implementasi kepesertaan program jaminan …repository.fisip-untirta.ac.id/573/1/(skripsi full)...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BAGI KATEGORI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (PBPU) DI KABUPATEN LEBAK
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh :
AHMAD HUNAEPI
NIM. 6661081075
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2015
MOTTO
“Jangan pernah menyerah, jadikanlah setiap
kegagalan sebagai proses perbaikan diri”
Skripsi ini kupersembahkan teruntuk Kedua orang tuaku tercinta
Dan kakak-kakakku yang telah membantu secara materil dan moril.
Terimakasih Untuk Segala Keikhlasannya...............,,,,
ABSTRAK Ahmad Hunaepi. NIM. 081075. 2015. Skripsi. Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Dr. Dirlanudin, M.Si., Pembimbing II Gandung Ismanto, S.Sos., MM. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja diluar hubungan kerja yang iuran kepesertaannya ditanggung sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Populasi penelitian adalah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah atau Peserta Mandiri di Kabupaten Lebak. Perhitungan sampel menggunakan rumus “Slovin”. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang didasarkan pada indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori George Edward III. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan Acidental sampling. Teknik analisa data menggunakan uji hipotesis t-test satu sampel. Hasil penelitian menunjukan Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak masih rendah atau belum optimal. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh thitung lebih kecil dari pada ttabel (-3,34<1,645) dan didukung oleh hasil yang dicapai sebesar 58,17% dari angka minimal yang dihipotesiskan sebesar 60 %. Oleh karena itu, untuk memperbaiki Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak, BPJS Kesehatan dan Faskes harus meningkatkan sosialisasi, menambah lokasi tempat pendaftaraan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, juga perbaikan terhadap mekanisme pendaftaran Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah.
ABSTRACT
Ahmad Hunaepi. NIM. 081075. 2015. Thesis. Membership Implementation of
the National Health Insurance Scheme (JKN) for Category Workers Not
Receiver Wages in Lebak, the State Administration of Science Program, Faculty
of Social and Political Sciences, University of Sultan Agung Tirtayasa.
Supervisor I Dr. Dirlanudin, M.Si.,. Supervisor II Gandung Ismanto, S. Sos.,
MM.
Participant Category Not Receiver Wage Workers (PBPU) is any person who works or undertaking at own risk or workers outside working relationship borne membership dues. On its implementation turns out there are still many obstacles in running JKN Membership Program for Worker Category Not Receiver Wages (PBPU) in Lebak. The aim of this study is to investigate and analyze the level of implementation of the National Health Insurance Program Participation (JKN) For Category Workers Not Receiver Wages (PBPU) in Lebak. The method used is quantitative descriptive. Participants The study population is the National Health Insurance Recipients Not Wage Workers category or Participant Independent in Lebak. The calculation of the sample using the formula "Slovin". The instrument in this research is a questionnaire based on the indicators of successful implementation policy according to the theory of George Edward III. The sampling technique in this study by using Acidental sampling. Data analysis technique using hypothesis testing one sample t-test. The results showed Membership Level Implementation of the National Health Insurance Scheme (JKN) for Category Not receiver Wage Workers (PBPU) in Lebak is still lower or less successful. Based on the calculation results obtained t is smaller than the ttabel (-3.34 <1.645) and supported by the results achieved by 58.17% of the hypothetical figure of 60%. Therefore, to improve the implementation of the National Health Insurance Program Membership for Category Not Receiver Wage Workers in Lebak, BPJS Health and Faskes (Hospitals, health centers, clinics and physician Individual) should improve socialization, add the location of the place of registration of the National Health Insurance Program Membership , as well as improvements to the registration mechanism of the National Health Insurance Scheme. Keywords: Policy Implementation, National Health Insurance Scheme Membership, Category Not Receiver Wage Workers.
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Alhamdulillah. Puji syukur yang tak terhingga saya panjatkan kepada
Allah SWT karena atas cinta-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak
lupa juga shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya.
Hasil penelitian yang selanjutnya dinamakan skripsi ini diajukan untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Judul
“Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Pekerja
Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak”.
Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada pihak yang telah
memberikan pengajaran, bantuan, serta dorongan dalam upaya menyelesaikan
skripsi ini. Penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa;
2. Bapak Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
ii
3. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Ibu Mia Dwiana, S.Sos., M.Ikom., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos., MM., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan sekaligus
Pembimbing II Skripsi peneliti, terimakasih tak terhingga atas nasihat dan
motivasinya kepada peneliti;
6. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa;
7. Ibu Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si., Sekretaris Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa;
8. Drs. Atto’ullah, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah
memberikan arahan serta bimbingan selama proses perkuliahan;
9. Bapak Dr. Dirlanudin, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Terima
kasih atas bimbingan, arahan dan motivasi yang telah diberikan selama proses
penyusunan skripsi, semoga menjadi modal awal menuju kesuksesan;
10. Ibu Riny Handayani, S.Si., M.Si., selaku penguji sidang seminar proposal
skripsi. Saya ucapakan terimakasih atas saran dan koreksinya.
11. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima
iii
kasih atas bimbingan, motivasi serta bantuan yang telah diberikan baik
selama proses penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan;
12. Ibu Sri Wahyuni, selaku Kepala Kantor Layanan operasional BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak beserta staf yang telah membantu. Terima kasih atas
kesediaannya membantu dan memberikan data dan informasi dalam proses
penyusunan laporan penelitian skripsi ini;
13. Bapak H. Khaerudin, selaku Kepala Puskesmas Mandala. Saya ucapkan
terima kasih atas keterbukaan informasi dan bantuannya;
14. Bapak Budi Kuswandi, S.H., Selaku Kasubag Humas RSUD Dr. Adjidarmo.
Terima kasih atas kesediannya dalam memberikan informasi;
15. Untuk kedua orang tuaku, yang selalu memberikan do’a penuh ikhlas dan
selalu bersabar demi kebahagiaan anaknya, sesuatu yang tak mungkin pernah
terbalas olehku. I love you;
16. Keluarga khususnya Kakak ku yang selalu memberikan dorongan baik secara
materil maupun moril;
17. Teman-teman seperjuangan kelas A angkatan 2008 Reguler, terimakasih atas
motivasinya yang begitu besar; dan
18. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu dalam membantu
peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
Tak ada gading yang tak retak, begitu pula dengan penelitian skripsi ini.
Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tak luput dari kesalahan.
Peneliti memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.
iv
Maka dari itu, dengan segala keterbukaan dan kelapangan dada, peneliti bersedia
menerima segala tegur sapa dan saran yang membangun guna perbaikan pada
penelitian skripsi ini. Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih dan semoga
proposal penelitian skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Serang, Mei 2015
Peneliti
Ahmad Hunaepi
v
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
ABSTRACT
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
LEMBAR PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR ........................................................................................
DAFTAR ISI .......................................................................................................
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................
DAFTAR TABEL ...............................................................................................
DAFTAR DIAGRAM ........................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah …............................................................................
1.2 Identifikasi Masalah ......................................................................................
1.3 Batasan Masalah ............................................................................................
1.4 Rumusan Masalah ........................................................................................
i
v
ix
x
xii
xiv
1
17
18
18
vi
1.5 Tujuan Penelitian …………......…….....………………….....…...................
1.6 Manfaat Penelitian .........................................................................................
BAB II DESKRIPSI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori ..............................................................................................
2.1.1 Deskripsi Kebijakan Publik ...............................................................
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan .......................................................
2.1.3 Model Implementasi Pendekatan Top Down .....................................
2.1.4 Model Implementasi Pendekatan Bottom Up.....................................
2.1.5 Konsep Asuransi Sosial .....................................................................
2.1.6 Asuransi Sosial Menurut UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ......................
2.1.7 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ...................................
2.1.8 Prosedur Pendaftaraan Kepesertaan Program JKN ...........................
2.1.9 Manfaat Program JKN .......................................................................
2.2 Penelitian Terdahulu ......................................................................................
2.3 Kerangka Berpikir .........................................................................................
2.4 Hipotesis Penelitian .......................................................................................
18
19
20
20
24
27
38
39
45
51
57
61
63
65
69
vii
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian ..........................................................................................
3.2 Instrumen Penelitian ......................................................................................
3.2.1 Jenis Dan Sumber Data ......................................................................
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data ................................................................
3.3 Populasi Dan Sampel Penelitian ....................................................................
3.4 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data ..........................................................
3.4.1 Uji Validitas .....................................................................................
3.4.2 Uji Reliabilitas ...................................................................................
3.4.3 Uji t-Test ............................................................................................
3.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian ......................................................................
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.2 Deskripsi Wilayah Kabupaten Lebak ............................................................
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Lebak ................................................
4.1.2 Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kategori
Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak ........................
4.1.3 Prosedur Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah ............................
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik .....................................................................
4.2.1 Uji Validitas Instrumen .....................................................................
4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen ..................................................................
4.3 Deskripsi Data ...............................................................................................
71
72
76
77
78
81
83
84
85
85
87
87
90
92
94
94
96
98
viii
4.3.1 Identitas Responden .........................................................................
4.3.1.1 Responden Berdasarkan jenis kelamin ................................
4.3.1.2 Responden Berdasarkan Usia ..............................................
4.3.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ......................
4.3.1.4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan ............................
4.3.1.5 Responden Berdasarkan Status Kelas Perawatan ................
4.3.1.6 Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan ....................
4.3.2 Analisis Data ......................................................................................
4.3.2.1 Komunikasi .........................................................................
4.3.2.2 Sumber Daya .......................................................................
4.3.2.3 Disposisi ............................................................................
4.3.2.4 Struktur Birokrasi ................................................................
4.4 Pengujian Hipotesis .......................................................................................
4.1 Interpretasi Hasil Penelitian ..........................................................................
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ....................................................................................................
5.2 Saran ..............................................................................................................
98
99
100
102
103
104
106
107
109
118
129
134
141
145
160
163
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
ix
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik ............................................................ 22
Gambar 2.2 Model Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Publik .............. 25
Gambar 2.3 Model Pendekatan Direct and Indirect on Implementation
(George Edward III) ......................................................................
30
Gambar 2.4 Alur Pendaftaraan Peserta Mandiri Program JKN ........................ 60
Gambar 2.5 Kerangka Berpikir ......................................................................... 68
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Lebak ............................................ 88
Gambar 4.2 Alur Pendaftaraan Peserta Mandiri Program JKN ........................ 93
Gambar 4.3 Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis untuk
Uji Hipotesis Pihak Kanan ............................................................
144
x
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Besaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Bukan Penerima Bantuan Iuran PBI ................................................
4
Tabel 1.2 Data Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Wilayah Kerja
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang Juni 2014 .........................
6
Tabel 1.3 Data Kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak
September 2014 ...............................................................................
7
Tabel 1.4 Jumalah Penduduk Bekerja Berdasarkan
Sektor usaha Di Kabupaten Lebak Tahun 2012-2013 .....................
8
Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Sosial Kengan Asuransi Komersial ................ 52
Tabel 2.2 Kriteria Kepesertaan Program JKN ................................................. 56
Tabel 3.1 Skoring Tiap Indikator Menurut Likert ........................................... 74
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian ......................................................... 75
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian ............................................................................. 86
Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Lebak
Tahun 2014 ......................................................................................
89
Tabel 4.2 Jumlah Peserta Kategori Pekerja Bukan Penerima
Upah Berdasarkan Status Kelas Perawatan
di Kabupaten Lebak September 2014 .............................................
91
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian ......................................... 95
xi
Tabel 4.4 Statistik Realibilitas Instrumen Penelitian ....................................... 97
Tabel 4.5 Kriteria Analisis Deskripsi .............................................................. 108
Tabel 4.6 Jumlah Skor Rata-Rata Jawaban Responden .................................. 140
Tabel 4.7 Nilai Skor Rata-Rata dan
Nilai Persentase Per-Indikator .........................................................
159
xii
DAFTAR DIAGRAM
Hal
Diagram 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..................... 100
Diagram 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Usia .................................... 101
Diagram 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ............ 102
Diagram 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan ................... 104
Diagram 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Status Kelas Perawatan ...... 105
Diagram 4.6 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan ............ 106
Diagram 4.7 Sub Indikator Transmisi (Penyaluran Komunikasi) ................. 110
Diagram 4.8 Sub Indikator Kejelasan ........................................................... 112
Diagram 4.9 Sub Indikator Konsistensi ........................................................ 116
Diagram 4.10 Sub Indikator Staf .................................................................... 118
Diagram 4.11 Sub Indikator Informasi ............................................................ 121
Diagram 4.12 Sub Indikator Wewenang ......................................................... 124
Diagram 4.13 Sub Indikator Fasilitas .............................................................. 127
Diagram 4.14 Sub Indikator Pengangkatan Birokrat ...................................... 130
Diagram 4.15 Sub Indikator Insentif ............................................................... 132
Diagram 4.16 Sub Indikator Standart Operating Prosedur (SOPs) ................. 135
Diagram 4.17 Sub Indikator Fragmentasi (Penyebaran Tanggung Jawab
Kegiatan) ..................................................................................
137
Diagram 4.18 Skor Rata-Rata Seluruh Item Instrumen Penelitian ................. 139
xiii
Diagram 4.19 Indikator Komunikasi ............................................................... 147
Diagram 4.20 Indikator Sumber Daya ............................................................ 151
Diagram 4.21 Indikator Disposisi ................................................................... 154
Diagram 4.22 Indikator Struktur birokrasi ...................................................... 157
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
Lampiran 2 Tabel Identitas Responden
Lampiran 3 Tabel Induk Hasil Kesioner (202 Responden)
Lampiran 4 Uji Validitas
Lampiran 5 Uji Realibilitas
Lampiran 6 Nilai-Nilai Product Moment
Lampiran 7 Daftar Nilai Kritis Pearson Product Moment
Lampiran 8 Nilai Kritis Distribusi t
Lampiran 9 Surat Ijin Penelitian Kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan Kabupaten Lebak
Lampiran 10 Surat Balasan Ijin Penelitian dari Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Lebak
Lampiran 11 Surat Ijin Penelitian Kepada RSUD Dr. Adjidarmo
Kabupaten Lebak
Lampiran 12 Surat Ijin Penelitian Kepada Puskesmas Mandala Kecamatan
Cibadak Kabupaten Lebak
Lampiran 13 Catatan Bimbingan Skripsi
Lampiran 14 Daftar Hadir Menyaksikan Sidang Skripsi
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila terutama sila ke-5 mengakui
hak asasi warga atas jaminan sosial dan kesehatan. Hak ini juga termaktub
dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1), (2), (3), dan pasal 34 ayat (1), (2), (3).
dan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU No.
36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan
memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Selain itu, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden
untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka
memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.
Untuk menjalankan amanah konstitusi terebut pemerintah berupaya
membuat sebuah kebijakan mengenai sistem jaminan sosial secara
menyeluruh. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Terbentuknya UU
SJSN merupakan jalan menuju perbaikan atas perlindungan negara terhadap
warganya. Tidak peduli mereka kaya atau miskin, pekerja sektor formal
maupun sektor informal/wiraswasta, karena jaminan sosial tersebut meliputi
1
2
Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua,
Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
Alotnya rancangan kebijakan peraturan pendukung pelaksanaan SJSN
oleh DPR RI membuat Pemerintah Pusat baru bisa mengesahkan Setelah 7
(tujuh) tahun berselang. Salahsatunya pada tahun 2011 dengan membentuk
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan. Merupakan Badan Hukum yang ditugaskan untuk
menyelenggaarakan Program Jaminan Sosial. Khusus untuk Program Jaminan
Kesehatan Nasional diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang sudah
dimulai sejak 1 Januari 2014. Dengan dilaksanakannya Program JKN oleh
BPJS Kesehatan diharapkan masyarakat nantinya mendapatkan pemenuhan
atas hak-hak dasar kesehatan.
JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
(Kemenkes, 2013). Jaminan kesehatan ini mengacu pada mekanisme asuransi
sosial kesehatan. Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran
yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada
peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota
keluarganya (Kemenkes, 2013).
3
Asuransi kesehatan sosial memberikan beberapa keuntungan sebagai
berikut; Pertama, memberikan manfaat yang komprehensif dengan premi
terjangkau; Kedua, asuransi kesehatan sosial menerapkan prinsip kendali
biaya dan mutu. Itu berarti peserta bisa mendapatkan pelayanan bermutu
memadai dengan biaya yang wajar dan terkendali, bukan “terserah dokter”
atau terserah “rumah sakit”. Ketiga; asuransi kesehatan sosial menjamin
sustainabilitas (kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang
berkelanjutan). Keempat; asuransi kesehatan sosial memiliki portabilitas,
sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk
melindungi seluruh warga, kepesertaan asuransi kesehatan sosial/JKN bersifat
wajib (Kemenkes, 2013).
Dalam Perpres No. 111/2013, Kepesertaan dalam Program Jaminan
Kesehatan Nasional di bagi menjadi 2 (dua) yaitu Peserta Penerima Bantuan
Iuran (PBI) dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Peserta PBI
adalah orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Kategori
peserta PBI ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan, Peserta
Bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak
mampu. Peserta Bukan PBI terdiri atas Pekerja Penerima Upah (PPU);
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU); dan Bukan Pekerja (BP).
Adapun untuk pembayaran preminya yaitu Peserta PPU iurannya
dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja; Peserta PBPU iurannya
dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan; dan Peserta Bukan Pekerja
iurannya dibayarkan oleh peserta yang bersangkutan, khusus bagi Bukan
4
Pekerja yaitu penerima pensiunan pemerintah iurannya dibayarkan
pemerintah dan penerima pensiun, sedangkan veteran dan perintis
kemerdekaan dibayarkan oleh pemerintah. Dalam Program JKN, Kepesertaan
Program JKN dilaksanakan secara bertahap yaitu dimulai 1 Januari 2014,
sampai paling lambat 1 Januari 2019 agar seluruh penduduk Indonesia
terdaftar dalam asuransi Jaminan Kesehatan Nasional. Lebih jelasnya aturan
iuran Program JKN Bukan PBI termasuk PBPU bisa dilihat dalam tabel 1.1
berikut ini:
Tabel 1.1
Besaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional
Bukan Penerima Bantuan 1uran (PBI)
Sasaran Peserta
Bukan PBI
Pekerja Penerima Upah (PPU)
Pekerja Bukan
Penerima Upah
(PBPU)
Bukan Pekerja
(BP)
PNS/TNI/Polri/ PejabatNegara/ Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
Pegawai Swasta
Pekerja Mandiri
Pensiunan Pemerintah
Pensiunan Swasta
Veteran/ Perintis
Kemerdekaan
Prosentase Upah 5% 4,5% Nilai
Nominal 5% Nilai Nominal
5% dari 45% gaji pokok
Kontribusi
3% Pemerintah 4%
Pemberi Kerja Rp.25.500,-
Rp.42.500,- Rp.59.500,-
3% Pemerintah Rp.25.500,-
Rp.42.500,- Rp.59.500,-
5% dari 45% gaji pokok
2% Pekerja 0,5% Pekerja
2% Penerima Pensiun
Keterangan Gaji Pokok dan
Tunjangan Keluarga
Gaji Pokok dan
Tunjangan Tetap
Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1
Gaji Pokok dan
Tunjangan Keluarga
Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1
Gaji Pokok
Sumber: Perpres No. 111 tentang Perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan
5
Dalam Perpres No.12/2013, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Peserta
JKN PBPU merupakan pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri
(Perpres No. 111/2013 pasal 4 ayat 3a). Contoh Pekerja Bukan Penerima
Upah kebanyakan ada pada pekerja sektor informal seperti petani, nelayan,
pembantu, pedagang, supir, tukang ojek, dan semacamnya. Juga pekerja
profesional seperti dokter praktek, pengacara, seniman, konsultan dan
semacamnya. Pada intinya PBPU adalah pekerjaan yang yang tidak berkaitan
dengan formalitas hubungan kerja. Atau pekerja yang upahnya tidak
tetap/menentu. Atau pekerja yang mendapatkan gaji tapi tidak ada formlitas
kontrak kerja. Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) wajib
mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau
berkelompok sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan
dengan membayar iuran (Perpres No. 111/2013 pasal 11 ayat 3). Aturan iuran
pada peserta PBPU dapat memilih dengan pilihan pada kelas I (Satu), II
(Dua), dan III (Tiga). Dengan pembayaran premi kelas I sebesar
Rp.59.500/bulan, kelas II Rp.42.500 dan kelas III Rp.25.500. Dan Bank yang
ditunjuk untuk pembayaran premi antara lain BRI, Mandiri dan BNI.
Di Provinsi Banten sebagian besar pengelolaan Kepesertaan Program
JKN dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang dengan cakupan
wilayah yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang,
Kota Serang, dan Kota Cilegon. Data Kepesertaan BPJS Kantor Cabang
Serang bisa dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:
6
Tabel 1.2
Data Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional
Wilayah Kerja BPJS Kantor Cabang Serang Juni 2014
No Kabupaten/Kota
Jenis Kepesertaan Jumlah Kapitasi
(Rupiah) PBI Non PBI
1 Kabupaten Lebak 680.101 79.081 759.182 4.555.092.000 2 Kabupaten Pandeglang 772.300 63.584 835.884 5.015.304.000 3 Kabupaten Serang 436.889 115.034 551.923 3.311.538.000 4 Kota Cilegon 90.868 85.392 176.260 1.057.560.000 5 Kota Serang 121.221 84.409 205.630 1.233.780.000
Jumlah 2.101.379 427.500 2.528.879 15.173.274.000 Sumber : BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang
Berdasarkan tabel 1.2 diatas jumlah peserta Program JKN pada akhir
Juni di Wilayah Kerja BPJS Kantor Cabang Serang sebanyak 2.528.879
orang. Dimana Kabupaten Pandeglang berada pada urutan teratas jumlah
Peserta JKN sebanyak 835.884 orang sedangkan Kota Cilegon berada pada
urutan terendah Peserta JKN sebanyak 176.260 orang. Sedangkan untuk
Bukan Penerima Bantuan Iuran, Kabupaten Serang berada pada urutan teratas
sebanyak 115.034 orang sedangkan urutan terendah ada di Kabupaten
Pandeglang sebanyak 63.584 orang. Dan jika angka jumlah peserta Bukan
Penerima Bantuan Iuran dibandingkan dengan angka jumlah penduduk hasil
Sensus 2010 maka hasilnya ditiap Kabupaten/Kota adalah Kabupaten
Pandeglang (5,6%), Kabupaten Lebak (6,8%), Kabupaten Serang (8,3%),
Kota Cilegon (22,1%), dan Kota Serang (13,8%).
7
Kabupaten Lebak pada data terakhir bulan September, masyarakat
yang terdaftar dalam kepesertaan Program JKN kategori PBPU di BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak mencapai 17.045 jiwa (1,3% ) dari total jumlah
penduduk sebesar 1.247.906 jiwa (Sumber : BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak, 2014). Rincian data Peserta Program JKN di Kabupaten Lebak dapat
dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:
Tabel 1.3
Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
di Kabupaten Lebak September 2014
JENIS KEPESERTAAN JKN PESERTA
PBI PBI Nasional 675.221 PBI Daerah 9.086
BUKAN PBI PPU 66.956 PBPU 17.045
Jumlah 768.668 Sumber: BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak 2014
Dari tabel 1.3 diatas, kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak
sudah mencapai 61,5% dari total jumlah penduduk Kabupaten Lebak.
Mayoritas kepesertaan JKN diisi oleh peserta PBI sebesar 54,8%; Peserta
PPU sebesar 5,3%; dan Peserta PBPU sebesar 1,3% dari total jumlah
penduduk Kabupaten Lebak. Data kepesertaan ini menunjukan bahwa
kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak sudah mencapai setengah dari
jumlah total jumlah penduduk. Meskipun persentase jumlah peserta JKN
didominasi oleh kategori PBI, namun kategori PBPU pun harus menjadi
perhatian penting karena kategori PBPU merupakan peserta JKN yang harus
8
mendaftar secara mandiri. Pada data tabel 1.3 diatas, jumlah kategori PBPU
masih terbilang kecil (1,3%), oleh karena itu perlu peran aktif pemerintah
untuk mendorong minat dan kesadaran akan pentingnya jadi peserta JKN.
Kategori PBPU merupakan kelompok yang sangat riskan jika pemerintah
tidak mendorong mereka untuk mendaftarkan dirinya.
Keberhasilan partisipasi peserta program JKN kategori PBPU akan
berkaitan pula dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dimana
tingkat pendapatan akan mempengaruhi peran aktif masyarakat untuk
mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN. Berikut ini peneliti paparkan
sektor usaha dan jumlah masyarakat Kabupaten Lebak yang bekerja di
beberapa sektor tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 1.3
berikut:
Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Kelompok Sektor Usaha di
Kabupaten Lebak Tahun 2012-2013
No Tahun
Pencaharian / Sektor Usaha
Petani Buruh Tani
Nelayan/ perikanan
Buruh Nelayan
Perdagangan
Lain- Nya Jumlah
1 2012 186.634 101.379 6.695 1.236 1.086 78.002 375.032
2 2013 180.031 120.413 11.374 9.306 34.265 33.401 388.790 (Sumber: Renstra Disnakersos Kabupaten Lebak 2014-2019)
Dari tabel 1.4 di atas menunjukan bahwa pekerja sektor informal di
Kabupaten Lebak pada tahun 2013 mencapai 388.790 jiwa. Jumlah
masyarakat yang bekerja di sektor informal tersebut merupakan referensi
9
awal bagi peneliti untuk mendeskripsikan jumlah peserta JKN dengan
kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Pekerja Bukan Penerima
Upah dalam Program JKN merupakan pekerja diluar hubungan kerja/sektor
informal yang dianggap oleh pemerintah sebagai orang mampu/bukan fakir
miskin. Peserta PBPU merupakan Peserta Program JKN yang secara mandiri
harus mendaftarkan kepesertaannya ke BPJS Kesehatan. Golongan ini
merupakan kategori peserta yang begitu riskan untuk tidak terjamin
kesehatannya. Karena kategori ini harus pro aktif untuk mendaftarkan dirinya
sebagai peserta Program JKN apabila mereka peduli terhadap kesehatannya.
Berbeda dengan kategori PBI, mereka kepesertaannya bersifat pasif artinya
didaftarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaaan di tempat peserta bekerja.
Kabupaten Lebak dalam menjalankan Program JKN yang
diselenggarakan BPJS Kesehatan masih terkendala dalam melayani pendataan
kepesertaan. Kendala ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah peserta baru
yang mencapai 150-200 orang per hari yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Polri, TNI, Purnawirawan, Jamkesmas, Jamkesda dan Mandiri.
Namun peningkatan jumlah peserta JKN ini tidak diimbangi dengan jumlah
aparatur dan kondisi sarana prasarana yang mencukupi di BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak (http://www.ciputranews.com/kesra/minat-warga-lebak-
masuk-bpjs-cukup-tinggi : diakses 22 Nov 2014). Saat ini BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak dalam melayani kepesertaan di Kantor Layanan
Operasional Kabupaten Lebak masih menempati kantor dengan keadaan sewa
kontrak. Dan dilayani oleh 2 (dua) orang staff pegawai tetap dan 1 (satu)
10
orang Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Sedangankan 3 (Tiga)
orang verificator di tempatkan di BPJS Center RSUD Dr. Adjidarmo dan 1
(Satu) orang verificator di RSUD Malingping. Keterbatasan sumber daya
manusia di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak ini berdampak kepada
pelaksanaan pelayanan kepesertaan Program JKN menjadi kurang optimal
termasuk bagi kategori PBPU. Saat ini Kantor Layanan Opersional BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak sudah mengajukan untuk penambahan pegawai
tapi sampai saat ini belum terealisasi oleh BPJS Kesehatan Divisi Regional
XIII. Adapun untuk jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas
Penunjang Kesehatan di Kabupaten Lebak yang yang sudah bekerja sama
dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 42 Puskesmas, 71
Puskesmas Pembantu (Pustu), 14 Klinik Swasta, 2 Klinik TNI dan 1 Klinik
Polri, 3 Apotik dan 2 Optik. Sementara untuk rujukan (FKRTL), yaitu RSUD
Malingping dan RSUD Dr. Adjidarmo (Sumber : hasil wawancara dengan
Kepala BPJSK Kabupaten Lebak 2014).
Sumber daya manusia, sarana dan prasarana di BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak yang tersedia, merupakan hal yang sangat penting dalam
menunjang implementasi kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak.
BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sebagai penyelenggara kepesertaan
dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepesertaan di Kabupaten Lebak. Baik
dari sisi pendataan kepesertaan maupun pengelolaan dana kepesertaan agar
masyarakat mudah untuk berpartisipasi terhadap Program JKN. Untuk
menjalankan kepesertaan Program JKN diperlukan koordinasi yang baik
11
antara BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebak. Khususnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Lebak dan Fasilitas pelayanan kesehatan FKTP (Puskesmas, Klinik) dan
FKTL (Rumah Sakit) di wilayah Kabupaten Lebak agar bisa meningkatkan
jumlah kepesertaan. Selain itu BPJS Kesehatan harus bisa menawarkan
kepada masyarakat mengenai pentingnya manfaat keikutsertaan dalam
asuransi kesehatan. Disamping itu diimbangi dengan perbaikan pelayanan
pada sistem pendaftaraan kepesertaan. Dan pada ujungnya seluruh
masyarakat di Kabupaten Lebak terlindungi dalam sistem asuransi kesehatan
dalam Program JKN.
Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang
dilakukan. Peneliti masih menemukan beberapa masalah mengenai
Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi
Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak.
Sehingga hal ini banyak dikeluhkan oleh calon peserta maupun peserta
program JKN Bagi Kategori PBPU.
Pertama, kurangnya sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
bagi kategori PBPU oleh Pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak di
Wilayah Kabupaten Lebak. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak selama ini hanya melalui media cetak (Radar Banten),
baliho, spanduk dan penyuluhan peningkatan pelayanan kepada FKTP
(Puskesmas, Klinik) dan FKTL (Rumah Sakit). Dan di bantu oleh BPJS
Kesehatan Pusat dengan sosialisasi melalui iklan di televisi, dan situs internet.
12
Kegiatan sosialisasi seperti ini masih belum optimal dan tidak mampu
menjangkau masyarakat secara menyeluruh khususnya di Kabupaten Lebak.
Pada dasarnya sosialisasi yang yang dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak masih intensif di tataran elite pemerintahan daerah Kabupaten Lebak
(Sumber : hasil wawancara dengan Kepala BPJSK Kabupaten Lebak 2014).
Kedua, kurangnya sikap pro aktif Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Puskesmas, Rumah Sakit) di wilayah Kabupaten Lebak dalam memberikan
informasi mengenai kepesertaan Program JKN kepada kategori PBPU.
