Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015

Download Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015

Post on 11-Dec-2016

377 views

Category:

Documents

112 download

TRANSCRIPT

<ul><li><p>iIHPS II Tahun 2015 Kata Pengantar i</p><p>PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2015 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu.</p><p>IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden dan kepala daerah selambatnya 3 bulan sesudah semester bersangkutan berakhir. IHPS II Tahun 2015 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 704 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang diselesaikan BPK pada semester II 2015.</p><p>IHPS II Tahun 2015 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD serta BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan dan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, khususnya untuk ikhtisar hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.</p><p>Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2015 menyertakan 8 lampiran dan materi seluruh softcopy LHP dalam satu flash disk yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS tersebut. Selain itu, yang baru dalam IHPS ini, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI. Dalam IHPS II Tahun 2015 juga disertakan hasil pemeriksaan mengenai kesiapan pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah disampaikan dalam bentuk Pendapat BPK kepada Presiden.</p><p>Akhir kata, BPK berharap IHPS II Tahun 2015 ini dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya. Dengan demikian, berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan, sekaligus dapat memperkuat upaya pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.</p><p> Jakarta, Maret 2016Badan Pemeriksa Keuangan RI</p><p>Kata Pengantar</p></li><li><p>iiiDaftar IsiIHPS II Tahun 2015</p><p>Daftar Isi</p><p>i Kata Pengantar</p><p>iii Daftar Isi</p><p>viii Daftar Tabel</p><p>xii Daftar Grafik</p><p>xiii Daftar Lampiran</p><p>xviii Tentang BPK</p><p>xx Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015</p><p>2 BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat4 Pemeriksaan Kinerja 4 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan/ Ekonomi4 Penanggulangan Kemiskinan </p><p>8 Pendidikan8 Tunjangan Profesi Guru</p><p>9 Pelayanan Pendidikan</p><p>11 Kesehatan 11 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional </p><p>19 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</p><p>21 Ketahanan Pangan21 Penelitian Prioritas Pangan</p><p>24 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 24 Reformasi Keuangan Negara</p></li><li><p>ivDaftar Isi IHPS II Tahun 2015</p><p>24 Pengelolaan Keuangan</p><p>32 Pengelolaan Sistem Informasi</p><p>41 Pelayanan Publik</p><p>42 Legalisasi Aset Progam Nasional Agraria</p><p>45 Peradilan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</p><p>46 Pengawasan Izin Penggunaan Senjata Api</p><p>48 Perizinan Impor Garam </p><p>50 Pelayanan Kesehatan Haji</p><p>52 Penempatan dan Perlindungan TKI</p><p>54 Pengelolaan dan Jasa Pelayanan Bahan Pustaka</p><p>56 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu56 Pendidikan56 Tunjangan Guru</p><p>60 Pengelolaan Pendidikan Tinggi</p><p>66 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi66 Reformasi Keuangan Negara</p><p>66 Pengelolaan Pendapatan</p><p>72 Pengelolaan Belanja </p><p>77 Manajemen Aset</p><p>83 Pengelolaan BLU</p><p>87 Pelayanan Publik</p><p>87 Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus</p><p>92 BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD94 Pemeriksaan Keuangan94 Opini</p></li><li><p>vDaftar IsiIHPS II Tahun 2015</p><p>101 Sistem Pengendalian Intern</p><p>106 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</p><p>113 Pemeriksaan Kinerja114 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan/ Ekonomi114 Penanggulangan Kemiskinan </p><p>120 Pendidikan120 Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan</p><p>122 Kesehatan122 Pelayanan Kesehatan RSUD dan Puskesmas</p><p>127 Program Kesehatan Ibu dan Anak</p><p>129 Perumahan129 Penyediaan Akses Air Bersih</p><p>133 Pemerataan Antarwilayah133 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan</p><p>138 Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p><p>139 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi140 Reformasi Keuangan </p><p>140 Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual </p><p>144 Pengelolaan Pajak Daerah</p><p>149 Manajemen Aset</p><p>151 Efektivitas Audit dan Reviu Inspektorat</p><p>153 Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar </p><p>154 