II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Bank, Nasabah dan Lembaga Penjamin Simpanan

1. Bank

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU Perbankan menyatakan bahwa “bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

dam menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan menurut Try Rudy Sutanto, bank adalah suatu badan usaha yang

bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain maupun dengan jasa

memperedarkan alat-alat penukar barang berupa uang giral.9

Abdurrahman menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan

yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman,

mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai

tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-

perusahaan dan lain-lain.10

Dari definisi tentang bank tersebut maka dipahami

9 Try Rudy Santoso.1990. Mengenai Dunia Perbankan. Andi, Yogyakarta. Hal. 56.

10

Abdurrachman. 1995. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan. Alumni,

Bandung. Hal. 31.

10

bahwa bank memiliki dana sendiri dalam pendiriannya ditambah dana dari

masyarakat berupa tabungan maupun deposito yang dikembalikannya dalam

bentuk kredit.

Dilihat dari fungsinya, berbagai macam definisi tentang bank itu oleh Thomas

Suyatno dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:11

a. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank

menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

(1) simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap

saat;

(2) deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang

penarikkanya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang

ditentukan habis;

(3) simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro yang

penarikan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro

atau perintah tertulis kepada bank. Pengertian ini mencerminkan bahwa

bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun

uang dari pihak ketiga.

b. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan

operasi perkreditan secara aktif. Dengan demikian maka fungsi bank terutama

dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu

berasal dari deposito atau tabungan yang diterimannya atau bersumber pada

penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

11

Thomas Suyatno. 1996. Kelembagaan Perbankan. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal.

201.

11

c. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang

berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui

penciptaan uang bank.

Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam

mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong

kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja,

guna meningkatkan taraf hidup rakyat.12

Jika melihat dari uraian diatas, bank

sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan

seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian, bank berfungsi

sebagai:13

a. Pedagang dana, yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat secara efektif dan efesien. Bank menjadi tempat untuk penitipan

dan penyimpanan uang yang dalam praktiknya sebagai tanda penitipan dan

penyimpan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan

selembar kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur

dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk

surat-surat berharga.

b. Lembaga yang melancarkan transakasi perdagangan dan pembayaran uang.

Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah

yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak

tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup

memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.

12

Ibid. Hal. 207.

13

Ibid. Hal. 208.

12

2. Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan

pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua

kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan

diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan

jasa bank.

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai

berikut:

a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank

dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang

bersangkutan.14

b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau

pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.15

Di dalam praktik-praktik perbankan, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:16

a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya disuatu bank,

misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;

b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha

kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainnya;

14

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

15

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

13

c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui benk, misalnya,

transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk

transaksi semacam ini, biasanya importir membuka letter of credit (L/C) pada

suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simapanan (selanjutnya disingkat LPS) adalah lembaga yang

independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya.17

Penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat

memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat

meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang

menimbulkan moral hazard.

LPS mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu menjamin simpanan nasabah

penyimpan serta turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai

dengan kewenangannya.18

Dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai

dengan kewenangannya, LPS akan melakukan penyelesaian atau penanganan

bank gagal. Bank gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan

keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak

dapat disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (selanjutnya disingkat LPP)

sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. LPP adalah Bank Indonesia atau

lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

17

Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

18

Zulkarnain Sitompul. 2007.Op. cit. Hal. 3

14

Undang tentang Bank Indonesia. Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan

keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya

tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penyehatan lain harus segera

dilakukan.19

Dalam menjalankan fungsinya, LPS mempuyai tugas-tugas yang meliputi:20

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara

stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya;

c. melaksanakan penjaminan simpanan;

d. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank

gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistematik; dan

e. melaksanakan penaganan bank gagal yang berdampak sistematik.

Sedangkan dalam rangka melaksakan tugas LPS mempunyai wewenang sebagai

berikut:21

a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;

b. menetapakan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi

peserta;

c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;

19

Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

20

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

21

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

15

d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan

bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar

kerahasiaan bank; dan

e. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

f. menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak

bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagai tugas

tertentu;

g. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan

simpanan; dan

h. menjatuhkan sanksi administratif.

