ilppd 2011 final
TRANSCRIPT
INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2011
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang kami hormati.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas
limpahan Rakhmat dan Karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat
menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2011.
Sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib untuk memberikan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah dan menyampaikan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
Ketentuan tersebut dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Adapun
tata cara penyampaian ILPPD kepada masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi
dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ini
disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan
pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2011. Selanjutnya melalui media ini kami
sampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:
1
I. PENDAHULUAN
A. VISI DAN MISI
1. VISI :
“Menuju masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera dengan meningkatkan
kemandirian serta daya saing, melalui penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan daerah, dan kemasyarakatan yang aspiratif bertumpu pada
agribisnis, yang didukung birokrasi profesional dan bersih dari korupsi, kolusi dan
nepotisme serta peran serta aktif sektor swasta dan masyarakat pada
umumnya”.
2. MISI :
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misinya adalah:
a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan
politik melalui pemberdayaan masyarakat serta penjaringan aspirasi
masyarakat dengan memanfaatkan mekanisme politik yang sehat dan
dinamis.
b. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas.
c. Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk
menarik investasi dalam mewujudkan industri jasa dan perdagangan guna
mendorong kemajuan daerah berbasis agribisnis.
d. Meningkatkan pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah
yang semakin luas dan berkualitas.
e. Mewujudkan profesionalisme aparatur dan pemerintahan yang amanah,
bersih, bebas dari KKN dan demokratis, dengan mengutamakan penegakan
hukum, jaminan keselamatan dan ketertiban umum didukung oleh partisipasi
masyarakat yang tinggi.
Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya diimplementasikan
ke dalam beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode tahun
2011-2015. Tujuan dan sasaran daerah tersebut merupakan bentuk nyata arah
pembangunan daerah selama lima tahun sampai dengan tahun 2015.
Pelaksanaan pembangunan daerah dalam konteks obyek dan subyek pembangunan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sedangkan
pembangunan dalam konteks waktu pelaksanaan adalah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan hasil pelaksanaan periode sebelumnya maupun target
yang hendak dicapai pada periode berikutnya. Dengan demikian pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2011 tidak akan terlepas dari agenda 2
pemerintah pusat tahun 2011, serta memperhatikan capaian-capaian pada
pelaksanaan periode sebelumnya.
B. PRIORITAS PEMBANGUNAN
Sejalan dengan prioritas dan sasaran pemerintah pusat dan propinsi, maka
prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2011 terdiri dari 2
kelompok besar, yaitu : Prioritas makro dan prioritas mikro pembangunan daerah.
Prioritas makro pembangunan daerah merupakan arah utama dari semua upaya
fasilitasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sementara hasil
yang ingin dicapai dari semua upaya fasilitasi pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah akan terindikasi dalam pencapaian beberapa sasaran makro.
Prioritas makro serta sasarannya pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Sasaran dari prioritas tersebut meliputi :
a. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat serta menurunnya tingkat
kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan.
b. Menurunkan tingkat kesenjangan antar wilayah serta jumlah wilayah
dalam kategori tidak berkembang.
2. Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Sasaran dari prioritas tersebut meliputi :
a. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
b. Meningkatnya inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan.
Prioritas makro tersebut didukung oleh beberapa prioritas mikro yang akan terkait
secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja
pemerintah daerah yaitu meliputi :
1. Pengembangan kualitas pembangunan ekonomi daerah
Sasaran utama dari prioritas tersebut adalah :
a. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi
meliputi jalan, irigasi dusun dengan akses listrik dan akses air bersih.
b. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien efektif dan
memperkecil eksternalitas ekonomi.
c. Meningkatnya produktivitas pertanian dalam arti luas.
d. Meningkatnya penggunaan pola agribisnis dan agroindustri dalam
pengelolaan potensi pertanian dalam arti luas.
3
e. Meningkatnya nilai tambah produk-produk berbasis sumber daya lokal.
f. Meningkatnya jaringan pemasaran produk-produk lokal.
g. Meningkatnya kualitas pengelolaan potensi ekonomi lokal lainnya.
h. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia / penduduk usia produktif
i. Meningkatnya kualitas dan peran BUMD dan koperasi.
j. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan serta aset-aset
pemerintah daerah.
2. Pengembangan kualitas pelayanan publik dan birokrasinya
Sasaran utama dari prioritas tersebut adalah
a. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan
kesehatan bagi penduduk miskin, dan pemberdayaan masyarakat dalam
pelayanan kesehatan.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan, meliputi meningkatnya
partisipasi sekolah pada tingkat menengah, gedung dan perpustakaan sekolah
dasar, meningkatnya jumlah guru sesuai dengan kualifikasi, serta
meningkatnya sekolah dengan akreditasi A.
c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.
d. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan
pembangunan pada tingkat makro, mikro, serta pemantauan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
e. Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
f. Meningkatnya kualitas mekanisme dan tata hubungan kerja antar
perangkat daerah.
g. Mendorong fungsi konstruktif dari pengawasan daerah.
Untuk mencapai Prioritas Umum Pembangunan Daerah tahun 2011 telah
dilaksanakan berbagai program/ kegiatan dalam bidang-bidang yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Purworejo yang meliputi 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. 26 Urusan Wajib
tersebut meliputi : Pendidikan; Kesehatan; Lingkungan Hidup; Pekerjaan Umum;
Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perumahan; Kepemudaan dan
olahraga; Penanaman Modal; Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Kependudukan dan Catatan Sipil; Ketenagakerjaan; Ketahanan Pangan;
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Pertanahan;
4
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Kebudayaan; Statistik; Kearsipan; dan
Perpustakaan. Sedangkan 8 Urusan Pilihan meliputi : Kelautan dan Perikanan;
Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata; Industri;
Perdagangan; dan Ketransmigrasian.
C. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo diarahkan
untuk mencapai visi misi daerah pada tahun anggaran 2011, yang berpedoman pada
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang
terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. Selain mengacu PERDA dimaksud, penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2011 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2011.