Pelayanan Publik</p><p>154 Pelayanan Perizinan Terpadu</p><p>157 Bank Pembangunan Daerah </p></li><li><p>viDaftar Isi IHPS II Tahun 2015</p><p>165 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu165 Pendidikan 165 Tunjangan Guru</p><p>172 Pemerataan Antarwilayah172 Dana Otonomi Khusus</p><p>177 Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi177 Reformasi Keuangan Daerah</p><p>178 Penyusunan RPJMD</p><p>182 Pengelolaan Pendapatan</p><p>187 Pengelolaan Belanja</p><p>192 Manajemen Aset</p><p>197 Operasional RSUD</p><p>202 Operasional BUMD</p><p>210 BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN &amp; Badan Lainnya212 Pemeriksaan Kinerja212 BUMN212 Pengelolaan Keuangan</p><p>220 Transportasi Laut</p><p>227 Perkebunan </p><p>231 Badan Lainnya231 Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik </p><p>238 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu238 BUMN238 Operasional BUMN </p><p>243 Pengelolaan Lahan</p><p>248 Badan Lainnya248 Perhitungan Bagi Hasil Migas</p></li><li><p>viiDaftar IsiIHPS II Tahun 2015</p><p>254 Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI</p><p>258 Beban dan Pengelolaan Aset Tetap Otoritas Jasa Keuangan</p><p>264 BAB IV Hasil Pemantauan BPK266 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) 267 Pemantauan TLRHP 2010-2014</p><p>273 Pemantauan TLRHP Tahun 2015275 Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat</p><p>275 Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah</p><p>275 Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN</p><p>276 Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya</p><p>276 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah277 Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah</p><p>279 Permasalahan dalam Penyelesaian</p><p> Ganti Kerugian Negara/ Daerah</p><p>281 Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang</p><p>284 Daftar Singkatan &amp; Akronim</p><p>296 Daftar Istilah</p><p>305 Lampiran</p></li><li><p>viiiIHPS II Tahun 2015Daftar Tabel</p><p>Daftar Tabel</p><p>Tabel 1 Jumlah LHP dan Temuan Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015</p><p>Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2015</p><p>Tabel 1.1 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru</p><p>Tabel 1.2 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru</p><p>Tabel 1.3 Permasalahan Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi</p><p>Tabel 1.4 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi</p><p>Tabel 1.5 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.8 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.11 Sebaran Pemeriksaan Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.13 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Manajemen Aset pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.14 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.16 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan BLU pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 1.17 Permasalahan Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus</p><p>Tabel 1.18 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus</p></li><li><p>IHPS II Tahun 2015 ixDaftar Tabel</p><p>Tabel 1.19 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat</p><p>Tabel 2.1 Nilai Aset dan Pendapatan atas 539 Pemda pada Akhir Tahun 2014</p><p>Tabel 2.2 Perbandingan Opini 35 LKPD antara Tahun 2013 dengan Tahun 2014</p><p>Tabel 2.3 Permasalahan dan Nilai Permasalahan 35 LKPD 2014</p><p>Tabel 2.4 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah</p><p>Tabel 2.5 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah</p><p>Tabel 2.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan</p><p>Tabel 2.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan Kelemahan Administrasi</p><p>Tabel 2.8 Daftar 15 Provinsi dan 15 Kabupaten yang Diuji Petik</p><p>Tabel 2.9 Penilaian terhadap BPD Menurut Efisiensi Fungsi Produksi</p><p>Tabel 2.10 Penilaian terhadap BPD Menurut Efisiensi Fungsi Operasional</p><p>Tabel 2.11 Penilaian terhadap BPD Menurut Efektivitas Ekonomi</p><p>Tabel 2.12 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan &amp; Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda </p><p>Tabel 2.13 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda</p><p>Tabel 2.14 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Tunjangan Guru pada Pemda</p><p>Tabel 2.15 Sebaran Pemeriksaan Dana Otonomi Khusus</p><p>Tabel 2.16 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otsus TA 2011-2012</p><p>Tabel 2.17 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Otsus TA 2011-2012</p><p>Tabel 2.18 