Terhadap penyelesaian dan penanganan bank gagal LPS mempunyai kewenangan,

yaitu:22

a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham,

termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;

c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan/atau mengubah setiap kontrak

yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang

merugikan bank; dan

d. menjual dan/atau mengembalikan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau

kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

22

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

16

B. Hubungan Hukum

Istilah hukum mengandung arti aturan, yaitu aturan yang mengatur hubungan

antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat,

antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Hubungan-hubungan yang

diatur oleh hukum disebut hubungan hukum sebagai terjemahaan dari Bahasa

Belanda Rechtsbetrekking. Istilah hubungan hukum menunjukkan adanya 2 (dua)

segi tarik menarik, yaitu adanya hak dan kewajiban.23

1. Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan antara subjek

hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Adapun yang menjadi hak dan

kewajiban antara subjek hukum tersebut akan diuraikan berikut ini.

Kewajiban dari bank, antara lain:24

a. untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah;

b. untuk mengamankan dana nasabah;

c. untuk menerima sejumlah uang dari nasabah;

d. untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat;

e. untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

Sedangkan hak dari bank, antara lain:25

a. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah;

23

Hilman Hadi Kusuma. 1984. Bahasa Hukum Indonesia. Alumni, Bandung. Hal. 33.

24

Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk

Tabungan Dan Deposito. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 52.

25

Sentosa Sembiring. 2000. Hukum Perbankan. Mandar Maju, Bandung. Hal. 13.

17

b. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah

disepakati bersama;

c. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang

diberikan kepadanya sesuai dengan akad kredit yang telah ditandatangani

kedua belah pihak;

d. Pemutuskan rekening nasabah (klausula ini cukup banyak ditemui dalam

praktik);

e. Mendapatkan buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal

terjadi penutupan rekening.

Kewajiban dari nasabah, antara lain:26

a. Menilai kewajaran terhadap terkait suku bunga produk tabungan dan deposito,

yang terkait dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku;

b. Menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena

pajak selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

c. Memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, harus sesuai

dengan Net Interest Margin;

d. Memperhatikan Loan Deposit Ratio (perbandingan antara pinjaman yang

diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dengan sumber

dana pihak ketiga);

e. Melihat apakah dana pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut,

ditempatkan dalam aktiva produktif;

26

Ronny Sautama Hotma Bako. Op. cit. Hal. 58-59. Sebagaimana dikutip dari Ny. Siti Supami

Wiratmo, “Deteksi Dini Likuidasi Suatu Bank”. Makalah disampaikan pada Seminar Perlindungan

Masyarakat Konsumen Terhadap Produk Perbankan. Diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian

Hukum Jakarta, 3 Juni 1991. Hal. 11-14.

18

f. Memperhatikan rasio antara modal bank tersebut dengan aset bank tersebut.

Sedangkan hak dari nasabah, antara lain:27

a. Untuk mengetahui secra terperinci tentang produk-produk perbankan yang

ditawarkan;

b. Untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah

diperjanjiakan terlebih dahulu.

Sesuai dengan uraian mengenai hak dan kewajiban dari bank dan, maka dapat

dilihat hubungan antara masing-masing subjek hukum tersebut. Hubungan antara

bank dan nasabah terdiri dari dua bentuk, yaitu:28

a. Hubungan Kontraktual

Secara tradisional hubungan antara bank dan nasabah dipandang sebagai

hubungan kontraktual yang diatur oleh hukum perjanjian dan merupakan

hubungan kreditur dan debitur.29

Hal ini berlaku hampir terhadap semua

nasabah, baik nasabah debitur nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-

non deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut

berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur

(pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).

27

Ibid. Hal. 57

28

Munir Fuady. 2001. Hukum Perbankan Modern. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 102.

29

Yunus Husein. 2003. Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum. Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Hal. 166. Sebagaimana dikutip dari

Alvin C. Harrell. 1986. “The Bank Customer Relationship: Evolution of a Modern Forms?”.

Oklahoma City University Law Review, Vol. XI. Hal. 641.

