ikhtisar eksekutif · menunjukkan bahwa seluruh sasaran yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan...

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,

urusan Komunikasi dan informasi, Statistik dan Persandian berada dibawah kewenangan

dari Diskominfo. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mekanisme pelaporan pada pada

tahun 2017 ini menjadi tanggungjawab Diskominfo, Jumlah sasaran yang ditetapkan

pada tahun 2017 ialah sebanyak 4 sasaran strategis.Adapun jumlah indikator dari

sasaran tersebut ialah sebanyak 4 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun

menunjukkan bahwa seluruh sasaran yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa

Tenggarapada tahun 2017 disesuaikan dengan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

dalam rangka mencapai target dengan indikator kinerjanya. Urusan Bidang Kominfo terdiri dari 6

program, serta satu Kegiatan Belanja Tidak Langsung dengan jumlah dana sebesar

Rp.2.023.332.787 dana yang terealisasi sebesar Rp. 1.911.837.046 atau 93.88% dan 23 kegiatan

(Belanja Langsung), dengan jumlah dana sebesar Rp. 33.645.761.125,00 dana yang terealisasi

sebesar Rp. 950.469.000 atau 92.59 %.

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET Realisasi

1

.

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK

Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat di Bidang TIK

4 orang 3 orang

2.

Tersedianya Sarana dan Prasarana berbasis TIK

Persentase Cakupan area infrastruktur TIK

20 % 100%

3.

Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat dan terselennggaranya Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat

1. Jumlah PPID 2. Jumlah Majalah 3. Jumlah Stiker 4. Jumlah Banner 5. Jumlah Baliho

1. 190 PPID 2. 500

Majalah 3. 2500

Ekemplar 4. 24 banner 5. 24 Baliho

1. 190 PPID 2. 500

Majalah 3. 2500


i

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 disusun dalam rangka memenuhi

amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa

Tenggaraatas penggunaan anggaran. Didalamnya tertuang pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran

kinerja.

LKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 yang telah

diamanatkan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja

yang telah ditetapkan dan disusun secara periodik, dengan harapan bahwa LKIP ini dapat

menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat

melaksanakan kinerja selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi

pelaksanaannya.

Dalam penyusunan LKIP ini tentunya terdapat kekurangan dan keterbatasan, untuk

itu segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk perbaikan di

tahun berikutnya. Semoga LKIP ini bermanfaat bagi yang berkepentingan dalam penilaian

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara .

Ratahan, 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

S. MADE ALIT, SP PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19641115 199303 1 011

ii

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………….… ii

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………….. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………….…. 1

1.2 Maksud dan Tujuan ……………………. ………………………………………………. 2

1.3 Landasan Hukum ………………………………………………………………………. 3

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………….. 3

BAB II Perencanaan Kinerja ……………………………………………… ……………… 17

2.1 Rencana Stratejik (Lima Tahun) ……………….……………………………….……… 17

2.2 Visi dan Misi …………………………………………………………………………….. 17

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatik………… 18

2.4 Strategi dan Kebijakan ……………………………… …………………………………. 20

2.5 Kebijakan dan Program ……………………………………..………………….…… 21

2.6 Rencana Kinerja Tahun 2017…………………………………………………………….22

2.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ………………………………………………………… 23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………. ….. 25

3.1 Capaian Kinerja ………………………………………….…………………….……… 25

3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja …………………….……………………..…. 26

3.3 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja ………….. 27

3.4 Akuntablitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah…………….…. 28

BAB PENUTUP …………………………………………………………………………. .…. . 29

DAFTAR ISI


1

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah

mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa

batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja,

tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan

dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya

kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa

hal antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi

geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara

dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan

tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan

pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga

komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai

Perangkat Daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Minahasa Tenggara No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang membidangi komunikasi dan informatika

tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan

bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan

transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya

pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan

Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan

komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-

cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu

sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29

BAB I

PENDAHULUAN


2

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan

perencanaan stratejik, Perencanaan Kinerja, Perjanjan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan

Pelaporan Kinerja.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas

manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan

kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur

bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas suatu instansi pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi

yang bersangkutan.