Kebijakan anggaran pendapatan daerah dalam RAPBD tahun anggaran 2011
diarahkan untuk lebih mengoptimalkan langkah-langkah penggalian sumber-sumber
pendapatan asli daerah oleh SKPD penghasil serta peningkatan koordinasi dengan
pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan dana perimbangan dari
Pemerintah, bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah sesuai ketentuan yang berlaku. Anggaran belanja daerah disusun
dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari
input yang direncanakan sehingga dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011
memadukan pada pencapaian hasil melalui Belanja Tidak Langsung dan
program/kegiatan pada Belanja Langsung.
Secara keseluruhan pendapatan daerah dapat tercapai sebesar 103,36% atau Rp.
1.013.075.365.617,00 yang berarti terdapat pelampauan pendapatan sebesar Rp
32.939.718.322,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 980.135.647.293,00.
Realisasi pendapatan yang melebihi target antara lain berasal dari kenaikan PAD
sebesar 115,34% dari target, yang ditopang oleh pencapaian di atas target dari
Hasil Pajak Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah.
Sedangkan Dana Bagi Hasil dari Provinsi yang memiliki kontribusi terhadap
terjadinya pelampauan target yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
5
Sah, terutama berasal dari 3 obyek penerimaan, yaitu Bagi Hasil dari Pajak
Kendaraan Bermotor (196,57%), Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(149,30%) dan Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (135,02%)
Secara keseluruhan belanja daerah dapat tercapai sebesar 92,12% atau Rp.
968.310.613.298,00 yang berarti terdapat sisa belanja daerah sebesar Rp.
82.818.064.971,00 dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 1.051.128.678.269,00.
Sisa belanja daerah tersebut berasal dari sisa belanja tidak langsung sebesar Rp.
31.914.548.103,00 dan sisa belanja langsung sebesar Rp. 50.903.516.868,00.
Penyebab utama atas besarnya sisa anggaran belanja langsung adalah tidak
terlaksananya kegiatan yang bersumber dari DAK bidang pendidikan yang terdapat
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena keterlambatan terbitnya petunjuk
teknis dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan hingga tahun anggaran
2011 berakhir. Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran tersebut, maka dalam
tahun anggaran 2011 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan
sebesar Rp. 115.802.945.867,00. Angka tersebut merupakan angka perhitungan
sementara, karena perhitungan yang bersifat final akan dilakukan lebih lanjut pada
penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun
Anggaran 2011 setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.
II. PENYELENGGARAAN URUSAN DESENTRALISASI
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
1. Pendidikan
Penanganan urusan pendidikan telah memberikan beberapa hal positif, yang
terlihat dari meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan di Kabupaten
Purworejo, antara lain terlihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)
dan Angka Partisipasi Murni (APM).
INDIKATOR CAPAIAN 2010 2011APK SD/MI/Paket A (%) 103.90 103,98APK SMP/MTs/Paket B (%) 94.20 94.22APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 61.68 62.73APM SD/MI/Paket A (%) 88.79 88.91APM SMP/MTs/Paket B (%) 71.52 72.55APM SMA/SMK/MA/Paket C (%) 45.23 45.27
6
Kenaikan APK mulai tingkat SD sederajat hingga SMA sederajat,
menunjukkan bahwa rasio jumlah siswa atas penduduk usia tertentu mengalami
kenaikan, menjadi salah satu indikator adanya peningkatan aksesabilitas layanan
pendidikan. Demikian juga kenaikan APM di semua jenjang pendidikan,
menunjukkan peningkatan rasio jumlah siswa usia tertentu pada jumlah
penduduk usia tertentu.
Hasil kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan pada tahun 2011,
antara lain:
a. Terehabilitasinya 67 ruang kelas SD, 19 ruang kelas rusak berat SMP, 44 ruang
kelas rusak sedang SMP dan 3 gedung SMA/SMK;
b. Terbangunnya ruang perpustakaan 73 SD, dan 1 SMAN;
c. Tersedianya TIK perpustakaan SD untuk 5 SD, komputer multimedia untuk 8
SD, alat peraga MIPA SD/SDLB untuk 8 SD, alat UKS SD/SDLB untuk 10 SD, alat
peraga sekolah 109 SD;
d. Tersedianya meubelair sekolah untuk 108 SD dan 9 SMPN;
e. Terbangunnya 15 ruang kelas baru SMP;
f. Tersedianya operasional SD, SMP untuk menunjang KBM di 531 SDN dengan
71.817 siswa dan 48 SMPN/SMPT dengan 22.579 siswa;
g. Tersedianya alat kesenian untuk 25 SMP, TIK perpustakaan untuk 4 SMP, alat
laboratorium IPA untuk 3 SMP, komputer multimedia untuk 2 SMP/ SMPLB,
alat UKS untuk 6 SMP/SMPLB;
h. Terbangunnya laboratorium bahasa, komputer, IPA, dan laboratorium IPS
SMA;
i. Tersedianya bantuan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD, SMP
dan SMA/SMK ;
j. Tersedianya komputer SMA/SMK untuk 4 SMA/SMK, Alat IPA untuk 1
SMA/SMK, alat bengkel untuk 4 SMK, laboratorium IPA untuk 3 SMA/SMK
RSBI, alat multimedia untuk 3 SMA/SMK RSBI, alat telekonferens untuk 3
SMA/SMK RSBI, alat CNC untuk 1 SMK, sarana dan prasarana TIK untuk 2
SMA/SMALB, alat peraga matematika untuk 5 SMA/SMALB, alat peraga
matematika untuk 5 SMK, alat laboratorium fisika/bilogi/kimia untuk 5
SMA/SMK, alat UKS untuk 12 SMA/SMALB/SMK;
k. Tersedianya operasional 17 SMA/SMK untuk menunjang KBM 6.483 siswa
SMAN dan 4.843 siswa SMKN;
l. Terselenggaranya ujian nasional (UN dan UASBN);
7
m.Tersedianya database pendidikan;
n. Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas manajemen pendidikan
dasar (L-BEC).
2. Kesehatan
Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanganan urusan kesehatan, di samping
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga meningkatkan sarana dan
prasarana yang ada di RSUD dan 27 Puskesmas beserta jaringannya, serta
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Derajat
kesehatan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain dari
indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI).
INDIKATOR CAPAIAN 2010 2011Angka Kematian Bayi (/1000 KH) 7.030 15.200Angka Kematian Balita (/1000) 18.380 16.500
Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000KH) 125.28 103.00Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%) 5.21 1.00
Dari data tersebut terlihat adanya peningkatan angka kematian bayi dan angka
kematian balita. Penyebabnya antara lain kurang memadainya infrastruktur
kesehatan dan transportasi, rendahnya status gizi ibu hamil, serta kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.