Kurangnya sikap pro aktif ini dikarenakan tidak adanya kejelasan aturan
mengenai kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk membantu
sosialisasi kepesertaan Program JKN. Kewajiban Fasilitas Pelayanan
Kesehatan hanya sebatas pada pemberian pelayanan kesehatan peserta JKN.
Dalam hal ini Fasilitas Pelayanan Kesehatan kurang mempedulikan
pemberian informasi yang lengkap untuk meningkatkan jumlah kepesertaan
diwilayahnya. Ini diakibatkan karena keterbatasan dalam segi kewenangan
maupun sumber daya manusia, sarana prasarana serta segi keuangan dalam
menjalankan Program JKN. Seharusnya Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sebagai pemberi pelayanan pertama kepada masyarakat bertanggungjawab
terhadap kondisi kesehatan masyarakatnya. Salah satunya dengan berperan
aktif dalam mensosialisasikan kepesertaan Program JKN agar masyarakat
tertarik dan berpartisipasi aktif untuk mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan
Kesehatan Kabupaten Lebak. Dan pada akhirnya mempermudah memperoleh
manfaat pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan
13
masyarakat khususnya di Kabupaten Lebak (Sumber : hasil wawancara
dengan Humas RSUD Dr. Adjidarmo serta Kepala Puskesmas Mandala
2014).
Ketiga, terbatasnya lokasi pendaftaraan kepesertaan Program JKN di
Kabupaten Lebak. Saat ini pelayanan pendaftaran kepesertaan program JKN
untuk seluruh wilayah Kabupaten Lebak hanya bisa dilayani di Kantor
Layanan Operasional BPJS Kabupaten Lebak. Yaitu berlokasi di Jln. Patih
Derus No.14 Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Satu-satunya lokasi
pendaftaraan tersebut memberatkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal
jauh (pelosok) dari lokasi pendaftaraan. Selain itu, satu-satunya lokasi
pendaftaraan mengakibatkan antrian yang cukup panjang dan memakan
waktu yang cukup lama dikarenakan calon peserta diseluruh wilayah
Kabupaten Lebak terkumpul disatu lokasi pendaftaran (Sumber : observasi
lapangan 2014).
Keempat, rumitnya tata cara pendaftaran manual kategori Pekerja
Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak.
Bagi pekerja sektor informal ini, dalam mengikuti kepesertaan program JKN
harus mendaftarkan sendiri ke Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak. Ada 3 (tiga) proses tahapan dalam pendaftaraan peserta
kategori PBPU pengisian formulir di kantor BPJS Kesehatan, Pembayaran
premi di Bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan dan Pengambilan Kartu
Anggota di BPJS Kesehatan (Sumber : wawancara dengan staf BPJSK
Kabupaten Lebak 2014). Dalam pelaksananya, Calon Peserta merasa
14
kesulitan dengan cara pengisian formulir pendaftaraaan dikantor BPJS
Kesehatan. Dikarenakan kurangnya petugas yang membantu ketika calon
peserta kebingungan dalam pengisian formulir. Kemudian mengenai cara
pembayaran iuran/premi, calon peserta dipusingkan dengan bagaimana cara
pembayaran di Bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan. Belum cukup sampai
disitu peserta wajib kembali lagi ke kantor BPJS Kesehatan untuk
pengambilan kartu anggota peserta. Di tambah lagi dengan proses antri yang
cukup panjang membuat calon peserta merasa lelah dengan tahap-tahap
proses pendaftaraan secara manual ( Sumber : wawancara dengan Peserta
Mandiri JKN di Kabupaten Lebak 2014).
Kelima, sulitnya pendaftaraan melalui sistem online di Website BPJS
Kesehatan. Kendala pendaftaran kepesertaan online yang sering terjadi yaitu
kegagalan server. Seperti Notifikasi gagal dikirim ke alamat email pada saat
pertama kali pendaftaran. Data sudah berhasil tersimpan akan tetapi notifikasi
email tidak terkirim. Padahal dalam notifikasi tersebut ada nomor virtual
account yang harus dibayar. Kemudian sudah bayar virtual account tapi tidak
bisa aktivasi e-ID. e-ID berfungsi sebagai pengganti kartu BPJS Kesehatan,
sehingga harus dicetak. Sedangkan untuk bisa dicetak e-ID harus lewat
notifikasi alamat email. Belum lagi adanya perintah untuk mengisi nomor
rekening pada pendaftaran BPJS Kesehatan secara online. Sebab tidak semua
orang mempunyai rekening di Bank. Selain sulitnya pendaftaran secara
online, diperparah lagi dengan banyaknya calon peserta yang tidak
mengetahui adanya pendaftaraan secara online di website BPJS Kesehatan (
15
Sumber : wawancara dengan Peserta Mandiri JKN di Kabupaten Lebak
2014).
Keenam, kurang terjangkaunya aturan besaran nominal premi yang
harus dibayar bagi Peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di
Kabupaten Lebak. Beberapa pilihan tipe kelas perawatan iuran untuk Peserta
PBPU yaitu kelas I (Satu) Rp. 59.500,-, II (Dua) Rp. 42.500,-, dan III (Tiga)
Rp. 25.500,-,. Dalam pelaksananya, peserta kategori PBPU di Kabupaten
Lebak merasa keberatan dengan besaran premi yang wajib dibayar per orang
setiap bulan. Jika besaran premi tersebut dihitung per orang, maka peserta
yang sudah berkeluarga akan semakin terbebani dengan jumlah besaran
premi. Mengingat kategori peserta PBPU adalah pekerja sektor informal yang
tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya ( Sumber : wawancara
dengan Peserta Mandiri JKN di Kabupaten Lebak 2014).
Ketujuh, lamanya aturan aktifasi kartu JKN bagi pendaftar pertama
kepesertaan PBPU di Kabupaten Lebak. Bagi peserta yang baru mendaftarkan
diri di BPJS Kesehatan tidak langsung serta merta bisa mendapatkan manfaat
jaminan kesehatan. Karena kartu JKN hanya bisa digunakan setelah 7 (tujuh)
hari sejak pembayaran premi pertama. Lamanya waktu berlaku kartu JKN,
membuat peserta baru merasa dirugikan karena merasa sudah melakukan
pembayaran tapi belum bisa dijamin kesehatannya. Mereka merasa datangnya
sakit tidak bisa diprediksi. Bagaimana jika sebelum kartu aktif sudah terkena
penyakit dan butuh perawatan di Rumah Sakit. Resikonya Peserta harus
mengeluarkan biaya sendiri karena BPJS Kesehatan belum bisa menjamin
16
pemberian pelayanan kesehatan sebelum kartu tersebut dinyatakan berlaku.
Yaitu dengan menunggu waktu selama 7 (tujuh) hari sejak pembayaran iuran
pertama ( Sumber : wawancara dengan Peserta Mandiri JKN di Kabupaten
Lebak 2014).
Kedelapan, banyaknya peserta kategori PBPU di Kabupaten Lebak
yang menunggak pembayaran premi. Dalam aturan program JKN untuk
pembayaran premi diwajibkan paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) setiap
bulannya. Jika terlambat akan dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari
total premi. Dan apabila secara berturut-turut 3 (tiga) bulan tidak melakukan
pemabayaran premi, kepesertaan akan dikeluarkan dari Program JKN.
Terjadinya tunggakan ini dikarenakan tidak adanya mental gotong royong
dalam hal iuran. Ini dikarenakan kebanyakan peserta yang mendaftarkan diri
di BPJS kesehatan adalah peserta dengan resiko sakit didepan mata. Seperti
peserta yang butuh segera pengobatan kesehatan (riwayat penyakit) dengan
biaya mahal. Atau ibu-ibu hamil yang akan segera melahirkan. Peserta seperti
ini antusias dalam mendaftarkan kepesertaan program JKN tetapi setelah
proses pengobatan kesehatan dilalui, peserta pun acuh terhadap kewajiban
pembayaran premi. Saat ini di Kabupaten Lebak, kepesertaan PBPU bulan
September sebanyak 17.045 peserta dan lebih setengahnya yang menunggak
sebanyak 8.625 peserta ( Sumber : wawancara dengan Kepala BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak 2014).
Melangkah dari beberapa permasalahan tersebut di atas, peneliti
melihat masih ditemukannya beberapa kendala dalam program Jaminan
17
Kesehatan Nasional (JKN) Pada Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengeksplorasi
masalah tersebut dengan judul: “Implementasi Kepesertaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak”.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti kemudian
melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Kurangnya sosialisasi Program JKN oleh BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak kepada kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di
Kabupaten Lebak;
2. Kurangnya sikap pro aktif Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas,
Klinik, Rumah Sakit) dalam membantu memberikan informasi Program
JKN kepada kategori PBPU di wilayah Kabupaten Lebak;
3. Masih rumitnya penerapan sistem pendaftaraan kepesertaan bagi Kategori
PBPU Program JKN di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak;
4. Masih kurangnya jumlah SDM, dan sarana prasarana di BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak dalam memberikan pelayanan pendaftaraan kepesertaan
bagi kategori PBPU Program JKN.
18
1.3 Batasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian diperlukan untuk lebih
memfokuskan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti
membatasi penelitian pada fokus utama masalah, yaitu pada Implementasi
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan Lokasi di Wilayah Kabupaten
Lebak.
1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah, peneliti merumuskan
masalah sebagai berikut :
“Bagaimana Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) di Kabupaten Lebak?”
1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di
Kabupaten Lebak.
19
1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian yang berjudul
Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi
Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak adalah:
1. Secara Teoritis
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan
keilmuan dan pengetahuan karena akan memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara,
terutama yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik. Selain itu,
penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk pengembangan studi
implementasi kebijakan publik.
2. Secara Praktis
Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Manfaat praktis bagi peneliti dari hasil penelitian ini adalah dapat
memperkaya pengetahuan yang luas mengenai masalah yang diteliti;
b. Sebagai bahan rekomendasi bagi pihak terkait, khusunya dalam
meningkatkan keberhasilan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di Wilayah Kabupaten Lebak
Kabupaten Lebak pada masa mendatang;
c. Bahan referensi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi
Negara khususnya, dan pembaca pada umumnya dalam memahami
Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
20
BAB II
DESKRIPSI TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Penggunaan teori sangat penting dalam suatu penelitian. Teori
berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi pedoman dalam penelitian.
Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti telah menguraikan masalah-masalah
yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini,
peneliti mengkaji beberapa teori yang relevan dengan permasalahan
penelitian sehingga akan diperoleh konsep penelitian yang jelas.
Penelitian mengenai Implementasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
dengan Lokus di Kabupaten Lebak akan dikaji dengan menggunakan
beberapa teori dalam ruang lingkup ilmu administrasi negara, yaitu: Teori
Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Asuransi
Sosial, Konsep Jaminan Kesehatan Nasional.
2.1.1 Deskripsi Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Dye yang dikutip Subarsono (2005: 2)
adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan
(public policy is whatever governments choose to do or not to do). Konsep
tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak
20
21
dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika
pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari
Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat
oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik
menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan
pemerintah. Dalam hal ini apakah pemerintah harus membuat program baru
atau tetap pada status quo. Masih dalam Subarsono (2005: 2) Anderson
mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh
badan-badan dan aparat pemerintah.
Definisi lain mengenai kebijakan publik pun ditawarkan oleh
Eyestone dan Friedrich dalam Agustino (2007: 166). Eyestone
mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah
dengan lingkungannya. Sedangkan Friedrich mengatakan bahwa kebijakan
adalah “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,
kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat
hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan
(kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna
dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2007:
166).
Kartasasmita dalam Widodo mendefinisikan kebijakan publik adalah
“serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah (Widodo,
2007: 12).
22
Sedangkan kebijakan publik menurut Rose dalam Agustino (2006: 7)
adalah sebagai berikut:
“Kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dan banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsentrasi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dari bukan hanya satu kegiatan dalam pola regulasi (Agustino, 2006: 7).”
Menurut Bridgman dan Davis dalam Suharto (2008: 3) kebijakan
publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai “Whatever
government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa saja
yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan)”.
Nugroho (2003: 7) memaparkan tentang siklus skematik kebijakan
publik yaitu sebagai berikut:
Gambar 2.1
Siklus Skematik Kebijakan Publik
Sumber: Nugroho, Rian D (2003:7)
Perumusan Kebijakan
Evaluasi Kebijakan Publik output
outcome
Implementasi Kebijakan
Publik
Isu atau Masalah Publik
23
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai
berikut:
1. Terdapat isu atau masalah publik disebut isu apabila masalah bersifat
strategis, yakin bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau
bahkan keselamatan bersama biasanya berjangka panjang tidak bisa
diselesaikan isu ini di angkat sebagai agenda politik untuk
diselesaikan.
2. Isu ini kemudian menggerakan pemerintah untuk merumuskan
kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan
warganya termasuk pimpinan negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilakasanakan
baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama
dengan masyarakat.
4. Namun dalam proses perumusan, pelakasanaan, dan pasca
pelaksanaan di perlukan tindakan evaluasi sebagai siklus baru
sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan
dengan bijak dan benar dan di implementasikan dengan baik dan
benar pula.
5. Implementasi kebijkan bermuara kepada output yang dapat berupa
kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan
oleh pemanfaat.
24
6. Di dalam jangka panjang kebijkan tersebut menghasilkan outcome
dalam bentuk impac kebijakan yang diharapkan semakin
meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan
tersebut.
Berdasarkan beberapa definisi kebijakan publik oleh para ahli di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan
yang diambil oleh pemerintah dari berbagai pilihan yang ada untuk dilakukan
atau tidak dilakukan untuk menangani berbagai masalah yang terdapat di
suatu negara yang mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan tiga
kegiatan pokok yaitu perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan
dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi orang banyak. Untuk itu
kebijakan publik adalah keputusan yang diambil oleh Pemerintah mengenai
pedoman tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya pada perumusan kebijakan
Pada penelitian ini, pembahasan kebijakan publik akan mengarah pada
implementasi kebijakan yang akan dijadikan teori inti sebagai alat analisa
untuk mengukur kebijakan pemerintah yang menjadi objek penelitian.
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai
pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah setelah sebuah kebijakan
dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar
kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan pada
25
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak
lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka
ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan
dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi kebijakan derivat atau
turunan dari kebijakan publik tersebut. Nugroho (2003: 159) secara umum
dapat menggambarkan model implementasi sebagai berikut:
Gambar 2.2
Model Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Publik
Menurut Eugene Bardach dalam Agustino (2006: 138) seorang ahli
studi kebijakan menggambarkan tentang kerumitan dalam proses
implementasi tersebut, yaitu :
“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakkan bagi telinga para pemimpin dan para
Sumber: Nugroho, Rian D (2003 : 159)
Kebijakan Publik
Kebijakan Publik Penjelas
Publik/Masyarakat/ Beneficiares
Proyek Intervensi
Program Intervensi
Kebijakan Intervensi
26
pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap sebagai klien”.
Dalam derajat lain Metter dan Horn dalam Wahab (2005: 65)
mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai
”Merumuskan proses implementasi ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.
Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino
(2006: 139) implementasi kebijakan adalah
”Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yamg ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.
Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan menyangkut ( minimal ) tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau
sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapain tujuan dan (3)
adanya hasil kegiatan. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana
pelaksana kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana
kegiatan melakukan suatu kegiatan. Sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
sendiri.
27
Menurut Udoji dalam Widodo (2007: 191) dalam mendefinisikan
implementasi kebijakan, yaitu :
”Pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.”
Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle,
yaitu ” Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya,
dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang
telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects
dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” (Agustino, 2006:
154).
Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli diatas
mengenai implementasi kebijakan, disimpulkan bahwa implementasi
merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana
kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.
2.1.3 Model Implementasi Pendekatan Top Down
Dalam perkembangannya, studi implementasi kebijakan memiliki dua
pendekatan dalam memahaminya yaitu yang pertama pendekatan top down.
Menurut Agustino (2006: 140) Dalam pendekatan top down, implementasi
kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan mulai dari aktor tingkat pusat, dan
keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik
28
tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang
telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh
administrator-administrator atau birokratbirokrat pada level bawahnya. Jadi
inti pendekatan top down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana
(administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah
digariskan oleh para pembuat kebijakan ditingkat pusat.
Berikut ini beberapa pendekatan top down implementasi kebijakan
menurut para ahli :
A. Implementasi kebijakan publik model Van Metter dan Van Horn
(1975) disebut juga dengan A model of the policy.
Model pendekatan ini menjelaskan bahwa proses implementasi
merupakan abstraki suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya
secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan
publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.
Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara
linier dari keputusan politik/kebijakan publik, implementor dan kinerja
kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja
kebijakan publik tersebut, yaitu:
1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
29
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
B. Implementasi kebijakan publik model Mazmanian dan Sabatier
(1983) disebut juga dengan A Frame for policy implementation.
Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi
kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan
variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal
pada keseluruhan proses implementasi, variabel -variabel tersebut adalah:
1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran-
kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, presentase totalitas
penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, serta tingkat dan
ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat,
meliputi: kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi
yang akan dicapai, kehandalan teori kausalitas yang diperlukan,
ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki di dalam
lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi
pelaksana, aturanaturan pembuat keputusan dari badan-badan
pelaksana, kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub
dalam undang-undang, serta akses formal pihak-pihak luar. Variabel-
variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi,
meliputi: kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap
dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat serta
kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.
30
C. Implementasi kebijakan publik model Edward III disebut juga
dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. (Agustino,
2006:149)
Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edward III, terdapat
empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasikan
suatu kebijakan, yaitu:
1. Komunikasi;
2. Sumberdaya;
3. Disposisi; dan
4. Struktur birokrasi.
Gambar 2.3
Model Pendekatan Direct and Indirect Impact on Implementation
(George Edward III)
1. Komunikasi
Variable pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi
suatu kebijakan, menurut George C Edward III, adalah komunikasi.
Sumber: (Agustino, 2006 :150)
KOMUNIKASI
STRUKTUR BIROKRASI
DISPOSISI
SUMBER DAYA IMPLEMENTASI
31
Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pubik. Implementasi yang
efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang
akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat
berjalan bila komunikasi berjaan dengan baik, sehingga setiap keputusan
kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau
dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan
konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) di perlukan agar
para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten
dalam melakasanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan dalam
masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan)
dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi di atas yaitu :
a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilakan
suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam
penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal
tersebut disebabkan karena komuikasi telah melalui beberapa tingkatan
birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-
level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak
ambigu dan mendua). Ketidasakjelasan pesan kebijakan tidak selalu
menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, pelaksana
membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada
32
tataran yang lain hal tersebut akan menyelewengkan tujuan yang
hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
c) Konsistensi; perintah yang diberkian dalam pelaksanaan suatu
komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau
dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,
maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
2. Sumber Daya
Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan
hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam
mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri
dari beberapa elemen, yaitu :
a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah
satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi,
memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah
staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula
kecukupan staf dan keahlian dan kemampuan yang diperlukan pula
kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan
(kompeten dan kapabel) dalam menimplementasikan kebijakan atau
melaksanakan tugas yang diinginkanoleh kebiajakan itu sendiri.
b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua
bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara
33
melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang
harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan
tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para
pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah
ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat
di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar
perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau
legitimasi bagi para pelaksana dalam melasanankan kebijakan yang
telah ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka
kekuatan implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga
dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam
konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering
terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan. Di satu pihak,
efektifitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi
kebijakan; tetapi disisi lain, efektifitas akan menyurut manakala
wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentinngannya
sendiri atau demi kepentingan kelompoknya. Pelimpahan dan
penempatan wewenang yang baik akan menghasilkan efektifitas
kewenangan.
d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam
implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang
mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki
34
wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa ada fasilitas
pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan
tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi
Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan public, bagi George C. Edward III, adalah
disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor
penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan
publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para
pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan
dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya,
sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal penting yang perlu
dicermati pada variable disposisi, menurut George C. Edward III, adalah :
a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat-pejabat tinggi. Karena itu,
pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah
orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah
ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan
untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan
memanipulasi isentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak
35
menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh
para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana
kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana
kebijakan melaksanankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan
sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau
organisasi.
4. Struktur Birokrasi
Variabel Keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi
tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur
birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan
tersedia, atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan,
dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,
kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi
karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang
begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur
birokrasi tidak kondusifpada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan
menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan
menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah
kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara
politik dengan jalan melakukan koordinasi ya ng baik.
Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak
stuktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah : melakukan
36
Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi.
SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau
pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau
standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan
fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan
atau aktifitas- aktifitas pegawai diantara bebrapa unit kerja.
D. Implementasi kebijakan publik model Grindle (1980).
Pendekatan ini dikenal dengan Implementation as a Political and
administrative Proses. Menurut Grindle, ada dua variabel yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi
suatu kebijakan publik, dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir
(outcome) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai dengan
melihat pada proses serta pencapaian tujuan kebijakan yaitu pada dampak
atau efek pada masyarakat secara individu dan kelompok serta tingkat
perubahan yang terjadi dan penerimaan kelompok sasaran. Keberhasilan
suatu implementasi kebijakan juga di tentukan oleh tingkat
Implementabilty kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas isi kebijakan
(Content of Policy) dan konteks implementasinya (Context of Policy).
1. Isi kebijakan (Content of Policy) terdiri dari: kepentingan yang
mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai,
37
letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumberdaya
yang digunakan.
2. Konteks implementasi kebijakan (Context of Policy), terdiri dari:
kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat,
karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan
dan adanya respon dari pelaksana.
E. Implementasi kebijakan publik model Hoogwood dan Gun (1978).
Menurut kedua pakar ini, untuk melakukan implementasi kebijakan
diperlukan beberapa syarat:
a. Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan
tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
b. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai,
termasuk sumberdaya waktu.
c. Apakah keterpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
d. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan
kausal yang handal.
e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Apakah hubungan
saling ketergantungan kecil. Pemahaman yang mendalam dan
kesepakatan terhadap tujuan. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan
ditempatkan dalam urutan yang benar.
38
2.1.4 Model Pendekatan Implementasi Bottom Up
Menurut Agustino ((2006: 140), dalam pendekatan bottom up,
memandang bahwa implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga
yang tersentralisir dari pusat, akan tetapi berpangkal dari keputusan-
keputusan yang ditetapkan pada level warga atau masyarakat yang
merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat
tersebut. Jadi intinya pendekatan bottom up adalah implementasi kebijakan
dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat
lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang
cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, system sosio-kultur
yang mengada agar kebijakan tersebut tidak kontroproduktif, yang dapat
menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.
Model pendekatan bottom up ini disusun oleh Elmore (1979), Lipsky
(1971), Hjren dan O’Porter (1981). Model ini dimulai dari identifikasi
jaringan aktor yang terlibat didalam proses pelayanan dan menanyakan
kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka
miliki. Model implementasi kebijakan ini didasarkan kepada jenis kebijakan
publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi
kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya tataran
bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan,
keinginan publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan
pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini
39
diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga-
lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM) (Agustino, 2006: 140-156).
Berdasarkan beberapa teori dan model pendekatan implementasi
kebijakan publik yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh di atas, maka
peneliti menggunakan teori dan model pendekatan top down implementasi
kebijakan publik yang di ungkapkan oleh Georgre C Edward III. Peneliti
memilih model George C Edward III berdasarkan sub variabel yang terdapat
dalam model pendekatan ini yang mampu menjawab permasalahan yang
terjadi dalam Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Pada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di
Kabupaten Lebak.
2.1.5 Konsep Asuransi Sosial
Menurut Amrin (2006: 2) dalam bukunya yang berjudul “Asuransi
syariah keberadaan dan kelebihannya ditengah asuransi konvensional”
Menurutnya kata asuransi diambil dari bahasa belanda “assurantie”. Dalam
hukum belanda disebut “Verzekering”, yang berarti pertanggungan. Istilah
tersebut kemudian berkembang menjadi “assuradeur” yang berarti
penanggung dan tertanggung disebut “geassuradeur”. Dalam kamus atau
perbendaharaan kata bangsa Indonesia, tidak dikenal kata asuransi yang
dikenal adalah istilah “jaminan” atau “tanggungan”. Kata asuransi berasal
dari bahasa Inggris insurance, dengan akar kata in-sure yang berarti
“memastikan”.
40
Menurut Muslehuddin (2005: 3-4) dalam bukunya yang berjudul
“Asuransi dalam Islam” mengatakan asuransi pada awalnya adalah suatu
kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan keuangan
beban individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. “Secara ringkas dan
umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang
yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak
dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang
menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung
bersama oleh mereka. Masih dalam Muslehuddin (2005: 4), Adam Smith
berpendapat bahwa cara asuransi membagi-bagikan kerugian yang dialami
oleh individu kepada orang banyak dapat memberi keringanan dan
kesenangan kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam Muslehudin (2005:
4) Wagner telah membuktikannya dengan merumuskan teori kerugian sebagai
berikut:
“Perkataan asuransi menurut pengertian ekonomi adalah memaparkan suatu bentuk susunan ekonomi untuk memindahkan atau mengurangi kemungkinan akibat dari peristiwa yang tidak baik yang akan terjadi; bergantung kepada sejauhmana keadaan (Vermoegen) kekhawatiran seorang itu. Kemungkinan peristiwa itu tidak dengan sengaja menimpa seseorang, oleh karena itu setiap adanya satu kejadian maka hal itu peristiwa yang tidak terduga.Asuransi mengendalikan keadaan ini untuk menaksir kadar akibat yang akan menimpa berpedoman satu daftar (Reihe) kejadian yang diduga dengan satu bentuk bahaya yang tidak benar-benar terjadi (Muslehuddin, 2005: 4).”
Sedangkan Willet dalam Muslehuddin (2005: 5) berpendapat bahwa
pentingnya asuransi itu terletak pada kemampuannya untuk memindahkan
resiko ketidakpastian dan tidak jelas itu ke biaya tetap dengan cara
41
penggabungan. Katanya, sungguhpun resiko itu subjektif dan tidak dapat
diobjektifkan, namun hal itu dapat diukur dengan berpedoman pada
pengalaman dan peristiwa yang lalu. Risiko dapat diukur seandainya
sejumlah risiko ataupun kejadian yang lalu itu dikumpulkan untuk diambil
rata-ratanya secara umum.Dengan kata lain, probabilitas dari fenomena yang
banyak itu dapat dibuat ramalannya berdasarkan sekelompok ukuran yang
sama. Jadi, bilangan banyak dan probabilitas adalah dianggap sebagai dasar
teori risiko. Jadi dalam pengertian diatas asuransi adalah perlindungan
bersama terhadap musibah oleh sekelompok orang yang tidak berdaya akan
bahaya umum.
Pada asuransi konvensional, kita mengenal sistem transfer risk yang
berarti terjadinya transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.
Pengertian asuransi konvensional berdasarkan sudut pandang sosial yaitu:
“Asuransi di definisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada setiap anggota, anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan penyumbang terhadap organisasi (Amrin, 2006: 8)”.
Dalam Salim (2003: 2-3), bukunya yang berjudul “Asuransi Dan
Manajemen Risiko” John H. Magee mengklasifikasikan asuransi sebagai
berikut :
1. Jaminan Sosial (Social Insurance)
Jaminan sosial merupakan asuransi wajib. Oleh karena itu, setiap orang
atau penduduk harus memilikinya. Bentuk ini dilaksanakan dengan
“paksa”, misalnya dengan memotong gaji pegawai dengan proporsi sekian
42
persen setiap bulannya. Contoh jaminan sosial adalah jaminan untuk hari
tua, jaminan pengobatan yang diberikan kepada orang yang sakit,
mengalami kecelakaan, invalid, mencapai umur ketuaan, atau hal-hal yang
menyebabkan timbulnya pengangguran.
2. Asuransi Sukarela (Voluntary Insurance)
yaitu bentuk asuransi yang dijalankan secara sukarela (volunteer).
Asuransi sukarela dibagi menjadi:
a) Government insurance yaitu asuransi yang dijalankan oleh pemerintah
atau negara, misalnya jaminan yang diberikan kepada prajurit yang
cacat sewaktu peperangan (jaminan bagi kaum veteran);
b) Commercial insurance yakni asuransi yang bertujuan untuk melindungi
seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko-risiko yang bisa
mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi disini ialah
komersial dan dengan motif keuntungan (profit motive). Contohnya
seperti asuransi jiwa dan asuransi kerugian.
Masih dalam Salim (2003:123-124) Jaminan sosial umumnya lebih
banyak menyangkut “kesejahteraan sosial” dari masyarakat, dari pada arti
mempertanggungkan risiko-risiko kerugian. Agar dapat membedakan dengan
nyata pengertian asuransi jiwa dengan jaminan sosial, perlu dimengerti
makna dan unsur-unsur yang terdapat pada jaminan sosial. “jaminan sosial
dapat dirumuskan secara umum sebagai segala macam jaminan serupa dengan
asuransi, yang melindungi orang terhadap risiko sosial”. Pada umumnya
jaminan sosial yang didukung adalah resiko sosial, dan merupakan tanggung
43
jawab kepada masyarakat. Sedangkan pada asuransi, yang dijamin adalah
resiko pribadi. Selanjutnya kita dapat mengajukan beberapa karakteristik/ciri-
ciri jaminan sosial tersebut:
1. Resiko yang dijamin menyangkut umum dan merupakan tanggung jawab masyarakat;
2. Jaminan ini dianggap menguntungkan rakyat seluruhnya; 3. Jaminan sosial menanggung sebagian besar dari penduduk; 4. Orang-orang yang langsung berkepentingan tidak memikul seluruh
pembiayaan dan acap kali hanya sebagaian kecil saja yang mereka pikul;
5. Tunjangan yang didapatkan lajimnya hanya memenuhi kebutuhan primer yang minimum (subsistence level);
6. Ikut serta dalam jaminan dan iuran diwajibkan; 7. Jaminan yang diselenggarakan atas dasar tidak mencari
keuntungan; 8. Tujuan yang akan dicapai ialah kesejahteraan sosial (social
welfare) dan bukan keadilan bagi perseorangan (Salim, 2003: 123).
Bahwa inti jaminan sosial adalah:
1. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya; 2. Yang dijamin adalah resiko sosial; 3. Jaminan merupakan beban masyrakat seutuhnya; 4. Tidak mempunyai motif mencari keuntungan (Salim, 2003: 124).
Dan menurut Amrin (2006:101) asuransi sosial yaitu asuransi yang
dilakukan pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan
rakyatnya dengan cara memotong sebagian gaji pegawai dan pekerja.
