IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

KOTA TANJUNGPINANG

ARTIKEL E-JURNAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)

Oleh

DEVY AFRIANTYNIM. 110565201179

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2018

ABSTRAK

Pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan oleh pemerintah untuk kelangsungan pembangunan di masa depan. Masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, minimnya sarana dan prasarana menuju Kota Layak Anak, serta kurangnya peran aktif beberapa pelaksana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Metter dan Van Horn dalam Agustino. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Kota Tanjungpinang secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi. Saran yang dapat diberikan yaitu melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara Gugus Tugas KLA dan monitoring secara berkala, meningkatkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak anak bagi setiap pelaksana dan menindaklanjuti setiap hasil rapat koordinasi, serta sosialisasi yang lebih merata sehingga kepedulian dan peran aktif masyarakat bisa lebih ditingkatkan.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Kota Layak Anak

1

ABSTRACT

The fulfillment of the rights of the child must be made by the Government to the continuity of development in the future. Still large number of children who have not yet met the civil rights, lack of infrastructure and facilities to Deserving Children, as well as the lack of an active role some implementers. The purpose of this research was to find out how the City Development Policy Implementation Worth child the town of Tanjung Pinang. This research uses the theory of implementation that Metter and Van Van Horn in Agustino. The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. The analysis of the data used is models, Miles and Huberman. The results showed that the implementation of the policy of development of the KLA in the town of Tanjung Pinang has generally been good since the existence of a local government initiative that lead to the transformation effort is the Convention on the rights of the child in the form of policies, program and development activities aimed at fulfilling the rights of the child. Although, the fulfillment of the rights of the child is not fully optimized for a lack of coordination and awareness as well as weak socialization. Advice can be given i.e. doing more intensive communication between the KLA and the task force on monitoring at regular intervals, improving synchronization with equate views on urgency over the fulfillment of the rights of the child for all implementers and follow up on any of the results of the meeting coordination, and dissemination is more evenly so that the concern and active role of the community could be further improved.

Keywords: Implementation, policy, Decent Kid City

2

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945 menimbang bahwa

Negara Republik Indonesia

menjamin kesejahteraan setiap

warga negaranya termasuk

perlindungan terhadap hak-hak

anak yang merupakan hak asasi

manusia.

Pemerintah berupaya

meningkatkan pembangunan

disemua bidang, hal ini sejalan

dengan komitmen dunia untuk

menciptakan sebuah dunia layak

anak sebagaimana yang tertuang

dalam dokumen A World Fit for

Children (WFC) bahwa

pengembangan manusia yang

berkelanjutan dengan

mempertimbangkan kepentingan

terbaik anak, dilandaskan pada

prinsip demokrasi, persamaan, non-

diskriminasi, perdamaian dan

keadilan serta sifat segala hak asasi

manusia yang universal, termasuk

hak atas perkembangan anak

(Unicef, 2002:19).

Berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2011

tentang Kebijakan Pengembangan

Kota Layak Anak, KLA adalah kota

yang mempunyai sistem

pembangunan berbasis hak anak

melalui pengintegrasian komitmen

dan sumberdaya pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha yang

terencana secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijakan,

program dan kegiatan untuk

menjamin terpenuhinya hak anak.

Kendati demikian, pelaksanaan

Kebijakan Pengembangan Kota

Layak Anak di Kota Tanjungpinang

3

bukan tanpa hambatan. Masih

terdapat beberapa masalah dalam

pelaksanaannya seperti halnya

fasilitas umum, sarana prasana yang

mendukung yang ramah anak seperti

Puskesmas, sekolah yang ramah

terhadap lingkungan anak, taman

bermain, anggaran yang tersedia

untuk kegiatan yang berkaitan

dengan anak, dan regulasi menjadi

bagian penilaian yang terdapat pada

24 kriteria penilaian

Demi mewujudkan Dunia Layak

Anak dibutuhkan komitmen dari

semua pihak dalam mendahulukan

kepentingan anak, mendidik setiap

anak, melindungi anak dari

kekerasan dan eksploitasi,

mendengarkan anak dan pastikan

partisipasi mereka. Untuk

mempercepat komitmen ini

Pemerintah Indonesia

mengembangkan kebijakan Kota

Layak Anak (KLA).

