implementasi “maqashid syari’ah” pada kebijakan

Implementasi “Maqashid Syari’ah”

298 AJIQS Vol. 2 No. 1 Juni 2020

Implementasi “Maqashid Syari’ah” Pada Kebijakan Strukturisasi

Keuangan di Instansi Keuangan Syariah

Adang Sonjaya Pascasarjana UIN SGD Bandung

[email protected]

Irfan Goffary STAI Al-Falah Cicalengka Bandung

[email protected]

Abstract

In general, economic studies are divided into macroeconomics and microeconomics.

Macroeconomics discusses more about policies made by the government in order to regulate

monetary and fiscal matters, while microeconomics discusses more about corporate economic

actors. Company management itself consists of operational management, marketing

management, human resource management and financial management. Financial

management is in charge of how companies seek and manage sources of funds, both own

capital and foreign capital (loans) to meet the company's needs in producing products and

services to be effective and efficient. Islam exists as a value and order in business with the

term Maqashid syari'ah which was first coined by Al-Syatibi. It turns out that these values

can be implemented in company financial policies so that they can improve financial

performance. And it can be concluded that an Islamic company is a company that

implements or tries to apply the values that exist in the Maqashid syari'ah. By implementing

a murabahah financing scheme in Islamic banking, the rate of return is more profitable for

both companies that receive financing and for banks that distribute financing. This is due to

differences in financial structuring patterns between Islamic banking and conventional

banking.

Keyoword: Maqashid Syari'ah, financial structuring, Islamic financial institutions

Abstrak Pada umumnya kajian ekonomi itu terbagi dalam ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro lebih banyak membahas tentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengatur moneter dan fiskal, sedangkan ekonomi mikro lebih banyak membahas tentang pelaku ekonomi perusahaan. Manajemen perusahaan sendiri terdiri dari manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Manajemen keuangan bertugas bagaimana perusahaan



mencari dan mengelola sumber dana baik modal sendiri maupun modal asing (pinjaman) untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa agar efektif dan efisien. Islam hadir sebagai sebuah nilai dan tatanan dalam bisnis dengan istilah maqashid syari’ah yang pertama kali dicetuskan oleh Al-Syatibi. Ternyata nilai-nilai tersebut bisa diimplementasikan dalam kebijakan keuangan perusahaan sehingga bisa meningkatkan kinerja keuangan. Dan bisa disimpulkan bahwa perusahaan Islam itu adalah perusahaan yang menerapkan atau berusaha mengaplikasikan nilai-nilai yang ada pada maqashid syari’ah. Dengan menerapkan skem pembiayaan murabahah di perbankan Islam, maka tingkat pengembalian hasil lebih menguntungkan, baik bagi perusahaan yang menerima pembiayaan maupun pihak bank yang menyalurkan pembiayaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pola strukturisasi keuangan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Kata Kuci: Maqashid Syari’ah, strukturisasi keuangan, instansi keuangan syariah,

Pendahuluan

Definisi ilmu ekonomi yang disampaikan para ilmuwan Barat dengan

ekonom Muslim sangat berbeda. Ini dikarenakan sudut pandang yang berbeda

tentang hakikat manusia. Ekonom Barat seperti Alfred Marshall’s

mendefiniskan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang umat

manusia dalam urusan hidup yang biasa (Sholahudin 2007: 3). Padahal dalam

ekonomi Islam, bukan hanya sekedar mempelajari urusan hidup yang biasa,

akan tetapi ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat

dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Melihat dari definisi ekonomi Islam, ada dua hal penting yang perlu

digarisbawahi, yaitu pertama, kalimat “mempelajari masalah-masalah ekonomi

bagi suatu masyarakat”. Kalimat ini memberikan gambaran bahwa ilmu

ekonomi baik yang konvensional maupun islami sama-sama mempelajari

tentang masalah-masalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya, hanya

ekonomi Islam membedakannya dengan kalimat kedua yaitu, “diilhami oleh

nilai-nilai Islam”. Artinya ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai

ketauhidan dalam Islam.



Hal yang penting juga bahwa ekonomi Islam itu berhubungan dengan

produksi, distribusi dan konsumsi yang di dalamnya jalan hidup Islami

ditegakan sepenuhnya. Sehingga dalam penerapan nilai-nilai Islam ke dalam

aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi sangat diperlukan adanya pilar-pilar

ekonomi Islam (Ushul al-Iqtishodiyah) dan kaidah-kaidah ekonomi Islam (Qowaid

al-Iqtishodiyah).

