

Menurut Wirawan B. Ilyas dan

Richard Burton (2007 : 10), fungsi

pajak dapat dibedakan atas beberapa

jenis. Adapun fungsi pajak tersebut

adalah:

a. Fungsi budgetair, disebut

juga fungsi fiskal, yaitu

fungsi untuk mengumpulkan

uang pajak sebanyak-

banyaknya sesuai dengan

Undang-undang berlaku yang

pada waktunya akan

digunakan untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran

negara, yaitu pengeluaran

rutin dan pengeluaran

pembangunan dan bila ada

sisa (surplus) akan digunakan

sebagai tabungan Pemerintah

untuk investasi Pemerintah;

b. Fungsi regulerend, adalah

suatu fungsi bahwa pajak-

pajak tersebut akan

digunakan sebagai suatu alat

untuk mencapai tujuan-tujuan

tertentu yang letaknya diluar

bidang keuangan;

c. Fungsi demokrasi, yaitu suatu

fungsi yang merupakan salah

satu penjelmaan atau wujud

sistem gotong royong,

termasuk kegiatan

pemerintahan dan

pembangunan demi

kemaslahatan manusia.

Fungsi demokrasi pada masa

sekarang ini sering dikaitkan

dengan hak seseorang apabila

akan memperoleh pelayanan

dari Pemerintah. Apabila

seseorang telah melakukan

kewajibannya membayar

pajak kepada negara sesuai

ketentuan yang berlaku, maka

ia mempunyai hak pula untuk

mendapatkan pelayanan yang

baik dari Pemerintah;

d. Fungsi distribusi, yaitu fungsi

yang lebih menekankan pada

unsur pemerataan dan

keadilan dalam masyarakat.

Teori dasar pemungutan pajak

yang menjelaskan atau memberikan

justifikasi pemberian hak kepada

19

negara untuk memungut pajak.

menurut Mardiasmo (2011;3-4),

menyatakan bahwa teori pemungutan

pajak adalah:

1. Teori Asuransi, yaitu negara

melindungi keselamatan jiwa,

harta benda, dan hak-hak

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat

harus membayar pajak yang

diibaratkan sebagai suatu premi

asuransi karena memperoleh

jaminan tersebut.

2. Teori Kepentingan, yaitu

pembagian beban pajak kepada

rakyat didasarkan pada

kepentingan (misalnya

perlindungan) masing-masing

orang. Semakin besar

kepentingan seseorang terhadap

negara, makin tinggi pajak yang

harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul, yaitu Beban

Pajak Untuk semua orang harus

sama beratnya, artinya pajak

harus dibayar sesuai dengan daya

pikul masing-masing orang.

Untuk mengukur daya pikul

digunakan 2 pendekatan yaitu:

a. Unsur Objektif, dengan

melihat besarnya penghasilan

atau kekayaan yang dimiliki

oleh seseorang.

b. Unsur Subjektif, dengan

memperhatikan kebutuhan

materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti, yaitu dasar keadilan

pemungutan pajak terletak pada

hubungan rakyat dengan

negaranya. Sebagai warga negara

yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran

pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli, yaitu dasar

keadilan terletak pada akibat

pemungutan pajak. Maksudnya

memungut pajak berarti menarik

daya beli dari rumah tangga

masyarakat untuk rumah tangga

negara. Selanjutnya negara akan

menyalurkannya kembali ke

masyarakat dalam bentuk

pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian

kepentingan seluruh masyarakat

lebih diutamakan.

Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

2009 jenis pajak daerah dibagi

menjadi dua, yaitu:

1. Jenis pajak Provinsi terdiri

atas : Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor, Pajak

Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Air

Permukaan, dan Pajak

Rokok.

2. Jenis pajak Kabupaten /Kota

terdiri atas : Pajak Hotel,

Pajak Restoran, Pajak

Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Penerapan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak

Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan, dan Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan

Bangunan.