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas RPJMD</p></li><li><p>xIHPS II Tahun 2015Daftar Tabel</p><p>Tabel 2.19 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas RPJMD</p><p>Tabel 2.20 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah </p><p>Tabel 2.21 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Daerah</p><p>Tabel 2.22 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan Daerah</p><p>Tabel 2.23 Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah</p><p>Tabel 2.24 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja Daerah</p><p>Tabel 2.25 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja Daerah</p><p>Tabel 2.26 Sebaran Pemeriksaan Manajemen Aset pada Pemerintah Daerah</p><p>Tabel 2.27 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Manajemen Aset</p><p>Tabel 2.28 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Manajemen Aset</p><p>Tabel 2.29 Sebaran Pemeriksaan Operasional RSUD </p><p>Tabel 2.30 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional RSUD</p><p>Tabel 2.31 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional RSUD</p><p>Tabel 2.32 Sebaran Pemeriksaan atas Operasional BUMD</p><p>Tabel 2.33 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD</p><p>Tabel 2.34 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMD</p><p>Tabel 2. 35 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah dan BUMD</p><p>Tabel 3.1 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMN</p><p>Tabel 3.2 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Operasional BUMN</p><p>Tabel 3.3 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Lahan </p><p>Tabel 3.4 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Lahan</p><p>Tabel 3.5 Wilayah Kerja KKKS yang diperiksa BPK dalam Rangka Perhitungan Bagi Hasil Migas Tahun 2014</p><p>Tabel 3.6 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas </p><p>Tabel 3.7 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI</p></li><li><p>IHPS II Tahun 2015 Daftar Tabel xi</p><p>Tabel 3.8 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPEI</p><p>Tabel 3.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK</p><p>Tabel 3.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Beban dan Pengelolaan Aset Tetap OJK</p><p>Tabel 3.11 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya</p></li><li><p>IHPS II Tahun 2015Daftar Grafikxii</p><p>Grafik 1 Opini atas 539 LKPD Tahun 2014</p><p>Grafik 2 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014</p><p>Grafik 3 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2015 dengan Status Telah Ditetapkan</p><p>Grafik 4 Temuan yang Disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-2015</p><p>Grafik 2.1 Opini atas 539 LKPD Tahun 2014</p><p>Grafik 2.2 Perkembangan Opini LKPD dari Tahun 2010-2014</p><p>Grafik 2.3 Opini LKPD dari Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan</p><p>Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2010-2014</p><p>Grafik 4.2 Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Pusat</p><p>Grafik 4.3 Perkembangan Data TLRHP Pemerintah Daerah</p><p>Grafik 4.4 Perkembangan Data TLRHP BUMN</p><p>Grafik 4.5 Perkembangan Data TLRHP Badan Lainnya</p><p>Grafik 4.6 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2015</p><p>Grafik 4.7 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015</p><p>Grafik 4.8 Kerugian Negara/ Daerah Hasil Pemantauan Tahun 2003-2015 dengan Status Telah Ditetapkan</p><p>Grafik 4.9 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003-2015 dengan Status Telah Ditetapkan</p><p>Grafik 4.10 Temuan yang disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-2015</p><p>Daftar Grafik</p></li><li><p>IHPS II Tahun 2015 Daftar Lampiran xiii</p><p>Lampiran A.1. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada Pemerintah Pusat</p><p>Lampiran A.2. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada Pemerintah Daerah dan BUMD</p><p>Lampiran A.3. Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2015 pada BUMN dan Badan Lainnya</p><p> Lampiran B Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) per Tema IHPS II Tahun 2015</p><p>Lampiran C.1 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Tunjangan Guru</p><p>Lampiran C.2 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Tunjangan Guru</p><p>Lampiran C.3 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi</p><p>Lampiran C.4 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Pendidikan Tinggi</p><p>Lampiran C.5 Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pemerintah Pusat</p><p>Lampiran C.6 Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang...</p></li></ul>