Bisa dikatakan juga bahwa pilar-pilar ini sebagai asas atau dasar dalam

penerapan sistem ekonomi Islam di masyarakat (Sholahudin 2007: 32). Sehingga

masyarakat mempunyai pijakan dalam menjalankan segala aktivitasnya baik

bidang produksi, konsuksi maupun distribusi. Yang tentu pilar dan kaidah

ekonomi Islam sangat berbeda dengan pilar-pilar ekonomi kapitalis dan sosialis

yang hanya memperhitungkan keinginan mansia tanpa menyertakan Allah Swt.

Istilah Maqashid Syari’ah pertama kali dicetuskan oleh Al-Syatibi yang

memiliki nama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-

Gharnati Al-Syatibi. Beliau lahir di Granada Andalusia (Spanyol) dan wafat di

tempat yang sama pada tahun 1388 M (790 H). Isi dari Maqashid syari’ah

tersebut sangat relevan kalau diterapkan pada bidang ekonomi mikro atau

ekonomi perusahan.

Bidang perusahaan sendiri ada empat bagian, yaitu: operasional,

pemasaran, sumber daya manusia dan keuangan. Khususnya keuangan ada

bidang yang namanya strukturisasi keuangan yang menangani tentang

bagaimana perusahaan mengatur komposisi modal dan kewajiban dalam

pemenuhan kebutuhan dana oleh perusahaan untuk menghasilkan suatu

produk atau jasa agar mendapatkan laba. Dalam makalah ini akan dibahas

bagaimana pinsip-prinsip Maqashid Syari’ah bisa diimplementasikan pada

kebijakan strukturisasi keuangan perusahaan sebagai model alternatif dalam

peningkatan kinerja keuangan.



Pembahasan

A. Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan makalah ini akan diawali dengan sebuah kerangka

pemikiran agar lebih memudahkan dalam penganalisisan dan pendeskripsian

dari permasalahan yang ada. Melihat judul “implementasi “Maqashid syari’ah”

pada kebijakan strukturisasi keuangan di perusahaan Islami sebagai model

alternatif dalam peningkatan kinerja keuangan” mengandung lima variabel

yakni Maqashid syari’ah, kebijakan struktur keuangan, perusahaan islami, model

alternatif, dan kinerja keuangan. Berikut ini skema kerangka pemikirannya.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Skema ini diinspirasi dari jurnal Masudul Alam Choudhury tentang

“islamic critique and alternative to financial engineering issues” yang dikomentari oleh

Zubair Hasan. Pada jurnal tersebut Choudhuri mengatakan bahwa perbankan

Maqosid Syariah

Pengharaman Riba

Larangan Ghoror

Larangan Maisir

Keadilan dan

transaksi yg jujur

Menepati janji

Kerjasama

Pemasaran danharga

wajar

Larangan Dhoror

Kebijakan Strukturisasi Keuangan

Kebijakan Pativa

Modal

Hutang jangka Pendek

Hutang Jangka

Panjang

Kebijakn Aktiva

Modal Kerja

Investasi

Perusahaan Islami

Manajemen Oeperasion

al

Manajemen SDM

Manajemen Keuangan

Manajemen Pemasaran

Model Optimalisasi

Pasiva

Modal Sendiri

Mudharabah

Murabahah

Musyarakah

Peningkatan Kinerja

Keuangan

Rentabilitas

Likuiditas

Solvabilitas

Manajemen Resiko

Keuangan

Rentabilitas

Likuiditas

Solvabilitas



syari’ah bisa memberikan alternatif pembiayaan yang bisa memberikan

keamanan bagi perusahaan yang mengajukan skem pembiayaan baik untuk

modal kerja maupun investasi karena bila sebuah perusahaan mengajukan

skem pembiayaan mudharabah, struktur keuangan (pasiva) bukan berupa hutang

tetapi bisa bentuknya modal dan tidak ada kewajiban bunga seperti perbankan

konvensional. Di samping itu akan memberikan keamanan bagi perusahaan

apabila terjadi kebangkrutan, karena sifatnya bagi hasil dan bagi rugi

(Choudhury & Hasan 2009).

