ii - uin syarif hidayatullah jakarta official website · pertama). seandainya peserta mengundurkan...
TRANSCRIPT
PENETAPAN BESARAN PERSENTASE LOADING PADA
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DIVISI SYARIAH
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah ( S.E.Sy )
Oleh :
SRI LESTARI
NIM 1112046200012
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
1437 H / 2016 M
v
ABSTRAK
SRI LESTARI. NIM 1112046200012. Penetapan Besaran Persentase
Loading pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah. Konsentrasi Asuransi
Syariah, Progam Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H/2016 M.
Dalam penetapan besaran persentase loading pada asuransi syariah
terkadang penetapannya terlalu besar, hingga mencapai 80% pada tahun pertama
hingga tahun kedua. Hal tersebut menarik sebab teori menyebutkan bahwa
penetapan besaran persentase loading tidak bisa melebihi 70%. Teori tersebut
ditulis oleh M. Syakir Sula dalam bukunya yang berjudul Asuransi Syariah (Life
and General) Konsep dan Sistem Operasional. Penelitian ini bertujuan
mengetahui sebab serta cara perusahaan asuransi syariah dalam menetapkan
besaran persentase loading. Agar masyarakat, mengetahui bagaimana penetapan
besaran persentase loading terbentuk sedemikian rupa. Hasil dari penelitian ini
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu PT Prudential
Life Assurance divisi syariah dalam menetapkan besaran persentase loading
dengan menggunakan standar SOP (Standar Prosedur Operasi) perusahaan yang
diterapkan secara sistematis. Untuk produk PSAA (Prulink Syariah Assurance
Account) ditetapkan sebesar 80% untuk tahun pertama dan kedua kemudian
menurun di tahun ke tiga hingga kelima yaitu sebesar 15% dan nol persen di
tahun selanjutnya. Kemudian untuk produk PSIA (Prulink Syariah Investor
Account) ditetapkan sebesar 5% untuk tahun pertama dan nol persen untuk tahun
berikutnya. Penetapan tersebut didasarkan pada biaya pemasaran/komisi agen,
biaya administrasi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pengelolaan
risiko yang diwakilkan kepada perusahan.
Kata Kunci: Penetapan, Persentase Loading
Pembimbing: Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd
NIP. 195607121981031003
vi
KATA PENGANTAR
Bismillah, tidak ada kata yang lebih indah kecuali ”Alhamdulillah” penulis
ucapkan kepada Tuhan Pemilik Seluruh Alam yaitu Allah SWT. karena hanya
dengan Rahmat serta kemurahan hati-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini. Dia (Allah) adalah pemilik skenario terindah untuk penulis sehingga penulis
mampu untuk menunaikan kewajiban penulis kepada Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Orang tua, dan diri penulis sendiri. Pada
kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang
di balik layar, yang selalu menjadi termometer semangat penulis menyelesaikan
kewajiban ini, mereka yaitu:
1. Bapak Dr. Phil Asep Saepudin Jahar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak AM. Hasan Ali, M.A. dan bapak Dr. Abdurrauf, M.A. selaku Ketua
serta Sekretaris Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Dr. H. Zainul Arifin Yusuf, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi
peneliti. Terima kasih atas kesabaran serta ketegasan bapak, sehingga
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
vii
4. Segenap dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Atas semua ilmu bermanfaat
yang kalian berikan.
5. Kepada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah, atas semua kerja
samanya. Telah banyak membantu peneliti mengenai data penelitian.
6. Bapak Sugiyanto selaku ayahanda peneliti, ibu Uliah Madudin selaku ibunda
peneliti, Allief Kurnianto selaku kakak peneliti, serta Putra Muhamad Al
Sultan selaku adik peneliti. Kalian semua keluarga yang luar biasa, tidak
dapat peneliti ungkapkan seberapa beruntungnya peneliti memiliki kalian.
7. Keluarga Rosela (Rohis Dua Ribu Sebelas), keluarga kedua peneliti. Terima
kasih telah membantu membuat berisik group sehingga peneliti tidak pernah
merasa bosan dalam menyelesaikan skripsi peneliti. Ana Uhibbuki Fillah.
8. Selusin (Aisyah, Bila, Efi, Eka, Isti, Ita, Putri, Ria, Susi, Tami, Tika) yang
tidak pernah lelah untuk berbagi susah senangnya dalam mengarungi
perjalanan perkuliahan. Love you Guys.
9. Lima Sekawan (Chacha, Lily, Niken, Wini), sahabat masa SMP sampai saat
ini. Kalian adalah tempat tawa peneliti. Love You Full.
10. Semua teman satu perjuangan, Keluarga Besar Asuransi Syariah 2012.
Terima kasih semua dukungan serta do’anya untuk peneliti.
viii
Untuk setiap orang yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu terima
kasih. Kalian telah memberikan dukungan terbaik serta do’a terbaik kalian untuk
peneliti. Terima kasih.
Jakarta,
SRI LESTARI
ix
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................... iii
ABSTRAK .............................................................................................. v
KATA PENGANTAR ............................................................................ vi
DAFTAR ISI .......................................................................................... ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Identifikasi Masalah ............................................................... 5
C. Batasan dan Rumusan Masalah .............................................. 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................. 7
E. Metodologi Penelitian ............................................................ 8
F. Review Terdahulu ................................................................ 10
G. Kerangka Teori dan Alur Kerja Penelitian ........................... 14
H. Teknik Penulisan .................................................................. 16
I. Sistematika Penulisan ........................................................... 16
BAB II TEORI LOADING DALAM ASURANSI
A. Asuransi Syariah .................................................................. 18
x
1. Pengertian ........................................................................ 18
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah ...................................... 20
3. Jenis-jenis Asuransi Syariah ........................................... 24
4. Sistem Operasional Asuransi Syariah ............................. 27
5. Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia .... 30
6. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Konvensional ........ 31
B. Loading (Kontribusi Biaya) ................................................. 37
1. Pengertian ........................................................................ 37
2. Dasar Hukum Ujrah ........................................................ 38
3. Rukun dan Syarat Ujrah ................................................. 41
4. Jenis-jenis Ujrah ............................................................. 44
5. Penetapan Loading Menurut PMK ................................. 45
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Perusahaan .............................................................. 50
B. Profil Perusahaan ................................................................. 50
C. Struktur Organisasi Perusahaan ........................................... 51
D. Produk Perusahaan .............................................................. 52
BAB IV PENETAPAN BESARAN PERSENTASE LOADING PT
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DIVISI SYARIAH
xi
A. Produk PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah (PRU link
Syariah) ................................................................................ 54
B. Ketentuan Umum PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah (PRU
link Syariah) ......................................................................... 57
1. Ketentuan Umum Akad................................................... 57
2. Ketentuan Umum Manfaat .............................................. 58
3. Keteantuan Umum Investasi ........................................... 59
C. Biaya-biaya pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah 60
D. Penetapan Besaran Persentase Loading pada PT Prudential Life
Assurance Divisi Syariah..................................................... 63
1. Loading pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah (PRU
link Syariah) ................................................................... 63
2. Indikator Penetapan Persentase Loading pada PT Prudential Life
Assurance Divisi Syariah (PRU link Syariah) ................ 64
3. Penetapan Besaran Persentase Loading pada PT Prudential Life
Assurance Divisi Syariah (PRU link Syariah) ................ 66
xii
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan........................................................................... 70
B. Saran ..................................................................................... 70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN ..............................................................................................
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Review Terdahulu ................................................................... 10
Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Syariah ................ 32
Tabel 4.4 Biaya-Biaya PRU link Syariah .................................................. 6
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Musibah dapat menimpa siapa saja tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak
hingga orang dewasa. Mulai dari musibah ringan, hingga musibah besar yang
mengakibatan kerugian materiil maupun imateriil. Meskipun demikian, sejatinya
manusia tidak bisa memprediksi kapan dan dalam bentuk apa musibah akan
menimpa dirinya di masa depan secara akurat. Oleh karena itu, asuransi
dihadirkan sebagai bentuk antisipasi dan jalan keluar masyarakat, terhadap
musibah yang akan menimpa dirinya di masa depan.
Berbagai perusahaan asuransi pun mulai menjamur di Indonesia dengan
produk unggulannya masing-masing, guna memenuhi kebutuhan masyarakat
terhadap risiko yang akan dialami di masa depan tersebut. Tercatat terdapat 93
perusahaan asuransi umum yang bergabung dalam AAUI (Asosiasi Asuransi
Umum Indonesia), dan 44 perusahaan asuransi jiwa yang bergabung dalam AAJI
(Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)1. Begitu pula dengan perusahaan asuransi
syariah, yang pada akhir tahun 2015 lalu mengalami kenaikan dari 49 perusahaan
menjadi 52 perusahaan2. Seiring menjamurnya perusahaan asuransi tersebut,
sorotan utama masyarakat dan kalangan luas masih tetap pada hal yang sama
1 Dewan Asuransi Indonesia. Asuransi Jiwa dalam AAJI. Diakses dari www.dai.or.id
pada Febuari 2016 2 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Peningkatan Asuransi Syariah di Indonesia.
Diakses dari www.aasi.or.id pada Febuari 2016
2
yaitu mengenai dua klasifikasi bentuk asuransi tersebut. Asuransi biasa yang lebih
sering disebut dengan asuransi konvensional dan asuransi syariah yang
berlandasan Al-Qur‟an dan Hadist. Hal tersebut sangat beralasan, sebab
masyarakat yang selama ini diberikan satu alternatif bentuk asuransi, untuk
kemudian mendapat tambahan bentuk asuransi baru yang berlandaskan Al-Qur‟an
dan Hadist, yang sesuai dengan landasan umum masyarakat Indonesia dengan
mayoritas kaum muslimnya.
Di samping perbedaan tersebut, asuransi konvensional dengan asuransi
syariah paling tidak memiliki enam belas perbedaan lainnya3. Dari enam belas
perbedaan tersebut dalam sistem operasional asuransi, yang jarang sekali
mendapat sorotan yaitu perbedaan mengenai loading pada setiap perusahaan
asuransi syariah. Loading sendiri yaitu biaya akuisisi yang terdiri dari biaya
administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan pencetakan
dokumen, biaya lapangan, biaya pos, dan telekomunikasi serta remunerasi
karyawan dan agen4. Biaya-biaya yang masuk ke dalam loading juga dijelaskan
dalam fatwa DSN-MUI tentang akad wakalah bil ujrah5. Biaya tersebut dijelaskan
terkait akad yang digunakan dalam perjanjian asuransi syariah antara peserta
(tertanggung) dengan perusahaan (penanggung).
Dalam penerapan pembayaran biaya loading, asuransi syariah tidak bisa
menggunakan dana kontribusi yang berasal dari unsur tabungan dan tabarru‟,
3 Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep
dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). Hal. 326-328. 4 Arti dan Istilah dalam Asuransi oleh Denny Marco pada Kamis, 17 Januari 2013 dalam
http://www.prokonseling.blogspot.co.id diakses pada 24 September 2016 pukul 20:59 WIB. 5 Fatwa No: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad Wakalah Bil Ujrah dalam Asuransi dan
Reasuransi.
3
sehingga dana peserta tetap utuh atau bernilai tunai pada saat itu juga (tahun
pertama). Seandainya peserta mengundurkan diri, uang premi akan dikembalikan
sepenuhnya, kecuali dana kebajikan atau dana tabarru‟. Sedangkan pada asuransi
konvensional, premi yang diterima perusahaan bisa digunakan sebagai biaya
loading dalam bentuk pembayaran komisi agen, biaya administrasi, biaya
reasuransi, biaya cetak polis, dan lain sebagainya sehingga nasabah/peserta tidak
mempunyai nilai tunai pada tahun pertama ikut asuransi. Dengan kata lain uang
nasabah yang telah dibayarkan tidak bisa dikembalikan kepada perserta jika
mengundurkan diri pada tahun pertama (dana hangus)6.
Istilah dana hangus atau loss premium memang sudah dikenal dalam asuransi
konvensional. Hal tersebut mengkondinisikan peserta pada posisi yang terzalimi.
Sedangkan dalam bermuamalah (ekonomi syariah), tidak dibenarkan adanya
praktik saling menzalimi. Oleh sebab itu para ulama tidak membenarkan adanya
praktik uang hangus7. Sehingga jika pada implementasi asuransi syariah
menerapkan prinsip loss premium tersebut maka telah melanggar prinsip syariah
itu sendiri dalam bermuamalah.
Dalam hal ini, bukan berarti mengesampingkan konsep laba atau keuntungan
yang akan diperoleh oleh perusahaan asuransi syariah. Namun dalam islam,
penetapan laba atau keuntungan tidak hanya berlandaskan atas logika saja, tapi
juga pada nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk
dalam bermuamalah (ekonomi syariah) yang baik dan benar. Seperti prinsip
6Abdullah Amrin. Asuransi syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi
Konvensional). (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006). hal. 9 7 Khoiril Anwar. Asuransi Syariah Halal dan Maslahat. (Solo: Tiga Serangkai, 2007).
Hal. 42
4
keridaan serta transparansi untuk mencegah usaha-usaha eksploitasi kekayaan
oleh sebagian kelompok, dengan tujuan keuntungan dari kerugian kelompok
lainnya.
Di Indonesia dengan sistim keuangan syariah terutama dalam bidang
asuransi syariah, memang belum memiliki aturan bakunya sendiri mengenai
penetapan biaya loading. Begitu juga untuk perusahaan asuransi syariah di
Indonesia yang belum bisa menghilangkan biaya loading dari sistim operasional
perusahaannya. Kondisi pasar serta masyarakat belum begitu tahu mengenai
asuransi syariah. Karena itu loading masih dapat diberlakukan oleh setiap
perusahaan asuransi syariah, dengan ketentuan izin dari Dewan Pengawas Syariah
(DPS) dengan jumlah persentase tertentu.8 Hal tersebut, yaitu pemberlakuan
loading dalam asuransi syariah jika dibahas lebih lanjut, masalah ini dapat
memberikan gambaran secara umum bagaimana sebuah perusahaan asuransi
dalam menentukan persentase loading pada perusahaannya.
Bagaimana penetapan loading dilakukan, dengan kondisi asuransi dalam
bentuk syariah menjadi menarik sebab banyak hal-hal yang harus perusahaan
perhatikan. Mulai dari prinsip dasar syariah, hingga dasar hukum syariah harus
mendapat perhatian khusus. Dalam pertumbuhan perusahaan asuransi syariah
yang semakin tinggi sangat disayangkan jika masalah seperti ini tidak mendapat
sorotan. Karena dalam praktiknya jika hal ini dikemukakan dan diteliti maka akan
menghasilkan informasi jelas kepada mayarakat mengenai penetapan loading
pada asuransi syariah. Kemudian masalah ini dapat diteliti dengan melibatkan
8 Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep
dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). Hal. 314.