Sedangkan Man Suparman (2003: 89-90) bukunya yang berjudul “Aspek-
aspek Asuransi dan Surat Berharga”, Emi Pangaribuan mengatakan asuransi
sosial mempunyai sifat wajib dan besarnya santunan (benefit) pada umumnya
ditetapkan oleh pemerrintah. Golongan asuransi ini tidak ditunjukan untuk
memperoleh keuntungan, tetapi lebih ditekankan kepada kepantasan
masyarakat (social adequcy). Penyelengaraannya biasanya oleh pemerintah,
44
sehingga sering pula disebut Social Goverment Insurance. Dan dalam
Muslehuddin (2005:12) asuransi bersama adalah setiap anggota menjadi
sebagai tertanggung dan penanggung asuransi tanpa memandang suatu
kepentingan. Ia tidak bertujuan mencari keuntungan, bukan usaha kapitalis
ataupun merengguk kekayaan dari kerugian orang lain.
Dalam Man Suparman (2003: 92), Veldkam mengatakan tujuan
asuransi sosial yaitu memberikan jaminan secara materil sebanyak mungkin
agar tergantung tetap dapat menikmati sumber kehidupan yang layak.
Dan menurut Emi Pangaribuan dalam Man Suparman (2003: 94-95)
tujuan asuransi sosial adalah:
“Tujuan dari pertanggungan sosial (social Insurance) adalah untuk menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya (Suparman, 2003: 94)”
Masih Menurut Emi Pangaribuan, Unsur-unsur asuransi sosial antara lain
adalah:
1. Diselenggarakan karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perikatan yang terjadi antara para pihak; 3. Mempunyai sifat wajib bagi mereka; 4. Pada umumnya yang bertindak sebagai penyelengara atau
penanggung adalah pemerintah; 5. lebih diutamakan perlindungan kepada hal-hal yang berkaiatan
resiko sosial daripada risiko individual; 6. ditunjukan untuk membangun suatu jaminan sosial kepada
masyarakat atau sekelompok masyarakat dan bukan dimaksudkan untuk mencari keuntungan;
7. Perbandingan antara premi dan santunan (benefit) diatur secara progresif;
8. Besarnya premi ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan perundang-undangan;
45
9. Besarnya santunan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan lebih ditekankan kepada kepantasan masyarakat (social adequacy) daripada keadilan pribadi (private equity);
10. Tidak ada pilihan mengenai masalah kepentingan dan peristiwa (evenement) (Suparman, 2003: 95).
Dapat disimpulkan bahwa bahwa asuransi sosial merupakan suatu
jenis jaminan sosial yang mempergunakan prinsip, ketentuan, dan metode
asuransi. asuransi sosial dimaksudkan untuk menutup risiko-risiko sosial,
yaitu semua jenis risiko yang terdapat dalam masyarakat banyak. Asuransi
sosial diwajibkan oleh Pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan
asuransi sosial adalah membangun kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
2.1.6 Asuransi Sosial Menurut UU No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No.24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
A. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan asas:
1) Kemanusiaan, yaitu berkaitan terhadap penghargaan manusia;
2) Manfaat, yaitu asas yang bersifat oprasional menggambarkan
pengeloalaan yang efisien dan efektif;
3) Keadilan, yaitu yaitu asas yang bersifat idiil, menjamin keadilan bagi
seluruh rakyat indonesia.
B. Prisnsip Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah:
1) Kegotongroyongan; Prinsip ini diwujudkan dalam sistem gotong
royongdari peserta yang mampu ke peserta yang kurang mampu dam
bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat; peserta yang berisiko
46
rendah membantu yang berisiko tinggi; dan peserta yang sehat
membantu peserta yang sakit. Melalui prinsip kegotong royongan ini,
jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia;
2) Prinsip Nirlaba; Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk
mencari laba bagi BPJS, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan
jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan
peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran
akan dimanfaatkan sebesar-besarnya utuk kepentingan peserta;
3) Prinsip Keterbukaan; Kehati-hatian, Akuntabilitas; Prinsip-prinsip
manajemen ini direrapkan dan mendasari seluruh kegiatan
pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil
pengembangannya;
4) Prinsip Portabilitas; Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan
jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan
atau tempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan republik
indonesia;
5) Prinsip Kepesertaan Besifat Wajib; Dimaksudkan agar seluruh rakyat
menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan
bersifat wajib bagi rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan
kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan
penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja
disektor formal, besamaan dari itu sektor informal dapat menjadi
47
peserta sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan dan
mereka yang bekerja secara mandiri. Sehingga pada akhirnya sistem
jaminan sosial nasional dapat mencakup seluruh Rakyat;
6) Prinsip Dana Amanat; Dana yang terkupul dari iuran peserta
merupaka titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola
sebaik-baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk
kesejahteraan;
7) Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial; adalah hasil berupa
dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan
peserta jaminan sosial.
C. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
Dewan Jaminan Sosial Nasional befungsi merumuskan kebijakan
umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial;
berwenang melakukan monitoring dan evaluasi program jaminan sosial
serta bertanggung jawab kepada Presiden.
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Dalam menjalankan sistem jaminan sosial, UU SJSN
mengamanatkan untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) yaitu Undang-Undang No.24 Tahun 2011. BPJS bertugas
menyelenggarakan program-program jaminan sosial. BPJS adalah
gabungan dari empat perusahan asuransi milik pemerintah yaitu
JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES. BPJS mengelola
mengenai kepesertaan jaminan sosial; Dana jaminan sosial wajib dikelola
48
dan dikembangkan oleh BPJS secara optimal dengan mempertimbangkan
aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, kemanan dana, dan hasil yang
memadai.
1. Tugas dan wewenang BPJS diatur dalam Undang-Undang No. 24 tahun
2011 tentang BPJS.
Adapun BPJS bertugas untuk:
a) melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
b) memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi
Kerja;
c) menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d) mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
e) mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
f) membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan
sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
g) memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan
Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
Dan BPJS berwenang untuk:
a) menagih pembayaran Iuran;
b) menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek
dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas,
solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;
49
c) melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan
Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
d) membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif
yang ditetapkan oleh Pemerintah;
e) membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas
kesehatan;
f) mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja
yang tidak memenuhi kewajibannya;
g) melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang
mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam
memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
h) melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka
penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
2. Program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS meliputi 5
(lima) program yaitu:
1) Program Jaminan Kesehatan
Program Jaminan Kesehatan diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar para
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
50
2) Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Program Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan berdasarkan
prinsip asuransi sosial dengan tujuan menjamin agar para peserta
memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai
apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita
penyakit akibat kerja.
3) Program Jaminan Hari Tua
Program Jaminan hari tua diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi atau tabungan wajib dengan tujuan untuk menjamin agar
para peserta menerima uang tunai apabila memasuki usia pensiun,
meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
4) Program Jaminan Pensiun
Program Jaminan pensiun diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi atau tabungan wajib dengan tujuan untuk mempertahankan
derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau
berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau
mengalami cacat total tetap.
5) Program Jaminan Kematian
Program Jaminan kematian diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi dengan tujuan memberikan santunan kematian yang
dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
51
2.1.7 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Dalam konteks asuransi kesehatan menurut Thabrany (2014: 49)
dalam bukunya “Jaminan Kesehatan Nasional” pengertian asuransi kesehatan
adalah memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan
pelayanan yang dibutuhkan tanpa harus mempertimbangkan keadaan
kanongnya. Ada pihak yang menjamin atau menanggung biaya pengobatan
atau perawatan orang tersebut. Pihak yang menjamin ini dalam bahasa inggris
disebut insurer atau dalam UU Asuransi disebut asuradur. Asuransi
merupakan jawaban atas sifat ketidakpastian (uncertainy) dari kejadian sakit
dan kebutuhan pelayanan kesehatan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan
pelayanan kesehatan didanai secara memadai, maka seseorang atau
kelompok kecil orang akan melakukan transfer risiko kepada
insurer/asuradur, ataupun badan penyelenggara jaminan.
Asuransi sosial menurut UU SJSN adalah merupakan mekanisme
pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan
perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa
mereka dan atau anggota keluarganya. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah
tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Sosial
adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Kemenkes, 2014).
Dengan demikian, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang
dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial
52
Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan
melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib
(mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia
terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Kelebihan sistem asuransi
sosial dengan asuransi komersial bisa dilihat pada tabel 1.9 dibawah ini:
Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi Sosial dengan Asuransi Komersial
No Asuransi Sosial Asuransi Komersial
1 Kepesertaan Bersifat wajib
(Untuk semua penduduk) Kepesertaan bersifat sukarela
2 Non profit Profit
3 Manfaat Komperhensif Manfaat sesuai dengan premi yang dibayarkan
(Sumber: Kemenkes, Buku Pegangan Sosialisasi JKN dalam SJSN)
Dasar hukum Program JKN adalah Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan
Iuran (PBI) Jaminan kesehatan; Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan yang dirubah dengan Perpres Nomor 111 tentang
Perubahan atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
53
Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah daerah; sedangkan Pedoman Pelaksanaannya
diatur dalam Peraturan Mentri Kesehatan No 28 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini
adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang
diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya
dibayar oleh Pemerintah. Setiap peserta berhak untuk memperoleh Jaminan
kesehatan yang bersifat komprehensif (menyeluruh) yang terdiri dari:
a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, yaitu Rawat Jalan Tingkat Pertama
(RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP).
b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, yaitu Rawat Jalan
Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).
c. Pelayanan Promotif dan Preventif.
d. Pelayanan Kebidanan dan Neonental.
e. Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan.
f. Pelayanan Gawatdarurat.
g. Pelayanan Ambulan bagi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar
fasilitas kesehatan.
h. Pemberian Kompensasi Khusus bagi peserta di wilayah yang tidak tersedia
fasilitas kesehatan.
i. Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Mentri.
54
Iuran JKN Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis
Iuran dibagi menjadi:
a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
Pusat dibayar oleh Pemerintah Pusat dan iuran yang didaftarkan
Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan
tidak mampu).
b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS,
Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai
negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong
langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.
c. Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau
pekerja mandiri) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
d. Peserta bukan Pekerja yaitu investor, perusahaan, penerima pensiun
swasta, veteran, dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Sedangkan
penerima pensiunan pemerintah, dibayar oleh pemerintah dan Peserta yang
bersangkutan. Untuk perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu
dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Pemerintah.
Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara,
dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen
dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh
pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta. Tapi iuran tidak dipotong
sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan
55
mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari
Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi
Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta. Namun mulai 1 Juli 2015,
pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen
dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.Sementara bagi peserta
perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya.
Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:
1. Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per
bulan.
2. Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per
bulan.
3. Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per
bulan.
Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan
dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen
dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan.
Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali
yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Fasilitas Kelas untuk Peserta JKN yaitu:
a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Orang yang tergolong fakir miskin dan
tidak mampu yang dibayarkan preminya oleh pemerintah mendapatkan
layanan kesehatan kelas III.
56
b. Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara,
Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan
mendapatkan pelayanan kelas I dan II.
c. Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja
mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III
sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.
d. Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran,
perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau
perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan,
pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa
mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi
dan kelas perawatan yang dipilih. Kriteria kepesertaan JKN dapat dilihat
pada tabel 2.2 dibawah ini:
Tabel 2.2
Kriteria Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
No. Kriteria Peserta
1. Peneriman Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
a. Orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
b. Penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pekerja Penerima Upah
a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota TNI; c. Anggota Polri; d. Pejabat Negara; e. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; f. Pegawai Swasta; dan g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a samapai dengan
huruf f yang sudah menerima upah
57
No. Kriteria Peserta
3. Pekerja Bukan Penerima Upah
a. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri b. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan
penerima upah 4. Bukan Pekerja
a. Investor; b. Pemberi Kerja; c. Penerima Pensiun; d. Veteran; e. Perintis Kemerdekaan; dan f. Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai
dengan huruf e yang mampu membayar iuran 5. Warga Negara
Asing Wargra negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
6. Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Warga Negara Indonesia yang bekerja di Luar Negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
7. Anggota Keluarga bagi Pekerja Penerima Upah
a. Istri atau suami yang sah dari peserta; dan b. Anak kandung, anak tiri &/atau anak angkat yang sah
dari peserta, dengan kriteria: - Tidak atau belum pernah menikah atau tidak
mempunyai penghasilan sendiri; dan - Berlum berusia 21 tahun atau belum berusia 25
tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Sumber: Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013.
2.1.8 Prosedur Pendaftaran Kepesertaan Program JKN
A. Pendaftaraan Peserta
1) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan didaftarkan
oleh Pemerintah sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Penduduk yang belum termasuk
sebagai peserta jaminan kesehatan dapat diikutsertakan dalam program
Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
58
Kesehatan (BPJS Kesehatan) oleh pemerintah daerah provinsi atau
pemerintah daerah kabupaten/kota.
2) Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
a. Pemberi Kerja mendaftarkan pekerjanya atau pekerja yang
bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kepada BPJS
Kesehatan
b. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja wajib
mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Proses
pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap baik perorangan atau
seluruh anggota keluarga.
B. Lokasi Pendaftaran
Pendaftaran Peserta dilakukan di kantor BPJS terdekat/setempat dari
domisili peserta.
C. Syarat Pendaftaran
Syarat pendaftaraan peserta mandiri atau Pekerja Penerima Upah (PPU),
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja yaitu Isi
formulir, Foto copy KTP, Foto copy Kartu Keluarga, Pas foto 3 x 4
berwarna 2 lembar
D. Masa berlaku kepesertaan
1. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional berlaku selama yang
bersangkutan membayar Iuran sesuai dengan kelompok peserta.
59
2. Status kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar Iuran atau
meninggal dunia.
E. Hak dan Kewajiban Peserta
1. Peserta berhak memperoleh identitas peserta; memilih fasilitas
kesehatan tingkat pertama dan memperoleh manfaat pelayanan
kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
kesehatan.
2. Peserta wajib membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya
kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas peserta pada saat
pindah domisili.
F. Pentahapan Kepesertaan
1. Tahap pertama mulai tanggal 1 Januari 2014, paling sedikit meliputi :
a) PBI Jaminan Kesehatan;
b) Anggota TNI/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan anggota keluarganya;
c) Anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri dan anggota
keluarganya;
d) Peserta asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. ASKES
(Persero) meliputi PNS, veteran, pejuang kemerdekaan, penerima
pensiun PNS, TNI/Polri dan seterusnya beserta anggota keluarganya;
e) Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh
PT. JAMSOSTEK (Persero) dan anggota keluarganya;
60
2. Tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai
Peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2019.
Gambar alur pendaftaran kepesertaan perorangan Program JKN dapat
dilihat pada gambar 2.4 berikut:
Gambar 2.4
Alur Pendaftaran
Peserta Mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional
PENDAFTARAAN DI KANTOR BPJS KESEHATAN
DOMISILI PENDAFTAR
FOTO COPY KTP
FOTO COPY KK FOTO 3x4 DUA
LEMBAR
KANTOR POS/ATM/SETOR TUNAI DI BANK
BRI,BNI,MANDIRI
PENGAMBILAN KARTU
ANGGOTA
NO KODE PENDAFTARAAN
CALON PESERTA PBPU/MANDIRI
BPJS KESEHATAN
SYARAT
PEMBAYARAN
61
2.1.9 Manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional
A. Manfaat JKN terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu manfaat medis dan manfaat
non-medis.
1) Manfaat Medis; berupa pelayanan kesehatan yang komprehensif
(promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) termasuk bahan medis
habis pakai dan obat sesuai kebutuhan medis;
2) Manfaat Non Medis; meliputi akomodasi dan ambulan. akomodasi
untuk layanan rawat inap sesuai hak kelas perawatan peserta. Manfaat
ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan antar fasilitas kesehatan,
dengan kondisi tertentu sesuai rekomendasi dokter.
B. Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas:
a) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non
spesialistik yang mencakup:
1. Administrasi pelayanan;
2. Pelayanan promotif dan preventif;
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non Operatif;
5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
7. Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama;
dan
8. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
62
b) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan
kesehatan yang mencakup:
1. Administrasi pelayanan;
2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter
spesialis dan subspesialis;
3. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai
dengan indikasi medis;
4. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
5. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi
medis;
6. Rehabilitasi medis;
7. Pelayanan darah;
8. Pelayanan kedokteran forensik klinik;
9. Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas
Kesehatan;
10. Perawatan inap non intensif; dan
11. Perawatan inap di ruang intensif.
C. Manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN meliputi:
a) Tidak sesuai prosedur;
b) Pelayanan diluar Fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS;
c) Pelayanan bertujuan kosmetik;
d) General check up, pengobatan alternatif;
e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi;
63
f) Pelayanan Kesehatan pada saat bencana; dan
g) Pasien bunuh diri/Penyakit yang timbul akibat kesengajaan untuk
menyiksa diri sendiri/Bunuh Diri/Narkoba.
2.2 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua
acuan dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini.
Pertama, dari penelitian yang dilakukan oleh Rezqi Kurnia Gesar, Nurhayani,
dan Balqis dalam sebuah karya penelitian yang berjudul “Kesiapan
Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di
Kabupaten Gowa”, dari Universitas Hasanudin Fakultas Kesehatan
Masyarakat 2014. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan fasilitas
kesehatan, regulasi, dan sosialisasi stakeholder kepada masyarakat dalam
pelaksanaan program JKN di Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan
metode kualitatif dengan informan sebanyak delapan orang.Informan dalam
penelitian ini adalah orang yang dianggap layak dan memahami tentang
kesiapan pelaksanaan program jaminan kesehatan.Pengumpulan data
dilakukan dengan metode indepth interview, observasi, dan telaah
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kesiapan untuk
aspek fasilitas kesehatan dikarenakan alat kesehatan masih kurang, aspek
regulasi juga belum terlihat kesiapannya dikarenakan belum ada petunjuk
teknis di Kabupaten Gowa mengenai jaminan kesehatan, untuk sosialisasi
sudah dilakukan seluruh pihak stakeholder. Namun karena sosialisasi yang
64
belum optimal sehinggga masih banyak masyarakat belum memahami
tentang program JKN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya
kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan program JKN di Kabupaten Gowa
disarankan agar fasilitas kesehatan untuk melengkapi dan meningkatkan
sarana prasarananya, pemerintah lebih memperhatikan implementasi program
JKN, serta sosialisasi ke masyarakat lebih dioptimalkan.
Acuan yang kedua yaitu, dari penelitian yang dilakukan oleh Widya
Noorkomalasari dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kemampuan Membayar
Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Nelayan Di Kabupaten Jember”, dari
Universitas Jember Fakultas Kesehatan masyarakat 2014. Penelitian ini
bertujuan menghitung besar kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan
Nasional bagi nelayan di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan studi
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan
sampel menggunakan teknik multistage random sampling. Jumlah populasi
rumah tangga nelayan di Kabupaten Jember adalah sebanyak 6.505 keluarga.
Total besar sampel yang digunakan sebanyak 99 keluarga. Penelitian
dilakukan di tiga desa, yaitu Desa Puger Wetan Kecamatan Puger, Desa
Sumberejo Kecamatan Ambulu, dan Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan.
Variabel Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan per
bulan responden tergolong sedang yakni berada pada interval
≥Rp.3.100.000,- s.d ≤Rp.7.750.000,- dengan rata-rata sebesar Rp.6.200.000,-;
sedangkan rata-rata total pengeluaran rumah tangga mencapai Rp.6.077.424,-
dan secara berturut-turut ratarata pengeluaran pangan sebesar Rp.1.122.303,-,
65
pengeluaran pangan non esensial sebesar Rp.825.424,-, dan pengeluaran non
pangan sebesar Rp.4.129.697,-. Formula perhitungan ATP yang didapatkan
adalah ATP = Σ Pendapatan – (-63880 + 0,8653X� + 0,6361X3 + 1,277X4 +
1,081X5+ 0,6571X6 + 1,269X7 + 1,151X8 + 1,165X9 + 0,9445X10 + 1,307X11 +
1,540X12 + 0,9707X13 + 1,007X14 + 1,159X15 + 0.9988X16 + 1,047X17 +
1,064X18 + 3,517X19 + 1,015X20). Sebagian besar responden (54,5%) mampu
membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil pemaparan menunjukkan
bahwa 33 responden memiliki kemampuan membayar iuran Jaminan
Kesehatan Nasional untuk kelas rawat 3 yang besar nominalnya adalah
Rp.25.500,- per orang per bulan.
2.3 Kerangka Berfikir
Di era JKN ini partisipasi masyarakat terhadap asuransi kesehatan
merupakan faktor penting dalam meningkatakan kualitas kesehatan di suatu
daerah. Peningkatan jumlah kepesertaan sekaligus diimbangi dengan
perbaikan mutu pelayanan kesehatan pada Program JKN merupakan indikator
keberhasilan Program JKN. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan
pembangunan bidang kesehatan. Salah satu daerah yang melaksanakan
program JKN ialah Kabupaten Lebak.
Dari hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan,
peneliti masih menemukan beberapa permasalahan dalam Implementasi
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori
66
PBPU di Kabupaten Lebak. Maka dari itu, perlu kiranya dilakukan
pengukuran keberhasilan Implementasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori PBPU di Kabupaten Lebak sehingga
akan diketahui faktor-faktor pendukung dan pengahambatnya. Pada penelitian
ini, peneliti melakukan pengukuran tingkat keberhasilan implementasi
kepesertaan Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak di wilayah Kabupaten Lebak.
Dengan mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Jaminan
sosial yang terkandung dalam Undang-Undang yaitu UU No. 40 tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dan Tugas BPJS yang
terkandung dalam UU No. 24 tentang BPJS. Lalu dikolaborasikan dengan
model implementasi kebijakan menurut teori George C Edward III yaitu:
1. Komunikasi, terdapat tiga indikator yang dipakai yaitu: transmisi,
kejelasan dan konsistensi,
2. Sumberdaya, terdapat empat indikator yang dipakai, yaitu: staf, informasi,
wewenang dan fasilitas,
3. Disposisi, terdapat dua indikator yang dipakai, yaitu: pengangkatan
birokrat, dan inisiatif,
4. Struktur birokrasi, terdapat dua indikator yang dipakai, yaitu: standar
operating prosedurs (SOP) dan fragmentasi.
Maka menurut peneliti akan diketahui tingkat keberhasilan
implementasi kepesertaan program JKN bagi kategori PBPU di Kabupaten
Leabak. Dari konsep yang peneliti buat dengan mengacu pada beberapa
67
Undang-undang diatas dan teori implementasi kebijakan publik menurut
Edward III, diharapkan bisa memberikan output dan outcome yang baik.
Output yang diharapkan yaitu mengetahui seberapa besar tingkat
implementasi kepesertaan Program JKN bagi kategori PBPU di Kabupaten
Lebak. Sedangkan salah satu outcomenya adalah sebagai bahan rekomendasi
pihak terkait khususnya BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam
meningkatkan kepuasan pelayanan kepesertaan dan juga meningkatkan
jumlah kepesertaan program JKN bagi kategori PBPU di wilayah Kabupaten
Lebak. Secara skematis kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat
pada gambar 2.6 berikut:
68
Gambar 2.6
Kerangka Berpikir
s 1. Kurangnya sosialisasi program JKN oleh BPJS Kesehatan Kab. Lebak; 2. Kurangnya sikap pro aktif Fasyankes (Puskesmas, Rumah Sakit) dalam membantu
sosialisasi JKN; 3. Masih rumitnya penerapan sistem pendaftaraan kepesertaan Program JKN; 4. Kurangnya jumlah SDM dan sarana prasarana di BPJS Kesehatan Kab. Lebak.
1. Komunikasi 2. Sumberdaya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
Output: Mengetahui Tingkat Keberhasilan Implementasi Kepesertaan Program JKN Bagi Kategori PBPU di Kabupaten Lebak
Outcome: Sebagai bahan rekomendasi pihak BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak untuk meningkatkan pelayanan kepesertaan & meningkatkan jumlah kepesertaan kategori PBPU di Kabupaten Lebak
a. Melakukan dan/atau
menerima pendaftaran Peserta;
b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
f. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.
1) Prinsip Kegotongroyongan; 2) Prinsip Nirlaba; 3) Prinsip Keterbukaan; 4) Prinsip Portabilitas; 5) Prinsip Kepesertaan Besifat
Wajib 6) Prinsip Dana Amanat; dan 7) Prinsip Hasil Pengelolaan
Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan progam dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
Tugas BPJS Menurut UU No 24 Tahun 2011
Prinsip-Prinsip Jaminan Sosial Menurut UU No 40 tahun 2004 Tentang SJSN
Model Pendekatan Implementasi Menurut Teori George C Edward
III
Identifikasi Masalah
69
2.3 Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan
diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya. Definisi hipotesis dikemukakan
oleh Trelease dan Good dan Scates dalam Nazir. Menurut Trelease hipotesis
adalah sebagai “suatu keterangan sementara dari suatu fakta yang dapat
diamati. Sedangkan menurut Good dan Scates menyatakan bahwa hipotesis
adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk
sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-
kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah
penelitian selanjutnya (Nazir, 2005: 151).
Berdasarkan latar belakang masalah yang diperoleh dari observasi
awal peneliti dan pengumpulan data di lapangan, serta berdasarkan kerangka
berpikir di atas, maka dapat disusun hipotesisnya sebagai berikut:
H0 : “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) di Kabupaten Lebak kurang dari 60% dari yang
diharapkan”.
Hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai berikut:
H0 : µ0 < 60%.
70
Ha : “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) di Kabupaten Lebak lebih dari atau sama dengan
60% dari yang diharapkan”.
Hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai berikut:
Ha : µ0 ≥ 60%.
Merujuk dua hipotesis tersebut, maka peneliti mengambil salah satu
hipotesis untuk penelitian skripsi ini bahwa:
H0 : “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak kurang dari 60% dari
yang diharapkan”.
71
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Menurut Usman & Purnomo Setiady (2006: 42) metode ialah suatu
prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-
langkah sistematis. Sedangkan, metodologi ialah suatu pengkajian dalam
mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, mendefinisikan metode
penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan
yang terdapat dalam penelitian.
Sedangkan menurut Sugiyono (2005: 1) metode penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang
harus diperhatikan yaitu, cara ilmiah, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah
berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu
rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu
dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh
penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati
oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui
cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam
penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Dan
menurut Irawan (2005: 4) metode penelitian adalah totalitas cara yang dipakai
peneliti untuk menemukan kebenaran ilmiah.
71
72
Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2005: 8) dapat
diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuanatitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah
ditetapkan. Penelitian deskriptif menurut Irawan (2005: 4) adalah penelitian
yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti
apa adanya. Sedangkan menurut Sugiyono (2005: 11) penelitian deskriptif
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,
baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau
menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.
Untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah, tujuan, dan
manfaat yang dirumuskan pada bab sebelumnya, maka metode yang
digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif.
Yang berjudul ”Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten
Lebak”.
3.2 Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2005: 119) pada prinsipnya meneliti adalah
melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Oleh karena
itu, maka diperlukan alat ukur yang baik yang dinamakan instrumen
73
penelitian. Jadi, Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
Sedangkan menurut Bungin (2009: 94) Pengertian dasar dari
instrumen penelitian adalah: pertama, instrumen penelitian menempati posisi
teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk
memperoleh data di lapangan. Kedua, instrumen penelitian adalah bagian
paling rumit dari keseluruhan proses penelitian. Kesalahan bagian ini, dapat
dipastikan suatu penelitian akan gagal atau berubah dari konsep semula.
Ketiga, bahwa pada dasarnya instrumen penelitian kuantitatif memiliki dua
fungsi yaitu sebagai substitusi dan sebagai suplemen. Pada beberapa
instrumen, umpamanya angket, instrumen penelitian menjadi wakil peneliti
satu-satunya di lapangan atau wakil satu-satunya orang yang membuat
instrumen penelitian tersebut. Oleh karena itu, kehadiran instrumen penelitian
di depan responden (khususnya untuk instrumen angket) adalah benar-benar
berperan sebagai pengganti (substitusi) dan bukan suplemen penelitian.
Sebagai suplemen, instrumen penelitian hanyalah pelengkap dari sekian
banyak alat-alat bantu penelitian yang diperlukan oleh peneliti pada
pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian.Instrumen
penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti (Sugiyono,
2005: 105). Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk
penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.
74
Pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah berbentuk
kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel
mandiri. Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan adalah skala
Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2005:
107). Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur akan dijabarkan
menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak
untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan. Jawaban
setiap item instrumen memiliki tingkatan nilai dari sangat positif sampai
negatif. Dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setap
item instumen diberi skor sebagai berikut:
Tabel 3.1
Skoring Tiap Indikator Menurut Likert
Jawaban Kritetia Jawaban Skor
A
Sangat Jelas/Sangat Memadai/Sangat Mampu/Sangat
Mudah/Sangat Sering/Sangat Efektif/Sangat Aman/Sangat
Terbuka/ Sangat Cepat/ Sangat Adil/Selalu Dilibatkan.
4
B Jelas/ Memadai/ Mampu/ Mudah/Sering/ Efektif/Aman/
Terbuka/Cepat/Adil/Dilibatkan. 3
C Tidak Jelas/ Tidak Memadai/ Tidak Mampu/Sulit/Tidak Pernah/
Tidak Efektif/ Tidak Aman/ Tidak Terbuka/ Lambat/ Tidak Adil/
Tidak Dilibatkan.
2
D
Sangat Tidak Jelas/ Sangat Tidak Memadai/ Sangat Tidak
Mampu/ Sangat Sulit/Tidak Pernah/ Sangat Tidak Efektif/ Sangat
Tidak Aman/ Sangat Tertutup/ Sangat Lambat/ Sangat Tidak
Adil/ Tidak Dilibatkan.