Angka kematian ibu mengalami penurunan akan tetapi terjadi pergeseran sebab
kematian ibu, dimana pada tahun 2010 sebab terbanyak adalah pendarahan,
sedangkan tahun 2011 penyebab utamanya adalah eklamsi, pre eklamsi dan
terjadi saat nifas.
Adapun hasil kegiatan antara lain :
a.Terlaksananya pembangunan 10 Pos Kesehatan Desa;
b. Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk 27 Puskesmas;
c.Terehabilitasinya gedung Puskesmas Dadirejo dan Pituruh, serta Pustu
Medono;
d. Tersedianya 130 unit PC desktop untuk 27 puskesmas dalam rangka
optimalisasi sistem informasi kesehatan (SIK);
e.Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 444.000
kunjungan pasien umum dan 5.000 kunjungan pasien masyarakat miskin;
8
f.Terlaksananya kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat 120.716
kunjungan pasien Askes (Rawat Inap dan Rawat Jalan) di 27 Puskesmas;
g. Tersedianya peralatan promosi kesehatan bergerak berupa kendaraan
roda dua yang dimodifikasi sebanyak 19 unit;
h. Tersedianya spirometri dan micro co (alat pengukur kapasitas paru pada
penderita dampak asap rokok sebanyak 3 unit;
i. Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan RSUD Saras Husada.
3. Lingkungan Hidup
Hasil kegiatan dalam penanganan urusan lingkungan hidup antara lain
ditetapkannya area tanpa asap rokok dan tersedianya tempat khusus untuk
merokok di 11 SKPD; terbangunnya 8 unit fasilitas biogas, 1 unit tempat
pengolahan sampah terpadu di Buh Liwung dan calon sekolah Adiwiyata, 2 unit
mesin pencacah sampah di SMAN I Purworejo, 51 buah tempat sampah terpilah
dan 15 unit alat daur ulang kertas. Selain itu juga tersedianya 3 unit alat uji (uji
kualitas udara, alat uji kualitas air parameter fisika dan kimia, serta alat uji
kualitas air parameter biologi), terbangunnya IPAL komunal industri minyak
kelapa di Desa Kedungkamal, dan tersedianya bibit tanaman untuk penghijauan
catchment area dan sumber mata air.
4. Pekerjaan Umum
Di Kabupaten Purworejo terdapat jalan kabupaten sepanjang 751,39 km. Dari
seluruh jalan kabupaten tersebut, pada tahun 2011 yang dalam kondisi baik
sepanjang 280,92 km (37,39 %), sedang 162,35 km (21,61 %), rusak 196,24 km
(26,12 %), dan rusak berat 111,88 km (14,89%). Di tengah keterbatasan anggaran
dan tingginya curah hujan yang mengakibatkan kerusakan jalan, berbagai upaya
pemeliharaan dan peningkatan jalan telah dilakukan. Antara lain terpeliharanya
jalan sepanjang 133,24 km di 5 wilayah UPT, 2 jembatan (Lengkong dan
Semagung), 4 talud (Ngaran-Pandanrejo, Krendetan-Tlogokotes, Banyuasin-
Cacabanlor, Piono-Cokroyasan), 2 lokasi gorong – gorong (Keduren-Sendangsari,
Bulus-Jetis). Selain itu juga terlaksananya peningkatan jalan Blimbing –
Somoleter, Kaliwungu – Blimbing, Sidomulyo – Wawar, Loano – Jetak – Jetis,
Kemiri-Pituruh, Pekacangan-Wadas, Winong-Pucangagung, Batoh – Dewi, Mranti-
Bulus, serta beberapa kegiatan peningkatan jalan lanjutan tahun sebelumnya.
9
Sedangkan untuk mendukung pembangunan di bidang pertanian telah
dilaksanakan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi.
5. Penataan Ruang
Hasil kegiatan antara lain terlaksananya dukungan Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) dan review RUTRW Kabupaten Purworejo.
6. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan,
sehingga harus dilakukan secara matang. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan
antara lain tersusunnya perencanaan umum tahunan daerah (RKPD), tersusunnya
profil daerah; terlaksananya penetapan dan sosialisasi RPJMD; tersedianya
dukungan program PISP di 54 daerah irigasi, dukungan operasional PNPM Mandiri
Perkotaan di Kecamatan Kutoarjo; terselenggaranya koordinasi pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan, koordinasi Kegiatan Pokja Agropolitan, Kerjasama
Pengembangan Ekonomi Daerah (FEDEP).
7. Perumahan
Hasil kegiatan pada urusan perumahan antara lain terlaksananya pemugaran
perumahan dan penataan lingkungan berupa rehab rumah tidak layak huni di 4
desa, masing-masing desa 10 rumah.
8. Kepemudaan dan Olahraga
Perhatian terhadap generasi muda antara lain dilakukan dengan seleksi dan
pengiriman atlit pada Pekan Olah Raga Daerah (POPDA) dan Seni Pelajar, Pekan
Olahraga dan Seni (PORSENI), Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah
(POSPEDA) serta seleksi pasukan pengibar bendera.
9. Penanaman Modal
Hasil kegiatan antara lain berupa terselenggaranya koordinasi penanaman modal
baik dalam daerah maupun luar daerah dan luar DIY. Sehingga ada 4 calon
investor yang akan masuk ke Purworejo, yaitu PT Royaltex Group Indonesia
dalam bidang pengembangan jarak pagar, PT Anugerah Energitama dalam bidang
palm oil plantation, PT Greenworld Development dalam bidang kincir angin di
10
kawasan selatan, dan Cut Numira Jakarta dalam pengembangan Geger
Menjangan.
10.Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Hasil kegiatan antara lain terbinanya 137 koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam (KSP/USP) melalui kegiatan penilaian KSP/USP dengan hasil 42 koperasi
berpedikat sehat, 79 koperasi berpredikat cukup sehat, 4 koperasi kurang sehat,
dan 12 koperasi tidak bisa dinilai. Selain itu juga terlaksananya bimbingan teknis
koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM), achievement motivation
training bagi KUMKM, terpantaunya pengelolaan dana pemerintah pada KUMKM
dan terlatihnya pengusahan kecil dan menengah. Perkembangan UMKM baik di
sektor industri, perdagangan maupun aneka usaha mengalami peningkatan yakni
dari 2.125 unit pada tahun 2010 menjadi 2.458 unit pada tahun 2011.