20

Penerimaan Daerah kota

Tanjung pinang Secara umum

banyak ,yang terdiri dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD), dana

perimbangan dan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah kota

Tanjung Pinang terdiri dari : Pajak

Daerah ,Hasil Retrebusi Daerah

,Hasil perusahaan Milik Daerah dan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik

Daerah. Pemerintah sebagai pihak

yang berwenang memungut pajak

pada warga negara tidak boleh

sewenang-wenangnya memungut

pajak tersebut. Ada beberapa syarat

pemungutan pajak di Indonesia

(Widyaningsih, 2011: 17), antara

lain:

1. Pemungutan pajak harus adil.

Seperti halnya produk hukum,

pajak juga mempunyai tujuan

untuk menciptakan keadilan

dalam hal pemungutan pajak.

Adil dalam perundang-undangan

maupun adil dalam

pelaksanaannya. Contohnya,

dengan mengatur hak dan

kewajiban para wajib pajak,

pajak diberlakukan bagi setiap

warga negara yang telah

memenuhi syarat sebagai wajib

pajak, dan sanksi atas

pelanggaran pajak diberlakukan

secara umum sesuai dengan

berat ringannya pelanggaran.

2. Pengaturan pajak harus

berdasarkan UU. Sesuai dengan

Pasal 23 UUD 1945 yang

berbunyi: “Pajak dan pungutan

yang bersifat untuk keperluan

negara diatur dengan Undang-

Undang”, ada beberapa hal yang

perlu diperhatikan dalam

penyusunan UU tentang pajak,

seperti pemungutan pajak yang

dilakukan oelh negara yang

berdasarkan UU tersebut harus

dijamin kelancarannya, jaminan

hukum bagi para wajib pajak

untuk diperlakukan secara

umum, dan jaminan hukum akan

terjaga kerahasiaannya bagi para

wajib pajak.

3. Pemungutan pajak tidak

mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus

diusahakan sedemikian rupa

agar tidak mengganggu kondisi

perekonomian, baik kegiatan

produksi, perdagangan, maupun

jasa. Pemungutan pajak jangan

sampai merugikan kepentingan

masyarakat dan menghambat

lajunya usaha masyarakat

pemasok paja, terutama

masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya-biaya yang dikeluarkan

dalam rangka pemungutan pajak

harus diperhitungkan. Jangan

sampai pajak yang diterima lebih

rendah daripada biaya

pengurusan pajak tersebut. Oleh

karena itu, sistem pemungutan

pajak harus sederhana dan

mudah dilaksanakan. Dengan

demikian, wajib pajak tidak akan

mengalami kesulitan dalam

pembayaran pajak baik dari segi

perhitungan maupun dari segi

waktu.

21

5. Sistem pemungutan pajak harus

sederhana. Bagaimana sistem

pemungutan pajak akan sangat

menentukan keberhasilan dalam

pengutan pajak tersebut. Sistem

yang sederhana akan

memudahkan wajib pajak dalam

menghitung beban pajak yang

harus mereka bayar sehingga

akan memberikan dampak yang

positif bagi wajib pajak untuk

meningkatkan kesadaran dalam

pembayaran pajak. Salah satu

perwujudan atas syarat ini yang

dilakukan pemerintah Indonesia

adalah tarif bea materai

disederhanakan dari 167 macam

menjadi 2 macam tarif saja, tarif

PPN yang beragam

disederhanakan menjadi hanya

satu tarif yaitu 10%, atau pajak

perseroan untuk badan dan pajak

pendapatan untuk perseorangan

disederhanakan menjadi pajak

penghasilan (PPh) yang berlaku

bagi badan maupun

perseorangan (pribadi).

