Jalan Jendera! A. Thalib No. 33 Jambi

KOMISI PEMILfl HAN I.JMUfu{

PROVINSI JAfuIBI

t; I

lJ

lin

I HA

!m

* OM'

it?i',l g'i\ j' .lr\ 5l f ri \i=tL! 5(*tE) J5=ii.ri\)

T/\ill/Nl ZA'!7-t - ZA'!9

Jalan Jenderal A. Thalib No. 33 Jambi

KOMOSI PEMILIFIAN UMUfufl

PROVINSI JAf,VIEI

t I HAN

E5

!m

K OMIS

RENCANA S.;TpaTE@Es

zqye)TA\HIUN]I Z@1!5

BAB III

Daftar lsi

BAB I

BAB II

JAMBI

3.3 KERANGKA REGULASI

3.4 KERANGKA KETEMBAGAAN

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.! TARGET KINERJA

4.2 KERANGKAPENDANAAN

BABV PENUTUP

DAFTAR TABE L 1.1 HASIL PEMILU LEGISLATIF DPR.RI 2OO4

1.2 HASIL PEMILIHAN PRESIDEN PUTARAN PERTAMA 2OO4

1.3 HASIL PEMILIHAN PRESIDEN PUTARAN KEDUA 2OO4

1.4 HASIL PEMILU LEGISTATIF DPR RI 2OO9

1.5 HASIL PEMILU PRESIDEN 2OO9

1.6 HASIL PEMILU TEGISLATIF DPR-RI 2014

1.7 HASIL PEMILU PRESIDEN 2014

1.8 HASIL PEMILU GUBERNUR TAHUN 2OO5

1.9 HASIL PEMILU GUBERNUR TAHUN 2O1O

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

7,2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.3 TUJUAN ORGANISASI

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

ARAH KEBUAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGUTASI DAN KERANGKA KETEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

I

L

1

19

25

25

25

26

26

28

28

30

42

42

57

M

50

51

2

4

4

5

7

8

8

9

10

DAFTAR ISI

:

1.10 HASIL PEMILU GUBERNUR TAHUN 2015

1.11 DAFTAR KEADAAN PEGAWAI SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAMBI

DAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

t.I2 KEPEMILIKAN TANAH, GEDUNG DAN GUOANG KPU

1.13 RINGKASAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

3.2 KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN

MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

3.3 KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KPU ,

3.4 KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN

KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK

4.1 TARGET KInER A 2015 - 2019

1.1 BAGAN ORGANISASI KPU PROVINSI JAMBI

1.2 KONFIGURASI SDM KPU PROVINSI JAMBI

3.1 PETA STRATEGI KPU 2OI5 -2OL9

1. KERANGKA PENDANAAN 2015 - 2019

10

16

18

23

39

33

DAFTAR GAMBAR

LAMPIRAN

39

57

15

t7

31

Baa r

PEuoluuluaru

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi,

membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitaskerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi fungsi-fungsi lain dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidakberlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa "if you fail to plan, you areplanning to fail".

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusanrencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telahdigagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

IRPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga pemerintah

dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembagayang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RpJM) danRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi pemilihan

Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untukmenyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangandan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbulseiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budayamasyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalahmelalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensidan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkunganstrategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai olehorganisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, makaKomisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan UmumProvinsi Jambi untuk periode 2015 - 2019.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi disusun denganberpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OOS - 2025dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 20'lg. Sesuaidengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentangPedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra KL 2015 - 2019, maka RenstraKomisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan

1Reffaoa Stratqb_Koflrii Penl ran Utu n Provinsi )ombi 2ots - 2or9

1.1. KONDISIUMUM

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan umum (pemilu) merupakan titik

awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu

merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu

negara. lndonesia,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah berhasil melaksanakan

Pemilihan Umum Legislatif sebanyak 3 kali yakni tahun 2004, tahun 2009 dan tahun

2014, adapun hasil pemilu legislatif digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Hasil Pemilu Legislatif DPR-RI 2004

Rencdna 2

No. Partai Kursi

1 PNI Marhaenisme 25.600

Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) 17.136

3 Partai Bulan Bintang (PBB) 61.450

4 21.666 7,09277

5 112.837 5,691173

Partai Persatuan DemokrasiKebangsaan (PDK)

1,228245

Partai Perhimpunan lndonesia Baru(PrB)

13.366 o,674L42

I Partai Nasional BantengKemerdekaan (PNBK)

17 _250

I Partai Demokrat 1 19.567 5,030614

10 Partai Keadilan dan Persatuanlndonesia (PKP-lndonesia)

t,Ls4405

11 Partai Penegak Demokrasi lndonesia(PPDD

o,3692

1a Partai Persatuan Nahdlatul Ummahlndonesia (PPNUI)

1 1.506 0,580329

Kombi Pemiliha Uftrqn ProvinsiJambi 20ts - 2019

strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

periode 5 (lima) tahun mendatang.

;

JumlahSuara

lo

t,29tL9

2 o,86429

3,099361

Partai Merdeka

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1

6 24.352

7

0,87004

1

22.888

7.320

113 Partai Amanat Nasional (PAN) 18,77789

14 Parlai Karya Peduli Bangsa (PKPB) 87.545 4,415517

15 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 't01.4835,11851

16 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 111.631 5,630345 1

17 Partai Bintang Reformasi 69.052

18 Partai Demokrasi lndonesiaPerjuangan (PDl-P)

212.479 10,7L683 1

'19 Partai Damai Sejahtera (PDS) 28.932

Partai Golongan Karya (GOLKAR) 498.569 25,14638 2

21 Partai Patriot Pancasila 15.720

Partai Sarikat Indonesia (PSl) 12.365 0,623655

Partal Persatuan Daerah (PPD) 19.881

Partai Pelopor0,526311

Jumlah Suara Sah 1.982.667 7II-IHasil pemilu legislatif tahun 2004 tingkat provinsi Jambi dimenangkan oleh

partai Golkar dengan total jumlah suara adalah 498.s69 atau 2s,1463a persen darijumlah suara sah dan golkar mendapat alokasi kursi DpR Rl sebanyak 2 Kursi,selanjutnya diikuti oleh Partai Amanat Nasional (pAN) dengan perolehan suarasebanyak 372.303 atau 18, 77 persen dari jumlah suara sah, pada peringkat ketigadimenangkan oleh partai Demokrasi lndonesia Perjuangan dengan suara berjumlah212.479 atau 10,71 dari jumlah suara sah dan mendapat alokasi satu kursi,selanjutnya diikuti oleh partai PKS, PPP dan partai Demokrat, masing-masingmemperoleh satu kursi.

setelah pemilihan lagislatif selanjutnya melaksanakan pemilihan presiden

dan wakil Presiden secara nasional, adapun perolehan suara tingkat provinsi Jambiadalah sebagai berikut ;

3Rerrcana Strategb_Konbi Petnllihan Umtn Provinsi Jombi 2o,i - 2ot9

372.303

3,482784

L,459247

20

o,79287 7

22

23L,OO274

24 10.435

Jumlah Suara Tidak Sah

Tabel 1.2

Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama 2004

No. Pasangan Calon

1 H. Wiranto, SHlr. H. Salahuddin Wahid

364.6s1 27.15o/o

2 Hj. Megawati SoekarnoputriH. Hasyim Muzadi

273.925 20.39%

4

Prof. Dr. HM. Amien RaisDr. lr. H. Siswono YudoHusodo

155.974 11 .610/o

H. Susilo BambangYudhoyonoDrs. H. M- Jusuf Kalla

520.145 38.73o/o

Dr.H. Hamzah HazH. Agum Gumelar, M.Sc

28.437 2.12o/o

Jumlah Suara Sah 1.343.13231.873

Tabel 1.3

Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua 2004

Jumlah Suara

2 Hj. Megawati Soekarnoputri

H. Hasyim Muzadi

400.632 30.4o/o

4 69.6%

Jumlah Suara Sah 1.320.494

Pada pemilu Presiden pada putaran kedua ini dimenangkan oleh pasangan

calon nomor urut 4 yaitu H. Susilo Bambang Yudhoyono danDrs. H. M. Jusuf Kalla dengan jumlah suara 917 .952 atau 69.6 persen

Rencaoa 4Kombi Penilihan Umn Provinsi Jombi 2ot5 - 2ol9

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang

memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran keduayang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama

dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsungpada tanggal 20 September 2004 , dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah Suara Tidak Sah

JumlahSuara

Ii-

No. Pasangan Calon

H. Susilo Bambang Yudhoyono

Drs. H. M. Jusuf Kalla

Jumlah Suara Tidak Sah

917.952

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada

tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai peserta pemilu.

Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada Pemilu

2009 dimana Lembaga penyelenggara Pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut

untuk independen, non-pa(isan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat

sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan Pemilu tahun 2004 terjerat hukum

karena skandal korupsi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama dengan DPR

merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui

penerbitan UU Nomor 22Tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara

Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan

mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU

sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik lndonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang

menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan

tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu bebas

dari pengaruh pihak manapun. Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil

menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Adapun pemilu

legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang pefiitungannya

didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan

dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan

berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai

politik). Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4

Hasil Pemilu Legislatif DPR-RI 2009

no partai jumlah suara

p ersentasesuara

jumlahkursi

1 PARTAI HATI NURANI RAKYAT 6.73 1

2 3L.720 7.45

3

PARTAI PENGUSAHA DAN PEKER'A

INDONESIA 9.185 o.7t4 PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL L9.L32

5 5!.173 3.96

6 PARTAI BARISAN NASIONAL 12.310 0.95

7PARTAI KEADIIAN DAN PERSATUAN

INDONESIA 8.563

8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 55.651 5.O79

PARTAI AMANAT NASIONAL 242.576 2

10

PARTAI PERJUANGAN INDONESIA

BARU 1.73L 0.13

11 PARTAI KEDAULATAN s.678 0.43

L2 PARTAI PERSATUAN DAERAH 4.5t4 0.35

13 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 36.354 2.4!