11.Kependudukan dan Catatan Sipil
Dalam rangka peningkatan pelayanan dan tertib administrasi kependudukan,
diwujudkan dengan sosialisasi kebijakan kependudukan; peningkatan Pelayanan
Pencatatan Sipil berupa tersedianya 240 buku regester akta capil, 12.500 lembar
blangko kutipan akta capil dan 13.250 lembar blangko administrasi capil, 65.000
set blangko KK, 85.000 keping blangko KTP, serta tersediaya 30 macam peralatan
( jaringan dan software ) SIAK di Dinas dan 16 UPT PAK.
12.Ketenagakerjaan
Hasil kegiatan dalam penanganan urusan ketenagakerjaan antara lain
terselenggaranya pelatihan non institusional kejuruan menjahit, sepeda motor,
batik tulis dan meubelair bagi 80 orang; tersebarluaskannya informasi pasar
kerja dan penempatan tenaga kerja; terlaksananya penyuluhan dan
sosialisasi, seleksi pemanggilan pencari kerja, dokumen data lowongan kerja,
pelayanan AK 9.053 orang, pendataan dan pemetaan pekerja anak(134 anak),
pelatihan ketrampilan pengolahan makanan bagi 25 kepala keluarga.
13.Ketahanan Pangan
Untuk menjaga ketahanan pangan di daerah telah dilaksanakan kegiatan berupa
terlaksananya pengembangan desa mandiri pangan di 2 Desa Pekutan dan
Pucang Agung Kecamatan Bayan; pengembangan Gerbang Mapan berupa pem- 11
berdayaan usaha 67 kelompok wanita tani di 11 kecamatan yang mencakup 43
desa; pembangunan gudang pangan di Desa Gebang; pembangunan 7 unit
lumbung pangan; terdistribusikannya 150 kg bibit padi , 5810 batang kakao, 5
unit alat produsi pertanian dalam program prima tani; terdistribusikannya 60
ekor ternak kambing pada gapoktan desa Dadirejo; terlaksananya dukungan
kawasan Agropolitan Bagelen.
14.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, telah
dilakukan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan, berupa 2
kali sosialisasi (640 orang peserta), serta pendampingan 50 korban KDRT. Selain
itu juga terselenggaranya pemberdayaan lembaga yang berbasis gender,
penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dan pelatihan bagi
pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan KDRT.
15.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Guna membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera telah dilakukan
berbagai kegiatan yang hasilnya antara lain berupa terlayaninya akseptor
Keluarga Berencana 17.012 akseptor. Pembinaan pada Peserta KB Aktif (PA)
98.492, atau 80,98 % dari dari total PUS sebanyak 121.617. Tersedianya
pelayanan KB bagi masyarakat, terayominya peserta KB yang mengalami
komplikasi dan kegagalan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi kenakalan remaja
dan konseling kelompok remaja sebanyak 120 remaja, terlaksananya pembinaan
494 kader desa, penyediaan alat permainan BKB KIT sebanyak BKB 63 paket, dan
pembinaan Kelompok BKB 617 kelompok, Pembinaan Kelompok BKR sebanyak
382 kelompok dan pembinaan kelompok BKL sebanyak 506 kelompok. Dalam
upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, telah dilakukan
sosialisasi dan pendampingan anak yang memiliki kasus hukum sebanyak 150
orang, pendampingan terhadap 65 korban kekerasan dalam rumah tangga,
terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi 60 kader perempuan, pelatihan
pendampingan KDRT sebanyak 80 orang.
16.Perhubungan
Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan lalu lintas telah dilakukan
rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana LLAJ berupa 5 traffict lights, 11 buah
12
rambu besar dan 83 buah rambu kecil, guard rail, dan marka jalan;
terlaksananya pengelolaan terminal dan perparkiran. Sedangkan untuk menjaga
keselamatan penumpang dan pengguna jalan telah dilakukan uji kelayakan
sarana transportasi terhadap 6758 kendaraan bermotor wajib uji; pemeliharaan
alat uji berupa 1 unit smoke tester, 1 unit headlight tester, 1 unit brake tester +
axle load meter, 1 unit spedometer tester,1 unit soundlevel meter, dan 1 unit
generator.
17.Komunikasi dan Informatika
Hasil kegiatan antara lain berupa terselenggaranya siaran setiap hari selama 19
jam di UPT RSPD Irama FM, penyebaran informasi kepada masyarakat melalui
publikasi keliling dan pemutaran film, pemanfaatan teknologi internet sebagai
sarana informasi dan komunikasi, terpublikasikannya program dan kegiatan
daerah di media massa, terpublikasikannya Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010, monitoring dan
Pengendalian Tower Telekomunikasi, sosialisasi dan sarasehan UU KIP.
18.Pertanahan
Hasil kegiatan antara lain berupa terlaksananya fasilitasi penyelesaian konflik-
konflik pertanahan. Sedangkan rencana pembebasan tanah untuk Jembatan Kodil
tidak jadi dilaksanakan, karena akan dilakukan perkuatan permanen melalui
sumber dana BNPB yang akan dilakukan oleh PPK Secang-Pringsurat-Muntilan-
Salaman.
19.Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Hasil kegiatan antara lain berupa terlaksananya penegakan produk hukum
daerah, patroli wilayah serta tanggap darurat bencana. Selain itu juga
terlaksananya kegiatan-kegiatan pendidikan politik dan demokratisasi bagi warga
negara, orientasi wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa, forum komunikasi
antar umat beragama, forum persaudaraan bangsa Indonesia, fasilitasi
pembinaan remaja, monitoring dan evaluasi keberadaan orang asing dan
lembaga asing di daerah, forum komunikasi lintas antar partai politik,
pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba.