Gambaran Umum tentang Maqashid syari’ah

Istilah Maqashid syari’ah pertama kali dicetuskan oleh Al-Syatibi yang

memiliki nama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-

Gharnati Al-Syatibi. Beliau lahir di Granada Andalusia (Spanyol) dan wafat di

tempat yang sama pada tahun 1388 M (790 H). Kitab karya beliau yang sangat

mashur dalam bidang fiqih dan ushul fiqih adalah kitab al-Muwafaqot fi Ushul al-

Syari’ah dan al-I’tishom (Karim 2010: 378).

Ada dua cara yang bisa digunakan untuk mengetahui makna maqashid

syari’ah. Yang pertama dari sisi unsur bangunannya (ma’na idlafiy), yang kedua

dari sisi kedudukannya yang telah menjadi sebuah disiplin ilmu (ma’na maqashid

syari’ah ‘alaman wa laqaban) (Amalia 2010: 255).

Al-Syatibi menyimpulkan bahwa tujuan dari adanya Maqashid Syari’ah

adalah kemaslahatan manusia yang dapat terealisasikan dengan lima unsur

pokok kehidupan yaitu Ad-Diin (agama), Al-Anfus (jiwa), Al-Aqlu (akal), An-

Nashl (Keturunan), dan Al-Anfal (harta). Menurutnya bahwa tujuan dari

Syari’ah yang mengedepankan kemaslahatan bagi manusia akan tercipta bila

kelima unsur pokok manusia tersebut dapat dikelola dan dipelihara dengan

baik (Ibid., 253-254.).



Pada Kitabnya Al-Muwafaqot, Al-Syatibi membagi tiga tingkatan

Maqashid, yaitu pertama, Dharuriyat (kebutuhan dasar) untuk memelihara

kelima unsur pokok tersebut. Kedua, Hajiyat (kebutuhan sekunder) untuk

menghilangkan kesulitan dan menjadikannya pemeliharaan terhadap kelima

unsur tersebut. Dan ketiga, Tahsiniyat (tersier) agar manusia dapat melakukan

yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur tersebut

(Ibid., 254-255).

Atas dasar Maqashid Syari’ah yang ditawarkan oleh Al-Syatibi, maka

para ilmuwan ekonomi moderen merumuskan pilar-pilar atau bisa dikatakan

juga dengan asas-asas ekonomi Islam yang digunakan untuk membangun

sistem ekonomi berdiri di atas tiga asas (fundamental) yaitu pertama, bagaimana

harta diperoleh yakni menyangkut hak milik (tamalluk). Kedua, pengelolaan

(tasharruf) hak milik. Ketiga, distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Kalau

digambarkan dalam sebuah skema, bisa seperti ini (Sholahudin 2007: 34):

Gambar 2 Skema ekonomi Islam

Maqashid Syari’ah dan Penerapannya Pada Aktivitas Ekonomi di

Masyarakat

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus ditaati atau diikuti

oleh para pelaku ekonomi dalam rangka mengelola hak miliknya. Beukun

menyebutnya sebagai konsep filsafat etika Islam (Beukun 2004: 4), yaitu

kesatuan (tauhid), keseimbangan/kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free

Asas sitem ekonomi Islam

Pemilikan (milkiyyah)Hak milik merangkap

antara hak milik umum dan khusus

Pengelolaan dan pemanfaatan hak milik

Kebebasan berekonomi yang terbatas (terikat

aturan)

DistribusiBersifat solidaritas

sosial



will), serta tanggung jawab (responsibility) dan kebajikan yang bersama-sama

membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi. Meskipun masing-masing

aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu

konsensus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna

komulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi (Naqvi 2003: 37).

Distribusi Berkeadilan Sosial (Bersifat Solidaritas Sosial)

Setelah membahas konsep hak milik dan pengelolaannya, maka

sekarang akan membahas tentang bagaimana pilar ekonomi Islam dalam

bidang distribusi. Menurut Umer Chapra bahwa salah satu masalah yang terjadi

di masyarakat adalah bagaimana pendisitribusian hak milik dan hasil

pengelolaan hak milik tersebut. Terjadinya ketimpangan dan jurang antara yang

kaya dan yang miskin adalah karena tidak adanya keadilan dalam sistem

distribusi ekonomi. Maka islam lahir untuk menjadi solusi dalam ketimpangan

eknomi ini dnegan mengususng semangat berkeadilan sosial (Chapra 2000:

1-5).