Ilyas (2003: 30) menyebutkan

bahwa sistem pemungutan pajak

yang diberlakukan di Indonesia dapat

dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem

pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah untuk

menentukan besarnya pajak yang

terutang. Sistem ini diberlakukan di

Indonesia sampai dengan Tahun

1967. Adapun ciri-ciri official

assessment system adalah 1)

wewenang untuk menentukan

besarnya pajak terutang berada pada

pemerintah, 2) wajib pajak bersifat

pasif, 3) utang pajak timbul setelah

dikeluarkan surat ketetapan pajak

oleh pemerintah.

b. Withholding System

Sistem ini merupakan sistem

pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pihak ketiga untuk

memotong atau memungut besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem ini diberlakukan di Indonesia

pada Tahun 1968 sampai dengan

1983, dimana saat itu sistem

pemungutannya sudah tidak

keseluruhan menggunakan

withholding system tapi telah

mengadaptasi semi Self Assessmet

System. Dalam artian bahwa sistem

pemungutan pajak di masa itu sudah

mulai mengadaptasi Self Assessment

System walaupun belum keseluruhan.

c. Self Assessment System

Self Assessment System

adalah sistem pemungutan pajak

yang memberikan kepercayaan dan

tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri pajak

terutangnya. Sistem ini mulai

diberlakukan secara keseluruhan

sejak Tahun 1983 sampai sekarang.

Sistem ini memberikan peluang

kepada wajib pajak untuk jujur dan

bertanggung jawab akan kewajiban

pajaknya. Petugas perpajakan, dalam

hal ini Direktorat Jenderal Pajak,

hanya berfungsi sebagai pembina dan

pengawas pelaksanaan kewajiban

perpajakan wajib pajak.

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Tanjungpinang merupakan

22

bagian dari sistem Pengelolaan

Keuangan Negara, dari tahun ke

tahun telah menunjukkan

peningkatan. Hal ini dapat dilihat

pada siklus pengesahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah dan

Penetapan Perhitungan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota

Tanjungpinang telah diusahakan

tepat waktu. Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah sebagai salah satu

sisi dari Keuangan Daerah Kota

Tanjungpinang pada hakekatnya

adalah merupakan : penjabaran

kebijakan Pemerintah Daerah yang

menjadi landasan Kerja Tahunan

Daerah, indikator kemampuan daerah

dan sekaligus merupakan sarana

yang aktif dan dinamis untuk

mendorong kehidupan berekonomi

dan kesejahteraan masyarakat di

daerah, dan pemberian saham bagi

pertumbuhan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kebijakan dibidang keuangan

daerah bertujuan untuk peningkatan

peranan potensi Daerah Kota

Tanjungpinang menjadi kekuatan inti

dalam proses Pembangunan Daerah.

Terlaksananya efisiensi pembiayaan

dalam penyelenggaraan Otonomi

Daerah serta mantapnya Manajemen

Keuangan Daerah dalam arti

meningkatkan potensi Daerah Kota

Tanjungpinang menjadi potensi riil

dalam proses Pembangunan daerah,

diharapkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) semakin berkembang dan

hubungan yang serasi antara

Keuangan Pusat dan Daerah tetapi

senantiasa terjamin.

IMPLEMENTASI PERATURAN

DAERAH KOTA

TANJUNGPINANG NOMOR 2

TAHUN 2011 TENTANG PAJAK

(STUDI PADA PEMUNGUTAN

PAJAK HIBURAN DI KOTA

TANJUNGPINANG)

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses

penyampaian informasi dari

komunikator kepada komunikan.

Sementara itu, komunikasi kebijakan

berarti merupakan proses

penyampaian informasi kebijakan

dari pembuat kebijakan kepada

pelaksana kebijakan. Hal ini dapat

dilihat dari indikator :

a. Transformasi informasi

Setelah dilakukan observasi

dapat ditarik kesimpulan bahwa

untuk sosialisasi yang dilakukan

kepada masyarakat maupun kepada

pegawai maka ditemukan bahwa

sosialisasi sudah menyeluruh.