LKIP Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara berpedoman kepada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis pada tahun 2016

penyusunan LKIP telah mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2013-2018

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kominfo Kabupaten

Minahasa Tenggara tahun 2017 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja

organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator

sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP) Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai sarana dalam

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah

dipercayakan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara. LKIP merupakan

wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan

kepada Dinas Kominfo dalam kurun waktu tahun 2017. Selain itu, laporan ini disusun

sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean


3

government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

pada tahun berikutnya.

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku yakni :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1.1.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan di bidang telematika, pos dan

telekomunikasi, komunikasi dan informasi publik, persandian, statistik,

analisa dan evaluasi


4

1.1.2 Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

d. Pelayanan administratif dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan

tugas dan fungsinya.

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Perumusan kebijakan teknis;

b. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan

pelaksanaan tugas;

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang komunikasi, informatika, persandian dan

statistik;

d. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;

e. Penyelenggaraan urusan di bidang Telematika, Pos dan

Telekomunikasi;

f. Penyelenggaraan urusan di bidang Komunikasi dan Informasi

Publik;

g. Penyelenggaraan urusan di bidang Persandian, Statistik, Analisa

dan Evaluasi;

h. Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;

i. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas

penyelengaraan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,

perencanaan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi:


5

a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum,

perencanaan program, dan anggaran dan ketatausahan;

b. pengkoordinasian, singkronisasi dan integrasi pelayanan

administrasi kepegawaian;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program

dan anggaran.

d. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secretariat dipimpin oleh

seorang Sekretariat dan dibantu oleh :

1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan BMD

dengan cara menyusun program, mengendalikan dan

mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana

mestinya;

b. menerima, memeriksa dan mengumpulkan bahan dan data

barang milik negara serta mengklasifikasikan dan menyimpan

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan;

c. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai

perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan

dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat;

d. mengadministrasikan setiap kegiatan pimpinan, menerima,

mencatat, menyimpan surat serta dokumen lainnya sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar

pelaksanaan tugas pimpinan berjalan lancar;

e. menerima, mencatat, menyimpan surat serta dokumen

lainnya sesuai denganprosedur dan ketentuan yang berlaku,

agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;

f. melaksanakan tugas protokol sesuai dengan prosedur dan

ketentuan yang berlaku;

g. menyiapkan peralatan dan menyajikan kebutuhan sesuai

perintah dan ketentuan yang berlaku, serta membersihkan

dan merawat peralatan yang digunakan agar tetap terawat,

mengadministrasikan dan mengatur pengelolaan gudang dan

peralatan kantor;


6

h. menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan

serta mengevaluasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga

sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar

pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana

mestinya;

i. mengkoordinasikan usulan pensiun dan pembuatan SKP

Aparatur Sipil Negara;

j. mengkoordinasikan pembuatan Anjab dan ABK Aparatur Sipil

Negara;

k. mengkoordinasikan surat masuk keluar dan pengusulan cuti

Aparatr Sipil Negara;

l. Mengkoordinasikan usulan Kenaikan Pangkat dan Ijin belajar

Aparatur Sipil Negara;

m. mengkoordinasikan pembuatan laporan dan surat teguran

disiplin Aparatur Sipil Negara;

n. mengkoordinasikan Data Aparatur Sipil Negara;

o. mengkoordinasikan absensi Aparatur Sipil Negara;

p. mengawasi pengarsipan data-data;

q. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan gaji berkala Aparatur

Sipil Negara;

r. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai

tugas :

a. menyusun rencana anggaran dan pelaporan keuangan;

b. menyusun rencana program kegiatan dan pelaporan

pelaksanaan program kegiatan;

c. menganalisa laporan akuntabilitas keuangan;

d. meneliti pelaksanaan administrasi keuangan;

e. mengkordinasikan pengendalian anggaran, penerimaan kas

dan pengeluaran kas;

f. evaluasi monitoring penatausahaan pengelolaan keuangan;

g. menyiapkan, menyusun rencana pengembangan sistem dan

prosedur akuntansi;

h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi


7

Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas

melaksanakan urusan di bidang pos dan telekomunikasi, jaringan

dan komunikasi data, aplikasi dan pengembangan telematika.