5ReDena Stratetb-Konhl Pemll ran Unmt tuovinsi Jombi .2or5 - 2019

87.019

PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

1.48

PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

o.65

9 ta.76

L4 PARTAI PEMUDA INDONESIA

PARTAI NASIONAL INDONESIAMARHAENISME

PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

PARTAI KARYA PERIUANGAN

PARTAI MATAHARI BANGSA

PARTAI PENEGAK DEMOKRASI

INDONESIA

PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN

PARTAI REPUBLIKA N USANTARA

PARTAI PELOPOR

PARTAI GOLONGAN KARYA

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PARTAI DAMAI SUAHTERA

PARTAI NASIONAL BENTENG

KERAKYATAN INDONESIA

PARTAI BULAN BINTANG

PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPER'UANGAN

PARTAI BINTANG REFORMASI

PARTAI PATRIOT

PARTAI DEMOKRAT

PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA

PARTAI INDONESIA SUAHTERA

PARTAI KEBANGKITAN NASIONALULAMA

PARTAI MERDEKAPARTAI PERSATUAN NAHDLATUL

UMMAH INDONESIA

PARTAI SERIKAT INDONESIA

PARTAI BURUH

5.734

Lt6.L8726.366

2.8402L9.M6

1.552

5.529

o.44

15

L6

t718

L9

20

7L

22

23

24

25

695

20.245

8.834

4.658

769.254

46.66L

7 .729

3.935

32.L13

t

26

28

29

30

31

12

33

0.30

2.49

8.99

2.03

o.22

16.98

o.12

o.M

o.44

o.t4

0.10

0.18

0.45

1

2

34

4L

42

43

44

5.589

1.884

t.292.650263.430

7

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan Pemilu

legislatif tingkat Provinsi Jambi adalah Partai Amanat nasional dengan perolehan

242.576 suara sah atau 18.76 persen diikuti dengan partai Demokrat. Untuk Pemilu

Presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga)pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan calon terpilih adalahpasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan

sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di

lndonesia. Adapun hasil Pemilu Presiden 2009 berhasil dimenangkan olehPasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.800/o sehinggaPemilu Presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada

tabel dibawah ini.

ReDcana Strategb-Konbl Perrrllhan Um)m Provinsi Jombi 20ts - 2019

JUMLAH SUARA SAH

JUMLAH SUARATIDAK SAH

4.O22

8.74t3.321

14.440

1.420

2.4L4

5.819

0.05

L.57

0.68

0.36

13.09

3.61

0.59

0.31

0.68

o.26

1.11

6

L

Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto 455.239 29.t7%

2

Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono 927 .O38 59.47%

3 Yusuf Kalla-Wiranto 778.223 t7.42%

Jumlah Suara Sah 1.560.500

Jumlah Suara Tidak Sah 68.423

Tabel 1.5

Hasil Pemilu Presiden 2009

Pemilu Presiden 2009 ini diwamai dengan aksi keberatan terhadap hasilpemilu tersebut oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang kalah,

dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukangugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon danBawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan isi keberatanyang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut:

a) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

b) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS

c) Adanya kerjasama atau bantuan IFES

d) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan

e) Beredarnya formulir ilegal model 'C-1 PPWP'f) Adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana

g) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara

Mega-Prabowo dan J K-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakanputusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini

diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa dissenting opinion. Dengan

demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil

Presiden terpilih periode 20Og - 2014.

Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski sebagian

masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagaipenyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih

(DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak wama

negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak

interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknyapermasalahan yang muncul, maka Pemerintah dan DPR berkepentingan untukmereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 201 1

Rencana ttategb-Komhi Pen ilihan Uun, Provinsi Jombi 2015 . 2019

7

no Pasangan Calon juriilah suara persentase s uara

Ir

tentang Penyelenggara Pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22

Tahun 2007.

Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal I April 2014 dan diikutioleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu.. Adapun hasil pemilu legislatif 20'14 tingkatProvinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6Hasil Pemilu Legislatif DPR-RI 2014

Paltai JumlahSuara98.336 5.81o/o

2 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 105.551PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 70.303PDI PERJUANGAN 16.20%

5 PARTAI GOLONGAN KARYA 288.724 17 .060/oPARTAI GERINDRA 193.970 11 .460/"

7 PARTAI DEMOKRAT 23s.471 13.91o/oo 10.610/"o PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 104.628 6.18o/o

PARTAI HATI NURANI RAKYAT 85.439 5.05%PARTAI BULAN BINTANG 39.203 2.32o/o

12 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INOONESIA 16.752 0.99%

Jumlah Suara SahJumlah Suara Tidak Sah 270.646

Tabel 1.7

Hasil Pemilu Presiden 2014

Pasangan Calon JumlahSuara

Prabowo Subianto - Hatta Rajasa 871.316 49.25o/o

Joko Widodo - Jusuf Kalla 897.787 50.7 5o/o

Jumlah Suara SahJumlah Suara Tidak Sah

Meskipun pemilu 2014 diwamai dengan sengketa pemilu Pilpres ke

Mahkamah Agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia

IKon ti Pefiifihan Unrum PrcvinsiJambi 2ot5 - 2019

Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli

2014. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi

di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25o/o suara populer dapat mengajukan

kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan

Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Wdodo-Jusuf Kalla dan

Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil Pilpres 2014 adalah sebagai berikut.

No.

1 PARTAI NASDEM

6.24o/o4.15o/o

4 274.143

PARTAI AMANAT NASIONAL 179.438

1011

1 .691.958

1

2

1.769.10313.467

No.

intemasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman

dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pemilu telah

menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara pemilu yang independen, jujur,

adil, dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi

pemilih yang semula ditargelnya 75o/o, tercapai 75,11o/o. Hal ini sedikit-banyak

menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya

pada Pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU

pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang

lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan

(trust) yang kuat diantara Pemerintah, Partai Politik, Swasta dan Masyarakat dalam

membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik

lndonesia.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam sejarah perjalanannya telahberhasil menyelenggarakan pemilu Kepala Daerah sebanyak 3 (tiga) kali dengan

beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu Kepala Daerah secara langsung pertama kali digelar pada tahun 2005

untuk memilih Gubernur dan wakil gubernur Jambi. Adapun hasil pemilu tahun 2005

secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 1.8

Hasil Pemilu Gubernur Tahun 2005

sumber dokurnen Teknis dan Hupmas KPU P,ovinsi Jambi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenang Pilkada tahun 2005 adalah

pasangan calon nomor urut 2 yaitu Drs.H.Zulkifli Nurdin-Drs.H.Antony Zedra Abidin

dengan perolehan suara sebesar 995.792 atau 80-03 persen dari total suara sah. Tidak ada

gugatan atas perolehan suara tersebut.

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 2010 Adapun hasil pemilu 2010

dapat digambarkan pada tabel berikut.

IRqcana Sttateglt-Kombi Pen lhan Umn Provinsi Jombi 2015 - 2ol9

No. Paslon Suara

165.825 13.330h1 H.Hasip Kalimuddin Syam-H-Nasrun HRArbain

995.792 80.03%2 Drs.H.Zulkifli Nurdin-Drs.H.Antony ZedraAbidin

82.620 6.640/o', Drs.H.Usman Ermulan,MM-H.lrsalYunus,SE MM

Jumlah Suara Sah 1-244.237

23.854Jumlah Suara Tidak.Sah

Tabel 1.9

Hasil Pemilu Gubernur Tahun 2010

Sumber dokumen Teknis dan Hupmas KPU Provimi Jambi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemenang Pemilihan Gubenur Jambi tahun

2010 adalan pasangan calon nomor urut 2 yaitu H.Hasan Basri Agus-H.Fachrori Umardengan total suara sah adalah 607.030 atau 40.60 o/o.

Sumber dokumen Teknis dan Hupmas KPU Prcvlnsi Jambi

Dari tabel diatas diketahui bahwa pemenang Pemilihan Gubenur dan Wakil

Gubernur Jambi Tahun 2015 adalah pasangan calon nomor urut 2 yaitu H.zumi zolaZulkifli,S.TP,MA-Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum dengan jumlah suara adalah 968.497 atau

60.25 persen dari total suara sah.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam

konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

1 Drs.H.Zulfi kar AhmadJr.H.Ami Taher 297.363 19.89%

2 H.Hasan Basri Agus-H.Fachrori Umar 607.030 40.60%

Drs.H.A.Madjid Mu'az,MM-Drs.H.AbdullahHich

384.012 25.690/o

4 206.645 13.82o/o

Jumlah Suara Sah 1.495.051

Jumlah Suara Tidak Sah 42.252

I 639.075 39.7 5o/o

H.Zumi Zola Zulkifl i,S.TP, MA-

Dr.Drs-H.Fachrori Umar,M.Hum968.497 60.25o/o2

Jumlah Suara Sah 1.607 .572

Jumlah Suara Tidak Sah 52.52'l

Rencana Stntetb-Komisl Pen lhan Unwn Provinsi idmbi 20t5 - 2019

10

Pemilu ketiga dilaksanakan tahun 2015. Adapun hasil Pemilu 2015 dapat

digambarkan pada tabel berikut.

Tabel {.10Hasil Pemilu Gubernur Tahun 2015

Dr.lr.H.Saf rial,MS-Drs.Agus Setyo Negoro

H.Hasan Basri Agus-Edi

Purwanto,S.Hi, M.Si

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan

Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting sec€lra konstitusional

(constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap

dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas,

fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalampenyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Penivakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15

Tahun 2011 meliputi:

a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;

c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah

terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;

d.Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan

Pemilu;

e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kab/Kota;

f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/ataupemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

g. Menetapkan peserta Pemilu ;

h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat

nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan

suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Penvakilan Daerah

dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara;

i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara se(awajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

j. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi Jambi untuk mengesahkan hasil Pemilu

dan mengumumkannya;

k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Rencana Strateeb-Kofi*l Pernilihal Unm Provinsi Jombi 2015 - 2019

11

l. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan

Daerah terpilih dan membuat berita acaranya;

m.Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan;

n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan

adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

o. Mengenakan sanksi administratif danlatau menonaktifkan sementara anggota

KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan

pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang

berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan;

p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;

q. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan

mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan

s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;

d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan

diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau

pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai

daftar pemilih;

f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan

suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu;

Rencana Strategt-Kombl Pemilkan Unarn Provinsi tombi 2ots - 2or9

12

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam

penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:

a. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;

b. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan;

c. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Kabupaten/Kota;

d. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

KPU Kab/Kota yang terbuKi melakukan tindakan yang mengakibatkan

terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi

Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yakni menyelenggarakan

pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

Kornhl Pen!fihan Unmt Prcvinsi lambi 2015 - 2ot9JJ

h. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu tingkat

Provinsi dan mengumumkannya;

i. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih tingkat

Provinsi dan membuat berita acaranya;

j. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

perlengkapan;

k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan

adanya dugaan pelanggaran Pemilu;

I. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota

KPU Kab/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris KPU Provinsi , dan

pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan

rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi Jambi kepada masyarakat;

n. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan

mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu; dan

p. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakniterselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjaminpelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yangmempengaruhinya, diantaranya adalah:1) keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas,

kapabilitas dan akuntabilitas;2) adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya

untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan3) kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan

kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukankinerja Komisi Pemilihan Umum, disamping performa lembaga demokrasi lainnyaseperti Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu dan

Renena S,].atcgb-Konbl Pqnilihan Unann Prcvinsi Jqmbi ts - 2ot9 14

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan

gubernur dan bupati/walikota secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakanpenyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU danArsip Nasional Republik lndonesia (ANRI);

f. mengelola barang inventaris KPU Provinsi Jambi berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan;

g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu

kepada KPU Republik lndonesia;

h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi Jambi yangditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Jambi;

i. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;

j. melaksanakan keputusan DKPP; dan

k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi. untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakteryang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 201 1, Komisi pemilihan Umum provinsiJambi beranggotakan s (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahunterhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kerancaran tugas danwewenang KPU Provinsi, dibentuk sekretariat Kpu provinsi dengan dipimpin olehseorang sekretaris KpU provinsi. Adapun struktur organisasi Komisi pemilihanUmum Provinsi Jambi digambarkan pada gambar 1.1.1 berikut.

