identifikasi urusan riil yang dilaksanakan di … · pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008 TANGGAL 5 MARET 2008
IDENTIFIKASI URUSAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT A. BIDANG PENDIDIKAN
NO SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1 Kebijakan
Kebijakan dan standar
1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
dan provinsi.
2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi
dan nasional.
3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten.
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal.
5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan
menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf
internasional.
7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah
berbasis keunggulan lokal.
8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada
pendidikan dasar dan menengah.
9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
11. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat
kabupaten.
2. Pembiayaan 12. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
13. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
14. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan dasar.
15. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.
16. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
17. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan
anak usia dini dan pendidikan dasar
18. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar
3. Sarana dan Prasarana
19 Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
20 Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan 21 Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
22 Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
23 Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
24 Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten 25 Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
26 Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
27 Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
5. Pengendalian Mutu Pendidikan
1. Penilaian Hasil Belajar
28. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
29. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten. 30. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.
2. Evaluasi 31 Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
32 Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
3. Akreditasi 33 Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal
4. Penjaminan Mutu 34 Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
35 Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
36 Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
37 Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.
B. BIDANG KESEHATAN
NO SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1 1. Upaya Kesehatan
1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala
kabupaten. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah
skala kabupaten.
2. Lingkungan Sehat
5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten 6. Penyehatan lingkungan
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
7. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten. 8. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten 9. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat
4 Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten. 11. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten 12. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala
kabupaten 13. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan 14. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi 15. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit
swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan
1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
16 Pengelolaan/penyelenggara- an, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal
17 Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
18 Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
19 Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten
20 Pelatihan teknis skala kabupaten
21 Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan
22 Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
23. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten
24. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan 25. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi 26. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga 27. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I 28. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 29. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat
1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
30 Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
6. Manajemen Kesehatan
1. Kebijakan 31 Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan
2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
32 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten
33 Pengelolaan surkesda skala kabupaten 34 Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten
3. Kerjasama Luar Negeri
35 Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
36 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten
5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK
37 Pengelolaan SIK skala kabupaten
C. BIDANG PEKERJAAN UMUM
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Sumber Daya Air
1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten. 6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten
2. Pembinaan
7. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
8. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 9. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 10. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan
dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten
11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten. 12. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.
3. Pembangunan/ Pengelolaan
13. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 14. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 15. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten 16. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten 17. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu
kabupaten 18. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi
dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 19. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten
4. Pengawasan dan Pengendalian
20. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.
2. Bina Marga
1. Pengaturan 21. Pengaturan jalan kabupaten. 22. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan
nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.
23. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 24. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 25. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
2. Pembinaan 26. Pembinaan jalan kabupaten. 27. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara
jalan kabupaten/desa dan jalan kota 28. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan,
ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan 29. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota
3. Pembangunan dan Pengusahaan
30. Pembangunan jalan kabupaten. 31. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota 32. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan
konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota 33. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota 34. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota
4. Pengawasan 35. Pengawasan jalan kabupaten. 36. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota 37. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota
3. Perkotaan dan Perdesaan
1. Pengaturan 38. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
39. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK
2. Pembinaan 40. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten.
41. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten
3. Pembangunan 42. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi..
43. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten
44. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. 45. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
4. Pengawasan 46. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan
perkotaan dan perdesaan di kabupaten. 47. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum
1. Pengaturan 48. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten.
49. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 50. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun
pemerintah dan provinsi 51. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya
2. Pembinaan 52. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten. 53. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk
kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
3. Pembangunan 54. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten.
55. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM 56. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 57. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 58. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten 59. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
4. Pengawasan 60. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten.
61. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 62. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
5. Air Limbah 1. Pengaturan 63. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
64. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten
65. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi 66. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.
2. Pembinaan 67. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 68. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pengembangan PS air limbah kabupaten 69. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di
wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah
3. Pembangunan 70. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi
SPM. 71. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten 72. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten)
4. Pengawasan 73. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten. 74. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten. 75. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM
6. Persampahan 1. Pengaturan 76. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
77. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten
78. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi 79. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten 80. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten 81. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di
kabupaten
3. Pembangunan 82. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten 83. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten
4. Pengawasan 84. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten. 85. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten 86. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
7. Drainase
1. Pengaturan 2. Pembinaan
87. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
88. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
89. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten
3. Pembangunan 90. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
91. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten.
92. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
93. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.
94. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten.
95. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman 1. Kawasan Siap
Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:
a. Pengaturan 96. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten
97. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten
b. Pembangunan 98. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten
99. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba
100. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten
c. Pengawasan 101. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten
102. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten
103. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
a. Pengaturan 104. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten
105. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten
b. Pembangunan 106. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten
107. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa
c. Pengawasan 108. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten
109. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten
110. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
Pembangunan Kawasan
a. Pengaturan 111. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten
112. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten
b. Pembangunan 113. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional
c. Pengawasan 114. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten
115. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten
116. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan
1. Pengaturan 117. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional
118. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan
119. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten
120. Penyelenggaraan IMB gedung
121. Pendataan bangunan gedung
122. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana
123. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
2. Pembinaan 124. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya
125. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan
3. Pembangunan 126. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat
127. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten
128. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal
4. Pengawasan 129. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya
130. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung
131. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal
10. Jasa Konstruksi
1. Pengaturan 132. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan
2. Pemberdayaan 133. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
134. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
135. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten
136. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
137. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten
138. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi
3. Pengawasan 139. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
140. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
D. BIDANG PERUMAHAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pembiayaan 1. Pembangunan baru 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
3 Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan
4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten
5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten
5. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa
7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
2. Perbaikan 9 Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan
10. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan
11 Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan
12. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten
13. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten
14. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik
15. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
16. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
2. Pembinaan Perumahan Formal
1. Pembangunan baru 17. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
18. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
19. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten
20. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten
21. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan
22. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan
23. Memanfaatkan badan usaha pembangu-nan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang
24. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten
25. Melaksanakan hasil sosialisasi
26. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan
27. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan
28. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, indus-tri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten
29. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal
30. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten
31. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten
32. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi
33. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan
34. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum
35. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan
2. Perbaikan 36. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten
37. Pelaksanaan SPO (Standar. Prosedur dan Operasi) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten
38. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten
39. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan
40. Penetapan harga sewa rumah
41. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten
3. Pemanfaatan 42. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan
43. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
44. Pengelolaan PSU bantuan pusat
45. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten
46. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan
47. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional
48. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus
3. Pembinaan Perumahan swadaya
1. Pembangunan baru 49. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
50. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya
51. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
52. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
53. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
54. Pengawasan dan pengendalian pelaksa-naan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
55. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
56. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
2. Pemugaran 57. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
58. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya
59. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
60. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
61. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
62. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
63. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten
64. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
3. Perbaikan 65. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
66. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya
67. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
68. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
69. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
70. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pem-bangunan perumahan, pendataan peru-mahan dan peningkatan kapasitas pela-ku pembangunan perumahan swadaya
71. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
72. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
4. Perluasan 73. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
74. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya
75. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten
76. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
77. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
78. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
79. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
80. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
5. Pemeliharaan 81 Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
82 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya
83 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
84 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
85 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
86 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
87 Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
88 Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
6. Pemanfaatan 89 Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
90 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupatenperumahan swadaya
91 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
92 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
93 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
94 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
95 Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
96 Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
4. Pengembangan Kawasan
1. sistem Pengem- bangan Kawasan
97. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan 98. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten).
99. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten)
100. Penyusunan RP4D di wilayahnya 101. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D
di skala kabupaten 102. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di
wilayahnya
2. Kawasan Skala Besar
103. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
104. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
105. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
106. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
107. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
3. Kawasan Khusus 108. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
109. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya
110. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya 111. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
khusus di wilayahnya 112. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di
wilayahnya
4. Keterpaduan Prasarana Kawasan
113. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
114. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 115. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 116. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di
wilayahnya 117. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
5. Keserasian Kawasan 118. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang..
119. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya
120. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di
17
wilayahnya. 121. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan
hunian berimbang di wilayahnya 122. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian
berimbang di wilayahnya
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan
123. Pelaksanaan penyusunan dan penyem-purnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
124. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
125. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten
126. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten
127. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 128. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 129. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten 130. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 131. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kab/kota 132. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 133. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 134. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 135. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten
2. Pemugaran 136. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
137. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
138. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten
139. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
140. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 141. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 142. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten 143. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
Kabupaten 144. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kabupaten 145. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 146. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 147. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 148. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten
3. Perbaikan 149. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
150. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
151. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten 152. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di kabupaten 153. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 154. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 155. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten 156. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 157. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan pe-nataan pertanahan di kabupaten 158. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 159. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 160. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 161. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten
4. Perluasan 162. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
163. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
164. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten
165. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten
166. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 167. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 168. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten 169. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 170. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kabupaten 171. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 172. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 173. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 174. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten
5. Pemeliharaan 175. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang -undangan bidang
perumahan di tingkat kabupaten 176. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan
terkait di bidang perumahan 177. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten 178. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
perumah-an di kabupaten. 179. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 180. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 181. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 182. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 183. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kab/kota 184. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 185. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 186. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 187. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten
6. Pemanfaatan 188. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
189. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
190. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten
191. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten
192. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 193. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 194. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten 195. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 196. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
197. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 198. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 199. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 200. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten
6. Pembinaan Teknologi dan Industri
201. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan
202. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
203. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
204. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
2. Pemugaran 205. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
206. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
207. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
208. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
3. Perbaikan 209. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan
210. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
211. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
212. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
4. Pemeliharaan 213. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 214. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 215. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 216. Pengawasan dan pengendalian pelaksa-naan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
5. Pemanfaatan 217. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
218. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
219. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
220. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembanga
n Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya
1. Pembangunan Baru
221. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
222. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
223. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
224. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
225. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
226. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
2. Pemugaran 227. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
perumahan. 228. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan 229. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para
pelaku pendukung pembangunan perumahan 230. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 231. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat
dalam pembangunan perumahan
232. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
3. Perbaikan 233. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
234. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
235. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
236. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
237. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
238. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
4. Perluasan 239. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
240. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
241. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
242. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
243. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
244. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
5. Pemeliharaan 245. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
246. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
247. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
248. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
249. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
250. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
6. Pemanfaatan 251. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
252. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
253. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
254. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
255. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
256. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
E. BIDANG PENATAAN RUANG
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang 4. Penetapan kawasan strategis kabupaten
2. Pembinaan 5. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang 6. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang 7. Pendidikan dan pelatihan 8. Penelitian dan pengembangan 9. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten 10. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat 11. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat
3. Pembangunan 1. Perencanaan Tata Ruang
12. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) 13. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten 14. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK
2. Pemanfaatan Ruang 15. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang 16. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten 17. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang 18. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK 19. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama
dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha 20. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang 21. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis kabupaten. 22. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten dan kawasan strategis kabupaten 23. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan
strategis kabupaten. 24. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 25. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 26. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten 27. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 28. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK 29. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat
kabupaten
4. Pengawasan 30 Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten
F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
1. Perumusan Kebijakan
1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten.
2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. 3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4. Pelaksanaan SPM kabupaten. 5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten
dengan swasta, dalam dan luar negeri. 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
kabupaten 9. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan
skala kabupaten. 11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan
kawasan skala kabupaten. 12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten. 13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten. 14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi
18. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten. 19. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten. 20. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri
skala kabupaten. 21. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara
kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten 22. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 23. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah
kecamatan/desa. 24. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. 25. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa. 26. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten
27. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di
kecamatan/ desa. 28. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten 29. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 30. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di
kecamatan/desa. 31. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala
kabupaten. 32. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di
kecamatan/desa
3. Monitoring dan Evaluasi (Monev
33 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.
34 Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
35 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
36 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten
37 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten
38 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kab/ kota.
39 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten
40 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten
41 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten
G. BIDANG PERHUBUNGAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Perhubungan Darat
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan
lalu lintas di jalan kabupaten 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C 8. Pembangunan terminal angkutan barang 9. Pengoperasian terminal angkutan barang 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang
wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah
pelayanannya dalam satu kabupaten 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata 18. Pemberian izin usaha angkutan barang 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,
marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten
21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten 22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal
dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten 25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya 27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran 29. Perda kabupaten bidang LLAJ 30. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
31. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala 32. Perizinan angkutan umum 33. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten 34. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 35. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor 36. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor 37. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten 38. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten 39. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten 40. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi
2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)
41. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten 42. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak
pada jaringan jalan kabupaten 43. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten 44. Pengadaan kapal SDP 45. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan 46. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau 47. Pembangunan pelabuhan SDP 48. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan 49. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau 50. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada
jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara 51. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan
kabupaten 52. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 53. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan
danau 54. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi 55. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten 56. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam
kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten 57. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten 58. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan
kabupaten 59. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten 60. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada
jaringan jalan kabupaten 61. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau 62. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada
jaringan jalan kabupaten
2. Perkeretaapian 63. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten 64. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi 65. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang
jaringannya berada di wilayah kabupaten; 66. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;
dan 67. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten /kota 68. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana
kereta api 69. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten 70. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten 71. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan
sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah
72. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten 73. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten 74. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi
tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten 75. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan
angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten 76. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan
pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten
H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan
1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3
1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
8. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
9. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL 10. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten 11. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh
jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten
3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air
12. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten 13. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten 14. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten 15. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten 16. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
ke air atau sumber air. 17. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan
pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
18. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten 19. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 20. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian
Pencemaran Udara.
21. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten 22. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala 23. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten 24. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat
menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten
25. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan
5. Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut
26. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
27. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
28. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut
29. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten.
30. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
31. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten.
32. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
6. Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran
Hutan dan/atau Lahan
33. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
34. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten
35. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten
36. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten
7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan
37. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional
38. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
39. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten
40. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten
8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana
41. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten
42. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten
43. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten
9. Standar Nasional Indonesia (SNI)
44. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten
dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup
10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan
45. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten
46. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
47. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan
48. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten
12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
49. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten
50. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten
13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup
51. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten
14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan
15. Penegakan Hukum Lingkungan
52. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten
16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
53. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten
54. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten
17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir
55. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten
56. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten
57. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten
18. Laboratorium Lingkungan
58. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
1. Keanekaragaman Hayati
59. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten
60. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten
61. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
62. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten
63. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten
64. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten
I. BIDANG PERTANAHAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Izin Lokasi
1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
2. Kompilasi bahan koordinasi.
3. Pelaksanaan rapat koordinasi.
4. Pelaksanaan peninjauan lokasi
5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.