Islam mewajibkan kepada para pelaku ekonomi untuk menjaga

keseimbangan dan pemerataan pendapatan atau dengan kata lain distribusi

yang berkeadialn sosial, sebagaimana Firman Allah Swt berikut ini: (Sholahudin

2007: 201)

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah,

untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(QS.

Al-Hasyr: 7)

Berikut ini adalah pon-poin penting pendapat Mannan tentang konsep

ekonomi Islam dalam bidang distribusi, yaitu: (Haneef 2010: 26-27)



1. Distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak

seragam, sehingga upah pun wajar bila berbeda satu sama lain disesuaikan

dengan tugas, tanggungjawab dan kinerjanya, yang penting ada unsur

keadilan.

2. Masalah pada perekonomian Islam bukan terletak pada harga yang

ditawarkan oleh pasar, melainkan pada ketidakmerataan distribusi

pendapatan. Sekaligus kritik terhadap ekonom neoklasik yang gagal dalam

menyikapi isu-isu berhubungan dengan kepemilikan sumber daya.

3. Tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang, akan tetapi tanah juga boleh

dikuasai oleh non penggarap, sehingga bisa menyewa atau bagi hasil.

4. Pola penyewaan tanah oleh kaum kapitalis adalah ancaman pada etika

bisnis Islam, walaupun kenyataannya hal itu selalu jadi bahan olok-olokan

di negara Muslim.

5. Ekonomi Islam tidak menghawatirkan tentang adanya ketimpangan

pendapatan antara pemilik modal dan penggarap atau buruh, karena

ekonomi Islam sangat menekankan adanya “Islamic man”. Dimana dengan

demikian sekaya apapun orang, tapi kalau sudah punya norma/akhlak

Islami dia akan mendistribusikannya dengan pintu zakat dan shodaqoh.

Kebijakan Strukturisasi Keuangan

Rruang lingkup keuangan di atas, maka bisa dimaknai bahwa

strukturisasi itu adalah proses pengambilan keputusan yang diambil oleh

manajemen dalam rangka stabilisasi keuangan perusahaan sehingga setiap

potensi asset atau harta perusahaan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin

dan mendatangkan kemanfaatan berupa laba bersih bagi pemilik perusahaan

(share holder).

Perusahaan pada umumnya atau teori manajemen keuangan

konvensional dalam penerapan stukturisasi keuangannya tidak memperhatikan

“Maqashid syari’ah” seperti pada perusahaan yang berbasis Islam. Kalau



digambarkan dalam sebuah skema tentang kebijakan strukturisasi keuangan

pada perusahaan konvensional bisa dilihat sebagai berikut.

Tabel 1 Ilustrasi Neraca Perusahaan

Gambar tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan strukturisasi

keuangan perusahaan sebenarnya bisa dari sisi Pasiva dan Aktiva. Sisi Pasiva

artinya bagaimana manajemen perusahaan mengatur agara komposisi/ struktur

modal dan kewajiban bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dalam

memproduksi produk atau jasa agar memberikan keuntungan yang maksimal.

Sisi Aktiva artinya bagaimana manajemen perusahaan mengatur agar dana yang

bersumber dari sisi pasiva bisa teralokasikan pada sisi Aktiva baik untuk modal

kerja maupun investasi.

Kebijakan Akuntansi dan Keuangan Berbasis Maqashid syari’ah

Setelah dibahas bagaimana gambaran tentang “Maqashid syari’ah” dan

pengertian dasar tentang strukturisasi keuangan perusahaan, maka dapat dibuat

pemodelan stukturisasi keuangan berbasis Maqashid syari’ah. Dalam penentuan

AKTIVA

•Kas

•Bank

•Piutang

•Persediaan

•Perlengkapan

•Peralatan

•Kendaraan

•Gedung

•Pabrik

•Investasi

PASIVA

•Modal

•Kewajiban (Hutang)Jangka pendek

•Kewajiban (Hutang) Jangka Panjang

•Laba Bersih yang Ditahan



‘Maqashid syari’ah” ini dipilih pendapat dari Muhammad Ayub karena dinilai

lebih aktual dan bisa diaplikasikan pada perusahan moderen saat ini dan

mewakili seluruh pendapat dari para tokoh atau ulama baik klasik maupun

kontemporer. Kita lihat skema berikut ini.