Bidang Telematika, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan

dan pelayanan pos dan telekomunikasi;

b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pelayanan pos

dan telekomunikasi

c. pelayanan dan pengendalian jasa titipan untuk kantor agen

d. pemrosesan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk

keperluan pemerintah dan badan hukum, sepanjang tidak

menggunakan specktrum frekuensi radio;

e. pelayanan dan pengendalian rekomendasi persyaratan

administrasi dan kelayakan teknis terhadap permohonan

rekomendasi dan izin penyelenggaraan radio;

f. penyiapan bahan pemrosesan pemberian

rekomendasi/pertimbangan teknis izin menara telekomunikasi;

g. penyelenggaraan pelayanan pos dan telekomunikasi;

h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang

telematika, pos dan telekomunikasi sesuai dengan tugas

pokoknya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Telematika, Pos dan

Telekomunikasi dipimpin oleh seorang kepala bidang dan di

bantu oleh :

1) Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas:

a. pengumpulan, pengolahan, serta analisis data

penyelenggaraan dan pelayanan pos dan telekomunikasi;

b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pelayanan

pos dan telekomunikasi

c. pelayanan dan pengendalian jasa titipan untuk kantor agen

d. pemrosesan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus

untuk keperluan pemerintah dan badan hukum, sepanjang

tidak menggunakan specktrum frekuensi radio;

e. pelayanan dan pengendalian rekomendasi persyaratan

administrasi dan kelayakan teknis terhadap permohonan

rekomendasi dan izin penyelenggaraan radio;


8

f. penyiapan bahan pemrosesan pemberian

rekomendasi/pertimbangan teknis izin menara

telekomunikasi;

g. penyelenggaraan pelayanan pos dan telekomunikasi;

h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang


pokoknya.

2) Seksi Jaringan dan Komunikasi Data mempunyai tugas:

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisa jaringan komunikasi

data;

b. penyusunan petunjuk teknis, perancangan, instalasi,

pemeliharaan, dan pengawasan jaringan komunikasi data

tingkat daerah;

c. perancangan instalasi, pemeliharaan, dan pengawasan

jaringan komunikasi data tingkat daerah;

d. menjaga dan memelihara sistem jaringan dan server jaringan

agar tetap terpelihara dan arus komunikasi dan informasi

dapat berjalan dengan baik;

e. melakukan pembinaan dan pengembangan infrastruktur

jaringan komunikasi data dilingkup perangkat daerah

kabupaten minahasa tenggara;

f. melaksanakan help desk untuk layanan internet gratis, lpse,

dan tik dilingkup perangkat daerah kabupaten minahasa

tenggara;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang


pokoknya

3) Seksi Aplikasi dan Pengembangan Telematika mempunyai

tugas:

a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis bidang pengelolaan informasi melalui sistem

informatika;


9

b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

program di bidang pengelolaan informasi melalui sistem

informatika;

c. penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, norma, kriteria

dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang

interoperabilitas sistem informasi;

d. pelaksanaan evaluasi bidang keamanan sistem informasi dan

perangkat lunak serta bidang konten;

e. pemberdayaan telematika dan usaha informatika;

f. pengembangan telematika dan usaha informatika;

g. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan di bidang e-

government, e-service, perangkat lunak dan konten,

pemberdayaan informatika, standarisasi, monitoring dan

evaluasi aplikasi informatika;

h. pelaksanaan kebijakan telematika dan informatika di bidang

e-government, e-business, perangkat lunak dan konten;

i. perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan

monitoring dan evaluasi aplikasi informatika;

j. pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur

dan manajemen aplikasi informasi daerah;

k. pemberian pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di

bidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government,

aplikasi layanan publik dan kepemerintahan;

l. pelaksanaan kerjasama program e-government antar

lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;

m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang


pokoknya.

4. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas

melaksanakan urusan di bidang peliputan, publikasi dan

dokumentasi, pengelolaan dan pelayanan informasi, pengembangan

situs web pemerintah daerah.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengembangan

desain situs web pemerintah daerah;


10

b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan situs web pemerintah

daerah;

c. pengelolaan situs web pemerintah daerah;

d. pemutahiran informasi situs web pemerintah daerah;

e. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah

daerah;

f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang

komunikasi dan informasi publik sesuai dengan tugas pokoknya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Komunikasi dan

Informasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang dan di

bantu oleh :

1) Seksi Peliputan, Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peliputan,

dokumentasi dan publikasi;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputan,

dokumentasi dan publikasi;

c. pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi yang meliputi

kegiatan eksekutif, legislatif, konferensi pers, press release;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan

peliputan, dokumentasi serta publikasi;

e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis bidang pengolahan data sebagai bahan peliputan,

publikasi dan dokumentasi informasi publik;

f. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

program di bidang pengolahan data sebagai bahan peliputan

publikasi dan dokumentasi informasi publik;

g. penyiapan dan pengolahan bahan informasi pu blik sebagai

bahan publikasi potensi daerah;

h. pelaksanaan inventarisasi dan analisis data potensi daerah

sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan


komunikasi dan informasi publik sesuai dengan tugas

pokoknya.


11

2) Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas:


teknis bidang pengelolaan dan pelayanan informasi;


program di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi;

c. pelaksanaan inventarisasi bahan atau materi informasi publik;

d. pelaksanaan pengolahan dan pelayanan informasi publik;

e. pelaksanaan penyuluhan sistem informasi publik;

f. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat untuk

diteruskan kepada perangkat daerah terkait;

g. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan

informasi publik;

h. pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi;

i. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan penyuluhan sistem

informasi;

j. penerimaan pengaduan masyarakat yang diteruskan ke unit

kerja terkait;

k. penyiapan bahan dalam rangka kerja sama dengan instansi

terkait dalam penyebaran informasi publik;

l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan



pokoknya.

3) Seksi Pengembangan Situs Web Pemerintah Daerah mempunyai

tugas:

a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengembangan

desain situs web pemerintah daerah;

b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan situs web pemerintah

daerah;

c. pengelolaan situs web pemerintah daerah;

d. pemutahiran informasi situs web pemerintah daerah;

e. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya

terkait layanan publik secara berkala melalui website

pemerintah daerah;

f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan


12

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang


pokoknya.

5. Bidang Persandian, Statistik, Analisa dan Evaluasi

Bidang Persandian, Statistik, Analisa dan Evaluasi mempunyai

tugas melaksanakan urusan di bidang persandian, statistic dan data,

analisa dan evaluasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas;

Bidang Persandian, Statistik, Analisa dan Evaluasi mempunyai

fungsi:

a. pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di

bidang sandi;

c. melakukan analisa permasalahan-permasalahan berhubungan

dengan sandi;

d. melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan

informasi personil dan materiil sandi;

e. melakukan pendataan berita / radiologi yang bersifat rahasia yang

dikirim

f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur,

mengawasi pelaksanaan urusan statistik dan pengelolaan data

pembangunan;

g. menyediakan dan melaksanakan peragaan data pembangunan

bagi kepentingan pembangunan di pemerintah daerah;

h. melaksanakan research /data-data yang dilakukan oleh

pemerintah, swasta, mahasiswa, dan masyarakat secara umum

yang berada di wilayah daerah

i. penganalisaan dan penyiapan sistem informasi manajemen yang

dibutuhkan perangkat daerah;

j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan tugas pokoknya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang Komunikasi dan

Informasi Publik dipimpin oleh seorang kepala bidang dan di

bantu oleh :

1) Seksi Persandian mempunyai tugas:


13

a. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan

informasi yang berhubungan dengan sandi;

b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

di bidang sandi;

c. menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-

permasalahan yang berhubungan dengan sandi;

d. melaksanakan pencatatan / agenda berita-berita / radiogram

baik yang diterima ataupun yang dikirim dari pusat atau

kabupaten/kota;

e. menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta

inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi

pemerintah daerah;

f. melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan

informasi personil dan materiil sandi;

g. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan

alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat

sandi;

h. melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat

telek atau mesin sandi;

i. melakukan pendataan berita / radiologi yang bersifat rahasia

yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya

diserahkan kepada petugas sandi;


fungsi; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang

persandian, statistik, analisa dan data sesuai dengan tugas

pokoknya.

2) Seksi Statistik dan Data mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga untuk

mengembangkan statistik skala kabupaten;

b. memfasilitasi penyelenggaraan statistik dasar (sensus) dan

survei antar sensus skala kabupaten serta survey berskala

nasional ditingkat kabupaten dibidang ekonomi dan

kesejahteraan rakyat;

c. melaksanakan statistik sektoral skala kabupaten, kegiatan

teknis pengembangan jejaringan statistik khusus skala

kabupaten dan menyusun data makro daerah;


14

d. menyiapkan data dan statistik sebagai bahan penyusunan

perencanaan pembangunan daerah;

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang statistik pada

tingkat kabupaten;

f. menyiapkan bahan penetapan sistem informasi statistik

nasional di kabupaten yang meliputi statistik sosial, produksi

dan distribusi;

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan statistik sosial, produksi, distribusi, neraca

wilayah dan lintas sektor;

h. memelihara bahan berupa data dan statistik penunjang

perencanaan, pelaporan, pengendalian pembangunan daerah;

i. menyiapkan pengintegrasian pengolahan data, pengolahan

jaringan dan rujukan serta diseminasi dan layanan statistik;


fungsi; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang


pokoknya.

3) Seksi Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas:


teknis bidang analisa dan evaluasi sistem informatika daerah;


program di bidang analisa dan evaluasi sistem informatika

daerah;

c. pelaksanaan verifikasi informasi dari sumber asalnya;

d. penganalisaan dan penyiapan sistem informasi manajemen

yang dibutuhkan perangkat daerah;

e. penyiapan bahan pertimbangan dan analisa teknis

pemanfaatan sistem informatika;

f. pelaksanaan kerjasama teknis di bidang informatika dengan

pihak ketiga;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan



pokoknya.


15

Untuk lebih jelasnya, Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 2.1 serta

untuk Sistematika Penyusunan Rancangan Renstra SKPD dapat dilihat pada

Tabel 2.2. berikut.

LKIP DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 201

17


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Stratejik (Lima Tahun)

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana

Stratejik Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana

Stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik

lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Stratejik

yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan

misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya

meningkatkan kinerjanya.

2.2 Visi dan Misi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara

adalah :

“Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika dalam

penyelanggaran pemerintahan daerah untuk mencapai Kabupaten Minahasa

Tenggara yang Berdikari Berdaulat dan Berkepribadian “

Dengan Visi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika di harapkan dapat

memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan Kabupaten Minahasa

Tenggara yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui

pemanfaatan TIK. Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta

tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif,

komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing

Guna mewujudkan Visi tersebut di atas ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur bidang teknologi

informasi dan komunikasi (TIK)

18


2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK)

3. Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kepada Masyarakat

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut

diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-

isu dan analisis stratejik. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran

adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan

yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu

yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun

secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana

Stratejik.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis

yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai

berikut :Tujuan merupakan uraian dari misi Dinas Komunikasi dan Informatika

kabupaten Pasuruan yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan

dapat disampaikan sebagai berikut :