19

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah

debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak

(buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa

semua perjanjian yang disebut secara sah berkekuatan sama dengan undang-

undang bagi kedua belah pihak. Namun demikian, selain dari ketentuan umum

mengenai kontrak, berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagaian sarjana

berpendapatan bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus

mengenai “pinjam pakai habis” (Verbruiklening) vide Pasal 1754 sampai

dengan Pasal 1769 KUH Perdata.30

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah

non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur

untuk kontrak jenis ini dalam KUH Perdata. Karena itu kontrak-kontrak untuk

nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH

Perdata mengenai kontrak. Di samping itu, berbeda dengan kontrak untuk

nasabah debitur, in casu kontrak kredit yang seringkali diatur cukup

komprehenensif, maka untuk kontrak antara bank dengan nasabah deposan

atau nasabah non deposan-non debitur, lazimnya hanya diatur dalam bentuk

kontrak yang sangat simpel. Itupun, sama seperti untuk kontrak kredit,

diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), yang

biasanya terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah, di mana pihak bank

seringkali lebih diuntungkan.

30

Munir Fuady. 1999. Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998)

Buku Kesatu. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 102.

20

Akan tetapi, prinsip yang dianut bahwa hubungan nasabah penyimpan dana

dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-

debitur, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak

nasabah berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak

dapat diberlakukan secara mutlak.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank yang dianut adalah

hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak

bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai

kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat berlaku secara mutlak.

b. Hubungan Non Kontraktual

Dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha bank, maka dalam transaksi-

transaksi tertentu hubungan antara bank dengan nasabah juga berkembang

kedalam bentuk-bentuk hubungan lainnya, yaitu:31

(1) Hubungan Kepercayaan (Fiduciary Relation)

Hubungan kepercayaan ini dapat terjadi karena bank memiliki status yang

unik dalam masyarakat, yaitu suatu tempat khusus yang aman dan

terpercaya.32

Nasabah hanya bersedia menyimpan dananya pada suatu

31

Ibid.

32

Ibid. hal. 167. sebagaimana dikutip dari Edward L. Symons, Jr. “The Bank Customer

Relation: Part I The Relevance of a Modern Form?”, Oklahoma City University Law Review, Vol.

XI, (1986), hal. 641.

21

bank, apabila nasabah percaya kepada bank dan bank mampu membayar

kembali dananya apabila ditagih.33

(2) Hubungan Kerahasiaan (Confidentional Relationship)

Hubungan antara bank dan nasabah yang diliputioleh kerahasiaan

merupakan suatu kelaziman yang selalu ada dalam praktek perbankan.34

Hal ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan

kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.35

Di

samping itu, juga untuk menghindari terjadinnya penariakan dana secara

besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah (rush) yang dapat

membahayakan kehidupan bank.36

(3) Hubungan Kehati-hatian (Prudential Banking)

UU Perbankan merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang

disimpan oleh nasabah telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan

selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai

kebebasan mutlak untuk menggunakan uang tersebut.37

Bank hanya boleh

menggunakan uang tersebut untuk tujuan dan dengan cara yang dapat

menjamin kepastian bahwa bank tersebut nantinya akan mampu

33

Soetanto Hadinoto. 2008. Bank Stategy on Funding and Liability Management. Gramedia,

Jakarta. Hal. 82.

34

Yunus Husein. Op. cit. Hal. 168.

35

Soetanto Husein. Op. cit. Hal. 83.

36

Yunus Husein. Loc. cit.

37

Soetanto Husein. Op. cit. Hal. 84.

22

membayar kembali dana nasabah yang disimpan kepadanya apabila

ditagih oleh para penyimpannya.38

2. Hubungan Antara Bank Dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sama halnya dengan bank dan nasabah, LPS juga mempunyai kewajiban, yaitu:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU LPS, antara lain:

(1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan

simpanan;

(2) Melaksanakan penjaminan simpanan.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU LPS, antara lain:

(1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif

memelihara stabilitas sistem perbankan;

(2) Merumuska, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank

Gagal yang tidak berdampak sistemik;

(3) Melaksanakan penaganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Sedangkan yang menjadi hak dari LPS, antara lain:

(1) Menetapkan dan memungut premi penjaminan;

(2) Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank petrama kali

menjadi peserta;

(3) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;

38

Ibid.