Tabel 2 Pemodelan kebijakan keuangan dengan basisi Maqashid syari’ah

Prinsip-prinsip “Maqashid syari’ah”

Stuktur Keuangan Perusahaan Islami

Implementasi kebijakan Keuangan

Pengharaman Riba

Pasiva: Modal, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang.

Aktiva: Kas, Bank, Piutang, Persediaan, Investasi.

Penanaman modal berupa saham bisa memakai akad Musyarokah.

Pinjaman jangka pendek dan panjang bisa memakai akad Mudhorobah, murobahah, ijaroh.

Kas/Bank: Menyimpan Uang di Bank Syari’ah

Piutang tidak menerapkan sistem jahiliyah, tapi bisa menerapkan akad syari’ah.

Persediaan: sistem FIFO, tidak ada unsur menimbunan

Investasi: Lebih baik berinvestasi dengan prinsip bagi hasil (mudhorobah) atau jual beli (murobahah)

Larangan Ghoror

Pasiva: Modal, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang..


Laba Rugi: Strategi penjualan

Penggunaan modal saham digunakan untuk bidang yang jelas bisnis dan akadnya.

Meminimalkan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam proyek pinjaman

Aktiva: Menrapkan sistem akuntasi standara dan akuntabilitas.

Lap laba rugi: Tidak menjual produk yang tidak jelas kualitasnya



Larangan Maisir Pasiva: Modal, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang.


Modal: Larangan mendapatkan dana pihak ketiga dari perusahaan judi baik langsung maupun tidak langsung.

Kas/bank: Tidak menyimpan dana baik kas maupun bank pada bank yang konvensiobnal dan terafiliasi dengan perusahaan judi.

Keadilan dan Transaksi jujur


Laba Rugi

Modal: Kebijakan pembagian Deviden sesuai peratruan yang ada dan kesepakatan.

Pinjaman: Bila bersistem bagi hasil (Mudhorobah) maka dituntut untuk trasnfaran dan tidak curang.

Laba rugi: Penentuan kebiajakan bonus untuk karyawan harus adil dan porposional.

Memenuhi perjanjian


Modal: pelaporan perubahan penggunaan modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pinjaman: Berusaha semaksimalmungkin untuk memenuhi perjanjian.

Kerjasamas saling menguntungkan

Pasiva: Modal, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang..



Pasiva: kerjamas baik modal dan pinjaman harus berazas saling menguntungkan dengan sistem pembagian keuntungan sebesar pembagian pengorbanan dan resiko.

Aktiva: Investasi bisa dilakukan di pasar uang, pasar modal, pasar real yang saling menguntungkan.

Pemasaran dan Strategi harga yang wajar


Penentuan harga jual tidak ada unsur meangambil untung besar dengan pengorbanan seminimal mungkin.

Harga sesuai dengan harga pasar.

Memsukan komponen zakat dan



sedekah pada komponen biaya.

Kebebasan dari Dhoror (rusak)

Aktiva: Persediaan, Investasi.


Persediaan: menghindari kerusakan dan penipuan Investasi: jangan menginvestasikan pada bidang atau indutri yang merusak lingkungan Penjualan: Tidak ada unsur menutupi

Pengaruh Model Strukturisasi Keuangan berbasis Maqashid Syari’ah

Terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan

Pemodelan strukturisasi keuangan pada perusahan Islami dengan

berbasis Maqashid syari’ah akan lebih bermanfaat kalau bisa mempengaruhi

kinerja keuangan perusahaan tersebut. Berikut ini gambar yang menjelaskan

tentang bagaimana model tersebut mempengaruhi kinerja keuangan

perusahaan.

Gambar 3 Pengaruh Model strukturisasi Keuangan berbasis Maqashid syari’ah terhadap Peningkatan Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan pada umumnya diukur dengan tiga

komponen yaitu rentabilitas, likuditas, dan solvabilitas. Rentabilitas adalah

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal tertentu yang

dimiliki perusahaan. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan dirasiokan pada aktiva lancar.

Model strukturisasi

Keuangan berbasis Maqosid Syariah

Kinerja Keuangan

Rentabilitas

Likuiditas

Solvabilitas



Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka

pendeknya dengan dirasiokan pada aktiva lancar dan aktiva tetap.

