ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2015

Download Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015

Post on 11-Dec-2016

462 views

Category:

Documents

114 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • iIHPS II Tahun 2015 Kata Pengantar i

    PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2015 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu.

    IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden dan kepala daerah selambatnya 3 bulan sesudah semester bersangkutan berakhir. IHPS II Tahun 2015 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 704 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang diselesaikan BPK pada semester II 2015.

    IHPS II Tahun 2015 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD serta BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya untuk ikhtisar hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

    Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2015 menyertakan 8 lampiran dan materi seluruh softcopy LHP dalam satu flash disk yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS tersebut. Selain itu, yang baru dalam IHPS ini, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI. Dalam IHPS II Tahun 2015 juga disertakan hasil pemeriksaan mengenai kesiapan pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah disampaikan dalam bentuk Pendapat BPK kepada Presiden.

    Akhir kata, BPK berharap IHPS II Tahun 2015 ini dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya. Dengan demikian, berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan, sekaligus dapat memperkuat upaya pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

    Jakarta, Maret 2016Badan Pemeriksa Keuangan RI

    Kata Pengantar

  • iiiDaftar IsiIHPS II Tahun 2015

    Daftar Isi

    i Kata Pengantar

    iii Daftar Isi

    viii Daftar Tabel

    xii Daftar Grafik

    xiii Daftar Lampiran

    xviii Tentang BPK

    xx Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015

    2 BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat4 Pemeriksaan Kinerja 4 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan/ Ekonomi4 Penanggulangan Kemiskinan

    8 Pendidikan8 Tunjangan Profesi Guru

    9 Pelayanan Pendidikan

    11 Kesehatan 11 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

    19 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

    21 Ketahanan Pangan21 Penelitian Prioritas Pangan

    24 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 24 Reformasi Keuangan Negara

  • ivDaftar Isi IHPS II Tahun 2015

    24 Pengelolaan Keuangan

    32 Pengelolaan Sistem Informasi

    41 Pelayanan Publik

    42 Legalisasi Aset Progam Nasional Agraria

    45 Peradilan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

    46 Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api

    48 Perizinan Impor Garam

    50 Pelayanan Kesehatan Haji

    52 Penempatan dan Perlindungan TKI

    54 Pengelolaan dan Jasa Pelayanan Bahan Pustaka

    56 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu56 Pendidikan56 Tunjangan Guru

    60 Pengelolaan Pendidikan Tinggi

    66 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi66 Reformasi Keuangan Negara

    66 Pengelolaan Pendapatan

    72 Pengelolaan Belanja

    77 Manajemen Aset

    83 Pengelolaan BLU

    87 Pelayanan Publik

    87 Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

    92 BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD94 Pemeriksaan Keuangan94 Opini

  • vDaftar IsiIHPS II Tahun 2015

    101 Sistem Pengendalian Intern

    106 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

    113 Pemeriksaan Kinerja114 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan/ Ekonomi114 Penanggulangan Kemiskinan

    120 Pendidikan120 Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

    122 Kesehatan122 Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas

    127 Program Kesehatan Ibu dan Anak

    129 Perumahan129 Penyediaan Akses Air Bersih

    133 Pemerataan Antarwilayah133 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

    138 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

    139 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi140 Reformasi Keuangan

    140 Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

    144 Pengelolaan Pajak Daerah

    149 Manajemen Aset

    151 Efektivitas Audit dan Reviu Inspektorat

    153 Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar

    154 Pelayanan Publik

    154 Pelayanan Perizinan Terpadu

    157 Bank Pembangunan Daerah

  • viDaftar Isi IHPS II Tahun 2015

    165 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu165 Pendidikan 165 Tunjangan Guru

    172 Pemerataan Antarwilayah172 Dana Otonomi Khusus

    177 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi177 Reformasi Keuangan Daerah

    178 Penyusunan RPJMD

    182 Pengelolaan Pendapatan

    187 Pengelolaan Belanja

    192 Manajemen Aset

    197 Operasional RSUD

    202 Operasional BUMD

    210 BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya212 Pemeriksaan Kinerja212 BUMN212 Pengelolaan Keuangan

    220 Transportasi Laut

    227 Perkebunan

    231 Badan Lainnya231 Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik

    238 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu238 BUMN238 Operasional BUMN

    243 Pengelolaan Lahan

    248 Badan Lainnya248 Perhitungan Bagi Hasil Migas

  • viiDaftar IsiIHPS II Tahun 2015

    254 Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI

    258 Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Otoritas Jasa Keuangan

    264 BAB IV Hasil Pemantauan BPK266 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 267 Pemantauan TLRHP 2010-2014

    273 Pemantauan TLRHP Tahun 2015275 Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

    275 Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

    275 Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

    276 Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

    276 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah277 Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

    279 Permasalahan dalam Penyelesaian

    Ganti Kerugian Negara/ Daerah

    281 Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

    284 Daftar Singkatan & Akronim

    296 Daftar Istilah

    305 Lampiran

  • viiiIHPS II Tahun 2015Daftar Tabel

    Daftar Tabel

    Tabel 1 Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015

    Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015

    Tabel 1.1 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru

    Tabel 1.2 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru

    Tabel 1.3 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi

    Tabel 1.4 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi

    Tabel 1.5 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.8 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.11 Sebaran Pemeriksaan Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.13 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.14 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.16 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat

    Tabel 1.17 Permasalahan Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

    Tabel 1.18 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

  • IHPS II Tahun 2015 ixDaftar Tabel

    Tabel 1.19 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

    Tabel 2.1 Nilai Aset dan Pendapatan atas 539 Pemda pada Akhir Tahun 2014

    Tabel 2.2 Perbandingan Opini 35 LKPD antara Tahun 2013 dengan Tahun 2014

    Tabel 2.3 Permasalahan dan Nilai Permasalahan 35 LKPD 2014

    Tabel 2.4 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah

    Tabel 2.5 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah

    Tabel 2.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan

    Tabel 2.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi

    Tabel 2.8 Da