5
perusahaan asuransi syariah, yaitu PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah
sebagai perusahaan asuransi syariah terbaik tahun 2016 versi majalah investor9
dengan mewawancarai perwakilan perusahaan yang bersangkutan, dalam hal ini
bagian underwriting dan/atau bagian MASS (Management Sales System Support)
perusahaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat hal menarik serta mendasar
yang dapat memberikan manfaat maupun rujukan. Sehingga peneliti dapat
mengambilnya untuk dijadikan skripsi dengan judul “PENETAPAN BESARAN
PERSENTASE LOADING PADA PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
DIVISI SYARIAH.”
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah,
yaitu sebagai berikut:
1. Penetapan besaran persentase loading yang besar oleh perusahaan asuransi
syariah.
2. Tidak terdapatnya landasan hukum sebagai pedoman yang jelas dalam
menetapkan besaran persentase loading perusahaan asuransi syariah.
3. Terabainya prinsip dalam bermuamalah (ekonomi syariah) dengan penetapan
besaran persentase loading yang besar.
9 Majalah Investor. Asuransi Terbaik 2016. Diterbitkan pada Rabu, 29 Juni 2016. Dikutip
pada 24 September 2016 pukul 22:00 WIB.z
6
C. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Dalam penelitian ilmiah ini, peneliti akan meninjau penetapan besaran
persentase loading pada perusahaan asuransi syariah. Oleh sebab itu, untuk
mendapatkan arah pembahasan yang lebih baik sehingga tujuan penelitian
ilmiah ini dapat dicapai, maka peneliti akan membatasi ruang lingkup
permasalahan yang ada sebagai berikut:
1. Perusahaan yang akan diteliti hanya satu perusahaan, yaitu PT
Prudential Life Assurance Divisi Syariah.
2. Data perusahaan yang digunakan berupa polis dengan tahun yang
sedang berlaku, dokumen yang dibutuhkan serta data hasil wawancara
bagian Underwriting dan/atau MASS (Management Sales System
Support).
3. Topik masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah
mengenai penetapan besaran persentase loading pada perusahaan
asuransi syariah.
4. Penelitian ilmiah ini akan menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif yang dikombinasikan dengan penelitian pustaka dengan
teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara.
7
2. Rumusan Masalah
Dalam merumuskan masalah ini, peneliti akan mengemukakan
beberapa permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang serta
identifikasi masalah di atas, yaitu bagaimana penetapan besaran persentase
loading pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ilmiah ini
adalah untuk menjelaskan bagaimana perusahaan asuransi syariah menetapkan
besaran persentase loading.
Terkait dengan tujuan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi Peneliti
Untuk memenuhi tugas akhir skripsi peneliti, sekaligus sebagai wahana
peneliti dalam mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian.
2. Bagi Fakultas
Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan dan bahan referensi semua
pihak yang memerlukan.
3. Bagi Perusahaan
Sebagai sarana masukan serta tinjauan, bagaimana perusahaan asuransi
syariah dalam menetapkan besaran persentase loading.
8
4. Bagi Masyarakat
Sebagai motivasi agar lebih bijak dalam memahami segala bentuk ketentuan
hukum syariah termasuk asuransi syariah. Serta sebagai motivasi masyarakat
agar lebih bijak dalam memilih asuransi syariah.
E. Metodologi Penelitian
1. Lingkup Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menetapkan
besaran persentase loading pada perusahaan asuransi syariah dengan
menggunakan tinjauan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi ini
dilakukan pada perusahaan asuransi syariah, yaitu pada PT Prudential
Life Assurance Divisi Syariah.
a. Sumber Data
Untuk memperoleh data-data penelitian ini, peneliti menggunakan
metode penelitian kualitatif deskriptif.
1) Data Primer
Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan dua cara
yaitu melalui perantara peserta yang mengikuti asuransi
syariah pada perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga dan
AJB Bumiputera 1912 Syariah dalam bentuk polis asuransi
yang sedang berlaku. Serta secara langsung dengan teknik
pengumpulan data yaitu wawancara, pada bagian MASS
(Management Sales System Support) PT Prudential Life
Assurance Divisi Syariah.
9
2) Data Sekunder
Data Sekunder penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber
rujukan terkait yang dibutuhkan. Seperti buku, jurnal, dan
sebagainya.
b. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data
1. Metode Pengumpulan Data
a) Riset Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dimana peneliti meneliti
dengan merujuk pada literatur yang ada. Dalam hal ini
yaitu buku-buku, skripsi terdahulu, situs internet dan
sebagainya.
b) Riset Lapangan
Penulis mengumpulkan data dengan cara langsung
terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan
teknik wawancara yang memuat pertanyaan yang
diajukan pada bagian MASS (Management Sales System
Support) PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah.
2. Analisis Data
a) Reduksi Data
Peneliti melakukan penajaman data, membuang atau
memisahkan data yang tidak diperlukan agar kesimpulan
akhir dapat diambil.
10
b) Penyajian Data
Peneliti menyusun sekumpulan informasi data yang
telah didapatkan, serta hasil dalam bentuk teks naratif
maupun deskriptif (catatan lapangan).
c) Penarikan Kesimpulan
Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil
penyajian data sebelumnya, sehingga dapat digunakan
untuk mengambil keputusan analisis.
F. Review Terdahulu
Tabel 1.1
Review Terdahulu
1. Judul Studi: Variasi Tarif Ujrah Pada Praktek Perbankan Syariah dan
Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pada BRI Syariah Cabang Pembantu
Cibubur dan Pegadaian Syariah Cabang Margonda )
Penullis: Tri Nurhayah 108046100118
Konsentrasi: Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Tahun Terbit: 2013
Ringkasan Isi Studi: Pada studi ini, peneliti meneliti mengenai
bagaimana formulasi tarif ujrah pada perbankan dan pegadaian
syariah serta faktor-faktor apa saja yang menentukan perbedaan
penentuan tarif tersebut. Dengan menggunakan pendekataan kualitatif
dan teknik pengumpulan data wawancara. Kemudian mendapat
kesimpulan bahwa penentuan tarif di BRI Syariah berasal dari pusat
11
dan berdasarkan kemampuan nasabah. Sedangkan faktor yang
mempengaruhi perbedaaan tarif di BRI Syariah yaitu logam mulia,
perbedaan karat dan perbedaan harga emas.
Persamaan dan Perbedaan: Persamaan studi ini dengan penelitian
yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai
bagaimana formulasi atau persentase besaran ujrah/loading (dalam
asuransi) dapat terbentuk dengan berbeda disetiap perusahaan. Serta
faktor apa saja yang melatar belakanginya. Kemudian perbedaannya
yaitu, pada penelitian ini dilakukan pada perbankan serta pegadaian
syariah sedangkan peneliti melakukan penelitian pada asuransi
syariah.
2. Judul Studi: Prinsip Penetapan Ujrah di Pegadaian Syariah Cipto
Cirebon
Penullis: Taufiqurrahmani 105046101616
Konsentrasi: Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
Tahun Terbit: 2013
Ringkasan Isi Studi:Pada studi ini peneliti meneliti mengenai pola
penetapan ujrah pada pegadaian syariah, serta praktik prinsip
penetapan ujrah di pegadaian syariah tersebut berdasarkan hukum
ekonomi islam. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, untuk
kemudian mendapat kesimpulan bahwa pelaksanaan penerapan
prinsip ujrah di Pegadaian Syariah Cipto Cirebon sudah sesuai dengan
fatwa DSN yaitu berdasarkan pada taksiran barang yang digadaikan.
12
Kemudian Pegadaian Syariah mempunyai kebijakan diskon yang
diterapkan pada tarif ujrah (jasa simpan), sebagai bentuk penghargaan
atas kepercayaan nasabah terhadap Pegadaian Syariah. Kemudian
pada praktik penerapannya sudah sesuai dengan prinsip Hukum Islam.
Serta dua akad pada Pegadaian Syariah itu akad yang terpisah antara
akad rahn dan ijarah.
Persamaan dan Perbedaan: Persamaan studi penelitian peneliti
dengan studi penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai pola
penetapan besaran ujrah/loading (dalam asuransi) dan pengaitannya
pada hukum ekonomi islam. Kemudian perbedaannya yaitu pada
objek penelitian yang dilakukan, pada studi penelitian ini penelitian
dilakukan pada lembaga keuangan non bank pegadaian syariah,
sedangkan pada studi penelitian penulis dilakukan pada lemabaga
keuangan non bank asuransi syariah.
3. Judul Studi: Jurnal Asuransi dan Manajemen (Konsep dan
Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari‟ah)
Penulis: Mila Sartika, SEI, MSI dan Hendri Hermawan Adinugraha,
SEI, MSI
Konsentrasi: Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian
Nuswantoro
Tahun Terbit: 2013
Ringkasan Isi Studi: Jurnal ini membahas mengenai semakin
menjamurnya produk asuransi syariah di Indonesia, salah satunya
13
yaitu produk unit link syariah dengan peminat produk tertinggi.
Namun semakin maraknya produk baru unit link syariah, masih ada
ketidakpercayaan masyarakat apakah produk tersebut sesuai dengan
aturan asuransi syariah atau sebaaliknya. Dengan metode penelitian
kualitatif yang dikombinasikan dengan penelitian pustaka maka
penelitian ini memperoleh simpulan bahwa produk unit link syariah
pada perusahaan asuransi syariah menggunakan akad tabarru‟ dan
wakalah bil ujrah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21
mengenai pedoman asuransi syariah, Fatwa No. 52 mengenai akad
wakalah bil ujrah dan Fatwa No. 53 mengenai akad tabarru‟.
Persamaan dan Perbedaan: Persamaan jurnal penelitian ini dengan
penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai penerapan
aturan syariah pada penerapan asuransi syariah. Kemudian
perbedaannya yaitu pada penelitian jurnal tersebut, peneliti lebih
fokus membahas produk asuransi syariah sedangkan pada penelitian
ini peneliti lebih fokus pada sistem operasional perusahaan asuransi
syariah.
4. Judul Studi: Jurnal Akuntansi dan Keungan Indonesia (Model
Proporsi Tabarru dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di
Indonesia)
Penulis: Novi Puspitasari
Konsentrasi: Universitas Jember
Tahun Trebit: 2012
14
Ringkasan Isi Studi: Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi
konsep pemisahan dana pengelolaan keuangan pada asuransi umum
syariah, khususnya membahas faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi porsi tabarru-ujrah dan hubungannya dengan kinerja
keuangan. Kemudian dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif jenis studi kasus pada sebuah perusahaan asuransi umum
syariah, peneliti memperoleh simpulan bahwa konstruk – konstruk
dapat teridentifikasi kontekstual yang berinteraksi pada penentuan
proporsi tabarru‟- ujrah
Persamaan dan Perbedaan: Persamaan penelitian jurnal dengan
penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti atau focus pada ujrah itu
sendiri. Kemudian perbedaannya yaitu studi kasus penelitian jurnal
tersebut dilakukan pada asuransi umum syariah sedangkan studi kasus
penelitian penulis dilakukan pada asuransi jiwa syariah.
G. Kerangka Teori dan Alur Kerja Penelitian
Dalam asuransi syariah, dana premi terbagi menjadi dua bagian yaitu dana
tabarru‟ dan ujrah perusahaan (loading) untuk non saving. Kemudian terbagi
menjadi tiga bagian yaitu dana tabarru‟, ujrah perusahaan (loading) dan dana
peserta.10
Dalam hal tersebut besaran pembagian persentase antara dana
tabarru‟dan ujrah perusahaan (loading) sebaiknya tidak merugikan peserta atau
salah satu pihak agar sesuai dengan prinsip bermuamalah (ekonomi syariah).
10
Abdullah Amrin. Asuransi syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah
Asuransi Konvensional). (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006). hal. 9
15
Sebab nilai tunai peserta sulit untuk terbentuk dengan penetapan besaran
persentase loading atau ujrah perusahaan yang besar. Hal tersebut juga sekaligus
sebagai pembeda antara besaran nilai tunai yang didapatkan para peserta asuransi
syariah dengan nasabah asuransi konvensional. Karena pada asuransi
konvensional nilai tunai nasabah hangus pada tahun pertama bahkan sampai
tahun kedua atau ketiga.
Penerapan penetapan besaran ujrah perusahaan (loading) pada asuransi
syariah jika ditetapkan dengan persentase terbilang besar pada tahun pertama,
meskipun tidak sampai menghanguskan seluruh nilai tunai tahun pertama, namun
hal tersebut juga harus dihindari. Sebab jika terjadi kasus pada tahun pertama
peserta tidak bisa melanjutkan pengikutsertaannya dalam asuransi syariah, maka
peserta akan merasa dirugikan atau terzalimi dengan perolehan nilai tunai yang
tidak sewajarnya. Sehingga diperlukan penetapan persentase besaran ujrah
perusahaan (loading) yang sesuai dengan tidak merugikan kedua belah pihak.
16
Alur kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1
Alur Kerja Penelitian
H. Teknik Penulisan
Teknik penulisan ini merujuk pada buku “pedoman penulisan skripsi
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan
Hukum tahun 2012.”
I. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah,
pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
metodologi penelitian, studi terdahulu, alur kerja penelitian, kerangka teori
dan sistematika penulisan.
Data:
Data Primer (Polis dan Hasil
Wawancara)
Data Sekunder
-
Analisis Data:
Reduksi Data
Penyajian Data
-
Kesimpulan
-
Asumsi
-
17
BAB II TEORI LOADING DALAM ASURANSI
Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konsep
asuransi syariah, dan loading (Kontribusi Biaya), perbedaan asuransi
syariah dan asuransi konvensional.
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum mengenai perusahaan
yang akan dijadikan studi penelitian. Paling tidak memuat mengenaisekilas
sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan produk perusahaan.
BAB IV PENETAPAN BESARAN LOADING PADA PT PRUDENTIAL
LIFE ASSURANCE DIVISI SYARIAH
Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil penelitian dan
pembahasan atas hasil pengolahan data.
BAB V PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran untuk para pembaca terutama
perusahaan dan peneliti selanjutnya.
18
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Asuransi Syariah
1. Pengertian
Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie. Dalam hukum
Belanda, disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dari istilah assurantie
ini, kemudian timbul istilah assuradeur yang berarti penanggung dan
geassureerde yang berarti tertanggung.11
Secara umum, definisi asuransi adalah
perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta
asuransi). Dengan cara pihak penanggung menerima premi dari tertanggung,
kemudian penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan ketika
tertanggung:
a. Mengalami kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas barang/kepentingan
yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan;
b. Didasarkan hidup atau matinya seseorang.12
Secara baku, definisi asuransi atau pertanggungan yang dimuat dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang
Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis. Kemudian menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh
perusahaan asuransi, sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada
11
Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep
dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). Hal. 26 12
Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana, 2009). Hal.