Kedepannya Tanjungpinang

harus dapat lebih memperbaiki

sarana dan prasarana untuk fasilitas

anak. Anggaran dari APBD untuk

permainan anak cukup besar, namun

karena saat ini masih terjadi defisit

anggaran, maka disesuaikan dengan

kebutuhan yang menjadi skala

perioritas.

Kondisi tersebut berdampak pada

tidak maksimalnya implementasi

kebijakan Peraturan Daerah tentang

pengembangan Kota Layak Anak

(KLA), dan ini berlangsung terus

menerus dari waktu ke waktu

sehingga belum di temukan solusi

yang tepat untuk mengatasinya,

maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitan lebih jauh

dengan judul peneltian :

“Implementasi Kebijakan

4

Pengembangan Kota Layak Anak

Kota Tanjungpinang”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah

deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Sugiyono (2009:11),

menyatakan bahwa “Penelitian

deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, baik satu

variabel maupun lebih tanpa

membuat suatu perbandingan,

atau menghubungkan satu

variabel dengan variabel lain”.

Tujuan penelitian ini adalah

untuk membuat deskripsi,

gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat serta

hubungan antar fenomena yang

diselidiki.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di

beberapa tempat di Kota

Tanjungpinang dengan

pertimbangan sebagai berikut :

a) Kota Tanjungpinang sebagai

salah satu kota yang

mengimplementasikan

Kebijakan pengembangan

Kota Layak Anak

b) Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota

Tanjungpinang sebagai

leading sector dalam

pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan Kota Layak

Anak (KLA).

c) Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A) Kota

Tanjungpinang sebagai salah

satu anggota Kelompok Kerja

5

(POKJA) Bidang

Perlindungan Anak yang

melayani permasalah

Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) termasuk

kekerasan anak.

d) Forum Anak di Kota

Tanjungpinang sebagai salah

satu anggota Kelompok Kerja

(POKJA) Bidang

Perlindungan Anak yang

merupakan salah satu

stakeholder dalam kebijakan

pengembangan Kota Layak

Anak, dan

e) Tokoh pemerhati anak

sebagai bagian dari

stakeholder dalam Kebijakan

Pengembangan Kota Layak

Anak (KLA) yang

memperhatinkan pemenuhan

hak-hak anak.

3. Informan

Informan dalam penelitian ini

adalah beberapa tokoh yang

terlibat langsung dalam

pengembangan Kota Layak Anak

di Kota Tanjungpinang. Adapun

informan yang dijadikan kunci

informasi dalam memberikan

jawaban terhadap penelitian ini

diantaranya ; Kepala Dinas

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak sebagai

informasi kunci (key informan).

Selanjutnya adapun yang

dijadikan informan dalam

penelitian ini sebagai berikut :

No Posisi / Jabatan Jumlah (orang)

1 Kepala Bidang Perlindungan Anak

1

2 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan

1

3 Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak

1

4 Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak

1

5 Tokoh 1

6

Pemerhati Anak6 Peserta Forum

Anak5

Jumlah 104. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data

pokok yang diambil secara

langsung dari sumber aslinya

melalui wawancara kepada

masing-masing informan

yang dimintai informasi

dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data

primer yang sudah tersedia di

Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat Kota

Tanjungpinang dalam bidang

perlindungan anak yang

berupa literatur, dokumen

meliputi struktur organisasi,

visi dan misi Dinas

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat

Kota Tanjungpinang.

5. Teknik dan Alat

Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara umum, pengertian

observasi atau pengamatan

secara langsung merupakan

suatu teknik atau cara

mengumpulkan data dengan

jalan mengadakan

pengamatan terhadap

kegiatan yang berlangsung.

Pengamatan dilakukan pada

faktor-faktor keadaan yang

berkaitan dengan pelaksanaan

kebijakan yang telah

dilakukan.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono

(2009:194), wawancara

7

digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila

peneliti akan melaksanakan

studi pendahuluan untuk

menemukan permasalahan

yang harus diteliti, dan juga

apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari

informan yang lebih

mendalam dan jumlah

informannya sedikit atau

kecil.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono

(2009:240) Dokumentasi

merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlalu.