19


TABEL 2.1 . TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

1. Meningkatkan

profesionalisme

sumber daya

aparatur bidang TIK

Tersedianya SDM yang

memiliki kompetensi di

bidang TIK

Jumlah SDM

berkualifikasi

teknis di Bidang

Komunikasi dan

Informatika

4 org 12 org

2. Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana TIK

Tersedianya Sarana dan

Prasarana berbasis TIK


20 % 60 %

3. Meningkatnya

Pelayanan Informasi

bagi Masyarakat

Terwujudnya Pelayanan

Informasi bagi masyarakat

Jumlah PPID 190 190

Jumlah Majalah

500 500

Jumlah Stiker

2500 2500

Jumlah Banner

24 24

Jumlah Baliho 24 24

20


TABEL 2.2

MISI, TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMIUNIKASI DAN IONFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Misi Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan Sumber

Daya Manusia (SDM)

aparatur Bidang Teknologi

Informasi dan Komunikasi

(TIK)

Meningkatkan

profesionalisme

sumber daya

aparatur bidang TIK

Tersedianya SDM

yang memiliki

kompetensi di

bidang TIK

2. Meningkatkan Sarana dan

Prasarana Teknologi

Komunikasi dan

Informatika (TIK)

Meningkatnya

Sarana dan

Prasarana TIK

Tersedianya

Sarana dan

Prasarana TIK

3. Melaksanakan Pelayanan

Informasi dan Komunikasi

Kepada Masyarakat

Meningkatnya

pelayanan informasi

bagi masyarakat

dan meningkatnya

penyebarluasan

informasi

pembangunan

daerah kepada

masyarakat

Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat dan terselennggaranya

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

kepada masyarakat

2.4 . Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas maka strategi yang

Di tempuh adalah :

1. Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur bidang teknologi dan informatika

2. Membangun Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3. Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap Kecamatan

21


2.5. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan

sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk

mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun

dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk memantapkan tujuan dan sasaran visi dan misi Dinas Kominfo Kabupaten

Minahasa Tenggara tahun 2017-2018 perlu didukung oleh kebijakan dan program yang

dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan yang bersertifikasi di Bidang TIK

melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan

teknologi informasi;

2. Kebijakan Meningkatkan ketersediaan Dokumen Rencana Pengembangan Infromasi

dan Komunikasi melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa

dan pemanfaatan teknologi informasi;

3. Kebijakan Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

4. Membentuk Kelompok Informasi Msyarakat (KIM) di setiap Kecamatan

5. Kebijakan Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Bidang TIK melalui

program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan


6. Kebijakan Melaksanakan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat

melalui program pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan


7. Kebijakan Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam

mendukung keterbukaan informasi publik masyarakat melalui program pengembangan

komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi informasi;

8. Kebijakan Melaksanakan Penyelenggaraan Layanan Komunikasi Pendukungan

Penerapan E-Government di Kabupaten Minahasa Tenggara melalui program

pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pemanfaatan teknologi

informasi.

22


2.6. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Hasil

dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana

capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun

kegiatan.

Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta

merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dinas Kominfo

Kabupaten Minahasa Tenggara telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2017 sebagaimana tabel

berikut ini :

TABEL 2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2017

NO MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur Bidang TIK

Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK

Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan Bersertifikat di Bidang TIK

4 orang

2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Teknologi Komunikasi dan Informatika (TIK)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana TIK

Tersedianya Sarana dan Prasarana TIK


20%

3 Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kepada Masyarakat

Meningkatnya

pelayanan

informasi bagi

masyarakat

serta

Meningkatnya

Penyebarluasan

Informasi

Pembangunan

Daerah kepada

Masyarakat

Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat dab Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat

1. Jumlah PPID 2. Jumlah

Majalah 3. Jumlah

Stiker 4. Jumlah

Banner 5. Jumlah

Baliho

1. 190 PPID 2. 500

Majalah 3. 2500


23


2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2016 didasarkan pada Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi (Bupati Minahasa Tenggara) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (dalam hal ini