1
Sumber: Diadaptasi dari skor kategori Likert skala 4
75
Berikut ini merupakan indikator variabel penelitian mengenai
Implementasi Kepesertaan Program JKN bagi Pekerja Bukan Penerima Upah
di Kabupaten Lebak :
Tabel 3.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian
Variabel Indikator Sub Indikator No. Item
Kuesioner
Skala
Impl
emen
tasi
Kep
eser
taan
Pro
gram
Jam
inan
Kes
ehat
an N
asio
nal
(JK
N) B
agi P
eker
ja B
ukan
Pen
erim
a U
pah
(PB
PU) D
i Kab
upat
en
Leb
ak
Komunikasi
1. Transmisi (penyaluran komunikasi yang baik) 1,2,
Likert
2. Kejelasan (komunikasi harus jelas dan tidak ambigu) 3,4,5,6
3. Konsistensi (komunikasi harus konsisten dan jelas) 7,8
Sumberdaya
1. Staf (aparatur yang mencukupi dan kompeten) 9,10,11
2. Informasi (informasi cara pelaksanaan kebijakan dan informasi kepatuhan pelaksana)
12,13
3. Wewenang (otoritas atau legitimasi pelaksana kebijakan) 14,15,16
4. Fasilitas (sarana dan prasarana pendukung kebijakan) 17,18,19
Disposisi
1. Pengangkatan birokrat (sikap pelaksana kebijakan harus berdedikasi)
20,21,22
2. Insentif (penambahan biaya tertentu untuk kepentingan pribadi pegawai (self interest))
23,24
Stuktur
Birokrasi
1. Standar Operating Prosedures (SOP) (panduan yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu proses harus dilaksanakan)
25,26
2. Fragmentasi (upaya penyebaran tanggungjawab terhadap unit-unit kerja)
27,28
Sumber: Peneliti, 2014
76
3.2.1 Jenis Dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam penelitian mengenai Implementasi
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kategori
Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Data
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya
(sampel atau responden) dengan menggunakan teknik
pengumpulan data tertentu. Data primer dapat diperoleh melalui
wawancara maupun observasi langsung.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber artikel-
artikel (Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional) dan
gambar-gambar yang dapat berbentuk buku-buku, dokumen dan
data elektronik (website).
2. Sumber data
a. Responden adalah Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional
kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten
Lebak. Responden dilibatkan secara langsung dalam kegiatan
penelitian ini. Agar dapat memperoleh gambaran atas materi yang
dijadikan objek penelitian.
b. Literatur adalah data-data kepustakaan berdasarkan text book
yang berkaitan dengan penelitian dalam penyusunan deskripsi
teori.
77
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian mengenai Implementasi Kepesertaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima
Upah di Kabupaten Lebak menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
1. Kuesioner,
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa
pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada
responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet
(Sugiyono, 2005: 162). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
kuesioner dalam bentuk pertanyaan tertutup, dengan pertimbangan
keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, dan biaya yang
dimiliki. Alasan lainnya karena dapat membantu responden untuk
menjawab dengan cepat serta dapat memudahkan peneliti dalam
melakukan analisis data terhadap seluruh kuesioner yang telah
terkumpul.
2. Observasi,
Serangkaian pengumpulan data yang dilakukan secara langsung
terhadap objek atau objek penelitian melalui mata, telinga, dan
perasaan dengan melihat fakta-fakta dari objek yang diteliti. Fakta-
fakta dan informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan
78
dicatat dan dirangkum, untuk dijadikan data sekunder sebagai data
pendukung primer yang diperoleh dari hasil jawaban responden
melalui kesioner.
3. Studi kepustakaan, yaitu studi atau teknik pengumpulan data dengan
cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi
yang relevan berdasarkan text book.
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi menurut Sugiyono (2005: 90) adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya. Sedangkan menurut Bungin (2009: 99) populasi berasal dari
kata bahasa Inggris population, yang berarti jumlah penduduk. Dalam metode
penelitian, kata populasi amat popular digunakan untuk menyebutkan
serumpun atau sekolompok yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya,
populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian
yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai,
peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat
menjadi sumber data penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
masyarakat Peserta JKN kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di
Kabupaten Lebak sebanyak 17.045 jiwa.
Setelah menentukan populasi, maka peneliti kemudian menetukan
teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Menurut Sugiyono (2005:
79
91-95) Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua,
yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. Probability
sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang
sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota
sampel. Sedangkan, nonprobability sampling adalah teknik pengambilan
sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau
anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Suharsimi (2006:
131) Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Oleh karena
itu, pada penelitian ini, tidak semua populasi di jadikan sampel karena
keterbatasan waktu, tenaga dan lain- lain.
Untuk menetukan ukuran sampel dalam penelitian ini maka digunakan
rumus ”Slovin” (Sugiyono, 2006: 57). Dengan jumlah populasi (N) sebanyak
17.045 Peserta Program JKN kategori PBPU dan menetapkan taraf kesalahan
(e) sebesar 7%.
Berikut ini rumus menentukan ukuran sampel menurut Slovin:
Keterangan: n = Ukuran sampel N = Ukuran populasi
e = Kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir misalnya, 2%, 5%, 10%
n= N
1+Ne²
80
Diketahui: N = 17.045
e = 7% (0,07)
Ditanya: n?
Jawab:
17.045
n =
1 + 17.045 (0,07)²
17.045
n =
1 + 83,5205
17.045
n =
84,5205
n = 201,66 = 202 Sampel
Adapun teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel
dari jumlah populasi ini adalah teknik Acidental Sampling. Menurut Nanang
Martono (2010: 70) Acidental Sampling yaitu teknik penentuan sampel
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan
peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang
kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.
81
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Menurut Bungin (2009: 164) pengolahan data adalah kegiatan lanjutan
setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif,
pengolahan data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap memeriksa
(editing), proses pemberian identitas (coding), dan proses pembeberan
(tabulating).
Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah
data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam
analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh
responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan
perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan
untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2005: 169).
Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian
mengenai “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak” adalah
statistik deskriptif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kunatitatif
deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriftif adalah penelitian kuantitatif yang
bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa adanya, tanpa
melihat hubungan-hubungan yang ada (Bungin, 2009: 171). Statistik
deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan
cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku
untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2005: 169).
82
Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini ditempuh melalui
tahap memeriksa (editing), proses pemberian identitas (coding) dan proses
pembeberan (tabulating) menurut (Bungin, 2009: 165-168) :
1. Editing, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah peneliti setelah
menghimpun data di lapangan, dimana dimulai dengan member identitas
pada instrumen penelitian yang telah terjawab, kemudian memeriksa satu
persatu lembaran instrumen pengumpulan data, lalu memeriksa poin-poin
serta jawaban yang tersedia;
2. Coding, yaitu mengklasifikasi data-data yang telah melalui tahap editing
tersebut melalui tahapan koding, dimana data yang telah diedit tersebut
diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.
Pengkodean ini menggunakan dua cara, yaitu pengkodean frekuensi yang
digunakan apabila jawaban pada poin tertentu memiliki bobot atau arti
frekuensi tertentu dan pengkodean lambang yang digunakan pada poin
yang tidak memiliki bobot tertentu;
3. Tabulating, yaitu bagian terakhir dari pengolahan data, dimana data-data
dimasukkan pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta
menghitungnya.
Setelah data terkumpul dan diolah dengan tahap-tahap seperti yang
disebutkan diatas, maka data dianalisis dengan menggunakan analisis statistik
sederhana, dimana data mengenai “Implementasi Kepesertaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori PBPU di Kabupaten Lebak” yang
83
])Y(YN][()X(XN[(
Y) X)( - XY)N(r
2222
diperoleh dari kuesioner yang bersifat kuantitatif tersebut diuji melalui
analisis data.
3.4.1 Uji Validitas
Menurut Usman & Purnomo Setiady (2008: 287) dalam buku
“Pengantar Statistika” Validitas ialah mengukur apa yang ingin diukur.
Kemudian menurut Sugiyono (2005: 137) Instrumen yang valid berarti alat
ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid
berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya diukur. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara
data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang
diteliti. Kevalidan instrumen berarti bahwa suatu instrumen benar-benar
mampu mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu
menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dan hasil pengukuran. Pada
penelitian ini, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus
korelasi pearson product moment dengan bantuan piranti lunak Statistic
Program For Social Science (SPSS) versi 17. Berikut rumus dari korelasi
product moment ( Singarimbun, 1989: 137) :
84
1-kk
i
i
ss2
2
1
Keterangan: r = Koefisien korelasi Pearson Product Moment X = Skor item per pernyataan Y = Skor total X2 = Kuadrat dari skor per item Y2 = Kuadrat dari skor total XY = Skor item per pernyataan dikalikan skor total N = Jumlah sampel
3.4.2 Uji Reliabilitas
Reliabilitas berasal dari bahasa Inggris rely, yang berarti percaya, dan
reliable yang artinya dapat dipercaya (Purwanto, 2007: 161). Pengujian
reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan
menggunakan teknik Cronbach Alpha. Cronbach Alpha yaitu penghitungan
yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi di antara butir-butir
pertanyaan dalam kuesioner, variabel di katakan reliabel jika nilai alphanya
lebih dari 0.30 (Purwanto, 2007: 181). Pengujian reliabilitas dibantu dengan
piranti lunak Statistic Program For Social Science (SPSS) versi 17.
Berikut ini rumus Alpha Cronbach yang digunakan untuk
menguji reliabilitas (Usman & Purnomo Setiady, 2008: 291) :
Keterangan: k = Jumlah item Si² = jumlah varians skor total St² = varians responden untuk item ke i
85
ns
Xt 0
3.4.3 Uji t-test
Uji t-test digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu atau lebih
variabel yang datanya berbentuk interval atau ratio. Untuk mengetahui
Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Kabupaten Lebak, maka dalam pengujian hipotesis deskriptif digunakan uji
t-test pada pihak kanan untuk satu sampel atau satu variabel, dengan rumus
sebagai berikut (Sugiyono, 2005: 207) :
Keterangan:
t = Nilai t yang dihitung, selanjutnya disebut t-hitung x = Nilai rata-rata x µ0 = Nilai yang dihipotesiskan S = Simpangan baku sampel n = Jumlah anggota sampel
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian yang berjudul “Implementasi Kepesertaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Pekera Bukan Penerima Upah (PBPU) di
Kabupaten Lebak” dilakukan di wilayah Kabupaten Lebak.
Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu dari bulan April 2014
hingga April 2015. Untuk lebih jelasnya, maka dibuat jadwal penelitian
sebagai berikut:
86
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
Waktu Penelitian
No Kegiatan
2014 2015
Mei
Apr
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
1 Observasi awal
2 Pengajuan judul skripsi
3 Perizinan dan observasi
4 Pengumpulan data-data
5 Penyusunan proposal
6 Bimbingan proposal
7 Bimbingan kuesioner
8 Daftar seminar
9 Seminar proposal
10 Revisi proposal
11 Penyusunan hasil penelitian
12 Acc dan sidang skripsi
13 Revisi skripsi
87
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
4.1.1 Deskripsi Wilayah Kabupaten Lebak
Kabupaten Lebak terletak di antara 618’ - 700’ Lintang Selatan dan
10525’ - 10630’ Bujur Timur. Dengan bentang alam yang cukup luas
tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,16
hektar atau sekitar 3.305,07 km². Luas wilayah Kabupaten Lebak ini
mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten.
Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang
bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang di batas bagian Baratnya.
Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan
Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten
Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan
dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan
Sukabumi. Sementara pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi
langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar
73,3 km2 dengan panjang pantai mencapai 91,42 km.
87
88
Gambar 4.1
Peta Administratif Kabupaten Lebak
Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034
Secara administratif Kabupaten Lebak dibagi dalam 28 kecamatan,
terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan Cibeber merupakan
kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 40.096,41 Ha atau sekitar
12,13% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan
kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara
kecamatan dengan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan
Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87% dari luas wilayah Kabupaten Lebak,
atau sekitar 2.859,34 Ha. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan
jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7 desa), setelah Kecamatan Lebak
89
Gedong. Tabel 4.1 dibawah memberikan gambaran tentang rincian jumlah
desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing
kecamatan di Kabupaten Lebak.
Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2013
No. Kecamatan Jumlah
Desa/Kelu
rahan
Luas (Ha) Persentase 1 Malingping 14 10.201,47 3,09 2 Wanasalam 13 11.419,02 3,45 3 Panggarangan 11 17.715,51 5,36 4 Bayah 11 14.377,21 4,35 5 Cilograng 10 9.601,71 2,91 6 Cibeber 22 40.096,41 12,13 7 Cijaku 10 11.468,42 3,47 8 Banjarsari 20 15.955,50 4,83 9 Cileles 12 15.338,76 4,64 10 Gunungkenca
na
12 13.801,50 4,18 11 Bojongmanik 9 9.591,83 2,90 12 Leuwidamar 12 14.305,09 4,33 13 Muncang 12 8.695,38 2,63 14 Sobang 10 11.149,34 3,37 15 Cipanas 14 6.525,30 1,97 16 Sajira 15 10.466,64 3,17 17 Cimarga 17 18.752,65 5,67 18 Cikulur 13 6.182,97 1,87 19 Warunggunun
g
12 4.736,53 1,43 20 Cibadak 15 3.632,71 1,10 21 Rangkasbitung 16 7.309,70 2,21 22 Maja 14 7.817,14 2,37 23 Curugbitung 10 9.317,33 2,82 24 Cihara 9 12.469,86 3,77 25 Cigemblong 9 15.304,93 4,63 26 Cirinten 10 12.254,92 3,71 27 Lebakgedong 6 9.159,98 2,77 28 Kalanganyar 7 2.859,34 0,87
Kabupaten
Lebak
345 330.507,16 100 Sumber : RTRW Kab. Lebak 2014-2034
90
4.1.2 Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten
Lebak
Kepesertaan Program JKN kategori PBPU di Kabupaten Lebak
dijalankan oleh Kantor Layanan Operasional (KLO) BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak termasuk kedalam wilayah kerja BPJS Kantor Cabang
Serang. Wilayah kerja Kantor Cabang Serang terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten
dan 2 (dua) Kota yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten
Pandeglang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Dimana Kantor Cabang Serang
ada dalam Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan atau divisi yang baru
dibentuk pada tahun 2015 untuk wilayah kerja Provinsi Banten dan Provinsi
Lampung.
Di Kabupaten Lebak hanya ada satu lokasi pelayanan pendaftaran
kepesertaan program JKN untuk seluruh wilayah Kabupaten Lebak yaitu di
Kantor Layanan Operasional BPJS Kabupaten Lebak. Berlokasi di Jln. Patih
Derus No.14 Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Sedangkan jumlah Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak di Kabupaten Lebak sebanyak 42 Puskesmas, 71
Puskesmas Pembantu (Pustu), 14 Klinik Swasta, 2 Klinik TNI dan 1 Klinik
Polri, 3 Apotik dan 2 Optik. Adapun rincian jumlah peserta yang mengikuti
Program JKN kategori PBPU di tiap kelas perawatan di Kabupaten Lebak
dapat di lihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :
91
Tabel 4.2
Jumlah Peserta Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Berdasarkan
Status Kelas Perawatan di Kabupaten Lebak September 2014
No Peserta Mandiri Jumlah Peserta
1 Kelas I 2.387
2 Kelas II 5.113
3 Kelas III 9.545
Total 17.045
Sumber : BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, 2014
JKN kategori Pekerja Bukan Penerima Upah atau Peserta Mandiri
sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 adalah Pekerja Bukan
Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dibayar
oleh Peserta yang bersangkutan. Peserta perorangan akan membayar iuran
sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan
bahwa:
4. Fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan.
5. Fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan.
6. Fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan.
Pembayaran iuran kategori PBPU dilakukan paling lambat tanggal 10
setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif
sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3
(tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua
tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
92
Fasilitas Kelas untuk Peserta JKN Kategori Pekerja Bukan Penerima
Upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta)
akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas
perawatan yang dipilih.
Masa berlaku kepesertaan akan hilang bila Peserta tidak membayar
Iuran atau meninggal dunia. Hak Peserta PBPU adalah memperoleh identitas
peserta; memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama dan memperoleh manfaat
pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS
kesehatan. Kewajiban Peserta PBPU wajib membayar iuran dan melaporkan
data kepesertaannya kepada BPJS Kesehatan dengan menunjukan identitas
peserta pada saat pindah domisili. Pentahapan Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Nasional kategori PBPU adalah paling lambat pada tanggal 1
Januari 2019.
4.1.3 Prosedur Pendaftaran Kepesertaan Program JKN Kategori
Pekerja Bukan Penerima Upah/Peserta Mandiri
A. Pendaftaraan Peserta Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja wajib mendaftarkan
diri dan keluarganya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pendaftaraan bisa
dilakukan secara menual langsung ke BPJS maupun Online lewat
internet. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara bertahap baik
perorangan atau seluruh anggota keluarga.
93
B. Lokasi Pendaftaran
Pendaftaran Peserta dilakukan di kantor BPJS setempat dari domisili
peserta.
C. Syarat Pendaftaran
Syarat pendaftaraan Peserta Mandiri atau Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) yaitu Isi formulir, Foto copy KTP, Foto copy Kartu
Keluarga, Pas foto 3 x 4 berwarna 2 lembar, kepemilikan Rekening
Bank jika Kelas I, atau Kelas II yang dipilih.
Gambar 4.2 Alur Pendaftaran
Peserta Mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional
PENDAFTARAAN DI KANTOR BPJS KESEHATAN
DOMISILI PENDAFTAR
FOTO COPY KTP
FOTO COPY KK FOTO 3x4 DUA
LEMBAR
KANTOR POS/ATM/SETOR TUNAI DI BANK
BRI,BNI,MANDIRI
PENGAMBILAN KARTU
ANGGOTA
NO KODE PENDAFTARAAN
CALON PESERTA PBPU/MANDIRI
BPJS KESEHATAN
SYARAT
PEMBAYARAN
94
])Y(YN][()X(XN[(
Y) X)( - XY)N(r
2222
4.2 Pengujian Persyaratan Statistik
4.2.1 Uji Validitas Instrumen
Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu
instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur
dalam penelitian serta mampu menunjukan tingkat kesesuaian antar konsep
dan hasil pengukuran. Dalam penelitian ini pengujian validitas tiap butir
pertanyaan digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir
dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir pertanyaan. Adapun
jumlah sampel yang diuji validitas ialah sebanyak 202 responden. Untuk
menguji validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus Pearson
Product Moment dengan bantuan program komputer Statistical Product
Service Solution (SPSS) 20.0 for windows. Adapun rumus Pearson Product
Moment tersebut ialah sebagai berikut:
Dari rumus Pearson Product Moment diatas, didapatkan nilai r-hitung
untuk item pertanyaan nomor 1 yaitu = 0,462 dan seterusnya. Bila koefisien
korelasi sama dengan atau lebih 0,138 (merupakan rtabel dengan n = 200 dan
taraf signifikansi 5%, ), maka instrumen dinyatakan valid. Sebaliknya, bila
koefisien korelasi lebih kecil dari 0,138, maka instrumen dinyatakan tidak
95
valid. Hasil uji validitas instrumen dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel
4.4 dibawah ini:
Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
No.Item Nilai r-hitung Nilai r-tabel Keterangan 1 0,462 0,138 Valid 2 0,484 0,138 Valid 3 0,237 0,138 Valid 4 0,388 0,138 Valid 5 0,583 0,138 Valid 6 0,309 0,138 Valid 7 0,266 0,138 Valid 8 0,399 0,138 Valid 9 0,440 0,138 Valid 10 0,407 0,138 Valid 11 0,571 0,138 Valid 12 0,567 0,138 Valid 13 0,494 0,138 Valid 14 0,281 0,138 Valid 15 0,361 0,138 Valid 16 0,348 0,138 Valid 17 0,409 0,138 Valid 18 0,473 0,138 Valid 19 0,324 0,138 Valid 20 0,268 0,138 Valid 21 0,354 0,138 Valid 22 0,255 0,138 Valid 23 0,438 0,138 Valid 24 0,467 0,138 Valid 25 0,419 0,138 Valid 26 0,349 0,138 Valid 27 0,306 0,138 Valid 28 0,347 0,138 Valid
Sumber: Pengolahan data SPSS Statistics 20.0 for windows, 2015.
96
i
i
ss2
2
1
1-kk
Berdasarkan hasil uji validitas yang tercantum dalam tabel 4.2
menunjukkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 202 orang dapat
menjawab seluruh pertanyaan yang peneliti berikan sebanyak 28 instrumen
yang dapat dikatakan valid. Dengan demikian ke 28 instrumen ini dapat
digunakan dalam penelitian dan dapat diolah dalam analisis berikutnya.
4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen
Uji reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui kehandalan dari
sebuah instrumen atau kuesioner. Instrumen yang dilakukan uji reliabilitas
adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang
dinyatakan tidak valid tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Pengujian
reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan
menggunakan teknik Alpha Cronbach. Berikut ini rumus Alpha Cronbach
yang digunakan untuk menguji reliabilitas:
Keterangan:
k = Jumlah item
Si² = jumlah varians skor total
St² = varians responden untuk item ke i
Alpha Cronbach yaitu penghitungan yang dilakukan dengan
menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam
kuesioner. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach
97
diukur berdasarkan skala dengan bantuan piranti lunak Statistic Productand
Service Solutions (SPSS) versi 20.0 for windows. Jika skala itu
dikelompokkan ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran
kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Nilai Alpha Cronbach 0,00 s/d 0,20, berarti kurang reliabel
2. Nilai Alpha Cronbach 0,21 s/d 0,40, berarti agak reliabel
3. Nilai Alpha Cronbach 0,41 s/d 0,60, berarti cukup reliabel
4. Nilai Alpha Cronbach 0,61 s/d 0,80, berarti reliabel
5. Nilai Alpha Cronbach 0,81 s/d 1,00, berarti sangat reliabel (Triton,
2005)
Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam
penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach yaitu sebesar 0,792. Berdasarkan
tingkat skala di atas, nilai Alpha Cronbach 0,792 berada pada skala kelas ke-
4, maka nilai Alpha Cronbach 0,792 dinyatakan “reliabel” karena berada
pada nilai 0,61 s/d 0,80. Hasil perhitungan uji reliabilitas Alpha Cronbach
dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :
Tabel 4.4
Statistik Reliabilitas Instrumen
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
,792 28
Sumber: Pengolahan data SPSS Statistics 20.0 for windows, 2015.
98
Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena
sudah valid dan reliabel berdasarkan uji instrumen, maka instrumen dapat
digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data penelitian yang
berjudul “Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori
Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak”.
4.3 Deskripsi Data
4.3.1 Identitas Responden
Responden dalam penelitian yang berjudul “Implementasi
Kepesertaan Program Jaminanan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja
Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak” adalah Peserta Mandiri
Program JKN yang yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak.
Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak September tahun
2014, tercatat 17.045 sebagai Peserta kategori PBPU atau Peserta Mandiri
Program JKN. Dari jumlah 17.045 Peserta Mandiri tersebut diambil 202
Peserta Mandiri sebagai sampel atau responden penelitian. Penentuan
jumlah sampel tersebut merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan
rumus “Slovin” dengan jumlah populasi (N=17.045 Peserta Mandiri
Program JKN) dan taraf kesalahan yang ditentukan sebesar (d=7%),
sehingga didapatkan sampel (n=202 Peserta Mandiri Program JKN di
Kabupaten Lebak) yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini.
99
Adapun teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel
dari jumlah populasi ini adalah teknik Acidental Sampling. Acidental
Sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa
saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai
sumber data.
Kemudian dari sampel 202 orang tersebut, peneliti kemudian
mengkarakteristikkan responden menjadi 6 karakteristik. Pertama, responden
berdasarkan jenis kelamin. Kedua, responden berdasarkan tingkat usia.
Ketiga, responden berdasarkan tingkat pendidikan. Keempat, responden
berdasarkan pekerjaan. Kelima, responden berdasarkan fasilitas kelas
perawatan dan Keenam, berdasarkan tingkat pendapatan perbulan.
4.3.1.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan
secara biologis sejak seseorang lahir. Identitas responden berdasarkan jenis
kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram 4.1 berikut:
100
Diagram 4.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh
responden dalam penelitian ini ialah sebanyak 202 responden yang terdiri dari
responden pria sebesar 60% atau sebanyak 139 orang, dan responden
perempuan sebesar 40% atau sebanyak 63 orang. Besarnya jumlah responden
laki-laki dikarenakan sebagian besar yang menjadi responden dalam
penelitian ini ialah para Kepala Keluarga. Sehingga dengan besarnya angka
responden pria diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif
(menyeluruh) terkait pelaksanaan Program JKN ini.
4.3.1.2 Responden Berdasarkan Usia
Usia responden merupakan sejumlah tahun yang menunjukan
pengalaman hidup yaitu akumulasi jumlah tahun sejak lahir. Tingkat usia
responden dalam penelitin ini dibagi menjadi empat kategori yaitu kategori
usia 20-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun dan 50 tahun ke atas. Sebaran usia
020406080
100120140
Pria Wanita
69%
31%
101
responden dalam penelitian ini secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.2
berikut:
Diagram 4.2
Identitas Responden Berdasarkan Usia
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa setengah dari
jumlah responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia 31-40 tahun
yaitu sebesar 51% atau sebanyak 103 responden. Sedangkan sisanya yaitu
responden yang berusia 20-30 tahun sebesar 30% atau sebanyak 60
responden, responden yang berusia 41-50 tahun ke atas sebesar 11% atau
sebanyak 23 responden dan responden lebih dari 51 tahun sebesar 8% atau
sebanyak 16 responden. Besarnya jumlah responden dengan usia 31-40 tahun
diharapkan mampu memberikan informasi secara jelas dan objektif, karena
pada usia tersebut kebanyakan responden sudah berkeluarga dan dianggap
memiliki pengalaman yang cukup, khususnya yang berkaitan dengan masalah
Program JKN.
020406080
100120
20-30Tahun
31-40Tahun
41-50Tahun
>51 Tahun
30%
51%
11% 8%
102
4.3.1.3 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan merupakan pendidikan terakhir yang ditempuh
oleh responden yang didapatkan melalui lembaga sekolah/perguruan tinggi
resmi. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendidikan
SD, SMP, SMA, Diploma, S1, dan S2. Sebaran tingkat pendidikan responden
dalam penelitian ini dapat dilihat secara jelas pada diagram 4.3 berikut:
Diagram 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan diagram tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari
jumlah seluruh responden sebanyak 202 orang, responden dengan kualifikasi
pendidikan SMA memiliki jumlah yang paling besar yaitu sebesar 51% atau
sebanyak 102 responden, responden berpendidikan S1 sebesar 16% atau
sebanyak 32 responden, responden berpendidikan SMP sebesar 14% atau
sebanyak 29 responden, responden berpendidikan SD sebesar 12% atau
020406080
100120
12% 14%
51%
7% 16%
0%
103
sebanyak 25 responden, responden berpendidikan DIPLOMA sebesar 7%
atau sebanyak 14 responden, dan tidak ada responden berpendidikan S2 atau
0 responden. Dari diagram tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan
responden yang mengikuti Program JKN bagi Kategori Pekerja Bukan
Penerima Upah di Kabupaten Lebak tergolong tinggi. Besarnya jumlah
responden dengan pendidikan terakhir SMA diharapkan mampu memberikan
informasi yang objektif dan jelas terhadap hasil penelitian ini. Tingkat
pendidikan berpengaruh terhadap cara pandang responden dalam menyikapi
segala hal, termasuk dalam menjawab kuesioner penelitian ini.
4.3.1.4 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Jenis pekerjaan adalah mata pencaharian responden yang mengikuti
Program JKN Peserta Mandiri. Dalam Penelitian ini jenis pekerjaan dibagi
menjadi empat yaitu Pedagang, Petani, Nelayan, Pegawai Swasta dan Lain-
Lain (tukang ojek, supir, pegawai honor pemerintah, pekerja serabutan,
pemilik kos-kosan, wirausaha). Sebaran responden berdasarkan jenis
pekerjaan dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram 4.4 berikut:
104
Diagram 4.4
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan diagram tersebut diatas secara jelas terlihat bahwa
sebagian besar responden pada penelitian ini didominasi oleh masyarakat
sebagai pekerja swasta sebesar 32% atau sebanyak 66 responden. Kemudian
diikuti oleh responden yang berprofesi sebagai pedagang sebesar 28% atau
sebanyak 56 responden, lain-lain sebesar 21% atau sebanyak 42 responden,
petani sebesar 15% atau sebanyak 30 responden. Sedangkan kelompok
nelayan merupakan responden paling sedikit yang jumlahnya hanya 8
responden atau sebesar 4%.
4.3.1.5 Responden Berdasarkan Status Kelas Perawatan
Kelas perawatan yang disediakan dari Program Jaminan Kesehatan
Nasional terdiri atas tiga kelas pelayanan yaitu Kelas I dengan iuran Rp.
59.500, Kelas II dengan iuran Rp. 42.500, dan Kelas III dengan iuran Rp.
010203040506070
Pedagang Petani Nelayan PekerjaSwasta
Lain-lain
28%
15%
4%
32%
21%
105
25.500,. Sebaran responden pada penelitian ini berdasarkan status kelas
perawatan, hasilnya ialah sebagaimana yang tergambar pada diagram 4.5
berikut:
Diagram 4.5
Identitas Responden Berdasarkan Status Fasilitas Kelas Perawatan
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram tersebut di atas maka secara jelas dapat dilihat
bahwa dari 202 responden pada penelitian ini, sebagian besar ialah responden
Kelas III sebesar 64% atau sebanyak 130 responden, disusul responden Kelas
II sebesar 23% atau sebanyak 47 responden. Sedangkan yang paling terkecil
jumlahnya ialah responden Kelas I sejumlah 25 responden atau sebesar 13%.
Dari diagram diatas dapat diketahu bahwa sebagian besar masyarakat yang
mengikuti Program JKN kategori PBPU atau Peserta Mandiri kebanyakan
memilih Kelas III atau pada pilihan iuran termurah sebesar Rp. 25.500.
020406080
100120140
Kelas I Kelas II Kelas III
13% 23%
64%
106
4.3.1.6 Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan
Sebaran responden berdasarkan jumlah pendapatannya pada
penelitian ini dapat dilihat pada diagram 4.6 di bawah ini:
Diagram 4.6
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Berdasarkan diagram di atas dapat terlihat bahwa dari total responden
sebanyak 202 orang. Responden dengan tingkat pendapatan 1-2 juta
jumlahnya paling besar yaitu sebesar 54% atau sebanyak 108 orang. Disusul
responden dengan tingkat pendapatan sebesar 2-3 juta sebesar 26% atau
sebanyak 52 responden, kemudian responden dengan tingkat pendapatan 0-1
juta sebesar 13% atau sebanyak 27 responden. Sedangkan responden dengan
tingkat pendapatan lebih dari 3 juta jumlahnya paling sedikit yaitu sebanyak
15 orang responden atau sebesar 7%. Dari diagram diatas dapat diketahui
020406080
100120
0 S/D 1 Juta 1 S/D 2 Juta 2 S/D 3 Juta Lebih dari 3Juta
13%
54%
26%
7%
107
bahwa tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Lebak yang mengikuti
Program JKN kategori PBPU berada pada kisaran 1-2 juta perbulan.