Dokumentasi bisa berbentuk

tulisan, gambar. Alat yang di

gunakan adalah camera

handphone.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang

peneliti gunakan berupa

penelitian deskriptif kualitatif,

yaitu menganalisa data yang

diperoleh dilapangan dalam

bentuk kualitatif. Menurut Miles

dan Huberman (Sugiyono,

2011:247) mengemukakan bahwa

aktifitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung terus

menerus sampai tuntas, sehingga

datanya sudah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data, yaitu data

reduction, data display, dan

conclusion drawing/verification.

a. Reduksi data (data reduction)

Reduksi data merupakan

proses dimana peneliti

melakukan pemilahan dan

penyerdahanaan data hasil

penelitian. Mereduksi data berarti

merangkum, memilah hal-hal

8

yang pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting. Data yang

sudah direduksi akan

memberikan gambaran yang

dapat mempermudah peneliti

untuk mencari kembali data yang

diperlukan nantinya.

b. Penyajian data (data display)

Penyajian data merupakan

sekumpulan informasi tersusun

sehingga memberikan

kemudahan dalam penarikan

kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Penyajian data

dimaksud diwujudkan dalam

bentuk tabel sebagai gambaran

dari hasil yang telah peneliti

lakukan pada saat wawancara,

sehingga menjadi panduaan

informasi tentang apa yang

terjadi dan data yang disajikan

sesuai dengan apa yang diteliti

dan untuk mempermudah

penelitian dalam melihat

penelitian

c. Penarikan Kesimpulan

(conclusion

drawing/verification)

Penarikan kesimpulan

merupakan usaha untuk

memahami data yang diperoleh.

Pada tahap ini peneliti melakukan

penggambaran makna dari data

yang diperoleh. Proses penarikan

kesimpulan merupakan proses

yang membutuhkan

pertimbangan yang matang.

Kesimpulan yang ditarik segera

diverifikasi dengan cara melihat

dan mempertanyakan kembali

sambil melihat catatan lapangan

agar memperoleh pemahaman

yang lebih jelas dan mudah

dimengerti.

D. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

9

Menurut George Edward di

dalam (Tangkilisan, 2003)

implementasi kebijakan publik

dapat dilihat dari beberapa

perspektif atau pendekatan. Salah

satunya ialah implementation

problems approach. Edwards III

mengajukan pendekatan masalah

implementasi dengan terlebih

dahulu mengemukakan dua

pertanyaan pokok, yakni :

a) Faktor apa yang mendukung

keberhasilan implementasi

kebijakan? dan,

b) Faktor apa yang menghambat

keberhasilan implementasi

kebijakan?

Berdasarkan kedua

pertanyaan tersebut empat faktor

yang merupakan syarat utama

keberhasilan proses

implementasi, yakni komunikasi,

sumber daya, sikap birokrasi atau

pelaksana dan struktur organisasi,

termasuk tata aliran kerja

birokrasi :

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi

kebijakan mensyaratkan agar

implementor mengetahui apa

yang harus dilakukan. Apa yang

menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan

kepada kelompok sasaran (target

group) sehingga mengurangi

distorsi implementasi.

2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah

dikomunikasikan secara jelas dan

konsisten, tetapi apabila

implementator kekurangan

sumberdaya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan

efektif. Sumberdaya tersebut

dapat berwujud sumberdaya

manusia, yakni kompetensi

10

implementor, dan sumberdaya

finansial. Tanpa sumberdaya,

kebijakan hanya tinggal di kertas

menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak atau

karakteristik yang dimiliki oleh

implementator, seperti komitmen,

kejujuran, sifat demokratis.

Apabila implementor memiliki

disposisi yang baik, maka dia

akan dapat menjalankan

kebijakan dengan baik seperti apa

yang diinginkan oleh pembuat

kebijakan.

4) Stuktur birokrasi

Stuktur birokrasi yang

bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Salah

satu dari aspek struktur yang

penting dari setiap organisasi

adalah adanya prosedur operasi

yang standard (SOP) yang

menjadi pedoman bagi setiap

implementator dalam bertindak.

2. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak merupakan

istilah yang diperkenalkan

pertama kali oleh Kementerian

Negara Pemberdayaan

Perempuan pada tahun 2005

melalui kebijakan Kota Layak

Anak. Karena alasan untuk

mengakomodasi pemerintahan

Kota, belakangan istilah Kota

Layak Anak menjadi Kota Layak

Anak dan kemudian disingkat

menjadi KLA. Dalam Kebijakan

tersebut digambarkan bahwa

KLA merupakan upaya

pemerintahan kota untuk

mempercepat implementasi

Konvensi Hak Anak (KHA) dari

kerangka hukum ke dalam

11

definisi, strategi, dan intervensi

pembangunan seperti kebijakan,

institusi, dan program yang layak

anak. Kota Layak Anak juga

sering disebut juga Kota Ramah

Anak, kedua istilah ini dipakai

dalam arti yang sama untuk

menjelaskan pentingnya

percepatan implementasi

Konvensi Hak Anak (KHA)

dalam pembangunan sebagai

langkah awal untuk memberikan

yang terbaik bagi kepentingan

anak (Hamid Patilima, Yayasan

Kesejahteraan Anak Indonesia).