Gambar 1.1

Bagan Organisasi KPU Provinsi Jambi

Anggota KPU

Rencdnd Strategb_Konbi Pen ihan Un nn[toeinsiJdmbi 2ot5 - 2or9

Subbag Hukum

Anggota KPU AngEota KPU Anggota KPU

Keuangan, Umum danLogistik

Bagian Prcgram, Datd,Organisasi dan sDM

Bagian Hukum, Teknis danHupmas

Subbag Program dan data Keuangan

Subbag Organisasi dan SDM Subbag Umum

15

Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2012 - 2014, aktivitas organisasi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja

yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal). Program kerja yang

bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh)

indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

KPU yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja

kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program

penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2(dua) sasaran kegiatan dan 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi berpegang pada legalitas formal yang telah

dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholdels organisasi karenapada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah

harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan

kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi juga didukung oleh sumber

daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas. Berdasarkan data per Maret

2016, jumlah total pegawai Komisi Pemilihan Umum se- Provinsi Jambi sebanyak274 orang dengan konfigurasi pegawai sebagai berikut.

NONAMA

SATKER

JUMLAHDPK

IUMLAHORGANIK

IMLJUMLAHPEGAWAI

HONORER

JML PEG,

KONTRAKIML TOTAL

1

ProvinsiJambi 10 22 32 7 7 39

Kota Jambi 6 16 23

Sarolangun 4 10 13

4 Bungo 3 8 11 7 7

Merangin 10 3 13 4 4

6 Kerinci 2 6 8 9 9 77

7 11 6 6 22

8

MuaroJambi t2 6 18 8 26

Rencdna Strategb_Kotnhi Perrril ran Un.Dt Prouinsi Jambi 2015 - 2or9

Tabel. 1.11

Daftar Keadaan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jambi

Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Dalam Provinsi Jambi

;

2 12 5 5

74

18

5 l7

Tebo 5 16

16

5 2l10

Tanja b

Timur 7 L6 5

71 Batang Hari 17 5 16 5 5 2rKota Sungai

Penuh 4 8 8 16

JUMLAH 89 99 188 77 9 86 274

I Tanjab Barat 7 11 18 9 9 27

Gambar 1.2

Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum

Sumber: Subbagian Organisasi dan SDM KPU ProvinsiJambi ( per 21 Maret 2016)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa SDM Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Jambi berdasarkan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

i. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan

PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dimana Komisi Pemilihan Umum

Daerah berada. Jumlah pegawai DPK se-Provinsi Jambi adalah sebanyak 89

orang atau 34%;

ii. Pegawai dengan status merupakan pegawai organik, yakni pegawai yang

diangkat dan dimilikl oleh Komisi Pemilihan Umum se-Provinsi Jambi adalah

sebanyak 99 orang alau 37o/o; dan

iii. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 86 atau 29%.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu

sangat berkaitan dengan pendukungan sarana dan prasarana dimana SDM tersebutbekerja. KPU Provinsi Jambi sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikaldiseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan status kepemilikan

beragam mulai dari hibah, milik sendiri dan pinjam pakai sampai dengan kontraksewa. Sekilas informasi mengenai tanah, gedung perkantoran dan pergudanganyang dipakai oleh KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Rencana Stategis-Komisi Pen lihan UnNn Provinsi Jombi 20ts - 2ot9

9

L2 4

17

Tabel 1.12

Kepemilikan Tanah, Gedung dan Gudang KPU

NO SATKERTANAH GEDUNG

HIBAHNlILIKKPU

PINJAMPAKAI

MILIKKPU

PINJAMPAKAI

SEWAMILIKKPU

PINJAMPAKAI

1KPU PROVINSIJAMBI

2KPU KOTAJAMBI

3KPU KAB.SAROLANGUN

KPU KABBUNGO

5KPU KAB.MERANGIN

6KPU KAB.KERINCI

7

8KPU KAB.MUARO JAMBI

9

KPU KAB,TANJUNGJABUNGBARAT

10

KPU KAB.TANJUNGJABUNGTIMUR

't'1 KPU KAB.BATANG HARI

12KPU KOTA

SUNGAIPENUH

sumber: data sekunder KPU Proinsi Janbi (diolah)

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana

KPU yang berbentuk tanah, gedung dan gudang kantor, status kepemilikannya lebih

banyak berupa pinjam pakai dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan sarana

dan prasarana kantor yang merupakan asset KPU sendiri sebanyak 2 gedung dan 2gudang yakni KPU Kabupaten Sarolangun dan KPU Kabupaten Batang Hari. I(sembilan) gudang KPU Kabupaten/Kota lainnya masih berupa sewa. Biaya sewagudang tersebut setiap tahun selalu naik, sedang biaya sewa tidak terdapat pada

RKA KL sehingga diperlukan revisi anggaran.

Arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan tata kelolapemerintahan yang baik tidak hanya sebatas pada dimensi pengelolaan keuangan

saja, akan tetapi pada seluruh dimensi organisasi yang ada melalui jalan reformasi

birokrasi yang telah dicanangkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tahun 2013hingga saat ini. Agenda reformasi birokrasi ini merupakan kebutuhan organisasiuntuk melakukan perubahan sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat dan

Reocana Strategb-KNbl Peo han UmnProvinsi Jombi m$ - 20t9

GUDANG

4

KPU KAB.TEBO

1B

perubahan lingkungan strategis organisasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2O1O - 2025 dan

Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 -

2014, maka agenda reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

mencakup I (delapan) area perubahan, antara lain:

(1) Organisasi yang tepat fungsi yang mampu mendukung pencapaian visi, misi,

tujuan dan sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan

uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih serta indikator kinerja yang

terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;

(2) Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melaluipembangunan SOP dan sistem informasi e<ovemment yang terintegrasi

dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan stakeholders;

(3) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung

dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhanpegawai, sistem rekrutmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem

informasi kepegawaian yang handal;

(4) Sistem pengawasan yanE memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitaspengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat KPU

Provinsi Jambi;

(5) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU

Provinsi Jambi ;

(6) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standarpelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan;

dan

(7) Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jambiyang terwujud dalam peningkatan profesionalitas pegawai, berkinerja tinggi,

bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik

aparatur negara.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasiyang berupa kekuatan (sfrengfhs) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam

organisasi, serta faktor ekstemal yang berupa peluang (oppofiunities) dan ancaman(threafs) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkanpada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis

dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: AspekKelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek

Rencand

Kon tl Penlllhan Unwn Provinsi Jombi 2015 - 2ol919

Perencanaan dan Anggaran, Aspek Buss,ness Process dan Kebijakan' Aspek

Dukungan lnfrastruktur dan Teknologi lnformasi, dan Aspek Hubungan dengan

Stakeholders.

{.2.1. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu di

lndonesia, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari

dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun

beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan

operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap

permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Provinsi Jambi. Adapun

permasalahan KPU Provinsi Jambi berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan

sebagai berikut:

{. Kelembagaan

. Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah yang

kurang bersinergi, antara lain dengan Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri

menyangkut masalah kebijakan penyelenggaraan pemilu dan daftar pemilih

dalam pemilu;. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar

unit kerja sehingga terjadi tumpang-tindih program dan kegiatan yang

mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.r Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat

unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih

terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit

kerja organisasi.. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; dan. KebUakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam

waktu yang berdekatan.

2. SDM

. Sebagian besar PNS di KPU merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK)

sehingga menimbulkan beberapa masalah, diantaranya:

- Ketergantungan KPU kepada pemerintah daerah maupun pusat atas tenaga

PNS terkait baik dalam posisi staf maupun pejabat sangat besar. Komposisi

tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya dua hari

sebelum pemilihan umum masih juga ada penggantian pegawai yang

menyulitkan bagi KPU untuk meningkatkan kinerja mereka.- Adanya loyalitas ganda dari PNS terkait, dimana kepatuhan dan

pertanggungjawaban kinerja bukan kepada KPU tetapi kepada atasan di

instansi asal.

Rercana Stategb-Kon hl Pefirlfihan Unfl.on Prcvinsi Jombi 2015 - 2019

20

Adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pegawai KPU, khususnya dalam

tahap verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu membuat KPU sulit

membangun kepercayaan dari masyarakat.

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban

kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum

proporsional. Sedangkan komposisi pegawai dilihat dari latar belakang

pendidikan masih didominasi oleh pegawai lulusan SMU/sederajat.

Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak

langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

KPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi pegawai dalam

rangka promosi pegawai karena Ketua KPU bukan pejabat Pembina

kepegawaian. Hal ini berdampak pada penilaian kinerja pegawai yang

ditentukan oleh instansi asal pegawai.

3. Kepemimpinan

. Masih adanya perbedaan persepsi antara komisioner dengan Setjen KPU

perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses

pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan

demokrasi dan perbaikan proses politik.

o lmplementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja

dan evaluasi kinerja belum terintegrasl dalam suatu sistem manajemen kinerja

organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

organisasi yang masih berpredikat CC.

o Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran negara masih lemah dimanapenyajian atas laporan keuangan organisasi masih mendapatkan opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK.

5. Business Process dan Kebijakan

. Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

. Organisasi KPU belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas

setiap jenis layanan yang berikan.. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara

cepat dan tepat.. lnovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum

sepenuhnya dilakukan.

Rencana

a

a

Komhi Pefirfllhdn Un um ProvinsiJombi 2015 - 201921

6. Dukungan lnfrasttuktur dan lT

. Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi organisasi.

. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih

banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat. Hal ini belum mendukung

sifat kelembagaan KPU yang tetap. Disamping itu, kantor KPU setiap saat

dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah

dan bangunan.

7. Hubungan dengan Sfakefiolders

. Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja

KPU.

. Stakeholdels belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun

oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU

masih lemah.

o Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan

dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU juga dihadapkan pada sejumlah

tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal

yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun

tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat

dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik

yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah

masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.

. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.

. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan intemal dan ekstemal di atas, maka

dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan

peluang sebagaimana diringkas dalam Tabel 1.2.2.1 berikut:

Ren.ana Strategii-Kon hl Penllihao Unxrn Provinsi Jombi 2015 - 2019

22

Kekuatan (Strergtt s)o Mandat UU Nomor 15 Tahun

201 1 tentang penyelenggarapemilu (Sl )

o Komitmen pimpinan kuat (S2)

. Reformasi Birokrasi yang telahdicanangkan (53)

o SDM yang besar (S4). Pegawai memiliki persepsi yang

sama akan tugas dan fungsiorganisasi (S5)

. Pengalamanpenyelenggaraanpemilu (56)

Ancaman ( frrreats). Peraturan perundangan tentang

sistem pemilu mudah berubah. Opini publik mudah digeser (T1)

. Aksi demonstrasi ketidakpuasanhasil pemilu yang berakhir ricuh

r2). Gugatan hasil pemilu yang tidak

berdasar pada bukti (T3). Mayoritas SDM dengan status

DPK (r4)

Peluang lOpportunityl. Sasaran pokok pembangunan

demokrasi lndonesia (Ol)e Animo parlisipasi masyarakat

dalam pemilu tinggi (O2)r Hubungan baik dengan

Bawaslu, DKPP dan lembagapenegakan hukum lainnya (O3)

. Potensi pengembangan SDM(o4)

. Kesempatan pendidikan formaldan diklat (O5)

o Kemajuan Teknologi lnformasi(o6)

r Harapan masyarakat tinggi (O7)

Tabel 1.13

Ringkasan Analisis Faktor lnternal dan Eksternal

Kelemahan ( Weaknesses). Overlapping program dan

kegiatan antar unit kerja (Wl). Beban kerja pegawai tidak

proporsional (w2)o Disparitas kompetensi pegawai

(w3)o Parsialitas manajemen kinerja

(s4). Sistem pengawasan atas

pengelolaan anggaran lemah(w4)

. Efektifitas pelaksanaan SOP(w5)

e Standar dan MaklumatPelayanan belum sepenuhnyadibuat (W6)

. Distribusi logistik terkendalakondisi geografis (W/)

. Sarana dan Prasarana terbatas(w8)

. Pemanfaatanteknologiinformasi belum optimal (Wg)

. Loyalitas pegawai rendah (W10)

. Pagu anggaran belum memadai(w11)

Rencana

Komhi Pcoflihan &*.enkavidti ldnbi 2or5 - 2019

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL

23

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan

SWOT yang dapat ditempuh adalah strategi transformatif, yaitu:

1. Tertatanya program dan kegiatan masing-masing unit kerja

2. Terlaksananya pengaturan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis

beban kerja pegawai

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Komisi Pemilihan Umum

4. Tersedianya sistem manajemen kinerja yang terintegrasi

5. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan

anggaran

6. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop)

7. Tersedia dan terlaksananya standar dan maklumat pelayanan publik

8. Tersedianya peta distribusi logistik kepemiluan

9. Peningkatan sarana dan prasarana modem perkantoran

1 0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 1 . Tersedianya pagu anggaran yang memadai

Ren.ana Sa"Rgt-Kdnhl Penlllhan Unun Provinsi Jombi 2015 - 2019

24

VISI, MISIDAN TUJUAN ORGANISASIBAB II

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:

e Pemintuk T'

n Umum yang Professionauiudnva Pemilu yanq Berkr

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi

Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan,

akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien,

berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum

juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan

kualitas sumber daya manusia lndonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda

prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan

pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi

penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi

teruujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di lndonesia.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah

menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama

kurun waktu 2015 - 2019 sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berintegritas.

2. Memperkuat Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Efektif dan

Efisien, Transparan, Akuntabel dan Akses.

3. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

4. Mengelola Data Pemilihan Umum yang Akurat, Menyeluruh, Berkesinambungan

dan Mutakhir untuk Pelayanan dan Manajemen Pemilu.

Rencana saategit-Komii Psrrllihan Um.0n ProvinsiJombi 2015 ' 2019

25

a

5. Menyusun Regulasi yang Memberikan Kepastian Hukum, Progresif dan

Partisipatif.

6. Melayani Hak Pemilih serta Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih

Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan.

7. Melayani Peserta Pemilu secara Adil.

8. Membangun Kerjasama yang Memperkuat Pelaksanaan Tugas Organisasi

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1 Menyelenggarakan Pemilihan Umum yang

Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Kualitas Pelaksanaan Demokrasi lndonesia;

LUBER dan JURDIL, sertaDalam Rangka Meningkatkan

2. Meningkatkan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Politik Rakyat serta

Meningkatkan Kesadaran Masyakarat yang Tinggi tentang Pemilihan Umum yang

Demokratis Melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan;

3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara Murni dan Konsekuen.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Berdasarkan RPJM k+-3, sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai

adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas

penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi

yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi lndonesia, meningkatnya

indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan

membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat

akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang

hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 -2019) adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu :

a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;

c. Angka penurunan kasus perselisihan dan sengketa hasil Pemilu;

Rerrcana strategb-Kombi Pemililon Unwn Prcvilsi lombi m15 - 20rg

26

d. Persentase pemilih yang memiliki hak untuk memilih tetapi tidak masuk Daftar

Pemilih;

e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan

penghitungan suara lambat t hari sebelum hari pemungutan suara tepat

jumlah dan kualitas.

2. Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu :

a. Persentase peningkatan kompetensi SDM penyelenggara Pemilu;

b. Angka penurunan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;

c. Opini BPK atas LHP;

d. Persentase kualitas layanan kepemiluan (ketersediaan, akurasi data dan

informasi pemilu, dokumentasi hukum pemilu, serta tahapan pemilu).

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

.t'

€*li

Rea.afia SbzregkKorrii Pentilib;,o Uitn n prcvinsi ]rmbi )o!5 ' 2019

F,

BAB IIIARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASIDAN KERANGKAKELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional IRPJPN] 2005 - 2025 telah ditentukan

tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 - 2025, RPJMN

tahap ke - 3, yakni pada tahun 2015 - 2019 bertujuan untuk memantapkan

pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan

kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber

daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 - 2019, yakni sasaran pembangunan di

bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan

nasional yang ditempuh adalah antaia lain: membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan

konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun

transparansi dan akuntabilitas klnerja pemerintahan;dan (3) penyempumaan dan

peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan

strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publika. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih

kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh

dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis

termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan

pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi

melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman,

damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan kapasitas lembaga

penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (6) Penguatan

dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya

dalam mendorong proses demokratisasi, (7) Penguatan koordinasi

pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8)

Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat

ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9)

Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga

penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian,

pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;

Rencdna Strategit-Konitl PenilihaD Un um Prcvinsi Jombi 2015 - 2019

28

b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui

strategi sebagai berikut: ('1) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan

pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (2) Perubahan UU

Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat

sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan

pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol

sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan pengkajian yang

terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

a. Penyempumaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi

pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan

ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem pengawasan

intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan

nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

b. Penerapan egovemment untuk mendukung bisnis proses pemerintahan

dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasiyang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebljakan e-

government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem

dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan

sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog

elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TlK.

c. Penerapan open govemment merupakan upaya untuk mendukung

tenrvujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan

akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadappenyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya

ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola lnformasi dan

Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran

masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi semua proses

peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website

masing-masing l(UD; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun

dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistempublikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik;

diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;

pengelolaan Sistem dan Jaringan lnformasi Kearsipan Nasional; danpenguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi lndonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan

sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan

Rercana Strategb_Kofl tlMrlr t Utn-sn Provinsi Janbi 2ot5 - ;otg 29

pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal

pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi,

penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara

vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di

pusat maupun di daerah.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang

ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola

pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di

bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi

pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,

kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara

lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat

selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan

sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis

teknologi informasi dan komunikasi (TlK); penguatan sistem dan kualitas

penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitil

dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh

Komisi Aparatur Sipil Negara (I(ASN); penerapan sistem manajemen kinerja

pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara

lain: memastikan implementasi UU 2512009 tentang Pelayanan Publik secara

konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas

pengawasan pelayanan publik.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian

sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur

uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif' Peta

strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab

akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji

alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif

peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga,

dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar

Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari

keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Rencana Stategb-Kon tl Pernillran Urum, Provinsi .ldmbi 2015 - 2ot9

;

30

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan

perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis

intemal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi

Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeho/ders)

mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan

visi Komisi Pemilihan Umum. Slakeho/ders eksternal yang dimaksud adalah Partai

Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), lnstansi

pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum. Adapun gambaran peta

strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai

berikut.

Gambar 3.1

Peta Strategi KPU 2015 - 20'19

Rentana

lIo)c-PEEcDO'CO- 'j=*c

=8.oocL \zEo

TL

Pemilu yang Professional, Berintegritas dan

IPemilu yang

Visi: Menjadi PMandiri Untuk T

ireoingkahyap€ndilikan p€milih

Regulasi yang

tegas, pmgEsif

dan parlisipatif

SDM yang

beftompeten

& berinteg ritas

Akuratnya

data pemilih t

Komhi Pcmlllhan Unun P.ovinsi Jdmbi 2ots . 2ot9 31

[leningkatnya

kualilas

oelayanan

Terwujudnya pemilu dan

demokrasi lndonesia yang

berkualitas

i,lBnguahya biakelda

ponyelonggaman

pemilu

MerEUatnya

kedudukan

organisasi

Perumusan Kebiiakan Pdayamn dan Disomh6i Pengawason,P€merdslhn dan Eralu6i-Yo

-)ao(Lo(uo)fFC(trG,rhqoL_O(,caL-_t< o)OJo(L.F-v.6'o_a(l,(L

IIIII

L-----humas dan media center

r-----a---

IIIIIII

I Memperkuat tungsi

Menetapkan agendareformasi birokrai yang

berkelanjutan Mengoplimalkan evduasipelaksanaan kebijakandan efektifihspencapaian kinerjaorganisasi

Mendorongpengembangan inovasikebijakan

Memperkuatfungsihukum orqanisasi

Mendorong danrneningkalkanpendidikan pemilih

Mempersiapkan dan/ataumenetapkan kebijakanpenyelenggaaan pemilu

r informasidan pemutakh iran I

i data pemilih r

--------------+-l

I Menetapkan Standar

I Pelavanan Publik

I Pemanfaatan teknologi

Kelembaoaan sDt!! Kepemimpinan R€ncara I Dana lnfrashrktur & lT

Mengembangkan

SDM yang

berkompeten,

berintegritas & loyal

Mengembangkansinergitas antarakom isioner dan

Setlen

Mengembangkan

manaiernenkinerja yang

terintegrasi

tltItltl

Membanguninfrastrukturdan lT yang

tepattungsi

r

Reflcana Saategit_KorrbJ Penilihan Unmt Provinsi Jambi 2otg - 2019

t_

I Mendesiminasikan :

I kebijakan i

LPitsg:ggTlr.l9-i

Mengoptimdkanpengawasan melekatpada setap levelman4emen

IIII

_t

cts(!9rz i5 .ly8.=- Pp.c ii(D,c 6IL OY(L

iIIIIi

I _t----------t

II

I

t_

Membanguno€anisasi yang

pofessional,

efektif dan efisien

tl

ll

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada kurun waktu 2015 - 2019, akanmenggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan. Adapun program_program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut.