Sebelum dapat

mengimplementasikan suatu

kebijakan implementor harus

menyadari bahwa suatu keputusan

telah dikeluarkan, seringkali terjadi

kesalahpahaman terhadap keputusan

yang telah dikeluarkan agar tidak

terjadi kesalahpahaman harus

dilakukan sosialisasi baik kepada

masyarakat terlebih lagi kepada

pegawai selaku implementor serta

sosialisasi yang diberikan kepada

masyarakat dan pihak swasta.

Namun jika dilihat belum semua

masyarakat mengetahui apa manfaat

pajak. Mestinya pemerintah mampu

menjelaskan arti penting pajak

dalam kaitannya dengan interaksi

masyarakat dalam berbisnis dan

mendapatkan pelayanan pada

institusi pemerintah seperti rumah

sakit, kantor pajak, imigrasi,

23

penerbangan, dan institusi lainnya

termasuk institusi swasta yang

berhubungan dengan funsgi pajak,

bukan hanya menginformasikan

tentang prosedur saja.

b. Kejelasan informasi

berkaitan dengan

pelaksanaan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah

Berdasarkan hasil wawancara

diketahui bahwa dalam peraturannya,

tujuan dan prosedur sebenarnya

sudah jelas tertuang dalam peraturan

pajak daerah. Standard dan tujuan

kebijakan harus dikomunikasikan

dengan jelas agar tidak menimbulkan

distorsi implementasi. Jika standart

dan tujuan tidak diketahui dengan

jelas oleh pihak-pihak yang terlibat

dalam implementasi kebijakan, dapat

menimbulkan salah pengertian yang

dapat menghambat implementasi

kebijakan kepada para pelakana,

target group dan pihak lain yang

berpentingan baik secara langsung

maupun tidak langsung terhadap

kebijakan dapat diterima dengan

jelas, sehingga diantara mereka

mengetahui apa yang menjadi

maksud, tujuan dan sasaran serta

substansi dari kebijakan tersebut.

Jika mereka tidak jelas, maka mereka

tidak akan tahu apa yang seharusnya

dipersiapkan dan dilaksanakan agar

apa yang menjadi tujuan kebijakan

dapat dicapai secara efektif dan

efisien.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki

peranan penting dalam implementasi

kebijakan. Sumber daya di sini

berkaitan dengan segala sumber yang

dapat digunakan untuk mendukung

keberhasilan implementasi

kebijakan. Sumber daya ini

mencakup sumber daya manusia,

anggaran, fasilitas, informasi dan

kewenangan yang dijelaskan. Hal ini

dapat dilihat dari indikator :

a. Sumber daya manusia yang

memahami tentang

Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah

Berdasarkan hasil wawancara

dengan informan maka dapat

dianalisa bahwa pegawai yang ada

saat ini sudah cukup memahami apa

yang menjadi tugasnya dalam

pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah namun yang perlu di

pertimbangkan adalah penambahan

pegawai agar lebih efisien dari segi

waktu. Sumber daya merupakan

variable yang sangat penting dalam

implementasi kebijakan. Meskipun

kebijakan sudah dikomunikasikan

dengan jelas kepada aparat

pelaksana, tetapi jika tidak didukung

oleh tersedianya sumber daya secara

memadai untuk pelaksanaan

kebijakan,maka efektivitas kebijakan

akan sulit dicapai. Sumber daya

dalam hal ini meliputi: dana, sumber

daya manusia (staf) dan fasilitas

lainnya. Oleh karena itu agar sumber

daya yang ada dapat menunjang

keberhasilan implentasi kebijakan,

maka sumberdaya harus dipersiapkan

sedini mungkin sehingga pada saat

dibutuhkan sudah tersedia sesuai

kebutuhan.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan

karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen,

kejujuran, sifat demokratis.