13
20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
Hasil kegiatan antara lain:
a. Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD;
b. Pembahasan 29 Rancangan Peraturan Daerah dan 2 kajian akademik;
c. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 144 kali;
d. Penanganan 28 Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
e. Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Hukum berupa 12 Raperda dan 20
Perbup;
f. Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah berupa 29 Judul Perda, 73 judul
Peraturan Bupati, 738 judul Keputusan Bupati dan 12 Judul Kesepakatan
Bersama / Perjanjian Kerjasama;
g. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa14 paket melalui LPSE;
h. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan;
i. Pendukung Penanganan 1280 Bantuan dan Verifikasi Bantuan;
j. Koordinasi dan Penyelenggaraan 22 kali Pasar Murah;
k. Terlaksananya pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan jamaah haji;
21.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program dan kegiatan,
antara lain terlaksananya fasilitasi kegiatan PNPM-MP di 15 Kecamatan;
terselenggaranya dana bergulir program P2KSM di 16 Kecamatan; terlaksananya
kegiatan TMMD (fisik) di Desa Tawangsari dan Desa Benowo dalam bentuk
pengaspalan jalan desa; terdistribusinya pengadaan buku Administrasi desa dan
cetak buku 500 set (35 expl) di 469 desa dan terselenggaranya bintek
pengelolaan buku.
22.Sosial
Hasil kegiatan di bidang sosial antara lain berupa terlaksananya pembinaan
lanjut KUBE FM 400 KK dan 70 anak di Bruno dan Bener; fasilitasi pengiriman 4
anak nakal, 4 anak jalanan dan rekomendasi pengadopsian 4 anak;
pemberdayaan bagi 500 penyandang cacat tindak lanjut UPSK (Unit Pelayanan
Sosial Keliling) dan fasilitasi pengiriman ke panti rehabilitasi sebanyak 26 orang.
Selain itu juga terlaksananya koordinasi dan fasilitasi operasional penanganan
14
pasca bencana sebanyak 35 kali dan penyaluran bantuan pada 198 KK;
penanganan dan pembinaan PGOT, WTS dan gelandangan psikotik 40 orang;
tersedianya bantuan transportasi orang terlantar sebanyak 52 orang; dan
terkirimnya 20 anak terlantar ke Panti Sukoharjo.
23.Kebudayaan
Sebagai daerah yang memiliki beragam seni budaya, telah dilakukan upaya
penanganan urusan kebudayaan antara lain terbinanya seni dan budaya daerah di
16 Kecamatan sejumlah 16 kelompok seni; terpeliharanya 13 situs benda cagar
budaya oleh 8 orang juru pelihara situs; perawatan aset benda cagar budaya
(1024 bilah tosan aji dan 172 buah benda cagar budaya bukan tosan aji);
terselenggaranya festival budaya berupa Prosesi Bumi Kayu Arahiwang,
pementasan kesenian tradisional di 16 kecamatan dan pementasan wayang kulit
di Alun-alun Purworejo.
24.Statistik
Hasil kegiatan pada urusan statistik antara lain berupa tersusunnya buku
Purworejo Dalam Angka; buku PDRB Kabupaten, Sektoral dan Kecamatan; buku
Data Inflasi; dan buku Data Makro Inkesra (IPM, IPG). Selain itu juga tersusunnya
progress report indikator makro pembangunan daerah tahun berjalan.
25.Kearsipan
Penanganan urusan kearsipan telah dilakukan melalui berbagai upaya dengan
hasil antara lain terselenggaranya pengelolaan dan penataan arsip surat dan data
aset 1.896 sekolah dan 18 UPT, terlaksananya bintek teknologi informasi
kearsipan bagi 177 sekretaris desa, serta terlaksananya pembinaan dan evaluasi
petugas pengelola arsip di 84 SKPD dan 32 desa.
26.Perpustakaan
Hasil kegiatan antara lain terlaksananya pelayanan perpustakaan umum menetap
dan keliling di 32 lokasi yang tersebar di 16 kecamatan.
B. Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
15
Dalam upaya meningkatkan produksi ikan, telah dilakukan pembangunan 2 paket
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang terletak di Desa Pamriyan Kecamatan
Pituruh dan Desa Sendangsari Kecamatan Bener. Selain itu juga tersedianya
calon induk unggul ikan lele, penyediaan sarana dan prasarana pembesaran ikan
yang berupa pembangunan kolam ikan, dan sarana budidaya ikan berupa 40
paket teknologi wadah pemeliharaan ikan sistem terpal (terpal, paralon dan
pompa air) di 15 kecamatan; terlaksananya pembangunan 2 unit bangunan UPR,
12 kolam dan alat pengolah pakan ikan; serta tersedianya 9 paket peralatan
budidaya tambak dan 45 paket peralatan kolam.
Dalam rangka peningkatan mutu produk perikanan telah dilakukan fasilitasi
kepada kelompok pengolah dan pemasar ikan. Sedangkan untuk peningkatan
produksi tangkap dilakukan fasilitasi pengadaan jaring sebanyak 936 tinting dan
93 rol tali pengumbar, 7 gerobag pengangkut perahu dan 4 gerobag pengangkut
mesin yang didistribusikan kepada kelompok nelayan di 5 TPI.
2. Pertanian
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan pertanian
antara lain tersedianya 20 unit Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO), 15 unit
handtraktor, 52 unit pompa air; tersedianya sarana dan prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna berupa 10 paket Jalan Usaha Tani dan 37
paket jaringan irigasi desa; terlaksananya peningkatan kualitas bahan baku
tembakau dan cengkeh.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, telah dilakukan
berbagai sosialisasi, pertemuan, pelatihan atau bimbingan teknis bagi petani,
penyuluh pertanian maupun stakeholders.
Sebagai upaya peningkatan populasi dan produktifitas sapi potong dalam rangka
peningkatan pendapatan peternak melalui budidaya ternak sapi di Kabupaten
Purworejo, telah dilakukan kegiatan pengembangan ternak sapi sebanyak 22 di
Desa Ketangi dan Desa Jono. Untuk mempertahankan Kabupaten Purworejo
sebagai sumber bibit kambing Kaligesing, maka dilakukan pengembangan ternak
kambing di beberapa wilayah dengan total sebanyak 100 ekor ternak kambing
Kaligesing betina dan 10 ekor ternak kambing Kaligesing jantan.