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi pemilihan Umum provinis

Jambi dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah: (1)terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan danoperasionalisasinya; (2) terlaksananya pemutakhiran data pemilu melaluisinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan (3)menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jambi.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan padatabel berikut.

32

Tabel 3.2

Kegiatan dan lndikator Kinerja Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SasaranKegiatan

Jumlah laporan system

akuntansi dan pelaporan

keuangan

Petunjuk pengelolaan

keuangan di lingkungan

KPU Provinsi Jambi

Terlaksananyasystem

akuntansi danpelaporan

keuangan

Prosentase penyelesaian

permasalahan dalampengelolaan keuangan pada

satker KPU Provinsi, KPU

Kab/Kota

Terselesaikannya permasalahan

pengelolaan

keuangan

Jumlah KPU Provinsi dan

Kab/Kota yang

menyampaikan laporan

pertanggungjawaban

penggunaan anggaran (e-

LPPA) yang tepat waktu

dan valid

Pelaksanaan

akuntabilitaspengelolaan

administrasi

keuangan di

Lingkungan

Setjen KPU

Tersusunnya

laporanpertanggungjawa

ban penggunaan

anggaran

1

Prosentase pola

pengelolaan logistik Pemilu

di tingkat satker

Terlaksananyapembinaan

koordinasi

tingkat satkerdalam mengelola

logistik pemilu

Prosentase pelembagaanPengadaan,Pendistribusi Terlaksananya

2

Rencana Strategb-Kon hl Pemilihan UnMn ProvinsiJombi 2org - 2019

33

lndikator KinerjaKegiatanN

o.

Meningkatnyapembinaan

perbendaharaan

Prosentase meningkatnya

kapasitaspengetah uan/pemahamanpara pejabatperbendaharaan pada ,

KPU Provinsi dan KPU

Kab/Kota dalampengelolaan keuangan

Fasilitasi

Pengelolaan

Data,

Dokumentasi

Kegiatan lndikato

an,

Pemeliharaa

n dan

lnventarisasiLogistik

Pemilu

pelembagaan

SOPpengelolaan

logistik Pemilu

SOP pengelolaan logistikPemilu

Prosentase penyusunan

standar logistik Pemilu

I Terlaksananyapengendalian

dan pengaturan

administrasipengelolaan

Iogistik

Prosentase penyusunan

administrasi pengelolaanlogistic

Prosentase ketersediaan

informasi arsip dandokumen pengelolaan

logistik pemilu

Tersedianya

data kebutuhan

logistik Pemiluyang akurat

Prosentase jumlah, jenis,

alokasi dan peruntukan

logistik Pemilu yang tepat

Prosentase kesesuaianantara Renstra dan Renjal(L dan RKA KL

Prosentase kemajuanpenyusunan danpelaksanaan model danpedoman reformasi

birokrasi dan tata kelolaKPU Provinsi Jambi

Terwujudnya

koordinasi antarlembaga

Prosentase fasilitasikerjasama KPU ProvinsiJambi dengan lembaga lain

Fasilitasi pembentukan

lembaga riset kepemiluandan operasionalisasinya

Prosentase laporanmonitoring dan evaluasiyang akuntabel dan tepat

Pelaksanaan

Manajemen

Perencanaa

n dan Data

Terwujudnya

sistem

ad ministrasi

34

N

o.SasaranKegiatan

Kegiatan

Tersusunnya

standar logistikPemilu

Tersedianya

dokumenperencanaan

danpenganggaran,

koordinasi antarIembaga, data

dan informasi

serta hasil

monitoring danevaluasi

J

Rencana Strategb_Kotnhi Pemilihzn Urrtsn provinsi Jombi 201s - zotg

N

o.Kegiatan Sasaran

Kegiatanlndikator Kinerja Kegiatan

penyelenggaraa

n pemilu yang

tertib, efektif dan

efisien

waktu

Tersedianya

data, informasi

dan sarana dan

prasarana

teknologi

informasi

Tersusunnya

rencanapenerapan e.Governmentyang konkrit dan

terukur

Jumlah sistem aplikasi yang

digunakan dalampenyelenggaraan Pemilu

Tingkatketepatan tertib

administrasi danpengelolaan

SDM

Penataan organisasi,pembinaan dan pengelolaan

administrasi SDM

Terlaksananya

Diklat Teknis dan

Diklat StruKural

Terselenggaranya seleksi PNS

secara

transparan dan

akuntabel

Pelayanan pengadaan

pegawai baru

Tingkatketepatan proses

pelaksanaan

pergantian antarwaktu (PAW)

Anggota KPU

Provinsi, KPU

Pergantian Antar Waktuanggota KPU Provinsi

Pembinaan

SDM,

Pelayanan

dan

AdministrasiKepegawaia

n

4

Rencdna Stratryb-Korniti Pen fl rzn Unn n Provinsi Jombi 20ls - 2019

35

Prosentase KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota

yang target kinerjanya

tercapai sesuai dengan

penetapan kinerja

Persentase pemutakhiran

data pemilih di tingkatkelurahan se- Provinsi

Jambi

Layanan peningkatan

kompetensi SDM

N

o.

SasaranKegiatan

Kabupaten/Kota

dan KPU daerahpemekaran

Dokumen

kepegawaian

Pengelolaan data base

kepegawaian

Terlaksananyaketatalaksanaan SDM

Terlaksananya penataan

SDM

Meningkatnya

kualitaspelayanan

administrasi

perkantoran

Prosentase pemenuhan

kebutuhan sarana danprasarana administrasipenunjang kinerja pegawai

Meningkatnya

akuntabilitaspenatausahaan

Barang Milik

Negara KPU

Nasional

Prosentasepengadministrasian BMN

KPU Daerah (Prov, Kab,

Kota) ke dalam aplikasi

SIMAK

Terwujudnyapengelolaan

persediaan

(Stock opname)

Jumlah KPU Kab/Kota yang

melaporkan persediaan

asset berdasarkan stockopname dengan tepat waktu

Meningkatnya

kapasitaspersonil

pengelola BMN

Prosentase ketepatan dan

tertib administrasipelaksanaan evaluasi tindak

lanjut

Meningkatnya

tertib

administrasi

laporan BMN

KPU Nasional

Tersedianyaperaturan KPU

terkait kearsipan

dan pedoman

lainnya yang

Prosentase ketepatanpenyusunan regulasi

kearsipan KPU Provinsi

Jambi

Penyelengga

raan

Operasional

dan

Pemeliharaa

n

Perkantoran(KPU)

Rencand Stlategti!-Komiti Pentilihan Umm Provinsi Jomhi 2015 - 2019

36

Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan

Prosentase ketepatan dan

tertib administrasi review

laporan BMN KPU Provinsi

Jambi

Kegiatan SasaranKegiatan

sesuai dengan

aturan yang lebih

tinggi

Meningkatnyapengelolaan danpenerapan

kearsipan sesuai

kaidah kearsipan

Prosentase jumlah arsipyang dikelola sesuai denganpenerapan kaidah kearsipan

Meningkatnya

kapasitaspersonil dalampenerapan

Elektronik Sistem

Kearsipan di

KPU Provinsi

Prosentase sosialisasi dan

penerapan sistem kearsipan

elektronik di KPU Provinsi

Meningkatnya

akuntabilitaspenataan,

pendataan danpenilaian arsip

Prosentase jumlah satkerKPU Daerah (Prov,

Kab/Kota) yang mengelola

arsip sesuai aturan

kearsipan

Meningkatnya

kualitaspenyelenggaraa

n keprotokolan,persidangan danperpustakaan

Prosentase penyerahan

hasil notulen rapat yang

tepat waktu (3 hari)

Prosentase terfasilitasinyakeprotokolan dalampendampingan kegiatan-

kegiatan pimpinan

Meningkatnya

layanan

dukunganpengamanan

Prosentase keberhasilanpenanggulangan gangguan

keamanan, peningkatan

kapasitas personil anggota

keamanan yang ber KTA

Rencdna

Komhl Pen llihan Um-on Provinsi Jombi 2015 - 201937

N

o.

I ndi kator Kinerja Kegiatan

Terpenuhinya

saranapendukung untukpengadaan

barang dengan

e-procurement

Prosentase ketersediaan

dukungan sarana dan

prasarana e-Procurement

SasaranKegiatan

Prosentase penurunan

kasus terhadappenyelewengan keuangan,pegawai

Prosentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

Tersusunnya

laporan hasil

tindak lanjut

pemeriksaan

BPK, BPKP dan

APIP KPU

Tersusunnya

laporan hasil

evaluasi LAKIP

Prosentase KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kotayang mendapatkan nilai

akuntabilitas kinerja minimal

CC

Kualitas penyusunan

laporan keuangan sesuai

SAP

6 Pemeriksaan

di lingkungan

Setjen KPU,

SekretariatProvinsi dan

Sekretariat

Kabupaten/Kota

Prosentase penganggaran

KPU yang efektif dan efisien

HI

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan

sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersedianya dukungan

sarana dan prasarana KPU Provinsi/KPu Kabupaten/Kota dengan rincian

kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut.

Rencana

Konriti Pemilihan Um.on Prcvinsi Jafibi 2ots - 2or9

Kegiatan lndikator Kinerja Kegiatan

dan kegiatan KPU berjalan

aman dan nyaman

Tersusunnya

laporan hasilpemeriksaan

Tersusunnyalaporan hasilpemeriksaan

dengan tujuan

tertentu

Prosentase penyelesaian

rekomendasi BPK, BPKP

dan APIP yang

ditindaklanjuti

Tersusunnya

laporan hasil

review laporan

keuangan

Tersusunnyalaporan hasil

review Rl(A KL

3B

fabel 3,3

Kegiatan dan lndikator Kinerja KegiatanProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

N

o.

SasaranKegiatan

lndikator Kineria Kegiatan

Meningkatnya

dukungan

sarana

transportasi/mobilitas pegawai

Prosentase pemenuhan

kendaraan bermotor bagi

pejabat dan operasionalpegawai

Meningkatnyapemenuhan

peralatan danfasilitasperkantoran

Persentase pemenuhan

dukungan sarana danprasarana

Mebelair/Elektronik Kantor

KPU Provinsi Jambi

1 Penyelengga

raan

Dukungan

Sarana dan

Prasarana

Penyiapanpenyusunan

Rancangan

Peraturan

KPU,

Advokasi,

Penyelesaia

n Sengketa

Meningkatnya

kualitas

rancangan

Peraturan KPU

dan Keputusan

KPU yang sesuai

denganketentuan

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi dengan sasaran program (outame) yang hendak dicapai adalah

tersedianya rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum,

tersedianya dokumentasi informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.