Kecenderungan perilaku atau

24

karakteristik dari pelaksana

kebijakan berperan penting untuk

mewujudkan implementasi kebijakan

yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Hal ini dapat dilihat dari

indikator :

a. Dukungan implemetor dalam

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah

Pelaksanaan kebijakan

pemerintah merupakan salah satu

upaya yang dilakukan oleh

pemerintah untuk menuju

pemerintahan yang lebih baik.

Kebijakan perlindungan dan

pengelolaan hidup ini juga

merupakan salah satu upaya

pemerintah untuk memperbaiki serta

melesatarikan lingkungan yang ada

di daerah-daerah di seluruh indonesia

agar menjadi lebih baik dan tertata

dengan baik. Untuk menjalankan

kebijakan tersebut para pelaku

kebijakan haruslah memberikan

dukungan sepenuhnya dengan

menjalankan serta mengatasi segala

masalah yang timbul, dalam hal ini

kebijakan tentang pajak daerah yang

mana memerlukan dukungan dari

para pegawai dalam menjalankan

kebijakan ini. Hal ini tentu saja akan

memberikan dampak yang baik

terhadap kebijakan jika para

pelaksana kebijakan memberikan

dukungan terhadap kebijakan ini.

Dari pendapat yang diberikan

informan dan pegawai diatas dapat

diketahui bahwa implementor dalam

memberikan dukungannya terhadap

kebijakan telah menjalankan

kebijakan serta menampung segala

masalah yang berkaitan dengan pajak

daerah.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah

satu badan yang paling sering bahkan

secara keseluruhan menjadi

pelaksana kebijakan. Kerja sama

yang baik dalam birokrasi dan

struktur yang kondusif akan

membuat pelaksanaan kebijakan

efektif. Struktur organisasi memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Aspek

struktur organisasi ini melingkupi

dua hal yaitu mekanisme dan struktur

birokrasi itu sendiri. Aspek pertama

adalah mekanisme, dalam

implementasi kebijakan biasanya

sudah dibuat standart operation

procedur (SOP). Hal ini dapat dilihat

dari indkator :

a. Adanya standar operasional

prosedur dalam Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah

Dari jawaban informan

dapat diambil kesimpulan bahwa

telah adanya standar operasional

dalam melaksanakan peraturan

daerah tentang pajak daerah, tetapi

masalah yang terkadang timbul

membuat para pegawai tidak dapat

bekerja sesuai dengan prosedur yang

ada. Kekurangan pegawai juga

menjadi hal utama yang membuat

pegawai belum dapat bekerja sesuai

dengan standar operasional yang

telah ada. Standar Operasional

Prosedur adalah pedoman atau acuan

untuk melaksanakan tugas pekerjaan

sesuai dengan fungsi dan alat

penilaian kinerja instansi pemerintah

berdasarkan indikator indikator

teknis, administratif dan prosedural

sesuai dengan tata kerja, prosedur

kerja dan sistem kerja pada unit kerja

yang bersangkutan. Tujuan SOP

adalah menciptakan komitmen

mengenai apa yang dikerjakan oleh

satuan unit kerja instansi

pemerintahan untuk mewujudkan

25

good governance. Standar

operasional prosedur tidak saja

bersifat internal tetapi juga eksternal,

karena SOP selain digunakan untuk

mengukur kinerja organisasi publik

yang berkaitan dengan ketepatan

program dan waktu, juga digunakan

untuk menilai kinerja organisasi

publik di mata masyarakat.

Standard operational

procedure (SOP) merupakan

perkembangan dari tuntutan internal

akan kepastian waktu, sumber daya

serta kebutuhan penyeragaman

dalam organisasi kerja yang

kompleks dan luas”. (Winarno,

2005:150). Ukuran dasar SOP atau

prosedur kerja ini biasa digunakan

untuk menanggulangi keadaan-

keadaan umum diberbagai sektor

publik dan swasta. Dengan

menggunakan SOP, para pelaksana

dapat mengoptimalkan waktu yang

tersedia dan dapat berfungsi untuk

menyeragamkan tindakan-tindakan

pejabat dalam organisasi yang

kompleks dan tersebar luas, sehingga

dapat menimbulkan fleksibilitas yang

besar dan kesamaan yang besar

dalam penerapan peraturan.