16
PERKEMBANGAN PRODUKSI SEKTOR AGRO
No INDIKATOR 2010 20111 Padi (ton) 304.155 307.4162 Jagung (ton) 22.507 17.7483 Kedelai (ton) 629 5.2104 Perikanan Laut (ton) 42,8 61,35 Perikanan Darat (ton) 824,89 8566 Ternak besar (ekor) 18.583 20.2077 Ternak Kecil 211.252 212.357
a. Kambing (ekor) 102.747 103.171b. Kambing PE (ekor) 68.515 68.894c. Domba (ekor) 39.990 40.292
8 Unggas 771.154 777.760a. Ayam Buras (ekor) 654.854 660.496b. Itik (ekor) 116.300 117.264
3. Kehutanan
Dalam rangka pengkayaan hutan rakyat dan penghijaun lingkungan telah
didistribusikan ribuan bibit tanaman penghijauan seperti bibit jati, jabon,
durian, dan cemara udang. Sebagai upaya konservasi tanah dan air, telah
dibangun 3 buah embung, 12 buah gully plug dan 3 buah sumur resapan,
pembuatan hutan mangrove di Jatimalang dan penghijauan pantai dengan bibit
nyamplung di Desa Patutrejo.
4. Energi dan Sumberdaya Mineral
Hasil kegiatan antara lain berupa terlaksananya monitoring dan pengendalian
usaha bidang pertambangan dan energi terhadap 50 orang penambang dan 30
lokasi daerah tambang, serta terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan
bidang pertambangan yang diikuti 50 peserta.
5. Pariwisata
Untuk mempromosikan obyek wisata Kabupaten Purworejo, telah dilaksanakan
pementasan kesenian di sejumlah obyek wisata; pengembangan 5 desa wisata
yakni Desa Karangrejo, Somongari, Jatimalang, Keburuhan dan Ketawangrejo.
Selain itu juga terlaksananya pemilihan Bagus Roro tingkat kabupaten dan
terkirimnya duta wisata ke tingkat provinsi dan pementasan duta seni di TMII.
17
Sedangkan untuk mendukung keberadaan obyek wisata, telah dilakukan
pembangunan sarana prasarana dan pemeliharaan.
6. Industri
Dalam menghadapi pasar global, industri di Kabupaten Purworejo masih mampu
menunjukkan pertumbuhan yang positif, khususnya yang berbahan baku lokal
dan merupakan potensi unggulan seperti: gula kelapa/aren, bambu/kayu dan
hasil hutan, makanan, logam dan industri hasil pertanian lainnya. Pembinaan
difokuskan untuk diversifikasi produk, peningkatan mutu dan bantuan peralatan
agar produksinya mampu bersaing dan memenuhi keinginan konsumen. Hasil
kegiatan peningkatan mutu diversifikasi produk pande besi, pelatihan
peningkatan mutu batik, serta menciptakan agro industri dan agrobisnis baru di
pedesaan berupa kegiatan pelatihan produksi emping mlinjo, pelatihan dan
bantuan alat proses produksi mebel kayu, pelatihan dan bantuan alat proses
produksi pengolahan makanan, pelatihan dan diversifikasi produk mebel bambu,
dan pelatihan pengembangan desain sangkar burung.
7. Perdagangan
Pada sektor perdagangan khususnya untuk jenis barang yang telah diatur tata
niaganya, sudah mampu dikendalikan. Segala penyimpangan dari pelaku usaha
dapat diminimalisir, sehingga kebutuhan masyarakat tercukupi. Sedangkan untuk
memfasilitasi kelancaran pemasaran produk industri dilaksanakan dengan
mengikuti pasar lelang, melaksanakan misi dagang maupun pameran. Dalam
rangka penyediaan sarana perdagangan yang baik, pengelolaan pasar daerah
tetap diupayakan menjadi tempat usaha yang memadai dengan melaksanakan
pembangunan, renovasi maupun meningkatkan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keamanan) agar pasar daerah sebagai tempat transaksi yang nyaman mampu
menyumbangkan PAD sesuai potensi yang ada. Tahun 2011 mulai dibangun Pasar
Grabag dari dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia, yang cukup representatif sebagai pasar percontohan.
Untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, selain diadakan
monitoring harga ke pasar-pasar daerah, juga dilaksanakan kegiatan pasar murah
untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah sampai ke pelosok. Juga
dilakukan pemantauan pupuk bersubsidi dan monitoring distribusi bahan bakar
minyak dan gas, guna mengamankan arus distribusinya. Dalam rangka ikut
18
mendukung income daerah, juga telah dilaksanakan kegiatan penertiban barang
kena cukai illegal.
8. Ketransmigrasian
Sebagai tindak lanjut kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi, dimana
lokasi penempatan transmigran dialihkan di Pulau Kalimantan dan Sulawesi,
telah terlaksana pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan
transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM sebanyak 24 KK, terdiri dari 10 KK
di Kalimantan Barat, 4 KK di Sulawesi tengah, dan 10 KK di Sulawesi Selatan).
III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun 2011 menerima tugas pembantuan
baik yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat senilai Rp.
43.552.607.000,00 dipergunakan untuk 23 kegiatan.
Sedangkan pelaksanaan bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota yang berasal
dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 25.743.465.000,00 dipergunakan
untuk 115 kegiatan. Dari pelaksanaan tugas pembantuan Tahun 2011 antara lain
digunakan untuk:
a. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, berupa bantuan langsung
masyarakat yang dialokasikan dengan metode seleksi proposal dengan pola
partisipatif untuk 15 kecamatan;
b. Bantuan operasional kesehatan untuk 27 puskesmas, yang digunakan untuk
meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
bermutu;
c. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian, berupa rehab jaringan
irigasi tingkat usaha tani (JITUT), rehab jaringan irigasi tingkat desa (JIDES),
pengembangan embung dan sumur resapan, pengembangan irigasi partisipasi
(PISP), pengembangan metode SRI, pembangunan jalan usaha tani dan jalan
produksi, pembangunan fasilitas unit pengolah pupuk organik (UPPO), serta
bantuan traktor, pompa air, kelembagaan dan alsintan;
19
d. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, serta diversifikasi
pangan, berupa sekolah lapang pengelolaan terpadu padi, kedelai, kacang tanah,
demplot area ubi kayu dan koro pedang;
e. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman holtikultura, berupa
pengembangan kawasan buah dan tanaman temulawak/jahe;
f. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, berupa bantuan sosial
untuk pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, serta
bantuan sosial untuk meningkatkan pemanfaatan pekarangan;
g. Pengembangan jaringan distribusi perdagangan, berupa pembangunan 2 unit pasar
daerah yang merupakan pasar tradisional percontohan nasional;
h. pengelolaan sumberdaya air, berupa rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
pedesaan serta pemberdayaan P3A.
IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melaksanakan Kerjasama Antar Daerah
yaitu kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/ Kota lain. Kerjasama antar Daerah
dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan
saling menguntungkan. Kerjasama antar Daerah dilaksanakan dalam bentuk
kerjasama antara Bupati dengan Kepala Instansi/ satuan kerja Pemerintah Pusat,
Gubernur, dan Bupati/ Walikota daerah lain. Kerjasama Antar Daerah dituangkan
dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Beberapa naskah
Kerjasama antar daerah yang telah ditanda tangani dan dilaksanakan pada Tahun
Anggaran 2011 antara lain :
a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan
Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Kerjasama Pembangunan Daerah;
b. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan
Pemerintah Kabupaten Magelang tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah
Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Magelang.
c. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jendral Sumberdaya Air kementrian
pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Direktorat Jendral Cipta Karya
20
Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dengan Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten
Purworejo Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di
Kawasan Regional Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo).
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah berwenang untuk
mengadakan ikatan kerjasama dengan Pihak Ketiga. Kerjasama antara Pemerintah
Kabupaten Purworejo dengan Pihak Ketiga diadakan berdasarkan pertimbangan
kebutuhan dengan prinsip saling menguntungkan. Kerjasama Daerah dengan pihak
ketiga, ditujukan untuk penyelenggaraan kegiatan yang potensinya cukup memadai
namun belum secara optimal ditangani oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan
kerjasama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pihak ketiga dan
dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian
Kerjasama. Beberapa naskah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten
Purworejo dengan Pihak Ketiga yang telah ditanda tangani dan dilaksanakan pada
Tahun 2011 antara lain :
a. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Kejaksaan
Negeri Purworejo tentang Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha
Negara serta Sosialisasi Produk Hukum;
b. Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tentang Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
c. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan
Kejaksaan Negeri Purworejo tentang Kerjasama Sosialisasi Produk-Produk Hukum
Daerah;
d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah kabupaten Purworejo dengan Yayasan
Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi Purworejo tentang Penggalian Dana
Untuk Membantu Pelayanan Dan Penyantunan Bagi Penyandang Cacat Anak Asuh
Dan Kegiatan Penunjang Lainnya diPanti Penyantunan Anak Cacat Tat Twam Asi
Purworejo;
e. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT.
Jatropha Green Energy tentang Kerjasama Budidaya Pengembangan dan
Pengolahan Tanaman Jarak Pagar di Kabupaten Purworejo;
21
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal
Dalam upaya mewujudkan harmonisasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum,
Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyelenggarakan koordinasi Pemerintahan
dalam bentuk :
1. Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah guna mengkoordinasikan dalam
menghadapi peringatan Hari Besar, Hari Raya Agama, dan Hari Nasional.
2. Rapat dengan pimpinan instansi vertikal didaerah sesuai dengan kebutuhan dan
grand isu daerah.
3. Antisipasi kondisi wilayah karena musibah bencana alam
4. Kondusivitas daerah dengan gelar Pilkades di beberapa desa
5. Dan lain-lain aktivitas koordinasi yang punya urgensi terhadap pengelolaan
Pemerintahan Daerah.
D. Pembinaan Batas Wilayah
Secara geografis Wilayah Kabupaten Purworejo berbatasan langsung dengan 4
(empat) Kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Kebumen di sebelah Barat,
Kabupaten Magelang dan Wonosobo di sebelah Utara, dan Kabupaten Kulon Progo
Provinsi Daerah Instimewa Yogyakarta di sebelah Timur, serta sebelah selatan
berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Langkah dan upaya upaya telah
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengelola wilayah
perbatasan, antara lain :
1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DIY untuk pengelolaan wilayah
perbatasan, dimana masih banyak persoalan yang butuh penyelesaian secara
bersama sama, permasalahan tersebut antara lain :
a. Abrasi sungai Bogowonto di desa Jogoboyo Purwodadi
b. Keberadaan Jeti di pantai dan muara laut (Jogoboyo Purwodadi)
c. Jalan inclove di desa Jogoboyo Purwodadi
d. Timbunan pasir di muara laut
e. Wabah malaria di desa desa Kecamatan perbatasan dengan Daerah Istimewa
Jogjakarta (kecamatan Bagelen, Kaligesing, dan Loano)
f. Penyediaan isfrastruktur fisik serta penyediaan air bersih dikala kemarau di
desa-desa wilayah perbatasan.
22
2. Koordinasi dengan Kabupaten Kebumen, Wonosobo dan Magelang terkait
permasalahan yang dirasakan masyarakat desa perbatasan dan upaya
penanganannya .
3. Menyelesaikan Verifikasi Penegasan Batas Wilayah administrasi dengan
Kabupaten Wonosobo dengan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjend PUM
KEMENDAGRI (sudah dilakukan verifikasi final oleh Timnas penegasan batas
daerah Kabupaten.
4. Menindaklanjuti dan memfinalisasi penegasan batas dengan Kabupaten Kebumen
(untuk di daftarkan pada pada Dirjen Pum KEMENDAGRI Jakarta/Timnas ) untuk
verifikasi final.
5. Menindaklanjuti Penegasan batas Wilayah antara Kabupaten Purworejo dengan
Kabupaten Magelang, pekerjaan 1 s/d 3 telah terselesaikan oleh kabupaten
Purworejo.