4.3.2 Analisis Data
Analisis data merupakan tahap penyajian data untuk mendeskripsikan
data hasil penelitian yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan
wawancara kepada 202 Peserta Program JKN kategori PBPU sebagai
responden dalam penelitian ini. Analisis data ini dilakukan untuk
mengetahui tanggapan responden mengenai Implementasi Kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak. Lebih jelasnya peneliti
menguraikannya dalam bentuk diagram garis disertai pemaparan dan
analisis hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui kuesioner
kepada para responden yakni para Peserta Program JKN kategori PBPU
atau Peserta Mandiri di Kabupaten Lebak.
Dengan menggunakan satu variabel penelitian, peneliti menggunakan
teori menurut George C Edward III tentang model pendekatan
implementasi kebijakan yang terdiri dari 4 (empat) indikator yang
didalamnya terdapat 11 (sebelas) sub indikator dan kemudian peneliti
menguraikannya ke dalam 28 pertanyaan yang disajikan dalam bentuk
diagram garis dan disertai penjelasan.
Skala yang digunakan dalam kuisioner penelitian ini adalah skala
Likert dengan mengajukan 4 (empat) pilihan alternatif jawaban dan
108
memiliki bobot nilai yang berbeda. Pilihan alternatif jawaban untuk item
pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 28 adalah poin A dengan bobot nilai 4, poin B dengan bobot
nilai 3, poin C dengan bobot nilai 2, dan poin D dengan bobot nilai 1.
Sedangkan untuk item pertanyaan nomor 7, 8, 11, 18, 19, 23, 24 adalah poin
A dengan bobot nilai 1, poin B dengan bobot nilai 2, poin C dengan bobot
nilai 3, dan poin D dengan bobot nilai 4.
Untuk mempermudah dalam mendeskripsikan variabel penelitian,
digunakan kriteria tertentu yang mengacu pada rata-rata kategori skor
kuesioner yang diperoleh dari responden. Penggunaaan kategori skor ini
digunakan sesuai dengan empat kategori skor yang dikembangkan dalam
skala Likert dan digunakan dalam penelitian. Adapun kriteria yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Kriteria Analisis Deskripsi
Rentang Kategori Skor Penafsiran
1,00 – 1,75 Sangat Rendah/Sangat Tidak Baik
1,76 – 2,51 Rendah/Tidak Baik
2,52 – 3,27 Tinggi/Baik
3,28 – 4,00 Sangat Tinggi/Sangat Baik
Sumber: Diadaptasi dari skor kategori Likert skala 4
109
4.3.2.1 Komunikasi
Terdapat tiga sub indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam
mengukur keberhasilan indikator komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan
konsistensi.
a) Transmisi
Transmisi adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
menghasilakan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi
dalam penyaluran komunikasi adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal
tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan
birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Penyaluran
komunikasi (transmisi) dalam konteks Program JKN ini dilakukan dalam dua
hal yaitu pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak dan kedua, sosialisasi yang dilakukan oleh Fasilitas
Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter
Perorangan). Tanggapan responden mengenai sub indikator transmisi secara
jelas dapat dilihat pada diagram 4.7 berikut:
110
Diagram 4.7
Sub Indikator Transmisi (Penyaluran Komunikasi)
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No.1 dan 2).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator transmisi (penyaluran komunikasi) skor rata-
ratanya sebesar 2,33 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran
skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang
kategori skor 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah.
Angka rata-rata pada sub indikator transmisi sebesar 2,33 atau berada
pada kategori rendah ini dipengaruhi oleh jawaban responden atas item
pertanyaan pendukungnya yang terdiri dari dua item yaitu: (1) Sosialisasi
kepesertaan Program JKN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak; dan (2) Daya dukung Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas,
Klinik & Dokter Perorangan) dalam membantu mensosialisasikan
Kepesertaan Program JKN kepada masyarakat di Kabupaten Lebak.
Rendah 2,31
Rendah 2,36
Rendah 2,33
2,30
2,31
2,32
2,33
2,34
2,35
2,36
Sosialisasi ProgramJKN yang dijalankan
BPJS Kesehatan
Sosialisasi yangdilakukan Faskes
Rata-rata
111
Pada item nomor 1 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Menurut pendapat anda, bagaimana dengan sosialisasi
Kepesertaan Program JKN yang dilakukan BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak
untuk masyarakat di Kabupaten Lebak?”. Untuk pertanyaan pada item nomor
1, didapatkan skor sebesar 2,31 atau berada pada kategori rendah. Hal ini
sejalan pula dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala
BPJS Kabupaten Lebak yang menyatakan bahwa BPJS selama ini masih
kurang intensif dalam mensosialisasikan program JKN. Selama ini sosialisasi
dilakukan sebagian besar hanya melalui media cetak, baliho, spanduk, televisi
dan internet. Sementara jika dilihat secara seksama, tidak seluruh masyarakat
terakses oleh media sosialisasi ini. Sehingga untuk memberikan pemahaman
yang komprehensif, pro aktif BPJS Kesehatan dalam mensosialisasikan
Program JKN perlu ditingkatkan intensitasnya.
Selanjutnya pada item nomor 2 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Apakah FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik
& Dokter Perorangan) membantu mensosialisasikan mengenai Kepesertaan
Program JKN kepada masyarakat di Kabupaten Lebak?”. Untuk
pertanyaanpada item nomor 2, didapatkan skor sebesar 2,36 atau berada pada
kategori rendah. Rendahnya capaian skor pada item nomor 2, disebabkan
oleh masih kurangnya daya dukung Fasilitas Kesehatan dalam membantu
mensosialisasikan Program JKN kepada masyarakat. Senada dengan
wawawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Puskesmas Mandala dan
Humas RSUD Dr. Adjidarmo bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya
112
berkewajiban memberikan pelayan kesehatan kepada peserta Program JKN,
sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat luas, BPJS Kesehatan yang
lebih berwenang.
b) Kejelasan
Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-
bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu dan
mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi
implementasi, pada tataran tertentu, pelaksana membutuhkan fleksibilitas
dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut
akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah
ditetapkan. Menurut peneliti, agar Program JKN dapat terlaksana dengan
baik, maka terdapat empat hal yang harus disampaikan secara jelas dari
pelaksana kebijakan kepada masyarakat. Peneliti paparkan mengenai sub
indikator kejelasan dalam diagram 4.8 berikut ini:
Diagram 4.8
Sub Indikator Kejelasan
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 3, 4, 5 dan 6).
Rendah 2,48
Rendah 1,82
Rendah 2,35
Sangat Rendah 1,71
Rendah 2,09
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
Kejelasaninformasi yangdiperoleh dari
BPJS Kesehatan
Kejelasaninformasi yangdiperoleh dari
Faskes
Tata CaraPendaftaraan
Manual PesertaMandiri
Tata CaraPendaftaraan
Online PesertaMandiri
Rata-rata
113
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator kejelasan skor rata-ratanya sebesar 2,09 dan
apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban
responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada
kategori rendah. Rendahnya capaian rata-rata skor pada sub indikator
kejelasan dipengaruhi oleh empat item pertanyaan dalam sub indikator
kejelasan yaitu: (1) Kejelasan informasi yang diperoleh masyarakat dari BPJS
Kesehatan; (2) Kejelasan Informasi yang diperoleh masyarakat dari Faskes;
(3) Tata cara pendaftaran manual Peserta Mandiri; (4) Tata cara pendaftaran
online Peserta Mandiri.
Pada item nomor 3 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Dari sosilalisasi dilakukan oleh BPJS Kesehatan mengenai
Kepesertaan Program JKN di Kabupaten Lebak, Menurut anda bagaimana
informasi yang diperoleh?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 3, didapatkan
nilai skor sebesar 2,48 atau berada pada kategori rendah. Hal ini sejalan pula
dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa responden
yang mengungkapkan bahwa BPJS belum mampu menyampaikan informasi
secara jelas kepada masyarakat. Sehingga sebagian besar mereka tahu tentang
Program JKN hanya dari mulut ke mulut.
Kemudian pada item nomor 4 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Bagaimana Informasi yang diberikan mengenai
Kepesertaan Program JKN yang disampaikan FASKES (Rumah Sakit,
Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan) di Kabupaten Lebak?”. Untuk
114
pertanyaan pada item nomor 4, didapatkan nilai skor sebesar 1,82 atau berada
pada kategori rendah. Nilai skor sebesar itu tentu relevan dengan kondisi
objektif yang terjadi di lapangan. Selama ini Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Puskesmas, Rumah Sakit) kurang pro aktif dalam mensosialisasikan
Program JKN, karena tidak ada ketegasan aturan yang mewajibkan fasilitas
pelayanan kesehatan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait
program JKN. Sehingga ketika masyarakat butuh kejelasan informasi,
Fasilitas Kesehatan mengarahkan sepenuhnya kepada BPJS Kesehatan.
Pada item nomor 5 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Bagaimana tata cara pendaftaraan (manual) Kepesertaan
Program JKN Peserta Mandiri di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak?”. Untuk
pertanyaan pada item nomor 5, didapatkan nilai skor lebih tinggi dibanding
item lainnya yaitu sebesar 2,35, namun meskipun demikian angka ini masih
berada pada kategori rendah. Hal ini dipengaruhi oleh kurang baiknya sistem
pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak terutama
dalam sistem pendaftaran. Beberapa kendala dalam pendaftaran misalnya
pembayaran harus dilakukan lewat rekening Bank dan dibayar setiap bulan.
Dan untuk peserta kategori Kelas I (satu) dan Kelas II (dua) pada aturan
sebelumnya tidak diwajibkan mempunyai rekening bank, namun sekarang
Peserta JKN kelas I (satu) dan Kelas II (dua) harus di wajibkan punya
rekening.
Pada item nomor 6 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Bagaimana tata cara pendaftaraan Kepesertaan Program
115
JKN Peserta Mandiri secara online melalui internet?”. Untuk pertanyaan
mengenai tata cara pendaftaran online Peserta Mandiri didapatkan nilai skor
sebesar 1,71 atau berada pada kategori rendah. Kebijakan dalam program
JKN yang mewajibkan masyarakat Peserta JKN melakukan pendaftaran
secara online memang sangat efektif dan efisien, dengan catatan jika
masyarakat sudah paham dan mampu mengoperasikan internet. Sedangkan di
Kabupaten Lebak sendiri, hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu
menjadi Peserta Mandiri dengan mendaftarkan dirinya secara online. Sisanya
masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan bimbingan dalam tata cara
pendaftaran online tersebut. Dan hal ini masih belum dilakukan secara
optimal terutama ke beberapa kecamatan yang tergolong pelosok dan tidak
terakses oleh internet.
c) Konsistensi
Perintah yang diberkian dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah
konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah
yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan
bagi pelaksana dilapangan. Konsistensi dalam Program JKN di Kabupaten
Lebak dilihat dalam dua hal yaitu : (1) Peraturan tata cara kepesertaan JKN;
dan (2) Informasi yang diperoleh masyarakat dari BPJS Kesehatan dan
Faskes. Tanggapan responden terkait sub indikator konsistensi, peneliti
deskripsikan pada diagram 4.9 berikut ini:
116
Diagram 4.9
Sub Indikator Konsistensi
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 7 dan 8).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator konsistensi diperoleh skor rata-rata sebesar
2,27 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata
jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau
berada pada kategori rendah.
Skor rata-rata pada sub indikator konsistensi sebesar 2,27 atau berada
pada kategori rendah ini dipengaruhi oleh nilai skor pada item pertanyaan
pendukungnya. Pada sub indikator konsistensi item pertanyaan pendukungnya
yaitu: (1) Konsistensi peraturan tata cara kepesertaan Program JKN dan (2)
Informasi yang diperoleh masyarakat terkait pelaksanaan Program JKN.
Pada item nomor 7 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Bagaimana dengan Peraturan yang dikeluarkan BPJS
Kesehatan mengenai tata cara Kepesertaan Program JKN untuk Peserta
Rendah 2,29
Rendah 2,25
Rendah 2,27
2,24
2,25
2,26
2,27
2,28
2,29
2,30
Konsistensiperaturan Tata Cara
Kepesertaanberubah-ubah
Perbedaaninformasi yang
diperolehmasyarakat
Rata-rata
117
Mandiri, Apakah selalu berubah-ubah?”. Untuk pertanyaan pada item nomor
7, didapatkan nilai skor sebesar 2,29 atau berada pada kategori rendah. Dari
wawancara yang peneliti lakukan dengan responden, banyak dari mereka
yang mengatakan bahwa peraturan tata cara kepesertaan Program JKN
seringkali berubah-ubah. Awalnya Peserta JKN Kelas I (satu) dan Kelas 2
(dua) tidak dipersyaratkan memiliki rekening, namun sekarang wajib punya
rekening. Kemudian dalam hal pendaftaran, sebelumnya bisa diwakilkan oleh
orang lain sedangkan sekarang tidak bisa diwakilkan. Ketidak konsistenan
peraturan ini tidak jarang membingungkan masyarakat ketika hendak
mendaftar.
Tidak berbeda jauh dengan item sebelumnya, item nomor 8 dengan
pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Dari sosialisasi Program
JKN yang dilakukan oleh BPJS & FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas,
Klinik & Dokter Perorangan), apakah anda menemukan perbedaan informasi
dari sosialisasi JKN oleh Instansi tersebut?”. Pada item nomor 8 nilai skor
yang diperoleh masih dalam kategori rendah yaitu sebesar 2,25. Rendahnya
capaian nilai skor pada item ini dikarenakan seringkali adanya penyampaian
informasi yang berbeda antara yang disampaiakan oleh BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak dengan informasi yang disampaikan oleh Fasilitas
kesehatan.
118
4.3.2.2 Sumber Daya
Indikator sumber daya memberikan pengaruh terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan. Terdapat 4 (empat) sub indikator dalam indikator
sumberdaya antara lain staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
a) Staf
Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak
kompeten dibidangnya. Dalam pelaksanaan Program JKN, jumlah pegawai,
kemampuan (kompetensi) pegawai dan proses antrian dalam memberikan
pelayanan pendaftaran JKN kepada masyarakat menjadi tolak ukur dari
kualitas staf ini. Tanggapan responden mengenai sub indikator staf di BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak bisa dilihat pada diagram 4.10 berikut :
Diagram 4.10
Sub Indikator Staff
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 9,10 dan 11).
Rendah 2,12
Tinggi 2,62
Rendah 2,38
Rendah 2,37
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
JumlahPegawai
KemampuanPegawai
Proses Antrian Rata-rata
119
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator staf diperoleh skor rata-rata sebesar 2,37 dan
apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban
responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada
kategori rendah.
Rendahnya nilai rata-rata skor pada sub indikator staf ini dikarenakan
tanggapan responden atas item pertanyaan pendukungnya juga rendah.
Terdapat tiga item pertanyaan yang berkaitan dengan sub indikator staf yaitu :
(1) ketersediaan jumlah pegawai di BPJS Kesehatan; (2) kemampuan
(kompetensi) pegawai di BPJS Kesehatan; dan (3) Proses antrian dalam
memberikan pelayanan pendaftaran Program JKN kepada masyarakat.
Item nomor 9 dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden
yaitu “Menurut anda, bagaimana dengan jumlah pegawai di Kantor BPJS
Kesehatan Kabupaten lebak dalam melayani masyarakat?”. Untuk pertanyaan
item nomor 9, didapatkan nilai skornya ialah sebesar 2,12 atau berada pada
kategori rendah. Nilai skor ini merupakan gambaran dari kondisi yang
sesungguhnya. Hasil pengamatan yang peneliti lakukan terkait jumlah
pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak memang masih kurang. Jumlah
pegawai yang ada terdiri dari 1 orang ketua, 6 orang pegawai tetap BPJS
Kesehatan, 2 orang pegawai yang magang, dan 1 orang staf keamanan
(security), dan 1 orang petugas kebersihan. Sedangkan jika dilihat dari jumlah
masyarakat yang mendaftar jumlahnya rata-rata 100 orang dalam sehari.
Sehingga tidak seimbangnya jumlah pegawai dengan masyarakat yang
120
mendaftar menjadikan pelayanan kepesertaan BPJS di Kabupaten Lebak
kurang optimal.
Kemudian pada Item selanjutnya yaitu item nomor 10 dengan
pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Menurut anda,
bagaimana dengan kemampuan pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak
dalam melayani masyarakat?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 10,
didapatkan nilai skornya ialah sebesar 2,62 atau berada pada kategori
tinggi/baik. Meskipun dari sisi jumlah pegawainya terbatas, namun peneliti
melihat kemampuan pegawainya sudah bagus. Hal ini diungkapkan oleh
beberapa responden yang menyatakan bahwa pegawai BPJS Kesehatan dalam
melayani masyarakat, cara berkomunikasinya mudah dipahami dan mampu
memberitahu masyarakat mengenai tata cara kepesertaan Program JKN.
Sedangkan pada item nomor 11 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Apakah anda menunggu lama (antri) ketika
mengurus pendaftaran Kepesertaan Program JKN di Kantor BPJS Kabupaten
Lebak?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 11, didapatkan nilai skor yang
tergolong rendah yaitu hanya sebesar 2,38. Kondisi ini sangat masuk akal
karena masyarakat seringkali harus antri dalam waktu yang lama dalam
proses pendaftaran. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai di staf pelayanan
tidak sebanding dengan jumlah pendaftar Program JKN. Sehingga antrian
yang panjang sering terjadi.
121
b) Informasi
Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk,
yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan
kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan
disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi
pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah
orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap
hukum. Untuk mengukur sub indikator informasi diajukan dua item
pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu (1) Kemampuan pegawai
BPJS Kesehatan dalam menginformasikan kembali Program JKN; (2)
Pemahaman pegawai BPJS Kesehatan terhadap tugas pokok dan fungsi
(tupoksi) pegawai. Tanggapan responden mengenai sub indikator informasi
bisa dilihat pada diagram 4.11 berikut:
Diagram 4.11
Sub Indikator Informasi
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 12 dan 13).
Tinggi 2,58
Tinggi 2,60
Tinggi 2,59
2,58 2,58 2,58 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,60 2,60 2,60
Kemampuan PetugasBPJS Kesehatan
dalam memberikaninformasi
Pegawai BPJS KMemahami Tupoksi
Rata-rata
122
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator informasi diperoleh skor rata-rata sebesar 2,59
dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban
responden, angka sebesar itu berada pada rentang 2,52-3,27 atau berada pada
kategori tinggi. Capaian nilai rata-rata skor pada sub indikator informasi
dipengaruhi oleh tanggapan responden atas 2 item pertanyaan yang diajukan
yang nilai skornya kedua-duanya juga tinggi.
Pada item nomor 12 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Apakah Petugas BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak mampu
menyampaikan informasi kembali mengenai tata cara kepesertaan Program
JKN?”. Untuk pertanyaan nomor 12, didapatkan nilai skor sebesar 2,58 atau
berada pada kategori tinggi. Hal ini sejalan dengan informasi yang peneliti
dapatkan melalui wawancara dengan beberapa responden yang mengatakan
bahwa pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak mampu menyampaikan
informasi dengan jelas dan detail mulai dari sistem pendaftaran hingga
pembayaran.
Selanjutnya pada item nomor 13 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Sejauh yang anda ketahui, Apakah seluruh pegawai
BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak paham terhadap tugas pokok dan
fungsinya (tupoksi) sebagai pegawai dalam memberikan pelayanan
kepesertaan program JKN?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 13,
didapatkan nilai skor sebesar 2,60 atau berada pada kategori tinggi. Dari hasil
skor pada item nomor 13 dapat diketahui bahwa rata-rata seluruh pegawai di
123
BPJS Kesehatan dalam menjalankan tugas pada umumnya sudah memahami
tugas pokok dan fungsinya masing-masing, seperti pegawai staf pelayanan
yang mengurus tata cara pendaftaran Program JKN atau Petugas verificator
yang mengurusi klaim peserta Program JKN.
c) Wewenang
Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat
dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para
pelaksana dalam melasanankan kebijakan yang telah ditetapkan secara
politik. Pada pelaksanaan program JKN di Kabupaten Lebak, untuk
mengukur sub indikator wewenang peneliti mengajukan tiga item pertanyaan
mengenai Program JKN yaitu : (1) Besaran iuran yang ditetapkan oleh
pemerintah kepada Peserta Mandiri Program JKN; (2) Aturan masa aktif
kartu JKN yang bisa digunakan setelah 7 hari setelah pendaftaran, dan (3)
Aturan bagi bayi yang baru lahir tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sebelum
dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Tanggapan responden mengenai sub
indikator wewenang dapat dilihat pada diagram 4.12 berikut:
124
Diagram 4.12
Sub Indikator Wewenang
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 14,15 dan 16).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator wewenang diperoleh skor rata-rata sebesar
2,11 dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata
jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau
berada pada kategori rendah.
Temuan penelitian ini menunjukan bahwa wewenang pemerintah
dalam penentuan kebijakan dan aturan mengenai program JKN belum
mendapat respon yang baik dari masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan skor
rata-rata responden dari ketiga item tersebut berada pada kategori rendah.
Pada item nomor 14 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Dalam penilaian anda, Apakah aturan besaran iuran yang di
tetapkan per orang tiap bulan Peserta Mandiri Program JKN di Kabupaten
Lebak sebesar (Kelas I Rp.59.500,-, Kelas II Rp. 42.500,-, Kelas III
Rendah 2,31
Rendah 1,96
Rendah 2,06
Rendah 2,11
1,90 1,95 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35
Aturan BesaranIuran
Aturan Masaaktif Kartu JKN
Aturan Bayi yangbaru lahir tidakdapat di jamin
sebelum dilakukan
Pendaftaraan
Rata-rata
125
Rp.25.500,-) sudah terjangkau?”. Untuk pertanyaan nomor 14, didapatkan
skor rata-rata sebesar 2,31 atau berada pada kategori rendah. Tarif yang
ditetapkan untuk pembayaran iuran masih belum terjangkau dan dianggap
tidak sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Besaran iuran tersebut antara lain
untuk kelas I sebesar Rp. 25.500,00; kelas II sebesar Rp. 42.500,00; dan kelas
III sebesar Rp 59.500,00.
Kemudian pada item nomor 15 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Apakah anda setuju dengan aturan mengenai
pendaftar baru Kartu JKN (Peserta Mandiri) hanya bisa digunakan setelah 7
hari dari hari pendaftaraan?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 15,
didapatkan skor sebesar 1,96 atau berada pada kategori rendah. Aturan ini
banyak disayangkan oleh masyarakat, karena jika ada anggota keluarga
mereka yang sakit sebelum 7 hari setelah pendaftaran, maka mereka tidak
bisa menggunakan kartu JKN ini untuk pelayanan kesehatan. Idealnya setelah
kartu dicetak maka kartu tersebut bisa digunakan untuk memperoleh
pelayanan kesehatan di semua Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan.
Hal yang sama juga terjadi pada item nomor 16 dengan pertanyaan
yang diberikan kepada responden yaitu “Apakah anda setuju dengan aturan
mengenai bayi yang lahir dari peserta mandiri tidak dapat dijamin oleh BPJS
Kesehatan sebelum dilakukan pendaftaraan terlebih dahulu?”. Pertanyaan
pada item nomor 16, didapatkan skor sebesar 2,06 atau berada pada kategori
rendah. Tanggapan responden atas aturan mengenai bayi yang baru lahir tidak
126
dapat dijamin kesehatannya sebelum didaftarkan terlebih dahulu ke BPJS
Kesehatan sebagian besar tidak setuju, karena ketika ada keluarga yang
melahirkan tidak semua orang langsung mendaftarkan bayinya ke BPJS
Kesehatan. Apalagi jika masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran yang
jaraknya jauh dari Kantor BPJS Kesehatan.
d) Fasilitas
Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti
apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan
tugasnya, tetapi tanpa ada fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Untuk mengukur sub
indikator fasilitas peneliti mengajukan tiga item pertanyaan kepada responden
yaitu : (1) Keadaan fasilitas di Kantor BPJS Kesehatan; (2) Keadaan Fasilitas
pendukung di Kantor BPJS Kesehatan; (3) Penambahan lokasi pelayanan
pendaftaraan Program JKN. Tanggapan responden mengenai sub indikator
fasilitas secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.13 berikut:
127
Diagram 4.13
Sub Indikator Fasilitas
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 17, 18 dan 19).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator fasilitas skor rata-ratanya sebesar 1,86, dan
apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban
responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada
kategori rendah.
Pada item nomor 17 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Dalam penilaian anda, bagaimana dengan fasilitas yang
diberikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam melayani
masyarakat?” Untuk pertanyaan pada item pertanyaan nomor 17, didapatkan
skor rata-rata sebesar 1,90 atau berada pada kategori rendah. Hal ini
ditunjukan dengan kondisi ruang tunggu yang sempit, minimnya petunjuk
bagan/alur pelayanan, lahan parkir yang sempit serta tidak ada fasilitas kamar
mandi bagi calon Peserta Program JKN.
Rendah 1,90
Rendah 2,04
Sangat Rendah
1,64
Rendah 1,86
1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 2,05 2,10
Fasilitas KantorBPJS
KetersediaanFasilitas
pendukung
Lokasi (unit)Pelayanan
Pendaftarantambahan
Rata-rata
128
Kemudian pada item nomor 18 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Menurut anda, perlukah diadakan fasilitas
pendukung lain di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam melayani
masyarakat?” Untuk pertanyaan pada item nomor 18, didapatkan skor rata-
rata sebesar 2,04 atau berada pada kategori rendah. Fasilitas pendukung yang
masih kurang di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak antara lain belum
tersedianya televisi, ruangan pelayanan tanpa AC dan lain sebagainya.
Sedangkan pada item nomor 19 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Menurut anda, perlukah BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak Lebak menambah lokasi pelayanan pendaftaraan kepesertaan Program
JKN di Kab.Lebak?”. Untuk pertanyaan pada item nomor 19, didapatkan skor
rata-rata sebesar 1,64 atau berada pada kategori rendah. Antrian masyarakat
yang sering terjadi dalam pelayanan pendaftaran Peserta JKN di Kantor BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak merupakan gambaran bahwa satu kantor saja
tidak cukup untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan unit
pelayanan pendaftaran tambahan sangat dibutuhkan guna mengoptimalkan
program JKN ini. Selain itu dengan kondisi wilayah Kabupaten Lebak yang
luas sangat diperlukan penambahan lokasi pelayanan pendaftaraan Program
JKN agar masyarakat yang ada dipelosok dipermudah untuk mendaftar diri
sehingga masyarakat tidak terhambat oleh jauhnya lokasi pendaftaraan. Satu-
satunya lokasi pelayanan pendaftaraan yang ada di Kota Rangkasbitung
menghambat keikutseraan masyarakat yang jauh dari lokasi pendaftaraan.
129
4.3.2.3 Disposisi
Keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh
Disposisi. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Pelaksana
kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan juga memiliki
kemampuan untuk melaksanakannya. Pada indikator dispososi terdapat 2
(dua) sub indikator yaitu pengangkatan birokrat dan insentif.
a) Pengangkatan Birokrat
Pengangkatan birokrat merupakan strategi untuk memilih pelaksana
kebijakan agar orang yang terpilih memiliki dedikasi pada kebijakan yang
telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. Kriteria yang
dilihat dari hasil pengangkatan birokrat ini yaitu sikap pegawai, respon
pegawai, dan tanggapan pegawai terhadap keluhan (complaint) dari
masyarakat. Untuk mengukur sub indikator “pengangkatan birokrat” peneliti
mengajukan empat item pertanyaan yaitu : (1) Mengenai sikap pegawai; (2)
Mengenai respon pegawai; (3) Mengenai tanggapan pegawai terhadap
keluhan peserta. Tanggapan responden terkait sub indikator pengangkatan
birokrat ini secara jelas dapat dilihat pada diagram 4.14 berikut:
130
Diagram 4.14
Sub Indikator Pengangkatan Birokrat
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 20, 21 dan 22).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator pengangkatan birokrat skor rata-ratanya
sebesar 2,35, dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-
rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau
berada pada kategori rendah.
Meskipun skor rata-rata yang diperoleh pada sub indikator
pengangkatan birokrat berada pada kategori rendah, namun ada satu item
nomor 20 menunjukan hasil yang tinggi. Pada item nomor 20 dengan
pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Sejauh yang anda alami,
Bagaimana dengan sikap pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam
memberikan pelayanan kepesertaan Program JKN kepada masyarakat?”.
Untuk pertanyaan item nomor 20, diperoleh dengan nilai skor sebesar 2,56.
Nilai skor ini sejalan pula dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa
Tinggi 2,56
Rendah 2,23
Rendah 2,27
Rendah 2,35
2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45 2,50 2,55 2,60
Sikap Pegawai Respon PegawaiBPJS
Tanggapan BPJSterhadap Keluhan
Peserta
Rata-rata
131
responden yang menyatakan bahwa sikap pegawai di BPJS Kesehatan selalu
ramah dan sopan ketika melayani masyarakat.
Berbeda dengan item nomor 20 untuk sub indikator pengangkatan
birokrat, pada item nomor 21 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan respon
pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam memberikan pelayanan
kepesertaan Program JKN kepada masyarakat?”. Untuk pertanyaan item
nomor 21, didapatkan nilai skornya sebesar 2,23 atau berada pada kategori
rendah. Kurangnya respon pegawai dalam melayani masyarakat dikarenakan
jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan orang yang dilayani. Pegawai
BPJS Kesehatan hanya terdiri dari 4 orang untuk bagian staf pelayanan ,
sedangkan orang yang harus dilayani rata-rata dalam sehari hampir mencapai
100 orang.
Kemudian pada item nomor 22 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Keluhan yang diadukan Peserta Mandiri JKN
terhadap pelayanan yang diberikan FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas,
Klinik & Dokter Perorangan). Apakah keluhan Peserta ditanggapi secara
serius?” untuk pertanyaan mengenai tanggapan pegawai terhadap keluhan
(complaint) dari masyarakat terkait program JKN didapatkan skor sebesar
2,27 atau berada pada kategori rendah. Sebagaimana yang sudah dipaparkan
pada item nomor 21, bahwa jumlah pegawai yang sedikit seringkali tidak
mampu untuk melayani kepesertaan Program JKN, termasuk dalam
menanggapi keluhan dari masyarakat. Keluhan yang seringkali disampaikan
132
masyarakat ialah mengenai ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan oleh
Fasilitas Kesehatan khususnya untuk pelayanan di Fasilitas Kesehatan
Rujukan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit).
b) Insentif
Insentif merupakan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu
yang bertujuan agar menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana
kebijakan melaksanankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai
upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interst) atau organisasi. Pada sub
indikator insentif peneliti mengajukan dua item pertanyaan yaitu (1) Tentang
pungutan liar di Kantor BPJS Kesehatan; dan (2) Tentang balas jasa yang
diberikan masyarakat kepada pegawai BPJS Kesehatan. Tanggapan
responden terkait sub indikator insentif ini secara jelas dapat dilihat pada
diagram 4.15 sebagai berikut :
Diagram 4.15
Sub Indikator Insentif
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 23 dan 24).