Implementasi kebijakan

memerlukan suatu organisasi

pelaksana yang dapat menjalankan

dan mengontrol pelaksana kebijakan

tersebut. Para pelaksana kebijakan

mungkin tahu apa yang harus

dikerjakan dan memiliki keinginan

dan sumber daya yang cukup untuk

melaksanakannya, namun aparatur

masih dirintangi oleh struktur

birokrasi, yang mungkin

menghalangi implementasi

kebijakan. Struktur birokrasi sering

merintangi berbagai perubahan

dalam kebijakan, memboroskan

sumber daya, memunculkan

tindakan-tindakan yang tidak

dikehendaki, merintangi koordinasi

dan sebagainya. Struktur birokrasi

merupakan faktor keempat yang

harus dipenuhi agar pelaksanaan

suatu kebijakan berjalan dengan

lancar, dua karakter yang menonjol

dari struktur birokrasi ini adalah

prosedur pelaksanaan yang baku dan

fragmentasi/pembagian wewenang.

Standard Operating Prosedures

(SOP) menunjukan adanya

pengaturan jabatan dan wewenang

(hierarki authority) bagi setiap

aparatur sumber daya demi

kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi masing-masing bagian yang

diatur berdasarkan garis koordinasi

dan alur instruksi organisasi sebagai

landasan formal maupun landasan

operasional. Pembatasan

kewenangan ini dimaksudkan untuk

mendorong munculnya tanggung

jawab personil dan kolektif secara

organisasi, dan sebagai upaya

antisipasi terjadinya penumpukan

wewenang dan tanggung jawab pada

suatu posisi atau bidang tertentu. Hal

ini memungkinkan terciptanya iklim

kerja yang kondusif, kerjasama yang

sehat dan pelayanan publik yang

optimal sesuai dengan tujuan

implementasi pajak daerah di Kota

Tanjungpinang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian

pada bab sebelumnya maka dalam

penelitian ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa Implementasi

Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Pajak belum berjalan

dengan baik. Hal ini dapat dilihat

dari dimensi sebagai berikut:

26

1. Dalam dimensi komunikasi

diketahui bahwa sosialisasi

sudah sering dilakukan baik

untuk pegawai maupun untuk

masyarakat. Berdasarkan

temuan lapangan sosialisasi

dilakukan melalui iklan,

brosur, dan pamflet kemudian

sosialisasi secara langsung

dengan memberikan

penyuluhan kepada pihak

swasta, dan datang secara

langsung ke tempat-tempat

hiburan untuk

menginformasikan pajak

yang harus dibayarkan.

Namun masyarakat belum

benar-benar memahami

tentang tujuan serta manfaat

pajak tersebut walaupun

secara keseluruhan isi dan

tujuan dari pelaksanaan

kebijakan sudah jelas.

Keberhasilan suatu

implementasi kebijakan,

membutuhkan adanya

pemahaman standart dan

tujuan kebijakan dari masing-

masing individu yang

bertanggung jawab

melaksanakannya.

2. Dalam dimensi sumber daya

diketahui bahwa sumberdaya

manusia yang tidak memadai,

hal ini dapat dilihat bahwa

pegawai yang bertugas

khusus menangani pajak

hiburan masih kurang

jumlahnya sehingga saat

dalam pelaksanaan di

lapangan berakibat tidak

dapat dilaksanakannya

program secara sempurna

karena mereka tidak bisa

melakukan pelayanan dengan

baik.

3. Dalam dimensi disposisi

diketahui bahwa dukungan

dari pegawai sudah baik.