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
Pada tahun 2011 di Kabupaten Purworejo telah terjadi 152 bencana yang masih
berstatus lokal. Adapun bencana tersebut antara lain:
1. Tanah longsor : 57 kejadian
2. Angin ribut : 49 kejadian
3. Banjir : 7 kejadian
4. Kebakaran : 31 kejadian
5. Tanah amblas : 4 kejadian
6. Tanah retak : 2 kejadian
7. Abrasi air laut : 1 kejadian
Dari data tercatat bencana paling banyak terjadi di Kabupaten Purworejo adalah
tanah longsor yang terjadi diwilayah Bruno, Bener, dan Bagelen yang memang
merupakan daerah dataran tinggi yang rawan tanah longsor. Berikutnya adalah
bencana angin ribut dan banjir yang kerap mengancam rumah penduduk, tambak
ikan, tanaman perkebunan yang menyebabkan kerugian cukup besar.Dalam
pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahun 2011 telah dilaksanakan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
1. Penekanan penanggulangan dan penanganan kejadian bencana di daerah oleh
Bupati Purworejo dengan memberikan petunjuk dan pengarahan yang
disampaikan pada Konferensi Camat dan Kepala Kelurahan / Kepala Desa se
Kabupaten Purworejo.
23
2. Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan Gelombang
pasang (tsunami) sebanyak 3 kali yaitu di Kecamatan Purwodadi, Ngombol,
Grabag.
3. Penyuluhan / sosialisasi daerah rawan tanah longsor sebanyak 4 kali di
Kecamatan Purworejo, Kaligesing, dan Kecamatan Bener.
4. Pada musim kemarau telah disalurkan / droping air bersih kepada masyarakat
didaerah rawan kekeringan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten
Purworejo sebanyak 116 tangki, bantuan dari Masyarakat, Ormas, BUMD, BUMN
sebanyak 165 tangki, bantuan dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD)
Purworejo 50 tangki serta bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak
2010 tangki
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
Era otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, telah memberikan banyak ruang kepada pemerintah daerah
untuk dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi kawasan yang
dimiliki. Sejak tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan
kawasan khusus dalam artian merupakan kawasan pengembangan yang akan
diimplementasikan baik melalui APBN, APBD maupun dari pihak ketiga (investor).
Kawasan khusus di Kabupaten Purworejo meliputi :
a. Kawasan Bahari Terpadu (KBT) meliputi wilayah Kecamatan Grabag, Kecamatan
Ngombol dan Kecamatan Purwodadi. Master Plan Kawasan sudah dilakukan
disusun dan ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2004.
b. Community Centre Kawasan Ganesha meliputi kawasan di seputar Gedung
Wanita. Site Plan perencanaan kawasan telah disusun pada tahun 2003.
c. Kawasan Geger Menjangan meliputi kawasan sekitar kolam renang sampai
dengan geger menjangan. Master Plan dan Studi Kelayakan (Feasibility Study)
telah disusun pada tahun 2004.
d. Kawasan Agropolitan meliputi pengembangan sektor agrobisnis di Kecamatan
Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Kaligesing.
Design perencanaan telah disusun pada tahun 2007.
24
G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Secara umum gangguan dalam bentuk konflik terkait suku-agama-ras-antar golongan
(SARA), anarkisme, atau yang lainnya tidak terjadi di wilayah Kabupaten Purworejo.
Beberapa aktivitas/demonstrasi yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten
Purworejo selama tahun 2011 merupakan konsekuensi logis dari dinamika konteks
sosial ekonomi dan sosial politik dan telah dilakukan antisipasi dengan gelar
pengamanan (PAM).
V. LAIN-LAIN
Selama Tahun 2011, Kabupaten Purworejo mampu meraih sejumlah prestasi yang
layak dibanggakan, antara lain:
1. Juara 1 Program Kecil Menanam Dewasa Memanen tingkat Nasional atas nama SD
Negeri Donorati Kecamatan Purworejo;
2. Juara I Lomba Petugas OP Jaringan Irigasi dan Rawa tingkat Nasional atas nama
Moklas Rosikin SST dari UPT Pengairan Wilayah Purwodadi;
3. Juara I Kepala SMA Berprestasi tingkat Nasional atas nama Nikmah Nurbaity SPd
MPd, Kepala SMA Negeri 5 Purworejo;
4. Juara I Lomba Keluarga Sakinah Teladan Nasional 2011 atas nama pasangan Dr
Drs H Mulyadi Nitisusastro MM dan Tien Partini, warga Desa Karanganyar, Kecamatan
Pituruh;
5. Juara I Festival Dokumenter tingkat Jawa Tengah atas nama SMA Bruderan;
6. Juara I Lomba Tari Kreasi, Lomba Tari Tradisi Unggulan Daerah dan Lomba Media
Tari untuk KIE tingkat Jawa Tengah atas nama Sanggar Tari Prigel;
7. Juara I Bridge Mini Putra (POPDA) Jawa Tengah atas nama Raka Rizki Bayu Sakti,
siswa SDN 1 Cangkreplor Purworejo
8. Juara I Bridge Mini Putri (POPDA) Jawa Tengah atas nama Mercy Devine, siswa
SDN 1 Cangkreplor Purworejo;
9. Juara I Pencak Silat putra tingkat Jawa Tengah atas nama Wahyu Trianto, siswa
SMK TKM Purworejo;
10. Juara I Pencak Silat putri tingkat Jawa Tengah atas nama Cintia Puspa Dewi,
siswi SMAN 9 Purworejo;
11.Juara I Cipta Lagu Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMP tingkat Jawa Tengah
atas nama Agni Tri Nubuwati, siswi SMPN 2 Purworejo.
25
VI. PENUTUP
Segala keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2011 tidak lepas dari
peran serta berbagai pihak, yang meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, DPRD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, insan pers,
akademisi, pihak swasta dan seluruh masyarakat Purworejo. Untuk itu kami
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
Kami menyadari di samping capaian keberhasilan sebagaimana tersebut diatas,
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2011, masih terdapat
program/kegiatan yang hasilnya belum maksimal, hal tersebut menjadi catatan bagi
kami untuk senantiasa mengadakan koreksi/perbaikan pada tahun berikutnya.
Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih
meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Apabila
terdapat kekurangan dan kesalahan, kami menyampaikan permohonan maaf yang
setulus-tulusnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir
bathin kepada kita untuk terus meningkatkan semangat juang membangun Kabupaten
Purworejo agar semakin maju, berdaya saing, lestari dan sejahtera, sehingga mampu
menapak hari esok yang lebih baik. Amin.
Sekian dan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Purworejo, 31 Maret 2012
BUPATI PURWOREJO,
Drs. H. MAHSUN ZAIN, M.Ag
26
27