Kota Ramah Anak adalah kota

yang menjamin hak setiap anak

sebagai warga kota. Sebagai

warga kota, berarti anak :

1) Keputusannya mempengaruhi

kotanya,

2) Mengekspresikan pendapat

mereka tentang kota yang

mereka inginkan

3) Dapat berperan serta dalam

kehidupan keluarga,

komuniti, dan sosial

4) Menerima pelayanan dasar

seperti kesehatan dan

pendidikan

5) Mendapatkan air minum

segar dan mempunyai akses

terhadap sanitasi yang baik

6) Terlindungi dari eksploitasi,

kekejaman, dan perlakuan

salah

7) Aman berada di jalanan

8) Bertemu dan bermain dengan

temannya

9) Mempunyai ruang hijau

untuk tanaman dan hewan

10) Hidup di lingkungan yang

bebas polusi

12

11) Berperan serta dalam

kegiatan budaya dan sosial

12) Setiap warga secara seimbang

dapat mengakses setiap

pelayanan, tanpa

memperhatikan suku bangsa,

agama, kekayaan, gender, dan

kecacatan.

E. Hasil Penelitian

1. Ukuran dan tujuan

kebijakan

Adapun yang menjadi nilai

tambah sehingga Kota

Tanjungpinang meraih

penghargaan sebagai Kota Layak

Anak tingkat pratama

disampaikan oleh Kepala Plt

Bidang Perlindungan Anak

DP3APM Kota Tanjungpinang,

beliau mengatakan:

“Pertama adalah komitmen dari Kepala Daerah yang disertai dengan komitmen dari semua lapisan. Memang belum semuanya, tapi ada komitmen untuk melangkah kesana. Karena

Kebijakan Pengembangan KLA ini pada dasarnya semua instansi sudah melaksanakan, hanya mereka masih terkotak-kotak, masih parsial atau masing-masing. Dengan DP3APM sebagai leading sector, kita mengumpulkan mereka agar lebih terarah.” (Wawancara dengan Ibu Lindawati, 24 Juli 2018, Pukul 09.18 WIB).

Hal ini juga ditambahkan

oleh Kepala Seksi Perlindungan

Hak Anak DP3APM Kota

Tanjungpinang. Beliau

mengatakan hal yang menjadikan

Kota Tanjungpinang meraih

penghargaan Kota Layak Anak

tingkat pratama adalah:

“Karena Kota Tanjungpinang dilihat dan dievaluasi. Ada Zona Selamat Sekolah-nya, ada kantin sehat, taman bermainnya, ada Peraturan Walikota dan Perda yang mendukung, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Nah, semua kasus ditangani pemerintah meskipun kasusnya banyak. Kita kan sudah mempunyai P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kalau ada kasus pun kita menyediakan, apakah perlu bantuan hukum, psikolog, dan

13

sebagainya.” (Wawancara dengan Ibu Indah Yuliet, 24 Juli 2018, Pukul 11.19 WIB).

Hal senada juga disampaikan

oleh Kepala Bidang Perlindungan

Perempuan dan Kemitraan

DP3APM Kota Tanjungpinang.

Beliau mengatakan alasan Kota

Tangerang Selatan mendapat

penghargaan sebagai Kota Layak

Anak tingkat pratama adalah:

“Pertama, karena adanya komitmen pimpinan pemerintah daerah. Kedua, komitmen pimpinan daerah itu kita detailkan dalam bentuk program atau kegiatan yang mengarah pada tujuan kebijakan KLA itu sendiri. Langkah selanjutnya kemudian penganggaran, memang tidak ideal, tapi paling tidak hal-hal minimal yang dibutuhkan pada program atau kegiatan tersebut kita sediakan. Ketiga, adanya dukungan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut oleh SKPD, baik DP3APM sebagai leading sector maupun SKPD-SKPD lainnya yang mendukung kebijakan KLA. Keempat, adanya evaluasi yang bermuara pada penilaian.” (Wawancara dengan Ibu Linggawati, 25 Juli 2018, Pukul 09.30 WIB)

Dari berbagai wawancara di

atas terlihat bahwa keberhasilan

Kota Tanjungpinang hingga

memperoleh penghargaan KLA

tingkat pratama adalah lebih

karena komitmen dari pemimpin

daerah untuk memperhatikan

pemenuhan hak-hak anak dalam

pembangunan di daerahnya.