23

(4) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan

keuangan bank dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak

melaggar kerahasiaan bank;

(5) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan atau konfimasi atas data sebagai

man dimaksud pada huruf d;

(6) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;

(7) Menunjuk, menguasakan dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak

bagi kepentingan dan atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian

tugas tertentu;

(8) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan

simpanan;

(9) Menjatuhkan sanksi administratif.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU LPS, antara lain:

(1) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang

saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;

(2) Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang

diselamatkan;

(3) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri dan atau mengubah setiap

kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak

ketiga yang merugikan;

(4) Menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan dan atau

kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

24

Hubungan antara Bank dengan LPS terjadi apabila bank tersebut menjadi anggota

LPS. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 8 UU LPS yang menyatakan bahwa:

“Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah Negara Republik

Indonesia wajib menjadi Peserta Penjaminan”.

Sebagai peserta Penjaminan, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di

Indonesia mempunyai kewajiban untuk:

a. Menyerahkan dokumen sebagai berikut:

(1) salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank;

(2) salinan dokumen perizinan bank;

(3) surat keterangan tingkat kesehatan bank; dan

(4) urat pernyataan dari Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham bank

b. Membayar kontribusi kepesertaan.

c. Membayar premi penjaminan.

d. Menyampaikan laporan secara berkala, yaitu:

(1) Laporan Posisi Simpanan;

(2) Laporan Keuangan Bulanan;

(3) Laporan Tahunan yang telah diaudit, atau laporan keuangan tahunan yang

disampaikan kepada LPP bagi BPR yang tidak diwajibkan oleh LPP untuk

menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan

(4) Laporan Susunan Pemegang Saham, Pengendali bagi bank yang berbadan

hukum koperasi, direksi, dan komisaris bank setiap kali ada perubahan.

e. Menempatkan bukti kepesertaan di dalam kantor bank atau tempat lainnya

sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.

25

Untuk dapat menjalankan semua peran yang telah disebutkan di atas, maka harus

memiliki likuiditas yang baik. Karena bank harus mampu mengembalikan dana

masyarakat jika banknya dinyatakan sebagai Bank Gagal oleh BI.39

Apabila hal

tersebut terjadi, LPS akan menjadi penjamin atas kewajiban Bank Gagal tersebut

dengan melakukan pembayaran kepada nasabah.

3. Hubungan Antara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dengan Nasabah

Hubungan antara nasabah dengan LPS terjadi dalam hal bank gagal, dimana LPS

menggantikan kedudukan nasabah (subrogasi) sehingga berhak atas pembayaran

yang berasal dari penjualan aset bank gagal tersebut. Dalam hal ini, perlu

ditegaskan bahwa nasabah penyimpan memiliki kedudukan utama terhadap aset

bank gagal tersebut sehingga LPS akan memperoleh kedudukan pemegang hak

utama.

Berdasarkan program penjaminan simpanan LPS, nasabah penyimpan pada bank

yang telah dicabutan izin usahanya, memiliki hak untuk mengajukan klaim

penjaminan atas dana simpanannya kepada LPS melalui bank pembayaran yang

ditunjuk oleh LPS. LPS mempunyai kewajiban untuk membayar klaim

penjaminan kepada nasabah penyimpan dan menentukan simapanan layak

dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data nasabah selambat-

lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut.

LPS berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang

39

Soetanto Hadinoto. Op. cit. Hal. 179.

26

diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam

rangka penghitungan dan pembayaran klaim penjaminan.40

LPS berperan sebagai penjamin terhadap simpanan nasabah bank. Dengan adanya

hubungan antara LPS dan nasabah, maka LPS dapat melindungi dana nasabah

pada bank-bank peserta penjaminan agar tetap aman dan memberikan jaminan

atas simpanannya apabila bank-bank tersebut mengalami kesulitan usaha,

kemudian dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, maka kedudukan nasabah tetap

terjamin. Dengan kata lain, LPS merupakan bentuk nyata dari adanya penjaminan

dan perlindungan terhadap dana simpanan masyarakat.

C. Klaim Penjaminan LPS

UU LPS mengatur bahwa LPS wajib membayar klaim penjaminan kepada

nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Setelah melakukan

rekonsiliasi dan verifikasi LPS menentukan klaim penjaminan yang layak dibayar

dan tidak layak bayar. Apabila klaim penjaminan dinyatakan layak bayar, maka

LPS berkewajiban membayar klaim penjaminan tersebut kepada nasabah

penyimpan melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS. Sedangkan klaim

penjaminan yang dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkann hasil

rekonsiliasi dan verikasi:41

40

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

41

Pasal 36 hingga Pasal 39 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006

Tentang Program Penjaminan Simpanan.