244
19
tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Sehingga
semua kemungkinan yang diderita tertanggung atau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pastiatau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan akan mendapatkan pertanggungan dari pihak penanggung.
Dalam islam, asuransi memiliki beberapa istilah yaitu; At Ta‟min, Takaful,
dan Islamic Insurance. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh
berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggungan (saling
menanggung).13
At Ta‟min sendiri diambil dari bahasa Arab, dengan dasar kata
amanayang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan
bebas dari rasa takut. Sehingga men-ta‟min-kan sesuatu artinya sesorang
membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan
sejumlah uang sebagaimana telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap
hartanya yang hilang.14
Sedangkan Takaful, berasal dari kata takafala-yatakafulu,
yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Sehingga
pengertian Takaful dalam muamalah, adalah usaha saling menanggung risiko
yang dilakukan oleh seluruh anggota asuransi terhadap salah satu peserta asuransi
yang mengalami musibah. Saling menanggung risiko ini didasari atas sikap saling
tolong-menolong dalam kebaikan, dengan cara membayarkan dana tabarru‟.
13
H. A. Djazuli, dkk. Lembaga Perekonomian Umat. Cet. II. (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002 ). Hal. 121 14
Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep
dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). Hal. 28
20
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan
pula dalam fatwanya mengenai pedoman umum asuransi syariah. Tepatnya dalam
ketentuan umum No. 21/DSN-MUI/X/2001, bahwa asuransi
syariah/ta‟min/takaful/tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-
menolong di antara pihak-pihak melalui investasi. Biasanya dalam bentuk aset
dan/atau tabarru‟ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi
risiko tertentu. Dengan ketentuan yang jelas mengenai akadnya, yaitu melalui
akad/perikatan yang sesuai dengan syariah.
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah
Asuransi syariah secara singkat merupakan bentuk pertanggungan yang
dilakukan dengan landasan tuntunan Islam. Pertanggungan tersebut dilakukan
bukan hanya sebatas mencari keuntungan, namun juga sarana berbagi atau tolong-
menolong. Sebab dalam islam dijelaskan bahwa:
Artinya:
“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-
Maidah: 2)
21
Secara garis besar, landasan Islam yang dijadikan sebagai acuan dalam
asuransi syariah yaitu Al-Qur‟an dan sunnah Nabi. Selayaknya sebagian ahli ilmu
hukum Islam dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi.15
1. Al-Qur’an
Meskipun tidak menyebutkan dengan tegas, namun terdapat ayat yang
menjelaskan tentang konsep asuransi dan mempunyai muatan nilai-nilai dasar
yang ada dalam praktik asuransi.16
Antara lain, yaitu:
a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari esok
Allah SWT dalam Al-Qur‟an memerintahkan kepada hamba-Nya, untuk
senantiasa melakukan persiapan menghadapi hari esok.17
Sebagaimana
firman Allah dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa Ayat 9:
Artinya:
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang
benar.” (QS. An-Nisa: 9)
15
AM. Hasan Ali, MA,. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan
Analisis Historis, Teoritis dan Praktis. (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hal. 104-105 16
Wirdyaningsih ,et. all. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Cet. 1. (Jakarta: Prenada
Media, 2005). Hal. 236 17
Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep
dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). Hal. 86
22
b. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah
Allah SWT sangat concern dengan kepentingan keselamatan dan
keamanan dari setiap umat-Nya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk
saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain.18
Sebagaimana
firman Allah dalam Al-Qur‟an surah Quraisy ayat 4:
Artinya:
“Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan
lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 4)
Dalam kedua ayat di atas, Allah tidak secara tersurat menjelaskan mengenai
kegiatan berasuransi maupun dasar hukum dalam berasuransi. Namun secara
tersirat, Allah dengan tegas memerintahkan bahwa setiap manusia harus
mempersiapkan hari esok. Hal tersebut dapat terlihat dari kutipan firman Allah
surah An-Nisa yang artinya, “...hendaklah takut seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka”. Kemudian dalam surat lain, yaitu QS. Quraisy: 4 Allah
memerintahkan untuk saling melindungi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Allah memerintahkan hamba-Nya saling tolong-menolong atau melindungi untuk
mempersiapkan hari esok. Salah satu metodenya adalah dengan memperbanyak
18
Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep
dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). Hal. 90
23
do‟a kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindar dari
bencana serta kerugian ekonomi.19
2. Sunnah Nabi
a. Hadist menghilangkan kesulitan yang dialami oleh orang lain
“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda:
Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang muslim,
maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang
siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan
mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim)
b. Hadist anjuran meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya raya
“Diriwayatkan dari Amir bin Sa‟ad bin Abi Waqash berkata, bahwa
telah bersabda Rasul SAW: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-
anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-
minta pada manusia lainnya.” (HR. Bukhari)
Dari dua hadist di atas dapat diketahui, bahwa Nabi SAW sangat
memperhatikan apa yang akan terjadi di hari esok atau masa yang akan datang.
Dengan mempersiapkan apa yang dibutuhkan ahli waris sepeninggal orang
tuanya. Hal tersebut tersirat mengenai sistem opersional asuransi, yaitu dengan
cara pembayaran premi oleh peserta/nasabah selama perjanjian yang disepakati
kedua belah pihak (peserta/nasabah-perusahaan). Kemudian segala risiko yang
akan dialami peserta akan ditanggung oleh perusahaan (dalam konvensional),
19
AM. Hasan Ali, MA. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis
Historis, Teoritis dan Praktis. (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hal. 109
24
maupun ditanggung bersama antar peserta/nasabah menggunakan dana tabarru‟
(dalam syariah). Dengan demikian pihak ahli waris yang orang tuanya bergabung
dalam asuransi, ketika mendapatkan musibah yang menyebabkan kematian, akan
menerima santunan dari dana tabarru‟ yang telah terbentuk atas dasar tolong-
menolong antar peserta.
3. Jenis-Jenis Asuransi Syariah
Jenis-jenis asuransi, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah
sama-sama terbagi menjadi dua yaitu:
1. Asuransi Jiwa (Life Insurance)
Usaha pengelolaan risiko berdasarkan berdasarkan Prinsip Syariah guna
saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang
didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada
peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam
perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil
pengelolaan dana.20
Jenis asuransi jiwa ini terbagi lagi ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai
berikut:
1. Asuransi Berjangka (Term Insurance), yaitu manfaat asuransi
dibayarkan oleh perusahaan asuransi apabila peserta asuransi mengalami
musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian.
20
Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014. Tentang Perasuransian. Hal.
4
25
2. Asuransi Seumur Hidup (Whole Life Insurance), yaitu manfaat asuransi
yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris apabila
peserta asuransi meninggal.
3. Asuransi Dwiguna (Endowment Insurance), yaitu manfaat asuransi
dibayarkan oleh perusahaan asuransi apabila peserta meninggal dalam
masa perjanjian atau tetap hidup sampai akhir akhir perjanjian.21
2. Asuransi Umum (General Insurance)
Usaha penggolongan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling
menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau
pemegang polis kerena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti.22
Sama halnya dengan asuransi jiwa, asuransi umum pun terbagi ke dalam
beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:
1. Asuransi Kebakaran (Fire/Property Insurance), yaitu jenis perlindungan
asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahan asuransi kepada
tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda
yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis
asuransi yang disepakati.
21
Agus Edi Sumanto et. all. Solusi Berasuransi: Lebih baik dengan Syariah. (Bandung:
PT. Karya Kita, 2009). Hal. 50 22
Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014. Tentang Perasuransian. Hal.
3
26
2. Asuransi Rekayasa (Engineering Insurance) yaitu jenis perlindungan
asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahan asuransi kepada
tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada proyek
konstruksi, contractor plan & machineries, peralatan dan lain-lain,
berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
3. Asuransi Pengangkutan (Marine Cargo & Marine Hull Insurance), yaitu
jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh
perusahan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau
kerusakan pada harta benda dalam pengangkutan (marine cargo) atau
rangka kapal (marine hull) yang dipertanggungkan berdasarkan pada
syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
4. Asuransi Aneka (Miscellaneous Insurance), yaitu jenis perlindungan
asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahan asuransi kepada
tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda,
luka badan, hingga kematian, kepentingan keuangan, tanggung gugat
terhadap tertanggun dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi
polis asuransi yang disepakati.
5. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance), yaitu jenis
perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahan
asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan
pada kendaraan, termasuk tanggung jawab hukum tertanggung yang
27
dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi
yang disepakati.23
4. Sistem Operasional Asuransi Syariah
Asuransi syariah dengan asuransi konvensional, dalam sistem operasionalnya
sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hanya saja, satu perbedaan
ini mengakibatkan jurang pemisah antara asuransi syariah dengan asuransi
konvensional sangat terasa, yaitu prinsip yang digunakan dalam setiap praktiknya.
Dalam asuransi syariah prinsip yang digunakan dalam setiap praktik berasuransi
tidak lain, yaitu prinsip syariah Islam sedangkan asuransi konvensional tidak.
Sebagai contoh bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam
adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba dan
dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.24
Asuransi pada syariat Islam sendiri didasarkan pada rasa tanggung jawab
antar peserta25
. Tanggung jawab bersama dalam membantu peserta lain ketika
tertimpa musibah karena suatu kewajiban pula bagi setiap muslim untuk saling
tolong – menolong. Kemudian untuk saling melindungi antar peserta, dalam arti
setiap peserta bekerja sama untuk saling bertanggung jawab melindungi peserta
lainnya dalam menghadapi risiko usaha dan investasi yang akan terjadi. Namun
dalam bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan dalam syariat Islam, yang
23
Agus Edi Sumanto et. all. Solusi Berasuransi: Lebih baik dengan Syariah. (Bandung:
PT. Karya Kita, 2009). Hal. 51 24
Wirdyaningsih ,et. all. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Cet. 1. (Jakarta: Prenada
Media, 2005).. Hal. 257 25
Abdullah Amrin. Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah. (Jakarta: PT Gramedia,
2011). Hal. 40
28
sekaligus merupakan salah satu kelebihan yang diberikan asuransi syariah dari
asuransi konvensional.
Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam, dalam hal
ini dalam berasuransi minimal harus terhindari dari gharar, maisir, dan riba.
Ketiga hal tersebut wajib dihindari asuransi jiwa (life insurance), asuransi umum
(general insurance), maupun jenis usaha yang mendukung perasuransian syariah
lainnya. Oleh sebab itu, timbulah solusi untuk menghindari gharar, maisir, dan
riba dalam berasuransi yaitu:26
1. Gharar (Ketidakpastian)
Syafi‟i Antonio menjelaskan, bahwa kontrak perjanjian dalam asuransi jiwa
konvensional dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran.
Pertukaran tersebut, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang
pertanggungan. Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang
harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima agar tidak menjadi rancu
(gharar). Keadaan akan menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang
akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan
dibayarkan (jumah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang
akan meninggal. Di sinilah letak gharar pada asuransi konvensional.
Dalam asuransi syariah, masalah rancu (gharar) ini dapat diatasi dengan
mengganti akad tabaduli (pertukaran) dengan akad takafuli (tolong-menolong)
atau akad tabarru‟. Dengan akad tabarru‟, persyaratan dalam akad pertukaran
(tabaduli) tidak lagi diperlukan atau gugur. Sebagai gantinya, asuransi syariah
26
AM. Hasan Ali, MA. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan
Analisis Historis, Teoritis dan Praktis. (Jakarta: Prenada Media, 2004). Hal. 125
29
menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau
rekening tabarru‟, yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta
masuk asuransi syariah.
2. Maisir (Judi)
Syafi‟i Antonio menjelaskan, bahwa maisir (judi) memiliki arti terdapatnya
salah satu pihak yang untung namun satu pihak yang lain justru mengalami
kerugian. Dalam asuransi konvensional, hal tersebut dapat terlihat dengan jelas
apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu ingin membatalkan
kontraknya sebelum masa reversing period (periode pengembalian), biasanya
tahun ketiga. Sehingga yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang
yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Ditambah lagi, terdapatnya
unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting/mortalita,
dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.
Dalam asuransi syariah, masalah maisir ini dieliminir dengan membagi dana
peserta (premi) kedalam dua rekening (pada produk life yang mengandung unsur
tabungan) yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru‟. Rekening tabarru‟ ini,
yang sejak awal diniatkan untuk tolong-menolong, tidak akan bercampur dengan
rekening peserta (tabungan), maka reversing period (periode pengembalian) di
asuransi syariah sudah ada sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil
uangnya. Karena pada hakikatnya uang tersebut adalah uang mereka sendiri.
Sehingga nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu,
tidak ada maisir (judi), tidak ada gambling (untung-untungan), karena tidak ada
pihak yang diuntungkan dan dirugikan.
30
3. Riba
Masalah riba pada asuransi syariah dieliminir dengan konsep
mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi
yang di dalamnya menganut sistem riba, diganti dengan akad mudharabah
atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar‟i. Baik dalam penentuan
investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga. Semua menggunakan
instrumen akad syar‟i yang bebas dari riba.
5. Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia
Asuransi syariah di Indonesia dalam praktinya di Indonesia bukan hanya
berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadist saja, melainkan juga berlandasakan
pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang ditetapkan
pemerintah sebagai landasan praktik asuransi syariah di Indonesia sebelumnya
telah disesuaikan dengan Al-Qur‟an dan Hadist mengenai asuransi syariah,
sehingga tidak akan bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun bentuk
peraturan tersebut antara lain, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(KUHD), UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah
antara lain, yaitu PP No. 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang
diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan
Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) dan Askes (Asuransi Sosial
Pemeliharaan Kesehatan). Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK),
dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
31
Selain peraturan asuransi secara umum di atas, terdapat beberapa peraturan
asuransi yang khusus membahas mengenai asuransi syariah antara lain, yaitu
PMK No. 18/PMK. 010/2010 jo PMK No. 277/2012 tentang Penerapan Prinsip
Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip
Syariah. Kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman
Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/ DSN-MUI/III/2006 tentang
Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah. Selanjutnya fatwa DSN-
MUI No. 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi
Syariah dan Reasuransi Syariah, serta fatwa DSN-MUI No. 53/ DSN-
MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru‟ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi
Syariah.27
6. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional
Pada dasarnya perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional
terletak pada landasan yang dijadikan dasar dalam praktik berasuransi. Jika
asuransi syariah menjadikan Al-Qur‟an dan Hadist sebagai landasan dalam
praktiknya, asuransi konvensional menjadikan peluang risiko untuk dijadikan
keuntungan sebagai landasannya. Dalam bukunya, Muhammad Syakir Sula
membagi perbedaan prinsipal antara asuransi syariah dengan asuransi
konvensional sebagai berikut:28
27
Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana, 2009). Hal.