Berikut ini salahsatu contoh bagaimana perusahaan yang menerapkan

Maqashid syari’ah bisa memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, sebagai

bukti bahwa dengan menerapkan model strukturisasi keuangan berbasis

Maqashid syari’ah bisa meningkatkan kinerja keuangannya.

Tabel 3 Kinerja Keuangan PT. Bank syari’ah Mandiri

(dalam Triliyun)

Tahun Asset Pembiayan DPK Laba

2009 22,04 16,6 19,34 290,94

2010 32,48 23,97 29,00 418,52

2011 48,67 36,73 42,62 551,07

2012 54,23 44,73 47,41 805,69

Sumber: Laporan tahunan PT. Bank syari’ah Mandiri diolah

Melihat dari tabel di atas maka jelas bahwa salah satu perusahaan yang

berbasis syari’ah bisa memberikan kinerja keuangan yang sangat baik setiap

tahunnya bisa meningkat.

Analisis Perbandingan Struktur Keuangan (Financial Structure) antara

Bank Konvensional dan Bank Islam (Syari’ah)

Ada prinsip yang berbeda dalam struktur keuangan antara sistem

perbankan konvensiaonal dan perbankan islam terutama dalam komposisi sisi

pasiva yakni modal dan hutang. Hal ini dikarenakan adanya prinsip dasar yang

berbeda yaitu perbankan konvensional memakai basis bunga sedangkan

perbankan islam memakai sistem pola margin/bagi hasil/ ujroh. Untuk

membandingkan kedua sistem perbankan ini perlu adanya kajian analisis

tentang bagaimana pola pembiayaan antara kedua sistem perbankan tersebut



dengan nasabahnya baik bank, maupun perusahaan sektor real. Analisis

perbandingan struktur keungan perbankan konvensional dan perbankan islam

pernah dianalisis bahkan dimodelkan ke dalam sebuah formula/persamaan

matematika oleh Choudhury & Hussain (2005) dengan hasil sebagai berikut.

Table 4 Perbandingan Struktur Keuangan (Neraca) antara Bank Islam dan

Bank Konvensional

Balance Sheet for Islamic

Bank

Balance Sheet for Coventional

Bank

B1 B2 B1 B2

Initial

deposit

ID 1.00 0 $1.00 $0

New

deposit

0 1X g2 0.90Xg2

Reserve

Ratio (r’)

0 0 10 per cent 0

Retention 1 X g2 1Xg2Xg3 0.90Xg1 0.90Xg2Xg3

Loan Investment

(1Xg2)

1Xg22 Investmen(0.90Xg2) 0.90Xg22

Choudhury (2005) pada analisanya memakai contoh skem pembiayaan

murabahah dengan contoh dua pihak antar bank yaitu bank islam 1 (B1) dan

bank islam 2 (B2). Dengan contoh seperti ini sebenarnya bisa juga

diaplikasikan ke dalam perusahaan sektor real yang mengajukan langsung

pembiayaan sebuah proyek.

Melihat dari tabel tersebut maka kita bisa membandingkan bagaimana

keunggulan struktur keuangan dengan sistem syari’ah dan sistem konvensional

khususnya dengan skem pembiayaan murabahah (bagi hasil) dengan ulasan

sebagai berikut.



1) Deposit awal (initial deposit) dengan sistem perbankan islam dari Bank 1

(B1) sebesar ID 1.00 ( satu islamic dinar) sedangkan di bank 2 (B2) tidak

ada deposit awal karena sistem murabahah itu bukan memasukan dana ke

perusahaan B2 melainkan ke sebuah proyek yang diajukan oleh B2.

Sehingga B2 tidak memiliki kewajiban bunga seperti yang dijalankan dalam

konsep perbankan konvensional. Hal ini bisa dilihat di tabel bahwa

perbankan konvensional dengan deposit awal (initial deposit) untuk B1

sebesar $1.00 (1 dollar) dan tentunya alur arus uang ini akan masuk ke

neraca sebagai pinjaman (Hutang) sehingga B2 memiliki kewajiban

mengembalikan hutang tersebut beserta bunganya tanpa melihat dari

keberhasilan proyek bisnisnya.