Penguatan komitmen itu juga

dilakukan oleh SKPD yang

tentunya didukung dengan

sumber daya manusia dan

anggaran untuk bisa

melaksanakan program atau

kegiatan yang mendukung

Kebijakan Pengembangan KLA.

Di samping itu, peran DP3APM

sebagai leading sector kebijakan

tersebut membuat unsur

pelaksana kebijakan menjadi

lebih terarah dan saling

berintegrasi. Penilaian itu juga

14

dilihat berdasarkan indikator

Kota Layak Anak yang tertuang

dalam Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 12

Tahun 2011 tentang Indikator

Kota Layak Anak.

Berdasarkan uaian yang terdapat

pada dimensi ukuran dan tujuan

kebijakan, dapat dikatakan bahwa

tujuan Kebijakan Pengembangan

KLA di Kota Tanjungpinang

sudah sesuai dengan apa yang

tertuang dalam Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 11

Tahun 2011 tentang Kebijakan

Pengembangan Kota Layak

Anak, yakni untuk membangun

inisiatif pemerintahan kota yang

mengarah pada upaya

transformasi Konvensi Hak-Hak

Anak (Convention on The Rights

of The Child) dari kerangka

hukum ke dalam definsi, strategi

dan intervensi pembangunan,

dalam bentuk: kebijakan,

program dan kegiatan

pembangunan yang ditujukan

untuk pemenuhan hak-hak anak,

pada suatu wilayah kota.

2. Sumber daya

Bedasarkan wawancara

tersebut di atas juga terlihat

bahwa sumber daya finansial

memang mencukupi, meskipun

tetap masih dirasa terbatas

terutama untuk kegiatan

sosialisasi. Sementara itu, terkait

sumber daya waktu, jika dilihat

dari kebijakan Pemerintah

Daerah Kota Tanjungpinang,

tidak ada target waktu yang jelas

mengenai Kebijakan

Pengembangan Kota Layak

Anak. Sesuai pernyataan Kepala

15

Plt Bidang Perlindungan Anak

DP3APM Kota Tanjungpinang

berikut ini:

“Kota Layak Anak itu tidak bisa ditargetkan, karena itu jangka waktu kebijakannya amat sangat panjang. Tapi kita akan terus ke arah sana. Kalau hanya mengikuti kriteria dari Kementerian, mengejar prestasi untuk reward, mungkin masih bisa ditargetkan, tapi kalau kita berbicara tentang pemenuhan hak anak, kita kembali lagi ke hati nurani kita, apakah betul kota kita ini sudah menjadi kota layak anak?” (Wawancara dengan Ibu Lindawati, 24 Juli 2018, Pukul 09.18 WIB).

Begitupun yang disampaikan

oleh Kepala Seksi Tumbuh

Kembang Anak DP3APM

mengenai target waktu Kebijakan

Pengembangan Kota Layak Anak

di Kota Tanjungpinang bahwa:

“Tidak ada dalam RPJMD, adanya kekerasan saja.” (Wawancara dengan Ibu Karmila Sari, 24 Juli 2018, Pukul 10.09 WIB).

Hal serupa juga ditambahkan

oleh Kepala Kepala Dinas

DP3APM Kota Tanjungpinang.

Beliau mengatakan bahwa:

“Kalau target waktu pembangunan daerah itu ada di RPJMD. Kalau secara eksplisit terkait kebijakan KLA belum ada target waktunya, yang ada target waktu hanya misalkan pada kegiatan penguatan kelembagaan terkait perempuan dan anak oleh DP3APM itu ada targetnya, tahun sekian ada berapa lembaga. Atau misalnya penanganan kekerasan anak, itu ada target waktunya berapa persen. Jadi, lebih kepada target program atau kegiatannya saja. Apalagi Kota Tanjungpinang ini baru terbentuk, ini RPJMD pertama. Karena banyak persoalan yang ditinggalkan oleh kota induk yang harus kita benahi dulu, terutama dalam hal pelayanan dasar.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, 25 Juli 2018, Pukul 13.35 WIB).