252 28
Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Asuransi Syariah (Life and General) Konsep
dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). Hal. 326-328
32
Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Syariah
No. Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
1.
Konsep Perjanjian dua pihak
atau lebih, dimana
pihak penanggung
mengikatkan diri
kepada pihak
tertanggung, dengan
menerima premi, untuk
memberikan
pergantian kepada
tertanggung.
Sekumpulan orang
yang saling
membantu, saling
menjamin dan
bekerja sama,
dengan cara setiap
pesertanya
mengeluarkan
dana tabarru‟.
2. Asal Usul Dari masyarakat
Babilonia 4000-3000
SM, yang dikenal
dengan nama
perjanjian Hammurabi.
Kemudian pada tahun
1668 M di Coffe
House London berdiri
Lioyd Of London
sebagai cikal bakal
Dari Al-Aqilah,
kebiasaan suku
Arab jauh sebelum
Islam datang.
Kemudian di
sahkan oleh
Rasulullah
menjadi hukum
Islam, yang
tertuang dalam
33
asuransi konvensional. Konstitusi
Madinah yang
dibuat langsung
oleh Rasulullah.
3. Sumber Hukum Dari kebudayaan dan
pikiran manusia,
berdasarkan hukum
positif, hukum alam,
dan contoh
sebelumnya.
Dari wahyu Ilahi,
berdasarkan Al-
Qur‟an, Sunnah,
Ijma, Fatwa
Sahabat, Qiyas,
Istihsan, Urf, dan
Maslahah
Mursalah.
4. Magrib (Maisir,
Gharar, dan Riba)
Adanya Maisir.
Gharar dan Riba.
Bersih dari Maisir,
Gharar, dan Riba.
5. DPS (Dewan
Pengawas Syariah)
Tidak ada, sehingga
bertentangan dengan
syara‟.
Ada dan berfungsi
sebagai pengawas
berjalannya sistem
operasional
asuransi agar
sesuai dengan
syariah.
6. Akad Akad jual beli. Akad Tabarru‟
dan Tijarah.
34
7. Jaminan/Risiko
(Risk)
Transfer of risk. Sharing of risk.
8. Pengelolaan Dana Tidak adanya
pemisahan dana,
sehingga berakibat
pada terjadiya dana
hangus (untuk produk
saving life).
Terjadi pemisahan
dana (untuk
produk saving
life), yaitu dana
Tabarru (derma)
dan dana peserta.
Sehingga tidak
mengenal kata
hangus.
9. Investasi Bebas, sesuai hanya
dengan peraturan
perundang-undangan.
Namun tidak
mempetimbangkan
unsur halal-haramnya.
Sesuai dengan
perundang-
undangan namun
bebas dari sistem
riba maupun unsur
haram lainnya.
10. Kepemilikan Dana Dana premi yang
terkumpul seluruhnya
menjadi milik
perusahaan, sehingga
perusahaan bebas
untuk
Dana premi yang
terkkumpul
merupakan dana
peserta (shahibul
mal). Sedangkan
perusahaan hanya
35
menginvestasikan
kemana saja.
sebatas mengelola
dana (mudharib).
11. Unsur Premi Tabel mortalita
(mortality tables),
bunga (interest) dan
biaya-biaya asuransi
(cost of insurance).
Unsur tabarru‟
dan tabungan
(tanpa unsur riba).
Tabarru juga
dihitung
berdasakan tebl
mortalita namun
tidak dengan
perhitungan
bunga.
12. Loading/Komisi
Agen
Loading yang
diberikan cukup besar
terutama untuk komisi
agen. Bahkan bisa
menyerap premi tahun
pertama dan kedua.
Karena itulah nilai
tunai tahun pertama
dan kedua biasanya
belum ada (masih
hangus).
Pada sebagian
asuransi syariah,
loading (komisi
agen tidak
dibebankan oleh
peserta tapi dari
dana pemegang
saham). Sebagian
lainnya
mengambil sekitar
20-30% dari tahun
36
pertama, dengan
begitu niali tunai
tahun pertama
sudah terbentuk.
13. Sumber
Pembiayaan Klaim
Dari rekening
perusahaan
Dari rekening
tabarru‟, dimana
peserta saling
menanggung
sehingga ketika
salah satu peserta
mengalami
musibah.
14. Sistem Akuntansi Menganut konsep
akuntansi acrual basis.
Menganut konsep
akuntansi cash
basis.
15. Keuntungan (Profit) Keuntungan Surplus
Underwriting, komisi
reasuransi, dan hasil
investasi seluruhnya
adalah milik
perusahaan.
Keuntungan
Surplus
Underwriting,
komisi reasuransi,
dan hasil investasi
seluruhnya dibagi
hasilkan dengan
peserta.
37
16. Visi dan Misi Secara garis besar
adalah misi sosial.
Misi Aqidah,
ibadah (ta‟awun),
ekonomi
(Iqtishad), dan
pemberdayaan
umat (sosial).
B. Loading (Kontribusi Biaya)
1. Pengertian
Loading adalah biaya operasional asuransi yang dibebankan dari premi
peserta asuransi29
. Dalam asuransi syariah, loading merupakan kontribusi biaya
atau sering disebut sebagai ujrah, yaitu perolehan hasil perwakilan pertanggungan
yang diberikan perusahaan kepada peserta asuransi syariah sebagai imbal jasa.
Upah dalam bahasa arab disebut al-ujrah, sedangkan dari segi bahasa disebut al-
ajru yang berarti „iwad (ganti). Sehingga ujrah dapat diartikan sebagai imbalan
yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.30
Ujrah juga disebut sebagai upah, yaitu mengambil manfaat tenaga orang lain
dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.31
Dalam kamus bahasa
Indonesia, upah diartikan sebagai uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai
imbalan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk
29
Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana, 2009). Hal.
252 30
Helmi Karim. Fiqh Muamalah. (Jakarta: Rajawali Pers, 1997). Hal. 29 31
Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Hal. 115
38
mengerjakan sesuatu.32
Sehingga dapat disimpulkan bahwa al-ujrah atau upah
adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam , yang
dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap
orang lain maupun badan kelembagaan maupun instansi lain atas usaha, kerja dan
pertanggungan serta pelayanan yang telah dilakukan.
2. Dasar Hukum Ujrah
Dalam bermuamalah (ekonomi syariah), ujrah atau upah memiliki landasan
hukum atau dasar hukum yaitu:
a. Al-Qur‟an
Al-Qur‟an menjelaskan bahwa Allah selalu membalas segala perbuatan
hamba-Nya dengan pahal ketika hamba-hambaNya melakukan kebaikan. Serta
membenci hamba-Nya yang berbuat kezaliman seperti dalam surah Al-Imran ayat
57 berikut:
Artinya:
“… dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia
akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak
menyukai orang zalim…” (QS Al-Imran: 57)
32
Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Kota, 2000).
Hal. 1108
39
Dalam surah lain, al-Qur‟an juga menjelaskan mengenai seorang laki-laki
yang memiliki seorang istri yang telah di talaq, untuk tetap memberikan nafkah
(upah) kepada mantan istrinya tersebut atas jasa menyusui anak mereka.
Artinya:
“… Jika mereka telah menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah
imbalannya kepada mereka.” (QS. Ath-Thalaq: 6)
Selain itu dalam surah lain Allah berfirman bahwa imbalan/ujrah dapat pula
diperoleh melalui amal shaleh.
Artinya:
“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah:
105)
40
b. Hadist
Dalam hadist juga dijelaskan bahwa Allah memerangi orang yang tidak
membayar upah seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaanya. Hadist tersebut
diriwayatkan dari Bukhari dari Abu Hurairah dari Rasul SAW.
“Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata telah
menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma‟il bin Umayyah dari
Sa‟ad bin Abi Sa‟id dari Abu Hurairah radliallahu „anhu dari Nabi shallahu
„alaihi wasallam bersabda: Allah Ta‟ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang
aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah
atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu
memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja
kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar
upahnya.” (HR. Buhkari)33
Segala jenis pekerjaan yang dilakukan dengan syarat tidak menjual barang
yang haram maupun sesuatu yang dilarang oleh Al-Qur‟an dan Hadist. Dengan
demikian semua orang yang bekerja (karyawan) sedang melakukan amal shaleh,
sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah syara‟. Sehingga jika pekerjaan tersebut
dilakukan dengan baik maka akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia
dan di akhirat.34
33
AL-Bukhari. Sahih al-Bukhari, Juz II. (Bandung: Pustaka Setia, 2004). Hal. 50 34
Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc dan Hendri Tanjung, S.Si, M.M, M.Ag,
M.Phill. Sistem Penggajian Islam. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008). Hal. 24
41
3. Rukun dan Syarat Ujrah
1. Rukun Ujrah
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu.35
Menurut mazhab
Hanafi sebuah rukun akad hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Hal tersebut
dilatarbelakangi dengan alasan bahwa tidak mungkin sebuah akad terjadi tanpa
adanya para pihak dan objek yang membuatnya. Sedangkan menurut Jumhur
Ulama, rukun Ijarah terbagi menjadi empat, yaitu:
1) Aqid (Orang yang Berakad)
Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.
Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu‟ajir dan
orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa
sesuatu disebut musta‟jir.36
Orang yang berakad juga sudah cakap dalam
hukum atau mumayyiz. Namun karena pentingnya sebuah akad, mazhab
Syafi‟iyah dan Hanafiyah menambahkan bahwa mereka yang melakukan
akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar
mumayyiz saja.37
2) Sigat
Merupakan penyataan kehendak yang disebut juga sebagai sigat akad
(sigatul-„aqd), terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum Islam, ijab dan
qabul meliputi: (1) ucapan, (2) utusan dan tulisan, (3) isyarat, (4) secara
diam-diam, dan (5) dengan diam semata. Syarat sigat dalam ijarah sama
35
Samsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh
Muamalat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 95 36
Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 117 37
Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 95
42
dengan syarat ijab qabul jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah
harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan38
.
3) Ujrah
Merupakan sesuatu yang diberikan kepada musta‟jir atas jasa yang telah
diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu‟jir dengan syarat-syarat:
a. Jelas mengenai jumlahnya, karena ijarah tidak sah jika upah belum
diketahui.
b. Pegawai khusus, contohnya seorang hakim tidak boleh mengambil
uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapat gaji khusus dari
pemerintah. Sehingga jika terjadi kejadian seorang hakim menerima
upah dari pekerjaannya maka dia menerima upah dua kali dari satu
pekerjaan.
c. Uang sewa harus diserahkan bersama dengan penerimaan barang
sewaannya. Jika lengkap uang sewanya maka manfaatnya juga harus
lengkap.
4) Manfaat
Untuk mengontrak seorang musta‟jir harus ditentukan bentuk kerjanya ,
waktu, upah serta tenaganya. Oleh sebab itu jenis pekerjaannya harus
dijelaskan, sehingga jelas. Karena transaksi ujrah yang tidak jelas, hukumnya
adalah fasid39
.
38
Moh. Saifullah Al Aziz S. Fiqih Islam Lengkap. (Surabaya: Terang Surabaya, 2005).
Hal. 378 39
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam.
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994). Hal. 157
43
2. Syarat Ujrah
Dalam hukum ekonomi Islam, ujrah memiliki beberapa syarat yaitu:
a) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi
terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap individu pelaku
ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal
terhadap kepentingan umum.40
b) Upah harus berupa mal mutaqawwim dan upah tersebut harus dinyatakan
secara jelas.41
Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat,
nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.42
c) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Sebagai contoh memberikan
upah kepada pekerja kuli bangunan dengan bahan bangunan atau rumah.
d) Upah perjanjian seharusnya tidak berupa persamaan jenis manfaat.
Contohnya memberikan upah kepada seseorang berupa bantuan karena
telah membantu dirinya. Maka masing-masing itu berkewajiban
mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan
tenaga seseorang tersebut.43
e) Berupa Harta Tetap yang Dapat Diketahui44
. Jika manfaat tidak jelas
maka perjanjian akad tidak sah. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud
dengan (1) penjelasan tempat manfaat, bahwa menjadi syarat sebuah
40
M. Arkal Salim. Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah.
(Jakarta: Logos, 1999). Hal. 99-100 41
Ghufran A. Mas‟adi. Fiqh Muamalah Konstektual. (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Pustaka, 2002). Hal. 186 42
Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat. (Semarang:
Asy-Syifa‟, 1990). Hal. 231 43
Wahbah Zuhaili. Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,
Fiqih Islam.(Jakarta: Gema Insani, Cet I, 2011). Hal. 391 44
Rachmat Syafei. Fiqh Muamalah. (Bandung: Pustaka Setia, 2001). Hal. 129
44
manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.45
(2)
Masa waktu, bila dalam menentukan masalah waktu tidak jelas maka
akad tidak sah. Serta (3) penjelasan objek kerja dalam penyewaan para
pekerja, harus jelas jenis pekerjaannya agar tidak terjadi kesalahan pada
saat bekerja.
4. Jenis-Jenis Ujrah
Ujrah dibagi ke dalam dua bagian yaitu:
1. Ujrah al-Misli
Merupakan ujrah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan
jenis pekerjaannya. Sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan
disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi pembelian jasa, hal
tersebut untuk menentukan tarif ujrah atas kedua belah pihak yang
melakukan transaksi pembelian jasa tersebut. Jika belum dapat menentukan
ujrah uang disepakati maka kedua belah pihak harus mencantumkan ujrah
yang wajar sesuai dengan pekerjaan atau ujrah dalam situasi normal biasa
yang diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.
Tujuan ditentukannya tariff ujrah yang sepadan adalah untuk menjaga
kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa. Serta
menghindari adanya unsure eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi,
dengan demikian melalui tarif ujrah yang sepadan setiap perselisihan yang
terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan terselesaikan secara adil.46
45
Ibnu Mas‟ud dan Zainul Abidin. Fiqih Madzhab Syafi‟i. (Bandung: Pustaka Setia,
2007). Hal. 139 46
M. Arskal Salim. Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah.
(Jakarta: Logos, 1999). Hal. 99-100
45
2. Ujrah al-Musamma
Dalam akad ujrah ini, harus disertai dengan kerelaan atara kedua belah
pihak yang sedang bertaransaksi. Dengan demikian pihak musta‟jir tidak
boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah ditetapkan.