2) B2 pada sistem perbankan islam menerima deposti baru (new deposite)

sebesar ID1.00 sama dengan besarnya deposi awal di B1, hal ini sebagai

bukti bahwa perbankan islam tidak menerapkan sistem potong setoran

awal dan administrasi dari dana yang diterima oleh B2 dari B1. Berbeda

dengan sistem perbankan konvensional dimana B1 menyerahkan dana

sebsar $1.00 diterima oleh B2 sebesar $0.90 karena diawal sudah dikurangi

oleh provisi atau administrasi bahkan ada yang mengambil setoran awal

walaupun bahasanya sebagai cadangan. Hal ini terjadi karena pola

pinjaman dengan bunga hanya mencari aman tanpa melihat

perkembangan dari proyek yang dibiayainya.

3) Pada perbankan islam tidak mengenal adanya bunga (retention) seperti di

perbankan konvensioanl sehingga dikala B1 mengadakan pembiayaan

kepada B2 dengan sistem murabahah maka tidak ada pendapatan tetap

seperti bunga namun didapatkan hasilanya dari hasil proyek yang dibiayai,

sedangkan dalam perbankan konvensional diawal B1 sudah

memproyeksikan pendapatan sebagai pendapatan perusahaan. Inilah letak

perbedaan tanggungjawab dari perbankan islam dan perbankan

konvensional, dimana karena perbankan konvensional sudah menetapkan



pendapatan bunga di awal biasanya kurang merasa memiliki terhadap

proyek tersebut, beda dengan perbankan islam karena konsepnya bagi

hasil maka pihak manajemen bank islam sangat merasa memiliki karena

baik dan buruknya kinerja manajemen tergantung keberhasilan proyek

yang dibiayainya.

4) Kenapa di perbankan konvensional yang diterima oleh B2 hanya 90%

($0.90)? Karena uang yang $0.10 menjadi reserve ratio. Kalau di perbankan

islam 100% diberikan kepada B2 sehingga dengan sebesar itu bisa leluasa

dan bisa memberikan yang terbaik berupa bagi hasil bagi B1.

5) Bila dibandingkan pendapatan antara sistem perbankan konvensional

dengan sistem perbankan islami tentu sepertinya akan merugikan bagi B2,

karena biasanya pola bagi hasil itu bisa memberikan pendapatan lebih

besar bagi perbankan islam tapi sebenarnya sangat menguntungkan B1

dan B2. Bagi B1 tentu pendapatan dari bagi hasil akan lebih besar tapi

tetap ada resiko yang besar, karena kalau B2 rugi maka harus rugi. Bagi B2

dengan memberikan bagi hasil yang lebih besar ke B1 lebih

menguntungkan karena resiko kecil dan apabila terjadi kebangkrutan bisa

bersama-sama B1 untuk menyelesaikan masalahnya atau menambah

pembiayaan lagi tanpa skem pinjaman seperti di perbankan konvensional

maka ketika bicara tentang retention Choudhori (2005) membuat formulasi

dengan B1= 1 X g2 dan B2= 1Xg2Xg3 sedangkan pada perbankan

konvensioanl forumulasinya adalah B1= 0.90Xg2 dan B2=0.90Xg2Xg3.

Dengan formulasi ini Choudhury memberikan gambaran bahwa return

(tingkat pengembalian) bagi B1 dan B2 antara sistem perbankan

konvensional dan perbakan islam berbeda. Perbedaannya terletak pada

rasio pengkali yaitu bagi perbankan konvensioanal sebesar 0.90 sedangkan

di perbankan islam sebesar 1.00.

Dengan lima poin analisis ini, bisa disimpulkan bahwa dengan sistem

perbankan islam, sebuah perusahaan bisa lebih aman dalam pengelolaan



sebuah proyek bisnis sedangkan bagi perbankan islam bisa mendapatkan hasil

yang lebih besar dengan konsekuensi lebih teliti dan bekerja sama yang lebih

baik dengan pihak atau perusahaan yang diberikan pembiayaan.