Berdasarkan wawancara

tersebut, dapat dilihat bahwa

Kebijakan Pengembangan KLA

harus berkelanjutan. Lain halnya

jika hanya mengejar penilaian

dan indikator KLA, mungkin bisa

saja ditargetkan.

Berdasarkan uraian yang

teradapat pada dimensi sumber

16

daya di atas, terlihat bahwa

sumber daya manusia dalam

implementasi Kebijakan

Pengembangan KLA di Kota

Tanjungpinang sudah mencukupi

dan keanggotaannya sudah sesuai

dengan bidangnya dan tugasnya

masing-masing, seperti yang ada

dalam Gugus Tugas KLA.

Terkait sumber daya finansial.

sekitar 21% APBD Kota

Tanjungpinang tahun 2017

dialokasikan untuk Kebijakan

Pengembangan KLA. Kendati

pun anggaran cukup besar,

anggaran tersebut masih dirasa

dikurang, terutama untuk

kegiatan sosialisasi, dan juga

untuk pembangunan sarana dan

prasarana dalam pemenuhan

klaster hak-hak anak. Untuk

sumber daya waktu, secara

nasional target KLA sudah

tercapai. Sementara untuk

Kebijakan Pengembangan KLA

di Kota Tanjungpinang sendiri

tidak ada target waktu secara

eksplisit

3. Karakteristik agen

pelaksana

Dalam menganalisis dimensi

karakteristik agen pelaksanana,

cakupan atau luas wilayah

implementasi kebijakan perlu

juga diperhitungkan manakala

hendak menentukan agen

pelaksana. Semakin luas cakupan

implementasi kebijakan, maka

seharusnya semakin besar pula

agen yang dilibatkan. Dalam

implementasi Kebijakan

Pengembangan KLA di Kota

Tanjungpinang, agen

pelaksananya yakni Gugus Tugas

KLA sudah sesuai dengan luas

cakupan kebijakannya.

17

Sebagaimana yang disampaikan

oleh Kepala Plt Bidang

Perlindungan Anak DP3APM

Kota Tanjungpinang sebagai

berikut:

“Ya, sudah sesuai karena seluruh instansi pemerintahan, SKPD, DPRD, camat, kemudian dari perwakilan dunia usahanya dan masyarakatnya itu ada di dalam Gugs Tugas KLA. (Wawancara dengan Ibu Lindawati, 24 Juli 2018, Pukul 09.18 WIB).

Begitu pun pernyataan

Kepala Bidang Perlindungan

Perempuan dan Kemitraan

DP3APM Kota Tanjungpinang.

Beliau mengatakan bahwa:

“Harusnya sesuai. Karena untuk mewujudkan KLA tidak bisa dilaksanakan oleh satu atau dua SKPD saja, tapi semua SKPD harus terlibat, ada 38 SKPD dan 4 kecamatan yang terlibat.” (Wawancara dengan Linggawati, 25 Juli 2018, Pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan wawancara

tersebut, terlihat bahwa agen

pelaksana atau implementor dari

Kebijakan Pengembangan KLA

sudah sesuai dengan luas

cakupan kebijakannya.

Berdasarkan uraian pada dimensi

karakteristik agen pelaksana

tersebut di atas, bentuk tindakan

agen pelaksana Kebijakan

Pengembangan KLA di Kota

Tanjungpinang belum maksimal

dalam memprioritaskan

pemenuhan hak-hak anak di

dalam sistem pembangunan

daerahnya, disebabkan banyak

persoalan yang harus dibenahi

terlebih dahulu. Namun, luas

cakupan kebijakan tersebut sudah

sesuai dengan agen pelaksana

kebijakannya yakni Gugus Tugas

KLA meskipun masih diperlukan

penguatan lagi agar lebih

sinkron.

4. Sikap dan kecenderungan

Keterlibatan Forum Anak

dalam Musrenbang Kota

18

Tanjungpinang belum

sepenuhnya digunakan secara

optimal sebagai bentuk partispasi

anak dalam pembangunan oleh

Forum Anak itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan

pernyataan Kepala Dinas

DP3APM Kota Tanjungpinang.