27

1. data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank, yakni apabila dalam

pembukuan bank tidak terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain

nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening dan

informasi lainnya yan lazim berlaku untuk rekening sejenis, dan/atau tidak

terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut.

2. nasabah penyimpan dinyatakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar,

antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi

tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS.42

3. nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang menyebabkan keadaan

bank menjadi tidak sehat, yaitu apabila pihak yang bersangkutan memiliki

kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak

tersebut lebih besar dari saldo simpanannya.

Menurut Dimas Yuliharto, selain klaim penjaminan yang dinyatakan layak

dibayar dan tidak layak bayar, terdapat pula klaim penjaminan nasabah yang nilai

simpanannya di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Meskipun

program penjamin simpanan yang diberlakukan oleh LPS adalah program

penjaminan simpanan terbatas (limite guarantee) dengan nilai simpanan yang

dijamin paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai dengan

Pasal 1 PP No. 66 Tahun 2008, akan tetapi LPS dapat mengusahakan secara

maksimal untuk membayar klaim penjaminan di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua

42

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program

Penjaminan Simpanan.

28

milyar rupiah) tersebut, yaitu dengan cara menjual aset bank yang telah

dilikuidasi. Setelah semua kewajiban bank terbayarkan maka sisa hasil penjualan

aset bank tersebut dapat digunakan untuk membayar simpanan diatas Rp.

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).43

D. Kerangka Pikir

Keterangan:

PT Bank IFI telah dinyatakan menjadi bank gagal (failing bank) oleh Lembaga

Pengawas Perbankan (LPP) dalam hal ini adalah BI. BI memberi pemberitahuan

43

Hasil wawancara dengan Bapak Dimas Yuliharto sebagai divisi penjaminan dari Lembaga

Penjamin Simpanan.

PT Bank IFI (Bank Gagal)

(Bank Gagal)

Baa

Bank Gagal (Failing Bank)

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 11/19/KEP.GBI/2009

mengenai Pencabutan Izin Usaha PT Bank IFI

Likuidasi PT Bank IFI oleh Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS

Klaim penjaminan nasabah PT Bank IFI kepada LPS

Mekanisme penyelesaian klaim penjaminan nasabah PT Bank IFI melaui LPS

Pengambilalihan PT Bank IFI oleh LPS

29

kepada LPS mengenai PT Bank IFI dan menyerahkan penyelesaian PT Bank IFI

yang merupakan bank gagal yang tidak berdampak sistemik kepada LPS.

Berdasarkan pertimbangan bahwa PT Bank IFI telah mengalami kesulitan

keuangan dan dapat membahayakan kelangsungan usahanya serta tidak dapat lagi

disehatkan maka LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan PT Bank IFI,

dengan demikian LPS meminta kepada Pimpinan BI untuk mencabut izin usaha

PT Bank IFI. BI memutuskan untuk mencabut izin usaha PT Bank IFI dan

pembubaran badan hukum bank tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan

Gubernur Bank Indonesia No 11/19/KEP.GBI/2009.

Setelah PT Bank IFI dicabut izin usahanya oleh BI, tindak lanjut dari pencabutan

izin usaha tersebut adalah pengambilalihan PT Bank IFI dengan mengambil alih

segala hak dan wewengangan pemegang saham oleh LPS dan membubarkan

badan usaha, kemudian membentuk tim likuidasi, menentapkan status PT Bank

IFI sebagai bank dalam likuidasi dan menonaktifkan seluruh direksi dan komisaris

PT Bank IFI. melaksanaan likuidasi PT Bank IFI oleh Tim Likuidasi yang

dibentuk oleh LPS sebanyak-banyaknya 9 orang yaitu salah satu anggota direksi,

dewan komisaris atau pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota tim

likuidasi. Akibat dicabutnya izin usaha dan berdampak likuidasi bank tersebut

maka timbul klaim penjaminan simpanan dari nasabah PT Bank IFI kepada LPS

yang mana penyelesaiannya dilakukan dengan melalui mekanisme yang berlaku

dan telah diatur dalam UU LPS.