Penutup

Prinsip dasar dari Maqashid syari’ah adalah bagaimana ekonomi ini bisa

bermanfaat bagi masyarakat. Ternyata prinsip-pinsip tersebut baik yang

disampaikan oleh Al-Syatibi maupun para ekonom muslim kontemporere

seperti Umar Chapra, Muhammad Ayub dan Mannan bisa diterapkan pada

skala ekonomi mikro khususnya pada bidang ekonomi perusahaan bidang

keuangan. Pada makalah ini, ternyata nilai-nilai Maqashid syari’ah bisa

dimplementasikan pada kebijakan strukturisasi keuangan perusahaan, bahkan

bisa mempengaruhi terhadap kinerja keungan perusahaan islam (yang

menerapkan prinsip syari’ah.). Dengan analasis perbandingan antara perbankan

konvensional dan perbankan islam maka jelas sistem murabahah pada

perbankan islam lebih memberikan hasil (rate of return) yang lebih baik

dengan tingkat keamanan lebih baik dengan pola minimalis resiko

kebangkrutan dan pola kerjasama dan control dalam pelaksanaan proyek yang

dibiayai. Hal ini juga disebabkan oleh pola murabahah itu bukan pola dimana

perusahaan pemilik proyek menerima pinjaman uang langsung ke neraca tapi

uang pembiayaan itu masuk ke keuangan proyek bersama, sehingga tidak ada

beban bunga di awal yang dicatat di neraca, sehingga struktur keuangan

perusahaan tersebut sangat sehat karena rasio modal sendiri dengan modal

asing cukup kecil atau bahkan tidak ada.

Dengan temuan dan pembahasan pada makalah ini, maka

direkomendasikan kepada para pelaku bisnis atau pengelola perusahaan untuk

menerapkan prinsip-prinsip Maqashid syari’ah dalam manajemen

perusahaannya khususnya bidang keuangan, karena ternyata bisa meningkatkan



kinerja keuangan dan jangan ragu untuk membuat skem pembiayaan

murobahah (bagi hasil) karena terbukti memberikan kontribusi dan keamanan

resiko lebih baik daripada perbanka konvensional. Dan kepada para peneliti,

makalah ini bisa menjadi stimulus dalam penelitian yang lebih mendalam

khsususnya dalam meriset perusahaan lainnya dengan metodologi penelitian

yang lebih menyeluruh baik sampel mapun pola pembiayaanya seperti

musyarakah, murabahah, maupun model pembiayaan syari’ah lainnya.

Daftar Pustaka

Ayub, Muhammad. Understanding Islamic Finance. Penerj Aditya Wisnu Pribadi, cet 1. Jakarta: PT. Gramedia, 2009.

Beukun, Rafik Issa. Etika Bisnis Islami, alih bahasa Muhammad, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Boone dan Kurtz. Contemporary Business: Pengantar Bisnis Kontemporer., cet. 11. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007.

Chapra, M. Umar. The Future of Economics: an Islamic Perspestive., Penterj. A. Diar Amir. Jakarta: Syari’ah Economics and Banking Institute, 2001.

______. Sistem ekonomi Islam, Penerj. Ikhwan abidi Basrie., cet 1. Jakarta: Gema Insani Press dan tazkia Cendikia, 2000.

Choudhury, Masudul Alam dan Mostaque Hussain. “A Paradigm of Islam money and banking”. Dalam International journal of Social Economics, Vol 32, No.3 . Bingley UK: Emerald insight, 2005.

______dan Zubair Hasan, “Islamic critique and alternative to financial engineering issues”, J.kau: islamic econ. Vol.22 No.2, Jeddah: King Abdul Aziz Univesity, 2009A.D./1430A.H.

El-Hakim, Arman. 2009. Etika Bisnis Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali (Studi Analisis Perilaku Bisnis Syari’ah di Indonesia), http://arman-elhakim.blogspot.com/2009/09/etika-bisnis-dalam-perspektif-pemikiran.html, akses 2014.

Euis Amalia. Sejarah pemikiran Ekonomi Islam., cet. 1. Depok: Gramata Publishing, 2010.

Haneef, Mohammed Aslam. Pemikiran EkonomI Islam Kontemporer., Penterj. Suherman Rosyadi., cet 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010

Hasby as Siddiqy, Pengantar Muamalah, et. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.



Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan teoritis dan Praktis., cet ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Karim, Adiwarman A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. edisi 3. Jakarta: Rajawali press, 2010.

______. Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan., cet. 1. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardiyanto. Hardono, Intisari Manajemen Keuangan.,cet.1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Naqvi, Syed Nawab Haide. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam alih bahasa M. Saiful Anam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Rafik Issa Beukun, Etika Bisnis Islami, Terjemah oleh Muhammad, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 4.

Sholahudin, M. Asas-asas Ekonomi Islam., cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soemarso. S.R. Akuntansi suatu pengantar., cet.4. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah.

implementasi “maqashid syari’ah” pada kebijakan

Documents