Tinggi 2,93
Tinggi 3,18
Tinggi 3,05
2,90
2,95
3,00
3,05
3,10
3,15
3,20
Pungutan Liar yangdilakukan Pegawai
Pemberian Balas JasaBerupa Uang
Rata-rata
133
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator insentif skor rata-ratanya sebesar 3,05, dan
apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban
responden, angka sebesar itu berada pada rentang 2,52-3,27 atau berada pada
kategori tinggi.
Capaian rata-rata skor pada sub indikator ini nilainya sudah baik. Ini
artinya bahwa tanggapan responden atas pemberian insentif kepada pegawai
BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak tidak ada permasalahan.
Pada item nomor 23 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Sejauh yang anda ketahui, Apakah sering ada pungutan liar
yang dilakukan pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam
mempercepat pelayanan kepesertaan Program JKN?”. Untuk pertanyaan pada
item nomor 23, didapatkan skor sebesar 2,93 atau berada pada kategori tinggi.
Dari pengakuan beberapa responden yang peneliti wawancarai, pegawai BPJS
Kesehatan tidak pernah melakukan pungutan liar untuk mempercepat
pelayanan. Mereka selalu bekerja sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan. Adapun yang meminta pungutan adalah calo untuk pembayaran
iuran ke Bank. Hal ini disebabkan karena kebanyakan peserta tidak memiliki
rekening Bank sehingga ada beberapa calo yang menawarkan jasa
pembayaran iuran melalui rekeningnya.
Kemudian pada item nomor 24 dengan pertanyaan yang diberikan
kepada responden yaitu “Sejauh yang anda ketahui, apakah masyarakat
pernah memberikan balas jasa berupa uang kepada pegawai BPJS Kesehatan
134
dalam mempermudah pelayanan kepesertaan program JKN?”. Untuk
pertanyaan item nomor 24, didapatkan skor sebesar 3,18 atau berada pada
kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat, pegawai BPJS tidak pernah meminta uang tambahan
untuk mempercepat pelayanan. Semua masyarakat pada prinsipnya
diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi.
4.3.2.4 Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan mekanisme kerja yang dibentuk untuk
mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. Pada indikator struktur birokrasi
terdapat dua sub indikator untuk mengukur struktur birokrasi yaitu pertama,
Sub indikator Standar Operating Prosedures (SOPs) dan kedua, Sub
indikator Fragmentasi.
a) Standar Operating Prosedures (SOPs)
Standar Operating Prosedures (SOPs) adalah suatu kegiatan rutin
yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/ administrator/
birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatannya pada tiap harinya sesuai
dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan
warga). Pada sub indikator Standar Operating Proseruds (SOPs), peneliti
mengajukan dua item pertanyaan untuk mengukur sub indikator Standar
Operating Proseruds (SOPs), yaitu (1) Tentang pelaksanaan SOP oleh
pegawai BPJS Kesehatan; dan (2) Tentang koordinasi antar pegawai di
135
Kantor BPJS Kesehatan. Tanggapan responden atas sub indikator Standar
Operating Proseruds (SOPs) dapat dilihat pada diagram 4.16 berikut:
Diagram 4.16
Sub Indikator Standar Operating Prosedures (SOPs)
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 25 dan 26).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator Standar Operating Prosedur (SOPs) skor rata-
ratanya sebesar 2,72, dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran
skor rata-rata jawaban responden, angka sebesar itu berada pada rentang 2,52-
3,27 atau berada pada kategori tinggi.
Capaian rata-rata skor pada sub indikator Standar Operating Prosedur
dengan kriteria baik menggambarkan bahwa pegawai BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak sudah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam
konteks ini terdapat 2 hal yang menjadi tolak ukur pelaksanaan Standar
Tinggi 2,75
Tinggi 2,68
Tinggi 2,72
2,67 2,68 2,69 2,70 2,71 2,72 2,73 2,74 2,75 2,76
Pelaksanaan SOPoleh pegawai
Koordinasi antarPegawai BPJS
Rata-rata
136
Operating Prosedur yaitu pelaksanaan SOP oleh pegawai di BPJS Kesehatan
dan koordinasi antar pegawai di BPJS Kesehatan.
Pada item nomor 25 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Sejauh yang anda alami, apakah pegawai BPJS Kesehatan
Kab.Lebak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai
dengan SOP (Standar Operating Prosedur) BPJS Kesehatan?”. Untuk
pertanyaan item nomor 25, didapatkan skor sebesar 2,75 atau berada pada
kategori baik. SOP merupakan standar bagi pegawai dalam melaksanakan
tugasnya, melalui SOP ini pelayanan yang prima diharapkan terwujud.
Capaian skor dengan kriteria baik tersebut menggambarkan kepatuhan dan
komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima kepada
masyarakat.
Selanjutnya pada item dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Sejauh yang anda alami, bagaimana dengan koordinasi antar
pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani
masyarakat?”. Untuk pertanyaan nomor 26 mengenai koordinasi antar
pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak didapatkan skor sebesar 2,68
atau berada pada kategori tinggi. Pegawai di Kantor BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang staff pelayanan, 4 orang
verifikator di BPJS Center dan 1 petugas keamanan, 1 pembantu kebersihan
dan 2 orang staf magang. Meskipun secara jumlah (kuantitas) masih kurang,
namun dalam pelaksanaan tugas mereka mampu bekerja secara tim melalui
koordinasi yang baik antar bagian.
137
b) Fragmentasi (Penyebaran Tanggungjawab Kegiatan)
Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-
kegiatan atau aktifitas- aktifitas pegawai diantara beberapa unit kerja. Dalam
konteks pelaksanaan program JKN ini, untuk mengukur sub indikator
fragmentai, peneliti mengajukan dua item pertanyaan dengan
mempertanyakan : (1) Tentang cara pengelolaan kepesertaan Program JKN
oleh BPJS Kesehatan; dan (2) Tentang pembagian tugas di Kantor BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan
responden mengenai sub indikator fragmentasi dapat dilihat pada diagram
4.17 berikut:
Diagram 4.17
Sub Indikator Fragmentasi (Penyebaran Tanggung jawab Kegiatan)
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 27 dan 28).
Berdasarkan diagram di atas menunjukan bahwa skor jawaban
responden untuk sub indikator fragmentasi skor rata-ratanya sebesar 2,39, dan
Rendah 2,05
Tinggi 2,73
Rendah 2,39
1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80
PengelolaanKepesertaan Program
JKN oleh BPJSKesehatan
Penempatan SturukturKepegawaian di BPJS
Rata-rata
138
apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban
responden, angka sebesar itu berada pada rentang 1,76-2,51 atau berada pada
kategori rendah.
Skor rata-rata yang diperoleh pada sub indikator ini merupakan
akumulasi dari 2 nilai skor item instrument antara lain : (1) Pengelolaan
kepesertaan Program JKN oleh BPJS Kesehatan; dan (2) Penempatan struktur
kepegawaian di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak.
Pada item nomor 27 dengan pertanyaan yang diberikan kepada
responden yaitu “Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan pengelolaan
kepesertaan Program JKN bagi Peserta Mandiri di Kabupaten Lebak?” untuk
pertanyaan mengenai Pengelolaan kepesertaan Program JKN oleh BPJS
Kesehatan pada item 27 didapatkan skor sebesar 2,05, atau berada pada
kategori rendah. Rendahnya skor pada item ini disebabkan oleh masih
kurangnya pemberian informasi tentang JKN kepada masyarakat, sistem
pendaftaran yang tidak konsisten serta keterbatasan pegawai BPJS dalam
melayani masyarakat yang melakukan pendaftaran.
Berbeda dengan item pertanyaan sebelumnya, pada item nomor 28
dengan pertanyaan yang diberikan kepada responden yaitu “Bagaimana
tanggapan anda dengan pembagian tugas di Kantor BPJS Kesehatan Kab.
Lebak, dilihat dari penempatan struktur kepegawaian?”. Untuk item
pertanyaan nomor 28 ini didapatkan skor sebesar 2,73, atau berada pada
kategori tinggi. Skor tersebut mununjukan bahwa pegawai yang ditempatkan
sudah sesuai dengan kompetensinya. Mereka sudah paham dengan tugas
139
pokok dan fungsinya atau yang dikenal dengan istilah the right man on the
right job.
Dengan demikian, berdasarkan pemaparan yang disajikan pada
seluruh diagram sub indikator diatas, didapatkan skor rata-rata jawaban
responden dari skor rata-rata tertinggi sampai dengan skor rata-rata terendah.
Skor rata-rata dari 28 item instrumen ini secara jelas dapat dilihat pada
diagram 4.18 berikut:
Diagram 4.18
Skor Rata-Rata Seluruh Item Instrumen Penelitian
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015 (Item No. 1 s/d 28).
Berdasarkan diagram di atas didapatkan skor rata-rata dari 28 item
pertanyaan sebesar 2,33 atau berada pada kategori rendah. Skor rata-rata
tertinggi terdapat pada item nomor 24 sebesar 3,18; sedangkan skor rata-rata
terendah terletak pada item nomor 19 sebesar 1,64. Skor rata-rata jawaban
2,31
2,36 2,48
1,82
2,35
1,71
2,29
2,25 2,12
2,62
2,38
2,58 2,60
2,31
1,96
2,06
1,90
2,04
1,64
2,56
2,23
2,27
2,93
3,18
2,75 2,68
2,05
2,73
2,33
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
Item
1Ite
m 2
Item
3Ite
m 4
Item
5Ite
m 6
Item
7Ite
m 8
Item
9Ite
m 1
0Ite
m 1
1Ite
m 1
2Ite
m 1
3Ite
m 1
4Ite
m 1
5Ite
m 1
6Ite
m 1
7Ite
m 1
8Ite
m 1
9Ite
m 2
0Ite
m 2
1Ite
m 2
2Ite
m 2
3Ite
m 2
4Ite
m 2
5Ite
m 2
6Ite
m 2
7Ite
m 2
8R
ata-
rata
140
responden tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Oleh karena itu,
peneliti kemudian mengklasifikasikan semua skor rata-rata tersebut kedalam
empat kategori yaitu: Sangat Rendah/Sangat Tidak Baik, Rendah/Tidak Baik,
Tinggi/Baik, dan Sangat Tinggi/Sangat Baik. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 4.7 berikut:
Tabel 4.6
Jumlah Skor Rata-Rata Jawaban Responden
Rentang Kategori
Skor
Skor
Penafsiran Nomor Item Jumlah (Item)
Jumlah (Persen)
1,00 – 1,75 Sangat Rendah/ Sangat Tidak
Baik 4,6,19 3
10,71%
1,76 – 2,51 Rendah/Tidak
Baik
1,2,3,5,7,8,9,10,11, 14,15,16,17,18,20,21
22,27 18 64,29%
2,52 – 3,27 Tinggi/Baik 12,13,23,24,25,26,28 7 25,00%
3,28 – 4,00 Sangat Tinggi/ Sangat Baik
- -
Jumlah 28 100% Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 28 item
pertanyaan, sebagian besar skor rata-rata jawaban responden terpusat pada
kategori Rendah/Tidak Baik sebesar 64,29% atau sebanyak 18 item; Tinggi/
Baik sebesar 25% atau sebanyak 7 item; dan Sangat Rendah/Sangat Tidak
Baik sebesar 10,71% atau sebanyak 3 item; dan tidak ada skor rata-rata
jawaban responden pada kategori Sangat Tinggi/Sangat Baik.
141
4.4 Pengujian Hipotesis
Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kepesertaan Program
Jaminan Kesehatn Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di
Kabupaten Lebak”, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol (H0), yaitu
sebagai berikut:
H0 : µ < 60%
“Implementasi Kepesertaan Program Program Jaminan
Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
di Kabupaten Lebak kurang dari 60% dari yang diharapkan”.
Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikasi
dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada
tahap pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test
satu sampel. Adapun penghitungan pengujian hipotesis tersebut yakni sebagai
berikut:
Berdasarkan data yang diperoleh, maka didapatkan skor ideal
instrumen sebesar 22624. Skor ideal instrumen didapatkan dari hasil
perkalian antara 4 x 202 x 28 = 22624. (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban
yang ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert;
202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 28 = jumlah pertanyaan
yang ditanyakan kepada responden). Sedangkan untuk hasil skor total item
instrumen adalah sebesar 13161 ((lihat lampiran tabel hasil kuesioner).).
Dengan demikian nilai “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan
142
Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di
Kabupaten Lebak” adalah hasil skor total instrumen dibagi skor ideal yaitu
x100%2262413161 58,17%
Selanjutnya untuk menguji hipotesis maka peneliti menggunakan
rumus t-test satu sampel (one tailed test) dengan uji satu pada pihak kanan.
Skor ideal untuk “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten
Lebak”adalah 4 x 202 x 28 = 22624. (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban
yang ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert;
202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 28 = jumlah pertanyaan
yang ditanyakan kepada responden). Dengan nilai mean (nilai rata-rata)
sebesar 22624 : 202 = 112. Nilai yang dihipotesesiskan dari Implementasi
Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja
Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak adalah kurang dari 60% dari yang
diharapkan. Dengan demikian, maka nilai µ yang dihipotesiskan adalah 0,60
x 112 = 67,2. Ho untuk memprediksi µ kurang dari 60% dari skor ideal yang
diharapkan. Sedangkan Ha untuk memprediksi µ lebih dari atau sama dengan
60% dari skor ideal yang diharapkan. Untuk perhitungan hipotesis
statistiknya adalah sebagai berikut :
Ho = µ < 60%. < 0,60x 112 = 67,2
Ha = µ ≥ 60%. ≥ 0,60x 112 = 67,2
143
Pengujian Hipotesis menggunakan rumus t–test satu sampel (one
tailed test) dengan uji pihak kanan adalah sebagai berikut :
Diketahui :
x = Rata- Rata
x =
20213161
65,15
= Nilai yang dihipotesiskan
= 67,2
s = Standar Deviasi
s = 8,726
n = Jumlah anggota sampel
n = 202
Ditanya : t Hitung ?
Jawab :
ns
x t
2028,726
2,6765,15 t
614,0
05,2t
t = -3,34
144
Harga thitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga ttabel
dengan derajat kebebasan (dk) = (n–1) = (202–1) = 201 dan taraf kesalahan
= 5% untuk uji satu pihak kanan, maka harga ttabel nya yaitu 1,645. Karena
harga thitung lebih kecil dari pada harga ttabel (-3,34<1,645) dan jatuh pada
penerimaan Ho, maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis kerja (Ha)
ditolak.
Jadi, hipotesis penelitian yang menyatakan Implementasi Kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima
Upah di Kabupaten Lebak kurang dari 60% diterima. Harga ini dapat
ditunjukan pada Gambar 4.3 harga (-3,34) terletak pada daerah penerimaan
Ho. Berikut adalah gambar kurva daerah penerimaannya :
Gambar 4.3
Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis
untuk Uji Hipotesis Pihak Kanan
Daerah Penerimaan Ho Daerah Penerimaan Ha
-3,34 0 1,645 58,17% 60%
145
4.5 Interpretasi Hasil Penelitian
Interpretasi hasil penelitian adalah pemaparan atas hasil uji hipotesis
yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Pada
penelitian ini rumusan masalah yang akan peneliti interpretasikan yaitu
“Bagaimana Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di
Kabupaten Lebak?”
Rumusan masalah ini dapat dijawab dengan melihat hasil uji hipotesis
di atas. Berdasarkan hasil uji hipotesis didapatkan nilai sebesar 58,17% dari
angka yang dihipotesiskan yaitu sebesar kurang dari 60%. Tingkat
implementasi sebesar 58,17% didapatkan dari hasil pembagian antara skor
total item instrumen dengan skor ideal instrumen. Perhitungan untuk skor
ideal instrumen adalah 4 x 202 x 28 = 22624. (4= nilai dari setiap jawaban
setiap pertanyaan yang dinyatakan pada responden, kriteria skor berdasarkan
pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 28 =
jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada responden). Sedangkan untuk
skor total item instrumen adalah sebesar 13161. Dengan demikian nilai
Tingkat Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten
Lebak adalah x100%2262413161
= 58,17%.
Kemudian dengan menggunakan rumus t-test satu sampel (one tailed
test) dengan menguji pihak kanan, didapatkan nilai t-hitung sebesar (-3,34)
dengan perbandingan nilai t-tabel sebesar (1,645). Dengan demikian dapat
146
dikatakan bahwa nilai t-hitung < t-tabel atau (-3,34<1,645), sehingga
hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis altternatif (Ha) ditolak.
Sehingga interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah
pada penelitian ini yaitu tingkat implementasi kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) di Kabupaten Lebak masih rendah karena baru mencapai 58,17% dari
angka minimal yang dihipotesiskan yaitu kurang dari 60%. Artinya
implementasi kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi
kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak belum
optimal.
Masih rendahnya tingkat implementasi kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) di Kabupaten Lebak dapat dilihat relevansinya berdasarkan grand
theory yang digunakan oleh peneliti yaitu teori implementasi kebijakan
menurut Edward III yang mencakup 4 (empat) indikator yaitu : (1)
Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur birokrasi.
1. Komunikasi
Indikator pertama dalam penelitian ini adalah Komunikasi. Menurut
George C Edward III, komunikasi menurutnya menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pubik. Implementasi yang
efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang
akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat
147
berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan
kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau
dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat, akurat, dan konsisten.
Komunikasi (atau pentransmisian informasi) di perlukan agar para pembuat
keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam
melakasanakan setiap kebijakan yang akan diterapakan dalam masyarakat.
Terdapat tiga sub indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam
mengukur keberhasilan indikator komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan
konsistensi. Pada penelitiaan ini, indikator komunikasi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah seperti sosialisasi Kepesertaan Program JKN, Kejelasan
Kepesertaan Program JKN dan Konsistensi Peraturan Kepesertaan Program
JKN. Peneliti kemudian menyimpulkan mengenai indikator komunikasi yang
tergambar dalam diagram 4.19 berikut ini:
Diagram 4.19
Indikator Komunikasi
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015. (item no 1 s/d 8)
Rendah 2,33
Rendah 2,09
Rendah 2,27
Rendah 2,23
2,06
2,11
2,16
2,21
2,26
2,31
2,36
TRANSMISI KEJELASAN KONSISTENSI RATA-RATA
148
Dari diagram diatas, indikator komunikasi tersusun dari 3 (tiga) sub
indikator yaitu: (1) Sub indikator transmisi; (2) Sub indikator kejelasan; dan
(3) Sub indikator konsistensi. Dan dijabarkan menjadi 8 item instrumen
pertanyaan oleh peneliti yaitu pada item pertanyaan no 1 s/d 8. Sehingga
dapat diketahui bahwa hasil skor rata-rata jawaban responden mengenai
indikator komunikasi yang tersusun dari 3 sub indikator yaitu transmisi,
kejelasan dan konsistensi didapatkan skor rata-rata indikator komunikasi
sebesar 2,23. Dan apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-
rata jawaban responden, angka 2,23 pada indikator komunikasi berada pada
rentang kategori 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah/tidak baik
Kemudian, jika indikator Komunikasi dilihat dari nilai persentase
yaitu dengan cara hasil skor total instrumen dibagi dengan skor ideal
instrumen dan dikalikan 100%. Maka, didapatkan hasilnya yaitu : Hasil skor
total instrumen indikator Komunikasi yaitu instumen nomor 1 s/d 8 sebesar
3548 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Kemudian, skor ideal sebesar 4 x
202 x 8 = 6464 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada
responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel
yang dijadikan responden; dan 8 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan
kepada responden). Jadi, nilai persentasenya adalah sebesar 3977 : 6464 x
100% = 54.88%.
Hasil indikator komunikasi ini sesuai dengan observasi awal yang
dilakukan peneliti bahwa proses komunikasi yang dilakukan pihak BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak kepada masyarakat masih belum optimal. Hal
149
ini terlihat dari tahap sosialisasi sebagai proses awal (penyaluran komunikasi)
masih di Kabupaten Lebak belum menyeluruh. Sosialisasi yang dilakukan
BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak hanya terfokus pada media cetak dan
elektronik, sedangkan tidak semua masyarakat di Kabupaten Lebak
mengakses media informasi tersebut. hal ini di akibatkan oleh kekurangan
sumber daya aparatur di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Sehingga tidak
seimbangnya antara beban sosialisasi dan jumlah aparatur membuat proses
sosialisasi menjadi tidak maksimal. Dalam proses sosialisasi BPJS kesehatan
juga melibatkan pihak Faskes (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter
Perorangan) yang di koordinasi oleh pihak Dinas Kesehatan setempat. Tetapi
pada kenyataanya pihak Faskes lebih mengutamakan pemberian pelayanan
kesehatan peserta dan mengesampingakan proses sosialisasi kepada
masyarakat. Padahal jika dilihat dari sisi sumber daya untuk sosialisasi
seharusnya pihak Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik &
Dokter Perorangan harusnya bisa membantu secara maksimal jika dilihat dari
kuantitas sumber daya manusia.
Selanjutnya masalah kejelasan dan konsistensi kepesertaan Program
JKN, informasi yang diperoleh masyarakat masih minim dan kurang begitu
paham tentang tata cara pendaftaraan dan manfaaat mengenai Program JKN.
Selain itu belum konsistennya informasi dan aturan mengenai sistem
pendaftaran Program, misalnya aturan semula pendaftaran bisa diwakilkan
dan tidak harus memiliki rekening. Namun sekarang masyarakat yang
mendaftar tidak bisa diwakili dan harus punya rekening. Hal ini
150
mengakibatkan masyrakat menjadi bingung ketika akan mengikuti
kepesertaan Program JKN.
2. Sumber Daya
Dalam penelitian Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) di bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Lebak,
Indikator Sumber daya dalam hal ini mencakup : Sumber Daya Staf di BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak, Sumber Daya Informasi yaitu mengenai cara
melaksanakan kebijakan Program JKN oleh Pegawai BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak; Sumber Daya Wewenang yaitu kewewenangan yang
diperoleh BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dan Sumber daya Fasilitas yaitu
sarana prasarana pendukung yang dimiliki BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak. Seperti yang sudah dipaparkan pada beberapa diagram sub indikator
sebelumnya pada sub Bab IV tentang analisis data. Peneliti kemudian
menyimpulkan mengenai indikator sumber daya yang tergambar dalam
diagram 4.20 berikut ini:
151
Diagram 4.20
Indikator Sumber Daya
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Dari diagram diatas, indikator sumber daya tersusun dari 4 (empat)
sub indikator yaitu: (1) Sub indikator staf; (2) Sub indikator informasi; dan
(3) Sub indikator wewenang; dan (4) Sub indikator fasilitas. Dan dijabarkan
menjadi 11 item instrumen pertanyaan oleh peneliti yaitu pada item
pertanyaan no 9 s/d 19.
Dari diagram 4.20 mengenai indikator sumber daya, dapat diketahui
bahwa hasil skor rata-rata jawaban responden mengenai indikator sumber
daya yang tersusun dari 4 sub indikator yaitu staf, informasi, wewenang, dan
fasilitasi didapatkan skor rata-rata indikator sumber daya sebesar 2,23. Dan
apabila dikonsultasikan dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban
responden, angka 2,23 pada indikator sumber daya berada pada rentang
kategori 1,76-2,51 atau berada pada kategori rendah/tidak baik.
Rendah 2,37
Tinggi 2,59
Rendah 2,11
Rendah 1,86
Rendah 2,23
1,71,81,9
22,12,22,32,42,52,62,7
STAF INFORMASI WEWENANG FASILITAS RATA-RATA
152
Kemudian, jika indikator sumber daya dilihat dari nilai persentase
yaitu dengan cara hasil skor total instrumen dibagi dengan skor ideal
instrumen dan dikalikan 100%. Maka, didapatkan hasilnya yaitu : Hasil skor
total instrumen indikator sumber daya yaitu instumen nomor 9 s/d 19 sebesar
4890 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Kemudian, skor ideal sebesar 4 x
202 x 11 = 8888 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada
responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel
yang dijadikan responden; dan 11 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan
kepada responden). Jadi, nilai persentasenya adalah sebesar 4890 : 8888 x
100% = 55.01%.
Dari hasil penelitian mengenai indikator sumber daya, sumber daya
yang mencakup aparatur pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak
dilihat dari sisi kualitas pegawai sudah mumpuni. Dimana pegawai BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak khususnya, sudah mampu melayani masyarakat
dalam kepesertaan program JKN dengan baik dengan mengedepankan
pelayanan secara prima. Namun dari sisi kuantitas (jumlah pegawai) masih
kekurangan. Jumlah pegawai yang tersedia sangat tidak sebanding dengan
banyaknya masyarakat yang harus dilayani.
Selain itu kalau dilihat dari ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana
pendukung, tentu masih kurang. Misalnya ruang tunggu di kantor BPJS
Kesehatan yang tidak dilengkapi AC, Lahan parkir yang sempit, tidak
tersedia kamar mandi serta minimnya skema/bagan alur pendaftaran
kepesertaan program JKN. Belum optimalnya pelayanan di kantor BPJS
153
Kesehatan ini juga disebabkan tidak adanya kantor pembantu di beberapa
kawasan di Kabupaten Lebak. Sehingga semua masyarakat harus terpusat
dilayani di satu kantor.
3. Disposisi
Disposisi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat
keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III,
adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor
penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan
publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana
kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga
harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam
praktiknya tidak terjadi bias.
Terdapat dua sub indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam
mengukur keberhasilan indikator Disposisi yaitu pengangkatan birokrat dan
insentif. Mencakup tentang sikap pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak,
respon pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, keluhan yang diadukan
peserta kepada BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak, pungutan liar di BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak dan balas jasa berupa uang dari peserta kepada
pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak. Seperti yang sudah dipaparkan
pada beberapa diagram sub indikator sebelumnya pada sub Bab IV tentang
analisis data. Peneliti kemudian menyimpulkan mengenai indikator Sumber
Daya yang tergambar dalam diagram 4.21 berikut ini:
154
Diagram 4.21
Indikator Disposisi
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015.
Dari diagram diatas, indikator disposisi tersusun dari dua sub indikator
yaitu: (1) Sub indikator pengangkatan birokrat; dan (2) Sub indikator insentif.
Kemudian dijabarkan menjadi 5 item instrumen pertanyaan oleh peneliti yaitu
pada item pertanyaan no 20 s/d 24. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil
skor rata-rata jawaban responden mengenai indikator Disposisi yang tersusun
dari dua sub indikator yaitu pengangkatan birokrat dan insentif didapatkan
skor rata-rata indikator disposisi sebesar 2,71. Dan apabila dikonsultasikan
dengan skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka 2,71 pada
indikator disposisi berada pada rentang kategori 2,52-3,27 atau berada pada
kategori tinggi/baik.
Kemudian, jika indikator disposisi dilihat dari nilai persentase yaitu
dengan cara hasil skor total instrumen dibagi dengan skor ideal instrumen dan
dikalikan 100%. Maka, didapatkan hasilnya yaitu : Hasil skor total instrumen
Rendah 2,35
Tinggi 3,05
Tinggi 2,71
2,32,42,52,62,72,82,9
33,1
PENGANGKATANBIROKRAT
INSENTIF RATA-RATA
155
indikator Disposisi yaitu instumen nomor 20 s/d 24 sebesar 2659 (lihat
lampiran tabel hasil kuesioner). Kemudian, skor ideal sebesar 4 x 202 x 5 =
4040 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang ditanyakan pada responden,
kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 = jumlah sampel yang
dijadikan responden; dan 5 = jumlah pertanyaan yang ditanyakan kepada
responden). Jadi, nilai persentasenya adalah sebesar 2659 : 4040 x 100% =
65.81%.
Dari hasil penelitian mengenai indikator disposisi, secara umum para
pegawai mampu melayani dengan baik tanpa adanya pungutan liar dan biaya-
biaya tambahan. Semua pelayanan dan biaya yang dibebankan kepada
masyarakat yang mendaftarkan dirinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Namun hal lain yang menurut peneliti yang masih harus
diperbaiki ialah masalah responsivitas pegawai. Respon pegawai masih
kurang cepat melayani masyarakat khususnya dalam pendaftaran. Hal ini
tentunya sangat logis mengingat jumlah pegawai di BPJS Kesehatan yang
masih kurang. Sehingga kedepan perlu adanya penambahan lokasi pelayanan
beserta jumlah pegawai di BPJS Kesehatan Kesehatan Kabupaten Lebak
untuk mengoptimalkan pelayanan Program JKN di Kabupaten Lebak.
4. Struktur Birokrasi
Menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan
implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-
sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana
156
mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk
melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat
terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur
birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama
banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang
tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi
tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai
pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah
diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.
Terdapat dua sub indikator yang dapat dipakai dalam mengukur
keberhasilan indikator Struktur Birokrasi yaitu Standar Operating Prosedur
(SOPs) dan Fragmentasi. Pada penelitiaan ini, indikator struktur birokrasi
yang dimaksud adalah mencakup Pelaksanaan SOP Pegawai BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak; Koordinasi antar pegawai BPJS Kabupaten Lebak;
Pengelolaan kepesertaan Program JKN oleh BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak; Penempatan struktur kepegawaian di Kantor BPJS Kabupaten Lebak.
Kemudian peneliti menyimpulkan mengenai indikator Struktur Birokrasi
yang tergambar dalam diagram 4.19 berikut ini:
157
Diagram 4.22
Indikator Struktur Birokrasi
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2015
Dari diagram diatas, indikator struktur birokrasi tersusun dari dua sub
indikator yaitu: (1) Sub indikator standar operating prosedur (SOPs); dan (2)
Sub indikator fragmentasi. Kemudian dijabarkan menjadi 4 item instrumen
pertanyaan oleh peneliti yaitu pada item pertanyaan no 25 s/d 28. Sehingga
dapat diketahui bahwa hasil skor rata-rata jawaban responden mengenai
indikator struktur birokrasi sebesar 2,55. Dan apabila dikonsultasikan dengan
skala penafsiran skor rata-rata jawaban responden, angka 2,55 pada indikator
Disposisi berada pada rentang kategori 2,52-3,27 atau berada pada kategori
tinggi/baik.