Selain itu, outcome dari program ini adalah terfasilitasinya setiap tahapan dalam

penyelenggaraan pemilihan umum. Program teknis ini memiliki 2 kegiatan

dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 3.4Kegiatan dan lndikator Kinerja Kegiatan

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

1

lndikator Kinerja Kegiatan

Persentase Provinsi yang

mendapatkan penyuluhan

peraturan RPU

Rencana Strategis_Ko,t*J Penllihan Un un Provinsi Jambi 2015 - 2ot9

39

Kegiatan

N

o.

Kegiatan SasaranKegiatan

dan

Penyuluhan

Peraturan

Perundang-

undanganyang

berkaitan

denganpenyelengga

raan pemilu

N

o.Kegiatan Sasaran

Kegiatanlndikator Kinerja Kegiatan

pembentukan

peraturan

perundang-

undangan

Meningkatnya

kualitaspertimbangan/op

ini hukum danpenyelesaian

sengketa hukum

Persentase ketepatan waktupenyuluhan

Persentase penyelesaian

sengketa hukum yang

dimenangkan

Persentase penyiapan

bahan kajian/dukunganuntuk pertimbangan/opini

hukum dan penyelesaian

dengan tepat waktu

Meningkatnyapelayanan dankapasitaspenyelenggaraa

n Pemilihan

Umum

Tersedianya pedoman

teknis penyusunan

pelaporan dana kampanye,

audit dana kampanye,

verifikasi partai politik dan

anggota DPD

Persentase pemangku

kepentingan yang menerima

bimbingan/pelayananpenyusunan laporan dana

kampanye, audit danakampanye, pendaftaran

Partai Politik dan AnggotaDPD

Terlaksananya pengelolaan

dokumen produk hukum

Terlaksananya penyediaan

dan penyajian dokumentasi

Meningkatnya

kualitaspelayanan,

pengelolaan

Re0cana Strategb_Ko,nhl Pen l,an Umm, Prcinsi tambi 2Or5 - 2Ot9 40

Persentase ketepatan waktupenyiapan bahan pelayanan

pelaporan dana kampanye,

audit dana kampanye,pendaftaran partai politik

dan Anggota DPD

N

o.Kegiatan Sasaran

Kegiatanlndikator Kinerja Kegiatan

dan informasi hukum yang

mutakhir

Terlaksananya dukungan

ketatausahaan yang handal

(cepat, tepat dan akurat)

Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang

mengikuti BimtekPemilukada

Fasilitasi monitoring dan

supervise pelaksanaan

pemilukada dan pemilu

legislative danPresidenMlakil Presiden

Prosentase proses PAWDPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota dapatdiselesaikan dalam waktu 5hari kerja

Provinsi dan

KabupatenlKota yang telah

melakukan penataan danpengisian Anggota DPRD

P rovi nsi/Kabu paten/Kota

Jumlah data serta dokumen

Pemilu, Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden serta

Pemilukada

2 Fasilitasi

Pelaksanaan

Tahapan

Pemilu

Legislatif,

Pemilu

Presiden dan

Wakil

Presiden,

Pemilukada,

Publikasi

dan

Sosialisasi

serta

Partisipasi

Masyarakat

dan PAW

Meningkatnya

kualitas

dukungan teknisdalam Pemilu

Legislatif, Pemilu

Presiden dan

Wakil Presiden

serta Pemilu

Kepala Daerah

dan WakilKepala Daerah

Rencana Statqk_Korrrhi Pe Eo Um.fin Provinsi )dmbi 20rs - 2019

dokumentasi dan

informasi hukum

Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang telah

membentuk PPID

Jumlah penataan daerahpemilihan pasca Pemilu

2014

Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang

melaksanakan Pemilukada

t

41

N

o.

Kegiatan SasaranKegiatan

lndikator Kinerja Kegiatan

Jumlah kegiatan Pendidikan

Pemilih

Prosentase penyampaian

informasi dan publikasi

serta sosialisasi pada

Pemilu dan Pemilukada

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi

dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama

lima tahun kedepan. Bentuk dari regulasi tersebut dapat berupa Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lnstruksi Presiden atau Peraturan Ketua

Komisi Pemilihan Umum dan disusun dengan mempertimbangkan regulasi yang

ada.

Selama kurun waktu 2015 - 2019, kebutuhan regulasi yang menunjang

kebi.iakan dan pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi secara

umum adalah sebagai berikut:

1. Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilu Nasional tahun 2019

2. Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2015

3. Peraturan tentang Struktur dan Tata Kerja organisasi KPU

4. Peraturan tentang Standar Honorarium dan Transport dilingkungan KPU

5. Peraturan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

6. Peraturan tentang Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

7. Peraturan tentang Langkah-Langkah Strategis Pemutakhiran data Pemilih

8. Peraturan tentang Pembiayaan Kampanye Pemilu

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU, pengaturan

hubungan inter dan antar organisasi KPU/KPUD, serta sumber daya manusia

aparatur KPU. Upaya penguatan kelembagaan KPU Provinsi Jambi akan terus

dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;

b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon ll;

c. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga

agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis,

efektif dan efisien;

KN*i Pen flran Unann Prcvinsi Jambi 20ts - 2or942

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Provinsi yang professional,

berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi

KPU dengan baik;

e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya

meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyakarakat untuk berdemokrasi

secara berkualitas;

f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan

stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan

g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan progam

prioritas pembangunan.

Rcncana Strateqlt-Kondtl Pe,rrll ran UnMn Provinsi Jambi 4tt - 2019

43

ENKruenra om KE GKAETTBaa v

4.1. Target Kineria

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kefla atau

organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2015 - 2019 adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.1

Target Kinerja 2015 -2019

Fasilitasi

Pengelolaan Data,

Dokumer{asi,Pengadaan,

Pendistribusian,

Pemeliharaan dan

lnvertarisasiLogistik Pemilu

2

No Program/ Kegiatan Sasaran Kegiatan lndikator KineriaKegiatan 20't5 2016 2017 2019

Program Dukungan Manajemen dan Pelaks€ T

Pelaksanaan

akuntabilitaspengelolaan

adminisbasikeuangan di

lingkungan Setjen

KPU

Pe6entasemeningkatnya kapasitaspengetahuan/pemaham

an para pejabalperbendaharaan pada

KPU Provinsi dan KPU

Kab/Kota dalampengelolaan keuangan

60% 65% 70% 750/o 804/a

Terlaksananya

system akuntansi danpelaporan keuangan

Jumlah laporan system

akunlansi danpelaporan keuangan

2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2lap

Terselesaikannyapermasalahan

pengelolaan

keuangan

Persentase

penyelesaian

permasalahan dalampengelolaan keuanganpada satker KPU

Provinsi, KPU Kab/Kota

750/o 760/" 77o/o 7ao/o 800/"

Tersusunnya laporanpertanggungjawaban

penggunaan

anggaran

Jumlah KPU Kab/Kotayang menyampaikanlaporanperlanggungjawabanpenggunaan anggaran(e-.LPPA) yang tepat

waktu dan valid

11

Lap

11 Lap ',1 Lap 1l Lap 11 Lap

Terlaksananyapembinaan

koordinasi tingkatsatker dalam

mengelola logistikpemilu

Persentase pola

pengelolaan logistikPemilo di lingkat satkerPercentase satker yang

mamFr mengelola

logidik Pemilu

70% 80% 1000/0 la/o 00/.

Terla ksananyapelembagaan SOPpengelolaan logistikPemilu

Persentasepelembagaan SOPpergelolaan logistikPemilu

70% 1000/o 00/. oo/.

Rencana Sflategit_Kon hi Penilihao Unnmt Provinti Jombi 2015 - 2019

44

A1 Meningkatnya

pembinaan

perbendaharaan

No Prograrn Kegiatan sasaran Kegiatan lndikator KirerJaKegiatan

Target Kineria

2015 2016 2017 2018 20't9

Tersusunnya standar

Iogistik PemiluPeIsentase penyusunan

standar logi$ik Pemilu

70% 80% 90% 0% o%

Terlaksananyapengendalian danpengaturan

adminisbasipengelolaan logistik

Percentase penyusunan

adminisbasi

pengelolaan logistic

70% 80% 95% 0% 0o/o

Persentase

ketersediaan inlormasi

arsip dan dokumenpengelolaan logistikpemilu

70% 850/0 100% 0% la/o

Tersedianya data

kebutuhan logistik

Pemilu yang akurat

Persentase iumlah,,enis, alokasi dan

perurtukan logistikPemilu Legislatil dan

PCpres yang tepat

0% o"/" 90% 100% 100%

Persentase jumlah,

ieris, alokasi danperurdukan logistikPemilu Gubemur dan

Wakil Gubemur

100%0% 0% 0%

Persentase kesesuaianantara Rensta dan

Renja K,/L dan RKA KL

75./. 77,50o/o

77,fio/o

n,50o/o

77,50o/o

Persentase kemajuanpenyusunan danpelaksanaan model danpedoman reformasibi.okrasi dan tala kelolaKPU

100% 1000/.

(pe-

nerapan)

't00%(pe-

nerapa

n)

100%(pe-

nerap

an)

1000/o

(pe-

ne&!pa

n)

Jumlah Kabftota yangmenyusun anggarandan tahapan pilkada

5 3 3 0

Teftuiudnyakoordinasi antarlembaga

PeGentase fasilitasikerjasama KPU Provinsi

Jambi dengan lembagalain

75./o 77,50

"/.

77,50r/o

77,50o/"

77,50%

Terwujudnya sistem

administrasipenyelenggaraan

pemilu yang tertib,

etektif dan efisien

Peasentase laporanmonrtoring dan evaluasiyang akuntabel dantepat wakhr

75% 77,50 Tt,50o/o

77,50

%77,50

Jumlah kab/kota yang

melaksanakan evaluasidan pelaporanpelaksanaan pilkada

0 5 3 0

PeEentase KPU,Provinsi dan KPUKabupaten/Kota yang

taoet kinerianya

tercapai sesuai denganpenetapan kinerja

600/. 65,00 55,00 75,00oh

75,00n/.