8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten
9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
10. Penetapan lokasi
11. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12. Pelaksanaan penyuluhan.
13. Pelaksanaan inventarisasi.
14. Pembentukan Tim Penilai Tanah
15. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
16. Pelaksanaan musyawarah.
17. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian
18. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
19. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
20. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
21. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan
22. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
23. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
24. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya
25. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
26. Pembentukan tim pengawasan pengendalian
27. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
5. Penetapan 28. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia
Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
29. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
30. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
31. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
32. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
33. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian
6. Penetapan Tanah Ulayat
34. Pembentukan panitia peneliti
35. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
36. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
37. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat
38. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.
39. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat
7. Pemanfaatan dan Penyelesai-an Masalah Tanah Kosong
40. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim
41. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
42. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat
43. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
44. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian
8. Izin Membuka Tanah
45. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan
46. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten
47. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.
48. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten
49. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten
50. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari ...
51. Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat
52. Rencana Tata Ruang Wilayah.
53. Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta
54. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
55. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
56. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait
57. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
58. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
59. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
60. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait
61. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan
J. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
2. Sosialisasi 2. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten
3. Penyelenggaraan 3. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten 4. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala
kabupaten, meliputi 5. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 6. Pendaftaran perubahan alamat; 7. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; 8. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; 9. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; 10. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; 11. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; 12. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; 13. Penatausahaan pendaftaran penduduk
4. Pemantauan dan Evaluasi
14. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
15. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten
6. Pengawasan
16. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten
2. Pencatatan Sipil
1. Kebijakan 17. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten
2. Sosialisasi
18. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten
3. Penyelenggaraan 19. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten 20. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala
kabupaten meliputi 21. Pencatatan kelahiran; 22. Pencatatan lahir mati; 23. Pencatatan perkawinan; 24. Pencatatan perceraian; 25. Pencatatan kematian;
26. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; 27. Pencatatan perubahan nama; 28. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; 29. Pencatatan peristiwa penting lainnya; 30. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; 31. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; 32. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil
4. Pemantauan dan Evaluasi
33. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten
6. Pengawasan 35. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten
3. Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan
1. Kebijakan 36. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
2. Sosialisasi
37. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
3. Penyelenggaraan 38. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten 39. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten 40. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai
dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk 41. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan 42. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten 43. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten 44. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan 45. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data
penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 46. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 47. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten 48. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan
sipil
4. Pemantauan dan Evaluasi
49. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
5. Pembinaan dan Pengembangan
50. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
Sumber Daya Manusia
6. Pengawasan 51. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
4. Perkembangan Kependudukan
1. Kebijakan
52. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten 53. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas,
pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten
2. Sosialisasi
3. Penyelenggaraan
54. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten
55. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan
56. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
57. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
4. Pemantauan dan Evaluasi
58. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten
5. Pembinaan dan Fasilitasi
6. Pengawasan 59. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
5. Perencanaan
Kependudukan 1. Kebijakan 60. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten
2. Sosialisasi
3. Penyelenggaraan
61. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten
62. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan
63. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten
64. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
65. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik 66. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk
perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten
4. Pemantauan dan 67. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis
Evaluasi dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten
5. Pembinaan
6. Pengawasan
68. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten
K. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)
1. Kebijakan Pelaksanaan PUG
1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
3. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten
4. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
3. Pelaksanaan PUG 6. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten
7. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten
8. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
9. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten
2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
10. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten
3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
11. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten
4. Kebijakan Perlindungan Perempuan
12. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten
5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan
13. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten
6. Koordinasi 14. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap
Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan
kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten
3. Perlindungan Anak
1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
15. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten 16. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten 17. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten 18. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
19. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
20. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
21. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten
5. Data dan Informasi Gender dan Anak
1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait
22. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
2. Data dan Informasi Gender dan Anak
23. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten
24. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE
25. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten
26. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten
27. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten
L. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak
1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten
2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten
4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
7. Pemantauan tingkat drop out peserta KB 8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. 9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. 10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. 11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang
aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 12. Pembinaan penyuluh KB 13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan
program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang
yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten. 15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya
dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten. 16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala
kabupaten 17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala
kabupaten. 18. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi
19. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten 20. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala
kabupaten 21. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala
kabupaten
22. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.
23. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten
24. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.
25. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
26. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
27. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten 28. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala
kab./kota. 29. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
30. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten 31. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten 32. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pember-dayaan keluarga skala
kabupaten 33. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga
Lansia (BKL) skala kabupaten 34. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten. 35. Pelaksanaan ketahanan dan pember-dayaan keluarga skala kabupaten 36. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 37. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha
bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.
38. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten. 39. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran
guna peningkatan UPPKS skala kabupaten 40. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring
41. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten
42. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten
43. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembaga-an keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten
44. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
Program 45. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.
46. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 47. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB
nasional dalam rangka kemandirian. 48. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE
49. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten 50. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten 51. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten 52. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten 53. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR 54. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan
institusi program KB. 55. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan
keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. 56. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan
perlindungan hak-hak reproduksi
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
57. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten
58. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten 59. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga
skala kabupaten 60. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten 61. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. 62. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. 63. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. 64. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. 65. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan
melakukan diseminasi informasi
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan
1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan
66. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten
67. Pengkajian dan penyempurnaan pera-turan daerah yang mengatur perkem-bangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten
68. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten 69. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika
kependudukan di daerah kabupaten
8. Pembinaan
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan
70. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten
M. BIDANG SOSIAL
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial
1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional
2. Perencanaan Bidang Sosial
2. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten
3. Kerjasama Bidang Sosial
3. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten
4. Pembinaan Bidang Sosial
4. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten
5. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
6. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
7. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
8. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten/kota
6. Pengembangan dan Pendaya-gunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
9. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten
10. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial
11. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten
8. Pengawasan Bidang Sosial
12. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di
13. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial
Bidang Sosial
10. Sarana dan Prasarana Sosial
14. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial
15. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten
16. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten
17. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
18. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan
19. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Social
20. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
1. Pelestarian Nilai-Nilai
21. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP
22. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten
3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)
4. Penganugerahan Gelar Pahla- wan dan Perintis Kemerdekaan
23. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan
5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
24. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten
15. Penanggulang 25. Penanggulangan korban bencana skala kabupaten
an Korban Bencana
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)
26. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten 27. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten
17. Undian 28. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan 29. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu
30. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak
31. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten
N. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Ketenagakerjaan
1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan
1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten
5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
6. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
7. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten
8. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
9. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
10. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten
3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
11. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten
12. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten
13. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten
14. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri
15. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten
4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
16. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
17. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten
18. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna
tenaga kerja skala kabupaten
19. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
20. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten
21. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten
22. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten
23. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten
24. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten
25. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL)
26. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten
27. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten
28. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten
29. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM
30. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten
31. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
32. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten
33. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten
5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
34. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten
35. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten
36. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten
37. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten
38. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI
39. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten
40. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten
41. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri
42. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten
43. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten
44. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten
6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
45. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten
46. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten
47. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten
48. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten
49. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi
50. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten
51. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
52. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten
53. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten
54. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.
55. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur
56. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.
57. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.
58. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten
59. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten
60. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.
61. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi
7. Pembinaan Ketenagaker-jaan
62. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 63. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala
kabupaten. 64. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 65. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar
norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 66. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. 67. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten. 68. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi,
keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
69. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
70. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
71. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 72. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 73. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau
pemerintah provinsi. 74. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 75. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada
pemerintah. 76. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
2. Ketransmigra-sian
1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan
77. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelengga-raan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kab/kota.
78. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
79. Integrasi pelaksanaan urusan pemerin-tahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 80. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabu-paten/kota berdasarkan
kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 81. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan
penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 82. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketransmigrasian skala kabupaten.
2. Pembinaan SDM Aparatur
83. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
84. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
85. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
86. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.
87. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten
3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan
88. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.
89. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
90. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala
kabupaten.
91. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
92. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
93. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.
94. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
95. KIE ketransmigrasian skala kabupaten.
96. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
97. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
98. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.
99. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
100. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
101. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.
102. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.
103. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.
104. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
105. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten
4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
106. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten
107. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
108. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
109. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten
110. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
111. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten
112. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.
113. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten
5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
114. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten
115. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten
116. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten
117. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten
118. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten
119. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten
120. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten
121. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten
122. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi
123. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
124. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
125. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
126. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi
127. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten
O. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Kelembagaan Koperasi
1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.
2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten.
3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.
4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten.
5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.
6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten
2. Pemberdayaan Koperasi
8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:
9. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
10. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
11. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
12. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
13. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
14. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten.
15. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.
16. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.
3. Pemberdayaan UKM
17. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi:
18. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
19. Persaingan;
20. Prasarana;
21. Informasi;
22. Kemitraan;
23. Perijinan;
24. Perlindungan.
25. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:
26. Produksi;
27. Pemasaran;
28. Sumber daya manusia;
29. Teknologi.
30. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi:
31. Kredit perbankan;
32. Penjaminan lembaga bukan bank;
33. Modal ventura;
34. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
35. Hibah;
36. Jenis pembiayaan lain
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi
37. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten
57
P. BIDANG PENANAMAN MODAL
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal
1. Kebijakan Penanaman Modal
1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi:
4. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
6. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.
7. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
8. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
9. Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
2. Pelaksanaan
Kebijakan Penanaman Modal
1. Kerjasama Penanaman Modal
11. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten
12. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten
2. Promosi Penanaman Modal
13. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten
14. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
15. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten
3. Pelayanan Penanaman Modal
16. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
17. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten
18. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewena-ngan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten
19. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten
4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
20. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksa-naan penanaman modal di kabupaten
21. Melaksanakan pemantauan, bimbing-an, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi
5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
22. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten
23. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi
24. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten
25. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah
6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
26. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal 27. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri,
promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usa
28. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten
Q. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan
1. Kebudayaan
1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.
2. Tradisi 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa
6. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten
3. Perfilman 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten
8. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten
9. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan
10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
11. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
12. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten
13. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten
14. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten
4. Kesenian 15. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
16. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.
17. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten 18. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten 19. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala
kabupaten 20. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten 21. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian
(karya seni) skala kabupaten 22. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten 23. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang
apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 24. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten
5. Sejarah 25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten.
26. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
27. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
28. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
29. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten.
30. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten.
31. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.
32. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten.
33. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.
6. Purbakala 34. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten.
35. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
36. Penetapan BCB/situs skala kabupaten.
37. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten.
38. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
39. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten
40. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan
1. Penyelenggaraan 41. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi:
42. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. 43. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 44. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. 45. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. 46. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
47. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi: 48. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. 49. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. 50. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya
bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. 51. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten. 52. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. 53. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. 54. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar
negeri dari kabupaten. 55. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten. 56. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan
modern di kabupaten. 57. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 58. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat
kabupaten. 59. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten. 60. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten. 61. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten. 62. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten. 63. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten. 64. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi. 65. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten. 66. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten. 67. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten. 68. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten. 69. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten. 70. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten. 71. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten. 72. Pemetaan sejarah skala kabupaten. 73. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten. 74. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala
kabupaten. 75. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten. 76. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala
kabupaten 77. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala
kabupaten 78. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan
dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten 79. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis
pantai atas rekomendasi pemerintah.
80. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten 81. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten 82. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten 83. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten
3. Kebijakan Bidang Kepariwisa-taan
1. Kebijakan 84. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten 85. RIPP kabupaten 86. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam
pengembangan sistem informasi pariwisata. 87. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam
penerapan standarisasi bidang pariwisata. 88. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi
pariwisata skala kabupaten 89. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha
dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten 90. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten 91. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan
pariwisata skala kabupaten 92. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten 93. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. 94. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten 95. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten 96. Pelaksanaan kerjasama pengem-bangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 97. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisa-taan
1. Penyelenggaraan 98. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten: 99. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya
wisata. 100. Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. 101. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten. 102. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten. 103. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan
pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten. 104. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 105. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten. 106. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
107. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten. 108. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam
pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten 109. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian
kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten 110. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan
Balai Arkeologi.
R. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Kepemudaan
1. Kebijakan di bidang Kepemudaan
1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten 2. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. 3. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. 4. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. 5. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. 6. Kemitraan dan kewirausahaan. 7. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). 8. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. 9. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. 10. Peningkatan prasarana dan sarana. 11. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. 12. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. 13. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. 14. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif
2. Pelaksanaan 15. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten : 16. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. 17. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten. 18. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. 19. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. 20. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
3. Koordinasi 21. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten : 22. Koordinasi antar dinas instansi terkait. 23. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. 24. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten
4. Pembinaan dan Pengawasan
25. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten: 26. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. 27. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 28. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. 29. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang kepemudaan. 30. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang
kepemudaan. 31. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. 32. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 33. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan
2. Olahraga
1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan
34. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten
35. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
36. Penyelenggaraan keolahragaan.
37. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
38. Pengelolaan keolahragaan.
39. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
40. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
41. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
42. Pendanaan keolahragaan.
43. Pengembangan IPTEK keolahragaan.
44. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
45. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
46. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
47. Pengembangan manajemen olahraga.
48. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
49. Pengembangan IPTEK olahraga.
50. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
51. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
52. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
53. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
54. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
55. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
56. Kriteria lembaga keolahragaan.
57. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
2. Pelaksanaan
58. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten
59. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
60. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten.
61. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
62. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
63. Pendanaan keolahragaan.
64. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
65. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga
3. Koordinasi 66. Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten
67. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
68. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat
69. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan
4. Pembinaan dan Pengawasan
70. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten
71. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan
72. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan
73. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
74. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
75. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten.
76. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan
77. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
78. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
79. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
80. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga
81. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana
S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
2. Pelaksanaan Kegiatan
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerin-tahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
2. Kewaspadaan Nasional
1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
6. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
2. Pelaksanaan Kegiatan
7. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
3. Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
8. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
4. Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
5. Peningkatan
Kapasitas
10. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
Aparatur
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyara-katan
1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
11. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
2. Pelaksanaan Kegiatan
12. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
13. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
14. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur
15. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
4. Politik Dalam Negeri
1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
16. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
2. Pelaksanaan Kegiatan
17. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
18. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
4. Pengawasan penyelenggaraan
19. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
pemerintahan politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur
20. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
5. Ketahanan Ekonomi
1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
21. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
2. Pelaksanaan Kegiatan
22. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
23. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurah-an, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
24. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur
25. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Otonomi Daerah 1. Urusan Pemerintahan:
a. Kebijakan
1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten
b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
2. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
3. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten
c. Harmonisasi 4. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 5. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan
pemerintahan daerah provinsi
d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD
6. Penyusunan LPPD kabupaten 7. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
e. Database 8. Pengolahan database LPPD skala kabupaten
2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):
a. Kebijakan
9. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten 10. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam
rangka penataan daerah 11. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
b. Pembentukan Daerah
12. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah 13. Pembentukan kecamatan 14. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah 15. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten
c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan
16. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah
17. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus
Daerah dan Otsus
d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengen-dalian Penataan Daerah dan Otsus
18. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten 19. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah
kabupaten
e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus
20. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten 21. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah
f. Pelaporan 22. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah 23. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten 24. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui
gubernur
3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): a. DPOD
25. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD
26. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD
b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
27. Penyusunan Perda kabupaten 28. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur 29. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi
c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah
30. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah
4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:
31. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten. 32. Penerapan SPM kabupaten. 33. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 34. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
c. Pengembangan Kapasitas Daerah :
(1) Kebijakan
(2) Pelaksanaan
(3) Pembinaan
35. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten 36. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten. 37. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
5. Pejabat Negara:
a. Tata Tertib DPRD:
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhen-tian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten.
c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan
38. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.
39. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
40. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.
41. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
42. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.
Wakil KDH:
(1) Kebijakan
(2) Pelaksanaan
d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
2. Pemerintahan Umum
1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:
43. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
44. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuan-kan kepada desa.
45. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
46. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
a. Fasilitasi Dekonsentrasi
b. Fasilitasi Tugas Pembantuan
c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
d. Kerjasama Antar Daerah
e. Pembinaan Wilayah
f. Koordinasi Pelayanan Umum
47. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.
48. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten
49. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.
50. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
51. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/ kelurahan di wilayahnya.
52. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
53. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.
54. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.
55. Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten
2. Trantibum dan Linmas
a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
56. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah; Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Kepolisipamongprajaan dan PPNS;Perlindungan masyarakat.
57. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten
58. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten
59. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten
60. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten
61. Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten
3. Wilayah
Perbatasan:
a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
b. Perbatasan Daerah
c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah
d. Pengembangan Wilayah Perbatasan
e. Penetapan Luas Wilayah
62. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
63. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.
64. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.
65. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.
66. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten
67. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten
68. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten
69. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten
70. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten
71. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
72. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya
4. Kawasan Khusus:
a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya
73. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten
74. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten
75. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten
76. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten
c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantara-an
5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:
a. Mitigasi Pencegahan Bencana
77. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencega-han bencana skala kabupaten
b. Penanganan Bencana
78. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten
c. Penanganan Pasca Bencana
79. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten
d. Kelembagaan 80. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten
e. Penanganan Kebakaran
81. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten
3. Administrasi Keuangan Daerah
1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
82. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten/kota
2. Anggaran Daerah 83. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
84. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten
85. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten
86. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
87. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah
88. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa
89. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa
90. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama
(urusan concurrent) antara kabupaten dan desa
91. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa
92. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa
3. Pendapatan dan Investasi Daerah :
a. Pajak dan Retri-busi Daerah
93. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
94. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
95. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa
96. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten
97. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya
b. Investasi dan Aset Daerah
98. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
99. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
100. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
101. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten
c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro
102. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten
103. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa
104. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa
d. Pinjaman Daerah
105. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
106. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
107. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
4. Dana Perimbangan :
a. Dana Alokasi Umum (DAU)
108. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten
109. Pengelolaan DAU kabupaten
110. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten
b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
111. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.
112. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK)
113. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
c. Dana Bagi Hasil (DBH)
114. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten
115. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH
5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
116. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa
117. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa
118. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa
119. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).
120. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa
4. Perangkat Daerah
1. Kebijakan 121. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten
122. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten
123. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten
124. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten
125. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten
2. Pengembangan Kapasitas
126. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten
127. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah
3. Pembinaan dan Pengendalian
128. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah
4. Monitoring dan Evaluasi
129. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
130. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kabupaten
5. Kepegawaian
1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
131. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
132. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
133. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
134. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten
135. Usulan penetapan NIP
3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
136. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten
137. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten
138. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi
4. Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
139. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
140. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten
141. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten
142. Pelaksanaan diklat skala kabupaten
6. Kenaikan Pangkat 143. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
144. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian
7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan
145. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten
146. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten
147. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten
8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi
148. Penetapan perpindahan PNSD kabupaten
9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri
149. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten
10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS)
150. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah
Akibat Tindak Pidana
11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
151. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten
12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
152. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten
13. Pengawasan dan Pengendalian
153. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten
14. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS
154. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten
6. Persandian
1. Kebijakan
155. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten
156. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten
157. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten
158. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten
2. Pembinaan SDM 159. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten
160. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten
161. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian
3. Pembinaan Palsan
162. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten
163. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten
164. Pemeliharaan palsan tingkat O.
165. Penghapusan palsan skala kabupaten
4. Pembinaan Sissan
166. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten
167. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten
168. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten
169. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten
5. Pembinaan Kelembagaan
170. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten
6. Pengawasan dan Pengendalian
(Wasdal
7. Pengkajian
U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1. Kebijakan 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten
6. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten
3. Pengembangan Desa dan Kelurahan
7. Penyelenggaraan pembentukan, pemeka-ran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten
8. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten
9. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, peme-karan, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kab/kota.
10. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
11. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten
12. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
13. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten
14. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten
5. Keuangan dan Aset Desa
15. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten
16. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
17. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
18. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten
6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
19. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
20. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
21. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
22. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
2. Penguatan
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
1. Kebijakan
23. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
24. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten
2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
25. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
26. Pelaksanaan pegolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
27. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten
3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
28. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten
29. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten
4. Pelatihan Masyarakat
31. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
32. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
33. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten
5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
34. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
35. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
36. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan
37. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
38. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten
39. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
1. Kebijakan 40. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 41. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten
2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya
42. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten 43. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten 44. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten
Nusantara
3. Pemberdayaan Perempuan
45. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten 46. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten 47. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten
4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
48. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten 49. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten 50. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
51. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten 52. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten 53. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten
6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja
54. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten 55. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten 56. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
1. Kebijakan 57. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten 58. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten
2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin
59. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten
60. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten
61. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat
62. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten
63. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten
64. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten
4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan
65. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
66. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten
67. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten
5. Pengembangan Produksi dan
68. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat
69. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
70. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten
6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
71. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
72. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten
73. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
1. Kebijakan 74. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten 75. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna skala kabupaten.
2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan
76. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. 77. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. 78. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan
lingkup skala kabupaten
3. Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan Pesisir Pedesaan
79. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 80. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten. 81. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala
kabupaten
4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan
82. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten
83. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten
84. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten
5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan
85. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kabupaten 86. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten 87. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten
Pengkajian Teknologi Tepat Guna
6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan
88. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten 89. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten 90. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala
kabupaten
V. BIDANG STATISTIK
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Statistik Umum 1. Kebijakan
1. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten
2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
3. Fasilitasi dan pembinaan
2. Statistik Dasar 1. Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar
Sensus c. Survei
Berskala Nasional
d. Survei Sosial dan Ekonomi
2. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten 3. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten 4. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan
kesejahteraan rakyat 5. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi
2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional
3. Statistik Sektoral
1. Koordinasi Statistik Antar Sektoral
6. Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten
4. Statistik Khusus 1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus
7. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten
W. BIDANG KEARSIPAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
Kearsipan 1. Kebijakan 1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
5. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
6. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
7. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
2. Pembinaan 8. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan
9. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten
4. Akreditasi dan Sertifikasi
5. Pengawasan/Supervisi
10. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
X. BIDANG PERPUSTAKAAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Perpustakaan
1. Kebijakan
1. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi
2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
6. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
2. Pembinaan Teknis Perpustakaan
7. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten :
8. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
9. Pengembangan SDM.
10. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
11. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
12. Pengembangan minat baca.
3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional
13. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional
14. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten
4. Pengembangan Jabatan Fugsional Pustakawan
15. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional
16. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan
6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan
17. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.
Y. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi
1. Pos 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan 2. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
2. Telekomunikasi 5. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten
7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi
8. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 9. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya
kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
10. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator 11. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
12. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
13. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten
14. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan)
15. Pemberian izin instalansi penangkal petir
16. Pemberian izin instalansi genset.
4. Bidang Standari-sasi Pos dan Telekomunikasi
17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi
18. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penye-lenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga
2.Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi
1. Penyiaran
20. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
21. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
2. Kelembagaan 22. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten
Komunikasi Sosial
3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah
4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
23. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional
5. Kemitraan Media 24. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten
Z. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. Lahan Pertanian 1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten
2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten
3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten
4. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten 5. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten 6. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten 7. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten 8. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten 9. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten 10. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya
lahan yang ada pada skala kabupaten
2. Air Irigasi 11. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa
12. Bimbingan dan pengawasan pemanfa-atan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 13. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi 14. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan
Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT 15. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi 16. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani
3. Pupuk
17. Bimbingan penggunaan pupuk 18. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten /kota 19. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk 20. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk 21. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk 22. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk
4. Pestisida 23. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten 24. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten 25. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 26. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 27. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 28. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
5. Alat dan Mesin Pertanian
29. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten 30. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten. 31. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 32. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian 33. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten 34. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 35. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 36. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 37. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 38. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian
6. Benih Tanaman
39. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten 40. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten 41. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten 42. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten 43. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten 44. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 45. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. 46. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 47. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 48. Pemberian izin produksi benih. 49. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 50. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 51. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 52. Penetapan sentra produksi benih tanaman. 53. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 54. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten 55. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
7. Pembiayaan 56. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis 57. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis 58. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan 59. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten
8. Perlindungan Tanaman
60. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
61. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten 62. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya
di wilayah kabupaten 63. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/ fenomena iklim wilayah
kabupaten /kota
64. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten 65. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah
kabupaten 66. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah
kabupaten
9. Perizinan Usaha 67. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 68. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
10. Teknis Budidaya 69. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
70. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
11. Pembinaan Usaha
71. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
72. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
73. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 74. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten 75. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani
yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten 76. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura
wilayah kabupaten
12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
77. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
78. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 79. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 80. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan
hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 81. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
wilayah kabupaten 82. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten
13. Pemasaran 83. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 84. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 85. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten 86. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
14. Sarana Usaha
87. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten 88. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan
pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten
15.Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura
89. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 90. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
16. Pengawasan dan Evaluasi
2. Perkebunan
1. Lahan Perkebunan
91. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten 92. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan
perkebunan wilayah kabupaten 93. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah
kabupaten 94. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten 95. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten 96. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten 97. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten 98. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten 99. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten
2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan
100. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan 101. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 102. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 103. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 104. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan 105. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan
3. Pupuk 106. Bimbingan penggunaan pupuk 107. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten 108. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 109. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 110. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 111. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk
4. Pestisida 112. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten 113. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten 114. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 115. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida 116. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 117. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida
5. Alat dan Mesin
Pertanian 118. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten 119. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten 120. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 121. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian 122. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten 123. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 124. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 125. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 126. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 127. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian
6. Benih Perkebunan
128. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten 129. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten 130. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 131. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten 132. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten 133. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten 134. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 135. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan. 136. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. 137. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan
metode. 138. Pemberian izin produksi benih perkebunan. 139. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 140. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 141. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 142. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. 143. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 144. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten 145. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
7. Pembiayaan 146. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan 147. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 148. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 149. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten
8. Perlindungan Perkebunan
150. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
151. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten 152. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya
di wilayah kabupaten 153. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah
kabupaten
154. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten 155. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah
kabupaten. 156. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah
kabupaten 157. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten
9. Perizinan Usaha 158. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten 159. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten
10. Teknis Budidaya
160. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten
11. Pembinaan Usaha
161. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
162. Bimbingan pemantauan dan pemerik-saan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten
163. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten. 164. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten 165. Bimbingan penerapan pedoman/ kerja-sama kemitraan usaha perkebunan
12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
166. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten 167. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten 168. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten 169. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan
hasil perkebunan wilayah kabupaten 170. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
wilayah kabupaten 171. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten
13. Pemasaran 172. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten 173. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten 174. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten 175. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten
14. Sarana Usaha 176. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten 177. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan
pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten
15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan
178. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten 179. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten
16. Pengawasan dan Evaluasi
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan
1. Kawasan Peternakan
180. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten 181. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten 182. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 183. Pengembangan lahan hijauan pakan. 184. Penetapan padang pengembalaan.
2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
185. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
186. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
187. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
188. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
189. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
190. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
191. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten
192. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
193. Pembinaan dan pengembangan bengkel /pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten
194. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kese-hatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.
195. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
196. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten
3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
197. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
198. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet
4. Obat hewan, Vaksin, Sera
199. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten 200. Identifikasi dan inventarisasi kebutuh-an obat hewan wilayah kab/kota.
dan Sediaan Biologis
201. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten 202. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat
hewan wilayah kabupaten 203. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 204. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah
kabupaten 205. Pemeriksaan, pengadaan, penyim-panan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten. 206. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten 207. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. 208. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten 209. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten 210. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur
dan susu) wilayah kabupaten 211. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik
biologis untuk hewan wilayah kabupaten 212. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten 213. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten 214. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten
5. Pakan Ternak 215. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten 216. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten 217. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten 218. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten 219. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten 220. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten 221. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 222. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten 223. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten. 224. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti
(additive and supplement) wilayah kabupaten 225. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten 226. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten 227. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten. 228. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah
kabupaten. 229. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota. 230. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota
6. Bibit Ternak 231. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten 232. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten 233. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten 234. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
235. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten 236. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten 237. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten 238. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten 239. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten 240. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten 241. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 242. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten 243. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten 244. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja,
mutu dan metode wilayah kabupaten 245. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten 246. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten 247. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten 248. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten 249. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten 250. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan
pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten 251. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten 252. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten 253. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten 254. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten 255. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten 256. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten 257. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten 258. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten 259. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten
7. Pembiayaan 260. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten
261. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten
262. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten 263. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten 264. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten
8. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
265. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten 266. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH. 267. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 268. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten 269. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 270. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah
Kesejahteraan Hewan
kabupaten 271. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit
pelayanan keswan wilayah kabupaten 272. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten 273. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 274. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan
hewan wilayah kabupaten 275. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 276. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah
kabupaten 277. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten 278. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular
wilayah kabupaten 279. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten 280. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten 281. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari
wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten 282. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan,
laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
283. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten. 284. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik
hewan). 285. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan
penyakit hewan. 286. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 287. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat
ijin konservasi satwa liar. 288. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan
sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. 289. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar,
sedang dan kecil). 290. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). 291. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. 292. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. 293. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. 294. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk
pangan asal hewan. 295. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. 296. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. 297. Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. 298. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan
penyakit hewan lainnya. 299. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten 300. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan
hewan wilayah kabupaten 301. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 302. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten 303. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten 304. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten 305. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit
hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.
306. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
307. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. 308. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten
9. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
309. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten 310. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten 311. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten 312. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten 313. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 314. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten 315. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten 316. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten 317. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten 318. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 319. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 320. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak 321. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 322. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak
10. Perizinan/ Rekomendasi
323. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten 324. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 325. Pemberian izin praktek dokter hewan. 326. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 327. Pendaftaran usaha peternakan. 328. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 329. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 330. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten 331. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten 332. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop
dan pet shop wilayah kabupaten
333. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten 334. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 335. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 336. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten 337. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten 338. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 339. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten 340. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten
11. Pembinaan Usaha
341. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten
342. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten
343. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten
344. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten
345. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten
346. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten
347. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten
348. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
349. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran
350. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan
351. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten
352. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten
353. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten
354. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten
355. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten
12. Sarana Usaha 356. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten 357. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran
sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten
13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
358. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten 359. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten 360. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan
hasil peternakan wilayah kabupaten 361. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah kabupaten 362. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah
kabupaten
14. Pemasaran 363. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten
364. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten 365. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten
15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan
366. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten 367. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten 368. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten 369. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten
16. Pengawasan dan Evaluasi
4. Ketahanan Pangan
2. Ketahanan Pangan
370. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat
371. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 372. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 373. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 374. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 375. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten 376. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 377. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten 378. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan
keamanan pangan. 379. Identifikasi kelompok rawan pangan. 380. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten 381. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten 382. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 383. Informasi harga di kabupaten 384. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten 385. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 386. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 387. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 388. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 389. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 390. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 391. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten 392. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten 393. Pengembangan ”trust fund” di kabupaten 394. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan. 395. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten
3. Keamanan Pangan
396. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten 397. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten
398. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten 399. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten
5. Penunjang
1. Karantina Pertanian
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian
400. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten 401. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten 402. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu
hayat) di wilayah kabupaten 403. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan
3. Penyuluhan Pertanian
404. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian 405. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 406. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar. 407. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 408. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 409. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 410. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten
4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
411. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian
5. Perlindungan Varietas
412. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten 413. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran
geografisnya pada satu kabupaten
6. Sumber Daya Genetik (SDG)
414. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat
415. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya
7. Standarisasi dan Akreditasi
416. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah
417. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
418. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten 419. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 420. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta
mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 421. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten 422. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten 423. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di
kabupaten 424. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk
pertanian.
425. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten 426. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten 427. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai
kebutuhan di kabupaten
AA. BIDANG KEHUTANAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Inventarisasi Hutan
1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten
2. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
3. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Bu
2. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru
4. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam,
Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
5. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
6. Kawasan
Hutan dengan Tujuan Khusus
3. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur
7. Penatagunaan Kawasan Hutan
4. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan
8. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
5. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan
9. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
6. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP
10. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP
7. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP
11. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP
8. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP
12. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit
9. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi
Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
13. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
10. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi
14. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
11. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi
15. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
12. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten
16. Rencana Penge-lolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
13. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL
17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan
14. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL
(Jangka Menengah) Unit KPHL
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL
15. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL
19. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
16. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
20. Rencana Penge-lolaan Lima Tahunan (Jang-ka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
17. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
21. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
18. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
22. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
19. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi
23. Rencana Penge-lolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka
20. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK
Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
24. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK
21. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK
25. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK
22. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK
26. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
23. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
27. Rencana
Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
24. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
28. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
25. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
29. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
30. Pengelolaan Taman Hutan Raya
26. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten
31. Rencana Kehutanan
27. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten
32. Sistem 28. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten
Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)
33. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
29. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
34. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
30. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
35. Pemanfaatan
Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
31. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
36. Industri Pengolahan Hasil Hutan
32. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu
37. Penatausahaan Hasil Hutan
33. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten
38. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung
34. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan
35. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten
40. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove
36. Penetapan lahan kritis skala kabupaten 37. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS 38. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan
taman hutan raya skala kabupaten 39. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan
produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten
41. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
40. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupatan/kota
42. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove
41. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten
42. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten
43. Reklamasi Hutan pada Areal yang
43. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
107
Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan
44. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam
44. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.
45. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan
45. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
46. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan
46. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan
47. Hutan Kota 47. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan
kota
48. Perbenihan Tanaman Hutan
48. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan
penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman
hutan
49. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru
49. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan
pengusahaan kebun buru skala kabupaten
50. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
51. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar
108
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
50. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak
termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES
53. Lembaga Konservasi
51. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari)
skala kabupaten
54. Perlindungan Hutan
52. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan
hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten
53. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan
yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
54. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian
perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai
kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten
56. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan
57. Penyuluhan Kehutanan
55. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan
56. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten
59. Pengawasan Bidang Kehutanan
57. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh
desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat
di bidang kehutanan
BB. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah
2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten
3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten 4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata
air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten 5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten
dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang
berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten
9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten.
10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten
11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten. 12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan
termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten
13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten 14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk
operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten
15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten 16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan
dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten 17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral
dan batubara di wilayah kabupaten 18. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten
2. Geologi 19. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air
tanah pada wilayah kabupaten
20. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten
21. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah
kabupaten
22. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan
lingkungan geologi di wilayah kabupaten
23. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan
kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten
24. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
25. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten
26. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
27. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
28. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten
29. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten
3. Ketenagalistrikan
30. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan
31. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten
32. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten
33. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya
dikeluarkan oleh kabupaten
34. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh
kabupaten
35. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten
36. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang
IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten
37. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas
sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
38. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh
kabupaten
39. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten
40. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional
kabupaten
4. Minyak dan Gas Bumi
1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)
41. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah
42. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar
kegiatan migas pada wilayah kabupaten
43. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas
2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
44. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan
pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten
45. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan
analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten
46. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas
47. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi
48. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di
daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi
49. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
50. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga
assessment DESDM
51. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan
sumber daya mineral dalam skala kabupaten
CC. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Kelautan
18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
19. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
22. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten
23. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten
2. Umum 31. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten
32. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten
33. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten
34. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan
35. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten
36. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten
37. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten
38. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten
39. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten
40. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
41. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten
42. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap
43. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten
44. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten
45. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten
46. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten
47. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
48. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten
49. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten
50. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
51. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten
52. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten
53. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten
54. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
55. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
56. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
57. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
58. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.
59. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
60. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
61. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
62. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten
63. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten
64. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan
4. Perikanan Budidaya
65. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan
66. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
67. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/ induk ikan.
68. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.
69. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
70. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
71. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
72. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
73. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
74. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
75. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
76. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
77. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten
78. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan
ikan.
79. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya
80. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
81. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
82. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten
83. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
84. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
85. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
86. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten
5. Pengawasan
dan Pengendalian
87. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan
88. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
89. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
90. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
91. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
92. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
93. Pengawasan pemanfaatan dan perlin-dungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten /kota.
94. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
6. Pengolahan dan Pemasaran
95. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 96. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 97. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil
perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 98. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan
berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 99. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 100. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.
7. Penyuluhan dan Pendidikan
101. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten
102. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten 103. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten
DD. BIDANG PERDAGANGAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Perdagangan Dalam Negeri
1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten
2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten
3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).
4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten
5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten
6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten
8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten
9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten
10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten
12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten
13. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.
19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten
20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten
21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten
22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.
23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.
24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten.
25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.
2. Metrologi Legal 26. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi
27. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten
28. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal
29. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah
30. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten
31. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.
32. Pembinaan operasional reparatir UTTP
33. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML
3. Perdagangan Luar Negeri
34. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor
35. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten
36. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
37. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor
38. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor
39. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.
40. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi
41. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;
42. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi
43. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten.
44. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
45. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.
46. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.
47. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
48. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
49. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
50. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten
51. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri
4. Kerjasama Perdagangan Internasional
52. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional
53. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional
54. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral
55. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard
5. Pengembangan Ekspor Nasional
56. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten
57. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten
6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang
58. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi
59. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang
60. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten
EE. BIDANG PERINDUSTRIAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Perizinan 1 Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha
2 Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan
provinsi.
3 Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten
2. Usaha Industri 4 Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten
3. Fasilitas
Usaha Industri
5 Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten
4. Perlindung-an
Usaha Industri
6 Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten
5. Perencana-an
dan Program
7 Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten
8 Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri.
9 Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri
6. Pemasaran 10 Promosi produk industri kabupaten
7. Teknologi 11 Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di
kabupaten
12 Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang
industri
13 Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
8. Standarisasi 14 Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di
kabupaten
15 Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten
9. Sumber Daya
Manusia (SDM
16 Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.
17 Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten
10. Permodalan 18 Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di
kabupaten
11. Lingkungan
Hidup
19 Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
industri tingkat kabupaten
20 Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di
kabupaten
12. Kerjasama
Industri
21 Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi
lainnya di kabupaten
22 Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten
23 Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk
pemberdayaan industri di kabupaten
13. Kelembaga-an 24 Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten
25 Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten
14. Sarana dan
Prasarana
26 Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri
yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon,
unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)
15. Informasi
Industri
27 Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan
kepada provinsi
16. Pengawasan
Industri
28 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten
17. Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan
29 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
di kabupaten
BUPATI BANGKA
BARAT, ttd H. PARHAN ALI
TENTANG
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008
TANGGAL 5 MARET 2008
IDENTIFIKASI URUSAN YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
A. BIDANG PENDIDIKAN
NO SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1 Kebijakan
Kebijakan dan standar
19. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
dan provinsi.
20. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi
dan nasional.
21. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten.
22. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan nonformal.
23. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan
menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.
24. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf
internasional.
25. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah
berbasis keunggulan lokal.
26. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada
pendidikan dasar dan menengah.
27. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.
28. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.
29. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat
kabupaten.
2. Pembiayaan 30. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
31. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
32. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan dasar.
33. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, dan pendidikan menengah.
34. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
35. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan
anak usia dini dan pendidikan dasar
36. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar
3. Sarana dan Prasarana
28 Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
29 Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan 30 Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
31 Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.
32 Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya
33 Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten 34 Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
35 Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal
36 Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
5. Pengendalian Mutu Pendidikan
1. Penilaian Hasil Belajar
31. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
32. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten. 33. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.
2. Evaluasi 31 Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
32 Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.
3. Akreditasi 38 Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal
4. Penjaminan Mutu 39 Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
40 Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.
41 Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.
42 Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.
B. BIDANG KESEHATAN
NO SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1 2. Upaya Kesehatan
2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
16. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten. 17. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten. 18. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala
kabupaten. 19. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah
skala kabupaten.
2. Lingkungan Sehat
20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten 21. Penyehatan lingkungan
3. Perbaikan Gizi Masyarakat
22. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten. 23. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten 24. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat
5 Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat
25. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten. 26. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten 27. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala
kabupaten 28. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan 29. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi 30. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit
swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.
2. Pembiayaan Kesehatan
2. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
18 Pengelolaan/penyelenggara- an, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal
19 Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan
23 Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.
24 Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten
25 Pelatihan teknis skala kabupaten
26 Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan
27 Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan
30. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten
31. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan 32. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi 33. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga 34. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I 35. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 36. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat
2. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
31 Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
6. Manajemen Kesehatan
2. Kebijakan 32 Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan
2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
38 Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten
39 Pengelolaan surkesda skala kabupaten 40 Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten
3. Kerjasama Luar 41 Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
Negeri
4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas
42 Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten
5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK
43 Pengelolaan SIK skala kabupaten
C. BIDANG PEKERJAAN UMUM
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
3. Sumber Daya Air
1. Pengaturan 141. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 142. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 143. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 144. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu
kabupaten. 145. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai
dalam satu kabupaten. 146. Pembentukan komisi irigasi kabupaten
4. Pembinaan
147. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
148. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 149. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 150. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan
dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten
151. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten. 152. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.
3. Pembangunan/ Pengelolaan
153. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 154. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten 155. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten 156. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten
157. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten
158. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
159. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten
4. Pengawasan dan Pengendalian
160. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.