Kemudian, jika indikator struktur birokrasi dilihat dari nilai persentase
yaitu dengan cara hasil skor total instrumen dibagi dengan skor ideal
instrumen dan dikalikan 100%. Maka, didapatkan hasilnya yaitu : Hasil skor
total instrumen indikator struktur birokrasi yaitu instumen nomor 25 s/d 28
Tinggi 2,72
Rendah 2,39
Tinggi 2,55
2,32,35
2,42,45
2,52,55
2,62,65
2,72,75
STANDAROPERATING
PROSEDUR (SOPs)
FRAGMENTASI RATA-RATA
158
sebesar 2064 (lihat lampiran tabel hasil kuesioner). Kemudian, skor ideal
sebesar 4 x 202 x 4 = 3232 (4 = nilai tertinggi dari setiap jawaban yang
ditanyakan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert; 202 =
jumlah sampel yang dijadikan responden; dan 4 = jumlah pertanyaan yang
ditanyakan kepada responden). Jadi, nilai persentasenya adalah sebesar 2064
: 3232 x 100% = 63.86%.
Dari hasil penelitian mengenai indikator struktur birokrasi, yaitu
pelaksanaan standar operating prosedur (SOPs) pegawai di BPJS Kesehatan
Kabupaten Lebak, koordinasi antar pegawai di Kantor BPJS Kesehatan dan
penempatan struktur kepegawaian di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak pada
umumnya sudah menunjukan hasil yang baik. Namun yang masih kurang
yaitu dalam pengelolaan kepesertaan program JKN dikarenakan masih
kurangnya pemberian informasi tentang Program JKN kepada masyarakat,
serta sistem pendaftaran yang tidak konsisten dan keterbatasan jumlah
pegawai BPJS Kesehatan dalam melayani masyarakat.
Berdasarkan pemaparan dari ke- empat indikator yaitu Komunikasi,
Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Maka peneliti
menyederhanakan kedalam bentuk tabel sebagai berikut :
159
Tabel 4.7
Nilai Skor Rata-Rata dan Nilai Persentase Per-Indikator
Variabel Indikator Skor
Rata-Rata Persentase Penasfsiran
Impl
emen
tasi
Kep
eser
taan
Pro
gram
JKN
bagi
Kat
egor
i Pek
erja
Buk
an P
ener
ima
Upa
h D
i Kab
upat
en L
ebak
Komunikasi 2,23 54,88% Tidak
Baik/Rendah
Sumber
Daya 2,23 55,01%
Tidak
Baik/Rendah
Disposisi 2,71 65,81% Baik/Tinggi
Struktur
Birokrasi 2,55 63,86% Baik/Tinggi
Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2015
Berdasarkan tabel diatas, jika dilihat dari kriteria rentang kategori dari
ke-empat indikator mengenai variabel Implementasi Kepesertaan Program
JKN bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Di Kabupaten Lebak.
Diketahui bahwa ada dua indikator yaitu Indikator Komunikasi dan Indikator
Sumber Daya yang mendapatkan hasil rendah/tidak baik. Dan dua indikator
yang mendapatkan hasil yang tinggi/baik yaitu Indikator Disposisi dan
Indikator Struktur Birokrasi.
160
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan yang berjudul
“Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi
kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak”.
Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif deskriftif dan dianalisa
dengan mengunakan teori implementasi kebijakan model Edward III.
Pendekatan implementasi ini dikenal juga dengan Direct and Indirect Impact
on Implementasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka
dapat dapat disimpulkan bahwa “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) di Kabupaten Lebak belum optimal karena baru mencapai 58,17%
dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu kurang dari 60%”.
Belum optimalnya Implementasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bagi kategori Pekerja Bukan Penerima Upah
(PBPU) di Kabupaten Lebak ini didasarkan atas hasil penelitian
menggunakan teori implementasi menurut Edward III, antara lain :
1. Indikator Komunikasi, dalam hal ini belum optimalnya proses
komunikasi yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik & Dokter
Perorangan) kepada masyarakat. Komunikasi termasuk didalamnya
160
161
sosialisasi yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan kurang menjangkau
masyarakat luas dikarenakan media sosialisasi yang digunakan belum
bisa memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat. Sementara
itu untuk pihak Faskes (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Pratama dan
Dokter Perorangan) masih kurang pro aktif dalam sosialisasi kepesertaan
Program JKN di Kabupaten Lebak. Hal ini disebabkan karena Faskes
lebih mengutamakan mengenai pemberian pelayanan kesehatan peserta
Program JKN. Selain itu efek dari proses komunikasi yang tidak lancar
adalah, adanya kerumitan aturan dalam mekanisme pendaftaran
kepesertaan Program JKN yang disebabkan oleh sering terjadinya
pergantian peraturan tentang kepesertaan oleh BPJS Kesehatan sehingga
masyarakat kebingungan dengan adanya peraturan yang baru tersebut.
Hasil penelitian menunjukan inidkator komunikasi masih rendah yaitu
baru mencapai 54,88%.
2. Indikator Sumber Daya, termasuk masih kurangnya sumber daya aparatur
dan fasilitas sarana prasarana kantor di BPJS Kesehatan Kabupaten
Lebak. Termasuk tidak adanya unit kantor pembantu BPJS Kesehatan di
tiap kecamatan atau Puskesmas di Kabupaten Lebak dalam melayani
pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di
beberapa kecamatan di Kabupaten Lebak sehingga pelayanan kurang
berjalan dengan optimal. Hasil penelitian menunjukan inidkator sumber
daya masih rendah yaitu baru mencapai 55,01%.
162
3. Indikator Disposisi, pada indikator disposisi hasil penelitian yang didapat
menunjukan hasil yang tinggi yaitu sebesar 65,81%. Hal ini dikarenakan
jawaban responden secara umum untuk indikator disposisi baik. Dalam
hal ini pandangan responden terhadap seluruh pegawai di BPJS
Kesehatan Kabupaten Lebak menilai mampu memberikan pelayanan
dengan baik. Tinggal tinggkat responsitas pegawainya di tingakatkan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Indikator Struktur Birokrasi, pada indikator stuktur birokrasi hasil
penelitian yang didapat menunjukan hasil yang tinggi yaitu sebesar
63,86%. Hal ini dikarenakan jawaban responden secara umum untuk
indikator struktur birokrasi di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sudah
baik. Adapun sub indikatornya adalah Pelaksanaan Standar Operating
Prosedur (SOPs) pegawai, Koordinasi antar pegawai, dan Penempatan
struktur kepegawaian menunjukan hasil yang baik.
163
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kepesertaan
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan
Penerima Upah (PBPU) di Kabupaten Lebak, peneliti menemukan beberapa
permasalahan baik pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan
struktur birokrasi. Oleh karena itu, sebagai masukan dari hasil penelitian ini,
peneliti merekomendasikan beberapa saran antara lain:
1. BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak harus meningkatkan kerjasama dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Faskes (Rumah Sakit, Puskesmas-
puskesmas, Dokter perorangan serta Klinik-klinik) untuk melakukan
sosialiasi program Jaminan Kesehatan Nasional secara intensif kepada
masyarakat khususnya yang ke daerah pelosok Kabupaten Lebak.
2. Bekerja sama dengan Puskesmas-Puskesmas agar bisa mengerahkan
kader-kader Puskesmas untuk mensosialisaskan Program JKN bagi
Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah.
3. Bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan kepesertaan dengan seluruh
BANK yang ditunjuk BPJS Kesehatan untuk membuat stand pembayaran
iuran di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak.
4. Penambahan pegawai di BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak sangat
dianjurkan, terutama pegawai staf pelayanan pendaftaraan. Juga
penambahan pegawai lapangan agar sosialisasi bisa lebih intensif.
5. Selain itu, informasi mengenai pendaftaraan online terutama alamat
website BPJS Kesehatan serta tata cara pendaftarannya perlu
164
disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan bisa
langsung mendaftarkan diri melalui internet.
6. Menghapus aturan kepemilikan rekening bagi yang ingin mendaftar
Program JKN untuk kelas I, dan Kelas II.
7. Perbaikan fasilitas seperti penambahan kursi ruang tunggu, dan perluasan
tempat parkir serta diadakanya kamar mandi di Kantor BPJS Kesehatan.
8. BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak membuka Unit Kantor Pelayanan
Pembatu yang mengurus kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional di Puskesmas-puskesmas (setiap kecamatan).
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
. 2007. Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu
Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Abdul Solichin Wahab. 2005 Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara). Jakarta: Bumi Aksara.
Amrin, Abdullah. 2006. Asuransi syariah keberadaan dan kelebihannya ditengah
asuransi konvensional. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo. Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana.
Irawan, Prasetya. 2005. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas
Terbuka. Kemenkes, 2013. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
Muslehuddin, Mohammad. 2005. Asuransi Dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Nanang martono. 2010. Metode penelitian kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder. Jakarta : Grafindo
Nazir, Mohammad. 2005. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Nugroho, Rian T. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. Hal 4.
Salim, A. Abbas. 2003. Asuransi dan Manajemen Resiko. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Sastrawidjaja, Man Suparman. 2003. Aspek-aspek Asuransi dan Surat Berharga.
Jakarta: PT. Alumni. Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES
Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suharto, Edi. 2008.Kebijakan sosial sebagai kebijakan public. Bandung: Alfabeta. Suharsimi. 2006. Penelitian Tindakan Kelas, Jakarta : Bumi Aksara. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. . 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta.
Thabrany, Hasbullah. 2014. Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Triton, SPSS 13.0 Terapan, Riset Statistik Parametrik, Yogyakarta: Andi, 2005. Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2006. Metodelogi Penelitian Sosial.
Jakarta: Bumi Aksara.
. 2008. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara.
Purwanto. 2007. Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
Widodo, Joko. Good Governance: Akuntability dan Kontrol Birokrasi. Surabaya:
Insan Cendikian. Dokumen:
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Laporan
Pengelolaan Program Jaminan Sosial Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengeloalaan Dan
Pemanfaataan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
Pada Jaminan Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif
Pelayanan Kesehatan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pendaftaraan Dan Pembayaran Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Peraturan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 211
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaraan Dan Penjaminan Peserta Perorangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lebak
Tahun 2014
Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lebak Agustus Tahun 2014 Renstra Disnakersos Kabupaten Lebak 2014-2019 Sumber Lain:
http://www.ciputranews.com/kesra/minat-warga-lebak-masuk-bpjs-cukup-tinggi (diakses 22 Nov 2014) http://www.harianterbit.com/read/2014/09/09/7976/29/29/Di-Lebak-Angka-Kematian-Ibu-Akibat-Kehamilah-Masih-Tinggi (diakses 17 Nov 2014) http://www.jkn.kemkes.go.id/attachment/unduhan/BAHAN%20PAPARAN%20JKN.pdf
LAMPIRAN
Lampiran 1
KUESIONER
Petunjuk Pengisian
1. Bacalah kuesioner ini dengan teliti, supaya Bapak/Ibu/ mengerti maksud pertanyaannya.
2. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dari beberapa pilihan dengan cara
disilang ( X ).
3. Bila ada pertanyaan yang kurang dimengerti bisa ditanyakan secara langsung pada
peneliti.
Identitas responden
No. Responden : .............
Jenis Kelamin : PRIA WANITA
Umur : ...........................................
Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA DIPLOMA S1 S2
Pekerjaan : PEDAGANG PETANI NELAYAN PEKERJA SWASTA
LAIN-LAIN
Fasilitas Kelas Perawatan : KELAS I KELAS II KELAS III
Pendapatan : A. Rp.0,- sampai Rp.1.000.000,- per bulan
B. Rp.1.000.000,- sampai Rp.2.000.000,- per bulan
C. Rp.2.000.000,- sampai Rp.3.000.000,- per bulan
D. Lebih dari Rp.3.000.000,- per bulan
Pertanyaan Mengenai Implementasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Di Kabupaten Lebak
1. Menurut pendapat anda, bagaimana dengan sosialisasi Kepesertaan Program JKN yang dilakukan BPJS Kesehatan Kab. Lebak untuk masyarakat di Kabupaten Lebak? a. Sangat Baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk
2. Apakah FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan) membantu mensosialisasikan mengenai Kepesertaan Program JKN kepada masyarakat di Kab. Lebak? a. Sangat Rutin c. Kadang-Kadang b. Rutin d. Tidak Pernah
3. Dari sosilalisasi dilakukan oleh BPJS Kesehatan mengenai Kepesertaan Program JKN di Kab. Lebak, Menurut anda bagaimana informasi yang diperoleh ? a. Sangat Jelas c. Tidak Jelas b. Jelas d. Sangat Tidak Jelas
4. Bagaimana Informasi yang diberikan mengenai Kepesertaan Program JKN yang disampaikan FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan) di Kab. Lebak? a. Sangat Lengkap c. Tidak Lengkap b. Lengkap d. Sangat Tidak Lengkap
5. Bagaimana tata cara pendaftaraan (manual) Kepesertaan Program JKN Peserta Mandiri di BPJS Kesehatan Kab. Lebak? a. Sangat Mudah c. Rumit b. Mudah d. Sangat Rumit
6. Bagaimana tata cara pendaftaraan Kepesertaan Program JKN Peserta Mandiri secara online melalui internet? a. Sangat Mudah c. Rumit b. Mudah d. Sangat Rumit
7. Bagaimana dengan Peraturan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan mengenai tata cara Kepesertaan Program JKN untuk Peserta Mandiri, Apakah selalu berubah-ubah? a. Sangat Sering c. Kadang-Kadang b. Sering d. Tidak Pernah
8. Dari sosialisasi Program JKN yang dilakukan oleh BPJS & FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan), apakah anda menemukan perbedaan informasi dari sosialisasi JKN oleh Instansi tersebut? a. Sangat Sering c. Kadang-Kadang b. Sering d. Tidak Pernah
9. Menurut anda, bagaimana dengan jumlah pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kab. lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Mencukupi c. Tidak Mencukupi b. Mencukupi d. Sangat Tidak Mencukupi
10. Menurut anda, bagaimana dengan kemampuan pegawai BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk
11. Apakah anda menunggu lama (antri) ketika mengurus pendaftaran Kepesertaan Program JKN di Kantor BPJS Kabupaten Lebak? a. Sangat Lama c. Cukup Lama b. Lama d. Cepat
12. Apakah Petugas BPJS Kesehatan Kab. Lebak mampu menyampaikan informasi kembali mengenai tata cara kepesertaan Program JKN? a. Sangat Mampu c. Tidak Mampu b. Mampu d. Sangat Tidak Mampu
13. Sejauh yang anda ketahui, Apakah seluruh pegawai BPJS Kesehatan Kab. Lebak paham terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai dalam memberikan pelayanan kepesertaan program JKN? a. Sangat Paham c. Tidak Paham b. Paham d. Sangat Tidak Paham
14. Dalam penilaian anda, Apakah aturan besaran iuran yang di tetapkan per orang tiap bulan Peserta Mandiri Program JKN di Kab. Lebak sebesar (Kelas I Rp.59.500,-, Kelas II Rp. 42.500,-, Kelas III Rp.25.500,-) sudah terjangkau ? a. Sangat Terjangkau c. Tidak Terjangkau b. Terjangkau d. Sangat Tidak Terjangkau
15. Apakah anda setuju dengan aturan mengenai pendaftar baru Kartu JKN (Peserta Mandiri) hanya bisa digunakan setelah 7 hari dari hari pendaftaraan? a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju
16. Apakah anda setuju dengan aturan mengenai bayi yang lahir dari peserta mandiri tidak dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan sebelum dilakukan pendaftaraan terlebih dahulu?
a. Sangat Setuju c. Tidak Setuju b. Setuju d. Sangat Tidak Setuju
17. Dalam penilaian anda, bagaimana dengan seluruh fasilitas yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Mencukupi c. Tidak Mencukupi b. Mencukupi d. Sangat Tidak Mencukupi
18. Menurut anda, perlukah diadakan fasilitas pendukung lain di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Perlu c. Tidak Perlu b. Perlu d. Sangat Tidak Perlu
19. Menurut anda, perlukah BPJS Kesehatan Kab. Lebak menambah lokasi pelayanan pendaftaraan kepesertaan Program JKN di Kab.Lebak? a. Sangat Perlu c. Tidak Perlu b. Perlu d. Sangat Tidak Perlu
20. Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan sikap pegawai BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam memberikan pelayanan kepesertaan Program JKN kepada masyarakat? a. Sangat Ramah c. Tidak Ramah b. Ramah d. Sangat Tidak Ramah
21. Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan respon Pegawai BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam memberikan pelayanan kepesertaan kepada masyarakat? a. Sangat Cepat c. Lambat b. Cepat d. Sangat Lambat
22. Keluhan yang diadukan Peserta Mandiri JKN terhadap pelayanan yang diberikan FASKES (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik & Dokter Perorangan). Apakah keluhan Peserta ditanggapi secara serius? a. Sangat Serius c. Tidak Serius b. Serius d. Mengabaikan
23. Sejauh yang anda ketahui, Apakah sering ada pungutan liar yang dilakukan pegawai BPJS Kesehatan Kabupaten Lebak dalam mempercepat pelayanan kepesertaan Program JKN? a. Sangat Sering c. Kadang-Kadang b. Sering d. Tidak Pernah
24. Sejauh yang anda ketahui, apakah masyarakat pernah memberikan balas jasa berupa uang kepada pegawai BPJS Kesehatan dalam mempermudah pelayanan kepesertaan program JKN? a. Sangat Sering c. Kadang-Kadang b. Sering d. Tidak Pernah
25. Sejauh yang anda alami, apakah Pegawai BPJS Kesehatan Kab.Lebak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sesuai dengan SOP (Standar Operating Prosedur) BPJS Kesehatan? a. Sangat Sesuai c. Tidak Sesuai b. Sesuai d. Sangat Tidak Sesuai
26. Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan koordinasi antar Pegawai di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak dalam melayani masyarakat? a. Sangat Baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk
27. Sejauh yang anda alami, Bagaimana dengan pengelolaan Kepesertaan Program JKN bagi Peserta Mandiri di Kabupaten Lebak? a. Sangat Baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk
28. Bagaimana tanggapan anda dengan pembagian tugas di Kantor BPJS Kesehatan Kab. Lebak, dilihat dari penempatan struktur kepegawaian ? a. Sangat baik c. Buruk b. Baik d. Sangat Buruk
Lampiran 2
IDENTITAS RESPONDEN
No. Res JK Usia Pendidikan Pekerjaan Fasilitas
Kelas Pendapatan
1 W 35 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
2 W 39 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 1 S/D 2 JUTA
3 P 34 SMA LAIN-LAIN KELAS II 2 S/D 3 JUTA
4 P 32 S1 PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
5 W 38 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
6 P 25 S1 LAIN-LAIN KELAS II 2 S/D 3 JUTA
7 W 21 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
8 W 34 S1 LAIN-LAIN KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
9 P 42 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
10 P 28 SMA LAIN-LAIN KELAS II 2 S/D 3 JUTA
11 P 45 SD NELAYAN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
12 W 32 SMP LAIN-LAIN KELAS II 1 S/D 2 JUTA
13 W 46 SMP PEDAGANG KELAS II 1 S/D 2 JUTA
14 P 42 SMP LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
15 P 37 SD PETANI KELAS II 2 S/D 3 JUTA
16 P 25 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 0 S/D 1 JUTA
17 P 30 SMP PETANI KELAS II LEBIH DARI 3 JUTA
18 W 51 SD LAIN-LAIN KELAS III 0 S/D 1 JUTA
19 P 54 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
20 P 39 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 0 S/D 1 JUTA
21 P 25 SD PETANI KELAS II 2 S/D 3 JUTA
22 P 42 SMA PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
23 P 29 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
24 P 26 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
25 P 45 SMA PEDAGANG KELAS II 2 S/D 3 JUTA
26 W 30 S1 LAIN-LAIN KELAS II 2 S/D 3 JUTA
27 W 35 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
28 W 26 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
29 P 34 SMA PEDAGANG KELAS III 2 S/D 3 JUTA
30 W 35 DIPLOMA PEDAGANG KELAS III LEBIH DARI 3 JUTA
31 W 40 S1 LAIN-LAIN KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
32 P 36 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
33 P 29 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
34 P 35 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
35 P 32 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
36 W 23 S1 PEKERJA SWASTA KELAS II LEBIH DARI 3 JUTA
37 P 35 S1 PEKERJA SWASTA KELAS I 2 S/D 3 JUTA
38 P 43 SD PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
39 P 22 SD PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
40 P 32 SMP NELAYAN KELAS III 0 S/D 1 JUTA
41 P 35 S1 PEDAGANG KELAS I 2 S/D 3 JUTA
42 P 35 SD NELAYAN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
43 P 32 S1 LAIN-LAIN KELAS I 2 S/D 3 JUTA
44 P 40 SD PETANI KELAS II 0 S/D 1 JUTA
45 W 35 SMP LAIN-LAIN KELAS III 0 S/D 1 JUTA
46 P 45 SMP PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
47 W 34 DIPLOMA PEDAGANG KELAS I 1 S/D 2 JUTA
48 P 25 S1 LAIN-LAIN KELAS II 1 S/D 2 JUTA
49 P 58 SMA PEKERJA SWASTA KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
50 W 20 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
51 P 51 S1 LAIN-LAIN KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
52 W 41 SMA LAIN-LAIN KELAS II 0 S/D 1 JUTA
53 P 25 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
54 P 34 SMA PEDAGANG KELAS I 2 S/D 3 JUTA
55 P 33 S1 PEKERJA SWASTA KELAS III LEBIH DARI 3 JUTA
56 P 27 S1 LAIN-LAIN KELAS I 2 S/D 3 JUTA
57 P 51 SD NELAYAN KELAS III 0 S/D 1 JUTA
58 P 32 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
59 P 34 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
60 W 26 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
61 P 39 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
62 W 38 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
63 P 29 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
64 P 53 SD NELAYAN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
65 W 34 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
66 W 36 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
67 P 39 S1 PEKERJA SWASTA KELAS I 2 S/D 3 JUTA
68 P 27 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
69 W 26 S1 LAIN-LAIN KELAS I 2 S/D 3 JUTA
70 P 43 SD LAIN-LAIN KELAS III 0 S/D 1 JUTA
71 W 32 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
72 P 42 S2 LAIN-LAIN KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
73 P 23 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
74 W 28 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
75 W 37 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
76 W 27 DIPLOMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
77 P 43 SD PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
78 P 41 SMP PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
79 P 35 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 0 S/D 1 JUTA
80 P 38 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
81 P 26 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
82 P 34 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
83 P 53 SD PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
84 P 22 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
85 W 40 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
86 P 28 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
87 P 24 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
88 P 48 S2 LAIN-LAIN KELAS III LEBIH DARI 3 JUTA
89 W 25 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
90 P 28 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
91 P 33 S1 LAIN-LAIN KELAS II 2 S/D 3 JUTA
92 W 28 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
93 W 32 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
94 P 38 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
95 W 25 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
96 P 52 DIPLOMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
97 P 36 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
98 P 39 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
99 W 37 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
100 P 40 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
101 P 39 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
102 P 53 SD LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
103 P 26 S1 LAIN-LAIN KELAS I 2 S/D 3 JUTA
104 P 32 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
105 P 36 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
106 P 33 S1 LAIN-LAIN KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
107 P 35 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
108 P 29 S1 PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
109 W 34 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
110 W 27 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
111 W 23 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
112 P 52 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
113 W 28 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
114 W 35 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
115 P 28 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
116 W 37 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
117 W 22 SMA LAIN-LAIN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
118 P 32 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
119 P 38 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
120 P 40 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
121 P 29 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
122 P 25 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
123 P 31 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
124 W 35 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
125 P 38 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
126 W 50 SMP PEDAGANG KELAS III 0 S/D 1 JUTA
127 W 41 SMP PEDAGANG KELAS III 0 S/D 1 JUTA
128 P 45 SD PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
129 P 51 SD PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
130 P 40 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
131 P 37 SMP PEDAGANG KELAS II 2 S/D 3 JUTA
132 P 34 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
133 P 51 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
134 W 39 SD PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
135 W 31 SMP PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
136 P 24 S1 LAIN-LAIN KELAS I 2 S/D 3 JUTA
137 P 52 SMP PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
138 P 50 SD PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
139 P 52 S2 LAIN-LAIN KELAS II LEBIH DARI 3 JUTA
140 P 50 SMP PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
141 P 45 SMP PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
142 W 31 SMA PEDAGANG KELAS II 2 S/D 3 JUTA
143 W 33 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
144 P 38 S1 PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
145 W 29 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
146 P 52 SD PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
147 P 28 S1 LAIN-LAIN KELAS I 2 S/D 3 JUTA
148 W 37 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
149 P 39 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
150 P 40 S1 PEKERJA SWASTA KELAS I 2 S/D 3 JUTA
151 P 32 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
152 P 30 SMA PEDAGANG KELAS II 2 S/D 3 JUTA
153 P 53 SD PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
154 W 36 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
155 W 29 S1 PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
156 P 51 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
157 P 35 S2 LAIN-LAIN KELAS I 2 S/D 3 JUTA
158 P 34 S1 PEKERJA SWASTA KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
159 P 24 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
160 P 22 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
161 P 39 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
162 P 40 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
163 P 51 SD NELAYAN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
164 W 50 SMP PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
165 P 29 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
166 W 42 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
167 W 38 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
168 P 35 SMA PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
169 W 40 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
170 P 29 S1 PEKERJA SWASTA KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
171 W 33 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
172 P 27 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
173 P 52 SD NELAYAN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
174 P 54 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
175 P 30 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
176 P 33 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
177 W 39 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
178 W 28 S1 PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
179 P 34 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
180 W 29 S1 PEKERJA SWASTA KELAS I 2 S/D 3 JUTA
181 P 30 S1 LAIN-LAIN KELAS I 2 S/D 3 JUTA
182 P 34 SMA PEDAGANG KELAS III 0 S/D 1 JUTA
183 P 53 SD PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
184 W 36 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
185 W 27 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
186 P 30 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
187 P 27 SMA PEKERJA SWASTA KELAS III 1 S/D 2 JUTA
188 P 34 S1 PEKERJA SWASTA KELAS I 2 S/D 3 JUTA
189 P 36 DIPLOMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
190 P 38 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
191 P 25 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
192 P 40 SMP PETANI KELAS III 1 S/D 2 JUTA
193 P 43 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
194 P 35 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
195 W 37 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
196 W 31 S1 LAIN-LAIN KELAS I LEBIH DARI 3 JUTA
197 P 41 SD NELAYAN KELAS III 1 S/D 2 JUTA
198 P 28 SMA PEKERJA SWASTA KELAS II 2 S/D 3 JUTA
199 P 36 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
200 P 32 SMA PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
201 P 45 SMP PETANI KELAS III 0 S/D 1 JUTA
202 P 40 SD PEDAGANG KELAS III 1 S/D 2 JUTA
Lampiran 3
TABEL HASIL KUESIONER 202 RESPONDEN
Nomor Nomor Instrumen JUMLAH
Res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 3 3 2 3 55
2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 57
3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 54
4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 45
5 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 47
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53
7 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 73
8 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 57
9 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 62
10 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 55
11 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 83
12 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 83
13 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 84
14 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 82
15 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 83
16 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 83
17 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 4 82
18 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 1 2 2 3 3 4 4 4 3 3 2 3 81
19 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 3 3 2 4 4 3 2 2 3 76
20 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 66
21 2 3 3 2 2 1 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 63