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara ) untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja

terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan

tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan

integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas

perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Tersedianya SDM yang


bidang TIK

Jumlah SDM yang memiliki

kompetensi dan bersertifikat

di Bidang TIK

4 orang

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana berbasis TIK

Persentase Cakupan area

infrastruktur TIK

20 %

3. Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat dan Terselennggaranya

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan kepada

masyarakat


1. 190 PPID 2. 500 Majalah 3. 2500 Ekemplar 4. 24 banner 5. 24 Baliho

2.8 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Minahasa Tenggara yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis

adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5

SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KERJA, ANGGARAN DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

NO.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Anggaran

%

Anggaran

1. Tersedianya SDM yang


bidang TIK

Jumlah SDM yang

memiliki kompetensi dan

bersertifikat di Bidang

TIK

44.500.000

4.6 %

2. Tersedianya Sarana dan Prasarana

berbasis TIK Persentase

Cakupan area

infrastruktur

TIK

23.600.000 2.4 %

3. Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat dan Terselennggaranya

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan kepada masyarakat


29.000.000 3 %

25 LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017

Akuntabilitas Kinerja Instansi Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan

perwujudan dari pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja pelayanan dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai misi dalam Rencana Stratejik Kabupaten

Minahasa Tenggara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018.

Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran

stratejik yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (goal) yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

3.1. Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi

output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan

terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan

secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam

laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi dan Kabupaten

Minahasa Tenggara pada Tahun Anggaran 2017.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No

Indikator

Capaian

2016

2017 Target Akhir

Renstra (2018)

Capaian s/d 2016

terhadap 2017 (%)

Target

Realisasi %

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Sasaran I Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK

1 Jumlah SDM berkualifikasi teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika

0 Orang 4 Orang 3 Orang 75 % 12 Orang 75%

Sasaran II Tersedianya Sarana dan Prasarana berbasis TIK

2 Persentase Cakupan area infrastruktur TIK

0 20 % 20% 100% 100 % 100%


No

Indikator

Capaian

2016

2017 Target Akhir

Renstra (2018)

Capaian s/d 2016

terhadap 2017 (%)

Target

Realisasi %

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Sasaran III Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat dan terselennggaranya Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat

3 1. Jumlah PPID 2. Jumlah

Majalah 3. Jumlah Stiker 4. Jumlah

Banner 5. Jumlah Baliho

0% 1. 190 PPID 2. 500

Majalah 3. 2500


1. 190 PPID 2. 500 Majalah 3. 2500 Ekemplar 4. 24 banner 5. 24 Baliho

100%

100% 100 %

3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kominfo . Adapun untuk

capaian indikator kinerja Dinas Kominfo berdasarkan sasaran misi adalah sebagai berikut

Tabel 3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Misi Pertama : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Sasaran : 1 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK

Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 75 persen dengan kategori “ tidak tercapai”. Bila dibandingkan dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 3 orang SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK.

Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.3 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Misi Kedua : Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi

Sasaran : 1 Meningkatkan Sarana Prasarana Bidang Informasi dan Komunikasi Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 100 persen dengan kategori

“ttercapai”. Pencapaian sangat rendah karena anggaran yang dialolasisakn sangat rendah. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Misi Ketiga : Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Kepada Masyarakat

Sasaran : 1 Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat dan terselennggaranya Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat

Capaian kinerja Tahun 2017 sebesar 100 persen dengan kategori “tercapai”. Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.


Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa

Tenggarapada tahun 2017 disesuaikan dengan urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

dalam rangka mencapai target dengan indikator kinerjanya. Urusan Bidang Kominfo terdiri dari 6

program, serta satu Kegiatan Belanja Tidak Langsung dengan jumlah dana sebesar

Rp.2.023.332.787 dana yang terealisasi sebesar Rp. 1.911.837.046 atau 93.88% dan 23 kegiatan

(Belanja Langsung), dengan jumlah dana sebesar Rp. 33.645.761.125,00 dana yang terealisasi

sebesar Rp. 950.469.000 atau 92.59 %, per program sebagai berikut :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, jumlah kegiatan sebanyak 6 kegiatan,

penanggungjawab Sekretariat dengan jumlah dana sebesar Rp. 430.134.000 dana yang sudah

terealisasi sebesar Rp. 409.722.289 atau 92.25%, terdiri dari 1 kegiatan yang terealisasi dibawah

75,00 % yaitu 49.94 % untuk kegiatan Penyediaan Kebutuhan Adminstrasi Kepegawaian. Adapun

indikator program ini adalah 1) Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja dalam

mendukung tugas pokok dan fungsinya, 2) Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada

masyarakat, 3) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, jumlah kegiatan sebanyak 3

kegiatan, penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo dengan jumlah dana sebesar Rp.