Sebagaimana pihak mua‟jir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan
pembayaran lebih kecil dari ang telah ditetapkan. Sehingga ujrah yang
tersebut merupakan ujrah yang mengikuti ketentuan syara‟.
5. Penetapan Loading Menurut PMK
PMK No. 18 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar dalam
Penyelenggaraan Asuransi Syariah Bab 2 Ketentuan Dasar Pasal 2 bagian
“e” menjelaskan, bahwa asuransi syariah harus “terpenuhi prinsip keadilan
(„adl), dapat dipercaya (amanah), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan
(maslahah) dan keuniversalan (syumul).”47
1. Prinsip Keadilan („adl)
Prinsip keadilan merupakan prinsip penting dalam bermuamalah. Prinsip ini
menekankan untuk menghilangkan kezaliman dalam bermuamalah. Dengan cara
berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan
keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.48
Sesuai dengan Al-Qur‟an surah
Al-Hadid ayat 25 berikut:
47
PMK No. 18 Tahun 2010. Tentang Penerapan Prinsip Dasar dalam Penyelenggaraan
Asuransi Syariah. Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1 No. 9 48
Jundiani. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. (Malang: UIN Malang
Press, 2006). Hal. 46
46
Artinya:
“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa
bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan
neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS. Al
Hadid: 25)
Arti adil dalam penetapan loading atau ujrah di asuransi syariah di sini yaitu
penetapan yang sesuai dengan akumulasi biaya-biaya yang dikeluarkan
perusahaan terkait pengelolaan risiko yang diwakilkan kepada mereka
(perusahaan asuransi syariah). Sehingga tidak terjadi akumulasi biaya terselubung
yang tidak terkait sama sekali dengan pengelolaan risiko yang peserta wakilkan
kepada perusahaan asuransi syariah.
2. Dapat Dipercaya (amanah)
Dalam asuransi syariah yang berkembang saat ini sifat amanah menjadi
kunci sukses asuransi syariah di masa depan. Amanah disini tidak terbatas pada
maknanya saja, yaitu dapat dipercaya. Namun juga berkaitan dengan rasa
tanggung jawab, profesional, serta kredible49
. Sesuai dengan Al-Qur‟an surah Al-
Ahzab ayat 72 berikut:
49
Hermawan Kartajaya dan Muhamad Syakir Sula. Syariah Marketing. (Bandung: PT
Mizan Pustaka, 2006). Hal. 110
47
Artinya:
“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka
khawatir akan menghianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (QS. Al Ahzab: 72)
Dalam Penetapan loading atau ujrah amanah berperan sebagai prinsip
bertanggung jawab perusahaan asuransi syariah kepada pesertanya. Hal itu terjadi
karena dalam penetapan sebuah biaya, perusahaan harus memiliki akumulasi jelas
terkait pengeluaran-pengeluaran yang dapat dijadikan rujukan dalam penetapan
besaran loading nantinya. Sehingga perusahaan bertanggung jawab tidak terjadi
kecurangan maupun permainan biaya atas semua biaya-biaya yang dibebankan ke
dalam loading, yang kemudian menjadi kontribusi biaya peserta.
3. Keseimbangan (tawazun)
Prinsip keseimbangan merupakan prinsip konsisten. Hal tersebut terjadi
sebab dalam berekonomi, termasuk bermuamalah sebuah biaya ditetapkan atas
dasar kesepakatan maupun pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama
bekerjasama. Kesepakatan maupun pengeluaran-pengeluaran yang terjadi selama
bekerjasama tersebut di dasarkan pada prinsip keseimbangan. Prinsip
keseimbangan di sini terkait akumulasi pengeluaran dan keuntungan yang akan
didapat dengan harga dasar. Kemudian akumulasi tersebut menjadi biaya yang
48
akan dibebankan secara terus menerus (tetap). Penetapan biaya secara terus
menerus itulah yang menyebabkan sebuah prinsip keseimbangan menjadi
konsisten. AlQur‟an menjelaskan prinsip keseimbangan ini dalam surah Ar-
Rahman ayat 9 berikut:
Artinya:
“Dan tegakkanlah timbangan itu dnegan adil dan janganlah kamu
meengurangi neraca itu” (QS. Ar Rahman: 9)
4. Kemaslahatan (maslahah)
Maslahah secara umum diartikan sebagai manfaat. Apabila perdagangan
(muamalat) itu suatu kemamaslahatan, maka perdagangan itu penyebab
diperolehnya manfaat lahir dan bathin.50
Sesuai dengan Al-Qur‟an surah Al
Anbiya ayat 107 berikut:
Artinya:
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat
bagi semesta alam.” (QS. An Anbiya: 107)
50
Husain Hamid Hasan. Nazhariyyah al-maslahah fi al-fiqh al-islami. (Kairo: Dar al-
Nahdhah al-„Arabiyah, 1971). Hal. 310
49
Maksud dari maslahah dalam penetapan loading di sini yaitu penetapan
dilakukan dengan dasar tidak berat sebelah. Bukan hanya berlandaskan logika
keuntungkan semata. Melainkan juga aspek yang melatar belakangi penetapan
loading tersebut terbentuk.
5. Keuniversalan (syumul)
Keuniversalan di sini merupakan arti dari kata menyeluruh atau bersifat luas.
Dalam penetapan loading, prinsip ini dikaitkan dengan konsistennya sebuah
perusahaan asuransi syariah dalam menetapkan biaya secara luas. Bukan hanya
berasaskan logika keuntungan semata, melainkan biaya-biaya lain terkait
pengelolaan risiko yang akan terjadi pada peserta.
50
Bab III
Gambaran Umum Perusahaan
A. Sejarah Perusahaan
Sejarah Singkat PT Prudential Life Assurance
PT Prudential Life Assurance didirikan pada tahun 1955, yang merupakan
bagian dari Prudential plc. Kemudian pada tahun 1999 Prudential meluncurkan
prodak unit link atau asuransi berbasis investasi. Prudential plc sendiri yaitu
sebuah group perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris yang mengelola
dana sebesar Rp 8.929 triliun, per 31 Desember 2013. Serta dengan catatan waktu
yang sama mencapai kepemilikan kantor pusat di Jakarta dan kantor pemasaran di
beberapa daerah di Indonesia. Dengan menggabungkan pengalaman internasional
Prudential dalam bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis local,
Prudential Indonesia memiliki komitemen untuk mengembangkan bisnisnya di
Indonesia. Selain itu, Prudential juga telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
B. Profil Perusahaan
Profil PT Prudential Life Assurance
Kantor pusat PT Prudential Life Assurance Indonesia berada di Jl. Jendral
Sudirman kav. 79 Jakarta 12910.
Perusahaan Induk : Prudential plc
Tahun Berdiri : November 1955
Ijin Usaha :Keputusan Menteri Keuangan Indonesia No:
241/KMK.017/1995 pada tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat
51
Menteri Keuangan No: S. 191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret
2001 juncto Surat Menteri Keungan No: S.614/MK.6/2001
tanggal 23 OOktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan
No: S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008.
Kantor Pemasaran : 380 Kantor Pemasaran Mandiri di Indonesia
C. Struktur Organisasi Perusahaan
1. PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah
a. Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Dr. H. Anwar Ibrahim
Anggota : Ir. H. Adiwarman A. Karim, MBA, MAEP
Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL. B, MA
b. Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Richard John Taylor
Komisaris Independen : Mulchis Anwar
Komisaris Independen : A. Prasetyantoko
Komisaris Independen : Marty Natalegawa
Komisaris : Stephen Paul Bickell
Komisaris : Ira Eddymurthy Andamara
c. Dewan Direksi
Direktur Utama : Rinaldi Mudahar
Direktur Pemasaran dan : Nini Sumohandoyo
Komunikasi Korporat
Direktur Operasional : Eveline Kusumowidagdo
52
Direktur Keuangan : John Oehmke
Direktur Penelitian dan : Nick Holder
Pengembangan
Direktur Pengembangan : Kenneth Stearns
Keagenan
D. Produk Perusahaan
A. Produk PT Prudential Life Assurance
Produk Asuransi Prudential meliputi:
1. Proteksi
PRUuniversal Life, yaitu produk yang memberikan perlindungan
dengan profil risiko investasi yang rendah dan memang dirancang bagi
peserta dalam semua tahap kehidupan. PRUlife Cover, yaitu produk
yang memberikan perlindungan apabila meninggal dunia sebelum masa
perlindungan berakhir. PRUprotector Plan, yaitu produk berjangka
waktu panjang, meupakan kombinasi antara proteksi dan investasi.
PRUaccident Plus, yaitu produk asuransi kecelakaan untuk perlindungan
dari cacat. PRUhospital Care, yaitu produk yang menjamin rawat inap
di rumah sakit atau perawatan di Unit Gawat Darurat dan operasi bedah.
2. Asuransi terkait investasi
PRUlink assurance account, yaitu salah satu bentuk investasi yang
fleksibel dalam berasuransi. PRUlink syariah assurance account, yaitu
bentuk produk asuransi dengan basis investasi fleksibel dalam bentuk
syaariah. PRUlink investor account, yaitu asuransi dengan focus utama
53
investasi. PRUlink syariah investor account, yaitu asuransi investasi
yang sesuai dengan syariah. PRUlink fixed pay, yaitu produk unit link
baru yang menawarkan fleksibelitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan
hidup peserta pada setiap tahap kehidupan.
3. Asuransi tambahan
Produk asuransi ini sangat banyak, sehingga peserta dapat memilih salah
satu atau kombinasi dari beberapa asuransi sesuai dengan kebutuhan.
Seperti PRUmy child, yaitu produk perlindungan anak sebelum lahir.
PRUaman, yaitu produk dengan target asuransi mikro, dan lain
sebagainya.
54
BAB IV
PENETAPAN BESARAN LOADING PT PRUDENTIAL LIFE
ASSURANCE DIVISI SYARIAH
Loading dalam asuransi syariah disebut sebagai ujrah. Ujrah yaitu imbalan
yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.51
Ujrah dapat terbentuk
melalui akad antara perusahaan dengan peserta asuransi syariah. Peserta bertindak
sebagai Muwakkil (pemberi Kuasa) dan perusahaan menjadi wakil (yang
mendapat kuasa). Akad wakalah bil ujrah yang terjadi antara perusahaan dengan
peserta tersebut yang menimbulkan ujrah, kemudian menghasilkan istilah biaya
loading.
Penetapan ujrah atau loading dalam asuransi syariah ditegaskan dalam UU
No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Tepatnya pada Bab I Ketentuan Umum,
pasal 1 No. 30 yaitu setiap peserta berkewajiban membayar kontribusi yang
digunakan untuk memperoleh manfaat dari dana tabarru‟. Selain itu konrtibusi
tersebut juga digunakan sebagai dana investasi peserta serta untuk membayar
biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk
memperoleh manfaat52
.
A. Produk PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah (PRU link Syariah)
PRU link Syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan
investasi berbasis syariah. PRU link syariah dirancang untuk memenuhi
51
Helmi Karim. Fiqh Muamalah. (Jakarta: Rajawali Pers, 1997). Hal. 29 52
UU No. 40 Tahun 2014. Tentang Perasuransian. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No.
30.
55
kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam53
. Manfaat PRU link syariah sama seperti PRU link
Konvensiona yaitu manfaat kematian (Death Benefit), cacat total dan cacat tetap
(Total and Permanent Disability). Perbedaan mendasar PRU link Syariah dari
PRU link Konvensional adalah bahwa produk PRU link Syariah ini menggunakan
asas Risk Sharing. Selain itu dari hasil wawancara peneliti dengan Senior Agency
Manager Prudential Life Assurance divisi syariah,54
semua produk PRU link
Syariah juga berlandaskan pada Al-Qur‟an dan Hadist sama seperti asuransi
syariah pada umumnya. Hal tersebut terkait dengan nama syariah itu sendiri.
Kemudian semua produk Prudential Life Assurance divisi syariah juga diawasi
langsung oleh Dewan Pengawas Syariah. Produk syariah tersebut memiliki akad
tabarru‟ bagi sesama peserta dan akad wakalah bil ujrah untuk peserta dengan
perusahaan. Akad tabarru‟ tersebut ditegaskan kembali dengan asas risk sharing
atau berbagi risiko. Sehingga setiap peserta Prudential Life Assurance Syariah
akan berbagi risiko atau saling menanggung antar sesama peserta dalam
penanggulangan risiko yang akan terjadi.
Jenis produk syariah Prudential Life Assurance sendiri memiliki dua bentuk
produk. Dalam wawancara dengan bapak Ari Ravi Rahman pada 7 Oktober 2016,
menyebutkan bahwa produk asuransi jiwa Prudential syariah terbagi menjadi dua,
yaitu PSIA dengan PSAA. Bapak Ari Ravi Rahman menjelaskan bahwa PSIA
yaitu Prulink Syariah Investor Account, produk unit link syariah dimana peserta
lebih fokus untuk berinvestasi dari pada memiliki proteksi. Sedangkan PSAA
53
SOP Perusahaan PT Prudential Life Assurance. PRUfast Start.Hal. 22 54
Ari Ravi Rahman, Senior Agency Manager Pru Future Team Agency, Wawancara
Pribadi, Jakarta 07 Oktober 2016.
56
yaitu Prulink Syariah Assurance Account, produk unit link dimana peserta lebih
mengutamakan proteksi dirinya dari pada berinvetasi.
Pada wawancara 07 Oktober 2016 dengan bapak Ari Ravi Rahman55
diketahui bahwa PSAA (Pru link Syariah Assurance Account) merupakan produk
unggulan atau produk yang dianjurkan dipilih oleh peserta. Hal tersebut
dikarenakan, alasan manfaat serta fokus asuransi jiwa yang diberikan produk
PSAA kepada peserta. Produk PSAA lebih mengutamakan proteksi dengan
tambahan produk asuransi lainnya (riders), yang dapat dipilih peserta sebagai
tambahan manfaat dalam menghadapi risiko. Selain itu baik produk PSAA
maupun PSIA merupakan produk asuransi jiwa Prudential, karena itu
perlindungan menjadi hal utama yang ditawarkan kepada setiap pesertanya
meskipun kedua produk tersebut termasuk produk unit link.