Persentasepemutaktiran datapemilih di tingkatkdurahan di s€luruhlndonesia

100% 1000/o 1000/o 1000/, 100%

Pelaksanaah

Manajemen

Perencanaan dan

Data

Te6edianya data,informasi dan satanadan prasarana

teknologi informasi

Rencdna Stratcgb_Kot riti Penrllihdn UnMn Provinsi Jambi 2ots - 2ot9 45

0%

Tersedianya

dokumenpelencanaan danpenganggaftln,

koordinasiantarlembaga, data dan

informasi serta hasil

monitoring dan

evaluasi

0

No Prograrn/ Kegiatan sasaran Kegiatan Indikator KineriaKeqiataIl

Ta.g€t Kine.ia

2015 2016 2017 2018 2019

Tersusunnya rencana

penerapan e-

Govemment yang

konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasiyaog digunakan dalampenyelenggaraan

Pemilu

1

Aplikasi

,11

Aplika

si

Aplikasl

3

Aplikasi

4 Pembinaan SDiI,Pelayanan dan

Administrasi

Kepegawaian

Tingkat keiepatantertib administrasi

dan pengelolaan

SDM

Penataan organisasi,pembinaan dan

pengelolaan

administasi SDM

900/" 90% 900/o 900/o 90%

Terlaksananya Diklat

Teknis dan Oiklat

SAuktural

Layanan peningkatan

kompetensiSDM

100% 100% 100% 100% 100%

Terselenggaranya

seleksiPNS secaratransparan dan

akuntabel

Pelayanan pengadaan

pegawaibaru100% 10Oo/o 100% 1004/0 100%

Tingkat ketepatanproses pelaksanaan

pergantian arta,wakb (PAW)

Anggora KPU

Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota

Pergantian Antar waktuanggota KPU Provinsi

dan KPU Kab/Kota

8sva 850/. 85% 850/.

Dokumen

kepegawaian

Pengelolaan data base

kepegawaian

'to0% 1000/. 100% 100% 100%

Tedaksananya

ketatalaksanaan SDM

100v" 100o/o 1000/0 100%

Tedaksa na nyapenataan SDM

100% 100% 100% 100% 1000/.

Rancangan surat

edaran Seketads KPU

Provinsi Jambi tentang

kepegawaian

100v" 100"/o 100r/o 100% 100%

5 Penyelenggaraan

OperasionaldanPemeliha.aanPerkar{oran (KPU)

Meningkatnya

kualitas pelayanan

administrasiperkantoran

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana administrasipenunjang kinerjapegalYai

900/. 850/. 85% 850/.

Meningkatnya

akuntabilitaspenatausahaan

Barang Milik Negara

KPU Provinsi Jambi

Persentasepengadministasian

BMN KPU Prov dan

Kab/ Kota ke dalam

aplikasiSlMAK

60% 750/o 100"/. 100"/.

Terwujudnya

pengelolaan

persediaan (Stock

opname)

Jumlah KPU Kab/Kotayang melapo*anpersediaan asset

berdasarkan stock

opname dengan tepatwaktu

11 11 1'l 1l 11

Persentase ketepatandan lertib administrasi

pelaksanaan evaluasi

lindak lanid

75"/. 100% 100% 100% 100v"

Meningkatnya tertibadminis,tasi laporan

BMN KPU Provinsi

Jambi

7s|o 'lO0Yo 100% 100% 1000/.

Meningkatnya Persentase jumlah arsip 507o 60% 706/o 80% 9o%

Reocana State*b-)<ezii J2nt traD a/M Provrnsi Jaht i zor5 - 2Or9

46

Aplikasi

Tersusunnya/Revisi

sllrat edaran Bidang

Kepegawaian

Meningkatnya

kapasitas personii

pengelola BMN

Persentase ketepalandan tertib administrasi

review laporan BMN

KPU Provinsi Jambi

,rrEr 20't96Sasaran Kegiatan lndikator Kinerja

Kegiatan

pengelolaan danpene,apan kearsipan

sesuai kaidah

kearsipan

yang dikelola sesuai

dengan penerapan

kaidah kearsFan

Meningkatnya

kapasitas personil

dalam penerapan

Elekhonik SislemKearsipan di KPU

Provinsi

PeBentase sosialisasidan penerapan sistem

kearsipan ebkaonik di

KPU Provinsi dan KPU

Kab/Koh

50% 60% 70%

Meningkatnya

akuntabilhaspenataan, pendataan

dan penilaian arsip

Persentase jumlah

satker KPU Prov,

Kab,/Kota) yang

mengelola arsip sesuaiafuran kearsipan

50% 60% 70% 80% 90"/"

90% 90% 900/. 900/oTerpenuhinya saranapendukung untukpengadaan barang

dengan e-procurement

Persentase

ketersediaan dukungansarana dan prasarana

e-Procuement

90%

950/o

Program/ Kegiatan

Meningkatnya

layanan dukunganpengamanan

Persentase

keberhasilanpenanggulangan

gangguan keamanan,peningkatan kapasitaspersonil anggota

keamanan yang berKTA dan kegiatan KPU

bedalan aman dan

nyaman

90% 90o/o 90% 95%

200/.Tersusunnya laporan

hasil pemeriksaanPersentase penurunan

kasus terhadappenyelewengan

keuangan, pegawai

170/o 180/o

Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklaniuti

650/. 67% 70% 75/o 800/oTersusunnya laporan

hasil pemeriksaan

dengan tuiuan

tertentu

80% AZYo 850/0 870/o 90%TeBusunnya laporan

hasil tindak laniutpemeriksaan BPK,

BPKP dan APIP KPU

Persentasepenyelesaian

rekomendasi BPK,EPKP dan APIP yang

ditindaklaniuti

Tersusuonya laporan

hasil evaluasi LAKIP

Persenlase KPU

Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota yang

mendapatkan nilai

akuntabilitas kinerja

minimal CC

200/" 10"/.

600/0

60%1000/o

800/o 'to0%

Persentase KPU

Provinsi dan KPUKabupatenll(ota yang

mendapalkan nilai

akuntabilibs kinerjaminimal B

40% 70%

WTP WTP WTP WTPTe6usunnya laporan

hasal review laporan

keuangan

@@@

Pemeriksaan di

lingkungan Segen

KPU, SeketariatProvinsi dan

SeketariatKabupaten/Kota

Red.ana Sa aPgit_Komhi Pemilhan Unum Provinsi Jonbi 20t5 - 2019

47

2018

80%

Peningkatan kualit€spenyusunan laporan

keuangan sesuai SAP

WTP

Target Kineria

2018 20192015 2016 2017

Sasaran Kegiatan lndikator KinerFKegiatan

40% 50% 600/0 700/o 80%Tersusunnya laporan

hasil review RKA l(/LProsentase

penganggaran KPU

Provinsi Jambiyangefektif dan efisien

Prograrn Kegiatan

Program Peni Prasara

100% '100% 100% 100%Persentase pemenuhan

kendaraan bermotor

bagi peiabat dan

operasional pegawai

100% 1004/. 1000/o 1000/. 1000/.Meningkatnyapemenuhan

peralatan dan

fasilitas pe*antoran

Persentase pemenuhan

dukungan sarana danprasarana

Mebelair/ElektronikKantor KPU Provinsi

Jambi

Penyelenggaraan

Dukungan Sarana

dan Prasarana

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Ptoses Politik100% 100%Persentase Provinsi

yang mendapatkan

penyuluhan peraturan

RPU

100% 1000/" 100%Meningkatnya

kualitas rancangan

Peraturan KPU dan

Keputusan KPU yang

sesuai dengan

ketentuanpembentukanperaturan perundang-

undangan

86% 870/. 87% 870/oPersentase ketepatan

waktu penyuluhan

a7a/.Persenbsepehyelesaian sengketa

hukum yang

dimenangkan

86% a7% a70/"

87%87o/. 87% 87%

Meningkatnya

kualitaspertimbangan/opini

hukum dan

penyelesaian

sengketa hukum

Pe.sentase penyiapan

bahan kaiiarvdukungan

untukpertimbangan/opini

hokum dan

penyeleviian dengan

tepat waktu

86%

Tersedianya pedoman

teknis penyusunan

pelaporan dana

kampanye, audit dana

kampanye, verifikasipartai polilik dan

anggota DPD

860/0 47./. 88% A9o/o 900/0

Persentase pemangku

kepentingan yang

menerima

bimbingarvpelayananpeayusunan lapoGndana kampanye, auditdana kampanye,pendaftaran Partai

Politik dan AnggotaDPD

86% 87% 88% 89% 900/.

Penyiapanpenyusunan

Rancangan

Peraturan KPU,

Advokasi,

Penyelesaian

Sengketa dan

Penyuluhan

Peraturan

Perundang-

undangan Yangberkaitan dengao

penyelenggaraanpemilu

Meningkatnyapelayanan dan

kapasitaspenyelenggaraan

Pemilihan Umum

Rencana Strategh-Kornhi Pemilihan Um.0fl Provinsi Jombi 2015 ' 2019

Persentase ketepatan

waktu p€nyiapan bahan

pelayarian pelaporafl

a6% ATYo 88% 890/. 90%

48

No

B

Meningkatnya

dukungan sarana

tansportasi,/mobilitaspegawai

90%1

c

870/.

87%

1

No Progranv Kegiatan S3saran Kegiatan lndikator KineriaKegiatan

Target Kine.ja

2015 ml5 2017 m18 2019

dana kampanye, auditdana kampanye,pendataran Partai

Polfik dan AnggotaDPD

Terla ksananyapengelolaan dokumenproduk hukum

90% 90% 91v. 91% 9 to/o

Meningkatnya

kualitas pelayanan,

Pengelolaandokumentasi daninformasi hukum

Terlaksananya

Penyediaan danpenyajian dokumentasi

dan informasi hukumyang mutakhir

90% 90% 91% 914/. 91%

Terlaksana nyadukungan

ketatausahaan yang

handal (cepat, tepat danakurst)

90% 910/o 91% 910/.

JumlahKabupatenfl(ota yangmengikdi BimtekPemilukada

3 3 0 0

Jumlah

Xabupaten/Kota yang

mengiklrti BimtekPemilukada

3 3 0 0

Fasilitasi monitoring dan 't 000/" 100o/o 100% 100% 1000/"

Prosentase proses pAW

anggota DPR dan OPD,DPRO Provinsi danDPRD KabupatervKotadapat diselesaikandalam waktu 5 hari keda

'1000/. 1000/. 100% 1000/. 100%

Jumlah

Kabupaten/Kota yang

telah membentuk PptD

11 11 't1 'tl fi

Jumlah

Kabupaten/Kota yang

telah melakukanpenataan dan pengisia.Anggota DPRDKabupaten/Kota

Persentase prosespenataan dan pengisian

Anggota OPRDProvinsi/Kabupaten/Kota,[nduk

/Pemekar6n dilakukantepat waktu sesuaide.gan PeraturanPerundang-undangan

11 11

'tooo/o

11

1000/.

11

100./.