Pegawai dalam menjalankan

kebijakan pajak daerah

tersebut sebelum

menjalankan perintah harus

memahami isi dari kebijakan

tersebut. Untuk menjalankan

kebijakan tersebut para

pelaku kebijakan haruslah

memberikan dukungan

sepenuhnya dengan

menjalankan serta mengatasi

segala masalah yang timbul.

4. Dalam dimensi Struktur

birokrasi diketahui bahwa

standar operasional sudah

ada, dan sudah dilakukan.

Tetapi dalam waktu-waktu

tertentu hal ini tidak bisa

dilakukan tepat dengan

standar operasional yang ada.

Walaupun telah adanya

standar operasional yang

mengatur tentang kebijakan

tersebut, tetapi masalah yang

terkadang timbul membuat

para pegawai tidak dapat

bekerja sesuai dengan

prosedur yang ada.

Kekurangan pegawai juga

menjadi hal utama yang

membuat pegawai belum

27

dapat bekerja sesuai dengan

standar operasional yang

telah ada.

Saran

Adapun saran yang dapat

disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Adanya penambahan dan

pembagian yang merata

kepada pegawai dalam

menjalankan kebijakan ini,

agar masyarakat dapat

dilayani dengan baik

2. Sebaiknya adanya insentif

bagi pegawai yang

melaksanakan kebijakan

3. Seharusnya ada standar

operasional prosedur yang

jelas dalam kebijakan ini,

agar dalam menjalankan

dapat sesuai dengan aturan

yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan

Publik. Jakarta : Yayasan

Pancur Siwah.

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar

Kebijakan Publik. Bandung :

CV Alfabetha

Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur

Penelitian suatu pendekatan

praktek. Jakarta: Rineka

Cipta.

Basuki. 2007. Pengelolaan

Keuangan Daerah.Jogjakarta:

Penerbit Kreasi Wacana

Jogjakarta.

Dunn, W William. 2000. Analisa

kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Erlina. 2008. Akuntansi Sektor

Publik: Akuntansi Untuk

Satuan Kerja Perangkat

Daerah. USU Press Medan.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan.

Yogyakarta : Andi

Moleong, Lexy. 2012. Metodologi

Penelitian Kualitatif Edisi

Revisi. Bandung : PT.

Remaja Rosdakarya

Ndraha, Taliziduhu. 2003.

Kybernologi Ilmu

Pemerintahan Baru, Jilid I.

Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan

Publik Formulasi

Implementasi dan Evaluasi.

Jakarta : PT.Elex Media

Komputindo

Rasyid, Ryaas. 2000. Makna

Pemerintahan. Jakarta : PT.

Mutiara Sumber Widya.

Resmi. 2009. Perpajakan: Teori dan

Kasus. Jakarta : Salemba

Empat.

Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan

Publik, Yogyakarta, Pustaka

Pelajar.

Tjahyono, dan Muhammad Fakhri

Husein. (2000). Perpajakan.

Yogyakarta: Akademi

Perusahaan YKPN.

Widodo, Joko, 2011. Analisis

Kebijakan Publik. Malang:

Bayumedia Publishing

28

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan

Publik, Teori dan Proses.

Jakarta: PT. Buku Kita.

Dokumen :

Undang Republik Indonesia Nomor

28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota

Tanjungpinang Nomor 2

Tahun 2011 Tentang pajak

daerah

Jurnal :

Yulia Priskila Lumentah. 2013.

Analisis Penerapan Sistem

Pemungutan Pajak Hiburan

Di Kota Manado. Jurnal

EMBA 1049 Vol.1 No.3

September 2013, Hal. 1049-

1059

Doni Winata, Abdul Wachid, Alfi

Haris Wanto. Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Hiburan

Secara Online Sebagai Upaya

Meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (Studi di Dinas

Pendapatan Daerah Kota

Malang). Jurnal Administrasi

Publik (JAP), Vol. 3, No. 1,

Hal. 102-106