Bapak Ari Ravi Rahman pada wawancara 07 Oktober 2016 juga menjelaskan
bahwa produk PSIA dengan produk PSAA Prudential Life Assurance divisi
syariah memiliki beberapa perbedaan. Pada produk PSIA peserta tidak bisa
memilih produk asuransi tambahan atau riders. Sedangkan pada produk PSAA,
peserta dapat memilih produk asuransi tambahan atau riders tersebut. Produk
tambahan atau riders Prudential Life Assurance antara lain Pru med atau Pru
medical (kesehatan), Pru Payor yaitu manfaat tambahan berupa pembebasan
kontribusi proteksi dan investasi (saver), Pru Waiver yaitu manfaat tambahan
berupa pembebasan hanya kontribusi proteksi, Pru Crisis Cover yaitu tambahan
manfaat uang pertanggungan tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar, dan
55
Ari Ravi Rahman, Senior Agency Manager Pru Future Team Agency, Wawancara
Pribadi, Jakarta 07 Oktober 2016.
57
asuransi tambahan lainnya. Selain itu pada produk PSIA sistim pembayaran
kontribusinya dilakukan sekali atau kontribusi tunggal. Sedangkan pada produk
PSAA sistim pembayaran dilakukan dengan alternatif pilihan antara lain bulanan,
tiga bulanan, setengah tahun atau satu tahun, atau biasa disebut dengan kontribusi
reguler.
B. Ketentuan Umum PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah (PRU
link Syariah)
1. Ketentuan Umum Akad
Jenis akad pada produk PT Prudential Life Assurance divisi syariah adalah
akad tabarru‟ yang disebut akad hibah, yaitu antara sesama pemilik polis atau
peserta. Sedangkan antara pemilik polis atau peserta dengan perusahaan asuransi
syariah yaitu menggunakan akad tijarah yang disebut wakalah bil ujrah. Pada
semua calon peserta, akad akan terjadi setelah semua syarat-syarat mengadakan
perjanjian atau akad tersebut terpenuhi. Syarat-syarat terjadinya akad pada PT
Prudential Life Assurance divisi Syariah menurut bapak Ari Ravi Rahman pada
wawancara 7 Oktober 2016 yaitu mengisi SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa),
melampirkan tanda pengenal seperti KTP, SIM atau tanda pengenal lainnya.
Untuk tertanggung utama anak, maka akta kelahiran juga dibutuhkan sebagai
salah satu lampirannya.
PT Prudential Life Assurance divisi syariah juga memiliki ketentuan umum
mengenai batasan usia tertanggung maupun usia pemegang polis. Untuk usia
tertanggung ditetapkan mulai dari usia satu hingga tujuh puluh tahun dengan
ketentuan dihitung dari tahun berikutnya atau ulang tahun berikutnya. Sedangkan
58
untuk batasan usia pemegang polis, ditetapkan dengan ketentuan dimulai dari usia
dua puluh satu tahun atau boleh di bawah dua puluh satu tahun dengan ketentuan
lain yaitu sudah menikah56
.
2. Ketentuan Umum Manfaat
PT Prudential Life Assurance divisi syariah juga memiliki ketentuan umum
lainnya yaitu megenai manfaat produk asuransi syariahnya. Sesuai dengan hasil
wawancara dengan bapak Ari Ravi Rahman pada 7 Oktober 2016 bahwa manfaat
PSIA dengan PSAA berbeda sesuai dengan pengertian umum produknya. Pada
produk PSIA manfaat yang diberikan kepada peserta yaitu manfaat meninggal
berupa uang pertanggungan sebesar 125% dari kontribusi tunggal plus uang tunai
yang akan diberikan kepada ahli waris peserta, kemudian untuk risiko cacat total
dan tetap manfaat akan diberikan secara bertahap yaitu sebesar 20% uang
pertanggungan plus nilai tunai untuk tahap pertama. Kemudian sebesar 80% uang
pertanggungan untuk tahap selanjutnya.
Selanjutnya ketentuan umum untuk manfaat produk PSAA bapak Ari Ravi
Rahman melanjutkan bahwa peserta akan mendapatkan manfaat uang
pertanggungan sebesar 10 kali kontribusi berkala, serta manfaat asuransi
tambahan atau riders. Kemudian untuk risiko cacat total dan cacat tetap, peserta
mendapatkan manfaat uang pertanggungan serta pembayaran kontribusi hingga
usia peserta mencapai 99 tahun.
56
Ari Ravi Rahman, Senior Agency Manager Pru Future Team Agency, Wawancara
Pribadi, Jakarta 07 Oktober 2016
59
Untuk ketentuan umum polis dengan tertanggung anak dengan usia di bawah
5 tahun, UP atau Uang Pertanggungan akan dibayarkan berbeda dengan ketetapan
usia 6 tahun hingga seterusnya. Pada usia 6 tahun hingga seterusnya, pembayaran
uang pertanggungan dilakukan dua kali. Dengan pembayaran pertama sebesar
20% kemudian pembayaran selanjutnya sebesar 80%. Sedangkan pembayaran
uang pertanggungan anak dengan usia di bawah 5 tahun adalah 20% di tahun
pertama, 40% di tahun kedua, 60% di tahun ketiga, 80% di tahun keempat dan
100% di tahun kelima.
3. Ketentuan Umum Investasi
Untuk ketentuan umum investasi, PT Prudential Life Assurance divisi
syariah juga ikut andil di dalamnya. Dalam berinvestasi, PT Prudential Life
Assurance divisi syariah hanya menempatkan dananya pada investasi halal.
Kemudian tidak berinvestasi non halal seperti perusahaan rokok, minuman keras,
usaha perhotelan dan lain sebagainya. Dalam wawancara pada 7 Oktober 2016,
bapak Ari Ravi Rahman menegaskan bahwa PT Prudential Life Assurance divisi
syariah hanya menempatkan dana peserta asuransi syariahnya pada investasi yang
bergerak di bawah pengawasan BAPEPAM Lembaga Keuangan seperti obligasi
sukuk, obligasi syariah perusahaan, deposito bank syariah atau investasi yang
masuk ke dalam Rupiah Syariah Cash and Bond Fund. Sedangkan untuk invetasi
Rupiah Syariah Managed Fund contoh penempatan dananya pada campuran JSII
(Stock Islamic Index), sukuk, dan deposito Bank Syariah. Kemudian untuk
investasi Rupiah Syariah Equity Fund penempatan dana peserta yaitu pada
Jakarta Stock Islamic Index atau JSII.
60
Semua ketentuan umum di atas tetap belum sah sebelum Surat Pengajuan
Asuransi Jiwa ditanda tangani oleh pihak peserta. Hal ini ditegaskan oleh bapak
Ari Ravi Rahman dalam wawancara pada 07 Oktober 2016,57
bahwa SPAJ (Surat
Pengajuan Asuransi Jiwa) telah memenuhi syarat untuk sah dimata hukum. Pada
lembar SPAJ terdapat bubuhan tanda tangan peserta sebagai tanda kesepakatan
terjadinya akad antara peserta dengan PT Prudential Life Assurance divisi
syariah. Kemudian bubuhan tanda tangan tersebut berada di atas materai yang
dapat dipertanggung jawabkan kesahannya secara hukum.
SPAJ atau Surat Pengajuan Asuransi Jiwa pada PT Prudential Life Assurance
divisi syariah merupakan surat perjanjian utama antara peserta dengan PT
Prudential Life Assurance divisi syariah. SPAJ juga hal terpenting sebab dalam
lembaran tersebut tanda tangan peserta sah dimata hukum. Sehingga perjanjian
asuransi jiwa syariah tersebut dapat terlindungi secara hukum.
C. Biaya-Biaya PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah (PRU link
Syariah)
Dalam menetapkan biaya-biaya, PT Prudential Life Assurance divisi syariah
menggunakan SOP (Standar Prosedur Operasi) perusahaannya sendiri. Hal
tersebut telah ditetapkan berdasarkan standar biaya pengelolaan yang terjadi.
Sesuai dengan ketetapan UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian, bahwa
perusahaan boleh memperoleh biaya atas pengelolaan risiko yang dilakukan dari
pembayaran kontibusi peserta58
.
57
Ari Ravi Rahman, Senior Agency Manager Pru Future Team Agency, Wawancara
Pribadi, Jakarta 07 Oktober 2016 58
UU No. 40 Tahun 2014. Tentang Perasuransian. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No.
30
61
Tabel. 4.4
Biaya-Biaya PRU link Syariah
Biaya-Biaya
PSIA
(PRU link Syariah
Investor Account)
PSAA
(PRU link Syariah
Assurance Account)
Biaya Administrasi Rp 5.000,- Rp 37.500,-/bulan
Biaya Tabarru‟(Biaya
Asuransi)
Diambil pada saat
pembayaran dengan cara
memotong nilai unit
Untuk produk dasar dan
riders (tambahan) akan
diambil setiap bulan dan
dipotong dari nilai unit
pada polis peserta pada
harga yang akan datang.
Biaya Investasi - PRU link Rupiah
Syariah Equity
Fund: 1,75%
- PRU link Rupiah
Syariah Managed
Fund: 1,5%
- PRU link Rupiah
Syariah Cash &
Bond Fund: 1%
- PRU link Rupiah
Syariah
- PRU link Rupiah
Syariah Equity
Fund: 1,75%
- PRU link Rupiah
Syariah Managed
Fund: 1,5%
- PRU link Rupiah
Syariah Cash &
Bond Fund: 1%
- PRU link Rupiah
Syariah
62
Infrastructure &
Consumer Equity
Fund: 2%
Infrastructure &
Consumer Equity
Fund: 2%
Biaya Pengalihan
(Switching)
Rp 100.000,- Dikenakan
bila dilakukan lebih dari
5 kali setahun polis
Rp 100.000,- Dikenakan
bila dilakukan lebih dari
5 kali setahun polis
Sumber: SOP Prudential Life Assurance
Biaya loading pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah ditetapkan
berbeda dengan biaya administrasi. Biaya administrasi ditetapkan setiap bulan
pada produk PSAA (PRU link Syariah Assurance Account) dengan kontribusi
regularnya, hingga habis masa perjanjian asuransi. Kemudian satu kali pada satu
kali pembayaran produk PSIA (PRU link Investor Account) dengan kontribusi
tunggalnya. Sedangkan loading atau biaya wakalah ditetapkan selama lima tahun
awal masa perjanjian asuransi syariah pada produk PSAA. Kemudian satu kali
pada pembayaran tunggal produk PSIA.
Dari hasil wawancara dengan bapak Ari Ravi Rahman pada 07 Oktober
201659
dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi ditetapkan berdampingan
dengan biaya loading atau pada PT Prudential Life Assurance divisi syariah
disebut sebagai biaya wakalah. Namun biaya administrasi memiliki posnya
sendiri yaitu pos biaya sehubugan dengan polis, biaya administrasi kontribusi top
up tunggal. Sedangkan loading atau biaya wakalah memiliki posnya juga yaitu
59
Ari Ravi Rahman, Senior Agency Manager Pru Future Team Agency, Wawancara
Pribadi, Jakarta 07 Oktober 2016
63
pos biaya pemasaran atau komisi agen, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya
pengadaan polis, pencetakan dan telekomunikasi.
D. Penetapan Besaran Persentase Loading pada PT Prudential Life
Assurance Divisi Syariah (PRU link Syariah)
1. Loading pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah (Pru link
Syariah)
Loading adalah biaya operasional asuransi yang dibebankan dari premi
peserta asuransi60
. Sama halnya dengan definisi yang disebutkan, PT Prudential
Life Assurance juga menerapkan hal yang serupa. Bapak Ari Ravi Rahman selaku
Senior Agency Manager pada kantor Pru Future Team Agency Asuransi Jiwa
Divisi Syariah menjelaskan dalam wawancara 7 Oktober 2016, bahwa loading
dalam PT Prudential Life Assurance divisi syariah disebut sebagai biaya wakalah.
Sedangkan dalam Prudential konvensional biasa disebut sebagai biaya akuisisi,
sehingga istilah loading jarang sekali digunakan pada PT Prudential Life
Assurance divisi syariah maupun konvensional.
Pada PT Prudential Life Assurance divisi syariah, loading atau biaya
wakalah sendiri berbeda dengan biaya administrasi. Meskipun kedua biaya
tersebut saling terkait, sebab biaya administrasi diambil bersama biaya loading
atau biaya wakalah perusahaan namun penetapan biaya tersebut tetap berbeda.
Pada biaya administrasi, penetapannya dilakukan perbulan hingga masa
perjanjian asuransi syariah berakhir. Sedangkan biaya loading atau biaya wakalah
ditetapkan lima tahun pertama awal masa perjnjian asuransi syariah.
60
Andri Soemitra. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakarta: Kencana, 2009). Hal.
252
64
2. Indikator Penetapan Persentase Loading PT Prudential Life Assurace
Divisi Syariah (Pru link Syariah)
Loading pada PT Prudential Life Assurance divisi syariah ditetapkan selama
lima kali pada lima tahun awal masa perjanjian peserta asuransi syariah. Loading
Prudential Life Assurance divisi syariah ditetapkan sebesar 80% pada tahun
pertama dan kedua, kemudian menurun menjadi sebesar 15% pada tahun ketiga
hingga tahun kelima, dan nol persen untuk sisa tahun masa perjanjian. Ketetapan
tersebut berlaku untuk produk PSAA atau Pru link Syariah Assurance Account.
Sedangkan pada produk PSIA (Pru link Syariah Investor Account), loading atau
biaya wakalah ditetapkan sebesar 5% kontribusi tunggal.
Dari hasil wawancara pada 07 Oktober 2016, bapak Ari Ravi Rahman
menyebutkan bahwa PT Prudential Life Assurance divisi syariah memiliki SOP
persentase penetapan loading atau biaya wakalah yang berbeda antara produk
PSIA (Pru link Syariah Investor Account) dengan produk PSAA (Pru link Syariah
Assurance Account). Semua itu didasarkan pada pembayaran kontribusi yang
dilakukan. Pada produk PSIA, kontribusi dibayarkan dengan satu kali bayar atau
kontribusi tunggal. Sehingga penetapan loading atau biaya wakalah ditetapkan
hanya sekali dan kecil, sebab pada produk ini lebih menekankan pada investasi
dari pada proteksi. Sedangkan pada produk PSAA, ditetapkan selama lima kali
pada lima tahun pertama masa perjanjian karena kontribusi dibayarkan selama
berkala atau reguler. Kemudian pada produk ini lebih menekankan pada proteksi
dibandingkan investasi meskipun termasuk produk unit link. Sehingga penetapan
loading atau biaya wakalah lebih besar dibandingkan dengan produk PSIA.
65
Ketetapan persentase loading di atas memiliki tambahan ketentuan, yaitu pada
produk PSAA (Pru link Syariah Assurance Account) dapat menetapkan
persentase loading sebesar 30% dari kontribusi peserta. Dengan syarat, kontribusi
dibayarkan secara minimum (Rp 400.000/bulan), kemudian tidak bisa jika kurang
dari 30%.