Jumlah penataandaerah pe lihan pascaPemlu 201,1

.1111 '11 11 1'l

2 FasilitasiPelak€anaan

Tahapan PemiluLegislatif, Pemilu

Presiden dan WaldPre6ider,Pemllukada,

Pr$likasi dan

Soslalisasi sertaPartisipasi

Masyarakat danPAW

Meningkatnya

kualitas dukuoganteknis dalam PemiluLegislatif, PemiluPresiden dan WakiPresiden sertaPemilu Kepala

Daerah dan Wakt]Kepala Daerah

Rencdna Starcgb_Kon si Pemllihao ttmon provinsi Jombi 2org - 2019 49

90%

supervisi pelaksanaanpemilukada dan pemilu

legislative danPresiderrwakil Presiden

100y"

't1

l.dikator KiheriaKegialan

Pe6entase proses

penataan daerahpemilihan pasca Pemilu

2014 dilakukan lepatwaktJ sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan

100r/" 1000/" 100% 100%

Jumlah data serta

dokumen Pemilu,Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden serta

Pemilukada

11 1'l 11 1'1 11

Jumlah Kabupaten/Kota

yang melaksanakan

Pemilukada

5 0 3 3 0

IJumlah kegiatan

Pendidika.l Pemilih91 100 150

PersentasepenYamPaian informasi

dan publikasi serta

sosialisasi pada Pemilu

dan Pemilukada

100v" 100o/o1000/" 100% 1000/.

750/. 76% 76.5% 77.5"/.Persentase partisipasi

politik pada Pemilu

Persentase partisipasi

politik pada Pemilukada

77.5 77.5% 77 .50/o 77.50/o 77 .50/o

Prograirv Kegiatan Sasa6fl Kegiatan

@ @@@

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam kurun waktu

lima tahun ke depan sebagaimana terlampir.

Rencana Strategb-Kornhl Peqrilihan Un ton Ptovinsi Jombi 2015 - 2019

Target Kioe.ia

2016

No

50

t

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 -2019merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target

yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 20'19. Rencana strategis ini tidak

akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu,

dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan

Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi

masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang

telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Akhirnya, dengan ijin Allah SWT Rencana Strategis Komisi

Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud sesuai

dengan harapan kita bersama. Amiinn

Ketua

Rencaoa Statect_Komiti Pemilihan Umum Provinsi Jombi 2015 - 2019

ABVEN UTU P

B

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2015 - 2019

adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan

panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam

menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga

konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan

strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun mendatang.

Alokasi (dalam juta rupiah)?rogam Ixegiatan

Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) / lndikator

Knerja 2015 2016 20L7 2018 2019 lumlah

076.01.01

Sasaran Proqram Dukunqan

KPU

Teknis LainnvaManaiemen dan 2,720 4,136 4,290 4,430 4,57s 20,770

076.OL.O2

Sasardn Program Peningkatan Saranadq!-Prg:ore!! spaEllrXzu

076.01.05 Sasaran Program PenquatanKelembaeaan Demokrasi danPerbaikan Proses Politik

2!7 229 240 25r 264 1,200

TOTAL IIII IIAlokasi (dalam iuta rupiah) JumlahProgram I

Ketiatan

Sasaran Prog.am (Outcomel /Sa5aran l(egiatan (Output) / lndikator

Kineria 2016 2077 2018 2019

076.01.01

Sasaran Proqram DukunqanManaiemen dan Tusas Teknis leinnva(PU 4,1s5 4,290 4,430 4,575 20,t7O

3355

Pelal(sanaan AkuntabilitasPengelolaan Administrasi Keuangan diLingkungan Setien KPU

1,468 2,8'15 2,976 3,082 13,591

3356

Fasilitasi Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan,Pendistrubusian, Pemeliharaan danlnventarisasi l-ogistik Pemilu

31 32 34 35

3357Pelaksanaan Manajemen

Perencanaan dan Data 230 238 250 262 275 1,255

3358Pembinaan SDM, Pelayanan dan

Administrasi Kepegawaian 198 204 274 236 L,077

3360Penyelenggaraan Operasional danP€meliharaan Perkantoran (KPU) 732 742 749 757 764 3,744

3361

Pemerikaan di Lingkungan Setjenl(PU, Sekretariat Provinsi, dansekretariat (abupaten/Kota 63 55 58 72 75 343

076.01.02Sasaran Proeram Peninskatan Saranadan Prasarana Aparatur KPU

3362Penyelenggaraan Dukungan Saranadan Pras3rana

076.01.06 Sasaran Program PenEuatanXelembasaan Demokrasi dan

!e&s!&!-PrercrPa[!k2t7 228.5 239.6 251.1 263.7 1199.9

3363 Penyiapan Penyusunan RancanganKPU, Advokasi, Penyelesalan Sengketadan Penyuluhan Peraturan perundang-

undangan yang Berkaltan denganPenyelenggaraa n Pemilu

108 774 L20 126 600

3364 Fasilitasi Penyelenggaraan TahapanPemilu 109 720 12s r32 600

TOTAI.

II

I

ITII II

Alokasl(dalam iuta rupiah)*ogram IKegiatan

Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Outputl / tndikator

Kineria 2015 2016 2017 2018 2019

076.01.01Sasaran Proqram DukunsanManaiemen dan Tusas Teknis tainnva 2,720 4,155 4,290 4,430 4,575 z0,t7o

I

TAMPIRAN

Lampiran I :

2015

2,720

160

174

Jumlah

KPU

Kegiatan 3355 : Pelaksanaan Akuntabilitas peng€lolaan

Administ.asi Keuangan di L ingkungan Setien KPU 1,468 2,875 2,976 3,042 3,190 13,591

Sasaran Kegiatan (output) 1

Pembinaan Tata Usaha danPengelolaan Eendahara

23.0 25.0 26.0

Sasaran Xegiatan (outputl 2Laporan Sistem Akuntansi danPelaporan Keua ngan

90.8 65.0 69.0 72.0 358.8

Sasaran Xegiatan (output) 3

Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Anggaran (LPPA)

47.0 48.0 49.0 50.0 240.3

nPembayaran Ga ndan Tu

Sasaran Kegiatan (output) 4

1,331.0 2,743.0 2,839.0 2,939.0 3,042.012,894

.0Kegiatan 3356: Farilitasi Pengelolaan Data,Dokumentasi, Pengadaan, Pendi5trubusian,Pemeliharaan dan lnventarisasi Logistik pemilu

29 30.6 33.s 160.4

Sasa.an Kegiatan (output) IFasilitasi PerencanaanXebutuhan dan AnggaranLogistik Pemilu

10 10.1 10.6 11.1 11.6

53.4

6 6.6 5.9 7.2 7.6

34.3

Sasaran l(egiatan (output) 3Fasilitasi Pendistribusian LogistikPemilu

5 5.5 5.7 6

27.4

Sasaran Kegiatan (output) 4

lnventarisasi Logistik Pemilu

8 4.7 9.1 9.5 10

45.3

kegiatan 3357 : Pelaksanaan Manaiemen perencanaan

dan Data230 238.3 249.8 26L.6 ?74.a

72s4.5

Sasaran Kegiatan (outputl ITersedianya DokumenPerencanaan dan Penganggaran,Koordinasi Antar Lembaga, Datadan lnformasi Serta HasilMonitoring dan Evaluasi

720 124 130 136 r43

653

Sasaran Kegiatan (output) 2Sistem AdministrasiPenyelenggaraan Pemilu yangtertip, efektif dan efisien

2

71.4

Data dan lnformasiKe pemiluan

Sasaran Kegiatan (output) 3 2 2.2 2.2 2.411.1

Sasaran Kegiatan (outputl 4Dokumen Pemutahiran DataPemilih

76 78.8 82.7 86.7 91

415.2

Sasaran ke8iatan (output) 5

Sistem Aplikasi Pemilu30

31.1 32.6 35.9163.8

Kegiatan 3358 : Pembinaan SDM, pelayanan danAdministrasiKe 198 214.1 224.a 235.8 7077

Sasaran Kegiatan (output) 1

Tingkat Ketepatan TertibAdministrasi dan PengelolaanSumber Daya Manusia

58 59.7 62.6 65.7 68.9 314.9

Sasaran l(etiatan (output) 2Selesksi PNS Secara Transparandan Akuntabel

95 96.5 101.2 106.2 111.4 510.3

24.0 98.0

62.0

32.7

Sasaran Kegiatan (output) 2Fasilitasi Pengadaan LogistikPemilu

2.2

204.3

Dokumen Ke aiaan7 1.9 8,2 40.9

Sasaran feglatan (outputl 4Selesk5i Anggota KPU DaerahPemekaran

40.2 42.1 46.4 210.9

(egiatan 335{l : Penyelenggaraan operasional danPemeliharaan Perkantoran (fPU) 732 7 42.3 7 49.3 756.5 764.2 3744.3

Sasaran Keglatan (outputl IPenerapan Elektronik SistemKearsipan di KPU Provinsl

95 99.4 104.3 109.4 114.8 522.9

Sasaran Keglatan (outputl 2Penataan, Pendataan danPenllaian Arsip

4 4.5 4.7 4.9 5.1 23.2

Sasaran Kegiatan (outputl 3Sosialisasi Elektronik SistemKearslpan

5 7.7 7.5 36.8

Sasaran Keglatan (output) 4Penataan, Pendataan danPenllaiaan Arsip

29 30,4 31.9 35.1

Saeran Keglatan (outputl 5

Layanan Perkantoran598 500.9 500.9

3,002

xegiatan 3361 : Pemeriksaan di t-ingkungan Setjen KpU,Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Xa

63 65 7L.5 75 342.7

Sararan Kegiatan (output) ITersusunnya laporan hasilreview Laporan Keuangan

63 55 68.2 77.5 75 342.7

076.01.06 Sasaran Propram PeneuatanKelembaqaan Demokrasl dan 228.5 239.6 251.1 263.7

1,200

Kegiatan 3363 : Penyiapan penyusunan Rancangan KpU,Advokasi, Penyelesalan Sengketa dan penyuluhanPeraturan Perundang-undangan yant Berkaitas denganPenyele araan Pemilu

108 114.3 125.8 599.9

Advokasidan Se ngketa Hukum

Sasaran Kegiatan (output) I34 38.3 40.2 42.7 191.1

Sasaran lcslatan (outputl 2

Layanan Administrasi(ep€mlluan

40 42.7 44.8 47 49.3

Sasa6n (eglatan (outputl 3Penyuluhan PeraturanPerundang-undangan Pemiludan Pemllukada

34 35.1 36.8 38.6 40.5

Kegiatan 3354: Fasilitasi penyelenggaraan TahapanPemllu 1.09 714,2 tt9.7 125.3 131.8 600

9 L0.2 10.7 11.3 11.8 53

Sasaran Keglatan (output, 2Bimblngan TeknisPenyelenggaraan Pemilukada

104 109 720 547

TOTAT

2,937 4344 4,529 4,681 4,439 21,370

Sasaran Keglatan (output) 3

44.2

1.9

33.4

600.9 600.9

68.2

Perbaikan Proses Politik2t,

119.9 131.9

36.5

28.A

Sasaran (eglatan (outputl 1

Pengantian Antar WaktuAnggota DPR,DPD, OPRDProvinsl dan DPRD

100 114