219.035.000 dana yang sudah terealisasi sebesar Rp. 204.382.550 atau 93.31 %. Adapun

indikator program ini adalah Terpeliharanya sarana prasarana operasional OPD.

Program Program peningkatan disiplin aparatur, jumlah kegiatan sebanyak 3 kegiatan,

penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo dengan jumlah dana sebesar Rp. 25.000.000

dana yang sudah terlealisasi sebesar Rp. 24.925.000 atau 99,70% adapun indikator program

ini peningkatan Disiplin ASN Diskominfo.

Program Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , jumlah

kegiatan sebanyak 1 kegiatan, penanggung jawab Sekretariat Dinas Kominfo dengan jumlah

dana sebesar Rp. 44.500.000 dana yang sudah terlealisasi sebesar Rp. 37.365.995 atau 83.91

% adapun indikator program ini peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika

Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa jumlah

kegiatan sebanyak 5 kegiatan, penanggung jawab Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

dengan jumlah dana sebesar Rp. 90.000.000,.

Program Program kerjasama informasi dengan mas media jumlah kegiatan sebanyak 3

kegiatan, penanggung jawab Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dengan jumlah dana

sebesar Rp. 141.800.000,.


3.4. Akuntablitas Anggaran (Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah)

Dalam Tahun Anggaran 2017, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.

2.973.801.787,04 dan dapat direalisasikan sebesar 2.791.890.272 atau 93,8%. Belanja

daerah tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp. 2.023.332.787,04 dan

dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.911.837.046 atau 94,4% dan belanja langsung

dialokasikan sebesar Rp. 950.469.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.

880.053.226 atau 92.5%. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi

belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2017

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2016

SASARAN

STRATEGIS

PROGRAM ANGGARAN (Rp)

Pagu Awal Perubahan Realisasi %

Tersedianya SDM

yang memiliki

kompetensi di

bidang TIK

Program pelayanan

administrasi perkantoran

421.400.000 430.134.000 409.722.289 95.25

Program peningkatan saran

a dan prasarana aparatur

194.500.000 219.035.000 204.382.550 93.31

Program peningkatan

disiplin aparatur

27.000.000 25.000.000 24.925.000 99.70

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

47.500.000 44.500.000 37.365.995 83.91

Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

125.000.000 90.000.000 89.447.392 99.39

Terwujudnya Pelayanan Informasi bagi masyarakat dan terselennggaranya

Penyebarluasan Informasi Pembangunan kepada masyarakat

Program kerjasama informasi dengan mas media

120.000.000 141.800.000 114.210.000 80.54

No Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran %

1. Dana APBD 2.973.801.787,04

2.791.890.272 93.8

2. Belanja Pegawai

2.023.332.787,04

1.911.837.046

94.4

3. Belanja Langsung

950.469.000,00 880.053.226 92.5


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2017 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo

untuk 1 (satu) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renja 2018 sangat ditentukan

oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber

pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf Diskominfo Kabupaten Minahasa

Tenggara. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja 2018, setiap tahun

akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Dinas

Komunikasi dan Informatika 2018 adalah target dan indikator-indikator kinerjanya yang

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan tanpa mengubah

tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2018.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018

harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus

dan Dinas Komunikasi dan Informatika pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab,

kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better

performance) Diskominfo dan kinerja pegawainya.

ikhtisar eksekutif · menunjukkan bahwa seluruh sasaran yang sudah ditetapkan dapat dicapai dengan...

Documents