Loading atau biaya wakalah PT Prudential Life Assurance divisi syariah
terbentuk dari biaya-biaya. Bapak Ari Ravi Rahman mengatakan pada wawancara
yang dilakukan 7 Oktober 2016, bahwa biaya-biaya tersebut meliputi biaya yang
terkait dengan perwakilan yang dilakukan perusahaan dalam mengelola dana
peserta, sehubungan dengan risiko yang akan terjadi kepada peserta. Biaya
tersebut meliputi:
- Biaya Pemasaran atau Komisi Agen
- Biaya Lapangan
- Biaya Pengadaan Polis
- Biaya Pemeriksaan Kesehatan Peserta
Penetapan persentase loading atau persentase biaya wakalah pada PT
Prudential Life Assurance divisi syariah tersebut didasarkan atas alasan
keuntungan. Bapak Ari Ravi Rahman61
menegaskan bahwa Prudential Life
Assurance divisi syariah tidak bisa menghilangkan unsur memperoleh
keuntungan. Sehingga besaran persentase loading atau persentase biaya wakalah
tersebut terbentuk. Namun semua itu tetap pada porsinya sehingga selama
penetapan besaran persentase loading atau besaran persentase biaya wakalah
61
Ari Ravi Rahman, Senior Agency Manager Pru Future Team Agency, Wawancara
Pribadi, Jakarta 07 Oktober 2016
66
tersebut tidak mendapat protes dari pihak peserta. Kemudian penetapan besaran
persentase loading atau penetapan besaran persentase biaya wakalah tersebut
juga telah melewati pengawasan Dewan Pengawas Syariah, sehingga dalam
penetapannya tergolong aman dan tidak melewati batas.
Penetapan persentase loading atau persentase biaya wakalah PT Prudential
Life Assurance divisi syariah tidak lepas dari indikator keuntungan. Namun hal
tersebut masih menjadi wajar sebab dalam UU No. 40 tahun 2014 tentang
perasuransian, tepatnya pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 No. 30 ditegaskan
bahwa kontribusi boleh digunakan sebagai dana untuk membayar biaya
pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh
manfaat.62
Namun tetap setelah kontribusi tersebut telah dibayarkan untuk
memperoleh manfaat dari dana tabarru‟ serta dana investasi.
3. Penetapan Besaran Persentase Loading pada PT Prudential Life
Assurance Divisi Syariah (PRU link Syariah)
Besaran persentase loading atau persentase biaya wakalah pada PT
Prudential Life Assurance divisi syariah sudah lebih dulu diketahui oleh pihak
peserta pada awal masa perjanjian asuransi syariah. Hal tersebut terjadi melalui
peran agen sebagai pemasar. Pihak yang pertama kali bertemu dengan calon
peserta dan memberikan serta menjelaskan serangkaian ringkasan ilustrasi
manfaat. Dalam ringkasan manfaat tersebut di dalamnya terdapat pula persentase
loading atau persentase biaya wakalah, yang akan peserta dapatkan ketika
62
UU No. 40 Tahun 2014. Tentang Perasuransian. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 No.
30.
67
berasuransi. Melalui itulah peserta mengetahui besarn persentase loading atau
biaya wakalah.
Perhitungan persentase loading pada PT Prudential Life Assurance Divisi
Syariah terbagi menjadi dua bagian, sebagaimana pembagian produknya. Bapak
Ari Ravi Rahman pada wawancara 7 Oktober 2016 menyebutkan bahwa
penetapan produk PSIA dengan produk PSAA berbeda. Berikut ini dijelaskan
mengenai perhitungan besaran persentase loading atau persentase biaya wakalah
PT Prudential Life Assurance divisi syariah. Contoh perhitungan persentase
loading atau biaya wakalah peserta yang mengikuti asuransi PT Prudential Life
Assurance Syariah dengan minimal lama perjanjian selama sepuluh tahun dengan
total premi sebesar Rp 6.000.000/tahun atau sebesar Rp 500.000/bulan maka
dapat dihitung, untuk produk PSAA tahun 1 dan tahun 2 yaitu sebesar Rp
6.000.000 x 30% = Rp 1.800.000 untuk biaya komisi agen, kemudian sebesar Rp
6.000.000 x 7,5% = Rp 37.500 x 12 = Rp 450.000 untuk biaya administrasi
selama satu tahun dan sebesar Rp 6.000.000 x 42,5% = Rp 2.550.000 sebagai
biaya pemeriksaan kesehatan peserta, pengadaan polis, dan biaya lapangan.
Sehingga sebesar Rp 4.800.000 atau 80% biaya loading atau biaya wakalah
terbentuk dari jumlah persentase biaya komisi agen sebesar 30% (Rp 1.800.000),
ditambah dengan persentase biaya administrasi sebesar 7,5% (450.000) dan
ditambah dengan biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan biaya
lapangan sebesar 42,5% (Rp 2.550.000).
68
Untuk tahun ketiga hingga kelima dengan total premi sebesar Rp
6.000.000/tahun atau sebesar Rp 500.000/bulan maka dapat dihitung, sebesar Rp
6.000.000 x 5% = Rp 300.000 untuk biaya komisi agen, kemudian sebesar Rp
6.000.000 x 7,5% = Rp 37.500 x 12 = Rp 450.000 untuk biaya administrasi
selama satu tahun dan sebesar Rp 6.000.000 x 2,5% = Rp 150.000 sebagai biaya
pemeriksaan kesehatan peserta, pengadaan polis, dan biaya lapangan. Sehingga
sebesar Rp 900.000 atau 15% biaya loading atau biaya wakalah terbentuk dari
jumlah persentase biaya komisi agen sebesar 5% (Rp 300.000), ditambah dengan
persentase biaya administrasi sebesar 7,5% (450.000) dan ditambah dengan biaya
pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis dan biaya lapangan sebesar 2,5% (Rp
150.000).
Selanjutnya pada produk PSAA untuk persentase biaya loading atau
persentase biaya wakalah tidak lagi ditetapkan. Pada tahun ke enam dan
seterusnya hingga masa perjanjian asuransi syariah PT Prudential Life Assurance
divisi syariah berakhir, pada produk PSAA hanya berlaku biaya administrasi yaitu
sebesar Rp 37.500, - perbulannya.
Kemudian untuk perhitungan persentase loading atau persentase biaya
wakalah peserta yang mengikuti asuransi PT Prudential Life Assurance Syariah
dengan produk PSIA yaitu dengan contoh kontribusi tunggal peserta minimal
sebesar Rp 12.000.000. Dari kontribusi peserta sebesar Rp 12.000.000 x 2% = Rp
12.000 untuk biaya pemasaran atau komisi agen. Sebesar Rp 12.000.000 x 0,8%
(kurang lebih) = Rp 5.000 untuk biaya administrasi serta sebesar Rp 12.000.000 x
2,2% (kurang lebih) = Rp 583.000. Sehingga sebesar Rp 600.000 atau 5% biaya
69
loading atau biaya wakalah terbentuk dari jumlah persentase biaya komisi agen
sebesar 2% (Rp 12.000), ditambah dengan persentase biaya administrasi kurang
lebih sebesar 0,8% (Rp 5.000) dan ditambah dengan biaya pemeriksaan
kesehatan, pengadaan polis dan biaya lapangan kurang lebih sebesar 2,2% (Rp
583.000).
Dari uraian mekanisme penetapan loading di atas dapat terlihat, bahwa
model Unit Link syariah yang digunakan PT Prudential Life Assurance divisi
syariah yaitu Font End Load Syariah. Font End Load Syariah yaitu menetapkan
ujrah dengan persentase sangat besar di awal masa asuransi. Biasanya mencapai
60-100% pada 2 tahun pertama dari kontribusi dasar yang peserta bayar. Untuk
kemudian menurun hingga mencapai nol pesrsen untuk tahun berikutnya,
biasanya kurang lebih setelah tahun kelima.
70
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan persentase loading
pada perusahaan asuransi syariah. Dengan lokasi penelitian yaitu PT Prudential
Life Assurance divisi syariah. Data dan hasil wawancara yang telah didapatkan
telah diolah dengan penelitian kualitatif yang dikombinasikan dengan penelitian
pustaka. Adapun rincian dari kesimpulan penelitian kualitatif yang
dikombinasikan dengan penelitian pustaka dijelaskan sebagai berikut:
1. Pembentukan persentase loading telah ditetapkan oleh pihak perusahaan
dalam SOP (Standar Prosedur Operasi) perusahaan. Penetapan tersebut
sebesar 80% pada tahun pertama hingga tahun kedua, kemudian menurun
menjadi 15% pada tahun ketiga hingga tahun kelima dan nol persen untuk
sisa masa perjanjian.
2. Penetapan persentase loading PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah
dipengaruhi oleh persentase komisi agen, administrasi serta biaya
pemeriksaan kesehatan, biaya lapangan dan biaya-biaya lain yang terkait
dengan pengelolaan risiko peserta yang di wakilkan kepada perusahaan
B. Saran
Dalam penelitian ini terdapat penemuan yang dapat dijadikan dasar sebagai
anjuran kepada PT Prudential Life Assurance divisi syariah termasuk bagian
MASS (Management Sales System Support) yaitu untuk tetap menerapkan prinsip
71
yang telah ditetapkan dalam SOP (Standar Prosedur Operasi) perusahaan.
Beberapa kebijakan juga terbentuk sebagai bagian dari saran agar dapat
dilakukan, yaitu sebagai berikut:
1. Saran bagi para peneliti selanjutnya adalah untuk meneliti perusahaan
dengan jumlah lebih banyak, bahkan jika memungkinkan dapat
membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sehingga dapat
menjadi penelitian yang jauh lebih baik.
2. Dalam penelitian ini biaya loading yang ditetapkan perusahaan sudah
bijaksana. Sehingga saran dari penulis, perusahaan lebih baik tetap
mempertahankan.
72
DAFTAR PUSTAKA
Ali, AM Hasan. 2004. Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Prenada.
Amrin, Abdullah. 2006. Asuransi syariah Keberadaan dan Kelebihannya di
Tengah Asuransi Konvensional. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Anwar, Khoiril. 2007. Asuransi Syariah Halal dan Maslahat. Solo: Tiga
Serangkai.
Dewi, Gemala. 2006. Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian
Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Ghufron, Sofiniyah. 2005. Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Sistem
Operasional Asuransi Syariah. Jakarta: Reinaisan.
Hasibuan, Putra Halomoan (2016). Analisis Hukum Asuransi Syariah dengan
Hukum Asuransi Konvensional. Jurnal. Vol. 2. No. 1.
Hosen, Muhamad Nadratuzzaman dan Deden Misbahudin M (2013).
Mendudukan Status Hukum Asuransi Syariah dalam Tinjauan Fuqaha
Kontemporer. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 13. No.
2. Hal. 219-232.
Iqbal. 2006. Asuransi Umum Syariah. Jakarta: Gema Insani.
Janwari, Yadi. 2005. Asuransi Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Jundiani. 2009. Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Malang:
UIN Malang Press.
Kertajaya, Hernawan dan Muhammad Syakir Sula. 2006. Syariah Merketing.
Bandung: Mizan Pustaka.
73
Kurniadi, Irfan. http://empatempat.wordpress.com/2010/02/21/asuransi-syariah-
prospek-tantangan-dan-strategi.
Manan, Muhamad Abdul. Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana
Bhakti Wakaf.
Muslehuddin, Mohammad. 1997. Asuransi dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Patriana, Ela (2014). Model Penghitungan Tarif Premi Asuransi Syariah dalam
Hubungannya dengan Segementasi Pasar dan Laba Perusahaan. Jurnal
Etikonomi. Vol. !3. No. 2.
Polis AJB Bumiputera 1912 Syariah, Takaful Keluarga Life Insurance, dan
Prulink Syariah.
Puspitasari, Novi (2012). Model Proporsi Tabarru dan Ujrah pada Bisnis
Asuransi Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia. Vol. 9. No. 1.
Sartika, Mila dan Hendri Hermawan A (2013). Konsep dan Implementasi
Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah. Jurnal Asuransi dan
Manajemen Resiko Vol. 1 No. 2.
Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Soemitra, Djojosoedarso. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi.
Jakarta: Salemba Empat.
Solahudin, M. 2006. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam. Surakarta:
Muhammadiyah University Press.
Sudarsono, Heri. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deksripsi dan
Ilustrasi. cet 2. Yogyakarta: Ekonisia.
74
Sula, Ir. Muhammad Syakir, AAIJ, FIIS. 2004. Asuransi Syariah (Life and
General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani Press.
Sumitro, Warkum. 1996. Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga
Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Triandaru, Sigit dan Totok Budiasantoso. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan
Lain. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
UU No. 2 Tahun 1992. Pasal 1 ayat (10). Tentang Usaha Perasuransian.
UU No. 40 Tahun 2014. Pasal 28 ayat (8). Tentang Perasuransian.
Widyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
Perdana Media.
Peningkatan Asuransi Syariah di Indonesia. Diakses pada Febuari 2016 dari
www.aasi.or.id
Asuransi Jiwa dalam AAJI. Diakses pada Febuari 2016 dari www.dai.or.id
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA
PENETAPAN BESARAN PERSENTASE LOADING PADA PT
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DIVISI SYARIAH
1. Apa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional pada PT
Prudential Life Assurance?
2. Apa saja syarat yang dibutuhkan calon peserta untuk mengikuti perjanjian
asuransi syariah pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah?
3. Apakah terdapat batasan usia dalam perjanjian asuransi syariah PT
Prudential Life Assurance?
4. Ada berapa produk asuransi syariah PT Prudential Life Assurance Divisi
Syariah?
5. Apa perbedaan produk syariah satu dengan produk syariah yang lainnya pada
PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah?
6. Ketika terjalin sebuah perjanjian asuransi syariah pada PT Prudential Life
Assurance, apa yang menjadi tanda bahwa perjanjian tersebut telah sah?
7. Manfaat apa saja yang peserta dapatkan ketika memilih produk asuransi
syriah pada PT Prudential Life Assurance divisi syariah?
8. Pada investasi kontribusi maupun investasi dana peserta (pada prodak plus
saving), jenis investasi apa saja yang PT Prudential Life Assurance Divisi
Syariah pilih untuk investasi tersebut?
9. Bagaimana pembagian alokasi kontribusi pada PT Prudential Life Assurance
Divisi Syariah?
10. Apa yang dimaksud dengan loading menurut PT Prudential Life Assurance
Divisi Syariah?
11. Apa saja indikator dalam pembentukan loading pada PT Prudential Life
Assurance Divisi Syariah?
12. Apakah peserta juga menjadi salah satu indokator dalam menetapkan
persentase loading pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah?
13. Bagaimana PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah dalam membentuk
persentase loading tersebut?