22 3 3 3 3 2 1 4 4 2 4 4 3 4 3 3 2 2 1 1 3 2 3 4 4 3 2 3 4 80
23 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 60
24 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 53
25 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 57
26 1 1 2 2 2 2 2 1 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 2 65
27 2 1 2 1 2 2 2 1 2 4 4 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 66
28 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 62
29 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 4 4 3 3 3 3 68
30 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 63
31 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 3 4 4 3 3 2 3 68
32 3 1 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 71
33 3 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 69
34 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 63
35 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 64
36 2 1 1 2 2 1 2 3 2 4 1 3 3 1 2 4 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 61
37 3 1 1 2 2 1 2 3 2 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 72
38 2 4 2 4 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 74
39 2 4 1 4 4 4 2 1 3 3 2 3 3 3 4 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 72
40 3 4 3 4 4 4 2 1 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 72
41 2 4 1 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 3 3 2 3 72
42 3 4 3 4 4 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 64
43 3 4 1 4 4 3 3 3 1 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 70
44 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 75
45 2 4 1 4 3 1 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 3 4 4 3 3 2 3 70
46 4 1 1 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 68
47 2 1 3 3 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 60
48 1 4 2 3 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 58
49 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 59
50 2 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 54
51 2 4 2 1 1 1 3 1 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 60
52 4 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 53
53 3 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 60
54 2 4 2 1 3 1 2 3 3 3 3 3 4 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 63
55 2 1 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 4 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 58
56 2 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 60
57 2 1 4 2 4 3 3 3 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 1 2 57
58 3 4 1 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 3 3 73
59 1 4 1 2 1 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 63
60 2 4 3 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 57
61 3 4 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 63
62 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 65
63 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 1 4 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 58
64 3 1 1 1 3 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 61
65 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1 2 51
66 2 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 66
67 3 3 3 1 3 2 1 1 1 3 2 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 63
68 1 3 3 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 3 60
69 3 2 3 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2 54
70 2 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 3 4 4 3 2 1 1 55
71 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 4 3 4 4 3 3 2 3 60
72 3 3 3 2 3 1 2 4 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 3 3 2 3 71
73 3 2 3 2 3 1 4 4 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 69
74 1 2 3 2 1 1 4 4 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 1 67
75 2 2 3 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 60
76 2 2 3 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 1 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 2 69
77 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 4 4 3 2 2 3 57
78 2 4 2 2 1 1 1 1 1 4 4 3 4 1 4 2 2 1 1 1 1 2 4 4 3 2 2 3 63
79 4 2 2 1 1 3 2 1 3 3 3 3 4 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 66
80 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 72
81 2 2 2 2 3 2 1 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 3 68
82 2 4 2 1 3 2 2 3 4 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 64
83 2 4 2 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 3 3 3 1 3 62
84 1 1 3 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 2 57
85 3 1 3 1 1 2 2 1 1 3 2 3 3 4 2 2 2 2 1 3 3 2 4 4 3 3 3 3 67
86 2 1 3 1 1 2 1 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 58
87 2 4 1 1 4 4 2 1 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 67
88 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 71
89 3 3 3 2 3 2 1 1 3 3 3 4 4 4 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 4 76
90 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 4 1 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 56
91 3 4 4 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 1 2 69
92 3 3 4 2 1 1 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 2 3 71
93 2 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 57
94 2 4 4 1 4 4 4 4 3 2 3 2 2 4 1 2 2 4 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 72
95 3 4 1 1 3 1 3 3 1 2 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 63
96 2 1 4 1 1 1 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 56
97 3 1 1 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 67
98 2 3 4 1 4 1 2 1 2 4 3 4 4 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 64
99 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 3 45
100 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 47
101 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 48
102 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 46
103 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 3 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 2 51
104 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 50
105 2 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 4 4 3 3 2 3 62
106 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 3 2 2 2 55
107 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 3 3 2 3 62
108 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 3 1 3 47
109 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 3 1 2 3 2 4 4 3 3 2 3 80
110 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 75
111 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 3 3 3 1 3 3 3 4 4 3 3 1 2 73
112 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 1 2 73
113 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 74
114 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 82
115 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 4 78
116 3 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 4 3 4 4 3 2 2 79
117 3 4 4 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3 3 1 2 73
118 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 68
119 2 3 3 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 66
120 3 3 3 3 2 1 4 4 2 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 79
121 2 1 1 1 2 2 2 1 2 3 3 4 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 66
122 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 66
123 2 2 2 1 2 1 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 74
124 2 1 2 2 2 2 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 74
125 2 1 2 1 2 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 3 2 3 62
126 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 4 3 4 4 2 2 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 4 74
127 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 74
128 1 2 2 1 2 2 2 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 66
129 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 66
130 3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 68
131 3 1 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 65
132 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 59
133 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 1 1 2 2 3 4 2 4 4 3 2 2 2 65
134 2 1 2 1 2 1 2 3 1 4 2 3 4 1 3 4 3 1 1 3 4 2 4 4 3 3 2 3 69
135 3 1 2 1 2 1 2 3 3 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 74
136 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 4 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 76
137 2 4 2 4 4 2 2 1 3 3 2 4 3 3 3 2 2 1 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 74
138 3 4 3 4 4 1 2 1 1 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 69
139 2 4 2 2 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 2 71
140 3 4 4 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 4 64
141 3 4 1 3 2 2 3 3 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 1 1 2 2 3 2 3 69
142 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 74
143 2 4 1 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 74
144 4 1 1 1 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 70
145 1 1 3 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 4 3 3 3 3 61
146 1 4 2 3 2 1 2 1 3 4 3 3 3 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 66
147 1 1 2 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 4 1 4 3 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 60
148 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 3 2 4 53
149 2 4 2 1 2 1 3 1 3 3 2 3 3 4 3 1 1 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 64
150 4 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 3 2 4 55
151 3 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 54
152 2 4 2 1 3 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 60
153 1 1 3 2 2 1 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 3 3 2 2 2 52
154 2 1 3 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 64
155 2 1 4 2 4 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 54
156 3 4 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 76
157 1 4 1 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 61
158 2 4 3 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 4 1 3 2 1 1 3 2 2 3 4 3 3 1 3 61
159 3 4 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 4 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 3 65
160 1 1 1 1 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 1 1 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 62
161 2 1 4 2 4 2 1 1 4 1 1 2 2 4 1 4 2 1 1 3 2 2 3 3 3 3 2 3 64
162 3 1 1 1 3 2 3 3 1 3 2 1 1 1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 60
163 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 53
164 2 2 1 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 67
165 3 3 4 1 3 2 1 1 1 3 2 3 3 4 3 2 2 1 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 65
166 1 3 4 1 3 2 2 3 1 1 2 1 2 4 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 59
167 3 2 4 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 52
168 2 2 4 1 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 57
169 2 3 4 1 3 2 2 1 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 58
170 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 4 4 2 4 4 3 3 2 3 80
171 3 2 4 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 81
172 1 2 4 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 2 3 2 3 4 4 3 3 2 3 80
173 2 2 4 1 4 3 2 2 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 71
174 2 2 4 1 3 1 2 2 4 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 69
175 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 4 4 3 3 2 3 58
176 2 4 2 2 2 1 2 1 3 4 3 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 4 3 3 2 3 67
177 4 2 2 1 4 2 2 1 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 71
178 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 75
179 2 2 2 2 3 2 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 4 3 3 2 3 71
180 2 4 2 1 3 2 2 3 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 63
181 2 4 2 3 2 1 2 3 1 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 1 2 62
182 1 1 4 2 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 4 2 2 2 57
183 3 1 4 1 4 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 70
184 2 1 4 1 2 1 2 3 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 3 3 3 3 4 2 58
185 2 4 1 1 2 1 2 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 2 2 63
186 1 2 3 2 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 72
187 3 3 3 2 3 2 1 1 1 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 68
188 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 53
189 3 4 4 2 3 2 3 1 1 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 1 2 69
190 3 3 4 2 4 3 3 3 1 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 3 77
191 1 1 2 1 3 2 2 1 4 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 4 59
192 2 4 4 4 1 1 4 4 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 60
193 3 4 1 4 3 2 3 4 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 68
194 3 1 4 1 4 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 3 59
195 3 1 1 1 2 2 3 2 2 3 4 4 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 2 3 66
196 2 3 4 1 4 2 2 1 4 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 65
197 1 3 4 1 3 2 2 3 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 3 69
198 3 2 4 1 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 58
199 2 2 4 1 3 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 4 2 3 3 3 3 1 2 3 61
200 2 3 4 1 4 2 2 1 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 67
201 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 3 3 2 3 80
202 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 82
JUMLAH 467 476 501 367 475 345 463 454 429 529 480 522 525 466 395 416 383 413 332 517 450 459 591 642 555 542 415 552 13161
Lampiran 4 Uji Validiatas
Correlations
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28
JUMLAH
P1
Pearson Correlatio
n 1
,222*
*
,145* ,159
* ,227
** ,143
* ,216
**
,201*
*
-,011 ,316
*
*
,207*
*
,223*
*
,259*
*
-,031 ,180
*
*
,026 ,066 ,185
*
*
,208*
*
,129* ,139
* ,030
,183*
*
,195*
*
,022 ,199
*
*
,006 ,205
*
*
,462**
Sig. (1-tailed)
,001 ,020 ,012 ,001 ,021 ,001 ,002 ,437 ,000 ,002 ,001 ,000 ,332 ,005 ,356 ,177 ,004 ,001 ,034 ,024 ,335 ,005 ,003 ,379 ,002 ,467 ,002 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P2
Pearson Correlatio
n
,222*
*
1 ,190
*
*
,387*
*
,263*
*
,057 ,232
*
*
,172*
*
,213*
*
,206*
*
,266*
*
,247*
*
,184*
*
,205*
*
,053 ,054 ,066 ,068 ,065 ,024 ,111 ,089 ,016 ,112 ,087 ,089 -,115 ,014 ,484**
Sig. (1-tailed)
,001
,003 ,000 ,000 ,212 ,000 ,007 ,001 ,002 ,000 ,000 ,004 ,002 ,227 ,222 ,175 ,167 ,179 ,370 ,057 ,103 ,409 ,056 ,108 ,103 ,052 ,422 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P3
Pearson Correlatio
n ,145
*
,190*
*
1 -,007 ,236
*
*
,115 ,164
*
*
,192*
*
,175*
*
-,161
*
,104 -,084 -,078 ,023 -
,167*
*
-,017 -,098 ,081 -,003 ,249
*
*
,064 ,117* ,036 ,087 ,030
-,153
*
-,041 -,105 ,237**
Sig. (1-tailed)
,020 ,003
,463 ,000 ,051 ,010 ,003 ,006 ,011 ,071 ,116 ,134 ,374 ,009 ,406 ,083 ,125 ,482 ,000 ,183 ,049 ,305 ,109 ,335 ,015 ,283 ,069 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P4
Pearson Correlatio
n ,159
*
,387*
*
-,007 1 ,124* ,089
,245*
*
,201*
*
,085 ,241
*
*
,075 ,161* ,161
* ,064 ,046 ,121
* ,071 -,002 ,058 -,047 ,028 ,028 ,116
* ,125
* ,096 ,041 ,107
,181*
*
,388**
Sig. (1-tailed)
,012 ,000 ,463
,039 ,105 ,000 ,002 ,114 ,000 ,145 ,011 ,011 ,182 ,259 ,044 ,157 ,487 ,208 ,255 ,344 ,344 ,050 ,038 ,087 ,279 ,066 ,005 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P5
Pearson Correlatio
n
,227*
*
,263*
*
,236*
*
,124* 1
,444*
*
,071 ,040 ,139* ,042 ,105 ,061 ,061 ,095 ,067
-,157
*
-,049 ,128* ,028
,233*
*
,141* ,006 -,032 -,006 -,041 -,034 -,061 -,061 ,309
**
Sig. (1-tailed)
,001 ,000 ,000 ,039
,000 ,159 ,284 ,024 ,276 ,068 ,193 ,194 ,090 ,173 ,013 ,243 ,035 ,346 ,000 ,023 ,465 ,325 ,468 ,282 ,315 ,193 ,195 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P6
Pearson Correlatio
n ,143
* ,057 ,115 ,089
,444*
*
1 ,079 -,026 ,072 -,014 ,214
*
*
,005 ,012 ,184
*
*
,014 ,015 -,002 ,240
*
*
-,048 ,062 ,075 -,051 ,015 ,030 ,100 ,059 ,003 ,124* ,266
**
Sig. (1-tailed)
,021 ,212 ,051 ,105 ,000
,131 ,358 ,155 ,419 ,001 ,474 ,432 ,004 ,422 ,417 ,491 ,000 ,249 ,190 ,144 ,234 ,414 ,334 ,079 ,203 ,485 ,040 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P7 Pearson
Correlation
,216*
*
,232*
*
,164*
*
,245*
*
,071 ,079 1 ,463
*
*
,071 ,134*
,181*
*
,107 ,047 ,082 ,037 ,035 ,001 ,549
*
*
,357*
*
,068 -,032 -
,155*
,033 ,024 -,045 ,029 -,012 -,012 ,399**
Sig. (1-tailed)
,001 ,000 ,010 ,000 ,159 ,131
,000 ,158 ,029 ,005 ,065 ,252 ,124 ,300 ,311 ,493 ,000 ,000 ,167 ,327 ,014 ,322 ,369 ,261 ,341 ,433 ,434 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P8
Pearson Correlatio
n
,201*
*
,172*
*
,192*
*
,201*
*
,040 -,026 ,463
*
*
1 ,229
*
*
,097 ,169
*
*
,086 ,068 -,051 -,055 ,092 ,116*
,284*
*
,206*
*
,239*
*
,150* ,100
,181*
*
,181*
*
,180*
*
,024 -,044 -,012 ,440**
Sig. (1-tailed)
,002 ,007 ,003 ,002 ,284 ,358 ,000
,001 ,085 ,008 ,111 ,170 ,237 ,217 ,096 ,050 ,000 ,002 ,000 ,017 ,078 ,005 ,005 ,005 ,367 ,265 ,431 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P9
Pearson Correlatio
n -,011
,213*
*
,175*
*
,085 ,139* ,072 ,071
,229*
*
1 ,071 ,253
*
*
,218*
*
,188*
*
,029 ,039 ,072 ,082 ,039 -,053 ,242
*
*
,039 ,100 ,083 ,126* ,162
* ,128
*
,249*
*
,158* ,407
**
Sig. (1-tailed)
,437 ,001 ,006 ,114 ,024 ,155 ,158 ,001
,159 ,000 ,001 ,004 ,340 ,290 ,155 ,123 ,290 ,226 ,000 ,290 ,078 ,121 ,037 ,011 ,034 ,000 ,013 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P10
Pearson Correlatio
n
,316*
*
,206*
*
-,161
*
,241*
*
,042 -,014 ,134* ,097 ,071 1
,436*
*
,622*
*
,595*
*
,067 ,585
*
*
,201*
*
,322*
*
,211*
*
,232*
*
-,029 ,116* ,010 ,153
*
,209*
*
,129* ,126
*
,240*
*
,225*
*
,571**
Sig. (1-tailed)
,000 ,002 ,011 ,000 ,276 ,419 ,029 ,085 ,159
,000 ,000 ,000 ,173 ,000 ,002 ,000 ,001 ,000 ,342 ,050 ,444 ,015 ,001 ,034 ,037 ,000 ,001 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P11
Pearson Correlatio
n
,207*
*
,266*
*
,104 ,075 ,105 ,214
*
*
,181*
*
,169*
*
,253*
*
,436*
*
1 ,591
*
*
,508*
*
,142*
,324*
*
,121* ,154
*
,175*
*
,198*
*
-,025 ,006 ,106 ,125*
,195*
*
,168*
*
,087 ,058 ,165
*
*
,567**
Sig. (1-tailed)
,002 ,000 ,071 ,145 ,068 ,001 ,005 ,008 ,000 ,000
,000 ,000 ,022 ,000 ,044 ,014 ,006 ,002 ,364 ,464 ,067 ,039 ,003 ,008 ,109 ,207 ,009 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P12
Pearson Correlatio
n
,223*
*
,247*
*
-,084 ,161* ,061 ,005 ,107 ,086
,218*
*
,622*
*
,591*
*
1 ,773
*
*
,192*
*
,520*
*
,105 ,195
*
*
,154* ,147
* -,010 ,049 ,063 ,076 ,089 ,124
* ,049 ,139
*
,184*
*
,563**
Sig. (1-tailed)
,001 ,000 ,116 ,011 ,193 ,474 ,065 ,111 ,001 ,000 ,000
,000 ,003 ,000 ,068 ,003 ,015 ,018 ,442 ,243 ,187 ,141 ,103 ,039 ,244 ,024 ,004 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P13
Pearson Correlatio
n
,259*
*
,184*
*
-,078 ,161* ,061 ,012 ,047 ,068
,188*
*
,595*
*
,508*
*
,773*
*
1 ,140*
,497*
*
,093 ,141* ,077 ,063 -,043 ,038 ,039 ,021 ,066 ,088 ,003 ,151
* ,155
* ,494
**
Sig. (1-tailed)
,000 ,004 ,134 ,011 ,194 ,432 ,252 ,170 ,004 ,000 ,000 ,000
,023 ,000 ,093 ,022 ,138 ,188 ,273 ,294 ,291 ,384 ,174 ,105 ,481 ,016 ,014 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P14
Pearson Correlatio
n -,031
,205*
*
,023 ,064 ,095 ,184
*
*
,082 -,051 ,029 ,067 ,142*
,192*
*
,140* 1
,223*
*
,164*
*
,100 ,066 -,042 -,041 ,066 ,020 -,023 -,052 ,067 ,074 ,148* ,022 ,281
**
Sig. (1-tailed)
,332 ,002 ,374 ,182 ,090 ,004 ,124 ,237 ,340 ,173 ,022 ,003 ,023
,001 ,010 ,078 ,176 ,278 ,280 ,177 ,391 ,373 ,231 ,173 ,147 ,018 ,377 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P15
Pearson Correlatio
n
,180*
*
,053 -
,167*
*
,046 ,067 ,014 ,037 -,055 ,039 ,585
*
*
,324*
*
,520*
*
,497*
*
,223*
*
1 ,103 ,174
*
*
,115 ,087 ,072 -,038 -,071 -,005 -,004 -,026 -,044 ,140* ,147
* ,361
**
Sig. (1-tailed)
,005 ,227 ,009 ,259 ,173 ,422 ,300 ,217 ,290 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001
,073 ,007 ,051 ,109 ,153 ,294 ,158 ,470 ,478 ,354 ,269 ,024 ,019 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P16
Pearson Correlatio
n ,026 ,054 -,017 ,121
*
-,157
*
,015 ,035 ,092 ,072 ,201
*
*
,121* ,105 ,093
,164*
*
,103 1 ,778
*
*
,091 ,032 -,067 ,088 -,024 ,168
*
*
,204*
*
,204*
*
,295*
*
,246*
*
,090 ,348**
Sig. (1-tailed)
,356 ,222 ,406 ,044 ,013 ,417 ,311 ,096 ,155 ,002 ,044 ,068 ,093 ,010 ,073
,000 ,099 ,328 ,171 ,108 ,368 ,009 ,002 ,002 ,000 ,000 ,101 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P17
Pearson Correlatio
n ,066 ,066 -,098 ,071 -,049 -,002 ,001 ,116
* ,082
,322*
*
,154*
,195*
*
,141* ,100
,174*
*
,778*
*
1 ,154* ,126
* -,016 ,115 -,004
,233*
*
,252*
*
,236*
*
,307*
*
,266*
*
,126* ,409
**
Sig. (1-tailed)
,177 ,175 ,083 ,157 ,243 ,491 ,493 ,050 ,123 ,000 ,014 ,003 ,022 ,078 ,007 ,000
,015 ,037 ,413 ,052 ,479 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,037 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P18
Pearson Correlatio
n
,185*
*
,068 ,081 -,002 ,128*
,240*
*
,549*
*
,284*
*
,039 ,211
*
*
,175*
*
,154* ,077 ,066 ,115 ,091 ,154
* 1
,554*
*
,246*
*
,094 ,034 ,137* ,128
* ,117
*
,200*
*
,060 ,128* ,473
**
Sig. (1-tailed)
,004 ,167 ,125 ,487 ,035 ,000 ,000 ,000 ,290 ,001 ,006 ,015 ,138 ,176 ,051 ,099 ,015
,000 ,000 ,091 ,315 ,026 ,034 ,049 ,002 ,199 ,034 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P19
Pearson Correlatio
n
,208*
*
,065 -,003 ,058 ,028 -,048 ,357
*
*
,206*
*
-,053 ,232
*
*
,198*
*
,147* ,063 -,042 ,087 ,032 ,126
*
,554*
*
1 ,076 ,050 -,030 ,108 ,057 ,011 ,135* -,025 ,079 ,324
**
Sig. (1-tailed)
,001 ,179 ,482 ,208 ,346 ,249 ,000 ,002 ,226 ,000 ,002 ,018 ,188 ,278 ,109 ,328 ,037 ,000
,142 ,240 ,334 ,064 ,211 ,437 ,027 ,361 ,130 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P20
Pearson Correlatio
n ,129
* ,024
,249*
*
-,047 ,233
*
*
,062 ,068 ,239
*
*
,242*
*
-,029 -,025 -,010 -,043 -,041 ,072 -,067 -,016 ,246
*
*
,076 1 ,252
*
*
,188*
*
,090 ,011 ,093 -,003 ,023 ,027 ,268**
Sig. (1-tailed)
,034 ,370 ,000 ,255 ,000 ,190 ,167 ,000 ,000 ,342 ,364 ,442 ,273 ,280 ,153 ,171 ,413 ,000 ,142
,000 ,004 ,101 ,441 ,095 ,485 ,371 ,351 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P21
Pearson Correlatio
n ,139
* ,111 ,064 ,028 ,141
* ,075 -,032 ,150
* ,039 ,116
* ,006 ,049 ,038 ,066 -,038 ,088 ,115 ,094 ,050
,252*
*
1 ,230
*
*
,312*
*
,252*
*
,317*
*
,346*
*
,161* ,142
* ,354
**
Sig. (1-tailed)
,024 ,057 ,183 ,344 ,023 ,144 ,327 ,017 ,290 ,050 ,464 ,243 ,294 ,177 ,294 ,108 ,052 ,091 ,240 ,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011 ,022 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P22
Pearson Correlatio
n ,030 ,089 ,117
* ,028 ,006 -,051
-,155
*
,100 ,100 ,010 ,106 ,063 ,039 ,020 -,071 -,024 -,004 ,034 -,030 ,188
*
*
,230*
*
1 ,395
*
*
,351*
*
,387*
*
,152* ,053 ,009 ,255
**
Sig. (1-tailed)
,335 ,103 ,049 ,344 ,465 ,234 ,014 ,078 ,078 ,444 ,067 ,187 ,291 ,391 ,158 ,368 ,479 ,315 ,334 ,004 ,000
,000 ,000 ,000 ,016 ,226 ,449 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P23
Pearson Correlatio
n
,183*
*
,016 ,036 ,116* -,032 ,015 ,033
,181*
*
,083 ,153* ,125
* ,076 ,021 -,023 -,005
,168*
*
,233*
*
,137* ,108 ,090
,312*
*
,395*
*
1 ,832
*
*
,514*
*
,246*
*
,153*
,178*
*
,438**
Sig. (1-tailed)
,005 ,409 ,305 ,050 ,325 ,414 ,322 ,005 ,121 ,015 ,039 ,141 ,384 ,373 ,470 ,009 ,000 ,026 ,064 ,101 ,000 ,000
,000 ,000 ,000 ,015 ,006 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P24
Pearson Correlatio
n
,195*
*
,112 ,087 ,125* -,006 ,030 ,024
,181*
*
,126*
,209*
*
,195*
*
,089 ,066 -,052 -,004 ,204
*
*
,252*
*
,128* ,057 ,011
,252*
*
,351*
*
,832*
*
1 ,529
*
*
,262*
*
,112 ,211
*
*
,467**
Sig. (1-tailed)
,003 ,056 ,109 ,038 ,468 ,334 ,369 ,005 ,037 ,001 ,003 ,103 ,174 ,231 ,478 ,002 ,000 ,034 ,211 ,441 ,000 ,000 ,000
,000 ,000 ,057 ,001 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P25
Pearson Correlatio
n ,022 ,087 ,030 ,096 -,041 ,100 -,045
,180*
*
,162* ,129
*
,168*
*
,124* ,088 ,067 -,026
,204*
*
,236*
*
,117* ,011 ,093
,317*
*
,387*
*
,514*
*
,529*
*
1 ,279
*
*
,226*
*
,130* ,419
**
Sig. (1-tailed)
,379 ,108 ,335 ,087 ,282 ,079 ,261 ,005 ,011 ,034 ,008 ,039 ,105 ,173 ,354 ,002 ,000 ,049 ,437 ,095 ,000 ,000 ,000 ,000
,000 ,001 ,033 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P26
Pearson Correlatio
n
,199*
*
,089 -
,153*
,041 -,034 ,059 ,029 ,024 ,128* ,126
* ,087 ,049 ,003 ,074 -,044
,295*
*
,307*
*
,200*
*
,135* -,003
,346*
*
,152*
,246*
*
,262*
*
,279*
*
1 ,202
*
*
,363*
*
,349**
Sig. (1-tailed)
,002 ,103 ,015 ,279 ,315 ,203 ,341 ,367 ,034 ,037 ,109 ,244 ,481 ,147 ,269 ,000 ,000 ,002 ,027 ,485 ,000 ,016 ,000 ,000 ,000
,002 ,000 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P27
Pearson Correlatio
n ,006 -,115 -,041 ,107 -,061 ,003 -,012 -,044
,249*
*
,240*
*
,058 ,139* ,151
* ,148
* ,140
*
,246*
*
,266*
*
,060 -,025 ,023 ,161* ,053 ,153
* ,112
,226*
*
,202*
*
1 ,432
*
*
,306**
Sig. (1-tailed)
,467 ,052 ,283 ,066 ,193 ,485 ,433 ,265 ,000 ,000 ,207 ,024 ,016 ,018 ,024 ,000 ,000 ,199 ,361 ,371 ,011 ,226 ,015 ,057 ,001 ,002
,000 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
P28
Pearson Correlatio
n
,205*
*
,014 -,105 ,181
*
*
-,061 ,124* -,012 -,012 ,158
*
,225*
*
,165*
*
,184*
*
,155* ,022 ,147
* ,090 ,126
* ,128
* ,079 ,027 ,142
* ,009
,178*
*
,211*
*
,130*
,363*
*
,432*
*
1 ,347**
Sig. (1-tailed)
,002 ,422 ,069 ,005 ,195 ,040 ,434 ,431 ,013 ,001 ,009 ,004 ,014 ,377 ,019 ,101 ,037 ,034 ,130 ,351 ,022 ,449 ,006 ,001 ,033 ,000 ,000
,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
JUMLAH
Pearson Correlatio
n
,462*
*
,484*
*
,237*
*
,388*
*
,309*
*
,266*
*
,399*
*
,440*
*
,407*
*
,571*
*
,567*
*
,563*
*
,494*
*
,281*
*
,361*
*
,348*
*
,409*
*
,473*
*
,324*
*
,268*
*
,354*
*
,255*
*
,438*
*
,467*
*
,419*
*
,349*
*
,306*
*
,347*
*
1
Sig. (1-tailed)
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).
LAMPIRAN 5
Uji Realibilitas
RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22
P23P24 P25 P26 P27 P28
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.
Reliability
[DataSet0]
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 202 100,0
Excludeda 0 0,0
Total 202 100,0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,792 28
LAMPIRAN 6
NILAI - NILAI PRODUCT MOMENT
db Harga r pada Taraf Signifikansi
db
Harga r pada Taraf Signifikansi
95% 99%
95% 99%
1 0,997 1,000
24 0,388 0,496
2 0,950 0,990
25 0,381 0,487
3 0,878 0,959
26 0,374 0,478
4 0,811 0,917
27 0,367 0,470
5 0,754 0,874
28 0,361 0,463
6 0,707 0,834
29 0,355 0,456
7 0,666 0,798
30 0,349 0,449
8 0,632 0,765
35 0,325 0,418
9 0,602 0,735
40 0,304 0,393
10 0,576 0,708
45 0,288 0,372
11 0,553 0,684
50 0,273 0,354
12 0,532 0,661
60 0,250 0,325
13 0,514 0,641
70 0,232 0,302
14 0,497 0,623
80 0,217 0,283
15 0,482 0,606
90 0,205 0,267
16 0,468 0,590
100 0,195 0,254
17 0,456 0,575
125 0,174 0,228
18 0,444 0,561
150 0,159 0,208
19 0,433 0,549
200 0,138 0,181
20 0,423 0,537
300 0,113 0,148
21 0,413 0,526
400 0,098 0,128
22 0,404 0,515
500 0,088 0,115
23 0,396 0,505
1000 0,062 0,081
Sumber: Muhidin, Sambas Ali & Maman Abdurrahman. 2009. Analisis Korelasi,
Regresi, dan Jalur dalam Penelitian. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hal 277
LAMPIRAN 7
DAFTAR NILAI KRITIS PEARSON PRODUCT MOMENT (PPM) (r)
Tingkat Signifikansi
dari One - Tailed Test
Tingkat Signifikansi dari One - Tailed
Test
.05 .025 .01 .005
.05 .025 .01 .005
df
df
1 .988 .997 .9995 .9999
24 .330 .388 .453 .496
2 .900 .950 .980 .990
26 .317 .374 .437 .479
3 .805 .878 .934 .959
28 .306 .361 .423 .463
4 .729 .811 .882 .917
30 .296 .349 .409 .449
5 .669 .755 .833 .875
35 .275 .325 .381 .418
6 .662 .707 .789 .834
40 .257 .304 .358 .393
7 .582 .666 .750 .798
45 .243 .288 .338 .372
8 .549 .632 .716 .765
50 .231 .273 .322 .354
9 .521 .602 .685 .735
55 .220 .261 .307 .339
10 .497 .576 .658 .708
60 .211 .250 .295 .325
11 .476 .553 .634 .684
70 .195 .232 .274 .302
12 .458 .532 .612 .661
80 .183 .217 .256 .283
13 .441 .514 .592 .641
90 .173 .205 .242 .267
14 .426 .497 .574 .623
100 .164 .195 .230 .254
15 .412 .482 .558 .606
120 .150 .178 .210 .232.
16 .400 .468 .542 .590
150 .134 .159 .189 .208
17 .389 .456 .529 .575
200 .116 .138 .164 .181
18 .378 .444 .516 .561
300 .095 .113 .134 .148
19 .369 .433 .503 .549
400 .082 .098 .116 .128
20 .360 .423 .492 .537
500 .073 .088 .104 .115
22 .344 .404 .472 .515 1000 .052 .062 .073 0.81
Sumber: Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2009. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 357.
LAMPIRAN 8
NILAI KRITIS DISTRIBUSI t
α for Two-Tailed Test
df 0.50 0.20 0.10 0.05 0.02 0.01
α for One-Tailed Test
df 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005
1 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 0.816 1.886 2.920 4.303 6.955 9.925
3 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707
7 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 0.703 1.383 1.833 2.261 2.821 3.250
10 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012
14 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 0.691 1.341 1.753 2.132 2.602 2.947
16 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 0.688 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 0.686 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 0.686 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
23 0.685 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 0.685 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797
25 0.684 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 0.684 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 0.684 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 0.683 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 0.683 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756
30 0.683 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
40 0.681 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704
60 0.679 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660
120 0.677 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617
x 0.674 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576
Sumber: Usman, Husaini & Purnomo Setiady A. 2009. Pengantar Statistika. Jakarta: Bumi Aksara. Hal 346.
LAMPIRAN 10
LAMPIRAN 11
LAMPIRAN 12
LAMPIRAN 13
LAMPIRAN 14
LAMPIRAN 15
LAMPIRAN 16
LAMPIRAN 17
BIODATA PENELITI
A. Identitas Mahasiswa
Nama : Ahmad Hunaepi
Umur : 26 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 10 Februari 1989
Agama : Islam
Alamat : Kampung Cipacung RT 02/RW 01 - Desa
Cikeusal – Kecamatan Cikeusal – Kabupaten
Serang – Propinsi Banten
No. HP : 085939511999
E-Mail : [email protected]
Twitter/Facebook : @Hunaepers/Chupiliers
B. Identitas Orang Tua
Nama Ayah : Hasbullah
Nama Ibu : Siti Rodah
C. Riwayat Pendidikan
1. SD Negeri 2 Cikeusal (2001)
2. SMP Negeri 1 Cikeusal (2004)
3. SMA Negeri 1 Cikeusal (2007)
4. FISIP UNTIRTA. Program Studi Ilmu Administrasi Negara (2015)
D. Pengalaman Organisasi
- Anggota Organisasi Untirta Movement Comunity (UMC) 2008
- Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Untirta Periode 2009/2010
- Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Periode 2009/2010
- Ketua Dewan Perwakilan Himpunan Mahasiswa Cikeusal (HMC)
Periode 2010
Ahmad Hunaepi, dilahirkan di Desa Cikeusal
Kabupaten Serang pada tanggal 10 Februari 1989
sebagai anak terakhir dari delapan bersaudara dari
keluarga pasangan Bapak Hasbullah dan Ibu Siti
Rodah. Sebelumnya peneliti menempuh
pendidikan dasar di SD Negeri 2 Cikeusal dan
lulus tahun 2001; pendidikan menengah pertama
di SMP Negeri 1 Cikeusal dan lulus tahun 2004;
dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Cikeusal dan lulus tahun 2007.
Kemudian pada tahun 2008, peneliti berhasil terdaftar sebagai mahasiswa pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP), Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 2015, penelti berhasil
menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi
Kebijakan Publik dengan judul: “Implementasi Kepesertaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kategori Pekerja Bukan Penerima Upah Di
Kabupaten Lebak”.