Beliau mengatakan bahwa:

“Karena Forum Anak ini masih baru dan masih perlu ditingkatkan pembinannya terkait peran dan fungsinya, jadi sejauh ini keterlibatan Forum Anak dalam Musrenbang belum mengambil porsi yang sebenarnya. Mereka belum sepenuhnya berani dalam mengusulkan suatu kebijakan, program atau kegiatan hasil aspirasi anak. Jadi mereka baru sebatas peserta, sepertinya belum berani dan belum terbiasa, belum out spoken. Jadi usulan mereka lebih kepada menguatkan apa yang memang sebelumnya sudah ada dalam RAD (Rencana Aksi Daerah) daripada memberikan usulan kegiatan yang baru. Mereka lebih kepada menyampaikan bahwa „Forum Anak itu ada dan kami juga perlu diakomoodir kebutuhannya‟, tapi belum mengerucut ini lho kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari Forum Anak. (Wawancara

dengan Bapak Ahmad Yani, 25 Juli 2018, Pukul 13.35 WIB).

Berdasarkan wawancara

tersebut, dapat dilihat bahwa

Pemerintah Kota Tanjungpinang

telah memilik inisiatif untuk

mewujudkan hak anak untuk

dapat berpartisipasi dalam

pembangunan, yakni dengan cara

melibatkan Forum Anak dalam

Musrenbang Kota

Tanjungpinang.

Namun, keterlibatan Forum

Anak Kota Tanjungpinang untuk

berpartisiasi dalam proses

perencanaan pembangunan

tersebut belum sepenuhnya

maksimal. Masukan yang mereka

sampaikan memang sudah ada

sebelumnya dalam RAD Kota

Layak Anak.

Di samping upaya penguatan

kelembagaan tersebut, sikap

19

penerimaan Pemerintah Kota

Tanjungpinang juga ditunjukkan

melalui program atau kegiatan

SKPD yang mendukung

Kebijakan Pengembangan KLA,

serta pembangunan fasilitas serta

sarana dan prasarana dalam

mewujudkan KLA dalam rangka

pemenuhan klaster hak-hak anak.

Merujuk pada Konvensi Hak

Anak (KHA), klaster hak-hak

anak terbagi lima, yaitu: hak sipil

dan kebebasan; lingkungan

keluarga dan pengasuhan

altenatif, kesehatan dasar dan

kesejahteraan, pendidikan,

pemanfaatan waktu luang, dan

kegiatan budaya; dan

perlindungan khusus. Berikut ini

akan dipaparkan lebih lanjut

mengenai klaster hak anak

tersebut.

5. Komunikasi antar

organisasi dan aktivitas

pelaksana

Koordinasi dengan

stakeholder lainnya yang dalam

hal ini adalah Forum Anak,

terbilang baik. Hal ini karena

Forum Anak Kota

Tanjungpinang yang memiliki

jaring komunikasi luas. Seperti

pernyataan Forum Anak Kota

Tanjungpinang berikut:

“Kalau kita koordinasi dengan DP3APM, dengan Kabid PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kalau saya sendiri koordinasinya dengan Forum Anak Kota dan Pusat. Kita kan punya jaring komunikasi antara kota, ke kecamatan, ke kelurahan, bahkan ke pusat pun kita punya. Jadi secara top down dan bottom up, kita punya jaringan.” (Wawancara dengan Aidil, 23 Juli 2018, Pukul 14.30 WIB).

Berdasarkan wawancara

tersebut, terlihat bahwa pihak

Forum Anak sebagai salah satu

stakeholder yang menjadi unsur

20

penting dalam implementasi

Kebijakan Pengembangan KLA

di Kota Tanjungpinang memiliki

jaringan komunikasi antar Forum

Anak Kota, ke bawah pada

Forum Anak tingkat kecamatan,

maupun ke pusat pada Forum

Anak Nasional. Apalagi ketua

Forum Anak Kota

Tanjungpinang juga aktif di

tingkat nasional. Ini tentunya

memberikan kontribusi bagi

penilaian Kota Tanjungpinang

sebagai KLA di mata nasional.

Berdasarkan wawancara tersebut,

terlihat bahwa koordinasi dengan

pihak dunia usaha juga masih

belum maksimal. Selain

stakeholder, koordinasi yang

dilakukan oleh agen pelaksana

Kebijakan Pengembangan KLA

di Kota Tanjungpinang. Sesuai

pernyataan Kepala Dinas

DP3APM Kota Tanjungpinang.

Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk Tupoksi Pokja ini secara detail dijelaskan dalam SK Gugus Tugas KLA, hubungan antar Pokja ini harusnya saling mendukung, meskipun pada kenyataannya memang sulit melakukan sinkronisasi satu sama lain. Mungkin karena follow up dari hasil rapat koordinasi masih kurang. Rapat sudah, tapi rapat lagi untuk menindaklanjuti dari rapat sebelumnya sepertinya belum.” (Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani, 25 Juli 2018, Pukul 13.35 WIB).

Berdasarkan wawancara

tersebut, terlihat bahwa

sinkronisasi sulit dilakukan

karena masih kurangnya tindak

lanjut dari hasil koordinasi yang

sudah dilakukan. Berdasarkan

uraian yang terdapat pada

dimensi komunikasi antar

organisasi dan aktivitas

pelaksana, terlihat bahwa

koordinasi agen pelaksana

Kebijakan Pengembangan KLA

masih kurang maksimal. Padahal,

21

kebijakan ini sifatnya koodinatif,

jadi koordinasi menjadi hal yang

amat sangat vital dalam

pelaksaannya. Kendati pun sudah

dilakukan upaya untuk

meningkatkan koordinasi dengan

rapat evaluasi secara rutin setiap

tri wulan dengan SKPD pada

Gugus Tugas KLA serta jaringan

komunikasi yang dibangun oleh

stakeholder sudah cukup baik,

namun ada beberapa agen

pelaksana yang belum benar-

benar paham akan tugas dan

fungsinya sehingga kerjasama

yang baik sulit terjalin.

Sinkronisasi pun sulit dicapai

karena kurangnya tindak lanjut

dari koordinasi yang telah

dilakukan.

6. Lingkungan ekonomi, sosial

dan politik

Sifat opini publik yang ada di

lingkungan implementasi suatu

kebijakan publik juga turut

berpengaruh pada keberhasilan

suatu kebijakan. Opini publik

terkait Kebijakan Pengembangan

Kota Layak Anak di Kota

Tanjungpinang, mulai dari

stakeholder sampai ke objek dari

kebijakan publik itu sendiri yakni

masyarakat secara umum baik.

Seperti penuturan pihak Forum

Anak, Ketua Forum Anak Kota

Tanjungpinang menyampaikan

pendapatnya tentang pelaksanaan

Kebijakan Pengembangan Kota

Layak Anak. Dia mengatakan

bahwa:

“Bagus, tapi masyarakat masih kurang peka, karena proses sosialisasinya yang kurang. Kebijakan KLA ini baru tenar di kalangan SKPD, tapi di kalangan masyarakat luas, kebijakan KLA ini belum begitu terkenal.” (Wawancara dengan Aidil, 23 Juli 2018, Pukul 14.30 WIB).

22

Tak jauh berbeda dengan

pendapat tokoh pemerhati anak

bahwa:

“Tentu sangat positif. Namun kebijakan KLA ini tentunya harus didukung penuh oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.”. (Wawancara dengan ibu sofiar fauzi, 16 Juli 2018, Pukul 13.08 WIB).

Berdasarkan wawancara

tersebut, opini publik dalam hal

ini yakni pihak stakeholder

sangat mendukung, namun

mereka menilai perlu adanya

dukungan penuh dari berbagai

pihak dalam pelaksanaan

Kebijakan

Berdasarkan wawancara

tersebut, terlihat bahwa sifat

berbagai opini publik dari

partisipan kebijakan mulai yakni

stakeholder dan masyarakat

sangat mendukung Kebijakan

Pengembangan Kota Layak Anak

di Kota Tanjungpinang. Namun,

publik mengaharapkan adanya

sosialisasi juga digencarkan agar

kebijakan lebih dikenal dan

dirasakan manfaatnya oleh

berbagai pihak. Berdasarkan

uaraian di atas yang terdapat

pada dimensi lingkungan

ekonomi, sosial, dan politik

bahwa lingkungan ekonomi

secara umum mendukung

pelaksanaan Kebijakan

Pengembangan Kota Layak Anak

di Kota Tanjungpinang,

meskipun di sisi lain juga

menjadi penghambat

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta

Akib dan Tarigan. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik

23

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Yogyakarta. Rineka Cipta

Nugroho D. Riant, 2011. Public Policy Edisi Ketiga. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

..............., 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta

..............., 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Unicef. 2002, A Study On Street Children In Zimbabwe. New York (Usa): Unicef

Wahab. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta

..............., 2005. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Impelementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo

Zainal Abidin.2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

2. Undang-Undang :

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Penegembangan Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang

24

Penjabaran Proses dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang

25