2. Bina Marga
1. Pengaturan 161. Pengaturan jalan kabupaten. 162. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan
nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. 163. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 164. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 165. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
2. Pembinaan 166. Pembinaan jalan kabupaten. 167. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara
jalan kabupaten/desa dan jalan kota 168. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan,
ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan 169. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota
6. Pembangunan dan Pengusahaan
170. Pembangunan jalan kabupaten. 171. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota 172. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan
konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota 173. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota 174. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota
4. Pengawasan 175. Pengawasan jalan kabupaten. 176. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota 177. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota
3. Perkotaan dan Perdesaan
1. Pengaturan 178. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi).
179. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK
2. Pembinaan 180. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten.
181. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten
3. Pembangunan 182. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi..
183. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten
184. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. 185. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
4. Pengawasan 186. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan
perkotaan dan perdesaan di kabupaten. 187. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum
1. Pengaturan 188. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten.
189. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 190. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun
pemerintah dan provinsi 191. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya
2. Pembinaan 192. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten. 193. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk
kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
3. Pembangunan 194. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten.
195. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM 196. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta
kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 197. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 198. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten 199. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten.
4. Pengawasan 200. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten.
201. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 202. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
5. Air Limbah 1. Pengaturan 203. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
204. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten
205. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi 206. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.
2. Pembinaan 207. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 208. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pengembangan PS air limbah kabupaten 209. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di
wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah
3. Pembangunan 210. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi
SPM. 211. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten 212. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten)
4. Pengawasan 213. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten. 214. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten. 215. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM
6. Persampahan 1. Pengaturan 216. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.
217. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten
218. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi 219. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten 220. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam
penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten 221. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di
kabupaten
3. Pembangunan 222. Penyelengaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten 223. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten
4. Pengawasan 224. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten. 225. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten 226. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK
7. Drainase
1. Pengaturan 2. Pembinaan
227. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
228. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
229. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten
3. Pembangunan 230. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.
231. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten.
232. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
233. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten.
234. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten.
235. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman 2. Kawasan Siap
Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:
a. Pengaturan 236. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten
237. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten
b. Pembangunan 238. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten
239. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba
240. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten
c. Pengawasan 241. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten
242. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten
243. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
a. Pengaturan 244. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten
245. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten
b. Pembangunan 246. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten
247. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa
c. Pengawasan 248. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten
249. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten
250. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
Pembangunan Kawasan
a. Pengaturan 251. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten
252. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten
b. Pembangunan 253. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional
c. Pengawasan 254. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten
255. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten
256. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan
1. Pengaturan 257. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional
258. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan
259. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten
260. Penyelenggaraan IMB gedung
261. Pendataan bangunan gedung
262. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana
263. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
2. Pembinaan 264. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya
265. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan
3. Pembangunan 266. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat
267. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten
268. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal
4. Pengawasan 269. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya
270. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung
271. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal
10. Jasa Konstruksi
1. Pengaturan 272. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan
2. Pemberdayaan 273. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
274. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
275. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten
276. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
277. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten
278. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi
3. Pengawasan 279. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
280. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
D. BIDANG PERUMAHAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pembiayaan 1. Pembangunan baru 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan.
2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan.
4 Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan
7. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten
5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten
8. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa
7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
2. Perbaikan 10 Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan
10. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan
12 Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan
12. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten
13. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten
14. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik
16. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
16. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten
2. Pembinaan Perumahan Formal
1. Pembangunan baru 17. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan
19. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
19. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten
20. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten
21. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan
22. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan
23. Memanfaatkan badan usaha pembangu-nan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen banguan, konsultan, kontraktor dan pengembang
24. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten
25. Melaksanakan hasil sosialisasi
26. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan
27. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan
28. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN,BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, indus-tri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten
29. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal
30. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten
31. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten
32. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi
33. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan
34. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum
35. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan
2. Perbaikan 36. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten
37. Pelaksanaan SPO (Standar. Prosedur dan Operasi) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten
38. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten
39. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan
40. Penetapan harga sewa rumah
41. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten
3. Pemanfaatan 42. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan
43. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil.
44. Pengelolaan PSU bantuan pusat
45. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten
46. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan
47. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional
48. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus
3. Pembinaan Perumahan swadaya
1. Pembangunan baru 49. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
50. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya
51. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
52. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
55. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
56. Pengawasan dan pengendalian pelaksa-naan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
81. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
82. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
2. Pemugaran 83. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
84. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya
85. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
86. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
87. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
88. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
89. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten
90. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
3. Perbaikan 91. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
92. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya
93. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
94. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
95. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
96. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pem-bangunan perumahan, pendataan peru-mahan dan peningkatan kapasitas pela-ku pembangunan perumahan swadaya
97. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
98. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
4. Perluasan 99. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
100. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya
101. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten
102. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
103. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
104. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
105. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
106. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
5. Pemeliharaan 81 Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
82 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya
83 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
84 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
85 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
86 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
87 Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
88 Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
6. Pemanfaatan 89 Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
90 Penyusunan RPJP dan RPJM kabupatenperumahan swadaya
91 Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
92 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
93 Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
94 Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya
95 Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten
96 Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya
4. Pengembangan Kawasan
1. sistem Pengem- bangan Kawasan
103. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan 104. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten). 105. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten) 106. Penyusunan RP4D di wilayahnya 107. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D
di skala kabupaten 108. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di
wilayahnya
2. Kawasan Skala Besar
257. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
258. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
259. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
260. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
261. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya
3. Kawasan Khusus 262. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.
263. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya
264. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya 265. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan
khusus di wilayahnya 266. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di
wilayahnya
4. Keterpaduan Prasarana Kawasan
267. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.
268. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 269. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya 270. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di
wilayahnya 271. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya
5. Keserasian Kawasan 272. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang..
273. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya
17
274. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
275. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya
276. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya
6. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan
277. Pelaksanaan penyusunan dan penyem-purnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
278. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
279. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten
280. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten
281. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 282. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 283. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten 284. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 285. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kab/kota 286. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 287. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 288. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 289. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten
2. Pemugaran 290. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
291. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
292. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten
293. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.
294. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 295. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 296. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten
297. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten
298. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten
299. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
300. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
301. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan
302. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten
3. Perbaikan 303. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
304. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
305. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten 306. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di kabupaten 307. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 308. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 309. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten 310. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 311. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan pe-nataan pertanahan di kabupaten 312. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 313. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 314. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 315. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten
4. Perluasan 316. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten
317. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan
318. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten 319. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
perumahan di kabupaten 320. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 321. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 322. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten 323. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 324. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kabupaten 325. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 326. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 327. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan 328. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten
5. Pemeliharaan 329. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang -undangan bidang
perumahan di tingkat kabupaten 330. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan
terkait di bidang perumahan 331. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka
mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten 332. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang
perumah-an di kabupaten. 333. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 334. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 335. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 336. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 337. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kab/kota 338. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 339. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan
penataan ruang dan penataan pertanahan 340. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 341. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten
6. Pemanfaatan 342. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.
343. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.
344. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten
345. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten
346. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 347. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten 348. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten 349. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di
kabupaten 350. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.
351. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 352. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan
ruang dan penataan pertanahan 353. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang
pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 354. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten
7. Pembinaan Teknologi dan Industri
355. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan
356. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
357. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
358. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
2. Pemugaran 359. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
360. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
361. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
362. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
3. Perbaikan 363. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan
364. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
365. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
366. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
4. Pemeliharaan 367. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 368. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan
bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 369. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil
teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan 370. Pengawasan dan pengendalian pelaksa-naan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
5. Pemanfaatan 371. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.
372. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
373. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan
374. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
8. Pengembanga
n Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya
1. Pembangunan Baru
375. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
376. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
377. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
378. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
379. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
380. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
2. Pemugaran 381. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan
perumahan. 382. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung
pembangunan perumahan 383. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para
pelaku pendukung pembangunan perumahan 384. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para
pelaku pendukung pembangunan perumahan. 385. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat
dalam pembangunan perumahan
386. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
3. Perbaikan 387. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
388. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
389. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
390. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
391. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
392. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
4. Perluasan 393. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
394. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
395. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
396. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.
397. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
398. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
5. Pemeliharaan 399. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
400. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
401. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
402. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
403. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
404. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
6. Pemanfaatan 405. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
406. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
407. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
408. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan
409. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan
410. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten
E. BIDANG PENATAAN RUANG
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka
penyelenggaraan penataan ruang 4. Penetapan kawasan strategis kabupaten
2. Pembinaan 5. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang 6. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang 7. Pendidikan dan pelatihan 8. Penelitian dan pengembangan 9. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten 10. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat 11. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat
3. Pembangunan 1. Perencanaan Tata Ruang
12. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) 15. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten 16. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK
2. Pemanfaatan Ruang 15. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang 16. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten 30. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang 31. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK 32. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama
dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha 33. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang 34. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis kabupaten. 35. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten dan kawasan strategis kabupaten 36. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan
strategis kabupaten. 37. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 38. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 39. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten 40. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 41. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK 42. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat
kabupaten
4. Pengawasan 31 Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten
F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
2. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
4. Perumusan Kebijakan
18. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten.
19. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. 20. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 21. Pelaksanaan SPM kabupaten. 22. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten
dengan swasta, dalam dan luar negeri. 23. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten. 24. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 25. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
kabupaten 26. Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 27. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan
skala kabupaten. 28. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan
kawasan skala kabupaten. 29. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten. 30. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten. 31. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 32. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 33. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 34. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.
5. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi
18. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten. 19. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten. 20. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri
skala kabupaten. 21. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara
kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten 22. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 23. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah
kecamatan/desa. 24. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. 25. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa. 26. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten
27. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di
kecamatan/ desa. 28. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten 29. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 30. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di
kecamatan/desa. 31. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala
kabupaten. 32. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di
kecamatan/desa
6. Monitoring dan Evaluasi (Monev
42 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.
43 Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.
44 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa.
45 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten
46 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten
47 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kab/ kota.
48 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten
49 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten
50 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten
G. BIDANG PERHUBUNGAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
2. Perhubungan Darat
1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
77. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten 78. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum 79. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan
lalu lintas di jalan kabupaten 80. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi 81. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C 82. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C 83. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C 84. Pembangunan terminal angkutan barang 85. Pengoperasian terminal angkutan barang 86. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang
wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten 87. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten 88. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota 89. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten 90. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah
pelayanannya dalam satu kabupaten 91. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten 92. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa 93. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata 94. Pemberian izin usaha angkutan barang 95. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten 96. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,
marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten
97. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten 98. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten 99. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten 100. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal
dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten 101. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 102. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya 103. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten 104. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran 105. Perda kabupaten bidang LLAJ 106. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan
107. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala 108. Perizinan angkutan umum 109. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten 110. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor 111. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor 112. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor 113. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten 114. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten 115. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten 116. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi
2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)
117. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten 118. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak
pada jaringan jalan kabupaten 119. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten 120. Pengadaan kapal SDP 121. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan 122. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau 123. Pembangunan pelabuhan SDP 124. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan 125. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau 126. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada
jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara 127. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan
kabupaten 128. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan 129. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan
danau 130. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi 131. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten 132. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam
kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten 133. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten 134. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan
kabupaten 135. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten 136. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada
jaringan jalan kabupaten 137. Pengawasan pengoperasian penyelenggaran angkutan sungai dan danau 138. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada
jaringan jalan kabupaten
2. Perkeretaapian 139. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten 140. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi 141. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang
jaringannya berada di wilayah kabupaten; 142. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa;
dan 143. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten /kota 144. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana
kereta api 145. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten 146. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten 147. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan
sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah
148. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten 149. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten 150. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi
tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten 151. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan
angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten 152. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan
pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten
H. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
2. Pengendalian Dampak Lingkungan
1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3
1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
8. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah
9. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL 10. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten 11. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh
jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten
3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air
12. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten 13. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten 14. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten 15. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten 16. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah
ke air atau sumber air. 17. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan
pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
18. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten 19. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 20. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah
4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian
Pencemaran Udara.
21. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten 22. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala 23. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten 24. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat
menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten
25. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan
5. Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut
41. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
42. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
43. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut
44. Pengawasan penaatan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten.
45. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten.
46. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten.
47. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah
6. Pengendalian Pencemaran
dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran
Hutan dan/atau Lahan
48. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan
49. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten
50. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten
51. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten
7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan
52. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional
53. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.
54. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten
55. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten
8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana
49. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten
50. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten
51. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten
9. Standar Nasional Indonesia (SNI)
52. Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten
dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup
13. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan
53. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten
54. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.
55. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
14. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan
56. Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten
15. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
65. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten
66. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten
13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup
67. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten
14. Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan
15. Penegakan Hukum Lingkungan
68. Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten
16. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
69. Pelaksanaan dan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten
70. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten
17. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir
71. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten
72. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten
73. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten
19. Laboratorium Lingkungan
74. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)
2. Keanekaragaman Hayati
75. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten
76. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten
77. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten.
78. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten
79. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten
80. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten
I. BIDANG PERTANAHAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
10. Izin Lokasi
62. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
63. Kompilasi bahan koordinasi.
64. Pelaksanaan rapat koordinasi.
65. Pelaksanaan peninjauan lokasi
66. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.
67. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.
68. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.
69. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten
70. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah
11. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
71. Penetapan lokasi
72. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
73. Pelaksanaan penyuluhan.
74. Pelaksanaan inventarisasi.
75. Pembentukan Tim Penilai Tanah
76. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah.
77. Pelaksanaan musyawarah.
78. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian
79. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian.
80. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian.
81. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten
12. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
82. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan
83. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa.
84. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan.
85. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya
86. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak
13. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
87. Pembentukan tim pengawasan pengendalian
88. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
14. Penetapan 89. Pembentukan panitia pertimbangan landreform dan sekretariat panitia
Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
90. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
91. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara.
92. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek landreform berdasarkan hasil sidang panitia.
93. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia.
94. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian
15. Penetapan Tanah Ulayat
95. Pembentukan panitia peneliti
96. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian.
97. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat.
98. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat
99. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten.
100.Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat
16. Pemanfaatan dan Penyelesai-an Masalah Tanah Kosong
101.Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim
102.Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian.
103.Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat
104.Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam.