14. Apa latar belakang PT Prudential Life Assurance dalam menetapkan
persentase loading tersebut?
15. Apakah peserta telah lebih dulu tahu mengenai besaran persentase loading
pada PT Prudential Life Assurance Divisi Syariah tersebut?
LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA
PENETAPAN BESARAN PERSENTASE LOADING PADA PT
PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE DIVISI SYARIAH
Narasumber
Nama : Ari Ravi Rahman
Posisi : Senior Agency Manager
Tanggal Wawancara : 07 Oktober 2016
Lokasi Wawancara :Kantor Agency PRU Future Team, Kota Kasablanka
Jakarta Selatan.
Peneliti : Prudential sudah memiliki divisi syariah, apa yang membedakan
asuransi jiwa Prudential Konvensional dengan Syariahnya pak?
Narasumber : Oke, Asuransi Syariah itu sendiri dasarnya, landasannya adalah
Syariah ya.. Al-Qur’an serta Hadist. Pada Prudential Life Assurance juga seperti
itu, karena pada unit syariah Prudential itu sudah diawasi oleh Dewan Pengawas
Syariah jadi dasar landasannya harus itu, Al-Quran dan Hadist. Kemudian
perbedaan antara life syariah dengan konvensional di Prudential sendiri, pada
akad serta asas. Pada life syariah Prudential menggunakan akad tabarru’ tolong
menolong, sharing risk yaa. Kemudian itu untuk sesama peserta. Sedangkan
untuk perusahaan sendiri dengan peserta tadi menggunakan akad wakalah bil
ujrah.
Peneliti : Baik pak, pertanyaan selanjutnya ya pak. Setelah calon peserta
menyetujui untuk ikut berasuransi pak, di Prudential life Assurance Syariah.
Syarat apa saja pak yang dibutuhkan calon peserta untuk mengkuti asuransi pada
Prudential life syariah?
Narasumber : Oke, syarat untuk menjadi peserta di Prudential Life Syariah itu
adalah KTP atau SIM atau tanda pengenal lainnya. Semua itu akan menjadi
lampiran dalam pengajuan asuransi jiwanya. Untuk tertanggung utama anak
diperlukan juga copy akte kelahiran anak. Kemudian, yang terpenting yaitu
mengisi SPAJ atau Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Begini jika peserta tidak ingin
repot dengan sistim pembayaran premi maka peserta bisa mengisi lembar
autodebet dari bank. Yang juga melekat bersama SPAJ tersebut. Autodebet bisa
mendebet uang peserta secara otomatis dari rekening bank peserta. Seperti itu.
Peneliti : Oke baik pak, pertanyaan selanjutnya. Apakah terdapat batasan
usia untuk calon peserta pada Prudential Life Assurance Syariah?
Narasumber : Oya, tentu ada. Jadi untuk batasan usia untuk berasuransi di Pru
Syariah sendiri itu sama sebenarnya dengan konvensionalnya. Batas usia dimulai
dari usia satu sampai tujuh puluh tahun dan itu dihitung dari ulang tahun calon
peserta selanjutnya. Jadi terhitung dari usia peserta selanjutnya. Itu untuk usia
pertanggungan sedangkan untuk batasan usia pemegang polis itu minimal dua
puluh satu tahun atau boleh tujuh belas tahun namun dengan syarat sudah
menikah.
Peneliti : Ok, baik pak. Selanjutnya ada berapa produk asuransi syariah
pada Prudential Life Assurance?
Narasumber : Itu dua yaa. PSIA dan PSAA.
Peneliti : Bisa tolong dijelaskan pak untuk produk tersebut?
Narasumber : Oiya, yaa. Untuk PSIA itu singkatan dari Prulink Syariah
Investor Account. Itu jenis produk syariah yang lebih mengutamakan investasi
dari pada perlindungan, proteksi. Sedangkan PSAA itu Prulink Syariah Assurance
Account. Ini asuransi sebenarnya yaitu lebih mengutamakan proteksi. Meskipun
ini unitlink namun tetap proteksi adalah produk yang kami utamakan sebab ini
adalah asuransi jiwa yang memproteksi melindungi bentuk risiko yang akan
menimpa calon tertanggung, peserta. Calon peserta. PSIA itu kontribusinya
dibayarkan hanya sekali, atau konribusi tunggal, sedangkan PSAA dibayarkan
dengan beberapa alternatif yaitu perbulan, bulanan, pertiga bulan atau kwartal,
perenam bulan dan tahunan. Peserta bisa memilih itu sesuai dengan keinginan
mereka. Pada PSIA tidak terdapat riders atau asuransi tambahan sedangkan pada
PSAA bisa memilih riders itu. Riders juga bermacam-macam seperti Pru med,
Pru payor, Pru waiver, Pru crisis cover, dan masih banyak lagi produk riders
yang bisa dipilih sebagai tambahan produk PSAA.
Peneliti : Jika sudah terjadi perjanjian asuransi antara peserta dengan
perusahaan. Apa yang menjadi tanda bahwa perjanjian tersebut telah sah?
Narasumber : Sudah saya berikan jawaban sebelumnya, bahwa pengisian SPAJ
adalah hal yang paling penting. SPAJ tersebut juga berisi tanda tangan peserta
sebagai tanda bahwa peserta telah setuju untuk mengikuti perjanjian asuransi
dengan Prudential. Kemudian perjanjian tersebut juga disertakan dengan materai
sehingga sah dimata hukum.
Peneliti : Manfaat apa saja pak yang didapat dari asuransi syariah
Prudential Life Assurance?
Narasumber : Pada asuransi syariah itu terdapat dua produk tadi sebelumnya
telah saya jelaskan. Masing-masing produk tersebut memiliki manfaat. Pada
produk PSIA, karena PSIA ini lebih menekankan investasi dibandingkan dengan
pertanggungan proteksi. Manfaat yang didapatkan yaitu manfaat meninggal
sebesar 125% dari kontribusi tunggal atau biasa disebut dengan uang
pertanggungan plus uang tunai. Manfaat cacat total dan tetap juga, 20% uang
pertanggungan plus nilai tunai pada tahap pertama. Selanjutnya sebesar 80% uang
pertanggungan pada tahap selanjutnya. Sedangkan pada PSAA, manfaatnya yaitu
uang pertanggungan sebesar sepuluh kali kontribusi berkala, manfaat cacat total
dan tetap yaitu uang pertanggungan dan kontibusi yang akan tetap dibayarkan
hingga peserta berusia 99 tahun. Serta manfaat produk riders yang dapat dipilih
sebagai produk tambahan pendamping PSAA yaa.
Peneliti : Baik, oke pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Jenis investasi
apa saja ya pak yang dapat peserta pilih sebagai investasi kontribusinya?
Narasumber : Oke, investasi yang dipilih Pru Syariah itu berbeda yaa dengan
konvensional. Pada Pru Konvensional, penempatan dana investasi yang dapat
dipilih tidak terbatas. Sedangkan pada Pru syariah, penempatannya dibatasi hanya
pada investasi halal saja. Yaa, tidak ada investasi pada perusahaan rokok,
perhotelan, minuman keras dan sebagainya itu yang tidak halal. Biasanya untuk
Pru Syariah itu penempatan dananya pada Obligasi sukuk, Obilgasi syariah
perusahaan, deposito bank syariah eee.. itu untuk investasi Rupiah syariah cash
and bond fund sedangkan untuk invetasi rupiah syariah managed fund contoh
penempatan dananya pada campuran JSII, Sukuk, deposito bank syariah.
Kemudian untuk investasi rupiah syariah equity fund penempatannya yaitu pada
Jakarta stock Islamic index atau JSII tadi. Semua itu diawasi oleh bapepam
lembaga keuangan yaa, dan saham itu, saham yang termasuk pada JSII akan
direvisi per enam bulan.
Peneliti : Baik, selanjutnya bagaimana pembagian alokasi kontribusi pada
Prudential Life Assurance Divisi Syariah pak?
Narasumber : Oh baik. Alokasi kontribusi yaa. Kontribusi yang peserta berikan
akan dibagi ke dalam beberapa pos. Pos-pos tersebut yaitu pos Proteksi dengan
Pos Saver. Jadi yaa, hanya ke dalam dua pos tersebut kontribusi akan di
alokasikan.
Peneliti : Bisa bapak jelaskan, mengenai pos-pos tersebut pak?
Narasumber: Oh yaa, yaa. Pos Proteksi yaitu pos dimana kontribusi dasar peserta
ditempatkan sedangkan pos saver yaitu pos dimana kontribusi peserta di
investasikan.
Peneliti : Baik, selanjutnya apa pengertian loading pada Prudential Life
Assurance Divisi Syariah pak?
Narasumber : Loading yaa, pada Pru Syariah loading ini disebut dengan biaya
wakalah yang biasanya ditetapkan pada lima tahun awal masa perjanjian peserta
berasuransi. Pada konvensional Pru juga menyebutnya sebagai biaya akuisisi. Jadi
istilah loading sendiri jarang untuk digunakan.
Peneliti : Indikator apa saja pak yang menjadi instrument dalam
pembentukan loading tersebut pak?
Narasumber : Indikator dalam pembentukan biaya wakalah itu atau loading
adalah biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perwakilan yang
dilakukan perusahaan untuk peserta yaa. Kemudian biaya-biaya tersebut terkait
dengan biaya-biaya perwakilan karena itu disebut dengan biaya wakalah.
Peneliti : Contohnya seperti biaya administrasi, seperti itu ya pak?
Narasumber : Oh iya tapi, biaya administrasi di sini ditetapkan perbulan selama
masa perjanjian asuransi. Biaya administrasi digunakan untuk administrasi
sehubungan dengan polis, kemudian administrasi kontribusi top up tunggal. Yaa,
sedangkan biaya wakalah tadi ditetapkan selama lima tahun awal perjanjian
peserta berasuransi. Seperti itu. Yang termasuk ke dalam biaya wakalah disini
seperti, biaya pemasaran, atau komisi agen, biaya pemeriksaan kesehatan. Karena
ketika peserta akan melakukan perjanjian asuransi, terdapat satu tahap yang
disebut medical chek up nah biaya itulah yang dimaksudkan, kemudian biaya
pengadaan polis, pencekaan dokumen dan telekomunikasi.
Peneliti : Jadi peserta juga menjadi indikator ya pak dalam penetapan
loading tersebut?
Narasumber : Oh iyaa, tadi sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan juga
termasuk ke dalam biaya loading tersebut, dan peserta adalah objek dari
pemeriksaan kesehatan tersebut. Jadi yaa..
Peneliti : Baik untuk persentase penetapan pak, berapa persentase
penetapan loading pada Prudential life Assurance syariah pak?
Narasumber : Sesuai dengan standarnya yaa, SOP Pru Syariah perusahaan
menyebutkan bahwa pembagiann persentase biaya wakalah itu sebesar 80% untuk
tahun pertama dan kedua. Kemudian untuk tahun ke tiga hingga kelima itu
menurun menjadi 15% dan sisa tahun masa perjanjian setelah lima tahun itu nol
persen. Itu untuk produk PSAA, untuk PSIA sendiri hanya sebesar 5% pada
kontribusi tunggalnya.
Peneliti : Baik, kemudian bagaimana Prudential Life Assurance dalam
menetapkan persentase loading tersebut pak?
Narasumber : Contohnya yaa, karena perhitungan pada PSIA dengan PSAA
berbeda. Seperti ini, kita ambil contoh perhitungan pada PSIA yaitu kontribusi
tunggal. Contoh dengan kontribusi minimalnya yaitu dua belas juta kontribusi
tunggal. Selanjutnya kontribusi tersebut dikalikan sebesar 5%, dua belas juta
tersebut dikalikan sebesar lima persen itu. Didapatkan sebesar enam ratus ribu,
selanjutnya enam ratus ribu tersebut dikurangi dengan biaya adiministrasi sebesar
lima ribu atau kurang lebih nol koma. Nol koma delapan persen dari enam ratus
ribu itu. Selanjutnya selisihnya itu dikalikan sebesar 2% untuk komisi agen, dan
persentase sisa setelah dikalikan sebesar 2% untuk komisi agen menjadi biaya
pemeriksaan kesehatan, pengadaan polis, telekomunikasi dan sebagainya tadi
yang saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan untuk PSAA, terbagi menjadi
menjadi dua yaitu tahun pertama dan kedua dengan tahun ketiga hingga tahun ke
lima. Contohnya seperti ini, kita ambil contoh kontribusi lima ratus ribu perbulan
atau enam juta pertahun. Kemudian dikalikan 80% untuk perhitungan tahun
pertama dan kedua, sebesar empat juta delapan ratus itu. Kemudian dikurangi
dengan biaya administrasi sebesar 37.500 atau kurang lebih 7,5% perbulan.
Kemudian hasil dari selisih tersebut dikalikan sebesar 30% untuk biaya komisi
agen. Kemudian sisanya menjadi biaya pemeriksaan kesehatan dan lain
sebagainya itu. Terakhir untuk tahun ketiga hingga kelima hanya dirubah di awal,
yang awalnya 80% menjadi 15% dan komisi agen menjadi 5% seperti itu. Cara
selanjutnya sama. Oiya untuk tahun ke enam dan selanjutnya sebesar nol persen
untuk biaya wakalah atau loading itu.
Peneliti : Baik, kemudian apa latar belakang perusahaan dalam menetapkan
biaya loading tersebut pak, sebesar delapan puluh, depalan puluh, lima belas, lima
belas, lima belas tersebut?
Narasumber : Oke, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan harus
mendapatkan sebuah keuntungan. biaya wakalah tersebut juga tidak pernah
menjadi protes peserta sejauh ini sehingga dapat dikatakan bahwa penetapannya
tidak merugikan. Semua ini juga telah diawasi oleh badan Dewan Pengawas
Syariah sehingga, dalam penetapan biaya wakalah ini, masih tergolong aman dan
tidak melewati batas.
Peneliti : Oke pak pertanyaan terakhir, apakah peserta sudah lebih dulu
tahu mengenai penetapan persentase loading tersebut?
Narasumber : Oh iya, setiap tenaga pemasaran wajib mengetahui standar
operasioal perusahaan. Karena tenaga pemasar adalah orang pertama sebagai
perwakilan perusahaan yang bertemu langsung kepada peserta. Sehingga standar
operasional perusahaan harus tenaga pemasar tahu dan fahami. Kemudian dalam
standar operasional tersebut dapat tenaga pemasar jelaskan kepada peserta,
termasuk biaya wakalah tersebut besarannya secara umum. Kemudian dalam
ilustrasi, ringkasan ilutrasi mengenai manfaat serta biaya, alokasi kontribusi
peserta dapat terlihat. Sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi dari perolehan
manfaat tersebut.