105.Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian
17. Izin Membuka Tanah
106.Penerimaan dan pemeriksaan permohonan
107.Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten
108.Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten.
109.Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah
18. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten
110.Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten
111.Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari ...
112.Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat
113.Rencana Tata Ruang Wilayah.
114.Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta
115.Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.
116.Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
117.Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait
118.Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
119.Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
120.Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
121.Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait
122.Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan
J. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk
1. Kebijakan 69. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.
2. Sosialisasi 70. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten
3. Penyelenggaraan 71. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten 72. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala
kabupaten, meliputi 73. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 74. Pendaftaran perubahan alamat; 75. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; 76. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; 77. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; 78. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; 79. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; 80. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; 81. Penatausahaan pendaftaran penduduk
4. Pemantauan dan Evaluasi
82. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
83. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten
6. Pengawasan
84. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten
2. Pencatatan Sipil
1. Kebijakan 85. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten
2. Sosialisasi
86. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten
3. Penyelenggaraan 87. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten 88. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala
kabupaten meliputi 89. Pencatatan kelahiran; 90. Pencatatan lahir mati; 91. Pencatatan perkawinan; 92. Pencatatan perceraian; 93. Pencatatan kematian;
94. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; 95. Pencatatan perubahan nama; 96. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; 97. Pencatatan peristiwa penting lainnya; 98. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; 99. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; 100. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil
4. Pemantauan dan Evaluasi
101. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten
5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
102. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten
6. Pengawasan 103. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten
3. Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan
1. Kebijakan 104. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
2. Sosialisasi
105. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
3. Penyelenggaraan 106. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten 107. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten 108. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai
dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk 109. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan 110. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten 111. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten 112. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan 113. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data
penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 114. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 115. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten 116. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan
sipil
4. Pemantauan dan Evaluasi
117. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
5. Pembinaan dan Pengembangan
118. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
Sumber Daya Manusia
6. Pengawasan 119. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten
4. Perkembangan Kependudukan
1. Kebijakan
120. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten 121. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas,
pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten
2. Sosialisasi
3. Penyelenggaraan
122. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten
123. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan
124. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.
125. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
4. Pemantauan dan Evaluasi
126. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten
5. Pembinaan dan Fasilitasi
6. Pengawasan 127. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.
5. Perencanaan
Kependudukan 1. Kebijakan 128. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten
2. Sosialisasi
3. Penyelenggaraan
129. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten
130. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan
131. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten
132. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.
133. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik 134. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk
perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten
4. Pemantauan dan 135. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis
Evaluasi dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten
5. Pembinaan
6. Pengawasan
136. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten
K. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)
1. Kebijakan Pelaksanaan PUG
28. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten 29. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
30. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten
31. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten 32. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten
3. Pelaksanaan PUG 33. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten
34. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten
35. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
36. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten
2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
37. Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten
3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan
38. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten
4. Kebijakan Perlindungan Perempuan
39. Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten
5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan
40. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten
6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan
41. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten
3. Perlindungan Anak
1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
42. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten 43. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten 44. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten 45. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
46. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
47. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten
48. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten
5. Data dan Informasi Gender dan Anak
1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait
49. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.
2. Data dan Informasi Gender dan Anak
50. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten
51. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE
52. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten
53. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten
54. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten
L. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
4. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak
71. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten
72. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
73. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten
74. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
75. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
76. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten
77. Pemantauan tingkat drop out peserta KB 78. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. 79. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. 80. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. 81. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang
aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 82. Pembinaan penyuluh KB 83. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan
program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 84. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang
yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten. 85. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya
dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten. 86. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala
kabupaten 87. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala
kabupaten. 88. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.
5. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
1. Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak
89. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten 90. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala
kabupaten 91. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala
kabupaten
Reproduksi
92. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 93. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala
kabupaten 94. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.
95. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
96. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.
97. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten 98. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala
kab./kota. 99. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten
6. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
100. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten 101. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten 102. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pember-dayaan keluarga skala
kabupaten 103. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga
Lansia (BKL) skala kabupaten 104. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten. 105. Pelaksanaan ketahanan dan pember-dayaan keluarga skala kabupaten 106. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 107. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha
bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.
108. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten. 109. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran
guna peningkatan UPPKS skala kabupaten 110. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan
111. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten
112. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten
113. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembaga-an keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten
Jejaring Program
114. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. 115. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)
dalam program KB nasional. 116. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. 117. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB
nasional dalam rangka kemandirian. 118. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE
119. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten 120. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten 121. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten 122. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten 123. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR 124. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan
institusi program KB. 125. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan
keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. 126. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan
perlindungan hak-hak reproduksi
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
1. Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga
127. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten
128. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten 129. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga
skala kabupaten 130. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten 131. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. 132. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. 133. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. 134. Pemanfaaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. 135. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan
melakukan diseminasi informasi
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan
1. Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan
136. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten
137. Pengkajian dan penyempurnaan pera-turan daerah yang mengatur perkem-bangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten
138. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten 139. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika
kependudukan di daerah kabupaten
8. Pembinaan
1. Kebijakan dan Pelaksanaan
140. Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten
Pembinaan
M. BIDANG SOSIAL
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
16. Kebijakan Bidang Sosial
2. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional
17. Perencanaan Bidang Sosial
21. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten
18. Kerjasama Bidang Sosial
22. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten
19. Pembinaan Bidang Sosial
23. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten
24. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.
25. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.
26. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten
20. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
27. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten/kota
21. Pengembangan dan Pendaya-gunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
28. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten
29. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten
22. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial
30. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten
23. Pengawasan Bidang Sosial
31. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten
24. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial
32. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial
25. Sarana dan Prasarana Sosial
33. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten
26. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial
34. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten
35. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten
36. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten
27. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial
37. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten
28. Penganugerahan Tanda Kehormatan
38. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Social
39. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten
29. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
5. Pelestarian Nilai-Nilai
32. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten
6. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP
33. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten
7. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)
8. Penganugerahan Gelar Pahla- wan dan Perintis Kemerdekaan
34. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan
6. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari
35. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten
Kesetiakawanan Sosial Nasional
30. Penanggulangan Korban Bencana
36. Penanggulangan korban bencana skala kabupaten
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)
37. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten 38. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten
17. Undian 39. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan 40. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten
20. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu
41. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten
21. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak
42. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten
N. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Ketenagakerjaan
1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan
16. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
17. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
18. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
19. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten
20. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
21. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
22. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten
23. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
24. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten
25. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten
3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
26. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten
27. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten
28. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten
29. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri
30. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten
4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
45. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
46. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten
47. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna
tenaga kerja skala kabupaten
48. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
49. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten
50. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten
51. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten
52. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten
53. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten
54. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL)
55. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten
56. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten
57. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten
58. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM
59. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten
60. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan
61. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten
62. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten
5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
63. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten
64. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten
65. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten
66. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten
67. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI
68. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten
69. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten
70. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri
71. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten
72. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten
73. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten
6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
62. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten
63. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten
64. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten
65. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten
66. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi
67. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten
68. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
69. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten
70. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten
71. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.
72. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur
73. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.
74. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.
75. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten
76. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten
77. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.
78. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi
7. Pembinaan Ketenagaker-jaan
77. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 78. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala
kabupaten. 79. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 80. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar
norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 81. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. 82. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten. 83. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi,
keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
84. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
85. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
86. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 87. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 88. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau
pemerintah provinsi. 89. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 90. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada
pemerintah. 91. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
2. Ketransmigra-sian
1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan
83. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelengga-raan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kab/kota.
84. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
85. Integrasi pelaksanaan urusan pemerin-tahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 86. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabu-paten/kota berdasarkan
kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 87. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan
penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 88. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
ketransmigrasian skala kabupaten.
2. Pembinaan SDM Aparatur
88. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
89. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
90. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
91. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.
92. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten
3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan
128. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.
129. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
130. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala
kabupaten.
131. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
132. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
133. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.
134. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
135. KIE ketransmigrasian skala kabupaten.
136. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
137. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
138. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.
139. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
140. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
141. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.
142. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.
143. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.
144. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
145. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten
4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
146. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten
147. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
148. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
149. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten
150. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
151. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten
152. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.
153. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten
5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi
154. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten
155. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten
156. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten
157. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten
158. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten
159. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten
160. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten
161. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten
162. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi
163. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
164. Pelayanan penampungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
165. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
166. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi penempatan transmigrasi
167. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten
O. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
5. Kelembagaan Koperasi
8. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.
9. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten.
10. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.
11. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten.
12. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.
13. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.
14. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten
6. Pemberdayaan Koperasi
38. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:
39. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah;
40. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
41. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
42. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten;
43. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;
44. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten.
45. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.
46. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.
7. Pemberdayaan UKM
47. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten/kota meliputi:
48. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;
49. Persaingan;
50. Prasarana;
51. Informasi;
52. Kemitraan;
53. Perijinan;
54. Perlindungan.
55. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:
56. Produksi;
57. Pemasaran;
58. Sumber daya manusia;
59. Teknologi.
60. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi:
61. Kredit perbankan;
62. Penjaminan lembaga bukan bank;
63. Modal ventura;
64. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;
65. Hibah;
66. Jenis pembiayaan lain
8. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi
67. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten
57
P. BIDANG PENANAMAN MODAL
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
3. Kebijakan Penanaman Modal
1. Kebijakan Penanaman Modal
10. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
11. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
12. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi:
13. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
14. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
15. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.
16. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
17. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar faslitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
18. Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
4. Pelaksanaan
Kebijakan Penanaman Modal
1. Kerjasama Penanaman Modal
13. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten
14. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten
7. Promosi Penanaman Modal
13. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten
14. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
15. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten
8. Pelayanan Penanaman Modal
29. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
30. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten
31. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewena-ngan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten
32. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten
9. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
33. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksa-naan penanaman modal di kabupaten
34. Melaksanakan pemantauan, bimbing-an, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi
10. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
35. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten
36. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi
37. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten
38. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah
11. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
39. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal 40. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri,
promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usa
41. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten
Q. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
2. Kebijakan Bidang Kebudayaan
2. Kebudayaan
15. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten.
16. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.
17. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.
18. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.
2. Tradisi 19. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa
20. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten
3. Perfilman 21. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten
22. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten
23. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan
24. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.
25. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.
26. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten
27. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten
28. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten
4. Kesenian 25. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.
26. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota.
27. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten 28. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten 29. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala
kabupaten 30. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten
31. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten
32. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten 33. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang
apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 34. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten
5. Sejarah 25. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten.
26. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.
27. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.
28. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.
29. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten.
30. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten.
31. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah.
32. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten.
33. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.
6. Purbakala 34. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten.
35. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
36. Penetapan BCB/situs skala kabupaten.
37. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten.
38. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.
39. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten
40. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan
1. Penyelenggaraan 84. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi:
85. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. 86. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 87. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. 88. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat.
89. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 90. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi: 91. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. 92. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. 93. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya
bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. 94. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten. 95. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. 96. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. 97. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar
negeri dari kabupaten. 98. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten. 99. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan
modern di kabupaten. 100. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. 101. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat
kabupaten. 102. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten. 103. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten. 104. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten. 105. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten. 106. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten. 107. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi. 108. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten. 109. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten. 110. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten. 111. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten. 112. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten. 113. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten. 114. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten. 115. Pemetaan sejarah skala kabupaten. 116. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten. 117. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala
kabupaten. 118. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten. 119. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala
kabupaten 120. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala
kabupaten 121. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan
dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten 122. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis
pantai atas rekomendasi pemerintah.
123. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten 124. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten 125. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten 126. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten
3. Kebijakan Bidang Kepariwisa-taan
1. Kebijakan 98. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten 99. RIPP kabupaten 100. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam
pengembangan sistem informasi pariwisata. 101. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam
penerapan standarisasi bidang pariwisata. 102. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi
pariwisata skala kabupaten 103. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha
dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten 104. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten 105. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan
pariwisata skala kabupaten 106. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten 107. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. 108. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten 109. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten 110. Pelaksanaan kerjasama pengem-bangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 111. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisa-taan
1. Penyelenggaraan 107. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten: 108. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya
wisata. 109. Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. 110. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten. 111. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten. 112. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan
pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten. 113. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 114. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten. 115. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten.
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
111. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten. 112. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam
pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten 113. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian
kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten 114. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan
Balai Arkeologi.
R. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Kepemudaan
5. Kebijakan di bidang Kepemudaan
15. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten 16. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. 17. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. 18. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. 19. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. 20. Kemitraan dan kewirausahaan. 21. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). 22. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. 23. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. 24. Peningkatan prasarana dan sarana. 25. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. 26. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. 27. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. 28. Pencegahan dan perlindungan bahaya distruktif
6. Pelaksanaan 25. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten : 26. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. 27. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten. 28. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. 29. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. 30. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
7. Koordinasi 31. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten : 32. Koordinasi antar dinas instansi terkait. 33. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. 34. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten
8. Pembinaan dan Pengawasan
25. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten: 26. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. 27. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. 28. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. 29. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di
bidang kepemudaan. 30. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang
kepemudaan. 31. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. 32. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. 33. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan
2. Olahraga
1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan
58. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten
59. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
60. Penyelenggaraan keolahragaan.
61. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
62. Pengelolaan keolahragaan.
63. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
64. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
65. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
66. Pendanaan keolahragaan.
67. Pengembangan IPTEK keolahragaan.
68. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
69. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
70. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
71. Pengembangan manajemen olahraga.
72. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
73. Pengembangan IPTEK olahraga.
74. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
75. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
76. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
77. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
78. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
79. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
80. Kriteria lembaga keolahragaan.
81. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
3. Pelaksanaan
66. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten
67. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
68. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten.
69. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
70. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
71. Pendanaan keolahragaan.
72. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
73. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga
3. Koordinasi 66. Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten
67. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
68. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat
69. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan
4. Pembinaan dan Pengawasan
70. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten
71. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan
72. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan
73. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan.
74. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan.
75. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten.
76. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan
77. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
78. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.
79. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
80. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga
81. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana
S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
6. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
9. Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
7. Pelaksanaan Kegiatan
10. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
11. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
12. Pengawasan penyelenggaraan pemerin-tahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
10. Peningkatan Kapasitas Aparatur
13. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
2. Kewaspadaan Nasional
3. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
14. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
4. Pelaksanaan Kegiatan
15. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten
6. Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan
26. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
7. Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan
27. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
8. Peningkatan
Kapasitas
28. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten
Aparatur
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyara-katan
1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
29. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
2. Pelaksanaan Kegiatan
30. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
31. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
32. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur
33. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten
5. Politik Dalam Negeri
6. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
34. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
7. Pelaksanaan Kegiatan
35. Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
36. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
9. Pengawasan penyelenggaraan
37. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
pemerintahan politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
10. Peningkatan Kapasitas Aparatur
38. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten
5. Ketahanan Ekonomi
6. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
39. Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
7. Pelaksanaan Kegiatan
40. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
41. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurah-an, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
42. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
10. Peningkatan Kapasitas Aparatur
43. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten
T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Otonomi Daerah 2. Urusan Pemerintahan:
a. Kebijakan
4. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten
b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
5. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
6. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten
c. Harmonisasi 38. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 39. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan
pemerintahan daerah provinsi
d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD
40. Penyusunan LPPD kabupaten 41. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur
e. Database 42. Pengolahan database LPPD skala kabupaten
2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus):
g. Kebijakan
43. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten 44. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam
rangka penataan daerah 45. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah
h. Pembentukan Daerah
46. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah 47. Pembentukan kecamatan 48. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah 49. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten
i. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan
50. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah
51. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus
Daerah dan Otsus
j. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengen-dalian Penataan Daerah dan Otsus
52. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten 53. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah
kabupaten
k. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus
54. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten 55. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah
l. Pelaporan 56. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah 57. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten 58. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui
gubernur
4. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): d. DPOD
59. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD
60. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD
e. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
61. Penyusunan Perda kabupaten 62. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur 63. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi
f. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah
64. Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah
5. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:
65. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten. 66. Penerapan SPM kabupaten. 67. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 68. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten.
a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
c. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
c. Pengembangan Kapasitas Daerah :
(4) Kebijakan
(5) Pelaksanaan
(6) Pembinaan
69. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten 70. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten. 71. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.
6. Pejabat Negara:
a. Tata Tertib DPRD:
(3) Kebijakan
(4) Pembinaan
b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhen-tian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten.
c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan
162. Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.
163. Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
164. Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.
165. Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
166. Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.
Wakil KDH:
(1) Kebijakan
(2) Pelaksanaan
h. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
i. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
j. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
k. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :
(1) Kebijakan
(2) Pembinaan
3. Pemerintahan Umum
2. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:
167. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
168. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuan-kan kepada desa.
169. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga.
170. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
g. Fasilitasi Dekonsentrasi
h. Fasilitasi Tugas Pembantuan
i. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
j. Kerjasama Antar Daerah
k. Pembinaan Wilayah
l. Koordinasi Pelayanan Umum
171. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.
172. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten
173. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.
174. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.
175. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/ kelurahan di wilayahnya.
176. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.
177. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.
178. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.
179. Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten
3. Trantibum dan Linmas
c. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
d. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
180. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah; Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Kepolisipamongprajaan dan PPNS;Perlindungan masyarakat.
181. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten
182. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten
183. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten
184. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten
185. Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten
3. Wilayah
Perbatasan:
f. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
g. Perbatasan Daerah
h. Toponimi dan Pemetaan Wilayah
i. Pengembangan Wilayah Perbatasan
j. Penetapan Luas Wilayah
186. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara.
187. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.
188. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.
189. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.
190. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten
191. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten
192. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten
193. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten
194. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten
195. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.
196. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya
4. Kawasan Khusus:
e. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral
f. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya
197. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten
198. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten
199. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten
200. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala kabupaten
g. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum
h. Kawasan Kelautan dan Kedirgantara-an
6. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:
a. Mitigasi Pencegahan Bencana
201. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencega-han bencana skala kabupaten
b. Penanganan Bencana
202. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten
c. Penanganan Pasca Bencana
203. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten
d. Kelembagaan 204. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten
e. Penanganan Kebakaran
205. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten
5. Administrasi Keuangan Daerah
1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah
206. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten/kota
3. Anggaran Daerah 207. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
208. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten
209. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten
210. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD
211. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah
212. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa
213. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa
214. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama
(urusan concurrent) antara kabupaten dan desa
215. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa
216. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa
4. Pendapatan dan Investasi Daerah :
a. Pajak dan Retri-busi Daerah
217. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
218. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten
219. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa
220. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten
221. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya
b. Investasi dan Aset Daerah
222. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
223. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
224. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten
225. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten
c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro
226. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten
227. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa
228. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa
d. Pinjaman Daerah
229. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
230. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
231. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten
5. Dana Perimbangan :
a. Dana Alokasi Umum (DAU)
232. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten
233. Pengelolaan DAU kabupaten
234. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten
b. Dana Alokasi Khusus (DAK)
235. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK.
236. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK)
237. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK
c. Dana Bagi Hasil (DBH)
238. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten
239. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH
5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
240. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa
241. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa
242. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa
243. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent).
244. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa
6. Perangkat Daerah
1. Kebijakan 245. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten
246. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten
247. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten
248. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten
249. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten
2. Pengembangan Kapasitas
250. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten
251. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah
3. Pembinaan dan Pengendalian
252. Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah
6. Monitoring dan Evaluasi
253. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
254. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kabupaten
6. Kepegawaian
1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
255. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
256. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
257. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran
2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
258. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten
259. Usulan penetapan NIP
3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
260. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten
261. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten
262. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi
4. Pengangkatan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
263. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten
7. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
264. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten
265. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten
266. Pelaksanaan diklat skala kabupaten
6. Kenaikan Pangkat 267. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
268. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian
7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan
269. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten
270. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten
271. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten
16. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi
272. Penetapan perpindahan PNSD kabupaten
10. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri
273. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten
10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS)
274. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah
Akibat Tindak Pidana
11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
275. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten
12. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
276. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten
15. Pengawasan dan Pengendalian
277. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten
16. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS
278. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten
7. Persandian
8. Kebijakan
279. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten
280. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten
281. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten
282. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten
9. Pembinaan SDM 283. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten
284. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten
285. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian
10. Pembinaan Palsan
166. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten
167. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten
168. Pemeliharaan palsan tingkat O.
169. Penghapusan palsan skala kabupaten
11. Pembinaan Sissan
166. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten
167. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten
168. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten
169. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten
12. Pembinaan Kelembagaan
170. Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten
13. Pengawasan dan Pengendalian
(Wasdal
14. Pengkajian
U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1. Kebijakan 40. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
41. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.
2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
42. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten
43. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten
44. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten
45. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten
18. Pengembangan Desa dan Kelurahan
46. Penyelenggaraan pembentukan, pemeka-ran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten
47. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten
48. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, peme-karan, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kab/kota.
49. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten
19. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
50. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten
51. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.
52. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten
53. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten
20. Keuangan dan Aset Desa
54. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten
55. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
56. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.
57. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten
21. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan
58. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
59. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
60. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
61. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.
3. Penguatan
Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
7. Kebijakan
62. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.
63. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten
8. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan
64. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
65. Pelaksanaan pegolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
66. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten
9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat
67. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten
68. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
69. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten
10. Pelatihan Masyarakat
70. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
71. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
72. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten
11. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif
73. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
74. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
75. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
12. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan
76. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
77. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten
78. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
7. Kebijakan 57. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 58. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan
pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten
8. Pemberdayaan 59. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten
Adat Istiadat dan Budaya Nusantara
60. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten 61. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten
9. Pemberdayaan Perempuan
62. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten 63. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten 64. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten
10. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
65. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten 66. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten 67. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten
11. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
68. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten 69. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten 70. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten
12. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja
71. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten 72. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten 73. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten
5. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
1. Kebijakan 59. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten 60. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten
7. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin
74. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten
75. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten
76. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten
8. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat
77. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten
78. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten
79. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten
9. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan
80. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten.
81. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten
82. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten
10. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat
83. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
84. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten.
85. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten
11. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
86. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
87. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten
88. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
1. Kebijakan 91. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten 92. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna skala kabupaten.
2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan
93. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. 94. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. 95. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan
lingkup skala kabupaten
3. Fasilitasi Pemanfataan Lahan dan Pesisir Pedesaan
96. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 97. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten. 98. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala
kabupaten
4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan
99. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten
100. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten
101. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten
5. Fasilitasi 102. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kabupaten
Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna
103. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten 104. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten
6. Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan
105. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten 106. Penyelenggaraan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten 107. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala
kabupaten
V. BIDANG STATISTIK
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
4. Statistik Umum 1. Kebijakan
6. Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten
2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
3. Fasilitasi dan pembinaan
5. Statistik Dasar 1. Statistik dasar meliputi: e. Sensus f. Survei Antar
Sensus g. Survei
Berskala Nasional
h. Survei Sosial dan Ekonomi
7. Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten 8. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten 9. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten di bidang ekonomi dan
kesejahteraan rakyat 10. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi
2. Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional
6. Statistik Sektoral
2. Koordinasi Statistik Antar Sektoral
8. Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten
5. Statistik Khusus 1. Pengembangan Jejaring Statistik Khusus
9. Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten
W. BIDANG KEARSIPAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
Kearsipan 6. Kebijakan 11. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
12. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
13. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
14. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
15. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional
16. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
17. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.
7. Pembinaan 18. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
8. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan
19. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten
9. Akreditasi dan Sertifikasi
10. Pengawasan/Supervisi
20. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan
X. BIDANG PERPUSTAKAAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
2. Perpustakaan
2. Kebijakan
7. Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi
8. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional.
9. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
10. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
11. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
12. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
7. Pembinaan Teknis Perpustakaan
22. Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten :
23. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar.
24. Pengembangan SDM.
25. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar.
26. Kerjasama dan jaringan perpustakaan.
27. Pengembangan minat baca.
8. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional
28. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional
29. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten
9. Pengembangan Jabatan Fugsional Pustakawan
30. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional
31. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
10. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan
11. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan
32. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.
Y. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
2. Pos dan Telekomunikasi
3. Pos 1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan 2. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
4. Telekomunikasi 5. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten
7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi
8. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) 9. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya
kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
10. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator 11. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
6. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
17. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
18. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten
19. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan)
20. Pemberian izin instalansi penangkal petir
21. Pemberian izin instalansi genset.
7. Bidang Standari-sasi Pos dan Telekomunikasi
17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi
18. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
8. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penye-lenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga
2.Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi
2. Penyiaran
22. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
23. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
3. Kelembagaan 25. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten
Komunikasi Sosial
4. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah
6. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
26. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional
7. Kemitraan Media 27. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten
Z. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
2. Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Lahan Pertanian 39. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten
40. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten
41. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten
42. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten 43. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten 44. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten 45. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten 46. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten 47. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten 48. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya
lahan yang ada pada skala kabupaten
4. Air Irigasi 49. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa
50. Bimbingan dan pengawasan pemanfa-atan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 51. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi 52. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan
Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT 53. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi 54. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani
6. Pupuk
55. Bimbingan penggunaan pupuk 56. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten /kota 57. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk 58. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk 59. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk 60. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk
7. Pestisida 61. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten 62. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten 63. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 64. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 65. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 66. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
8. Alat dan Mesin Pertanian
67. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten 68. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten. 69. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 70. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian 71. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten 72. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 73. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 74. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 75. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 76. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian
7. Benih Tanaman
180. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten 181. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten 182. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten 183. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten 184. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten 185. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih. 186. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih. 187. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. 188. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. 189. Pemberian izin produksi benih. 190. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi. 191. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman. 192. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 193. Penetapan sentra produksi benih tanaman. 194. Pengembangan sistem informasi perbenihan. 195. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten 196. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
7. Pembiayaan 197. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis 198. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis 199. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan 200. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten
13. Perlindungan Tanaman
201. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
202. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten 203. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya
di wilayah kabupaten 204. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/ fenomena iklim wilayah
kabupaten /kota
205. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten 206. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah
kabupaten 207. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah
kabupaten
14. Perizinan Usaha 208. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 209. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
15. Teknis Budidaya 210. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
211. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
16. Pembinaan Usaha
212. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
213. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
214. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 215. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten 216. Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani
yang mengikuti program pemerintah wilayah kabupaten 217. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura
wilayah kabupaten
17. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
218. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
219. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 220. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 221. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan
hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 222. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
wilayah kabupaten 223. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten
13. Pemasaran 224. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 225. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 226. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten 227. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
14. Sarana Usaha
228. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten 229. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan
pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten
15.Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura
230. Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten 231. Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
16. Pengawasan dan Evaluasi
3. Perkebunan
1. Lahan Perkebunan
232. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten 233. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan
perkebunan wilayah kabupaten 234. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah
kabupaten 235. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten 236. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten 237. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten 238. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten 239. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten 240. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten
17. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan
241. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan 242. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 243. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan. 244. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 245. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan 246. Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan
18. Pupuk 247. Bimbingan penggunaan pupuk 248. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten 249. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 250. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 251. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 252. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk
19. Pestisida 253. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten 254. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten 255. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 256. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida 257. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 258. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida
20. Alat dan Mesin
Pertanian 259. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten 260. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten 261. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 262. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian 263. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten 264. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 265. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 266. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita. 267. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 268. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian
21. Benih Perkebunan
269. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten 270. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten 271. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal. 272. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten 273. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten 274. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten 275. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 276. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan. 277. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan. 278. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan
metode. 279. Pemberian izin produksi benih perkebunan. 280. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi. 281. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. 282. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. 283. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. 284. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan. 285. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten 286. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta
22. Pembiayaan 287. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan 288. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan. 289. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan. 290. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten
23. Perlindungan Perkebunan
291. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten
292. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten 293. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya
di wilayah kabupaten 294. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah
kabupaten
295. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten 296. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah
kabupaten. 297. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah
kabupaten 298. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten
24. Perizinan Usaha 299. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten 300. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten
25. Teknis Budidaya
301. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten
26. Pembinaan Usaha
302. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
303. Bimbingan pemantauan dan pemerik-saan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten
304. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten. 305. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten 306. Bimbingan penerapan pedoman/ kerja-sama kemitraan usaha perkebunan
27. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
307. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten 308. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten 309. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten 310. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan
hasil perkebunan wilayah kabupaten 311. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
wilayah kabupaten 312. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten
28. Pemasaran 313. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten 314. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten 315. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten 316. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten
29. Sarana Usaha 317. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten 318. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan
pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten
30. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan
319. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten 320. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten
31. Pengawasan dan Evaluasi
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan
17. Kawasan Peternakan
370. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten 371. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten 372. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat. 373. Pengembangan lahan hijauan pakan. 374. Penetapan padang pengembalaan.
18. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
375. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
376. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
377. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
378. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
379. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
380. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
381. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten
382. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
383. Pembinaan dan pengembangan bengkel /pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten
384. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kese-hatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.
385. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
386. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten
19. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
387. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten
388. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet
20. Obat hewan, Vaksin, Sera
389. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten 390. Identifikasi dan inventarisasi kebutuh-an obat hewan wilayah kab/kota.
dan Sediaan Biologis
391. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten 392. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat
hewan wilayah kabupaten 393. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak. 394. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah
kabupaten 395. Pemeriksaan, pengadaan, penyim-panan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten. 396. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten 397. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan. 398. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten 399. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten 400. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur
dan susu) wilayah kabupaten 401. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik
biologis untuk hewan wilayah kabupaten 402. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten 403. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten 404. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten
21. Pakan Ternak 405. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten 406. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten 407. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten 408. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten 409. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten 410. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten 411. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. 412. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten 413. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten. 414. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti
(additive and supplement) wilayah kabupaten 415. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten 416. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten 417. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten. 418. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah
kabupaten. 419. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota. 420. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota
22. Bibit Ternak 421. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten 422. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten 423. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten 424. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
425. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten 426. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten 427. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten 428. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten 429. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten 430. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten 431. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 432. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten 433. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten 434. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja,
mutu dan metode wilayah kabupaten 435. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten 436. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten 437. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten 438. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten 439. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten 440. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan
pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten 441. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten 442. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten 443. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten 444. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten 445. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten 446. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten 447. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten 448. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten 449. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten
23. Pembiayaan 450. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten
451. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten
452. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten 453. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten 454. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten
24. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
455. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten 456. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH. 457. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 458. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten 459. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 460. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah
Kesejahteraan Hewan
kabupaten 461. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit
pelayanan keswan wilayah kabupaten 462. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten 463. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 464. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan
hewan wilayah kabupaten 465. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 466. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah
kabupaten 467. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten 468. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular
wilayah kabupaten 469. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten 470. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten 471. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari
wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten 472. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan,
laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.
473. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten. 474. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik
hewan). 475. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan
penyakit hewan. 476. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 477. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat
ijin konservasi satwa liar. 478. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan
sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. 479. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar,
sedang dan kecil). 480. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveilance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). 481. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. 482. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. 483. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. 484. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk
pangan asal hewan. 485. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif. 486. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis. 487. Bimbingan pelaksaaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan. 488. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan
penyakit hewan lainnya. 489. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten 490. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan
hewan wilayah kabupaten 491. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 492. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten 493. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten 494. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten 495. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit
hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.
496. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.
497. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. 498. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten
25. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
499. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten 500. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten 501. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten 502. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten 503. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. 504. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten 505. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten 506. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten 507. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten 508. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 509. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 510. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak 511. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 512. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak
26. Perizinan/ Rekomendasi
513. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten 514. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. 515. Pemberian izin praktek dokter hewan. 516. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet. 517. Pendaftaran usaha peternakan. 518. Pemberian izin usaha RPH/RPU. 519. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 520. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten 521. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten 522. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop
dan pet shop wilayah kabupaten
523. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten 524. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. 525. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 526. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten 527. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten 528. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 529. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten 530. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten
27. Pembinaan Usaha
531. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten
532. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten
533. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten
534. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten
535. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten
536. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten
537. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten
538. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten
539. Bimbingan pelaksanaan standardisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran
540. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan
541. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten
542. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten
543. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten
544. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten
545. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten
28. Sarana Usaha 546. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten 547. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran
sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten
29. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
548. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten 549. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten 550. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan
hasil peternakan wilayah kabupaten 551. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah kabupaten 552. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah
kabupaten
30. Pemasaran 553. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten
554. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten 555. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten
31. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan
556. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten 557. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten 558. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten 559. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten
32. Pengawasan dan Evaluasi
4. Ketahanan Pangan
4. Ketahanan Pangan
428. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat
429. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 430. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 431. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 432. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 433. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten 434. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 435. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten 436. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan
keamanan pangan. 437. Identifikasi kelompok rawan pangan. 438. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten 439. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten 440. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 441. Informasi harga di kabupaten 442. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten 443. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 444. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 445. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 446. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 447. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 448. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 449. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten 450. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten 451. Pengembangan ”trust fund” di kabupaten 452. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan.
453. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten
5. Keamanan Pangan
454. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten 455. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten 456. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten 457. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten
6. Penunjang
1. Karantina Pertanian
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian
458. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten 459. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten 460. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu
hayat) di wilayah kabupaten 461. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan
3. Penyuluhan Pertanian
462. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian 463. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 464. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten sesuai norma dan standar. 465. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian. 466. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 467. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 468. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten
4. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
469. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian
5. Perlindungan Varietas
470. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten 471. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran
geografisnya pada satu kabupaten
6. Sumber Daya Genetik (SDG)
472. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat
473. Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya
7. Standarisasi dan Akreditasi
474. Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah
475. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.
476. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten 477. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan. 478. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta
mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI. 479. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten 480. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten 481. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sektor pertanian di
kabupaten 482. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk
pertanian. 483. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten 484. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten 485. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai
kebutuhan di kabupaten
AA. BIDANG KEHUTANAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
60. Inventarisasi Hutan
58. Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten
61. Pengukuhan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
62. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Bu
59. Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru
63. Penataan Batas dan Pemetaan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam,
Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
64. Penetapan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru
65. Kawasan
Hutan dengan Tujuan Khusus
60. Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur
66. Penatagunaan Kawasan Hutan
61. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan
67. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
62. Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan
68. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
63. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP
69. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP
64. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP
70. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP
65. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP
71. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit
66. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi
Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
72. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
67. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi
73. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
68. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi
74. Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi
69. Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten
75. Rencana Penge-lolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)
70. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL
76. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan
71. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL
(Jangka Menengah) Unit KPHL
77. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL
72. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL
78. Rencana Kerja Usaha (Dua Puluh Tahunan) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
73. Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
79. Rencana Penge-lolaan Lima Tahunan (Jang-ka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
74. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
80. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
75. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung
81. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung
76. Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi
82. Rencana Penge-lolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka
77. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK
Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
83. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHK
78. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK
84. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK
79. Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK
85. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
80. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
86. Rencana
Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
81. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
87. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
82. Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten
88. Penataan Blok (Zonasi) Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru
89. Pengelolaan Taman Hutan Raya
83. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten
90. Rencana Kehutanan
84. Penyusunan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten
91. Sistem 85. Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten
Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)
92. Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
86. Pertimbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
93. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi
87. Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
94. Pemanfaatan
Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
88. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
95. Industri Pengolahan Hasil Hutan
89. Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu
96. Penatausahaan Hasil Hutan
90. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten
97. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung
91. Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani
98. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan
92. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten
99. Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove
93. Penetapan lahan kritis skala kabupaten 94. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS 95. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan
taman hutan raya skala kabupaten 96. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan
produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten
100. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
97. Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupatan/kota
101. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove
98. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten
99. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten
102. Reklamasi Hutan pada Areal yang
100. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
107
Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan
103. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam
101. Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten.
104. Pemberdayaan Masyarakat Se-tempat di Dalam dan di Sekitar Hutan
102. Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan
105. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan
103. Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan
106. Hutan Kota 104. Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan
kota
107. Perbenihan Tanaman Hutan
105. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan
penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman
hutan
108. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru
106. Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan
pengusahaan kebun buru skala kabupaten
109. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
110. Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar
108
111. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar
107. Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak
termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES
112. Lembaga Konservasi
108. Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari)
skala kabupaten
113. Perlindungan Hutan
109. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan
hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten
110. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan
yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten
114. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
111. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten dan pemberian
perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai
kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten
115. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan
116. Penyuluhan Kehutanan
112. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten
117. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan
113. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten
118. Pengawasan Bidang Kehutanan
114. Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh
desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat
di bidang kehutanan
BB. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
5. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah
19. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah
20. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten
21. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten 22. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata
air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten 23. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten
dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 24. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang
berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
25. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
26. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten
27. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten.
28. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten
29. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten. 30. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan
termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten
31. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten 32. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk
operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten
33. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten 34. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan
dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten 35. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral
dan batubara di wilayah kabupaten 36. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten
6. Geologi 52. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air
tanah pada wilayah kabupaten
53. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten
54. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah
kabupaten
55. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan
lingkungan geologi di wilayah kabupaten
56. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan
kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten
57. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
58. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten
59. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
60. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten
61. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten
62. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten
7. Ketenagalistrikan
63. Penetapan peraturan daerah kabupaten di bidang energi dan ketenagalistrikan
64. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten
65. Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten
66. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya
dikeluarkan oleh kabupaten
67. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh
kabupaten
68. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten
69. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang
IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten
70. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas
sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.
71. Pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh
kabupaten
72. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten
73. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional
kabupaten
8. Minyak dan Gas Bumi
1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)
74. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah
75. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar
kegiatan migas pada wilayah kabupaten
76. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas
2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
77. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan
pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten
78. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan
analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten
79. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas
80. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU)
3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi
81. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di
daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari
wilayah kewenangan provinsi
82. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
83. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga
assessment DESDM
84. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan
sumber daya mineral dalam skala kabupaten
CC. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
1. Kelautan
24. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
25. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
26. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.
27. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.
28. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten
29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten
2. Umum 95. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten
96. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten
97. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten
98. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan
99. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten
100. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten
101. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten
102. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten
103. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten
104. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
105. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten
106. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.
3. Perikanan Tangkap
107. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten
108. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten
109. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten
110. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten
111. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.
112. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten
113. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten
114. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.
115. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten
116. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten
117. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten
118. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
119. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.
120. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.
121. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.
122. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.
123. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.
124. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.
125. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.
126. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten
127. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten
128. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan
4. Perikanan Budidaya
129. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan
130. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.
131. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/ induk ikan.
132. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.
133. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.
134. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
135. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.
136. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.
137. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.
138. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.
139. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.
140. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.
141. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten
142. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan
ikan.
143. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya
144. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.
145. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
146. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten
147. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.
148. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.
149. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.
150. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten
5. Pengawasan
dan Pengendalian
151. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan
152. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.
153. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.
154. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.
155. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.
156. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.
157. Pengawasan pemanfaatan dan perlin-dungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten /kota.
158. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten.
6. Pengolahan dan Pemasaran
104. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 105. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan. 106. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil
perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 107. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan
berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup. 108. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 109. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.
7. Penyuluhan dan Pendidikan
110. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten
111. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten 112. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten
DD. BIDANG PERDAGANGAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
7. Perdagangan Dalam Negeri
10. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten
11. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten
12. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).
13. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten
14. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di kabupaten
15. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.
16. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten
17. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten
18. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten
26. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
27. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kabupaten
28. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kabupaten
29. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
30. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.
31. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.
32. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.
33. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.
34. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.
35. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten
36. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten
37. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten
38. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.
39. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.
40. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten.
41. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten.
8. Metrologi Legal 61. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi
62. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten
63. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal
64. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah
65. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten
66. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.
67. Pembinaan operasional reparatir UTTP
68. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML
9. Perdagangan Luar Negeri
69. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor
70. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten
71. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.
72. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor
73. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor
74. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.
75. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi
76. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;
77. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi
78. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten.
79. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang.
80. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.
81. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API.
82. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API.
83. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.
84. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.
85. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten
86. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri
10. Kerjasama Perdagangan Internasional
87. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional
88. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional
89. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral
90. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard
11. Pengembangan Ekspor Nasional
91. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten
92. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten
12. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang
93. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi
94. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang
95. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten
EE. BIDANG PERINDUSTRIAN
No. SUB BIDANG SUB SUB BIDANG JENIS URUSAN
16. Perizinan 30 Penerbitan tanda daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha
31 Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan
provinsi.
32 Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten
17. Usaha Industri 33 Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten
18. Fasilitas
Usaha Industri
34 Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten
19. Perlindung-an
Usaha Industri
35 Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten
20. Perencana-an
dan Program
36 Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten
37 Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri.
38 Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri
21. Pemasaran 39 Promosi produk industri kabupaten
22. Teknologi 40 Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di
kabupaten
41 Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang
industri
42 Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri
23. Standarisasi 43 Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di
kabupaten
44 Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten
24. Sumber Daya
Manusia (SDM
45 Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.
46 Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten
25. Permodalan 47 Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di
kabupaten
26. Lingkungan
Hidup
48 Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh
industri tingkat kabupaten
49 Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di
kabupaten
27. Kerjasama
Industri
50 Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi
lainnya di kabupaten
51 Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten
52 Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk
pemberdayaan industri di kabupaten
28. Kelembaga-an 53 Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten
54 Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten
29. Sarana dan
Prasarana
55 Penyusunan tata ruang kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri
yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon,
unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)
30. Informasi
Industri
56 Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan
kepada provinsi
18. Pengawasan
Industri
57 Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten
19. Monitoring,
Evaluasi, dan
Pelaporan
58 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
di kabupaten
BUPATI BANGKA BARAT, ttd H. PARHAN ALI
TENTANG